Diterbitkan oleh INSPEKTORAT Kementerian PAN dan RB Jln. Jenderal Sudirman, kav. 69, Jakarta Selatan Website:

Diterbitkan oleh INSPEKTORAT Kementerian PAN dan RB Jln. Jenderal Sudirman, kav. 69, Jakarta Selatan 12190 Website: http://www.menpan.go.id

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process” (The Institute of Internal Auditors)

“Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik“ (Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008)

Visi Menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Misi Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rencana Strategis 2010-2014

Prakata

PRAKATA agi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal terpenting. Oleh karena itu, Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) berupaya sesegera mungkin untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Kesemua hal tersebut tetap direkatkan dengan koridor Inspektorat sebagai rn al m oder n unit yang dibentuk secara khusus untuk te in as aw ng pe i ga Se ba le bi h menjalankan pengawasan internal an ak t ra to ek sp In Kementerian PAN dan RB sesuai dengan te rseb ut, , ” is al at ”k i ga ba peraturan perundang-undangan dan ba ny ak be rf un gs i se n ta ul ns ba ga i ko praktik-praktik terbaik. Dengan kata de ng an be rtin da k se ng pe m er iksa lain, perencanaan strategis Inspektorat da n ’t ri gg er ’ keti m ba disusun dalam rangka pemenuhan peran at au ’w atchdo g’ dan fungsi pokok Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sebagai APIP, Inspektorat akan memposisikan dirinya untuk membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisisen, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Untuk dapat menunaikan peran dan fungsinya sebagai pengawas internal modern tersebut, Inspektorat akan lebih banyak berfungsi sebagai ”katalis”, dengan bertindak sebagai konsultan dan ’trigger’ ketimbang pemeriksa atau ’watchdog’. Keberhasilan pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat ini sangat memerlukan dukungan berupa komitmen pimpinan serta seluruh unsur Kementerian PAN dan RB terhadap keberadaan dan peranan Inspektorat dimaksud.

Inspektorat – Kementerian PAN dan RB vii


Prakata

Inspektorat Kementerian PAN dan RB dan RB menyadari bahwa perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perencanaan strategis Inspektorat disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi ajang komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

an aa n Keb er ha si la n pe la ks i sa ng at tu ga s In sp ekto rat in an be rupa m em er lu ka n du ku ng n se rt a se lu ru h ko m it m en pi mpi na Kem ente rian un su r di lin gk un ga n PA N da n R B

Disadari juga bahwa Inspektorat akan berhasil dengan baik apabila tetap berada dalam koridor praktik operasional yang telah direncanakan dengan baik, meliputi: 1. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) yaitu seluruh unit pelaksana teknis dan penunjang di Kementerian PAN dan RB dan RB. 2. Mengakses lingkungan internal dan eksternalnya. 3. Mengatur aktivitas-aktivitas, proses utama dan sumber daya untuk mendukung misi yang terkait dengan outcomes. Akhirnya, Rencana Strategis Tahun 2010 -2014 Inspektorat yang telah direvisi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan); 2. Penyusunan rencana kinerja (performance plan); 3. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Inspektorat; 4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat. INSPEKTUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MUHAMMAD YUSUF ATEH

viii Inspektorat – Kementerian PAN dan RB


Daftar Isi

Daftar Isi Prakata................................................................................. vii Daftar isi............................................................................... ix

Rencana Strategis 2010-2014 Pernyataan Visi dan Misi ...................................................... 7 Nilai-nilai Organisasi ............................................................ 10 Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................... 13 Tujuan Strategis ........................................................ 13 Sasaran, Indikator Kinerja Utama, dan Kegiatan ........ 15 Penutup .............................................................................. 19 Lampiran ............................................................................. 21 Matriks Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 Peran, Fungsi dan Tugas Inspektorat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Inspektorat – Kementerian PAN dan RB ix


Pendahuluan

PENDAHULUAN Latar Belakang eran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Definisi audit intern yang dikembangkan oleh organisasi auditor internal internasional (The Institute of Internal Auditors/IIA) adalah sebagai berikut:

to rat Pe ra n ut am a In sp ek aw as an se ba ga i Apa rat Pe ng h adal ah Inte rn al Pe m er inta si se ba ga i m el aksa na ka n fu ng audi to r inte rn al

