03

P U T U S A N No. 336 K/TUN/2003 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DJOKO MURSITO, SH., dkk., Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, 2. DEDI NUGRAHADI, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit 4/ 3 Blok DD5 Rt.07 Rw. 019, Kota Baru Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUHAMAD YASIN, SH., dkk. Advokat, berkantor di Jalan Musi No. 40A Lt. III Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi I dan II dahulu

Tergugat dan Tergugat

Intervensi ; melawan: PT. CIPTA SELERA MURNI, berkedudukan di Apartemen Kedoya Elok

Unit

905,

Rt.12,

Rw.04,

Kelurahan

Kedoya

Selatan,

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi

dahulu

sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi di muka

persidangan

Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta pada

pokoknya atas dalil-dalil : bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah putusan Tergugat No. 1948/1522/304-6/IX/PHK/12-2001 tertanggal 16 Desember 2001 tentang

Pemutusan

Hubungan

Kerja

oleh

Penggugat

kepada

Tergugat

Intervensi yang amarnya sebagai berikut : - Merubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta No. 353/P.184/06/IX/PUK/VII-2001 tanggal 4 Juli 2001 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.336 K/TUN/03

1. Memberikan ijin kepada Pengusaha PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) Jalan Cikini Raya No. 60 A-H Jakarta Pusat untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerjannya yang bernama Sdr. Dedy Nugrahadi terhitung tanggal 30 Juni 2001 ; 2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) untuk membayar kepada Sdr. Dedy Nugrahadi berupa : a. Uang pesangon 2 x 7 x Rp. 1.650.000,-

= Rp. 23.100.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 1.650.000,-

= Rp. 9.900.000,-

c. Uang penggantian pengobatan dan perumahan 15 % x Rp. 33.000.000,-

= Rp. 4.950.000,-

d. Uang penggantian cuti tahunan 12/30 x Rp. 1.650.000,-

= Rp.

660.000,-

= Rp.

120.000,-

f. Uang transport tahun 2000

= Rp.

150.000,-

g. Bonus tahun 2000 : 2 x Rp. 1.650.000,-

= Rp.

3.300.000,-

= Rp.

7.425.000,-

e. Uang makan untuk bulan Desember 2000 20 x Rp. 6.000,-

h. Upah selama sekorsing dari bulan Januari s/d Juni 2001 (6 bulan) sebesar 75 % : 6x75%x Rp. 1.650.000,Jumlah

= Rp. 49.605.000,-

Terbilang : empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) ; 3. Pengawasan

putusan ini

dibawah

pengawasan

Pegawai

Pengawas

Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Pusat ; bahwa

putusan

Tergugat

No.

1948/1522/304-6/IX/PHK/12-2001

tertanggal 16 Desember 2001 yang menjadi obyek gugatan ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Maret 2002 dan gugatan Penggugat dibuat tanggal 29 Mei 2002 kemudian gugatan ini diterima/didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Mei 2002, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; bahwa

putusan

Tergugat

adalah

suatu

penetapan

tertulis

yang

dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, jadi telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;


bahwa putusan Tergugat yang pada prinsipnya merubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta adalah keputusan banding administrative, maka berdasarkan pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini ; bahwa putusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2a, b, c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; bahwa pada tanggal 6 Februari 1984 Penggugat menerima karyawan baru bernama Tergugat Intervensi dengan jabatan terakhir sebagai Area Manager Operasional dengan menerima upah sebesar Rp. 1.650.000,- per bulan ; bahwa Pengusaha terpaksa mengajukan permohonan untuk memutus hubungan kerja Pekerja sebagaimana surat 21 Desember 2000 karena Pekerja tidak menjalankan fungsinya sebagai Area Manager Texas Makassar, sehingga terjadi minus ayam dan kerugian perusahaan ; bahwa disamping itu terdapat laporan lainnya yaitu Pekerja ternyata juga telah kedapatan menyalahgunakan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi ; bahwa Pengusaha melalui Surat No. 10/Pers/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 telah menskorsing Pekerja berlaku terhitung sejak tanggal 21 Desember 2000 kepada Tergugat Intervensi karena menurut management yang bersangkutan sudah tidak bisa dibina dan dididik karena sudah melakukan pelanggaran berat yang dapat diputusankan hubungan kerjanya ; bahwa sebagai tindak lanjut setelah skorsing, maka pihak management melalui Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Pusat meminta agar kasus Tergugat Intervensi diperantarai. Adapun hasilnya melalui anjuran tertulisnya No. B.499/W21/K-2/2001 yang pada prinsipnya masih menganjurkan kompensasi 2 kali PMTK yaitu : a. Pesangon

