PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
ERMELLIA OCTAVIANI NIM: E 000 5160
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
1
2
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
Disusun oleh ERMELLIA OCTAVIANI NIM: E.0005160
Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Sugeng Praptono, S.H, M.H
Isharyanto, S.H, M.Hum.
NIP. 19520808 198403 1 001
NIP. 19780501 200312 1 002
3
PENGESAHAN PENGUJI Penulis Hukum (Skripsi) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS Disusun oleh: ERMELLIA OCTAVIANI NIM: E.0005160
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Maret Sebelas Sukarta Pada: Hari : Senin Tanggal : 26 Juli 2010 TIM PENGUJI 1. Maria Madalina, S.H., M.Hum Ketua
: (…………………………..)
2. Isharyanto, S.H., M.Hum Sekretaris
: (…………………...……...)
3. Sugeng Praptono, S.H., M.H Anggota
: (………………………..…)
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,
Mohamad Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 19610930 198601 1 001
4
PERNYATAAN Nama : Ermellia Octaviani NIM : E0005160 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR
29
TAHUN
2007
TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemusian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Juli 2010 Yang membuat pernyataan
ERMELLIA OCTAVIANI NIM. E 0005160
5
ABSTRAK Ermellia Octaviani, 2010. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS. Fakultas Hukum UNS. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia kaitanya sebagai dasar pelaksanaa otonomi khusus lebih lanjut lagi untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta . Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi atau pengamatan dan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen seperti berkas perkara, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan memperfunakan analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan bahwa pelakasanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007, memberikan tugas serta kewenangan yang khusus bagi Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang tidak hanya menanggung kepentingan daerah tapi juga menanggung kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran dan kedudukan Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia,dimana Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasi peran lokal, nasional, dan Internasional. Salah satunya status otonomi khusus yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dicirikan dengan tidak adanya wilayah administrasi, status otonomi Provinsi DKI Jakarta ada pada tingkat Provinsi. Perbedaan tugas dan wewenang Gubernur serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah lain di Indonesia, adanya perbedaan istilah serta kedudukan dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, memiliki rencana tata ruang Nasional oleh sebab itu tata ruang provinsi DKI Jakarta harus sinergi dengan dengan tata ruang daerah sekitarnya. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 yang berisi 11 Bab dan 40 Pasal ini mengatur dasar, kedudukan, fungsi, peran, batas serta pembagian wilayah, bentuk dan susunan pemerintahan, kewenangan dan urusan pemerintahan provinsi, kerja sama, tata ruang dan kawasan khusus, protokoler dan pendanaan provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara secara garis besar sudah berjalan dengan baik, hanya saja beberapa hal yang belum dapat terlaksana dengan optimal karena berbagai macam hal. Kata kunci : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, hambatan pelaksanaan, tugas dan kewenagan khusus Provinsi DKI Jakarta, otonomi khusus.
6
ABSTRACT Ermellia Octaviani, 2010. IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 29 YEAR 2007 ON THE PROVINCIAL ADMINISTRATION JAKARTA SPECIAL CAPITAL REGION AS STATE CAPITAL UNITY AS THE BASIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA SPECIAL AUTONOMY. FAKULTAS UNS LAW. The aim of the research conducted by the authors is to know how the implementation of Law Number 29 of Provincial Government of DKI Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia kaitanya special autonomy as a basis for further implementation again to know what obstacles arise in the implementation of special autonomy in the Province DKI Jakarta. This study is descriptive and if seen from its purpose, including empirical legal research. Location of research at the provincial government and the Local House or Representative of DKI Jakarta Province. Type of data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques used were interviews, observation and through the study of literature both in the form of books, legislation, documents such as case files, and so forth. Data analysis of qualitative data and analysis use interaktif. Based on the results of research and data analysis has been carried out that the implementation of Law Number 29 of 2007, providing duty and authority specifically for the Province of DKI Jakarta as the capital of the State which not only bear the interests of the region but also bear the interests of the Unitary Republic of Indonesia. The role and position of different DKI Jakarta province with other provinces in Indonesia, where the Jakarta Provincial role must be able to accommodate local, national, and international. One of them held a special autonomy status of DKI Jakarta Province is characterized by the lack of administrative areas, the status of autonomous province of DKI Jakarta is on the provincial level. Differences in the duties and authority of the governor and the provincial government of DKI Jakarta and other Indonesian regions, the differences in the term and a position in the government of DKI Jakarta Province, has a national spatial plan accordingly DKI Jakarta provincial spatial structure should be synergies with the regional spatial surroundings. Implementation of Law Number 29 of 2007 which contains 11 Chapters and 40 Articles of this basic set, position, function, role, boundaries and zoning, shape and composition of government, provincial authorities and government affairs, cooperation, spatial properties, and special areas, protocol and funding the province of DKI Jakarta as the capital of the state outline is well underway, it's just that some things can not be accomplished with optimal due to various thing. Keywords: Implementation of Act Number 29 of 2007, barriers to implementation, tasks and special kewenagan DKI Jakarta Province, the special autonomy.
7
KATA PENGANTAR Segala puji Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus”. Dalam proses yang panjang ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang dengan kerelaannya telah memberikan bantuan, bimbingan, peran serta,dorongan, dukungan baik secara materiil ataupun immateriil sejak awal hingga akhir penyusunan laporan penulisan hukum (skripsi) ini. Untuk itu penulis pada kesempatan ini hendak menyampaikan banyak terima kasihnya kepada: 1. Bapak Moh. Jamin, S. H., M.Hum., selaku Dekan FH UNS yang telah memberikan kesempatan serta ijin kepada penulis untuk melakukan kegiatan belajar di FH UNS yang akhirnya bermuara pada penulisan hukum ini; 2. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara FH UNS yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini; 3. Bapak Sugeng Praptono S.H., M.H., selaku pembimbing I skripsi penulis. Atas semua bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh selama penulis menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini; 4. Bapak Isharyanto, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing II skripsi Penulis. Atas semua bimbingan, arahan, suport yang teramat besar, serta pengetahuan yang penulis peroleh dalam setiap bimbingan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
8
5. Bapak Isharyanto, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, pencerahan dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 6. Bapak Puspla Dirdjaja, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan banyak ilmu serta masukan dalam penulisan hukum (skripsi) ini; 7.
Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat
DPRD Provinsi DKI
Jakarta, yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan banyak ilmu serta masukan dalam penulisan hukum (skripsi) ini; 8. Bapak Amir Hamzah, mantan Anggota Dewan PAN/Pakar Tata Negara di DPRD DKI Jakarta, yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan banyak ilmu dan masukan dalam penulisan hukum (skripsi) ini; 9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, membimbing Penulis sehingga dapat menjadi bekal bagi Penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis; 10. Bapak Budi Prasetyo dan Ibu Emmy Melwani Rasyid orang tua penulis, terimakasih atas dukungan, doa, ketulusan, serta kasih sayang yang kalian berikan tanpa henti. Tidak ada kata yang dapat mewakilkan rasa terima kasihku, yang hanya bisa berusaha memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu, yang akan selalu bersama dalam hatiku tanpa perbedaan apapun dengan alasan apapun. 11. Erinna Melina Prasetyo, adik Penulis yang telah memberikan semangat, dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas seluruh doa. dukungan, perhatian serta kasih sayang; 12. Afri Yudha Pratama, atas cinta, kasih sayang, pengertian, dan kesabaran yang tiada batas, selalu berusaha membuatku tersenyum, tanpamu aku tak akan berdiri sekuat dan setegar ini. Serta bantuan dan dukungannya selama mengerjakan karya tulis (skripsi) ini;
9
13. Almamater kedua di Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak pelajaran hidup yang tiada terkira, dan memberikanku keluarga yang indah penuh kebersamaan serta pengalaman yang tak akan pernah terlupakan. Laboratorium Seni Teater Delik, semoga nafasmu senantisa tersambung demi paseduluran kita, kalian akan selalu hidup dalam hati dan pikiranku; 14. Panitia 9, Kuclux, Menul, Mpis, dnox, Gondang, Irma, Paiye, Tembonk, atas semua support/dukungan. Terimakasih telah menemaniku selama di solo, Semoga kita dapat selalu bersama.”Aku sayang kalian semua”; 15. Teman-temanku di Fakultas Hukum UNS, Andre, Sinta, Elisa, Fenti, febty, disya, farid, reza, lemot, teman-teman magang, Tim Indisipliner Somasi 2008 dan semua angkatan 2005, terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidupku dan selalu menjadi kenangan; 16. Bapak Rachmat, Ibu Ernita, Andra dan Sarah, terimakasih atas kasih sayang kalian, menerima aku apa adanya, mengukir kebersamaan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNS; 17. . Semua sahabat-sahabat terbaiku di Jakarta, terimakasih atas kebersamaan serta kasih sayang yang kalian berikan. 18. Special thanks untuk pihak yang direpotkan secara langsung dalam pembuatan skripsi ini, Apenk, Dnox, Mpis, Kuclux, disya, Bapak Eddy Supriadi beserta keluarga, Jerry, pak pri, Om Indra. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum Ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Surakarta, Juni 2010 Penulis,
ERMELLIA OCTAVIANI
10
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
HALAMAN PERSETEJUAN PEMBIMBING...............................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................
iv
ABSTRAK .......................................................................................................
v
KATA PENGANTAR .....................................................................................
vii
DAFTAR ISI....................................................................................................
x
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................
xii
DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................
xiii
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.....................................................
1
B. Rumusan Masalah ..............................................................
8
C. Tujuan Penelitian ...............................................................
8
D. Manfaat Penelitian .............................................................
9
E. Metode Penelitian ..............................................................
9
F. Sistematika Penulisan Hukum ...........................................
16
TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ..................................................................
18
1. Tinjauan tentang Negara Hukum .................................
18
2. Tinjauan tentang Otonomi Daerah...............................
21
3. Tinjauan tentang Provinsi DKI Jakarta........................
30
B. Kerangka Pemikiran...........................................................
34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Profil Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...............................
36
11
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dalam Kaitannya Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta..........................................................
48
1. Wilayah Administrasi ..................................................
50
2. Kewenangan
Khusus
Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta...........................................................................
57
3. Kekhasan Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ....
62
4. Sumber Dana Pemerintahan Provinsi DKI ..................
68
C. Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus di DKI Jakarta……………………………………………………
BAB IV
70
PENUTUP A. Simpulan ............................................................................
82
B. Saran-saran.........................................................................
84
DAFTAR PUSTAKA
12
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Analisis data ................................................................................
15
Gambar 2. Kerangka Pemikiran....................................................................
34
Gambar 3. Pola Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta .........
63
13
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
85
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian DPRD Provinsi DKI Jakarta.......
86
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional. Kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia diatur berdasarkan UUD 1945. Ketentuan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki wilayah yang sangat luas dan mempunyai keanekaragaman di setiap daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Daerahdaerah di negara Indonesia juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dalam hal sejarah, adat istiadat, maupun kebiasaan yang sudah menjadi budaya turun temurun, sehingga tidak dapat dihilangkan. Latar belakang tersebut membuat kebutuhan di setiap daerah pun berbeda-beda. Demi terwujudnya kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam negara yang majemuk seperti Indonesia satu ukuran belum tentu cocok untuk semua daerah, maka perlu diperhatikan serta dihormati setiap kekhususan dan keragaman di setiap daerah. Peraturan Daerah satu sama lain tidak perlu seragam. Oleh karena itu, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya sesuai
kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat,
namun tetap tunduk dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 (lex superiori derogat legi imperiori). Pemerintah daerah mempunyai otonomi untuk mengatur daerahnya, hal ini bertujuan agar setiap daerah dapat memberdayakan daerahnya (HAW widjaja,2004 : 2).
14
Ketentuan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia memberi pedoman dasar bagaimana local goverment
diselenggarakan di
Indonesia. Membuat koridor hukum sesuai dengan konsep hubungan pusat dan daerah.
Sebagaimana
diungkapkan
oleh
Bhenyamin
Hoessein
bahwa
pemerintahan daerah menganut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dalam penyelenggaraannya lebih menitik beratkan pada penggunaan asas desentralisasi politik atau devolusi, bukan asas desentralisasi administrasi atau dekonsentralisasi. Hubungan pusat daerah bukanlah komando, tapi hubungan sesama badan publik yang diatur dalam Undang-undang (Hanif Nurcholis, 2007:24). Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen UUD 1945) menjadi dasar konstitusional kehadiran UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 jo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004), kehadiran undang-undang
tersebut dimaksud untuk mengatur setiap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan
desentralisasi
mensyaratkan
pembagian
pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom.
urusan Pada
prinsipnya pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Hal ini agar proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pemerintah daerah juga berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas tugas
15
pembantuan, misalnya kota madya menarik pajak-pajak tertentu, seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dibuat agar terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan,
mempercepat pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan
pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalangan pakar politik menyebutnya dengan istilah desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) yaitu desentralisasi luas, yang meliputi desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, tetap harus mempertimbangkan potensi dan kekhususan masing-masing daerah. Konsep tersebut sebenarnya sudah mulai dijalankan,
yaitu
dengan
adanya
beberapa
daerah
berotonomi
khusus
(http://www.desentralisasi.org.html (18 Mei 2009)). Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa setiap daerah sesuai
dengan
prinsip
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
(http://id.wikipedia.org (18 Mei 2009)). Konsep ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 (setelah amandemen) yang menyatakan: 1.
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
16
2.
Negara nengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Dalam pemerintahan daerah di Indonesia dikenal adanya daerah otonom,
daerah administrasi, daerah istimewa serta dan atau daerah khusus (Hanif Nurcholis,2007 : 110). 1.
Daerah otonom adalah satuan pemerintahan di daerah yang penduduknya berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya, kecuali pertahanan dan keamanan, peradilan, luar negeri, agama, keuangan dan bidang tertentu lainnya. Daerah ini menjadi otonom karena pemerintah pusat melakukan desentralisasi teritorial kepadanya. Dengan desentralisasi teritorial terhadap satuan politik yang ada di daerah maka jadilah sebagai daerah otonom. Daerah ini disebut daerah otonom karena setelah dilakukan desentralisasi oleh pemerintah pusat, daerah tersebut berhak mengurus dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut dan untuk menyelenggarakan urusannya sendiri. Daerah otonom memiliki dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat daerah tersebut melalui pemilu yang bebas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah membuat kebijakan daerah dan melaksanakannya sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat, sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2.
Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang ditempatkan di daerah, pada wilayah administrasi pemerintah pusat tidak melakukan desentralisasi tapi dekonsentrasi, karena yang dilakukan pemerintah pusat
17
adalah dekonsentrasi maka tidak terjadi otonomi di daerah ini. Masyarakat yang berada di wilayah ini tidak boleh membuat keputusan sendiri untuk menentukan kepentingan dan kebutuhannya begitu pula pejabatnya. Pejabat dalam wilayah administrasi bukanlah pejabat yang dipilih oleh masyarakat setempat tapi pejabat yang diangkat atau ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan tidak bertanggung
jawab
kepada
rakyat
yang
memilihnya.
Hubungan
administrasi terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
yang
merupakan
satu
kesatuan
dalam
penyelenggaraan sistem administrasi. 3.
Daerah istimewa merupakan daerah-daerah yang secara historis pada masa pemerintahan
Hindia
Belanda
diperbolehkan
menyelenggarakan
pemerintahannya sendiri berdasarkan hukum adat masing-masing kecuali bidang-bidang tertentu sesuai dengan perjanjian, yang kemudian dikenal dengan daerah swapraja misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Daerah-daerah tersebut istimewa karena mempuyai susunan asli baik struktur politiknya, struktur ekonominya, maupun sosial budayanya. 4.
Daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Kekhususan tersebut diberikan oleh pemerintah karena kawasan atau daerah ini merupakan kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan. Dalam daerah khusus ini diselenggarakan fungsifungsi pemerintahan tertentu sesuai kepeningan nasional. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Provinsi DKI Jakarta), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat. Seperti yang telah disebutkan di atas Provinsi DKI Jakarta merupakan
salah satu daerah khusus yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus sebagai daerah
18
otonom pada tingkat provinsi yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara peran dan kedudukan Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, di mana Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan peran lokal, nasional dan internasional, di mana dalam perkembangannya Provinsi DKI Jakarta tumbuh menjadi pusat kegiatan yang sering menjadi tolak ukur pembangunan dan stabilitas keamanan nasional atau juga disebut barometer Indonesia. Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Kompleksitas keberadaannya terbatas,
tersebut berkaitan dengan
sebagai pusat pemerintahan negara, faktor luas wilayah yang
jumlah dan
dampak yang
permasalahan
populasi
ditimbulkannya
penduduk
yang tinggi
dengan
segala
terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan
wilayah, urbanisasi, keamanan, transportasi, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain, yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen, oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007). Undang undang ini mengatur kedudukan khusus Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Penetapan Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara, tidak saja diperuntukan bagi kepentingan daerah tetapi juga untuk
19
kepentingan nasional.
Provinsi DKI Jakarta mempunyai banyak perbedaan
dibanding dengan daerah-daerah otonom lain, di antara sekian banyak perbedaan, status otonomi Provinsi DKI Jakarta berada pada lingkup provinsi, maka ditiadakannya wilayah administrasi yang bersifat otonom. Selain menjadi daerah khusus, Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal yang berbeda dengan provinsi lainnya. Kedududukan Otonomi Khusus, tidak terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom, dan di bawah daerah otonom tidak terdapat enclave wilayah administrasi ataupun bentuk otonom lainnya. Pemberian otonomi khusus yang bersifat tunggal dianggap logis dan objektif untuk dipertahankan, dengan 2 (dua) alasan: 1.
Dalam perspektif demokrasi, desentralisasi memang dianggap sebagai suatu
kebutuhan
berkenaan
dengan
distribusi
kewenangan
dan
kewenangan yang dipencarkan melalui hierarki geografis negara; 2.
Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara memberi beban, tantangan dan tanggung jawab besar dan kompleks untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan dalam satuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembalian yang kompak dan terintegrasi. Wewenang yang dimiliki ini diberikan sebagai pelaksanaan asas
desentaralisasi yang dilakukan oleh pemerinah. Selain itu, hal ini juga sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Gubernur selaku wakil pemerintah daerah mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, dengan demikian, berarti Provinsi DKI Jakarta mempunyai posisi ganda, yaitu sebagai Ibukota NKRI dan juga menjadi daerah otonom yang sekaligus menjadi wilayah administrasi. Demikian juga halnya dengan gubernur, di samping kepala daerah, juga mengemban tugas sebagai wakil pemerintah pusat. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ”PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI
DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA
JAKARTA
SEBAGAI
20
IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI
DASAR PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang diangkat dalam peulisan hukum ini adalah: 1.
Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta?
2.
Hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta?
C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menjawab permasalahan di atas. Berdasarkan hal tersebut, ada dua tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu: 1.
Tujuan Obyektif, yaitu untuk: a.
Mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 29
Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus. b.
Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota
21
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus dalam mengikuti perkembangan politik dewasa ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
2.
Tujuan Subyektif, yaitu untuk: a.
Menambah pengetahuan penulis, terutama di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara.
b.
Memperoleh data-data
yang dipergunakan dalam penyusunan
penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan skripisi ini akan bermanfaat baik bagi orang lain pada umumnya maupun bagi penulis sendiri pada khususnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah: 1.
Manfaat Teoritis, yaitu : a.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian pada ilmu hukum, khususnya hukum tata negara.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 serta hambatannya. c.
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan tentang daerah khusus, khususnya Provinsi DKI Jakarta.
2.
Manfaat Praktis, yaitu : a.
Guna meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penalaran penulis dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
b. Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.
22
E. Metode Penelitian Suatu penulisan, dalam hal ini penulisan skripsi, dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan suatu penelitian menggunakan metodologi yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006:6). Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan lengkap dibutuhkan suatu metode tertentu yang menunjang proses penelitian ini. Sehubungan dengan hal itu maka metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 1.
Jenis Penelitian Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian dengan jenis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam penelitian hukum ini, penulis akan menjelaskan secara objektif mengenai Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 dalam pelaksanaanya sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta, serta hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan undang undang tersebut.
2.
Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berupaya untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai obyek penelitian, dapat berupa manusia, keadaan atau gejala, dan fenomena sosial tertentu. Hal ini untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru ( Soerjono Soekanto 2006 : 10). Dalam penulisan skripsi ini penulis akan berupaya untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai pelaksanaan
23
serta hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus Provinsi DKI Jakarta .
3.
Pendekatan Penelitian Menurut Soerjono Soekanto penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal maupun normative dan bukan dalam bentuk angka-angka. Dan pendekatan tersebutlah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini. Yaitu dengan mendasarkan pada info dan data yang dinyatakan oleh nara sumber baik secara lisan maupun tertulis. Serta dengan mengamati perilaku yang nyata untuk kemudian dipelajari dan ditelaah (Soejono Soekanto, 1986:10).
4.
Lokasi Penelitian Untuk meperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengadakan penelitian di
Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. 5.
Jenis Data Dalam suatu penelitian, data yang digunakan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data yang diperoleh dari nara sumber, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama disebut dengan data primer atau data dasar (primary data), dan data yang kedua dinamakan sebagai data sekunder (secondary data) (Soerjono Soekanto, 1986:12). Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah: a.
Data Primer Data primer adalah keterangan, info, fakta yang diperoleh dari nara sumber melalui wawancara maupun dari fakta yang diamati secara langsung di lapangan. Dan dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Puspla Dirdjaja (Staf Subag Peraturan Daerah unsur
24
Biro Hukum) serta DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak R.A Zulkarnain
(Hubungan
Masyarakat
DPRD),
serta
Bapak Amir Hamzah (Pakar Tata Negara/Mantan Dewan PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta). b.
Data Sekunder Data ini adalah keterangan, info, dan fakta yang diperoleh bukan secara langsung dari nara sumber yang ada di lapangan melainkan dari studi kepustakaan yaitu dari tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah, literature, peraturan Perundangundangan dan sebagainya yang tentunya mempunyai relevansi dengan topik yang akan penulis bahas pada penelitian hukum ini, untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih lanjut.
6.
Sumber Data Penenelitian Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2008:14). Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: a.
Sumber Data Primer Sumber data primer yang sangat menunjang dalam penulisan hukum ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer
yang terdiri dari
keterangan maupun data yang diperoleh dari petugas yang berwenang di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta DPRD DKI Jakarta. b.
Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh bukan secara langsung oleh nara sumber di lapangan. Dalam praktenya sumber data sekunder adalah data dari kepustakaan, yang sifatnya dapat mendukung data primer, yang terdiri dari:
25
1)
Bahan Hukum Primer, yaitu materi hukum yang sifatnya mengikat dan mempunyai kedudukan secara yuridis, seperti perturan perundang-undangan, meliputi: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; c) Undang-Undang Nomor 34 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; d) Undang-Undang
Nomor
29
tahun
2007,
tentang
pemerintahan Provinsi Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kestuan Republik Indonesia; e) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2)
Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis, yaitu: a) Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebagai bahan hukum sekunder; b) Buku-buku yang berkaitan dengan topik atau bahasan yang penulis angkat, dalam hal ini buku yang banyak memuat topik tersebut adalah buku-buku hukum; c) Hasil hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar
hukum
maupun
makalah-makalah
yang
berhubungan dengan topik penulisan ini. 3)
Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang member petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus, ensiklopedi,
26
dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001:113). Sepeti kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedi. 7.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang
berhasil
dikumpulkan
untuk
memungkinkan
peneliti
yang
bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Soejono dan Abdurrahman,
2003:46).
Dalam
penulisan
hukum
ini
penulis
menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut: a.
Studi lapangan Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, di mana peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan (Burhan Asofa, 2004:59);
b.
Studi pustaka Penulis melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari segala bahan seperti buku, majalah, literature, tulisan ilmiah, undang-undang, internet dan lain sebagainya, yang terdiri dari data di bidang ilmu hukum, dan bidang yang mempunyai relevansi dengan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang penulis angkat.
8.
Teknis Analisis Data Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan
model
analisis
interaktif (interactive model of analysis), yaitu data yang dikumpulkan
27
akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (H.B. Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut adalah: a.
Reduksi Data Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terusterus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.
b.
Penyajian Data Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, dan tabel dan sebagainya.
c.
Menarik kesimpulan Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan,
pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi
yang
mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37). Berikut ini penulis berikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data:
Pengumpulan Data
Sajian Data
Reduksi data
Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi
28
Gambar 1. Komponen-komponen Model Analisis Interaktif (H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif) Ketiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan
dengan
verifikasi
dimulai
dengan
pengumpulan data. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan dengan verifikasi sehingga akan dapat memperoleh data yang benar-benar dapat menjawab permasalahan yang diteliti. F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum yang sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan Hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang menjadi landasan bagi peneliti dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu mengenai: Tinjauan tentang negara hukum, Tinjauan tentang Otonomi Daerah, Tinjauan tentang Provinsi DKI Jakarta. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan yang ingin diungkapkan
29
berdasarkan rumusan masalah, penulis akan mengungkapkan hasil penelitian dari sumber data primer maupun sumber data sekunder mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, serta hambatan apa saja yang menghambat pelaksanaan Undang-undang tersebut sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB IV :PENUTUP Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan jawaban atas rumusan permasalahan dalam bentuk kesimpulan yang merupakan hasil telaah dan pembahasan dalam bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap temuan-temuan selama penelitian yang menurut hemat penulis memerlukan perbaikan. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
30
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori
1.
Tinjauan Tentang Negara Hukum. a.
Pengertian Negara Hukum Munculnya pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak abad XIX sampai dengan abad XX. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, sehingga seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus patuh dan tunduk serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali (B. Hestu Cipto Handoyo, 2003:12).
b.
Konsepsi Negara Hukum 1)
Negara Hukum Formal (Demokrasi Abad XIX). Menurut Carl Frederich, negara hukum formal dapat disebut negara yang menganut demokrasi konstitusional atau negara hukum klasik yang hidup pada abad ke-19 yang mempunyai ciri penting bahwa pemerintahan bersifat pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Disini peranan negara lebih kecil dari pada peranan rakyat yang memerintah (Moh.Mahfud M.D, 1999:21). Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah Rechtsstaat (oleh ahli hukum Eropa Barat Kontinental) atau Rule of Law (oleh ahli hukum Anglo Saxon). Di Indonesia, keduanya diterjemahkan dengan “Negara Hukum” yang pada masa tersebut sebagai negara hukum formal (Moh.Mahfud M.D, 1999:23).
31
32
F.Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat (Moh. Mahfud M.D, 1999:23), yaitu : a)
Hak-hak asasi manusia;
b)
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
c)
Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
d)
Peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan A.C Dicey dari kalangan Anglo Saxon
memberikan ciri-ciri Rule of Law (Moh. Mahfud M.D, 1999:23),yaitu: a)
Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenangwenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
b)
Kedudukan yang sama di dalam hukum;
c)
Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan
pengadilan
(Moh.Mahfud
M.D,
1999:23). 2)
Negara Hukum Material (Demokrasi Abad XX) Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial dan maupun ekonomi bergeser ke arah gagasan baru yaitu gagasan Welfare State atau Negara Hukum Materiil dengan ciri-ciri berbeda
yang
dirumuskan dalam konsep negara hukum formil (Moh. Mahfud M.D, 1999:25). Syarat-syarat
terselenggaranya
pemerintahan
yang
demokratis di bawah Rule of Law (yang dinamis) menurut International Commission of Jurist pada tahun 1965 di Bangkok adalah (Miriam Budiardjo, 2007: 61) : a)
Perlindungan konstitusionil, yaitu konstitusi harus memuat jaminan terhadap hak-hak individu, dan bukan itu saja,
33
melainkan cara-cara atau prosedur yang jelas mengenai bagaimana individu dapat memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin tersebut; b)
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals);
c.
c)
Pemilihan umum yang bebas;
d)
Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
e)
Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
f)
Pendidikan kewarganegaraan (civic education).
