MENTERI BADAN USAHA MU [K NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor Lampiran Perihal
25 agustus : S-441 /MBU/WK/08 /2014 : 1 (satu) berkas : Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015
2014
Kepada Yth. 1. Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas (BUMN Tertutup) 2. Dewan Komisaris Wakil Negara RI (BUMN Terbuka) Di Tempat Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 63 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini terlampir disampaikan aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal yang menjadi panduan dasar dalam penyusunan RKAP Tahun 2015. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
ri Badan Usaha Milik Negara enteri Badan Usaha Milik Negara
uddin Yiisin
Tembusan yth.: 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara 2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis; 4. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis; 5. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan; 6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya; 7. Inspektur Kementerian BUMN.
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEFON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id
MILIK NEGAR.'\ 11..NTERE BADAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran a.n. Menteri Badan Usaha Milik Negara Surat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara : S-441 /MBLI/WK/ 08 / 2014 Nomor : 25 Agustus 2014 Tanggal
Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal Penyusunan RKAP Tahun 2015
A. Asumsi-asumsi Dasar Makro Dalam rangka penyusunan RKAP Tahun 2015, asumsi makro ekonomi yang digunakan agar mengacu pada asumsi-asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 sebagai berikut: : 5.6 % 1. Pertumbuhan Ekonomi : 4.4 % 2. Inflasi : Rp 11.900/USD 3. Nilai Tukar (untuk BUMN yang kinerjanya sangat sensitif terhadap nilai tukar, dapat menggunakan asumsi nilai tukar di atas APBN maksimal 10%)
4. Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (3 bulanan) : 6.2 % Sumber: Asumsi RAPBN 2015 yang disampaikan dalam Nola Keuangan tanggal 15 Agustus 2014. Apabila dalam pembahasan dengan DPR terjadi perttbahan, maka agar disesuaikan dengan angka final yang digunakan dalam APBN 2015.
B. Sasaran Kinerja 1. Pertumbuhan Pendapatan Usaha Target pertumbuhan Pendapatan Usaha dalam RKAP Tahun 2015 ditentukan sesuai kelompok sebagai berikut: Pembagian Kelompok BUMN Target Pertumbuhan Pendapatan Usaha CAGR Revenue (5 tahun) Kelompok Pertumbuhan
Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah
diatas 20% > 15% s.d. 20% > 10% s.d. 15% > 5% s.d. 10% dibawah 5%
> 20% . > 16% > 12% > 10% > 8%
* angka elcstrim pada tahun-tahun tertentu, tidak diperhitungkan dalam penghitungan CAGR
halaman 1 dari 4
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id
E
MENTER1 BADAN R EPU BL K
I N11LEK NEGARA HSIA
2. Pertumbuhan Aset Target pertumbuhan Aset dalam RKAP Tahun 2015 ditentukan sesuai kelompok seba ai berikut: Pembagian Kelompok BUMN CAGR Revenue (5 tahun) Kelompok Pertumbuhan
Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah
diatas 20% > 15% s.d. 20% > 10% s.d. 15% > 5% s.d. 10% dibawah 5%
Target Pertumbuhan Aset
> 15% > 12% > 10% > 8% > 5%
* angka ekstrim pada tahun-tahun tertentu, tidak diperhitungkan dalam penghitungan CAGR
Untuk mendukung peningkatan aset BUMN, agar diupayakan inovasi/kreativitas utamanya dalam rangka optimalisasi aset BUMN dan tidak hanya mengandalkan pertumbuhan yang sifatnya organik.
3. EBITDA Margin a. EBITDA Margin dalam RKAP Tahun 2015 ditargetkan minimal 10% dan tidak lebih rendah dari EBITDA Margin tertinggi 3 tahun terakhir. b. Perusahaan dapat menggunakan EBITDA Margin lebih rendah dari target tersebut di atas, hanya apabila dapat membuktikan dengan data yang valid bahwa sektor industri perusahaan tersebut memiliki karakteristik EBITDA Margin jauh dibawah target tersebut di atas. Pendapatan Usaha dan EBITDA yang digunakan dalam perhitungan EBITDA Margin tidak memasukkan unsur pendapatan lain-lain yang sifatnya tidak berkelanjutan seperti penjualan aset, laba/rugi selisih kurs, dan sebagainya.
