2008) S K R I P S I

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA No. 356/Pid. Sus/2008)

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FRANS DANIEL J.S NIM: 060200139 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA No. 36/Pid. Sus/2008) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FRANS DANIEL J.S NIM: 060200139

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Abul Khair, SH, M. Hum NIP: 196107021989031001

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Marlina, SH, M. Hum NIP: 197503072002122002

Dr. Mahmud Mulyadi, SH.MHum NIP: 197302202002121001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................................ 1 B. Permasalahan .................................................................................. 6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ........................................................ 6 D. Keaslian Penulisan .......................................................................... 7 E. Tinjauan Kepustakaan ..................................................................... 8 F. Metode Penelitian ........................................................................... 14 G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 17

BAB II

PENGATURAN PIDANA BERSYARAT MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA .................................................... 19 A. Pengaturan Pidana Bersyarat di Indonesia ...................................... 19 1. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam KUHP .............................. 19 2. Pengaturan pidana bersyarat dalam Rancangan KUHP Nasional .................................................................................... 31 B. Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat ................ 1. Pertimbangan yuridis ......................................................... 2. Pertimbangan non yuridis .................................................. 3. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana ......

BAB III

33 33 38 41

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS KORUPSI (Putusan MA No. 356/Pid.Sus/2008) ................................................................... 54 A. Posisi kasus ..................................................................................... 54 B. Analisa kasus................................................................................... 65

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 72 A. Kesimpulan ..................................................................................... 72 B. Saran................................................................................................ 73

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 74


ABSTRAK Frans Daniel J S Dr. Marlina, SH, M. Hum Dr. Mahmud Mulyadi, SH.MHum Suatu proses peradilan pidana, termasuk peradilan tindak pidana korupsi, tidak jarang terlihat bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah dan dihukum melalui sebuah putusan pengadilan, namun orang tersebut tidak perlu masuk penjara. Hal inilah yang dalam hukum positif Indonesia dikenal dengan dengan putusan pidana bersyarat. Pidana bersyarat adalah sebuah lembaga pemidanaan, hal ini diketahui melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana). Upaya penegakan hukum dan pencapaian prinsip keadilan dalam sebuah perkara pidana, termasuk perkara pidana korupsi, maka hakikat yang harus dicapai oleh hakim sebagai pemberi keputusan yang berkeadilan, dalam hal ini orang sering beranggapan bahwa keadilan hanya berhak diterima oleh korban kejahatan saja, padahal harus dipahami bahwa pelaku tindak pidana korupsi juga berhak dan pantas untuk menerima keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana pengaturan pidana bersyarat menurut hukum pidana positif di Indonesia dan bagaimanakah analisis yuridis terhadap pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan MA No. 356/Pid.Sus/2008) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Pidana bersyarat diatur dalam pasal 14a sampai pasal 14f KUHP. Pada hakikatnya pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok, melainkan hanya suatu cara penerapan pidana penjara, yang penjatuhannya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Pidana bersyarat dijatuhkan dalam hal: pertama, dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu 

Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara



Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara



Dosen pembimbing II dan Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara


tahun, dan kedua, pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika dikenakan pidana kurungan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang No. 31 tahun 1971 pada pasal 12 (2), hakim dimungkinkan menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Pada undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 tahun 2001, dengan ancaman pidana minimum khusus paling singkat satu tahun, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung RI, dalam putusannya dibenarkan menerapkan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi. Terbukanya kemungkinan penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi, akibat putusan hakim yang berbeda dari ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, sejauh putusan demikian dapat dibenarkan. Hakim beralasan, penyimpangan putusan disebabkan ancaman pidana penjara minimum khusus membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.


KATA PENGANTAR

Syukur penulis akan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan yang telah memberikan kesempatan bagi penyelesaian penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: “Analisis Yuridis terhadap Pidana Bersyarat dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”. Pelaksanaan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.. Penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangankekurangan, oleh karena itu diharapkan adanya suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Rasa terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan; 2. Bapak Abul Khair, SH. M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana; 3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang banyak membantu dan memberikan saran dalam penyiapan judul diawal pembuatan skripsi ini, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta membantu penulis dikala mengalami kesulitan;


4. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang banyak membantu dan memberikan saran dalam penyiapan judul diawal pembuatan skripsi ini, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta membantu penulis dikala mengalami kesulitan; 5. Ibu Erna Herlinda selaku Dosen Akademik penulis,dimana telah banyak membantu penulis selama di bangku perkuliahan; 6. Untuk semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terutama Dosen Jurusan Hukum Pidana; 7. Untuk orangtua yang paling saya cintai, untuk Bapak Rudy Sitorus, SH,M.Si dan ibu Ruminta Panggabean, terima kasih buat doa dan dukungannya serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini dari membesarkan anakmu hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum ini, hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat penulis berikan; 8. Untuk adik-adik saya, Fiesta Octorina Sitorus, Firda Melda Yunita Sitorus, dan si kecil Fany Ezra Sitorus atas bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 9. Keluarga Sitorus dan Panggabean atas doa dan dukungannya; 10. Untuk anak-anak GTz yang dasyat (Andri Manurung, Christian Sitompul, Janky Sihotang, Donris Sihaloho, Tondy Sianturi, Immanuel Tobing, Archiman Simbolon, Raza Gurusinga, Chipnus) yang telah banyak membantu penulis dalam hal-hal semasa kuliah dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih sahabat-sahabatku, pertemanan yang paling dasyhat kudapat dari kalian semua;


11. Untuk teman-teman alumnus SMA Negeri 3 yang banyak membantu memotifasi penulis dalam penulisan skripsi dan yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis menyelesaikan skripsi ini; 12. Untuk teman-teman yang saling tolong menolong dalam komunitasnya (Yuyun, Pekong, Puput, Yuni, Chandut, Bally, Eva, dan yang tidak dapat disebutkan satu per satu). Terimakasih atas segala keceriaannya; 13. Untuk teman-teman seangkatan stambuk 2006 (Ruth Ginting, David butar-butar khusunya dan semua anak grup C), terima kasih atas doa dan dukungannya; 14. Untuk teman-teman akrabku di Markas Besar Soho (Ricky Matondang, Egy Arjuna Ginting, Tesa, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu) terima kasih buat semua bantuan di dalam segala hal dan doa serta dukungannya; 15. Untuk teman-teman, kakanda-kakanda, adinda-adinda seperjuangan GMNI Komisariat Hukum USU terima kasih buat segala pengalaman dan doanya; Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya, meskipun penulis menyadari kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Medan,

Nopember 2010 Penulis,

FRANS DANIEL J S


2008) S K R I P S I

Recommend Documents