: 2 x 7 x Rp. 1.650.000,-

= Rp. 23.100.000,-

b. Penghargaan : 6 x Rp. 1.650.000,-

= Rp.

9.900.000,-

c. Ganti rugi

= Rp.

4.950.000,-

= Rp.

2.475.000,-

: 15 % x Rp. 33.000.000,-

d. Upah skorsing : 75 % x Rp. 1.650.000,Jumlah bahwa

akan

tetapi

dalam

banding

= Rp. 40.425.000,putusan

Panitia

Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta dapat memahami rencana Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan kepada Tergugat Intervensi melalui,


putusannya No. 353/P.184/06/IX/PHK/VII-2001 tanggal 4 Juli 2001 yang pada prinsipnya memberikan kompensasi 1 PMTK yaitu :

a. Pesangon

: 1 x 7 x Rp. 1.650.000,-

= Rp. 11.550.000,-

b. Penghargaan

: 6 x Rp. 1.650.000,-

= Rp. 9.900.000,-

c. Ganti rugi

: 15 % x Rp. 21.450.000,-

= Rp. 3.217.000,-

d. Ganti cuti

: 12/23 x Rp. 1.650.000,-

= Rp.

e. Upah skorsing

: 75 % x (6x Rp.1.650.000,-)

= Rp. 7.425.000,-

f. Uang makan

: 20 x Rp. 6.000,-

= Rp.

120.000,-

g. Transport

:

= Rp.

150.000,-

h. Bonus 2000

: 2 x Rp. 1.650.000,-

= Rp. 3.300.000,-

Jumlah bahwa

akan

tetapi

ternyata

860.870,-

= Rp.36.523.000,pihak

Tergugat

memutus

lain

dan

menganggap Tergugat Intervensi tidak ada kesalahan dalam hal ini, hal mana dapat dilihat dari formulasi kompensasi sebesar 2 PMTK dengan mendasarkan pada tidak ada bukti yang kuat bahwa Pekerja dalam menjalankan tugasnya telah merugikan perusahaan serta tidak ada bukti bahwa Pekerja telah menyalah gunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya ; - bahwa terhadap putusan Tergugat ini yang merubah putusan Panitia Penyelesaian

Perselisihan

Perburuhan

Daerah

DKI

Jakarta

No.

353/P.184/06/IX/PUK/VII-2001 tanggal 4 Juli 2001 ; 1. Memberikan ijin kepada Pengusaha PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) Jalan Cikini Raya No. 60 A-H Jakarta Pusat untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerjanya yang bernama Sdr. Dedy Nugrahadi terhitung tanggal 30 Juni 2001 ; 2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) untuk membayar kepada Sdr. Dedy Nugrahadi berupa : a. Uang pesangon 2 x 7 x Rp. 1.650.000,-

= Rp. 23.100.000,-


= Rp. 9.900.000,-


= Rp. 4.950.000,-


= Rp.

660.000,-

= Rp.

120.000,-

= Rp.

150.000,-

e. Uang makan untuk bulan Desember 2000 20 x Rp. 6.000,f. Uang transport tahun 2000


g. Bonus tahun 2000 : 2 x Rp. 1.650.000,-

= Rp.

3.300.000,-

= Rp.