4. Pertumbuhan Biaya Pegawai Pertumbuhan biaya pegawai (termasuk jasa produksi) dalam RKAP Tahun 2015 harus lebih rendah dari pertumbuhan laba usaha. 5. Pelaksanaan investasi Pelaksanaan investasi dalam RKAP Tahun 2015, target program tercapai 100%, dan target fisik tercapai 75%. 6. Skor Good Corporate Governance a. Untuk BUMN yang skor GCG pada tahun sebelumnya lebih besar dari 85%, maka target skor GCG pada tahun 2015 adalah minimal sama dengan tahun sebelumnya. b. Untuk BUMN yang skor GCG pada tahun sebelumnya antara 75% s.d. 85%, maka target skor GCG pada tahun 2015 harus lebih besar dari 85%. c. Untuk BUMN yang skor GCG pada tahun sebelumnya kurang dari 75%, maka target skor GCG pada tahun 2015 harus lebih besar dari 75%. d. Untuk BUMN yang belum pernah dilakukan assessment GCG, maka target pada tahun 2015 harus sudah dilakukan assessment GCG. Dalam hal tidak dilakukannya assessment GCG karena alasan keterbatasan kemampuan keuangan BUMN tersebut, maka Deputi teknis diharapkan dapat membantu dengan DIPA Kementerian BUMN. halaman 2 dari 4
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id
1-1 RI BADAN RITI:131 7. Skor KPKU
a. Untuk BUMN yang skor KPKU pada tahun sebelumnya berada dibawah kelas good performance, maka target skor KPKU pada tahun 2015 adalah minimal naik 10% dari skor tahun sebelumnya. b. Untuk BUMN yang skor KPKU pada tahun sebelumnya berada dalam kelas good performance dan kelas diatasnya, maka target skor KPKU pada tahun 2015 adalah minimal naik 5% dari skor tahun sebelumnya. c. Untuk BUMN yang belum pernah dilakukan assessment KPKU, maka target pada tahun 2015 harus sudah dilakukan assessment KPKU. Dalam hal tidak dilakukannya assessment KPKU karena alasan keterbatasan kemampuan keuangan BUMN tersebut, maka Deputi teknis diharapkan dapat membantu dengan DIPA Kementerian BUMN. 8. Skor Tingkat Kesehatan
Target tingkat kesehatan RKAP Tahun 2015 minimal Sehat "A", dan skor tidak boleh lebih rendah dari skor tingkat kesehatan tertinggi 3 tahun sebelumnya. C. Arahan Umum
1. Penetapan target RKAP 2015 didasarkan atas realisasi/capaian dalam prognosa tahun 2014. Dalam hal setelah terbitnya laporan tahun buku 2014 (audited) terdapat deviasi yang material (± lebih dari 10%) antara nilai audited dan prognosa, maka RKAP 2015 dan Kontrak Manajemen tahun 2015 dapat diminta untuk direvisi. 2. Rencana dan Anggaran Dewan Komisaris/Pengawas merupakan bagian RKAP Perusahaan. 3. RKAP 2015 harus selaras dengan target dalam RJPP. Oleh karenanya apabila RJPP yang ada saat ini dinilai sudah tidak relevan (deviasi salah satu dari total aset, pendapatan, atau laba yang material ± 20%), maka agar dilakukan adjustment RJPP. 4. Direksi dan Dekom/Dewas harus mengusulkan Key Performance Indicators (KPI) untuk Kontrak Manajemen dengan format yang sederhana (maksimum 12 indikator utama), namun mencerminkan indikator dan target-target strategis RKAP/RKA Dekom/Dewas yang harus dicapai oleh Direksi dan Dekom/Dewas. Indikator kinerja harus merupakan parameter yang berada dalam pengendalian Direksi dan Dekom/Dewas yang dapat diukur (measurable) dan diyakini/dibuktikan kebenarannya (auditable). Pembobotan indikator-indikator tersebut harus mencerminkan urutan tingkat kepentingan masing-masing indikator terhadap sasaran utama RKAP. Format KPI dapat menyesuaikan dengan kriteria sebagaimana yang digunakan dalam KPKU. 5. Anggaran tantiem/insentif kinerja harus terkorelasi dengan aggresivitas target KPI (semakin agresif target semakin besar anggarannnya), dan dicantumkan dalam kontrak manajemen. halaman 3 dari 4
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id
! NIFRI 14 \I) \N "SAILA WELK R 'lit IK INDONESIA 6. BUMN yang melaksanakan PSO: a. KPI hams mencakup indikator-indikator ukuran keberhasilan pelaksanaan PSO. b. Total bobot indikator-indikator sebagaimana butir a di atas minimal 15% dan maksimal 30%. c. Target untuk masing-masing indikator adalah sesuai kontrak PSO. 7. BUMN yang kegiatan usahanya bersinggungan dengan permasalahan lingkungan, maka harus memiliki program pengelolaan lingkungan secara prioritas dan berkelanjutan dengan tingkat proper yang baik. 8. Program Research and Development (R & D) dapat diintegrasikan dengan kegiatan karya ilmiah pada beberapa tingkatan sepanjang termasuk dalam program yang diselenggarakan oleh Kemendiknas atau Kemenristek/BPPT atau Lembaga Internasional yang diakui oleh Kemendiknas melalui program CSR dan BL. Karya Ilmiah yang didukung adalah karya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BUMN bersangkutan. 9. RKAP harus memuat hal-hal yang perlu mendapatkan keputusan RUPS seperti penghapusan piutang, persediaan, aktiva tetap dan aktiva tetap lainnya, penarikan kredit, pengagunan aset, pemberian pinjaman, serta kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga, sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar masing-masing BUMN. 10. Bagi BUMN yang masih memiliki Rekening Dana Investasi (RDI), Sub Loan Agreement (SLA), dan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), RKAP harus memuat posisi/nilai, skema rencana dan jadwal penyelesaian, serta informasi yang relevan lainnya. -
Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara
halaman 4 dari 4
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bunin.go.id