Negara Hukum Indonesia Berdasarakan ciri-ciri di atas, konsepsi negara hukum Indonesia diwarnai oleh konsep-konsep negara hukum formal, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi sehingga kewenangannya tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan konstiutsi, juga negara hukum materiil, di mana berdasarkan pembukaan UUD 1945, Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum, tetapi konsep tersebut diberi nilai keindonesiaan menjadi negara hukum Pancasila (Moh. Mahfud M.D, 1999:38). Menurut Philipus Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum yang berdasarkan Pancasila adalah (Moh. Mahfud M.D, 1999:143): 1)
Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2)
Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaankekuasaan negara;
3)
Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
4) d.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Pemerintah daerah berdasarkan hukum Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas negara hukum (rechsstaat) tidak berdasarkan atas
34
kekuasaan belaka (machstaat). Pasal 18 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip permusyawaratan dan atau demokrasi. Berdasarkan hal di atas, dasar hubungan pusat dan daerah
dalam kerangka desentralisasi adalah
negara hukum (Hanif Nurcholis, 2007 : 118). Dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut melahirkan prinsip pemencaran kekuasaan dan prinsip keadilan, serta kesejahteraan sosial sesuai dengan UUD 1945. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah sama-sama badan publik dengan wewenang, tugas dan tanggang jawab sesuai dengan ketentuan yang dispakati. Prinsip keadilan serta kesejahteraan sosial adalah bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memikul tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, karena itu harus ada pembagian wewenang, tugas, serta tanggung jawab. Hal-hal yang bersifat layanan sosial dapat diserahkan kepada daerah, sedangkan hal-hal yang bersifat kebijakan nasional dapat diserahan kepada pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berdasarkan atas kesejahteraan dan keadilan sosial (Hanif Nurcholis, 2007 : 118). 2.
Tinjauan Tentang Otonomi Daerah a.
Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti Undang-undang. Otonomi
bermakna
membuat
perundang-undangan
sendiri
(zelfwetgeving), namun pada perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-perda) juga
utamanya
mencakup
(Ni’matul Huda, 2009 : 83).
zelfbestuur
(pemerintahan
sendiri)
35
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku (Soehino, 2003 : 55). Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas serta tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah (Ni’matul Huda, 2009 : 84). Istilah yang diberikan para sarjana terhadap pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. R. Tresna menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”. Bagir Manan menyebutkan dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”. Moh Mahfud MD, memakai istilah “asas otonomi”. Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda, mereka tetap berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran (formal, material, riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas serta tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah (Ni’matul Huda, 2009 : 85). Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam otonomi antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan atau cara menentukan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Otonomi terbatas adalah (Ni’matul Huda,2009 :83): 1)
Urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu;
2)
Apabila
sistem
sedemiakian
rupa,
supervisi sehingga
dan
pengawasan
daerah
otonom
dilakukan kehilangan
36
kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri; 3)
Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan
hal-hal
seperti
keterbatasan
kemampuan
keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi
luas
biasanya
bertolak
bahwa
semua
urusan
pemerintah pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah otonom adalah pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional (Soehino, 2003 : 55). Daerah yang disebut dengan daerah otonom adalah karena penduduknya berhak mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan prakarsanya sendiri. Daerah tersebut memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya (kepentingannya sendiri) yang diperbolehkan oleh Undang-undang tanpa mendapat campur tangan langsung
dari
pemerintah
pusat.
Pemerintah
pusat
hanya
mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan agar penyelenggaraan otonominya tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (Hanif Nurcholis, 2007 : 24). Konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, politik, hukum, keuangan, adat dan swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI (Iswantoro dalam Jurnal Mimbar Hukum). Penyelenggaraan rumah tangga pada daerah otonom diisi oleh masyarakat daerah otonom tersebut, sebab pada hakekatnya yang
37
diberi otonomi adalah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, bukan daerah atau pemerintah daerah. Karena itu, dalam daerah otonom, masyarakat sendiri yang menentukan cara mengatur dan mengurus kepentingannya. Masyarakat memilih kepala daerah dan wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan, membuat program, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Daerah otonom terbentuk karena adanya desentralisasi atau devolusi. Dengan desentralisasi atau devolusi terbentuk sebuah daerah dengan batas-batas yang jelas, yang masyarakatnya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum. Karena itu, daerah ini dapat melakukan tindakan
hukum
seperti
memiliki
harta
benda,
membeli/menjual/menyewa barang, melakukan perjanjian dengan pihak lain, menuntut, dan lain-lain. Untuk melakukan tindakan hukum, daerah otonom diwakili kepala daerahnya (Hanif Nurcholis, 2007 : 24). Perbedaan antara daerah otonom dengan otonomi daerah adalah daerah otonom menunjuk pada daerah atau tempat sedangkan otonomi daerah menunjuk pada isi otonomi atau kebebasan masyarakat. Charles kebebasan
Eismann
untuk
menjelasakan
membuat
bahwa
keputusan
otonomi
sendiri
dengan
adalah tetap
menghormati perundang-undangan. The Liang Gie menjelaskan otonomi
daerah
adalah
wewenang
untuk
menyelenggarakan
kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup, mengatur, mengurrus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk (Hanif Nurcholis, 2007 : 30). Dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah teretentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati perundangan yang berlaku, dan otonomi dearah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah
38
untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati perundangan yang berlaku. b.
Otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Seperti yang telah disebutkan di awal, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara besar, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk, demikian pula ditinjau dari sisi kerumitan organisasinya. Wajarlah apabila struktur organisasinya mengenal pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan serta adanya sistem pengendalian terpusat dan tersebar, karena negara yang besar dan kompleks seperti Indonesia tidak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada organisasi atau pemerintah pusat. Apabila dilihat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1), Negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan (Ni’matul Huda, 2009 : 42). Dalam konteks
bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia
memilih bentuk negara kesatuan, tetapi di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan perkataan lain bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang
39
sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sejak awal, para pembuat UUD 1945 telah sadar bahwa demi efisiensi dan efektivitas, serta demi mencapai hasil maksimal pengelolaan negara, maka daerah negara Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Pikiran itu tercermin dengan tegas dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum di amandemen tahun 2001) berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Demi menghilangkan keragu-raguan serta demi mencapai kesatuan tafsir maka rumusan Pasal 18 di atas diperjelas dan dipertegas lagi dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut “Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat Staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil” (B.N. Marbun,2005 : 6). Daerah-daerah
itu
bersifat
otonom
(streek
dan
locale
rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undangundang. Daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena itu di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Sesuai dengan rumusan dan tafsiran Undang-undang yang mengatur otonomi daerah di Indonesia, dikenal beberapa asas : 1)
Asas Desentralisasi: Asas
Desentralisasi
adalah
asas
yang
menyatakan
penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah
40
pusat atau dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maka daerah tersebut mempunyai wewenang dan tanggung jawab
sendiri
mengenai urusan-urusan daerah yang diserahkan tersebut. (C.S.T kansil dan Christine S.T Kansil, 2002 : 4). Telah dijelaskan di atas bahwa organisasi yang besar dan kompleks seperti negara Indonesia tak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak hirarki organisasi/pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan
secara
dekonsentrasi
kepada
pejabatnya
di
beberapa wilayah negara. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi yang lebih rendah disebut desentralisasi, jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik
dan administrasi dari
puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah). Dua kewenangan tersebut (politik dan administrasi) diserahkan kepada pemerintah daerah. (Hanif Nurcholis, 2007 : 9). Pemerintah Daerah sebagai jenjang organisasi yang lebih rendah dari pemerintah pusat diserahi wewenang penuh, baik dalam bidang politik maupun administrasi oleh pemerintah pusat, maka akan timbul otonomi kepada pemerintah daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat local, maka dapat dikatakan bahwa desentralisasi menimbulkan otonomi daerah,
yaitu kebebasan masyarakat
yang tinggal di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
41
kepentingannya yang bersifat lokal. Jadi, otonomi daerah adalah konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada pemerintah daerah. (B.N Marbun, 2005 : 7). Desentralisasi yaitu apabila wewenang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan
oleh
pemerintah
pusat
(central
government),
melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah
yang
mandiri
(teritorial
atau
fungsional),
jadi,
desentralisasi bukan sekadar pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah (Ni’matul Huda, 2005 :85-86). 2)
Asas Dekonsentrasi: Asas
dekonsentrasi
adalah
asas
yang
menyatakan
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah (C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002 : 4). Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat baik perencanaan dan pelaksanaanya maupun pembiayaanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pelaksanaanya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam keduduknya sebagai wakil pemerintah pusat. Kondinelli menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah penyerahan
sejumlah
kewenangan atau
tanggung jawab
administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Harold F. Aldelfer menjelaskan, pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata-mata menyusun unit administrasi atau field administration, baik tunggal ataupun ada dalam hirarki, baik itu terpisah atau tergabung, dengan
42
perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya (Hanif Nurcholois,2007: 19). Bhenyamin
Hoessein,
mengungkapkan
dalam
dekonsentrasi tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badanbadan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya sementara pejabat lokal merupakan bawahan sepenuh-penuhnya dan mereka
hanya
menjalankan
perintah.
Henry
Maddick,
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di luar kantor pusatnya, oleh karena itu, dekonsentrasi menciptakan local state government atau field administration wilayah administrasi (Hanif Nurcholis, 2007 : 10). Dapat dikatakan bahwa dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan
hanya
kebijakan
administrasi
(implementasi
kebijakan politik ), sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Tanda bahwa pejabat tersebut adalah pejabat pusat yang bekerja di daerah. Pejabat tersebut diangkat oleh pemerintah pejabat pusat, bukan oleh rakyat yang dilayani. Hal ini menyebabkan pejabat daerah yang dilimpahi wewenang tersebut bertindak atas nama pemerintah pusat bukan atas nama dirinya sendiri yang mewakili para pemilihnya. 3)
Asas Tugas Pembantuan (medebewind): Di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia juga dikenal medebewind atau tugas pembantuan. Di Belanda medebewind diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-
43
kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan Undang-undang, oleh karena itu medebewind sering disebut tantra atau tugas pembantuan (Bagir Manan, 1994 : 85). Koesoemahatmadja
mengartikan
medebewind
atau
zeljbestuur sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat/pemerintah
daerah yang lebih atas untuk meminta
bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga daerah yang tingkatannya lebih atas. Daerah-daerah
tersebut
diberi
tugas
pembantuan
oleh
pemerintah pusat yang disebut medebewind atau zelffiestuur (menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi). Dalam menjalankan medebewind tersebut urusan pusat/daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan. Hanya saja cara daerah otonom menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada daerah itu sendiri. Daerah otonom ini tidak berada di bawah perintah, juga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi yang memberi tugas (Hanif Nurcholis, 2007: 19). Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah
dengan kewajiban
mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. 3.
Tinjauan Tentang Provinsi DKI Jakarta. a.
Provinsi DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
merupakan suatu
daerah yang mempunyai pengaturan secara khusus yang diatur dengan
44
Undang-undang tersendiri dalam penyelengaraan pemerintahan daerahnya. Pengaturan secara khusus ini disebabkan karena Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengemban satuan pemerintahan yang bersifat khusus yang mempunyai kedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, fungsi dan peran penting tersebut perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang sejahtera, dan mewujudkan citra bangsa Indonesia. Provinsi
DKI
Jakarta
merupakan
suatu
daerah
yang
pengaturannya dilakukan secara khusus dengan Undang-undang tersendiri. Pengaturan dengan Undang-undang tersendiri ini dibuat oleh pembentuk Undang-undang mengingat kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota negara Republik Indonesia yang mempunyai beban serta tugas yang berbeda dengan daerah lainnya. Di mana Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan peran lokal, nasional dan internasional. Predikat Provinsi DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota juga diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini lebih mempertegas lagi bahwa kedudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta pengaturannya diatur dalam Undang-undang tersendiri. Penegasan ini disebutkan, antara lain: 1)
Pasal 225, yang berbunyi : Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang lain.
45
2)
Pasal 226 ayat (1) ,yang berbunyi : (1)
ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nangroe Aceh Darusasalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersendiri. Yang dimaksud dengan Undang-undang tersendiri adalah Undang-undang No. 34 Tahun 1999 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta(Undang-undang No. 34 Tahun 1999),
3)
Pasal 227 ayat (1), ayat (2), ayat (3), yang berbunyi : (1)
Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan Undang-undang tersendiri.
(2)
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.
(3)
Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan: (a)
Kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota Negara
(b)
Tempat
kedudukan
perwakilan
negara-negara
sahabat; (c)
Keterpaduan rencana umum tata ruang Provinsi DKI Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar;
(d)
Kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah.
46
Pengaturan dengan undang- undang tersendiri bagi Provinsi DKI Jakarta ini, dalam perkembangannya selalu mengalami pergantian Undang-undang.
Pergantian
Undang-undang tersebut tentunya
dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu juga sebagai penyelarasan terhadap pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku secara umum. b.
Kedudukan Kekhususan Otonomi Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu daerah yang memiliki pengaturan secara khusus yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Disamping sebagai Ibukota Negara, Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Wewenang yang dimiliki ini diberikan sebagai pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi, gubernur selaku wakil pemerintahan mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, dengan demikian
Provinsi DKI Jakarta
memiliki posisi ganda, yaitu sebagai ibukota negara dan juga merupakan daerah otonom (provinsi) yang sekaligus wilayah administrasi. Demikian juga halnya dengan gubernur di samping sebagai kepala darah, juga mengemban sebagai wakil pemerintah pusat. Konsekuensi Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah yang mempunyai kekhususan, Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal yang berbeda dengan provinsi lainnya. Kedudukan otonomi khusus, tidak terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom, dan di bawah daerah otonom tidak terdapat enclave wilayah administrasi atau pun bentuk otonom lainnya. Pemberian otonomi khusus yang bersifat tunggal dianggap logis dan obyektif untuk dipertahankan, dengan dua alasan:
47
1)
Dalam perspektif demokrasi, desentralisasi memang dianggap sebagai
suatu
kebutuhan
berkenaan
dengan
distribusi
kewenangan dan kewenangan yang dipencarkan melalui hierarki geografis negara; 2)
Kedudukan Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibukota negara memberi beban, tantangan dan tanggung
jawab besar dan
kompleks untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan dalam satuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang kompak dan terintregrasi.
