DIREKTORAT JENDEPAL INDUSTRI LOGAM MEI!N TEKSTIL DAN ANEW

II

DEPARTEMEN PERINDUSTRIPIN

DIREKTORAT JENDEPAL INDUSTRI LOGAM MEI!N TEKSTIL DAN ANEW Jalan Jenderal Gstot Subroto Kav. 52 - 53 Lantai 9 JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG Telp. : 5255509.5252482 Fax. : 5252978 http:Nilmea.dprin.go.id

I

PERATURAN

2 1 IILMTAI FERI 9 I2009

TENTANG PETUNJUK TEKNlS PELAKSAKAAN DAN PENGP.WASAN PE~w~BERLAKUAN STANDAR NASiONAL INDONESIA (SNI) PRODUK SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKYUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pemberlai
Llenimbang

SNI produk Sepatu Pengaman Secara Wajib, sesuai dengan ktrtentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/MIND/PER/.3/2G~5ientang Pemberlakuan Standar Nasional lndonesic (SNI) produk Sepatu Pengaaan

Secara Wajib, perlu diatur Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan SNI produk Sepatu Pengaman Secara Wajib; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikelusrkan Peraturan Direktur Jenderal lndustri lndustri Logam Mesii-I Tekstil dan Aneka; Mengingat

:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 1 M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat

Eselon I di

Lingkungan Departemen Perindustrian; 2. Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

OlIM-INDlPERl312005

tentang Grganisasi dan Tata Kerja rlepartemen Perindustrian; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37lM-1ND1PER1312009

lndustrialisasi Menuju Kehidupan Yditg Lebih Baik

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website http://bpkimi.kemenperin.go.id/pusat/ "

DIXEKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIK TEKSTIL DAN P.NEKA NOMOR :

I

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib. MEMUTUSKAN:

etapkan

: Memberlakukan Petunjuk Teknis Peiaksanaan dan Pengawasan SNI produk Sepatu Pengaman Secara Wajib sebageimana dimaksud pads Lampiran Peraturar, Direktur Jenderal ini, yang selanjutnya disebut JUKNIS produk Sepatu Pengaman sebagai pedomsn dalam pemberlakuan SNI produk Sepatu Pengsmaa Secara Iflajib,

UA

: Peratgran Direktur Jenderal ini mulai berlaku

pada tanggal teiapkan,

Ditetapkan di J a k ~ r t s pada tanggal,

9 September 2009

UR JENDERAL SIN TEKSTIL DAN

Jsan Peraturan Direktur Jenderai ini disamoaiitan kepa l e n t 4 Perindustrian; ienteri Perdagangan; lenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; irektur Jenderai Bea & Cukai, Departemen Keuangan; irektur Jenderai Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; !irektur Jenderai Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan: ara Pejabat Eselon I di lingkungan Departernen Perindustrian; spala Badan Standardisasi Nasional; spala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di ProvinsilKabupatenlKota; ?pala Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian; ?pala Balai Besar dan Balai lndustri di lingkungan Departemen Perindustrian; 3kretaris Direktorat Jenderal lndustri Logam Mesin Tekstil dan Aneka; etua Lembaga Sertifikasi Produk lingkup sepatu pengaman irektur Industri Aneka,-


ATU

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESlN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR

: 21/ILMTN/PER19/2009

TANGGAL :

9 September 2009

PETUNJUK TEKNlS PEMBERLAKUAN STANDAR N A S I 0 N . U INDONESIA (SNi) PRODUK SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

1. BABl 2. BAB ll 3. BAB ill 4. BAB lV 5. BAB V 6. BAB Vl 7. BAB Vll

KETENTUAN UMUFS LINGKUP PEMBERIAKUAN SNI SEPP.TU PENGAMAN SECARA'NAJIB TATA CARA MEMPEROLEY SPPT SNI FEMBINAAN DAN PENGP!fv'ASAN TATA CAR4 MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN SEPATU PENGAMAN TATA CARA PENCANTUMAK TANPA SNI PENUTUP

DIREICTUR JENDERAL TEKSTIL DA

/RI

ANEKA


PELAKSANAANDANPENGAWASAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK SEPATU PtNGAMAN SECARA WAJlB

BAS l

1.1.

PJcnieri adalah Menteri Perindustrian.

1.2.

Sepatu Pengaman

adalah merupakan sepatu kerja jlang dibi~tuhkan

untuk melindungi kaki pzra pelierja dzri bahaya yang tnerkaitan dengan lingkungan kerja. 1.3.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajer~ienmutu menurut SKI 19-9001-2001 stau ISO 9001: 2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.

