DEMOKRASI DALAM PANDANGAN KRISTEN Yushak Soesilo1
Abstraksi Demokrasi merupakan sistem kekuasaan yang semakin popular di era modern ini. Demokrasi adalah sistem kedaulatan rakyat, di mana rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi untuk mengatur dan menentukan jalannya kehidupan bernegara. Dalam sejarah politik Indonesia, demokrasi sudah diterapkan sejak kemerdekaan, dan pada kenyataannya adalah merupakan sistem yang didukung oleh umat Kristen. Umat Kristen bahkan berpartisipasi aktif untuk mendorong dan memajukan demokrasi. Namun demikian diperlukan suatu kajian sejauh mana seharusnya umat Kristen terlibat dalam demokrasi. Kajian yang dilakukan adalah meliputi apakah prinsipprinsip demokrasi itu sebenarnya, bagaimanakah pandangan Alkitab, sebagai sumber kebenaran bagi umat Kristiani, terhadap demokrasi, dan bagaimana juga pandangan tokoh-tokoh Kristen terhadap demokrasi. Hasilnya disimpulkan bahwa umat Kristen patut untuk mendorong penerapan demokrasi karena prinsip utama demokrasi adalah perlindungan terhadap hak asazi manusia maupun terhadap keberagaman. Namun mengenai prinsip mayoritas dalam demokrasi, umat Kristen tetap harus bersikap kritis, bahwa suara mayoritas tidak selalu merupakan kebenaran.
DEMOCRACY IN CHRISTIAN VIEW Abstract Democracy is a popular power system in this modern period. Democracy is people sovereignty in which sovereignty of people holding the higest in running and controlling their state. In Indonesia political history, democracy is always implemented since Indonesia independence, and in fact, is supported by Indonesia Christian as well. The Christian even has active participation in endorsing democracy. However, analysis is needed in setting Christian position before democracy. The study was conducted on the democracy principal, biblical study of democracy, and the Christin leader view to democracy. The result concluded that the Christian need to endorse demoracracy due to the main democracy principal is respect to the human right and diversity. However on the principle in majority, the Christian has to be critical, that the majority is not always the truth. Keywords: demokrasi, prinsip demokrasi, Alkitab 1
STT “Intheos” Surakarta (
[email protected])
diterapkan
PENDAHULUAN
model
demokrasi
sistem
perwakilan, dimana presiden dan kepala
kekuasaan yang sangat popular di era
daerah dipilih oleh parlemen, maka
modern
Wikipedia
pada era reformasi diterapkan model
menyebutkan bahwa pada tahun 2011
demokrasi secara langsung, di mana
sistem kedaulatan dari rakyat, oleh
presiden dan kepala daerah dipilih
rakyat, dan untuk rakyat ini dianut oleh
langsung oleh rakyat.
Demokrasi
ini.
adalah
Data
suatu
dari
78 negara.2 Fakta tersebut menunjukkan
Sebagai bagian dari warga negara
bahwa demokrasi semakin diterima oleh
Indonesia, umat Kristen juga merasakan
negara-negara di seluruh dunia.
penerapan demokrasi di Indonesia, dan
Indonesia sendiri sudah menganut paham
demokrasi
sejak
bahkan tidak jarang terlibat aktif dalam
merdeka.
kegiatan politik di Indonesia, meskipun
Beberapa varian demokrasi yang pernah
tidak selalu sebagai anggota partai.
diterapkan di Indonesia antara lain,
Keikutsertaan
demokrasi liberal, demokrasi terpimpin,
dengan kegiatan dukung mendukung
dan demokrasi Pancasila. Dalam rangka
partai politik atau calon pemimpin
penerapan
tersebut,
negara yang menjadi pilihannya melalui
Indonesia juga telah menyelenggarakan
berbagai media. Melihat keterlibatan
beberapa
kali
aktif
(pemilu).