7.425.000,-


= Rp. 49.605.000,-

Terbilang : empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) ; 3. Pengawasan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Pusat ; bahwa Penggugat keberatan dengan putusan Tergugat tersebut karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut : a. bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan kesaksian dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dengan telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui persis tindakan Pekerja, adapun kronologis kejadiannya sebagai berikut : - Bahwa permasalahannya

berawal ketika pada bulan Oktober 2000

Pekerja ditugaskan ke Ujung Pandang untuk melakukan tugas memonitor pembukaan usaha saingan perusahaan dan sekaligus melakukan tugas memeriksa kegiatan operasi kantor cabang Ujung Pandang/Makassar ; - Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan karena adanya laporan sering terjadinya minus ayam di cabang Makassar, sebagai Area Manager sesuai dengan uraian tugasnya Pekerja bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut ; - Bahwa ternyata Pekerja pada saat bertugas ke cabang Makassar tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, dimana didalam laporan yang dibuatnya Pekerja tidak dapat menunjukkan dengan jelas kejadiannya ; - Bahwa Pekerja didalam laporannnya justru terlihat ingin melepas tanggung jawabnya dengan cara menempatkan store menager setempat yang harus bertanggung jawab, padahal sebagai area manager operasional sesuai dengan job description yang ada Pekerja tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dari kejadian yang menimpa cabang Makassar ; - Bahwa

kesimpulan

Pengusaha

tersebut

di

atas

dilakukan

setelah

Penguasaha membentuk tim investigasi dan telah memeriksa 7 orang petugas (TL dan TTL) dengan cara mendatangkan mereka dari Makassar ke Jakarta ; - Bahwa dari hasil investigasi terhadap ketujuh petugas yaitu Sdr. Aslin Mustari (TL), Thomas Murfi (TL), Islamudin (TTL), Samsaka (TTL), Ilham


(TTL), Ahmad (TTL) dan Sutami (TTL) diperoleh temuan bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan atau manipulasi terhadap jumlah ayam baik secara fisik maupun dengan secara data ; - Bahwa terhadap kejadian penyimpangan tersebut diatas membuktikan bahwa Pekerja sebagai Area Manager tidak dapat melakukan fungsi pengawasan secara baik ; - Bahwa oleh karena itu sebagai tindak lanjut pada tanggal 20 November 2000, Pengusaha melalui GM Operasional telah mengeluarkan surat non aktif kepada Pekerja selaku Area Manager atau pemegang store/toko ; - Bahwa setelah di non aktifkan, Pengusaha mendapatkan banyak masukan terutama dari store/toko Atrium dan Kelapa Gading mengenai pemakaianpemakaian uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Pekerja ; - Bahwa antara lain terdapat termuat stock opname yang dilakukan oleh departemen accounting tentang kas bon pemakaian uang store untuk pembayaran tagihan pribadi Pekerja atas kartu kredit dari BII sebesar Rp. 100.000,- yang terjadi atau dilakukan pada tanggal 29 November 2000 ; - Bahwa ternyata dari laporan beberapa petugas yang ada di beberapa store dan bukti-bukti yang ada Pekerja juga sering meminta mereka untuk menalangi atau menomboki pembayaran tagihan kartu kredit dan pulsa telepon dengan menggunakan uang strore atau milik perusahaan ; - Bahwa

mengenai

saksi-saksi

yang

dimaksud

telah

didengar

keterangannya ditingkat pemerantaraan, dimana semua telah memberikan kesaksian yang cukup jelas ; - Bahwa melihat tindakan dan perilaku Pekerja yang demikian Pengusaha tidak dapat mentolerirnya lagi lebih dalam kapasitasnya sebagai pimpinan (Area Manager) ; b. Bahwa pertimbangan Tergugat tidak melihat pertimbangan kesaksian pada tingkat pegawai perantaraan dan mengabaikan bukti-bukti yang telah diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta Pusat dengan demikian keputusan Tergugat diatas secara yuridis formil dan yuridis materiil tidak patut dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

memberikan putusan sebagai

berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;


