PUTUSAN Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : Pembanding, umur ……………., agama ……………., pekerjaan ……………., bertempat tinggal di, Kota Makassar, sebagai, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
melawan Terbanding, umur ……………., agama ……………., pekerjaan ……………., alamat
Kota
Makassar,
sebagai
Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1944/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 23 Juni 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (…………….), terhadap Penggugat (…………….);
Hal 1 dari 7 hal Put. Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Mks
3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi -
Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding telah mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama
Makassar
sesuai
Akta
Permohonan
Banding
Nomor
1944/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 18 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2015; Bahwa, Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding ; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas, dan Pembanding telah
memeriksa berkas ( inzage) pada tanggal 14
September 2015, sedangkan Terbanding tidak datang membaca berkas sesuai Surat Keterangan Panitera Tanggal 16 September 2015; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor
Hal 2 dari 7 hal Put. Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Mks
1944/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 23 Juni 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal
7
Ramadhan
1436
H.,
maka
Majelis
Hakim Tingkat
Banding
mempertimbangkan sebagai berikut: Dalam Konvensi Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama
yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat /Pembanding terhadap Penggugat Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan tersebut karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan
menambah pertimbangan
sebagai
berikut: Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi percekcokan dalam rumah tanggga karena Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat/Terbanding sampai dipukul sesuai bukti P2 (Surat Tanda Bukti Lapor) dari Kapolrestabes Makassar tanggal 15 Mei 2015 dan akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga terjadi berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai
perkara diputus
sudah berlangsung sekitar 15 bulan lamanya, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa
berdasarkan fakta tersebut
Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tidak harmonis lagi dan telah pecah, sulit diharapkan untuk rukun kembali; Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya percekcokan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah pecah dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah sangat sulit untuk didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan
Hal 3 dari 7 hal Put. Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Mks
perkawinan itu sendiri, bahkan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa, “ dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”; Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :
وقد اختار الإسالم نظام الطالق حني تضطرب احلياة الزوجني ومل يعد ينفع فهيا نصاحئ ول صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غري روح ألن ا إلس مترار معناه أأن حيمك عىل . أأحد الزوجني ابلسجن املؤبد وهذا ظمل تأأابه روح العداةل Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. Menimbang, bahwa telah ternyata mediator Pengadilan Agama Makassar dan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kedua belah namun tidak berhasil, oleh karena itu apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa gugatan Pengugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Makassar yang menjatuhkan talak
Hal 4 dari 7 hal Put. Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Mks
satu bain shughra
Tergugat
terhadap
Penggugat
patut dipertahankan dan
dikuatkan; Menimbang, bahwa tentang amar putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
di tempat perkawinan berlangsung dan
Pegawai Pencatat Nikah
KUA. Kecamatan di tempat tinggal kedua belah pihak sudah tepat karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1944/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 23 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H., dalam konvensi dapat dikuatkan. Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majleis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima sudah tepat dan benar karena ternyata Penggugat rekonvensi tidak bersungguh-sungguh membela kepentingannya mengajukan gugatan rekonvensi, terbukti pada saat tahap pemeriksaan pembuktian dalam rekonvensi di persidangan tingkat pertama, Tergugat/Pembanding sebanyak empat kali persidangan tidak pernah hadir menghadap sidang meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut dalam rekonvensi dapat pula dikuatkan. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara a quo di Tingkat Pertama
dibebankan
kepada
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/
Hal 5 dari 7 hal Put. Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Terbanding, sedangkan biaya di Tingkat Banding ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini . MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
Dalam Konvensi -
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
1944/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 23 Juni 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H. Dalam Rekonvensi -
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
1944/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 23 Juni 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H. Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi/Terbanding untuk
membayar
biaya
perkara
pada
tingkat
pertama
sejumlah
Rp661.000,00(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah). -
Membebankan
kepada
Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 Hijriah
yang dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir,S, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Tahang, S.H. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-
pihak yang berperkara.
Hal 6 dari 7 hal Put. Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Hakim Anggota,
Ketua Majelis, ttd.
ttd.
H. Ahmad Tahang, S.H.
Drs. H. Abd. Munir,S, S.H.
ttd.
Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, ttd.
Drs. M. Akmal Perincian Biaya : Redaksi
: Rp
5.000,00
Meterai
: Rp
6.000,00
Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00 Jumlah
: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Drs.Abd. Razak.
Hal 7 dari 7 hal Put. Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Mks