B. Kerangka Pemikiran
UUD 1945
Otonomi Daerah
UU Nomor 29 Tahun 2007
Otonomi Khusus Provinsi DKI Jakarta
Pelaksanaan
Hambatan
Keterangan: Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara kesatuan yang majemuk Negara Republik Indonesia perlu adanya pembagian kekuasaan
48
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Hal ini karena negara Indonesia mempunyai kekhususan dan keragaman yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka peraturan di tiap daerah tidak perlu seragam. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, tapi karena sistem pemerintahan Indonesia berasas negara kesatuan, maka
berbagai urusan
pemerintahan sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal-hal tersebut diatur oleh Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur tentang otonomi daerah. Termasuk juga tentang otonomi untuk daerah istimewa dan daerah khusus. Salah satu daerah khusus yaitu Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah khusus pada tingkat provinsi memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dengan daerah otonom lainnya, oleh karena itu diperlukan adanya Undang-undang yang mengatur tentang kekhususan Provinsi DKI Jakarta tersebut. Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara jelas mengatur tentang kedudukan, wewenang, kewajiban, tugas, tentang kekhususan DKI Jakata yang berbeda dengan daerah lain. Dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan serta hambatan dalam menjalankan Undang- undang tersebut.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.
Profil Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Secara historis, Jakarta khususnya dalam bidang pemerintahan daerah, sejak awal sudah menjadi kerajaan,
masa
VOC
atau
daerah khusus, baik sejak masa
kolonial
Belanda,
hingga
saat
ini.
Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia juga membawa pengaruh besar bagi pemerintahan kota Jakarta. Jakarta pada Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa, sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran. Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam, selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai.
Penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama
Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke Bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Kemudian Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527 yang pada akhirnya tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)). Pada akhir abad ke-16 persekutuan dagang Belanda yang bernama Vereenidge Oost-Indische Compagnie (VOC) mulai menjalankan usahanya di Indonesia dan kemudian menguasai Jayakarta. Tahun 1619 nama Jayakarta diganti menjadi Stad Batavia dan dijadikan tempat pusat kedudukan VOC. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda. Belanda membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Pada tahun-tahun berikutnya dibentuklah alat-alat perlengkapan kota yang menjalankan pemerintahan Stad Batavia, 49
50
dan
alat
pemerintahan
pusat
VOC
yang
mengemudikan
dan
mengendalikan seluruh wilayah kekuasaan di Indonesia (www.scribd.com (30 Juni 2010) ). Awalnya kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari Bandar, dan dibangunlah Balai Kota, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia, namun lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pemerintahan Stad Batavia terus berlangsung selama masa pemerintahan VOC, kemudian masa peralihan, hingga akhir masa pendudukan Inggris pada tahun 1816 (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)). Sejak tahun 1816 dimulailah masa Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan pada tahun 1903 Pemerintahan Kota Jakarta mulai menjalankan peraturan desentralisasi yang membuka kemungkinan pembentukan daerah-daerah yang mempunyai keuangan sendiri, terlepas dari keuangan Pemerintah Hindia Belanda, untuk membiayai keperluan dan penyelenggaraan urusan-urusan yang dilepaskan dari Pemerintah Hindia Belanda (www.hendrifisnaeni.blogspot.com (18 Febuari 2010)). Tanggal 1 April 1905 Jakarta yang sebelumnya bernama Stad Batavia
menjadi Gemeente Batavia, yang mempunyai alat perlengkapan
kota untuk menjalankan pemerintahan daerahnya menurut perundangundangan desentralisasi yang mulai dijalankan di Indonesia. Tahun 1922 oleh Pemerintah Belanda dilakukan pembaharuan pemerintahan dan perubahan politik desentralisasi di Indonesia, dan pada tanggal 1 Oktober 1926 Gemeente Batavia diubah menjadi Stadsgemeente Batavia yang mempunyai alat perlengkapan dan keuangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangga kotanya, pada periode ini Kota Jakarta telah menjadi daerah otonom dengan kata lain tidak ada otonomi dalam daerah yang berkedudukan lebih rendah dari Kota Jakarta, karena memang Kota Jakarta tidak dibentuk dalam tingkatan-tingkatan (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)).
51
Sekitar tahun 1942 – 1945 dimulailah kekuasaan balatentara Jepang yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia, pada
saat
itu
tata
hukum
modern
Eropa
telah
menampakkan
perkembangannya, namun perubahan itu seperti mengalami ‘titik balik’ ketika Perang Pasifik pecah, dan balatentara Jepang berhasil menguasai Indonesia. Sekalipun semasa Perang Dunia II balatentara Jepang hanya berada di Indonesia selama tiga setengah tahun, berdasarkan hukum Internasional maka balatentara jepang harus mengembalikan wilayah yang diduduki kepada penguasa yang mengalahkannya dalam peperangan. Sejarah menunjukkan begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam beberapa aspek kehidupan hukum administrasi dan ketatanegaraan di Indonesia yang telah terjadi sepanjang dasawarsa-dasawarsa pertama pasca colonial (http://id.wikipedia.org (18 Febuari 2010)). Sejak tanggal 8 Agustus 1942 Kota Jakarta ditunjuk sebagai sebuah Tokubetusi atau Stad Gemeente luar biasa. Pemerintahan Kota Jakarta menurut sistem otonomi Jepang ini berakhir pula dengan berakhirnya pendudukan balatentara Jepang di Indonesia dalam bulan Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949, pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan diakuinya Negara Indonesia, sejarah Pemerintahan Kota Jakarta mengalami fase yang baru, dengan nama Pemerintahan Nasional Jakarta setelah peralihan kekuasaan dari tangan Jepang ke Pemerintah Indonesia yang di dahului dengan usahausaha untuk merebut kekuasaan secara damai. Setelah beberapa hari, Hasegawa menyerahkan kekuasaan wewenangnya kepada Suwirjo sebagai Walikota dan Suratno Sastroamidjojo sebagai sekretaris, sedangkan nama Tokubetu Si diganti dengan Pemerintahaan Nasional Kota Jakarta (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)).
52
Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintahan Nasional Kota Jakarta tidak dapat berjalan lancar dan normal. Hal ini berkaitan kedatangan tentara Belanda yang membonceng tentara sekutu, yang bertugas melucuti tentara Jepang karena kalah perang. Kedatangan tentara Sekutu pada tanggal 29 September 1945 menduduki beberapa bagian dari wilayah Jakarta, yang menyebabkan di Jakarta terdapat dua pemerintahan, yaitu
Pemerintahan
Nasional
dan
Pemerintahan
Militer
Sekutu
(http://id.wikipedia.org (18 Febuari 2010)). Akhir tahun 1949 terjadilah pemulihan kedaulatan dari pihak Belanda kepada bangsa Indonesia. Negara Republik Indonesia Serikat berdiri pada 27 Desember 1949, dan karena beribukota di Jakarta, maka kedudukan Stadsgemeente Batavia mengalami peninjauan kembali. Pemerintah Kota Jakarta akan diperbaharui dan diatur kembali oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Serikat sesuai kedudukan dan pertumbuhan yang terjadi di kota tersebut. Mulai tanggal 31 Maret 1950 Pemerintahan Kota Jakarta tersebut dinamakan Kotapraja Jakarta Raya, dengan mempunyai wilayah yang lebih luas dari pada semula, serta mempunyai status yang tersendiri dalam hubungan dengan struktur negara federal tersebut. Sekitar bulan Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat berganti nama menjadi Negara Republik Indonesia, namun hal ini tidak membawa perubahan dalam kedudukan Kotapraja Jakarta Raya. Pemerintahan Kota Jakarta tetap dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan dari Pemerintahan Republik Indonesia Serikat hingga akhir 1956 (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pada tanggal 18 Januari 1957, sejarah perkembangan Kotapraja Jakarta Raya menginjak suatu fase yang baru, berlangsungnya Pemerintahan Kota Jakarta dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan desentralisasi Indonesia yang dan berlaku seragam diseluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini
53
mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta, dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kota Metropolitan Jakarta. Sejarah yang panjang tersebutlah yang telah membentuk Jakarta menjadi daerah yang mempunyai sistem budaya sendiri yang khas (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)). Sejarah Pemerintahan DKI Jakarta Semenjak pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945,
Jakarta merupakan sebuah kota yang dipimpin oleh Gubernur
pertamanya yaitu Suwirjo. Sebelum menjabat sebagai Walikota, Suwirjo merupakan wakil I dari Tokubetu Si yang dijabat oleh Hasegawa. Hasegawa menyerahkan kekuasaan wewenangnya kepada Suwirjo sebagai Walikota dan Suratno Sastroamidjojo sebagai Sekretaris, sedangkan nama Tokubetu Si diganti dengan Pemerintahaan Nasional Kota Jakarta, sampai terjadinya Agresi Militer Belanda tanggal
27 Desember 1947
yang
berakhir dengan di dudukinya balaikota dengan kekerasan sekaligus penangkapan beberapa pejabat lainnya (www.fauzibowo.com (30 Juni 2010)). Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1945, sebagai suatu daerah otonom di kota Jakarta juga harus dibentuk Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jakarta yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dan golongan, dan Badan Eksekutif yang diketuai oleh Walikota. Dalam kedudukannya sebagai kepala daerah, Walikota juga sebagai pimpinan atas Korps Pamong Praja dan Kepolisian di Kota Jakarta. Terjadi perubahan ketatanegaraan dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sekitar bulan 27 Desember Tahun 1949. Hal ini mengubah nama Kota Jakarta menjadi Kotapraja Jakarta. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950, dengan demikian nama kota Jakarta menjadi Kotapraja Jakarta Raya yang
54
pengawasannya berada dalam Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (www.fauzibowo.com (30 Juni 2010)). Perkembangan berikutnya, di mana terjadi perubahan ketatanegaraan berikutnya, yaitu dengan kembalinya bentuk negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan, pengaturan kotapraja diatur dalam serangkaian peraturan desentralisasi yang beraneka ragam, yaitu bentuk sistem otonominya
berdasarkan Stadsgemeente ordonnantie, untuk aparatur
pemerintahannya diatur di dalam ordonnantie Tijdelijke Voorzieningen Bestuur Stadsgemeente Java, serta Keputusan Presiden RIS Nomor 114 tahun 1950, dan mengenai pembentukan, nama, dan kedudukannya dengan Undang-Undang Darurat RIS Nomor 20 Tahun 1950 yang kemudian ditetapkan
menjadi
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
1956
(www.fauzibowo.com (30 Juni 2010)). Selama kurun waktu tujuh tahun sejak kembalinya bentuk negara dari negara serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan
daerah
mengalami
perkembangan
baru
diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957,
dengan
sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang merupakan sebanyak-banyaknya tiga tingkat yaitu sebagai berikut : Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja Jakarta Raya, Daerah Tingkat I
I, dan Daerah
Tingkat I II”. Dari rumusan Pasal ini berarti kedudukan Jakarta hanyalah sebuah Kota Praja yang diberi kedudukan sebagai Daerah Tingkat I
atau
Provinsi. Undang undang ini telah mengubah status Kotapraja Jakarta Raya sebagai Daerah Tingkat I lainnya.
yang sederajat dengan Daerah Tingkat I
Selanjutnya dengan terjadinya perkembangan ketatanegaraan
berikutnya, yaitu adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 di bidang pemerintahan daerah, dan
55
peraturan tentang Kotapraja Jakarta Raya dengan ciri khas yang dimilikinya, pada tanggal 28 Agustus tahun 1961 diberikan kedudukan khusus berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Pemberian kedudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya disebutkan dalam penjelasan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tersebut, yaitu untuk menjadikan Ibukota Negara sebagai kota indroktinasi, teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia, Jakarta sebagai Ibukota Negara juga perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, maka kota Jakarta diberi kedudukan khusus yang berbeda dengan Daerah Tingkat I
lainnya. Kekhususan Pemerintahan
DKI Jakarta meliputi dua hal yaitu: a.
Bidang kewenangan, dan
b.
Bidang anggaran, Dalam bidang kewenangan ditentukan bahwa di samping wewenang
yang ada dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 juga melaksanakan wewenang lain yang langsung menyangkut kegiatan dan kepentingan Jakarta. Perkembangan selanjutnya, ketika disinyalir adanya aspirasi untuk memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke daerah lain, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Sejak dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961, kemudian dipertegas dengan berbagai Undang-undang selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 nama Jakarta Raya ditetapkan menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 ini tidak ada Pasal yang mengatur tentang prinsip otonomi, dan kedudukan wilayah administrasi yang bersifat otonom, tetapi lebih menekankan pada aspek historis. Pemberian kedudukan khusus ini juga diberikan kepada Kepala Daerahnya, yang berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1965
56
ditetapkan bahwa Kepala Daerah DKI Jakarta berkedudukan sebagai Menteri, dengan gelar Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)). Meskipun telah ada pernyataan diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih tetap diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yang apabila dilihat dari substansinya adalah penjabaran lebih lanjut dari UUDS 1950. Kenyatannya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan semangat UUD 1945 baru dapat direalisasikan pada tahun 1965, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yang mana dalam Undang-undang ini wilayah Indonesia terbagi atas tingkatan, yaitu : a.
Provinsi/Kotaraya sebagai Daerah Tingkat I ;
b.
Kabupaten/Kotamadaya sebagai Daerah Tingkat I I;
c.
Kecamatan/Kotamadya sebagai Daerah Tingkat I II. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, sebutan
Kotapraja berubah menjadi Kotaraya yang kedudukannya tetap setingkat dengan provinsi yang pengaturannya dilakukan dengan Undang-undang tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yaitu : “Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dimaksud dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 1964 sebagai Kota Raya tersebut diatas ,baik bagi perubahan dan penyempurnaan batas-batas wilayahnya maupun mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya daerah-daerah tingkat lain ataupun pemerintahan dalam bentuk lain yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan ketentuanketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang.” Selama belum terbentuk undang undang yang mengatur secara khusus mengenai Provinsi DKI Jakarta, maka pengaturan untuk Provinsi DKI Jakarta masih tetap mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Berlakunya
57
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini tidak berlangsung lama. Dalam tenggang waktu 9 Tahun, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Terjadinya pergantian undang undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat itu, yang bertujuan melancarkan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia dan membina kestabilan politik maupun kesatuan bangsa. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang membagi Wilayah Indonesia atas tiga tingkatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 membagi wilayah Indonesia atas dua tingkatan : a.