Pemilihan
demokrasi
pemilihan
umum
umum
yang
dalam
dikatakan
tersebut
diwujudkan
berdemokrasi,
bahwa
umat
dapat Kristen
diselenggarakan pada era orde lama
mendukung penerapan demokrasi di
diikuti oleh banyak partai politik (multi
Indonesia di tengah-tengah kenyataan
partai), sedangkan pemilu pada era orde
bahwa ada sebagian warga negara
baru hanya diikuti oleh tiga partai
Indonesia yang menolak penerapan
politik
dari
demokrasi. Oleh sebab itu perlu dikaji
penyederhanaan partai politik yang
seberapa jauh keterlibatan umat Kristen
mengikuti
seharusnya dalam penerapan demokrasi
sebagai
pemilu,
akibat
dan
pada
era
reformasi Indonesia kembali menganut
di Indonesia.
sistem multi partai. Pemilihan presiden dan kepala daerah juga telah mengalami perubahan. Jika sebelum era reformasi
DEMOKRASI Secara etimologi, demokrasi berasal dari
2
“Negara”, http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#Negara
bahasa
Yunani
δηµοκρατία
(dēmokratía), yang berarti “kekuasaan
rakyat.”3 Demokrasi dapat diartikan
rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan Ir.
sebagai
Joko Widodo, dalam debat capres 2014,
kekuasaan
yang
diselenggarakan oleh sebagian besar
mendefinisikan
rakyat, baik secara langsung maupun
mendengarkan
melalui perwakilan yang dipilih oleh
melaksanakannya.5 Dengan demikian
rakyat.
yang menjadi pusat dari demokrasi
Sistem demokrasi berbeda dengan sistem
monarki
aristokrasi.
maupun
Sistem
sistem
demokrasi suara
sebagai
rakyat,
dan
adalah rakyat itu sendiri. Demokrasi
adalah
pelaksanaan
pemerintahan
kedaulatan penuh di tangan rakyat.
monarki memberikan kekuasaan hanya
Namun demikian, tidak serta merta
pada satu individu saja, sedangkan
bahwa rakyat memegang kebebasan
sistem
aristokrasi
yang mutlak. Kebebasan secara mutlak
menyerahkan pemerintahan untuk diatur
hanya akan berakibat pada terjadinya
oleh segelintir orang dari kelompok elit
anarkisme atau yang lebih dikenal
yang dianggap memiliki keistimewaan.
sebagai tirani mayoritas, di mana
Menurut Saut Sirait, “prinsip yang
kelompok mayoritas akan bertindak
mendasari demokrasi adalah kesadaran
sewenang-wenang, karena demokrasi
tentang adanya kecakapan yang berbeda
diartikan sebagai kekuasaan di tangan
dan keyakinannya bahwa tidak semua
rakyat mayoritas semata. Demokrasi di
orang dapat memerintah.”4
dalamnya mengandung prinsip-prinsip
pemerintahan
Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki
kedaulatan
menentukan
dan
penuh
mengatur
secara
luas
dikenal
harus
ditegakkan,
sehingga
untuk
terwujud suatu sistem pemerintahan
sendiri
bagi kebaikan dan kesejahteraan rakyat
kehidupan mereka. Definisi demokrasi yang
yang
oleh
secara keseluruhan. Franz
Magnis-Suseno
masyarakat adalah seperti definisi yang
mengemukakan prinsip-prinsip dasar
disampaikan oleh Abraham Linconl,
negara
“the government of the people, by the
dalam lima gugus ciri hakiki negara
people and for the people.” Demokrasi
demokratis,
demokrasi
yaitu:
yang
disebutnya
negara
hukum,
adalah pemerintahan dari rakyat, oleh 5
3
“Demokrasi”, http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi 4 Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 34.
“Jokowi: Demokrasi adalah Mendengarkan Suara Rakyat”, http://www.tribunnews.com/pemilu2014/2014/06/10/jokowi-demokrasi-adalahmendengar-suara-rakyat, Selasa, 10 Juni 2014 02:51 WIB
pemerintah yang di bawah kontrol
terjadi kekuasaan hanya ada pada
masyarakat, pemilihan umum yang
tangan
seseorang
bebas, prinsip mayoritas, dan adanya
orang
saja.
jaminan terhadap hak-hak demokratis.6
menghidarkan
Hukum merupakan suatu prinsip yang
penyalahgunaan kekuasaan.
atau
Hal
sekelompok
tersebut
akan
terjadinya
fundamental dalam suatu negara, bukan
Negara demokrasi juga membuka
hanya negara demokrasi saja namun
ruang bagi adanya kontrol masyarakat
juga dalam bentuk negara lainnya
terhadap
pemerintah.
seperti
langsung
kontrol
monarki
atau
aristokrasi.