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process “. Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisisen, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Tujuan peran Inspektorat sebagai internal auditor tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya: 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

Inspektorat – Kementerian PAN dan RB 11


Pendahuluan

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Sebagai auditor atau pengawas internal Kementerian PAN dan RB , Inspektorat Kementerian PAN dan RB seyogyanya harus dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut di atas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Kementerian PAN dan RB secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (quality assurance) atas akuntabilitas pengelolaaan i sa ng at ke be rada an In sp ekto rat in k keuangan negara dan st rate gis, tidak ha ny a untu at au akuntabilitas kinerja kepada m en em uk an pe ny impa ng an pada Pimpinan Kementerian PAN pe nyelewe ng an, tetapi lebih di ny a dan RB . Untuk itu, Inspektorat upay a untu k m en ce ga h te rja akan berfungsi bukan hanya pe ny impa ng an se rt a untu k n sekedar sebagai ’Watchdog’, m en geva lua si efektiv ita s da s da n tetapi juga akan berfungsi ku al ita s pe laksa na an tu ga n RB sebagai ’Catalyst’ yang dapat fu ng si Ke m ente ria n PA N da Na sio na l memberikan keyakinan dan se ba ga i “P rim e M over ” RB konsultasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu, keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan RB sebagai “Prime Mover” RB Nasional. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan sebagai feedback dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan/penyempurnaan yang berkelanjutan (continuous improvement).

2 Inspektorat – Kementerian PAN dan RB


Pendahuluan

Dasar Hukum Pembentukan Inspektorat Kementerian PAN dan RB Inspektorat pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dibentuk berdasarkan: a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. b. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/84/M.PAN/07/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M. PAN/01/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. d. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/113/M.PAN/11/ 2005 mengenai Pengangkatan Jabatan Inspektur pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tugas dan Fungsi Inspektorat Kementerian PAN dan RB Berdirinya Inspektorat pada g Kementerian Pendayagunaan Aparatur e ra n p e ntin p i ik il m e tm an Negara tidak terlepas dari adanya In sp e kto ra p e la ks a n a i s a lu a v e g kebutuhan pada Kementerian PAN dan RB da la m m e n e nte r ia n m e K n a g n g ku untuk menangani pengawasan internal di t u g a s di li n Apa rat u r n a a n u g a y lingkungannya. Berdasarkan Peraturan da Ne g a ra Pe n Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne g a ra Negara Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal



Pendahuluan

4 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara BAB XI, tugas Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern. b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan tujuan tertentu atas petunjuk. c. Penyusunan laporan hasil pengawasan. d. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerin. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (3) dinyatakan: “Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11.” Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 dinyatakan: (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. dan dalam pasal 50 dinyatakan bahwa: (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu.



Pendahuluan (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Inspektorat menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis Periode 2010-2014 yang di dalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang jelas. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat membentuk struktur organisasi sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTERI NEGARA PAN DAN RB SEKRETARIAT KEMENTERIAN PAN DAN RB INSPEKTORAT

SUBBAG. TU

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Rencana Strategis Inspektorat Kementerian PAN dan RB 2010-2014 disusun dalam koridor Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB 2010-2014 dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi di atas. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.



Pendahuluan

Sistematik Uraian Secara garis besar model yang dikembangkan dalam penyusunan Rencana Strategis 2010-2014 Inspektorat dapat diilustrasikan pada bagan di bawah ini. Dengan tetap memperhatikan Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB, Rencana Strategis Inspektorat disusun dan diawali dengan penyusunan Visi Inspektorat. Tahap akhir dari proses adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian misi visi Inspektorat. Uraian dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat mengikuti alur proses di atas, sebagaimana direferensikan nomor halaman dokumen untuk tiap-tiap tahapan proses berikut ini. Kebijakan Nasional Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara a

Referensi Halaman

Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB

Pernyataan Visi Inspektorat

Pernyataan Misi Inspektorat

Nilai-Nilai

Perumusan Tujuan Strategis

Perumusan Sasaran Strategis

Penetapan Kegiatan



Pernyataan Visi dan Misi Serta Nilai-nilai Organisasi

Pernyataan Visi dan Misi Serta Nilai-Nilai Organisasi

S

ebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Kementerian PAN dan RB, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategik yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global. ga n Pe ru ba ha n lin gk un Perencanaan strategik ini merupakan antisipati f m en untu t la ng ka h serangkaian rencana tindakan dan k se na ntia sa m ampu tu un kegiatan mendasar yang disusun untuk ba gi pa ra m en gh as ilk an ni la i diimplementasikan dengan suatu strategi sa si st akeh olde rs orga ni yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dangan perencanaan strategik, Inspektorat Kementerian PAN dan RB diharapkan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dangan mengantisipasi perkembangan masa depan.