Provinsi sebagai Dati I dan Kepala Daerahnya disebut sebagai Gubernur.
b.
Kabupaten/Kotamadya sebagai Dati I dan Kepala Daerahnya disebut dengan Bupati/Walikotamadya. Untuk
DKI Jakarta, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5
Tahun1974, dinyatakan bahwa: “Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya sususnan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang.” Maksud dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1974 tersebut di atas menyatakan, bahwa: “Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 mempunyai ciri dan kebutuhan yang berbeda-beda dengan Daerah Tingkat I lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat menghendaki adannya susunan pemerintahan yang lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, oleh karena itu Pasal ini memberikan kemungkinan bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara, dalam wilayahnya dapat mempunyai sususnan pemerintahan yang berlainan dengan Daerah Tingkat I lainnya, yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuanketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang tersendiri.”
58
Pernyataan Jakarta sebagai Ibukota Negara dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 yang menetapkan sebutan untuk Wilayah Ibukota Negara dan Daerah Khusus Ibukota ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sedangkan sebutan bagi kepala wilayah dan daerahnya adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 beserta penjelasannya, dinyatakan secara jelas bahwa DKI Jakarta dimungkinkan mempunyai susunan pemerintahan yang berlainan dengan daerah lainnya, yang mempunyai wewenang dalam mengatur tentang pemerintahannya lebih lanjut diatur dengan Undang-undang tersendiri. Namun demikian, dalam perkembangannya pengaturan dengan Undang-undang tersendiri
untuk
DKI
Jakarta belum dapat
direalisassikan, sehingga untuk sementara masih dipakai peraturan perundang-undangan yang lama. Dengan sendirinya DKI Jakarta masih tetap berjalan menurut ketentuan-ketentuan dari peraturan perundangan yang semula, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 serta berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Pengaturan secara khusus dengan Undang-undang tersendiri bagi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, baru dapat direalisasikan pada tahun 1990, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Undang-undang ini kemudian mencabut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang pernah berlaku untuk DKI Jakarta. Diberikannya pengaturan secara khusus di dalam Undang-undang ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbangnya menyatakan:
yang
59
“Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia; upaya pembangunan dan pengembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia perlu dilaksanakan secara selaras dan serasi dengan kedudukan dan peranan tersebut.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 ini sudah mengatur secara jelas mengenai pembagian wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, perangkat
pemerintahan
dan
pembiayaan
pengkhususan
tersebut
didasarkan oleh kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara yang setingkat dengan Provinsi atau Daerah Tingkat I lainnya. Sebagai Daerah Tingkat I mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dari Daerah Tingkat I
lainnya,
karena tidak ada politik hukum untuk membentuk wilayah administrasi yang bersifat otonom, titik berat otonomi hanyalah pada tingkat Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang dikutip dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 ternyata harus mengalami pergantian kembali mengingat perkembangan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku secara umum telah mengalami pergantian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan semangat, isi dan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dibuat UndangUndang Nomor 34 Tahun 1999. Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 ini mempertegas kembali kedudukan khusus DKI Jakarta sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya: “Dengan memperhatikan peranannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia perlu memberikan kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; untuk melaksanakan peranan dan kedudukan yang khusus, perlu mengadakan peraturan tersendiri mengenai pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.”
60
Pada tahun 2000 MPR mengeluarkan TAP Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang menjadi dasar perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Pasal 18A dan Pasal 18B, dan selanjutnya Pasal-Pasal tersebut di implementasikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI Jakarta secara khusus diatur dalam Pasal 227 yang menyatakan bahwa kedudukan Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang tersendiri. Amanat dasar Pasal 227 tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sekali lagi menegaskan tentang kekhususan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan
demikian,
dari
rentetan
sejarah
perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu daerah yang pengaturannya dilakukan dengan Undangundang tersendiri untuk mengatur jalannya pemerintahan. Pengaturan dengan Undang-undang tersendiri ini dibuat oleh pembentuk Undangundang, megingat kedudukannya sebagai Ibukota Negara yang mempunyai beban tugas yang berbeda dari daerah lain pada umumnya kekhusuan yang selalu membedakan dengan daerah provinsi lain adalah ditiadakannya wilayah administrasi yang bersifat otonom, dengan demikian Provinsi DKI Jakarta selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai ketentuan umum tentang Pemerintahan Daerah juga diatur secara khusus dalam Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 yang sebagai landasan konstitusionalnya adalah Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945.
61
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dalam Kaitannya Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini berisi 11 Bab dan 40 Pasal yang mengatur dasar, kedudukan, fungsi, peran, batas serta pembagian wilayah, bentuk dan susunan pemerintahan, kewenangan dan urusan pemerintahan provinsi, kerja sama, tata ruang dan kawasan khusus, protokoler dan pendanaan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Sebelum membahas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 akan dibahas terlebih dahulu mengenai beberapa perbedaan antara UndangUndang Nomor 34 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini, diantaranya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 sejumlah pejabat setingkat Kepala Dinas, Kepala Lembaga teknis daerah seperti Kepala Badan, Kantor, atau
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
diangkat oleh Gubernur atas dasar usul Sekretaris Daerah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak secara jelas disebutkan kewenangannya untuk mengusulkan pengangkatan dari pejabat-pejabat, untuk mengangkat dan memberhentikan semua jabatan para pejabat
strategis
pada
semua
tingkatan
baik
tingkat
provinsi,
kotamadya/kabupaten administratif, kecamatan dan kelurahan dari mulai Kepala Dinas, Kepala Lembaga teknis daerah seperti Kepala Badan, Kantor, maupun Rumah Sakit Umum Daerah, Walikota/Bupati, Wakil Walikota/Wakil Bupati, Sekretaris Kota/Kabupaten, Kepala Suku Dinas, dan Camat tersebut menjadi kewenangan mutlak dari Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan(Pasal 20).
62
Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur, dan bertanggungjawab kepada Gubernur (Pasal 15). Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dalam melaksanakan tugas teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah(Pasal 16). Dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 maupun, Undang-Undang
Nomor 29 tahun 2007 memberikan
kedudukan yang lebih lemah bagi Sekretaris Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, tugas Sekretaris sebagian diambil alih oleh para Deputi dan sebagian lain akan dipegang langsung oleh Gubernur. Dalam Undang-undang sebelumnya pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden hanyalah Sekretaris Daerah, sekarang
ada empat pejabat yang akan secara langsung
kedudukannya
oleh
ditentukan
Presiden,
yaitu
Gubernur,
Wakil
Gubernur,Sekertaris Daerah, dan Deputi Gubernur . Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, Kepala Dinas/Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk memberikan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Suku Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah pada tingkat kota/kabupaten kepada Gubernur. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah juga diberi kedudukan yang lebih besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 ini pertambahan jumlah anggota DPRD mulai Pemilu 2009 menjadi 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta (Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00). Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Pasal 27 “untuk membantu Lurah
dalam
penyelenggaraan
pemerintah
kelurahan,
dibentuk
Dewan
Kelurahan”. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 Pasal 25 “Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan”. Istilah Lembaga Musyawarah Kelurahan tersebut muncul sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 29
63
tahun 2007, namun dalam pelaksanaanya sampai saat ini masih menggunakan istilah Dewan Kelurahan, karena menyangkut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Dewan Kelurahan (Wawancara dengan Bapak Puspla Dirdjaja, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 November 2009, pukul 13.00). Dengan
diterbitkannya
Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
2007
seharusnya segala produk hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dirombak.
Namun saat ini sedang dalam proses untuk
perubahannya, jadi masih menggunakan istilah yang lama. Diatas telah dibahas mengenai perbedaan antara Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam kaitannya sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta. 1.
Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia, sebagai
pusat
pemerintahan, pusat
kegiatan
internasional, pusat kegiatan politik, perdagangan, serta pusat pariwisata, dan mempunyai kedudukan politis yang khas. Kekhasan kedudukan politis ini bermula dari pemberian status provinsi kepada DKI Jakarta yang hanya sebuah kota. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang merupakan sebanyak-banyaknya tiga tingkat yaitu Daerah Tingkat I
termasuk Kota
Praja Jakarta Raya, Daerah Tingkat I I, dan Daerah Tingkat I II”, dari rumusan Pasal ini dapat dinyatakan bahwa kedudukan Jakarta hanyalah sebuah Kotapraja yang diberi kedudukan sebagai Daerah Tingkat I atau provinsi.
64
Provinsi DKI Jakarta mempunyai ciri tertentu yang memberi kekhasan tersendiri, sebagai Daerah Tingkat I Provinsi DKI Jakarta berbeda dari Daerah Tingkat I lainnya, karena tidak mengakui atau tidak ada politik hukum untuk membentuk wilayah administrasi, hal inilah yang menjadi salah satu tonggak pemberian kekhususan pada Provinsi DKI Jakarta. Ada tiga perspektif dalam pembentukan daerah otonom
(Andy
Ramses dalam http://www.google.com/jurnal konstitusi), yaitu : a.
Perspektif demokrasi.
b.
Perspektif administrasi.
c.
Perspektif politik. Dalam perspektif demokrasi, pembentukan daerah otonom tidak
didasarkan pada dimensi daya guna dan hasil guna, tetapi lebih pada pengakuan terhadap suatu realitas adanya komunitas lokal sebagai entitas politik, dan pada tujuan demokrasi pemerintahan. Urgensi pembentukan daerah otonom tidak hanya ditentukan oleh kemampuan syarat-syarat ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah, ruang lingkup pelayanan.
Dimensi
politik
pembentukan
daerah
otonom
lebih
mempertimbangkan aspek-aspek geografis, demografi, sosial budaya yang membentuk identitas dari suatu komunitas. Dimensi politik menggunakan kriteria komunitas sebagai wilayah yang dikenal sebagai unit sosial politik di mana komunitas memperoleh identitas. Dalam perspektif administrasi, pembentukan daerah otonom dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai aspek. Otonomi daerah dalam lingkungan kerja yang ideal akan menciptakan kemampuan pemerintahan daerah untuk lebih mengoptimalkan perluasan pelayanan publik. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah untuk membentuk pelayanan yang ideal dengan wilayah pelayanan dengan
65
membentuk organisasi pelayanan di wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah tugas-tugas. Wilayah-wilayah yang diberi status otonomi atau didesentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksaan administrasi pelaksanaan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan pada karakteristik wilayah yang bervariasi terhadap konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang dibentuk oleh geografi. Geografi dalam kesatuan fisik menjadi dasar dalam batas-batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang kecil adalah areal yang tepat untuk pelayanan yang lebih optimal karena wilayah pelayanan yang sempit. Kemudian permintaan yang responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani. Partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang relatif terbuka. Konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan institusi dengan masyarakat,
Pengawasan
menjadi
relatif
mudah
karena
wilayah
pengawasan yang lebih sempit. Suatu wilayah pelayanan idealnya relatif sempit
sehingga
pelayanannya lebih
optimal
dan
prinsip-prinsip
mendekatkan pada masyarakat dapat terpenuhi. Aspek-aspek
perluasan
pelayanan,
responsibilitas,
partisipasi,
konsolidasi, yang optimal, pengawasan tentu adalah dimensi teknis yang relevan dalam pembentukan daerah otonom. Dalam menjawab urgensi pelayanan yang otonom berdasarkan indikator-indokator administrasi tersebut tampak bahwa urgensi administrasi juga tidak dapat terpenuhi. Kota Administratif, Kabupaten Administratif, Kecamatan, Kelurahan, adalah Wilayah Pelayanan. Untuk meningkatkan wilayah pelayanan tidak perlu menutup daerah otonom, karena tidak akan sangat efisien dan tidak ekonomis. Dalam perspektif politis, pembentukan daerah otonomi dipandang sebagai model pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif. Secara empirik pada negara-negara otokratis yang paling efektif sekalipun ternyata melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan melalui organ pusat
66
secara langsung tidak pernah tercapai. Pemusatan dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan tenyata menjadi sangat tidak efisien, dan kegagalan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah lokal akan menghambat efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu perspektif dalam pembentukan daerah otonom mencakup aspek-aspek geografis, sosial dan budaya yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut (Andy Ramses dalam jurnal konstitusi) : a.
Faktor geografi pembentukan daerah otonom adalah variabel yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik pada masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Latar belakang kesatuan geografis membentuk ikatan-ikatan secara politis. Kuat lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung kepada seberapa besar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas politik. Smith, sebagaimana dikutip Ramses, menyatakan bahwa tindakan politik dalam konteks negara selalu mengambil tempat pada seluruh
wilayah
politik
dengan
phisical
survival
dan
dimungkinkannya pengaturan dan penyelesaian konflik. Daerah otonom terbentuk jika tidak terdapat jalinan ikatan politis antara suatu komunitas dengan wilayah tinggalnya. Sebagai bentuk dari aktualisasi politik, pembentukan daerah otonom harus memiliki landasan dasar yang kuat secara politis, sehingga mampu memberi identitas
baru
yang
mempresentasikan perasaan-perasaan
masyarakat dalam bentuk yang sangat khas. Faktor geografis adalah salah satu alasan yang signifikan dalam pembentukan daerah otonom atau pemekaran daerah otonom, maka pembentukan daerah-daerah otonom dianggap menjadi lebih berguna pada wilayah-wilayah yang berbeda, karena mempresentasikan daerah
dan
masyarakatnya
dan
dapat
mengakomodasikan
karakteristik lokal ke dalam sistem lokal, sedangkan pada wilayahwilayah kota di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat jalinan ikatan
67
politis dengan wilayah tinggalnya.
Dari aspek geografi tampak
bahwa wilayah-wilayah kota tidak signifikan membentuk perasaan satu dari komunitas yang membentuk entitas sosial bersama, tidak ada perbedaan yang khas dari komunitas yang berdiam di wilayahwilayah kota yang membentuk identitas, dan tidak ada ikatan politik yang timbul dari komunitas dengan wilayah tinggalnya. Selain itu tidak terdapat karakteristik yang khas yang membedakan wilayahwilayah Provinsi DKI Jakarta secara geografis. Begitu juga pada wilayah-wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat keterpaduan penduduk suatu wilayah, tidak terdapat suatu komunitas yang padu yang terjalin
erat atau lahir dari aspek
kultural, karakter sosial dan ekonomi, tidak terdapat pola-pola atau ruang lingkup komunitas yang membentuk garis demarkasi suatu wilayah yang memisah, dengan demikian tidak terdapat alasan dari aspek demografis untuk memberi status otonom kepada kota administratif/kabupaten bedasarkan pola-pola kehidupan sosial ekonomi yang memisahkan satu komunitas dengan komunitas lainnya yang menjadi dasar pembentukan pemerintah kota menjadi kota yang otonom. b.