Secara
dari
tidak
masyarakat
Perbedaan hukum di negara demokrasi
tersebut dijalankan melalui parlemen
dengan negara yang menganut bentuk
yang merupakan lembaga perwakilan
pemerintahan selain demokrasi adalah
rakyat. Di Indonesia, parlemen dapat
bahwa di negara demokrasi setiap
membuat
warga negara memiliki kedudukan yang
menginvestigasi permasalah-permasalah
sama di depan hukum.
yang terjadi dalam penyelenggaraan
panitia
khusus
untuk
Hukum dalam negara demokrasi
pemerintahan. Parlemen juga dibagi
menjamin hak-hak asasi warga negara.
dalam dua kelompok, yaitu kelompok
Pemerintah yang terpilih tidak akan
pendukung pemerintah dan kelompok
dapat bertindak sewenang-wenang, dan
oposisi
sebaliknya rakyat juga tidak dapat
Keberadaan oposisi tersebut adalah
dihukum tanpa alasan yang jelas. Oleh
untuk mengimbangi pemerintah agar
sebab
tidak
itu
ada
pemisahan
antara
terhadap
mengambil
pemerintah.
kebijakan
yang
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
menyimpang oleh karena kekuasaan
yudikatif. Legislatif adalah lembaga
yang dipegangnya terlalu besar.
yang berisi perwakilan dari rakyat untuk
Kontrol
secara
langsung
dari
merancang hukum, eksekutif adalah
masyarakat terhadap pemerintah atau
lembaga yang menjalankan hukum,
para politisi adalah melalui kritik yang
sedangkan yudikatif berperan menjaga
disampaikan
tegaknya
Hukum
masyarakat. Dalam negara demokrasi,
kepada
demonstrasi adalah suatu cara yang
ketiga lembaga tersebut, sehingga tidak
umum dipakai untuk menyampaikan
mendistribusikan
hukum. kekuasaan
secara
langsung
oleh
kritik. Warga negara diberi kebabasan 6
Franz Magnis-Suseno SJ, Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 58.
untuk berunjuk rasa menyampaikan pemikiran mereka sepanjang masih
dalam batas hukum yang berlaku.
juga dalam
Warga
pemerintah.
negara
juga
mengekspresikan
bebas
kehendak
untuk
merumuskan
kebijakan
mereka
Pilar penting lainnya dalam negara
dengan cara membentuk perkumpulan-
demokrasi adalah adanya pemilihan
perkumpulan, perserikatan-perserikatan
umum
yang memiliki kesamaan pandangan
memang tidak hanya diselenggarakan di
atau ideologi yang mereka anut. Melalui
negara
perkumpulan tersebut mereka dapat
demikian ada azas-azas mendasar dari
membangun opini-opini yang mungkin
pelaksanaan pemilu yang dapat disebut
akan dapat memperngaruhi kebijakan
sebagai pemilu yang demokratis. Azas
yang diambil oleh pemerintah.
pemilu
Untuk dapat menyampaikan opini
(pemilu).
Pemilihan
demokratis
yang
saja,
demokratis
Indonesia,
masyarakat membutuhkan peran media.
bebas, rahasia, jujur, dan adil.
bagi
media
sudah
Pemilu
yaitu
langsung,
yang
umum,
demokratis
menyampaikan
dilaksanakan secara langsung, di mana
informasi dan kritik dijamin bahkan
rakyat langsung memberikan suaranya
dilindungi.
ini
tanpa harus diwakilkan. Umum artinya
masyarakat juga dapat dengan mudah
pemilu diikuti oleh siapapun warga
mengakses informasi mengenai apapun
negara Indonesia yang sudah memenuhi
yang terjadi di pemerintahan maupun di
persyaratan
parlemen. Mereka dapat berdiskusi
undang-undang pemilu. Bebas artinya
melalui media, dan kemudian juga
setiap pemilih bebas untuk menentukan
menyampaikan opini maupun kritik
pilihannya sendiri, tanpa ada paksaan
mereka melalui media.