1.4.

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah Iembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nssional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanca SNI.

-

1.5.

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara lain yang telah inelakukan Perjanjian Saling Pengakuan a t w Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi SMM.

1.6.

Laborat~iiumPegujian adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh

KAN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh sepatu pengaman sesuai dengan spesifikasi dan metode uji SNI.

1.7.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI

produk Sepatu

Pengaman dari Kulit dengan Sc! Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak In,aksi

(SNI 12-7079-2005) atau revisinya, Sepatu

Pengainan dari Kulit dengan Sistem Goodyear welt (SNI 12-7037-2004)


KETENTUAN UMUM

atau revisinya dan Sepatu Pengarn3a dari Ku!it dengan Sol Karet Cetak Vulkanisasi (SNI 12-0111-1987 ) atau revisinya adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan oleh LSPro kepada pelaku usaha/p:odusen yang mampu mecghasilkafi Sepatu Pensaman yang sesuai persyaratan SNI. 1.8.

Seitifikat Hasil Uji (SY U) adalah sertifikatllaporan hasil pengujia~atas sesuai ketentucn SKI

atau

standar tertentu yang diterbitkan oleh Laboratoriurn Uji. 1.9.

Surat Penaaftaran produk Sepatu Pengaman

adaiah surat yang

diterbitkan oleh rjirektur Jenderal lndustri Logam Mesin Tekstil dan PIneka sebagai bukti bahwa jenis prodl~kSepatu Pengaman yang akan diproduksi atau diimpor telah didafiarkan dar, sesuai dengan peaerapan tanda SNI. 1.10. Perjanjian Saiing Pengakuan, atau Mctual Recognition Agreement (MKA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh M N Indonesia dengan

badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam ha1 hasil-hasil penilaian kesesuaian. BAB I1

ilNGKUP PEMBERLAKUAN SNI

2.1. Pemberlakuan secara wajib peraturan tekcIs produk Sepatu Pengamsn secara wajib meliputi : 1. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan sol Poliuretan dan Termoplastik

Poliuretan Sistem Cetak lnjeksi No. SNI 12-7079-2005, atau revisinya HS : 6403.40.00.00 2. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear welt No. SNI 12-7073-2004, atau revisinya HS : 6403.46.00.00 3. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Cetak Vulkanisasi No.

SNI 12-0111-1987,atau revisinya HS : 6403.40.00.00

2.2.

Sejak

diberlakukan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

tentang

pemberlakuan produk Sepat~!Pengamar! secara wajib , rnaka Sepatv Pengaman yang

tidak sesuai SNI 12- 7079-2005 atau

revisinya,


contoh uji produk Sepatu Pengaman

ztau revisinya cian Sepatit Pengzman dari Kulit dengan Sol Karet Cetak Vulkanisasi (SNI 12-0111-1987 ) atau revisinya adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNl yang diberikan oleh LSFro kepada pelaku usaha/produseii yang mampu menghbsiikan Sepatu Pengaman yang sesuai persyaratan SNI. 1.8.

Sertifikat Hzsil Uji (SHU) adalah sertifikatllapo:an

sesuai ketentuan SNI

atau

standar tertentu yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji. 1.9.

Surat Pendaftaran produk Sepatu Pengaman

adalah surat yang

diterbitkan oleh Direktur Jenderal industri Logam Mesin lekstil dan Aneka sebagai bukti bahwa jenis produk Sepatu Pengaman yang akan diproduksi atau diimpor telah didaftarkan dan sesuai dengan penerapan tanda SNI. 1.10. Per~anjian Sating Pengakuan, ata!

Mu:ual Recognition Agreement

(MRA) adalah kesepakatan yar;g dikkukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk sating mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam ha1 hasil-hasil penilaian kesesuaian. BAB I1 LINGKUP P-EMBERLAKUAN SNI

2.1. Pemberlakuan secara wajib peraturan teknis produk Sepatu Pengamar! secara wajib meliputi : 1. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan sol Poliuretan dan Termoplastik Pcliuretan Sistem Cetak lnjeksi No. SNI 12-7079-2005, atau revisinya i-iS : 6403.40.00.00 2. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear welt No. SNI 12-7073-2004, atau revisinya HS : 6403.40.00.00 3. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Cetak Vulkanisasi No. SNI 72-03 11-1987,atau revisinya HS : 6403.40.00.00 2.2.