Pernyataan Visi dan Misi Serta Nilai-nilai Organisasi Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Inspektorat Kementerian PAN dan RB diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Pernyataan Visi

Perumusan perencanaan strategik Inspektorat Kementerian PAN dan RB diawali dengan penetapan visi yang merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi, baik pada saat penyusunannya, maupun pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, visi pengawasan Inspektorat Kementerian PAN dan RB juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun visi Inspektorat Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut:

Menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Visi tersebut mengandung makna bahwa inspektorat harus menjadi mitra strategis yang profesional bagi manajemen, yang lebih berperan sebagai konsultan dan mitra kerja dalam peningkatan kinerja organisasi yang mendorong pencapaian tujuan perusahaan dengan melakukan evaluasi yang sistimatis untuk meningkatkan efektifitas mengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses “good government”, serta mendorong pelaksanaan “Control Self Assesment” (CSA) pada tiap unit kerja dalam mengindentifikasi risiko dan pengembangkan sistim pengendalian internal. Dengan visi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang akuntabel di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian PAN dan RB dengan didukung oleh para penyelenggara negara yang produktif, transparan, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari KKN.




Pernyataan Misi Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkankanlah misi Inspektorat yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang terlihat masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Inspektorat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Inspektorat ditetapkan sebagai berikut :

Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Secara Taat, Hemat, Efisien, dan Akuntabel Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam menjamin agar setiap kebijakan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PAN dan RB secara taat, hemat, efisien dan akuntabel. Inspektorat Kementerian PAN dan RB sebagai bagian integral dari Kementerian PAN dan RB harus dapat memberikan masukan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan Pimpinan. Masukan ini disampaikan melalui saran-saran perbaikan/ rekomendasi yang dituangkan dalam produk pengawasan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kementerian PAN dan RB yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.




Nilai-nilai Organisasi

N

Nilai-nilai merupakan pedoman yang diyakini sebagai ketinggian jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam suatu organisasi menjadi semangat bagi anggota organisasi dalam berkarya dan berkarsa.

Agar unit kerja dapat bekerja secara efektif, fungsi pengawasan harus independen dari aktifitas pihak yang diawasi/diperiksa. Pengawasn internal harus bertindak independen dalam situasi yang dihadapinya, yang akan melindunginya agar tidak melakukan kompromi mengenai tujuan pengawasannya. Pengawasan internal haruslah akuntabel yaitu menyadari kewajibannya dalam menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan unit kerja yang diawasinya kepada para stakeholdernya. Nilai-nilai adi luhung yang dirumuskan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Integritas

2. Profesionalitas

3. Obyektivitas

Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia auditan, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Nilai luhur ini mencerminkan adanya tindakan yang konsisten sesuai dengan nilainilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi. Dengan kata

INTEGRITAS



Pernyataan Visi dan Misi Serta Nilai-nilai Organisasi lain, “satunya kata dengan perbuatan”. Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung dengan pihak lain. Integritas dibangun dengan kejujuran, konsistensi, amanah, dan bekerja keras melaksanakan janji. Dengan adanya nilai luhur ini, diharapkan para personil Inspektorat bekerja dan berbuat dengan berlandaskan: 1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik 2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (values) dan keyakinannya 3. Bertindak berdasarkan nilai (values) meskipun sulit untuk melakukan itu 4. Bertindak berdasarkan nilai (values) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar Dengan nilai luhur profesional maka personil