Faktor sosial budaya dalam pembentukan daerah otonom didasari oleh suatu pemikiran bahwa setiap masyarakat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang membentuk dan membedakannya dengan masyarakat lain. Budaya membentuk identitas dan dalam arena politik ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan membentuk identitas politik lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait dengan persoalan entitas. Faktor ini sebetulnya terkait pula dengan faktor geografi, karena faktor entitas tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnik merupakan proses yang sangat panjang yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis secara langsung.
68
c.
Faktor demografi dalam pembentukan daerah otonom didasari pemikiran bahwa homogenitas penduduk dalam suatu wilayah akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk
secara politis sehingga
menjadi wilayah politis. Suatu masyarakat dengan penduduknya yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politis yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang heterogen. Jika faktor homogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis pembentukan kesatuan
masyarakat tersebut
akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom. Bentuk otonomi dan kewenangan yang khusus sebagaimana diuraikan di atas, merupakan suatu aturan yang digunakan sebagai pelindung untuk menghindari ketidaksamaan prioritas dan penetapan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi ketimpangan pada tiap daerah. Mengingat wilayah Povinsi DKI Jakarta yang sebenarnya wilayahnya tidak terlalu besar, sehingga pemeritah berusaha menyatukannya, tanpa memberi kesempatan pada tiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Hal tersebut guna menjamin kekhususan dalam penentuan prioritas dan penetapan kebijakan yang terhindari dari wilayah kota yang sempit dan tersekat-sekat serta menghindari ketidaksamaan regional dalam pelayanan publik. Otonomi pada wilayah-wilayah kota akan menimbulkan keadaan tidak efisien dan ekonomis serta perubahan politik yang mengarah pada perkembangan kota yang signifikan. Secara politis, desentralisasi menjadi berguna dalam wilayah-wilayah yang secara geografis
berbeda dalam perbedaan
geografis dan bahkan tidak terdapat sekat-sekat demografis yang signifikan. Dari perspektif yuridis sejak awal kemerdekaan sampai sekarang pengkhususan Provinsi DKI Jakarta yang dicirikan dengan ditiadakannya wilayah administrasi, adalah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 yang menghendaki otonomi
69
sampai pada tingkat Kabupaten/Kota tidak pernah dilaksanakan oleh seluruh Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, namun ketiadaan wilayah administrasi yang bersifat otonom juga didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan politis. Sejak awal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sudah ditetapkan bahwa Provinsi DKI Jakarta diatur dalam satu undang-udang tersendiri yang sebenarnya untuk memberi perubahan status.
Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan Provinsi DKI Jakarta secara khusus diatur dalam Pasal 227 ayat (1) menyatakan bahwa:“khusus untuk Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara RI diatur dengan Undang-undang tersendiri”. Berkaitan dengan titik berat otonom pada ayat (2) menyebutkan secara tegas “Provinsi Ibukota
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
sebagai
Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah
administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom”, amanat Pasal 227 tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Undang-undang ini sekali lagi menegaskan yang menjadi dasar diberikannya kekhususan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang mengemban tugas yang besar, tanggung jawab, dan tantangan
yang
lebih
kompleks sebagai Ibukota NKRI, maka
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan yang selalu membedakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan daerah provinsi lain yaitu ditiadakannya wilayah administrasi yang tidak bersifat otonom. Tidak bisa dibayangkan apabila kota-kota dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi sendiri, memiliki DPRD sendiri, membuat peraturan daerah sendiri, yang belum tentu sinkron antara satu dengan yang lainnya, dan hal tersebut dapat menzalimi rakyat, karena sebenarnya perbedaan pemberian status otonom diletakkan pada tingkat provinsi bukan pada tingkat kota akan melahirkan kebijakan yang berbeda pula yang disesuaikan dengan keadaan serta tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta, maka apabila dipaksakan yang menjadi korban justru rakyat
70
karena ada diskriminasi dalam masyarakat, yang bisa jadi akan ada treatment-treatment yang berbeda-beda antara satu kota dengan kota yang lain padahal masih dalam satu lingkup Provinsi DKI Jakarta yang luasnya tidak terlalu besar yaitu 740,28 km2 (Wawancara dengan Bapak Puspla Dirdjaja, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 November 2009, pukul 13.00). Setiap masyarakat terkait dengan suatu sistem budaya tersendiri yang membentuk dan membedakannya dengan masyarakat lain. Budaya membentuk identitas dan dalam arena politik ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan membentuk identitas politik lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas. Faktor ini sebetulnya terkait pula dengan faktor geografis, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnik merupakan proses yang sangat panjang yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis secara langsung. Begitu pula hendaknya dalam melihat pemerintahan DKI Jakarta seyogyanya tidak hanya melihat dari perspektif sempit tetapi juga melihat dari akar sejarah sosiologis, politis dan yuridis. Ketiga aspek tersebut masing-masing berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Otonomi Provinsi DKI Jakarta yang hanya pada lingkup provinsi bertujuan agar dapat membina dan mengembangkan Provinsi DKI Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan,
pelaksanaan,
dan pengendalian. Dengan
demikian, diharapkan Provinsi DKI Jakarta akan mampu memberikan pelayanan 2.
yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat.
Kewenangan Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, tidak hanya menanggung kepentingan daerah tapi juga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan antara peran lokal, nasional, dan internasional. Oleh
71
karena itulah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sifat yang khusus, kekhususannya antara lain mengenai: a.
Tugas,hak, dan kewajiban,
b.
Tanggung jawab sebagai Ibukota Negara;
c.
Tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat;
d.
Keterpaduan rencana umum
tata
ruang
Provinsi DKI Jakarta
dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar; e.
Kawasan pemerintahan
khusus tertentu
untuk
menyelenggarakan
yang
dikelola
langsung
fungsi oleh
pemerintah. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta yang hanya sebuah Kota Raya tetapi diberi kedudukan Provinsi ini, juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjadikan
Provinsi DKI Jakarta sebagai indoktrinasi dan
percontohan bagi seluruh wilayah Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 bahwa: “Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 29 Tahun 2007”. Selain memiliki kewenangan yang dimiliki sebagai daerah otonom serta penyelenggaraan sejumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, Pemerintah Provinsi juga memiliki kewenangan khusus sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang hal ini disebutkan dalam Pasal 26 ayat 4 Undang undang Nomor 29 Tahun 2007, yaitu:
72
a.
Tata ruang; Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Negara dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tugas serta kewenangan terhadap tata ruang Provinsi DKI Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar, karena tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang harus sinergi dengan tata ruang daerah disekitarnya. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang disebutkan dalam Pasal 26 Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 (Wawancara Dengan Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan langsung merupakan hasil kerja sama secara terpadu dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan Pemerintah Kota atau Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama secara terpadu tersebut mencakup keterpaduan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah setiap provinsi dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional. b.
Sumber daya alam, dan lingkungan hidup; Provinsi DKI Jakarta dengan kondisi geografis lautan yang lebih luas dari daratan memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar, yakni berupa sumber daya mineral dan hasil laut. Sumber daya mineral yang dihasilkan, tepatnya di Pulau Pabelokan,
73
Kepulauan Seribu, berupa minyak bumi dan gas mulai dieksploitasi sejak tahun 2000 dengan rata-rata kapasitas produksi sekitar 4 juta barel per tahun. Kekayaan laut yang dapat dieksploitasi berupa ikan konsumsi dan ikan hias. (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)). Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta juga memiliki pertanian yang cukup baik, produk pertanian diri dari palawija, sayuran, anggrek, dan tanaman obat. Produksi ini pada umumnya merupakan hasil pemanfaatan lahan tidur dan lahan pekarangan. Selain itu Provinsi DKI Jakarta juga harus menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan peningkatan kualitas lingkungan, Peningkatan pengendalian dampak lingkungan, penyerasian keindahan lingkungan, dan penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau. c.
Transportasi; Sebagai
Ibukota
Negara
yang
juga
sebagai
pusat
perekonomian, sarana prasarana penunjang kegiatan investasi yang tersedia sangat layak, baik prasaranya perhubungan maupun prasaranya lainnya, diantaranya terdapat bandar udara internasional yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma serta pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan laut utama juga dukungan transportasi darat selama 24 jam seperti kereta api,bus,taksi,mikrolet dan transportasi darat lainnya. d.
Pengendalian penduduk dan permukiman; Provinsi DKI Jakarta mempunyai keunggulan ekonomi yang lebih baik di banding dengan provinsi lain di Indonesia, sebagai Ibukota Negara dan wilayah konsentrasi dari berbagai kegiatan perekonomian nasional dan internasional, Provinsi DKI Jakarta memiliki basis ekonomi yang lebih baik, infra-struktur yang lebih memadai serta daya tarik investasi di sektor-sektor produktif yang melebihi provinsi lain. Hal inilah yang secara terus menerus
74
berpotensi menciptakan urbanisasi ke Provinsi DKI Jakarta dengan dampak negatif pada melemahnya daya dukung lahan dan lingkungan serta masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Sehingga meningkatkan kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta, serta pemukiman yang sangat padat. Bahkan tidak sedikit pemukiman yang sebenarnya tidak layak tinggal. e.
Industri dan perdagangan; Mengenai hal industri dan perdagangan,berhubung kondisi lahan di Provinsi DKI Jakarta terbatas menyebabkan Provinsi DKI Jakarta memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan bahan baku dan produksi baik di sektor perdagangan maupun industri dari daerah lain. Namun potensi jumlah penduduk dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai market yang potensial bagi pemasaran produk perdagangan dan industri dari daerah ataupun provinsi lain di Indonesia(www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)). Salah satu yang menjadi motor penggerak perekonomian Provinsi DKI Jakarta adalah sektor perdagangan dan jasa. Sektor itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang relatif lebih besar.
f.
Pariwisata. Provinsi DKI Jakarta sering disebut juga sebagai Kota Wisata, banyak menyajikan
atraksi dan obyek wisata
yang menarik,
beraneka ragam, dan seiring dengan pertumbuhan pariwisata yang terus berkembang, pusat-pusat hiburan, selain itu Provinsi DKI Jakarta juga memiliki banyak tempat bersejarah dan warisan budaya. Pariwisata
merupakan
salah
satu
industri
jasa
yang
pertumbuhannya paling cepat dan mempunyai banyak peluang untuk terus berkembang. Seperti museum yang menampilkan koleksi peninggalan masa lalu, pergelaran kesenian daerah maupun kesenian mancanegara hingga taman rekreasi yang serba lengkap dan modern,
75
dengan terus meningkatkan beragam sarana Provinsi DKI Jakarta akan semakin dapat menarik perhatian dunia, dan dapat dijadikan sumber devisa. Selain itu komposisi penduduk yang datang dari berbagai daerah di Nusantara dengan segala etnis dan budaya yang dibawanya menjadikan Provinsi DKI Jakarta 'Jendela Budaya' bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut diatas, Gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemda sekitarnya, dan bertanggung jawab kepada Presiden. 3.
Kekhasan Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, maka dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari (Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008) : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas; Lembaga Teknis Daerah; Kota Administrasi; Kabupaten Administrasi; kecamatan; Kelurahan; Satpol PP. Untuk lebih jelasnya mengenai Pola Organisasi Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta, maka akan diterangkan dalam bagan berikut ini:
76
77
Dalam struktur kepemerintahan, Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah Kotamadya yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat serta satu Kabupaten Administratif yaitu Kepulauan Seribu. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 43 Kecamatan dan
265
Kelurahan
dan
juga
terdapat
organisasi-organisasi
kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW) yang berada di bawah pengawasan Kecamatan. (www.jakarta.go.id (01 Maret 2010)). Provinsi DKI Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur di bantu seorang Wakil Gubernur yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri dalam Negeri. Provinsi DKI Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur di bantu seorang Wakil Gubernur yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri dalam Negeri (Pasal 10). Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, yang masing wilayah Kota dan atau Kabupaten di bagi dalam Kecamatan dan masing-masing Kecamatan di bagi atas Kelurahan (Pasal 7). Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota yang bertugas membantu mempersiapkan perencanaan wilayahnya, sedangkan Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD, DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan pertimbangan terhadap calon Walikotadan atauBupati yang diajukan Gubernur. Walikota dan
atau
Bupati diberhentikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur (Pasal 19). Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah Dinas, Lembaga Teknis Provinsi serta Dinas, dan
78
atau Lembaga Teknis Daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah hal in disebutkan juga dalam (Pasal 13). Gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (7) “Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta”,juga memiliki hak protokoler yaitu dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara, termasuk mendampingi Presiden dalam acara-acara kenegaraan. Dalam menyelenggarakan kewenangan dan urusan pemerintahan ”tertentu” Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden, hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 ayat (70), maksud urusan tertetu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) yaitu : (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan,keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundangundangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang ini. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam Undangundang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata. Dalam melaksanakan kewenangan dan urusan Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintahdan pemerintah daerah lain.
79
Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut berbeda dengan tugas daerah khusus atau provinsi lainnya. Hal ini merupakan salah satu kewenangan khusus yang diberikan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang juga menjadi kekhasan bagi Provinsi DKI Jakarta. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1), dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1), “Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggun jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang deputi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah”. Deputi Gubernur merupakan salah satu kekhususan yang juga menjadi khas Provinsi DKI Jakarta yang membedakan dengan daerah otonom lain. Pengertian Deputi Gubernur ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka (9) “Deputi Gubernur, selanjutnya disebut deputi, adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Deputi Gubernur di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas sebagai pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Deputi Gubernur memiliki kedudukan setingkat dengan Sekretaris Daerah, dan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur, bertanggungjawab kepada Gubernur yang kedudukan, tugas, fungsi, dan tanggung-jawabnya diatur dengan Peraturan Presiden.