2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh

Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Tergugat No. 1948/1522/3046/IX/PHK/12-2001, tertanggal 16 Desember 2001 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) kepada Saudara Dedy Nugrahadi ; 3. Memerintahkan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) mencabut putusan No. 1948/1522/304-6/IX/PHK/12-2001 tertanggal 16 Desember 2001 ; 4. Memerintahkan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang menyatakan putus hubungan kerja antara PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) dengan

Pekerja

Saudara

Dedy

Nugrahadi

sejak

Juni

2001

serta

memerintahkan kepada Pengusaha untuk membayar uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian sesuai dengan undang-undang yang berlaku ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; bahwa terhadap gugatan Penggugat

tersebut Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 134/G/ 2002/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Januari 2003 yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan

batal

Surat

Keputusan

Tergugat

(Panitia

Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 1948/1522/304-6/IX/PHK/12-2001 tanggal 16 Desember 2001 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) terhadap Sdr. Dedy Nugrahadi ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

terse-

but ; 4. Menerbitkan Surat Keputusan baru yang menyatakan putus hubungan kerja antara PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) dengan Pekerja Dedy Nugrahadi sejak juni 2001 serta mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayar kepada Pekerja uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian sesuai dengan undang-undang yang berlaku ; 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi

untuk membayar biaya

perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 185.750,- (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan Tergugat Intervensi oleh

Tergugat

dan

pada tanggal Tergugat

ini diterima oleh

15 Januari 2003

Intervensi

dengan

Tergugat dan

kemudian terhadapnya perantaraan

kuasanya,


berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 22 Juli 2002 dan 24 Januari 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2003 dan 28 Januari 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. W7.PT.TUN.KAS.296.2003 dan No. W7.PT.TUN.KAS.217. 2003

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara

Jakarta, permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 11 Februari 2003 dan 10 Februari 2003 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang masing-masing pada tanggal 19 Februari 2003 dan 10 Februari 2003

telah diberitahu tentang memori kasasi

dari Tergugat dan Tergugat Intervensi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2003 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat

dan Tergugat Intervensi dalam memori kasasinya tersebut

pada pokoknya ialah : PEMOHON KASASI I : I.

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud telah : 1. Melanggar dan atau salah menerapkan hukumnya khususnya terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 pasal 7, pasal 18 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) (vide bukti T.3) ; 2. Melanggar/menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 3. Tidak cermat atau tidak teliti dalam mempertimbangkan data dan buktibukti yang berkaitan dengan pokok perkaranya bahkan cenderung sengaja mengabaikan bukti yang diberikan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat khususnya bukti T.4 dan T.6 ; Bahwa untuk lebih jelasnya dapat Pemohon Kasasi I/Tergugat uraikan sebagai berikut :


ad.1. Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep150/Men/2000 pasal 7, pasal 18 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) (vide bukti T.3) : a. Bahwa seandainya benar Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi dalam tugasnya tidak dapat menjalankan fungsi sebagai Area Manager Texas Makassar, maka sesuai ketentuan pasal 7 Keputusan Termohon berupa

Menteri

Tenaga

Kerja

No.

Kasasi/Penggugat

wajib

memberikan

surat

peringatan.

Kenyataannya

Kep.150/Men/2000,

dalam

pembinaan perkara

ini

Termohon Kasasi/Penggugat langsung menskorsing Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi menuju pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu, akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebaliknya justru didukung kebenarannya ; b. Bahwa

oleh

Intervensi

karena

tidak

terbukti

terbukti

Pemohon

melakukan

Kasasi

kesalahan

II/Tergugat akan

tetapi

kenyataannya bersedia diputuskan hubungan kerjanya maka sebagai konsekwensinya Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi berhak mendapat pembayaran sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 ; c. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan mengadopsi mutlak keterangan Termohon