dari pihak manapun. Dalam hal ini
Kontrol
untuk
namun
tercermin dalam pelaksanaan pemilu di
maupun kritik secara langsung jelas
Dalam negara demokrasi, kebebasan
umum
Pada
era
sekarang
masyarakat,
yang
ditetapkan
oleh
menurut
kebebasan untuk menggunakan hak
Nazaruddin Sjamsuddin, selain berguna
pilihnya maupun tidak menggunakan
untuk menghindarkan penyalahgunaan
hak pilihnya merupakan bagian dari
kekuasaan
bentuk
azas bebas ini. Rahasia artinya bahwa
partisipasi masyarakat dalam politik.7
pemilu berlangsung secara tertutup, di
Kontrol masyarakat tersebut berperan
mana tidak ada orang yang boleh tahu
juga
merupakan
akan pilihan seseorang. Oleh sebab itu 7
Nazaruddin Sjamsuddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 187.
proses pemilihan dilakukan di dalam bilik suara dan surat suara juga tertutup.
Jujur artinya bahwa pelaksanaan pemilu
juga
berjalan sesuai dengan aturan yang
mufakat.
berlaku, mulai dari tahap pemungutan
musyawarah
suara,
keputusan
penghitungan
suara
sampai
dapat
melalui
Berbeda
musyawarah
dengan
mufakat bulat
voting,
menghasilkan karena
telah
bersama-sama
dan
dengan penetapan suara, tidak ada
dibicarakan
rekayasa untuk memenangkan salah
keputusannya telah disetujui bersama-
satu pihak. Sedangkan azas adil artinya
sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia
bahwa tidak ada diskriminasi bagi
(KBBI) mendefinisikan musyawarah
siapapun warga negara Indonesia yang
sebagai “pembahasan bersama dengan
memenuhi persyaratan sebagai pemilih
maksud
mencapai
keputusan 8
untuk memberikan hak suaranya. Setiap
penyelesaian
warga negara tanpa membeda-bedakan
mufakat didefinisikan sebagai “setuju,
mempunyai hak untuk memilih maupun
seia sekata, sepakat, persetujuan bulat.”9
untuk dipilih.
Musyawarah mufakat merupakan suatu
Demokrasi adalah kedualatan di
cara
masalah.”
atas
berdemokrasi
Sedangkan
yang
sangat
tangan rakyat. Kedaulatan di tangan
dianjurkan dalam Pancasila, seperti
rakyat artinya bahwa rakyat yang
yang termaktub dalam sila keempat
mempunyai
dalam
Pancasila. Voting adalah jalan terakhir
menjalankan negara. Kehendak rakyat
apabila permufakatan tidak tercapai. Di
satu dengan yang lainnya memang
dalam musyawarah mufakat tidak selalu
dapat
pendapat mayoritas yang akan disahkan
kehendak
berbeda-beda.
Dan
oleh
karenanya berlaku prinsip mayoritas
sebagai
dalam sistem demokrasi. Kehendak dari
pendapat yang dianggap paling baik dan
suatu kelompok masyarakarat yang
memuaskan bagi seluruh anggota itulah
mayoritas itulah yang kemudian akan
yang akan ditetapkan sebagai suatu
dijalankan
keputusan.
dalam
penyelenggaraan
negara. Cara populer untuk mengetahui kehendak
mayoritas
rakyat
adalah
suatu
keputusan,
Negara demokrasi
di
namun
dalamnya
harus ada jaminan terhadap hak-hak
melalui pemungutan suara atau voting.
demokratis
Voting digunakan untuk memutuskan
memberikan kebebasan warga untuk
suatu keputusan berdasarkan pada suara
menyampaikan
terbanyak yang memberikan dukungan. Pengambilan
keputusan
dalam
sistem demokrasi selain melalui voting
8
warganya.
aspirasinya,
Negara
untuk
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “Musyawarah”. 9 Ibid., “Mufakat”.
berserikat, untuk berkumpul, dan untuk
akan
menyatakan
Namun demikian, bukan berarti bahwa
pendapatnya
di
muka
menyatakan
hal-hal
teologis.
umum. Dalam hal ini ada pengakuan
Alkitab
dan
Alkitab bahkan memberikan kesaksian-
perlindungan
terhadap
anti
terhadap
kebudayaan.
keanekaragaman. Roh dari demokrasi
kesaksian
adalah
perbedaan-
mempergunakan
perbedaan-
karya-Nya. Budaya adalah hasil dari
menghargai
perbedaan,
di
mana
perbedaan
tersebut
justru
kekayaan
tersendiri.