PROFESIONALITAS Inspektorat memiliki tingkah laku, kepakaran,

kemampuan, kemahiran atau kualitas kerja dan hasilnya, yang mencerminkan adanya upaya cara pelaksanaan sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dengan nilai luhur ini maka Inspektorat Kementerian PAN dan RB bercirikan: 1. Berkeinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. 2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi. 3. Berkeinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesi yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampiannya. 4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi Sebagai perwujudan dari profesionalitas Inspektorat adalah sikap Independen. Nilai luhur ini mencerminkan adanya upaya untuk menciptakan kondisi tidak menyimpang dan bersikap netral terhadap unit kerja atau pihak lain dalam melakukan fungsi pengawasan. Auditor inspektorat harus menetapkan suatu pendapat tak berat sebelah, baik atas posisi keuangan unit kerja maupun atas kinerja operasinya. Temuan

Inspektorat – Kementerian PAN dan RB 11 11


Pernyataan Visi dan Misi Serta Nilai-nilai Organisasi audit harus didasarkan semata-mata pada bukti yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur auditing yang benar. Kondisi ini diciptakan dan dipertahankan untuk memungkinkan auditor inspektorat untuk menetapkan kredibilitasnya dalam pelaporan hasil pengawasan. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang OBYEKTIVITAS diberikan auditor. Prinsip Obyektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Auditor bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menujukkan obyektivitas mereka di berbagai situasi, di mana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak. Setiap pernyataan yang diberikan terhadap kondisi yang terjadi bukan merupakan hasil dari asumsi, prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut oleh subyek tertentu.



Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Strategis

D

alam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusanan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut: 1.

Terwujudnya Akuntabilitas kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB

2.

Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien

3.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Gog Governance) di lingkungan Kementerian PAN dan RB




Indikator Kinerja dan Target Tujuan Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2014). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini: A. Target Kinerja Akhir Tahun ke Lima (2014) No. 1

2

3

Tujuan Strategis Terwujudnya Akuntabilitas kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB dan RB

Indikator Kinerja Utama

Target Tahun 2014

• Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan

• 7 eselon I Kementerian PAN dan RB dan RB

•Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan RB dan RB Terselenggaranya •Jumlah unit kerja pengelolaan dan yang bersih dari pertanggungjawaban penyimpangan keuangan yang efektif pengelolaan keuangan dan efisien yang material • Opini BPK Mewujudkan tata kelola • Nilai Quality Assurance pemerintahan yang baik • Nilai efektifitas (Good Governance) pencapaian SPIP di lingkungan Kementerian PAN dan RB


• kategori ‘A’ (sangat baik) •7 eselon 1 Kementerian PAN dan RB • WTP (2010 – 2014) • 85% (2012 - 2014) • 70% (2012 – 2014)



Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Kegiatan

S

asaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis Inspektorat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Inspektorat. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Penjabaran singkat mengenai sasaran dan kegiatan pada masingmasing tujuan strategis Inspektorat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PAN dan RB

Tujuan ini merupakan tujuan strategis Inspektorat yang merupakan salah satu tujuan akhir (ultimate goal) dari Inspektorat. Tercapainya tujuan ini apabila 7 eselon I Kementerian PAN dan RB dan RB berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan RB di akhir tahun



Tujuan dan Sasaran Strategis 2014 berkategori “A” sesuai dengan target dalam RPJMN dan Renstra Kementerian PAN dan RB dan RB. Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut: Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja unit-unit organisasi di Kementerian PAN dan RB.

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan

1.2. Terwujudnya SAKIP 1. Nilai akuntabilitas yang efektif di kinerja Kementerian Kementerian PAN dan PAN dan RB. RB 2. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B


Program/Kegiatan

Sub Kegiatan

Dukungan Manajemen 1. Perumusan dan Pelaksanaan Tugas Kebijakan bidang Teknis Lainnya/ pengawasan Pembinaan dan internal tentang Pengawasan intern dan Akuntabilitas Kinerja quality assurance 2. Pemeriksaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB 3. Monitoring dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja 4. Peningkatan kapasitas bidang akuntabilitas kinerja 1. Perumusan Kebijakan bidang pengawasan internal tentang Akuntabilitas Kinerja 2. Pemeriksaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB 3. Monitoring dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja 4. Peningkatan kapasitas bidang akuntabilitas kinerja



2. Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien Seperti tujuan 1 di atas, tujuan ini juga merupakan tujuan strategis Inspektorat dan merupakan salah satu tujuan akhir (ultimate goal) dari Inspektorat. Tercapainya tujuan ini apabila 7 eselon I Kementerian PAN dan RB bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material dan opini BPK atas audit laporan keuangan Kementerian PAN dan RB dan RB tahun 2010 – 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mencapai tujuan strategis ini, sasaran-sasaran dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut : Sasaran


2.1. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik

Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material

2.2. Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP

Opini BPK

Program/Kegiatan

Sub Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya/ Pembinaan dan Pengawasan intern dan quality assurance

1. Perumusan Kebijakan bidang pengawasan internal tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan. 2. Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan Kementerian PAN dan RB. 3. Monitoring dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan 4. Peningkatan kapasitas bidang pengelolaan keuangan 1. Perumusan Kebijakan bidang pengawasan internal tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan. 2. Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan Kementerian PAN dan RB 3. Monitoring dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan 4. Peningkatan kapasitas bidang pengelolaan




Sasaran 2.3. Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan

2.4 Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK


Program/Kegiatan

Sub Kegiatan

Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material

1. Perumusan Kebijakan bidang pengawasan internal tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan. 2. Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan Kementerian PAN dan RB 3. Monitoring dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan 4. Peningkatan kapasitas bidang pengelolaan keuangan

% rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti.

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Keuangan BPK

% rekomendasi audit kinerja yang ditindaklanjuti

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja BPK

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan Kementerian Pan dan RB.

Merupakan tujuan strategis tambahan dalam rangka penajaman visi dan misi Inspektorat. Tercapainya tujuan ini apabila seluruh unit kerja atau 7 eselon I Kementerian PAN dan RB dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan Penguatan sistem pengendalian Intern. Untuk mencapai tujuan strategis ini, sasaran-sasaran dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut : Sasaran 3.1. Terselenggaranya RB Internal Kementerian PAN dan RB

Indikator Kinerja Utama Nilai Quality Assurance


Program/Kegiatan

Sub Kegiatan

Dukungan 1. Monitoring dn Evaluasi penManajemen dan capaian Program RB Internal Pelaksanaan Tugas Kementerian PAN dan RB. Teknis Lainnya/ 2. Peningkatan kapasitas bidang Pembinaan dan Reformasi Birokrasi Pengawasan intern dan quality assurance



Sasaran 3.2. Terselenggaranya SPIP yang efektif


Program/Kegiatan

Nilai efektifitas pencapaian SPIP

Sub Kegiatan 1. Penguatan SPIP pada Kementerian PAN dan RB 2. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPIP 3. Peningkatan kapasitas bidang penguatan SPIP

B. Target Kinerja Tahunan Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan

3 unit kerja

3 unit kerja

4 unit kerja

5 unit kerja

7 unit kerja

Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Kategori ‘B’

Kategori ‘B’

Kategori ‘B’

Kategori ‘B’

Kategori ‘A’

Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori ‘B’

2 unit kerja

2 unit kerja

4 unit kerja

6 unit kerja

7 unit kerja

Terselenggarannya pengelolaan keuangan yang baik


4 unit kerja

4 unit kerja

5 unit kerja

6 unit kerja

7 unit kerja

Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP

Opini BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Terselenggarannya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan


7 unit kerja

7 unit kerja

7 unit kerja

7 unit kerja

7 unit kerja

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

% rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

% rekomendasi audit kinerja yang ditindaklanuti

100%

100%

100%

Terselenggaranya RB Internal Kementerian PAN dan RB

Nilai Quality Assurance

85%

85%

85%

Terselenggaranya SPIP yang efektif


70%

70%

70%

Sasaran Meningkatnya kinerja unit-unit organisasi di Kementerian PAN dan RB Terwujudnya SAKIP yang efektif Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja


Rencana RencanaStrategis Strategis2010-2014 2010-2014

Penutup


Rencana RencanaStrategis Strategis2010-2014 2010-2014

Penutup

PENUTUP

K

eberhasilan peningkatan kinerja serta terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien setiap unit kerja di lingkungan Kementerian PAN dan RB merupakan tujuan akhir (ultimate goal) dari Inspektorat Kementerian PAN dan RB.