80
(Wawancara Dengan Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00). Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta dibentuk oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur (Pasal 1 angka (14)). Dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah Gubernur dibantu oleh Sekertaris Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur, bertanggungjawab kepada Gubernur (Pasal 15 ayat (3) dan (4)).Sekretaris DPRD melaksanakan
tugas
teknis
operasional
berada
di
bawah
dalam dan
bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Pasal 16 ayat (4) dan (5)). Kekhususan Provinsi DKI Jakarta lainnya yaitu adanya istilah Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 24 ayat(1) disebutkan “Untuk membantu Walikotamadya/Bupati
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Kotamadya/Bupati administrasi, di bentuk Dewan Kota/Kabupaten”. Hal ini menjadi salah satu ciri khusus dari Provinsi DKI Jakarta di jelaskan juga dalam Pasal 1 angka 12 ”Dewan kota/dewan kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota/kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan layanan masyarakat”. Dewan Kota dan atau Dewan Kabupaten ini terdiri atas tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dengan komposisi satu kecamatan satu wakil, yang diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya mengenai Dewan Kota/Dewan Kabupaten tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota/Kabupaten (Wawancara dengan Bapak Puspla Dirdjaja, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 November 2009, pukul 13.00).
81
Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia heterogenitas penduduk, dan permasalahan yang kompleks yang harus ditangani secara terpadu. Untuk penanganan masalah tersebut di atas diperlukan suatu lembaga yang mampu menjembatani antara kepentingan masyarakat dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan program-program pemerintah, oleh sebab itu dibuat Dewan Kota dan atau Dewan Kabupaten serta Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagai wadah komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat kelurahan, untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), hal ini dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Anggota LMK dipilih secara demokratis pada tingkat Rukun Warga dan selanjutnya ditetapkan oleh Walikota/Bupati melalui Camat. Hal tersebut diatas juga merupakan mencerminkan kedudukan khusus Provinsi DKI Jakarta lainnya,yang membedakan dengan daerah otonom lain ataupun provinsi lainnya di Indonesia. 4.
Sumber Dana Pemerintahan Provinsi DKI Pendanaan
Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN),
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1), kewenangan yang bersifat khusus dalam hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (4) yang meliputi bidang: 1) 2) 3) 4) 5)
Tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; Pengendalian penduduk dan permukiman; Transportasi; Industri dan perdagangan; dan Pariwisata.
Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (6) dinyatakan bahwa:
82
”Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta”. Pendanaan
Pemerintahan
Provinsi
DKI
Jakarta
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperoleh alokasi pendanaan dari APBN. Selain itu dana tersebut juga dibutuhkan dalam rangka perkembangan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang mempunyai beban dan permasalahan yang besar. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan sebagai Ibukota Negara ini ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana dari APBN ini merupakan anggaran yang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemerintah provinsi yang pengalokasiannya melalui Kementerian/Lembaga terkait. Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terkait hal tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri atau Kepala Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi motor penggerak perekonomian Provinsi DKI Jakarta adalah sektor perdagangan dan jasa. Sektor itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang relatif lebih besar. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta selama ini telah menjadi barometer bagi kemajuan dan kestabilan pembangunan nasional karena memikili kondisi umum yang jauh lebih baik dibanding propinsi-propinsi lain di Indonesia. Sebagai Ibukota Negara dan wilayah konsentrasi dari berbagai kegiatan perekonomian nasional dan internasional, Provinsi DKI Jakarta memiliki basis ekonomi yang lebih baik, karena didukung oleh
83
sumber daya manusia (SDM) yang relatif baik, infrastruktur yang lebih memadai serta daya tarik investasi di sektor-sektor produktif yang melebihi propinsi-propinsi lain. Daya tarik dan keunggulan ekonomi ini pula yang secara terus menerus berpotensi menciptakan urbanisasi ke Provinsi DKI Jakarta dengan dampak negatif pada melemahnya daya dukung lahan dan lingkungan serta masalah-masalah kemasyarakatan (Wawancara Dengan Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00).
C. Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus di DKI Jakarta Dalam praktik dan perkembangannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 pernah diuji materiilkan oleh
Biem Benyamin yang menyatakan diri
berkedudukan sebagai perorangan warga Negara Republik Indonesia, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena merasa diperlakukan diskriminatif oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang meletakkan otonomi hanya pada tingkat provinsi saja. Menurut Biem Benyamin Undang-undang ini merugikan warga Provinsi DKI Jakarta serta berpotensi dapat merugikan hak konstitusional Biem Benyamin untuk ikut serta dalam pemilihan calon Walikota di Provinsi DKI Jakarta karena sebagai perseorangan warga negara yang bermaksud untuk mengajukan diri sebagai calon Walikota di wilayah Provinsi DKI Jakarta terhalang oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang mengandung unsur untuk menghalangi Biem Benyamin ikut dalam pemilihan calon Walikota. Permohonan pengujian tersebut adalah pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 227 ayat (2) frasa “Provinsi Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
sebagai
Ibukota
Negara Kesatuan
Republik Indonesia berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom”,
84
Undang- undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 19 ayat (2) frasa “Walikota/Bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat”. Pasal 19 ayat (3) frasa: “Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, Pasal 19 ayat (4) sepanjang frasa, ”Walikota/Bupati bertanggungjawab kepada Gubernur” Pasal 19 ayat (6), sepanjang frasa, ”Wakil Walikota/Wakil Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan”. Pasal 19 ayat (7) sepanjang frasa, ”Wakil Walikota/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan”. Pasal 19 ayat (8) sepanjang frasa, ”Wakil Walikota/Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Walikota/Bupati”, Pasal 24 ayat (1), sepanjang frasa, ”Untuk membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten dibentuk Dewan Kota/Dewan Kabupaten”. Pasal 24 ayat (2) sepanjang frasa ”Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten terdiri atas tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dengan komposisi satu Kecamatan satu Wakil”. Pasal 24 ayat (3) sepanjang frasa, ”Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur”. Pasal 24 ayat (4) sepanjang frasa ”Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah, kedudukan, tata kerja dan tata cara pemilihan keanggotaan Dewan Kota/Dewan Kabupaten diatur dengan peraturan daerah”. Dengan berlakunya Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 19 ayat (2), (3), (4), (6), (7), dan (8) serta Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 telah merugikan hak dan/atau kewenangan
konstitusional, karena sebagai penduduk Provinsi DKI
Jakarta, hanya berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam permohonannya Biem Benyamin menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan
beberapa Pasal yang sudah disebutkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 29
Tahun
2007,
Biem
Benyamien
beranggapan
bahwa
kewenangan
85
konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan tersebut telah dianggap menutup peluang, menghilangkan kesempatan, atau setidak-tidaknya menghalang-halangi Biem Benyamien untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dalam pemilihan DPR, DPD, Presiden, dan Walikota, utamanya untuk mencalonkan diri sebagai Walikota di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Biem Benyamien merasa diperlakuan diskriminatif, karena seluruh provinsi lainnya di Indonesia memiliki Pemerintahan daerah tingkat kabupaten dan kota, sehingga hal tersebut telah merugikan hak dan kewenangan konstitusional Biem Benyamin berkaitan dengan bersamaan kedudukan hak-hak warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum dan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28 D ayat (3) yang memyatakan ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan Pasal 28i ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut hanya meletakan otonomi daerah di tingkat provinsi, padahal di daerah istimewa atau khusus lainnya tidak demikian halnya (www.google.co.id/risalah sidang perkara nomor 11 (8 Juni 2010)). Sehubungan dengan titik berat otonomi hanya di tingkat provinsi maka warga negara Republik Indonesia yang berstatus penduduk Provinsi DKI Jakarta hak dan kewenangannya dirugikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, di mana hal tersebut terbukti telah berakibat Biem Benyamin pada pemilu tahun 2004 dan pilkada tahun 2007 serta berpotensi dapat merugikan hak konstitusional Biem Benyamin untuk ikut serta dalam pemilihan calon Walikota di Provinsi DKI Jakarta karena sebagai perseorangan warga negara yang bermaksud untuk mengajukan diri sebagai calon Walikota
di wilayah Provinsi DKI Jakarta jadi
terhalang oleh ketentuan
86
Undang-undang tersebut di atas yang mengandung unsur untuk menghalangi Biem Benyamin ikut dalam pemilihan calon Walikota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 otonomi daerah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang bersifat tunggal di tingkat provinsi, sebenarnya sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan warga negara Indonesia termasuk Biem Benyamin untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan dan DPRD Provinsi. Bahkan peluang keterwakilan semakin tinggi dengan ditambah 125% dari jumlah yang sesuai peraturan tentang pemilu (berdasarkan jumlah penduduk), selain itu karena pembentuk Undang-undang telah menentukan pilihan kebijakan hukum (legal policy), maka sebagai konsekuensi yuridisnya dalam wilayah administrasi tersebut tidak tersedia mekanisme pemilihan untuk pimpinan pemerintahan setempat
atau Kepala
Daerah, tetapi hal ini tidak berarti menghalangi atau megurangi bahkan mengabaikan hak konstitusional Biem Benyamin karena Biem Benyamin tetap dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih dalam mekanisme demokrasi yang tersedia pada jabatan-jabatan publik yang tersedia pula. Sehingga anggapan Biem Benyamin bahwa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dianggap diskriminatif serta menghilangkan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah tidak berdasar, jadi dalil Biem Benyamin yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berstatus penduduk Provinsi DKI Jakarta hak dan kewenangannya dirugikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, pada pemilu 2004 dan pilkada 2007 hanya berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan Gubernur, yang secara demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) adalah pendapat yang tidak tepat karena pembentuk UU telah menentukan pilihan kebijakan yang menentukan daerah otonom hanya pada tingkat provinsi saja dan dalam wilayah aministrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang bersifat otonom, sehingga di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat pemilihan anggota DPRD pada wilayah administrasi. Pemilihan anggota DPRD
87
hanya padatingkat provinsi. Atau pemerintahan pada wilayah kabupaten ataupun kota seperti di wilayah lainnya. Selain itu menurut Biem Benyamin Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 juga dianggap tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B UUD 1945 yang meletakkan kekhususannya Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dengan meletakan otonomi hanya di tingkat provinsi, dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Karena di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang”. (Biem benyamin.asp) Namun pada kenyataanya di Provinsi DKI Jakarta, pada tingkatan kota tidak ada DPRD selaku perwujudan unsur legislatif. Pasal 18 ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 ayat (3), “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga menetapkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Di daerah lain, termasuk juga daerah istimewa, dilakukan pilkada untuk memilih kepala daerah. Sedangkan di provinsi DKI Jakarata mengapa Walikota dan Bupati tidak dipilih lewat pilkada,". Menurut Biem Benyamin ketentuan Pasal-Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B. Sehingga menurut Biem Benyamin hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kaedah hukum yang bersifat khusus (lex specialis) boleh berbeda dengan Undang-undang yang bersifat umum (lex generalis), karena menurut Biem Benyamin Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan aturan yang
88
bersifat umum yang mengatur desentralisasi dan pembagian daerah pada
umumnya
yang
membagi
Negara
otonom
Republik Indonesia atas daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten/kota, yang masingmasing mempunyai pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (www.google.co.id/risalah sidang perkara nomor 11 (8 Juni 2010)). Hal itu karena Biem Benyamin pengujian Undang-undang hanya melihatnya dari satu perspektif, sementara UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis haruslah dimaknai atau dipahami sebagai satu kesatuan ide besar, satu kesatuan norma dasar yang selalu berkaitan antara pembukaan, Pasal demi Pasal, bahkan ayat demi ayat, demikian juga norma yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00). Pasal 227 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun materi muatan Pasal dalam Undang-Undang 29 Tahun 2007 yang pada intinya meletakan otonomi daerah Provinsi DKI Jakarta hanya di tingkat
provinsi merupakan
konsekuensi dari kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota, sudah berdasarkan pada Pasal 18B ayat (1) ,dan (2) UUD 1945 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pasal 18 ayat (1),(2),(3) dan (4) serta Pasal 18B ayat (1),dan(2) yang terdapat dalam Bab VI
Pemerintahan daerah tidak dapat ditafsirkan secara
terpisah-pisah karena Bab VI karena Pemerintahan daerah secara keseluruhan merupakan satu norma dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 merupakan penjabaran dan kehendak Pasal-Pasal tersebut, sehingga norma konstitusi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerinatahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1),(2),(3),dan(4) bukan norma yang berdiri sendiri melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan Pasal lain yang juga mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena disamping pengaturan itu juga terdapat Pasal 18A dan Pasal 18B. Asas yang
89
menghendaki terdapatnya hierarki daerah otonom sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1),(2),(3),dan(4) tidak bisa diartikan bahwa keberadaan daerah tersebut adalah mutlak, tetapi bersifat fakultatif karena Pasal 18B ayat (1) menyatakan
bahwa
negara
mengakui
dan
menghormati
satuan-satuan
pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang (www.google.co.id/risalah sidang perkara nomor 11 (8 Juni 2010)). Apabila Biem Benyamin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tersebut tidak sesuai dengan prinsip kaidah hukum lex specialis boleh berbeda dengan Undang-undang yang lex generalis, akan tetapi tidak sesuai dengan UUD 1945, adalah juga tidak dapat diterima karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007menggantungkan norma pada Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantungkan norma konstitusi pada Pasal 18B ayat (1),dan (2) UUD 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 adalah Lex specialis dari UU Nomor 32 Tahun 2004 (www.google.co.id/risalah sidang perkara nomor 11 (8 Juni 2010)). Akibat dari persepsi yang hanya didasarkan pada satu persfektif, maka Biem Benyamin juga melihat pemerintahan daerah provinsi yang lain secara mutlak yakni ditandai dengan adanya otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota. Padahal semua provinsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang berbedabeda yang akan menentukan pilihan hukum dan pilihan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selain itu karena faktor sosiologis masyarakat yang secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas. Faktor ini sebenarnya terkait dengan faktor geografis, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnik merupakan proses yang sangat panjang yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis secara langsung, oleh sebab itu dalam melihat Pemerintahan DKI Jakarta tidak bisa melihat dari perspektif sempit saja, tetapi juga harus melihat pada akar sejarah, sosiologis, politis, dan yuridis yang saling berpautan dan tidak dapat
90
dipisahkan satu sama lain (Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00). Secara garis besar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sudah terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang belum dapat terlaksana dengan optimal karena berbagai macam hal. Seperti telah dijelaskan di atas yang menjadi salah satu perubahan setelah di sahkannya Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 adalah adanya istilah Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di tingkat kelurahan, dan ditetapkannya kembali istilah yang sama dengan Undang-undang sebelumnya yaitu istilah Dewan Kota di tingkat Kotamadya dan Dewan Kabupaten di tingkat kabupaten. Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai 265 Kelurahan yang tentu membutuhkan lembaga penampung aspirasi masyarakat, sehingga ada komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan adanya LMK. Lembaga Musyawarah Kelurahan merupakan lembaga di tingkat Kelurahan bertugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 disebut dengan Dewan Kelurahan. Namun pada saat ini masih tetap menggunakan Dewan Kelurahan hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang LMK belum ada, sehingga dalam pelaksanaannya masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan. Peraturan Daerah yang ada masih menggunakan Dewan Kota sehingga LMK belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan belum terealisasi maksimal karena terbentur oleh Peraturan Daerah yang belum sesuai tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 seharusnya produk hukum yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dirombak (Wawancara dengan Bapak Puspla Dirdjaja, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 November 2009, pukul 13.00). Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 8.520.222 dengan beragam suku dan budaya selalu menimbulkan berbagai permasalahan seperti: urbanisasi, keamanan, transportasi, pengelolaan kawasan khusus, dan
91
masalah sosial kemasyarakatan, pengangguran, penataan wilayah, pemukiman, daerah kumuh, banjir dan sampah, serta dihuninya daerah resapan yang mengundang kekhawatiran akan banjir. keberadaannya sebagai terbatas,
jumlah
Hal tersebut berkaitan dengan
pusat pemerintahan negara, faktor luas wilayah dan
populasi
penduduk
yang
yang tinggi
(http://www.kependudukancapil.go.id (30 Juni 2010)). Dalam menangani pemasalahan tersebut pemerintahan Provinsi DKI Jakarta perlu bekerjasama dengan daerah sekitarnya. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta harus menghadapi realitas sosial. Dalam kenyataannya Provinsi DKI Jakarta tidak hanya dihuni oleh orang-orang Jakarta, namun juga merupakan pusat tujuan penduduk sekitar mencari nafkah, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerja sama dengan Pemerintah wilayah sekitarnya, seperti program tempat pembuangan sampah, mngendalikan tingkat urbanisasi dan sebagainya (Wawancara Dengan Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00). Pesatnya pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, menyebabkan terjadinya perluapan perkembangan kota ke wilayah di sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, cianjur, sehingga terjadilah berbagai alih fungsi peruntukan di kota-kota sekitar Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pemahaman dan kerjasama untuk mengelola kerjasama antar daerah. Mengingat kondisi ini, maka diperlukan pengelolaan yang integratif antar wilayah tersebut. Sehingga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Nasional,
Kawasan
JABODETABEKPUNJUR. Kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. yang selanjutnya penataan ruangnya secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Perpres Nomor 54 Tahun 2008). Dalam upaya meningkatkan keserasian dan
92
keterpaduan pembangunan serta pemecahan masalah bersama di wilayah JABODETABEKPUNJUR, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat untuk mengembangkan kerjasama dan membentuk suatu wadah kerjasama (Wawancara Dengan Bapak R.A Zulkarnain, Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00). Kerjasama antar daerah menjadi salah satu pendekatan utama dalam penataan ruang wilayah dan atau kawasan serta pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi, dan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, serta berperan dalam mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan ruang Provinsi DKI Jakarta harus memikirkan tata ruang daerah sekitarnya,
karena
berkaitan
dengan
kepentingan
tata
ruang
nasional.