menjadi
Penghargaan
bagaimana
Allah
kebudayaan
juga dalam
budi dan daya manusia, dan sistem demokrasi
adalah
juga
merupakan
dari
suatu
peradaban
terhadap keanekaragaman di Indonesia
kebudayaan
tercermin
dalam
negara
manusia. Berikut ini akan penulis
“Bhineka
Tunggal
Siapapun
paparkan mengenai penerapan sistem
semboyan Ika”.
warga negara, meskipun minoritas,
demokrasi
di
berhak
dalam
parameter
prinsip-prinsip
Inilah
demokrasi dari Franz Magnis-Suseno.
dan
dilindungi
mengaktualisasikan
dirinya.
esensi dari negara demokratis, yaitu
Alkitab
menurut negara
Suatu sistem demokrasi tidak dapat
penghargaan dan perlindungan terhadap
dilepaskan
kebhinekaan.
menempatkan manusia pada posisi yang
dari
hukum
yang
sama. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Demokrasi Dalam Alkitab Referensi
mengenai
Israel memang tidak mengenal adanya demokrasi
secara eksplisit tentu saja tidak akan dapat ditemukan didalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Hal tersebut karena ide mengenai demokrasi seperti yang diaplikasikan secara modern pada saat ini baru dikenal pada abad ke-5 SM di negaranegara
kota
diaplikasikan
Yunani, dalam
dan
baru
pemerintahan
modern sekitar abad ke-19 M. Selain itu,
Alkitab
memaparkan
tentu
tidak
mengenai
parlemen sebagai lembaga pembuat undang-undang
oleh
karena
Tuhan
sendiri yang membuat undang-undang yang berupa hukum Taurat. Meskipun demikianWilliam
Dyrness
menunjukkan bahwa hukum Taurat menempatkan semua orang sederajad dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan, dan tidak terdapat perbedaanperbedaan kelas.10 Setiap orang, baik itu raja, imam, nabi, maupun rakyat biasa
akan sistem
pemerintahan karena Alkitab hanya
10
William Dyrness, Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama (Malang: Gandum Mas, 2004), hlm. 113
di Israel tidak ada yang memiliki
disampaikan
perlakuan khusus di hadapan hukum.
melalui
Hukum yang sama berlaku bagi semua
tersebut tidak menyampaikan pesan atas
orang di Israel, bahkan bagi orang
nama pihak yang tertindas misalnya,
asing.
selayaknya
Yahweh berperan sebagai lembaga
oleh
Yahweh
nabi-nabi-Nya.
sendiri
Para
lembaga
nabi
swadaya
masyarakat (LSM) yang bergerak untuk
legislasi yang menetapkan hukum di
membela
Israel. Imam kemudian mempunyai
mereka menyampaikan pesan atas nama
tanggung jawab untuk mengajarkan
Yahweh. Sebagai contoh dalam kasus
hukum
umat.
Elia yang membela Nabot terhadap raja
Sedangkan para nabi, para imam, para
Ahab dan Izebel (1 Raj. 21) adalah
hakim dan raja berperan sebagai pihak
didasarkan pada komitmen terhadap
yang menegakkan pelaksanaan hukum
hukum-hukum Allah, bukan didasari
serta mengadili adanya pelanggaran
atas kepentingan personal.12
tersebut
kepada
hukum. Di dalam masyarakat juga terdapat
peran
tua-tua
melaksanakan
kota
yang
ketetapan-ketetapan
rakyat
marjinal,
namun
Pesan yang disampaikan oleh para nabi tidak selalu berisi teguran terhadap adanya
pelanggaran
atau
ancaman
hukum serta mengadili perselisihan-
hukuman terhadap pelanggaran tersebut,
perselisihan di antara rakyat (Ul. 19:12;
namun dapat juga berupa petunjuk
25:7-10; 21:19).11
bagaimana
Kontrol sosial juga dapat ditemukan
harus
bertingkah
laku
maupun berupa berita pengharapan di
era
masa yang akan datang.13 Dengan
tersebut
demikian, selain memberikan kritikan
berupa teguran, kecaman, dan sampai
bagi raja dan orang Israel, nabi juga
kepada
dapat
dalam
kehidupan
Perjanjian
Lama.
ancaman
Israel Kontrol
pada
penghukuman
menjalankan
peran
sebagai
terhadap berbagai penyimpangan yang
penasihat raja, seperti yang dilakukan
terjadi baik yang dilakukan oleh raja
oleh
maupun orang Israel pada umumnya.
pemerintahan raja Daud. Peran yang
Namun demikian berbeda dengan kritik
dijalankan oleh para nabi tersebut
sosial
menjadikan raja dan para penguasa di
di
negara
demokrasi,
yang
disampaikan melalui parlemen maupun opini masyarakat, kritik sosial di Israel
11
Ibid., hlm. 115.