Rencana Strategis Inspektorat 2010-2014 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Inspektorat dan juga Kementerian PAN dan RB secara keseluruhan. Dikomunikasikannya renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatankegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat 2010-2014 ini, semua kegiatan Inspektorat dalam periode 2010-2014 diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran serta diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan. Kemudian selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat.


Terwujudnya Akuntabilitas kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB

Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien

1

2

Tujuan


Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik

Terwujudnya SAKIP yang efektif di Kementerian PAN dan RB

Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan

Meningkatnya kinerja unit-unit organisasi di Kementerian PAN dan RB.

Opini BPK


Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B

Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan RB


Sasaran

Matriks Rencana Strategis Inspektorat Kementerian PAN dan RB tahun 2010-2014

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

7 eselon I Kementerian PAN dan RB


Minimal Kategori A


Target Tahun 2014

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya / Pembinaan dan Pengawasan intern dan quality assurance

Program/Kegiatan

Monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja Peningkatan kapasitas bidang akuntabilitas kinerja Perumusan Kebijakan bidang pengawasan internal tentang Akuntabilitas Kinerja Pemeriksaan dan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja

3 4 1 2 3

Monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi keuangan

3

Perumusan Kebijakan bidang pengawasan internal tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan Kementerian PAN & RB Monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi keuangan Peningkatan kapasitas bidang pengelolaan keuangan

1

2 3 4

Peningkatan kapasitas bidang pengelolaan keuangan

Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan Kementerian PAN & RB

2

4

Perumusan Kebijakan bidang pengawasan internal tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan

1

Peningkatan kapasitas bidang akuntabilitas kinerja

Pemeriksaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN & RB

2

4

Perumusan Kebijakan bidang pengawasan internal tentang Akuntabilitas Kinerja

1

Sub Kegiatan


Lampiran

3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan Kementerian PAN dan RB

Tujuan

Terselenggaranya SPIP yang efektif

Terselenggaranya RB Internal Kementerian PAN dan RB

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Terselenggaranya pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan

Sasaran

Matriks Rencana Strategis Inspektorat Kementerian PAN dan RB tahun 2010-2014


Nilai Quality Assurance

% Rekomendasi audit kinerja yang ditindaklanjuti

% Rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti



70%

85%

100%

100%


Target Tahun 2014 Program/Kegiatan

Monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi keuangan Peningkatan kapasitas bidang pengelolaan keuangan

3 4

Peningkatan kapasitas bidang penguatan SPIP

3

Penguatan SPIP pada Kementerian PAN dan RB

1

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPIP

Peningkatan kapasitas bidang Reformasi Birokrasi

2

2

Monitoring dan Evaluasi pencapaian program RB Internal Kementerian PAN dan RB

Penyelesaian Tindak lanjut hasil Audit Kinerja BPK 1

2

Penyelesaian Tindak lanjut hasil Audit Keuangan BPK

Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan Kementerian PAN & RB

2

1

Perumusan Kebijakan bidang pengawasan internal tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan

1

Sub Kegiatan


Lampiran



c. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

petunjuk.

dan pengawasan tujuan tertentu atas

b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan,

a. Penyusunan pagu pengawasan.

mempunyai fungsi:

pihak-pihak

sebagaimana

diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11.

kepada

Lembaga/gubernur/bupati/walikota

dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada

terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang

merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

b. audit dengan tujuan tertentu.

a. audit kinerja; dan

atas:

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri

Pasal 50:

e. kegiatan pengawasan lainnya.

d. pemantauan; dan

c. evaluasi;

b. reviu;

a. audit;

informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan

pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

dalam rangka meyakinkan keandalan

pemerintah. (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud

pemerintah daerah melakukan review

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

Pasal 48:

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008

atas Laporan Keuangan dan Kinerja

pada Kementerian Negara/Lembaga/

pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat

Aparat pengawasan intern pemerintah

terhadap

Melaksanakan

pengawasan

Pasal 33 ayat (3):

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006

BAB XI:

Permenpan No. PER/01/M.PAN/01/2009

Peran, Fungsi dan Tugas Inspektorat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan


Lampiran

Diterbitkan oleh INSPEKTORAT Kementerian PAN dan RB Jln. Jenderal Sudirman, kav. 69, Jakarta Selatan Website:

Recommend Documents