Sejak

diberlakukan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

tentanq

pember!akuan prcduk Sepatu Pengarnan secars wpjib , maka Sepatu Pengaman yang

tidak sesuai SNI 12- 7079-2005 atau

revisinya,


contoh uji p r o d u ~Sepatu Pengaman

i?asil pengujian atas

SNI 12-7073-2004 atau r~visinya,3NI 12-01 1:-1987 atau revisinya dilarang diproduksi dan diperdagangkan di dalam negeri. BAB Ill

TATA CARA MEMPEROLEH SPFT SNl 3.1.

Perusahaan industri Sepatu Penyaman dapat mempsroleh SPPT SNI

a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LSFro yang meliputi : I). Permohonan SPPT SKI; 2). lzin Usaha lndustri (IUI) densan lingkup yang sesuai dengan produk yang

dimohonkan SPPT SNI-nya;

3). Sertifikat atau Tanda Caftar Merek yang diterbitkan cleh Direktorat jenderal Hak Kekayaan lntelektual (HKI) Departsmen Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek.dengan ketentuan : a) Dalam satu merek yang sama tidak untuk digunakan lebih dari l(satu) SPPT-SNI dan; b) Untuk produk Sepatu Pengaman yang berasal dari impor SPPT-SNI harus mencantumkan nama produsen dan nama importir

c.) Produsen Sepat~l Pengaman wajib melam~irkan surat pernyataan tidak pkan menggunakan beberapa SPPT SNi untuk satu jenis produk sepatu pengaman pada merk yang sama. b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan melakukan : I ) . Audit

pada

ketentuanlklausula

yang

berkaitan

dengan

pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu untuk perusahaan yang telah memiliki sertiiikat Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001:200111SO 9001:2000 ldan revisinya, atau SMM lain dari LSSM yang terakreditasi oieh KAN, 2). Audit pada seiu~uhketeiituari 1 klausuia untm perusa5aan yang sudah menerapkan SMM namun belum memiliki sertifikat SMM.


Sepatu Pengaman yang diberlakukan wajib apabil- telah:

c. Memperoleh Sertifikat t-!asi\ Cjji (S!-lU) dzri

Laboratorium llji

dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Sertifikat

Hasil Uji (SHU) disertai dengan Berita Acara

Pengambilan Contoh (BAPC) dan Ldbel Contoh Uji (LCU) dengan contoh uji yang diambil dari akhir proses produksi sebelum dikemas. Contoh (PPC) yang ditugaskan oleh LSPro bersama-sama dengan penugasan Tim Asesor urltuk Audit SMM, dan pengambiian contoh berlaku u n t u ~setiap inerek pada akhir proses produksi sebelum dikemas . 3). Fada setiap pengujian, contoh uji diambil dari merek produk

Sepatu Pengzman dengan tata cara pengambiian contoh sesuai ~nasing-masingSNI. Contoh uji diambil secara acak (random) untuk setiap merek

pada ckhir p r x e s produksi sebelum

6 pasang

dikemas minimal

sepatu pengaman

dari yang

terbanyak populasi produksinya dengan perincian 3 pasang untuk

pengujian

dan

3

pasang

untuk

arsipldisimpan

diperusahaan. Untuk uji bagian atas sepatu dan bagian bawah sepatu, ccntoh sedapat mungkin diambil dari contoh sepatu. Apabila tidak memungkinkat? contoh dapat diambil dari bahan yang diproszs sesuai dengan pembuatan barang jadinya. 4) Ccntoh uji dimasukan ke dalam suat;

tempat (wadah) yang

tersegel ,tidak merusak isinya dan diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, prodi!sen, dan petugas pengambil contoh. Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro, LSSM, Laboratorium Uji atau Lembaga lnspeksi di luar negeri dapat diterima sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral dan multilateral di bidang regulasi teknis antara Repubiik Indonesia dengan negara lain.

3.3.

Perusahaan

industri

Sepaiu

Pengaman

yang

mengajukan

permohonan SPPT SNi dan memiliki lebih tiari 1 jsatu) uriit produksi yang berada pada lokasi yang berbeda, wajib :


2). Pengambiian contch uji dilakuksn oleh Petugas Pengan~bil

a. Menyatakan semua lokasi pabrik yang dizjukan untuk me~dapatkan SPPT SNI; b. Menerzipkan SMM di semua lokasi pabrik; dan c. Menerima penetapan LSPro tentang lokasi unit produksi yang skan

diaudit.