12
nabi
Natan
pada
periode
C. Hassell Bullock, Kitab Nabi-nabi Perjanjian Lama (Malang: Gandum Mas, 2002), hlm. 33. 13 Andrew E.Hill & John H. Walton, Survei Perjanjian Lama (Malang: Gandum Mas, 2004), hlm. 513.
Israel tidak dapat membuat kebijakan
sporadis, bukan karena memang ada
atau bertindak secara sewenang-wenang
sistem pemilu, dan juga tidak ada
dengan memanfaatkan kekuasaan yang
pemilu secara terbuka yang melibatkan
dimilikinya.
beberapa kandidat.
Apabila
kesewenang-
wenangan atau pelanggaran hukum
Meskipun
merupakan
negara
terjadi maka siapapun di Israel tidak
teokrasi, namun bukan berarti bahwa
akan dapat lepas dari hukuman yang
aspirasi
dijatuhkan oleh Yahweh.
pemimpinnya sepenuhnya ditolak dalam
Adanya hukum
yang adil dan
rakyat
Perjanjian
untuk
Lama.
Taurat
memilih
bahkan
kontrol terhadap pemerintah tersebut
memberikan ruang bagi kemungkinan
bukan berarti bahwa kemudian Israel
pemilihan raja yang akan dilakukan
dalam era Perjanjian Lama menganut
oleh orang Israel. Ulangan 17:14-15
sistem demokrasi. Salah satunya adalah
memberikan peluang bahwa suatu kali
karena tidak adanya pemilihan umum
kelak bangsa Israel dapat mengangkat
yang bebas untuk memilih wakil di
seorang raja dengan persyaratan bahwa
parlemen maupun pemimpin negara.
ia haruslah berasal dari bangsa Israel
Israel adalah negara teokrasi dengan
sendiri, dan bukan merupakan orang
bentuk
yang
asing. Artinya bahwa Perjanjian Lama
oleh
tidak anti terhadap aspirasi rakyat dalam
Yahweh, seperti Saul, Daud, Yerobeam,
memilih pemimpin. Tidak harus bersifat
dan beberapa raja di Israel Utara. Israel
top-down tetapi dapat bersifat bottom-
Selatan atau Yerusalem bahwa secara
up, di mana rakyat tidak salah apabila
turun
oleh
menentukan pilihannya bagi seorang
keturunan raja Daud oleh karena adanya
pemimpin selama tidak menyimpang
perjanjian Allah dengan raja Daud (1
dari ketentuan yang telah digariskan
Taw. 17:11-14; 2 Taw. 7:17-18; 1 Raj.
dalam hukum Taurat dan menyadari
11:30-32). Para hakim yang memimpin
bahwa pilihan final berada di tangan
Israel sebelum adanya kerajaan juga
Allah.
kerajaan.
memerintah
dipilih
temurun
Raja-raja langsung
diperintah
Allah.
Dalam lingkup yang lebih kecil,
Pengangkatan Yefta sebagai hakim di
Perjanjian Baru juga memberikan bukti-
Israel oleh para tua-tua Gilead juga
bukti
bukanlah suatu petunjuk bahwa sistem
demokratis
demokrasi
dengan top-down election. Terpilihnya
dipilih
langsung
dianut
oleh
dalam
Perjanjian
Lama, karena hanya berlangsung secara
Matias
adanya
untuk
pemilihan
yang
secara
dikombinasikan
menggantikan
posisi
Yudas sebagai murid Yesus adalah
dikenal dalam sejarah yang tercatat di
sebelumnya
usulan
Alkitab. Sejarah dalam Perjanjian Lama
kandidat dari 120 orang yang hadir di
memang menyebutkan adanya cara
suatu tempat di Yerusalem. Mereka
membuang undi melalui Urim dan
mengusulkan dua nama yang kemudian
Tumim
setelah berdoa dan membuang undi
keputusan,
terpilihlah
dilakukan untuk mengetahui kehendak
melalui
Matias
proses
(Kis.