Kasasi/Penggugat

langsung menetapkan Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi telah melakukan kesalahan berat yang termasuk dalam criteria pasal 18 ayat (1), oleh karenanya hal tersebut adalah tidak benar dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta patut dibatalkan ; ad.2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dan teliti mempertimbangkan data dan bukti-bukti yang ada : a. Bahwa

sesuai

dengan

bukti

T.4

dimana

Pemohon

Kasasi

II/Tergugat Intervensi selaku Area Manager yang ditugaskan ke Kantor Cabang Makassar dari tanggal 23 September 2/d 2 Oktober 2000, untuk memonitor pembukaan perusahaan saingan dan kegiatan operasional Kantor Cabang telah membuat laporan kepada General Manager disertai dengan saran tindakan yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat ;


b. Bahwa dalam laporan tersebut telah diuraikan kejadian yang sebenarnya dimana kejadian tersebut semata-mata merupakan kesalahan dan tanggung jawab Pemohon Kasasi II/ Tergugat Intervensi akan tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

dengan

Penggugat

telah

mengadopsi

keterangan

menetapkan

Pemohon

Termohon Kasasi

Kasasi/

II/Tergugat

Intervensi harus bertanggung jawab dan hal tersebut telah merupakan kesalahan berat yang menghilangkan hak uang pesangonnya ; II. Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah merampas hak normatif Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi tanpa argumentasi dan juga dasar hukum. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari hak-hak Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi yang tercantum dalam putusan Pemohon Kasasi I/Tergugat (vide bukti T.1) berupa uang cuti 12 hari kerja, uang makan, uang transport, bonus dan upah selama skorsing dimana hal tersebut sudah bersifat normative dan mutlak menjadi hak Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi akan

tetapi

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

tanpa

mempertimbangkan perihalnya langsung menghilangkan/merampas hak normatif tersebut ; PEMOHON KASASI II : 1. Bahwa

Pemohon

Kasasi

II/Tergugat

II

Intervensi

keberatan

dengan

pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana pertimbangannya dalam halaman 27 yang menyebutkan “Bahwa sah menurut hukum berdasarkan surat bukti P.7 berupa laporan Investigasi kasus minus ayam di Texas Makassar yang ditandatangani oleh Sembiring dkk.

tanggal

18

Desember

2000

membuktikan

Pekerja

telah

tidak

menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga terjadi selisih ayam pada store Makassar” adalah merupan pertimbangan yang keliru sehingga salah dalam menerapkan hukumnya, sebab : a. Bukti P.7 itu tidak sah menurut hukum, sebab menurut struktur organisasi Store Cabang Makassar itu berada dibawah Departemen Operasional, sehingga adanya kasus minus ayam di Cabang Makassar yang harus membuat laporan investigasi adalah Manager Operasional atau Area Manager yang menguasai tata kerja atau kinerja di Cabang Store Makassar.


Dalam Investigasi ini Manager Operasional atau Area Manager tidak diikut-sertakan. Manager Personalia (Sembiring) yang mengadakan investigasi tidak sah, sebab dia tidak mengetahui seluk beluk dan tata kerja di Store ; b. Pada saat terjadinya minus ayam bulan September 200 itu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi tidak bertugas ke Makassar dan juga tidak mendapatkan laporan tentang adanya kasus minusnya ayam tersebut. Sehingga karena itu tidak dapat dibenarkan apabila Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi dinyatakan lalai menjalankan fungisnya ; c. Yang mempunyai tugas langsung tentang pembelian ayam, faktur pembelian dan laporan operasional adalah di Cabang Store dimana laporannya hanya ditembuskan kepada Departemen Accounting & Finance ; d. Saksi Sembiring Meliala, SH. dan Lukman dalam keterangannya dalam persidangan menjelaskan yang bertanggung jawab atas minus ayam adalah