3.4.

Total waktu y m g diperlukan untuk pemrosesar? dan perierbitan SPPT tidzk termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian.

3.5.

Biaya penerbitan SPPT SNI merupakan tanggung jawab perusahaan yang bsrsangkuten.

3.6.

Audit kebenaran dan kecukupari dokumen SMM dilakukan oleh tim ssesor untuk rxengevaluasi dokumen SMh4 perusahaan pemohon guna mengetahui memenuhi persyaratan atau tidak, dan jika tidak memenuhi persyaratan, maka perusahaan pemohon harus rnelakukan tindakan koreksi dan perbaikan.

3.7.

LSPro membuat laporan hasil audit SMM dan me~gecekSHU dan bila ditemukan perusahaan

ketidaksesuaian,

maka

segera

diinformasikan

pemohon untuk melakukan tindakan

ke

koreksi dan

perbaikan. Laporan audit SMM dan SHU serta aokun?en pendukung dikaji oleh tim eva!uasi LSPro untuk menentukan keputusan sertifikasi, terdiri dari : a. Pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila memenuhi persyaratan sertifikasi; b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, nanun perusahaan pemohon dapat Melakukan tindakan perbaikan; atau c. Penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT S N I ~bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.

3.9. LSPro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang SPPT SNI yang telah diterbitkan dan melaporkan kepada Kepala Badan Pene!itian d m Pengembangan lndustri dan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Jan Aneka Departemen Perindustrian.


SNi apabila dokumen sudah lengkap dan benar sdalah 4 1 hari kerja,

3.13. Pengawasan berkala terhadap SMM dan mutil produk peru~ahaar; pemegang SPPT SNI dilakukan oleh LSPro sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun. 3.1 1. Apabila SNI Sepatu Pengaman mengalami revisi maka penerapan SNI dalam rzngka SPPT SNI mengacu kepada SNI yang terbaru selambatselsmbatnya 1 (satu) t a h ~ natsu pzda kunjunga!~pengawasan sctelah

BAB IV PEMEINAAN DAN PENGAWASAN

4.1.

Pembiaaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan SNI produlc Sepatu Pengaman

secara wajib dilaksanakan oleh

Jenderal lndustri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

Direktorat Departemer:

Perindustrian. 4.2.

Pembinaan dan pengawasan mutu barang dan atau Jasa di pabrik dalam rangka pemberlakuan SNI produk Sepatu Pengaman secara wajib dilakukan Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP) untuk melakukan pemeriksanan perusahaan dan uji petik.

4..

Pembinaan dilaksanakan ~jiltuk meningkatkan kemampuan industri dalam menerapkan SNI wajib melalui sosialisasi atas pemberlakuan SNI wajib dan atau terdapat perubahant~ya.serta Pembinaan teknis dan konsultasi dalam petxrapan SNI.

4.4.

Direktur Jenderal

lndustri

Logam

Mesin Tekstil

dan

Aneka

Departemen Perindustrian dapst bekerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung

PPSP dalam melaksanakan pengawasar! SNI

wajib di pabrik.

4.5. Mekanisme dan prosedur pengawasan SNI wajib di pabrik diatur oleh Direktur Jenderal lndustri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.


penetapan SNI terbaru.

BAE V TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN

5.1.

Perusahaan yang a k ~ i memprcduksi l Sepatu Pengzman yang SNInya diberlakukan secara wajib, wajib mendaftarkan produk Sepstu Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian, dengan cara:

a. Mengzjukan permohonan Surat Pendaftaran prccluk Sepatu Pengarnan ; b. Menyampai~anrencana produksi setiap tahun. Perusahaan yang akan mengimpor produk Sepatu Pengaman yang SNi-pya diberiakukan secara wajil;, wajib mendaftarkan produk Sepatu Pengaman

yang akan diimpor kepada Direktur Jenderal lndustri

Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Psrindustrian, dengan cars : a.

Mengajukan permononan Surat Pendaftaran produk Sepatu Pengaman sebagair~ianadimaksud lampiran II petunjuk teknis ini;

b. Menginformasikan Data Perusahaan dengan mengisi fcrmulir sebagai dimaksud lampiran I petunju~teknis ini, Merek dan SNI yang di acu produk Sepatu Pengaman; c. Melampirkan foto kopi SPPT SNI yang telah dilegalisasi oleh LSPro penerbit; dan d. Menyampaikan rencar?aimpor. 5.3.