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mempunyai hubungan dengan wilayah sekitarnya yaitu JABODETABEKPUNJUR, maka harus ada ksepakatan kerjasama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi Dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi Dan Kabupaten Cianjur, oleh sebab itu dibuat lembaga lintas sektoral seperti Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEKPUNJUR. Wilayah JABODETABEKPUNJUR yang terdiri dari 11 wilayah administrasi otonom, yang tediri dari 3 provinsi serta 8 kabupaten/kota ini merupakan kawasan perkotaan yang mempunyai dinamika dan muatan persoalan serta kegiatan tertinggi di Indonesia. Wilayah JABODETABEKPUNJUR merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan
93
keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia (Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00). Perkembangan dan perubahan yang terjadi di salah satu wilayah jelas berpengaruh dan dipengaruhi oleh wilayah lain, sebagai satu kesatuan ekosistem. Mengingat kondisi ini, maka diperlukan pengelolaan yang integratif antar wilayah tersebut. Sehingga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Nasional
kawasan
JABODETABEKPUNJUR ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. yang selanjutnya penataan ruangnya secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR (Perpres Nomor 54 Tahun 2008). Dalam upaya meningkatkan keserasian dan keterpaduan pembangunan serta pemecahan
masalah
bersama
di
wilayah
JABODETABEKPUNJUR,
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat untuk mengembangkan kerjasama dan membentuk suatu wadah kerjasama. Dalam kedudukan Jakarta sebagai Ibukota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperoleh alokasi pendanaan dari APBN. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan sebagai Ibukota Negara ini ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menyebutkan adanya alokasi anggaran APBN yaitu untuk kebudayaan betawi, dan kebudayaan Indonesia yang lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencerminkan kesatuan dan keanekaragaman Indonesia, oleh sebab itu mempunyai tugas dan kewenangan untuk memelihara kebudayaan tersebut. Begitu juga APBN mengenai tata ruang dan permasalahan kemiskinan, lalu mengenai pariwisata, perindustrian, serta perdagangan yang sampai sekarang yang belum bisa direalisasikan.Hal ini
94
disebabkan karena lambannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program untuk mendapatkan alokasi anggaran itu. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 30 juga dijelaskan mengenai Kawasan khusus yaitu kawasan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dikelola bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau didelegasikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaanya belum ada peraturan pelaksanaan mengenai hal tersebut. Meskipun sudah ada anggarannya, namun tetap tidak bisa dijalankan karena belum ada peraturan pelaksana yang mengaturnya. Padahal kawasan khusus tersebut sangat diperlukan baik bagi Provinsi DKI Jakarta sendiri maupun bagi provinsi lain di Indonesia (Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 mei 2010, pukul 11.00).
BAB IV PENUTUP A. Simpulan
1.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 kaitannya sebagai dasar otonomi khusus secara umum telah terlaksana dengan baik. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI mempunyai tugas serta kewenangan yang khusus, yang membedakan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 memberikan beberapa kewenangan dan kewajiban khusus kepada DKI dalam pelaksanaan pemerintahannya yaitu: a.
Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, tidak hanya menanggung kepentingan daerah tapi juga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan antara peran lokal, nasional, dan internasional.
b.
Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala
Daerah Provinsi
DKI Jakarta
yang diberikan
kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, yang di bantu oleh 4 orang Deputi Gubernur. Salah satu kekhususan Gubernur Provinsi DKI Jakarta memiliki hak protokoler. c.
Adanya Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat Kota/Kabupaten untuk peran serta masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
dan
peningkatan layanan masyarakat”. d.
Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI memiliki rencana tata ruang wilayah nasional. Pemerintah DKI Jakarta juga mempunyai tugas serta kewenangan terhadap tata ruang daerah sekitarnya, karena tata ruang Provinsi DKI Jakarta harus sinergi dengan dengan tata ruang daerah sekitarnya. Untuk
95
96
membangun kerjasama tersebut diperlukan
pembentukan
badan kerjasam antar daerah sekitar tersebut yaitu BKSP. e.
Pemerintah
Provinsi
DKI Jakarta
memperoleh
alokasi
pendanaan dari APBN APBN yang salah satunya digunakan untuk pelestarian budaya lokal (Betawi) serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain,selain itu juga untuk tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, industri dan perdagangan, dan pariwisata, dan dana tersebut juga dibutuhkan dalam rangka perkembangan Provinsi DKI Jakarta. 2.
Hambatan-hambatan
yang timbul dalam pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 29 tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di DKI Jakarta, yaitu: a.
Adanya anggapan di masyarakat bahwa Undang-undang ini merugikan warga Provinsi DKI Jakarta serta berpotensi dapat merugikan hak konstitusional
b.
Peraturan Daerah yang ada masih menggunakan Dewan Kota sehingga LMK belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan belum terealisasi maksimal karena terbentur oleh Peraturan Daerah yang masih mengacu pada Undang-undang sebelumnya.
c.
Belum optimalnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah wilayah sekitarnya, seperti program tempat pembuangan sampah, mngendalikan tingkat urbanisasi dan sebagainya.
d.
APBN untuk pelestarian budaya lokal (Betawi) serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain serta tata ruang dan permasalahan kemiskinan, lalu mengenai pariwisata, perindustrian, perdagangan yang sampai sekarang yang belum bisa direalisasikan.
97
B.
1.
Saran-saran
Bagi Pemerintah DKI Jakarta sebaiknya Sejumlah aturan baru yang berhubungan dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara ini harus menjadi dasar penyusunan kebijakan ke depan dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah
Provinsi
dan
DPRD.
Seluruh
peraturan
pelaksanaan atas Undang-undang ini ditetapkan paling lambat telah disusun 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini. Untuk itu sejumlah PP, Perda dan Keputusan Bersama yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 ini harus segera dipersiapkan dan diselesaikan oleh seluruh pihak terkait Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.
Banyaknya penduduk, dan permasalahan yang kompleks yang harus ditangani secara terpadu. Untuk penanganan masalah tersebut di atas diperlukan suatu lembaga yang mampu menjembatani antara kepentingan masyarakat dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan program-program pemerintah, oleh sebab itu harus di optimalkan kinerja Dewan Kota dan atau Dewan Kabupaten serta Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagai wadah komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.
3.
Perlu adanya partisipasi aktif dari pemerintah di wilayah sekitar DKI Jakarta dalam menunjang kelancaran program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat Jakarta merupakan sentral perekonomian nasional.
xcviii
xcix
DAFTAR PUSTAKA
Andy Ramses.2007. "Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Pilihan Bentuk Otonomi Asimetrik".Jurnal Konstitusi.volume 8.Nomor 3. Bagir Manan.1994.Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta.Sinar Harapan. B. Hestu Cipto Handoyo.2003.Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia <Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia>.Yogyakarta.Universitas Atmajaya Yogyakarta. BN. Marbun.2005.DPRD dan Otonomi Daerah.Jakarta.PT. Pustaka sinar harapan. Burhan Asofa.2004.Metode Penelitian Hukum.Jakarta.Sinar Grafika. C. S. T Kansil dan Christine . S . T Kansil.2002.Pemerintahan Daerah Indonesia. Jakarta.Sinar Grafika. Fauzi Bowo.SejarahJakarta.http://www.fauzibowo.com/artikel.php?id=80&option =view. <30 Juni 2010/19.00> Hanif Nurcholis.2007.Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta.PT. Grasindo. H.A.W. Widjaja.2004.Otonomi Daerah Daerah Otonom.Jakarta.Raja Grafindo Persada. H.B Sutopo.2002.Pengantar Penelitian Kualitatif
.Surakarta.Pusat Penelitian Surakarta. Hendri Fisnaeni.Sejarah Pemerintahan DKI Jakarta.http://hendrifisnaeni. blogspot.com/2008/08/melintasi-sejarah-pilkada-di-indonesia.html.<18 Febuari 2010/20.00> Iswantoro.2007”Perspektif Kritis Relasi Legislatif Dan Eksekutif Didaerah Menurut
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004”.Jurnal
Mimbar
Hukum,Volume 19 Nomor 2 Juni 2007. Lexy . J. Maleong.2002.Metedologi Penenlitian Kualitatif.Bandung.PT.Remaja Rodakarya. Miriam Budiarjo.2007.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama.
xcix
c
______________.2001.Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.Jakarta.PT. Rineka Cipta. Moh. Mahfud MD.1999.Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi.Yogyakarta.Gama Media Ni’ matul Huda.2005. Otonomi daerah. Yogyakarta.PT. Pustaka Pelajar. _____________.2009.Hukum
Pemerintahan
Daerah.Bandung.Nusa
Media. No Name.desentralisasi assimetris.http://www.desentralisasi.org.html <18 Mei 2009/19.00> _________.daerah
otonom.http://www.wikipedia.org/wiki/daerah_otonom.<18
Mei 2009/20.00> _________.sejarah
dki
jakarta.www.pemerintahdkijakarta.co.id.<01
Maret 2010/19.00> _________.risalah sidang perkara.www.google.co.id/risalah sidang perkara nomor 11/puu-vi/2008 .<8Juni 2010/19.00> _________.Daerah Khusus Ibukota Jakarta.www.wikipedia.com /Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta.html<18 Mei 2009/19.00> _________.Sejarah Pemerintahan DKI Jakarta.www.jakarta.go.id.<01 Maret 2010/20.00> _________.kota jakarta.http://www.jakarta.go.id/jakartaku/kota_jakarta01.htm. <18 Febuari 2010/18.00> _________.sejarahpemerintahan.http://www.jakarta.go.id/jakartaku/sejarah_pem erintahan.htm.<18 Febuari 2010/18.00> _________.SejarahNusantara.http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_%2 81942-1945%29.<18 Febuari 2010/18.15> _________.SejarahIndonesia.http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah_Indonesia_%28 1945-1949%29.<18 Febuari 2010/18.30> _________.Sejarah Jakarta.http://www.jakarta.go.id/v70/index.php sejarah-jakarta.<18 Febuari 2010/19.00> Peraturan Daerah
/t/376-
Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota dan Dewan
Kabupaten. c
ci
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan. Peter Mahmud Marzuki.2008.Penelitian Hukum.Jakarta.Kencana Prenada Media Group. Soejono dan Abdurahman.2003.Metode Penelitian Hukum.Jakarta.Rineka Cipta. Soerjono Soekanto.1986.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta.UI-Pers _______________.2001.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta.UI-Pers _______________.2006.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta.UI-Pers Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 jo Undang–undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Undang Undang Nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ci
cii
cii