Store

Manager

dan

bukan

Pemohon

Kasasi

II/Tergugat

Intervensi, lagi pula kerugian minus ayam itu sudah ditutup oleh Store Manager

dengan

uang

penjualan

tungkir

(brutu),

sehingga

tidak

merugikan Perusahaan ; 2. Bahwa atas tuduhan yang kedua Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi telah menyalahgunakan keuangan Termohon Kasasi/Penggugat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum yang termuat dalam surat putusan halaman 28 dan 29 yang antara lain berbunyi : “Bahwa sah menurut hukum berdasarkan surat bukti P.1 sama dengan T.1 sama dengan T.8 berupa surat keputusan Tergugat yang mana Penggugat telah sangat berkekuatan atas Keputusan a quo dimana Penggugat dalam isi suratnya tanggal 21 Desember 2002 telah mengajukan permohonan izin untuk

memutuskan

hubungan

kerja

Pekerja

dengan

alasan

tidak

menjalankan fungsinya sebagaimana Manager Texas Makassar, sehingga terjadi minus ayam dan kerugian Perusahaan serta menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, atas tuduhan tersebut Pekerja menolak tetapi diakui pada awalnya Pekerja tidak mengetahui uang yang dipergunakan tersebut adalah uang Perusahaan dan setelah mengetahui uang tersebut uang Perusahaan, maka Pekerja segera melunasinya. Bahwa sah menurut hukum berdasarkan surat bukti P.3 berupa bukti pembayaran kartu kredit melalui Bank Internasional Indonesia tanggal 29


November

2000

sebesar

Rp.

100.000,-

(seratus

ribu

rupiah)

yang

membuktikan kebenaran penggunaan uang di brankas untuk kepentingan pribadi, demikian dari bukti P.4 adanya pembayaran kartu kredit melalui Bank Internasional Indonesia tanggal 30 September 1999 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Pekerja Dedi Nugrahadi”. Bahwa menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tuduhan menyalahgunakan keuangan untuk kepentingan pribadi itu menjadi terbukti dengan adanya bukti P.3 pembayaran kartu kredit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Bank Internasional Indonesia tanggal 29 November 2000 dan bukti P.4 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 1999. Bahwa pertimbangan hukum diatas keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya sebab : a. Yang menggunakan uang Rp. 100.000,- dari pitty cash (uang sale) untuk pembayaran kartu kredit ke Bank Internasional Indonesia adalah Syahlani, yaitu Store Manager Atrium di Senen. Pemakaian uang dari pitty cash adalah kehendak dari Syahrani dan bukan kehendak Pemohon Kasasi

II/ Tergugat

Intervensi.

Resiko kesalahan

ini

tidak dapat

diterapkan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi, karena itu pertimbangkan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini harus dibatalkan. Disini yang melakukan pelanggaran bukan Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi

melainkan

Syahlani.

Jadi

menurut

hukum

yang

harus

disalahkan adalah Syahlani, karena Syahlani selaku Store Manager Cabang Atrium mengetahui adanya larangan pemakaian uang dari brankas untuk kepentingan pribadi. b. Bukti P.4 berupa pembayaran kartu kredit melalui Bank Internasional Indonesia sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 30 September 1999 itu tidak menggunakan uang perusahaan, melainkan uang pribadi Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi sendiri. Disini tidak ada bukti pemakaian uang perusahaan dan juga tidak ada proses dari bagian finance bukti pembukuan yang berupa pengeluaran uang sebesar Rp. 200.000,- untuk pembayaran kartu kredit Bank Internasional Indonesia atas nama Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi. Jika pembayaran itu menggunakan uang perusahaan sudah diproses laporannya pada tanggal 30 September 1999 dan atau selambatnya tanggal 1 Oktober 1999 dan tidak perlu menunggu sampai dengan 18


Desember 2000 (mohon di baca jawaban Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi pada halaman 15 dan 16 surat putusan) ; 3. Bahwa lebih lanjut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 29 surat putusan menyebutkan : “Bahwa sah menurut hukum berdasarkan surat bukti T.13 berupa skorsing untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Penggugat terhadap Pekerja dengan alasan Pekerja telah lalai menjalankan fungsinya sebagai Area Manager, sehingga mengakibatkan terjadinya minus ayam di Store Texas Makassar