Selambat-lambatnva 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan pendaftaran produk Sepatu Pengaman

yang telah memenuhi

persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jender-a1 lndustri Logam Mesin Tekstil dan Aneka menerbitkan Surat Pendaftaran produk Sepatu Pengaman .

5.4.

Bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan selambat-larnbatnya 2 (dua) hari ksrja sejak ditei-ima permobcnen, Direktur lndustri Aneka atas nama Direktur Jenderal lndustri Logam


Pengaman yang akan diproduksi kepada Direktur Jenderal lndustri

Mesin Tekstil dan Aneka mengeluarkan surat permintaan kelengkapan persyaratan. 5.5.

Permohonan diriyatakan bata! jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima surat permintaan keiengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Butir 5.4. di

atas tidak dipenuhi oleh

perusahaan p e m ~ h o n . Perusahaa~dan importir produk Sepatl; Pengaman diwajibkan untuk menyampaikan laporan real~sasi produksi atau impor dari produk Sepatu Pengaman yanG didaftarkan kepada Direktur Jenderal lndustri Logam Masin Tekstil dan Aneka minirnal setiap 6 bulan. BAB V!

TATA CARA PENCANTUMANTANDASNI 6.1.

Setiap produk Sepatu Pengaman harus di emboss/cetak tanda SNI mudah terlihat, mudah dibaca dan tidak mudah hilang pada produk Sepatu Pengaman sebagai berikut : a). Perusahaan industri Sepatu Pengaman yang telah memperqleh SPPT SNI dan Surat Pendaftaran produk Sepatu Pengaman wajib mencantumkan tanda SNI pada setiap produk dengan cara di emboss I cetak. b). Tanda SNI yang dimaksud adalah logo SNI dengan ukuran sebagaimana dituiiskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahur~2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 402G).

6.2.

Ukuran dan desain embos tanda SNI sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturar, Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

6.3.

LSPro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda SNI untuk masing-masing SPPT SNI sesuai dengan Surat Pendaftaran prod~rkSepatu Pengaman yang dikeluarkan oleh Direktur Jefida-al lndustri Logam Mesin Tekstil aan Anekl Departemen Perinduslrizn.


5.6.

BAE VII PENUTUP

PGunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Pemberlakuan SNI prqduk Sepatu Pengaman Secara Wajib ini meru?aksn sa!sh satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang heriaku untuk Hal -hz! yang belum diatclr dalam petunjuk ini akan diat~lrlebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Ditetapkan di Jakarta.

pads tangga!,

9 September 2009

DlREKTUR JENDERAL ESlN TEKSTIL DAN ANEKA


dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tbnggung jawab

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN SECARA WAJlB KOP PERUSAHAAN

DATA PERUSAHAAN PEMOHGN

1.

1

Nama Permohonan

2. Nama dan Alamat Psrusahaan

i

3. Nomor Pokok Wajib Pajzk : Nomor & Tanggal ljin Usaha lndclstri / SlUP 5. API /A?!-t-

4.

6. Tanda Daftar Perusahaan

II.

:

SPESlFlKASl TEKNIS

1. Merek 2. SNI yang di acu 3. Negara asal impor ') coret yang tidak perlu

Cap Perusahaan Nama dan Tanda Tangan Pemohon

Cat : lsi dari format ini harus menggunakan k o peiuschaa?. ~


DATAPERUSAHAAN

Lampiran II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN SECARA WAJlB KOQ DEPPERlN

Nomor : Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PEW3/2009 dan surat permohonan Saudara untuk dan aias nama PT...........Nomor ..... tanggal ......... perihal Permohonan Surat Pendaftaran produk Sepatu Pengaman, dengan ini me~yatakanbahwa NAMA PERUSAHAAN : .............................................................................................

telah

melakukan

produksilimpor*),

MEREK

Pendaftaran

produk Sepatu Pengaman untuk

keperluar:

dengan menggunakan:

.........................................................................................................

SNI yar;g di acu : ........................................................................................................ HS

.........................................................................................................

JUMLAH

.........................................................................................................

NO

Catatan ; *) Coret yang tidak perlu PENERAPAN TANDA SNI Embos / Cetak

Buah / Pasang Jakarta,


SURAT PENDAFTARAN

DIREKTORAT JENDEPAL INDUSTRI LOGAM MEI!N TEKSTIL DAN ANEW

Recommend Documents