1:15-26).
untuk
mengambil
namun
Tuhan,
orang
aspirasi mayoritas. Namun demikian,
untuk
melakukan
untuk
tersebut
Demikian juga dengan pemilihan tujuh diaken
bukan
hal
suatu
pelayanan meja juga melalui penyaluran
musyawarah
aspirasi jemaat yang memilih para
sebagai suatu cara perundingan dalam
diaken
dengan
mengatasi suatu masalah. Musyawarah
persyaratan yang ditetapkan oleh para
biasanya dilakukan dengan para tua-tua
rasul (Kis. 6:1-6). Setelah terpilih
kota atau tua-tua orang Israel (2 Sam.
ketujuh
3:17; Rut 4:1-11).
tersebut
orang
sesuai
yang
memenuhi
persyaratan, kemudian para rasul berdoa
mufakat
mengetahui
diterapkan
Perjanjian Baru juga memberikan
dan menumpangkan tangan atas mereka
petunjuk
sebagai tanda pelantikan mereka untuk
permusyawarahan untuk mencapai kata
mulai bekerja.
mufakat. Kisah Para Rasul 15:1-29
Kedua
peristiwa
tersebut
tentang
diadakannya
mengkisahkan bagaimana para rasul
menunjukkan bahwa seiring dengan
mengambil
mulai munculnya ide demokrasi, maka
mengatasi persoalan yang muncul di
gereja
antara orang-orang Kristen
mula-mula
juga
mulai
suatu
keputusan
dengan
diberikan
untuk
Yahudi. Para rasul tersebut saling
menentukan pilihan mereka dengan
memberikan pendapatnya dalam suatu
tetap menempatkan Roh Kudus sebagai
persidangan
penentu akhir kebenaran pilihan jemaat.
kemudian dicapai kata sepakat. Hal
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
tersebut menunjukkan bahwa dalam
Roh Kudus dapat memakai sistem
perkara-perkara yang tidak bersifat
demokrasi untuk menetapkan seseorang
mutlak, maka musyawarah menjadi cara
yang dipilih.
yang baik dan disetujui oleh Alkitab
Pengambilan
keputusan
bersama
melalui cara voting tentu saja tidak
di
untuk dilakukan.
Kristen
Yahudi
mengadopsi sistem tersebut. Jemaat kesempatan
orang-orang
untuk
Yerusalem
non-
hingga
mendukung sistem aristokrasi, namun
Demokrasi Dalam Pandangan Tokoh Kristen Tidak
dapat
kekristenan
disangkal
merupakan
paling tidak pemikiran Calvin tersebut bahwa
lingkungan
telah
berkembang
demokrasi
dalam
perwakilan.
Demokrasi
yang baik untuk lahir dan tumbuhnya
dengan
demokrasi.
mendobrak
banyak tumbuh dan berkembang di
kekuasaan mutlak gereja yang selama
negara-negara tempat tradisi Calvinis
waktu itu telah menjadikan gereja
yang paling kuat: Swiss, Belanda,
sebagai kekuasaan tirani. Reformasi
Perancis, Inggris, Skotlandia, dan New
yang dilakukan oleh Luther, yang
England.14
Luther
sistem
bentuk
perwakilan
tersebut
meskipun hanya pada tataran gereja, menjadi tonggak bagi penghargaan terhadap
kebebasan
individu,
Hal penting yang menjadi catatan dalam Luther
adalah
mulai
dipisahkannya kekuasaan gereja dengan
Yohanes Calvin dapat dikatakan juga sebagai tokoh yang mendukung demokrasi. Calvin memang lebih setuju konsep
negara
aristokrasi.