sehingga

kerugian

bagi

Perusahaan,

menyalahgunakan

wewenang menggunakan uang Perusahaan”. Bahwa pertimbangan hukum ini juga termasuk salah dalam penerapan hukumnya dan harus dibatalkan, sebab bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perburuhan, yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/ Men/2000 pasal 16 jo. pasal 6 dan 7, dimana skorsing dan izin Pemutusan Hubungan Kerja itu hanya dibenarkan setelah melalui pemberian peringatan kepada Pekerja. Tindakan skorsing hanya bisa diterapkan setelah melalui dua atau tiga kali peringatan yang tidak diindahkan oleh Pekerja. Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi sendiri belum pernah mendapat peringatan sama sekali dari Termohon Kasasi/Penggugat. Jadi oleh karena itu tindakan skorsing itu tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal dengan konsekwensi hukum kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi harus mendapatkan upah penuh 100 % selama 6 bulan dalam masa proses peradilan ; 4. Bahwa kesimpulan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 29 alinea terakhir dan halaman 30 alinea awal yang menyimpulkan Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi telah melakukan kesalahan berat sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000, Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi tidak berhak atas

uang

pesangon,

adalah

satu

kesimpulan

yang

salah

dalam

menerapkan hukum. Dasar kesalahan penerapan hukum adalah seperti terurai dalam butir 4 dan 5. Dengan dasar keberatan butir 4 dan 5 itu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi tidak dapat dinyatakan bersalah ; 5. Bahwa petitum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta butir 4, tidak menyebutkan upah Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi selama skorsing 6 bulan dari bulan Januari s/d Juni 2001 yang belum dibayar oleh


Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini juga termasuk kesalahan dalam penerapan hukum dan karenanya harus dianulir ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan-alasan kasasi ini dapat dibenarkan, karena seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat/Pengusaha terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi

dan tidak

langsung memberikan skorsing (vide pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja

No.

Kep.150/Men/2000)

Kasasi/Penggugat/

Pengusaha,

bila

pihak

dirasa

Pemohon

oleh

Termohon

Kasasi

II/Tergugat

Intervensi/Pekerja telah melakukan kesalahan. Bahwa disamping itu tidak ternyata bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi/Pekerja adalah merupakan kesalahan berat oleh karena itu hak-hak normative Pekerja selain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti kerugian, juga harus diberikan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II : Perselisihan Perburuhan Pusat

Panitia Penyelesaian

dk. tersebut dan membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 134/G/2002/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Januari 2003 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pemohon Kasasi I/Tergugat dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT dan Pemohon Kasasi II : DEDI NUGRAHADI, tersebut ;


Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 134/G/2002/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Januari 2003 ; MENGADILI SENDIRI : 1. Memberikan ijin kepada Pengusaha PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) Jalan Cikini Raya No. 60 A-H Jakarta Pusat untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerjannya yang bernama Sdr. Dedy Nugrahadi terhitung tanggal 30 Juni 2001 ; 2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Cipta Selera Murni (Texas Chicken) untuk membayar kepada Sdr. Dedy Nugrahadi berupa :

a. Uang pesangon 2 x 7 x Rp. 1.650.000,-

= Rp. 23.100.000,-


= Rp. 9.900.000,-


= Rp. 4.950.000,-


= Rp.

660.000,-

= Rp.

120.000,-

f. Uang transport tahun 2000

= Rp.

150.000,-

g. Bonus tahun 2000 : 2 x Rp. 1.650.000,-

= Rp.

3.300.000,-

= Rp.

7.425.000,-

e. Uang makan untuk bulan Desember 2000 20 x Rp. 6.000,-


= Rp. 49.605.000,-

Terbilang : empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) ; 3. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Pusat ; Menghukum

Termohon

Kasasi/Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.

Lotulung, SH. Hakim Agung sebagai

Ketua

Sastrohardjono,

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Majelis, Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH. SH.,MSc.

Hakim-Hakim

Agung

sebagai

dan Widayatno Anggota,

dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua


Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

Biaya – Biaya : 1. Meterai --------------- Rp.

6.000,-

Panitera Pengganti :

2. Redaksi -------------- Rp.

1.000,-

3. Administrasi ---------Rp. 493.000,Jumlah =

Rp. 500.000,-


03

Recommend Documents