Baginya monarki akan memungkinkan untuk menghasilkan pemimpin yang lalim,
sedangkan
menghasilkan
demokrasi
anarkisme,
akan karena
menyerahkan kekuasaan kepada banyak orang. Aristokrasi dianggap sebagai solusi tepat karena pemerintahan akan berada di tangan beberapa orang yang memiliki kemampuan dan sekaligus ada yang
akan
yang dikenal dalam Alkitab. Namun demikian, tidak dikenal bukan berarti dilarang untuk diterapkan. Demokrasi adalah
suatu
hasil
dari
pemikiran
manusia dalam suatu kurun sejarah,
kekuasaan negara.
dengan
Demokrasi bukanlah sebuah sistem
yang
menjadi salah satu ciri dari demokrasi.
reformasi
KESIMPULAN
menjadi
sedangkan
Alkitab
adalah
untuk
menyatakan karya Allah dalam sejarah. Oleh sebab itu tidak perlu dipaksakan bahwa demokrasi dianut dalam Alkitab, oleh karena memang tempat keduanya sangat berbeda. Latar belakang tumbuh dan
berkembangnya
sistem
pemerintahan dalam Alkitab dengan sistem demokrasi juga berbeda. Sistem pemerintahan dalam sejarah Alkitab bersifat eksklusif, sedangkan dalam sistem demokrasi bersifat inklusif dan plural.
penyeimbang
sebagai kontrol terhadap satu dengan yang lainnya. Kendati cenderung untuk
14
Andreas A. Yewangoe, Tidak Ada Negara Agama: Satu Nusa, Satu Bangsa (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 136.
Sebagai
hasil
dari
pemikiran
dapat
menganggap
bahwa
suara
manusia tentu saja Alkitab tidak serta
mayoritas sudah pasti benar. Seseorang
merta
menolaknya.
pemikiran
Selama
hasil
seringkali memanfaatkan gerakan massa
baik
bagi
demi
tersebut
menunjukkan
bahwa
dirinya
kesejahteraan manusia, maka Alkitab
benar, meskipun sebenarnya tidaklah
memberikan lampu hijau untuk itu.
demikian. Atau sebaliknya, di dalam
Allah juga berkarya melalui kebudayaan
demokrasi kebenaran dapat saja kalah
manusia, dan sampai saat ini demokrasi
oleh karena hanya didukung oleh sedikit
adalah sistem yang paling baik untuk
orang.
diterapkan di tengah-tengah masyarakat
tetaplah kebenaran terlepas didukung
yang sifatnya pluralis. Sebagaimana
oleh banyak atau sedikit orang. Namun
yang disampaikan oleh Calvin bahwa
dalam
pemerintahan di tangan lebih dari satu
adalah
orang lebih baik daripada pemerintahan
mendukung
di tangan satu orang karena akan ada
merupakan sistem terbaik sampai saat
pihak
ini,
yang
mengawasi
kekuasaan.
Nilai
kebenaran
demokrasi
suara
“kebenaran”.
namun
demokrasi,
partisipasi
Adanya semangat penghargaan terhadap
demokrasi
adalah
hak asazi manusia dan keberagaman
memperjuangkan kebenaran.
seharusnya
mayoritas Meskipun karena
didalam untuk
menjadikan demokrasi sebagai suatu sistem
pemerintahan
terhadap
kekristenan,
yang
ramah
terutama
di
negara-negara yang minoritas Kristen, dibandingkan
dengan
pemerintahan
non-demokrasi.
negara-negara demokrasi
sistem
yang dengan
kekristenan
juga
Di
menerapkan baik,
maka
mendapatkan
perlindungan untuk berkembang dan perlindungan dalam pekabaran Injil. Demokrasi kepada
suara
adalah
berdasarkan
mayoritas,
sehingga
muncul slogan “suara rakyat suara Tuhan”. Dalam hal ini tentu kekristenan harus bersikap kritis. Kekristenan tidak
DAFTAR PUSTAKA Bullock, C. Hassell Kitab Nabi-nabi Perjanjian Lama. Malang: Gandum Mas, 2002. Dyrness, Wiliam. Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama. Malang: Gandum Mas, 2004. Harjanto, Nicolaus Teguh Budi. Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi: Sebuah Wacana Pembangunan Politik. Yogya: Tiara Wacana, 1998. Hill, Andrew E dan John H. Walton. Survei Perjanjian Lama. Malang: Gandum Mas, 2004. Howard Jr, David M. Kitab-kitab Sejarah dalam Perjanjian Lama. Malang: Gandum Mas, 2002. Sirait, Saut. Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
Sjamsuddin, Nazaruddin. Dinamika Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. Suseno, Franz Magnis. Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995. Yewangoe, Andreas A. Iman, Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011. _________________. Tidak Ada Negara Agama: Satu Nusa, Satu Bangsa. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
