Dasar-dasar Sistem Pemerintahan

Modul 1

Dasar-dasar Sistem Pemerintahan Dra. Hj. Rabina Yunus, M.Si. Anto Hidayat, S.IP.

PEN D A HU L UA N

M

ateri Pokok yang disajikan dalam modul ini adalah dasar-dasar sistem pemerintahan dengan tujuan membekali mahasiswa untuk memperoleh pemahaman tentang konsep dasar sistem dan pemerintahan. Dengan memahami materi yang disajikan dalam modul, mahasiswa diharapkan memiliki konsep dasar yang menjadi bekal dalam mempelajari materi-materi mata kuliah sistem pemerintahan Indonesia. Materi yang dipaparkan merupakan perpaduan antara teori dan praktek, sehingga setiap fenomena yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan selalu dianalisis berdasarkan bingkai teoritik tertentu, sehingga pemahaman dan wawasan akan lebih komprehensif. Secara lengkap materi yang disajikan dalam modul ini adalah sebagai berikut : 1. Konsep Sistem dan Pemerintahan a. Konsep dasar tentang sistem. b. Konsep dasar tentang pemerintah dan pemerintahan. 2. Pemerintahan Sebagai Sistem a. Komponen sistem pemerintahan Indonesia. b. Faktor-faktor strategis lingkungan pemerintahan. c. Kondisi sistem pemerintahan. Materi yang disajikan merupakan suatu perpaduan secara teoritis maupun praktis, sehingga antara satu bagian dengan bagian lainnya menjadi suatu kesatuan. Dengan demikian para mahasiswa akan memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang konsep sistem dan pemerintahan, serta konsep pemerintahan itu sendiri. Untuk memudahkan para mahasiswa mempelajari dan memahami materi yang disajikan, dilengkapi beberapa komponen pendukung berupa:

1.2

1. 2. 3. 4.

Sistem Pemerintahan Indonesia 

Soal-soal latihan, bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap setiap materi pokok yang disajikan. Petunjuk jawaban latihan, bertujuan untuk mengarahkan para mahasiswa menjawab soal-soal latihan dalam setiap materi pokok yang disajikan. Rangkuman, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap materi pokok yang disajikan. Soal-soal tes formatif, yang bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap materi yang disajikan.

Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari modul ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 1. konsep dasar sistem; 2. konsep dasar pemerintah dan pemerintahan; 3. komponen-komponen sistem pemerintahan; 4. faktor-faktor strategis lingkungan pemerintahan; 5. kondisi sistem pemerintahan. Keberhasilan dalam mempelajari modul ini bergantung pada kesungguhan dalam belajar dan mengikuti petunjuk yang telah dibuat, terutama dalam hal menyelesaikan soal-soal latihan dan soal-soal tes formatif. Akhirnya penulis menyampaikan selamat belajar, semoga kesungguhan Anda akan membawa keberhasilan dalam belajar.

 IPEM4320/MODUL 1

1.3

Kegiatan Belajar 1

Konsep Sistem dan Pemerintahan

U

ntuk memahami mata kuliah sistem pemerintahan Indonesia secara komprehensif, maka terlebih dahulu akan diuraikan secara umum tentang Konsep Sistem dan Pemerintahan. Paradigma ilmu pengetahuan modern yang berakar pada tradisi positivisme selalu memahami realitas sebagai sesuatu yang tidak tunggal dan berdiri sendiri. Sesuatu obyek dipandang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang kemudian membentuk suatu sistem yang kompleks. Kompleksitas sistem yang terbangun terdiri dari kumpulan beberapa sub-sub sistem. Pemerintahan secara konseptual dapat dijumpai dalam beragam pengertian bahasa asing. Pengertian-pengertian yang dikemukakan memberikan indikasi yang luas, tentang apa yang mereka sebut sebagai pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah secara umum adalah seluruh penyelenggara negara baik pegawai negeri, pejabat yang karena jabatannya, maupun kelembagaan seperti jawatan, dinas, badan-badan usaha milik negara dan daerah, di mana seluruhnya memiliki kewenangan melaksanakan pemerintahan dalam suatu sistem tertentu. Mereka yang berfungsi menjalankan pemerintahan adalah mereka yang tidak saja berada di pemerintahan negara, tetapi juga yang tersebar di seluruh institusi pemerintahan daerah. Uraian tentang corak dasar-dasar sistem dan pemerintahan dalam suatu sistem pemerintahan, dijelaskan melalui pengertian-pengertian dasar dan cara pandang para ahli dalam memandang fenomena tersebut. Dalam Kegiatan Belajar 1 akan diuraikan tentang dasar-dasar sistem dan pemerintahan yang dimulai dari pengertian secara etimologis. Kemudian diuraikan lebih lanjut tentang hakikat sistem dan pemerintahan sebagai unsur pembentuk sistem pemerintahan. Diharapkan apabila Anda mengetahui secara komprehensif tentang sistem dan pemerintahan, maka Anda akan lebih mengerti dan memahami tentang sistem dan pemerintahan. Pada akhirnya modul ini akan membantu Anda mengetahui dan memahami Konsep Sistem dan Pemerintahan sehingga menjadi dasar yang kuat dalam menganalisis tentang sistem pemerintahan Indonesia

1.4


A. KONSEP DASAR SISTEM Istilah sistem dalam Webster’s New Collegiate Dictionary terdiri dari kata “syn” dan “Histanay” (Greek) yang berarti to place together, menempatkan bersama. Kemudian diberi penjelasan sistem is the complex of ideas, principlies etc forming a coherent wholw, as the American sistem of government yang artinya ialah suatu kumpulan pendapat-pendapat, prinsipprinsip dan lain-lain yang membentuk suatu kesatuan yang berhubunghubungan satu sama lain, seperti sistem pemerintahan Amerika. Dalam Advanced Learner’s Dictionary diberi penjelasan sistem is a group of fracts, ideas, beliefe atc arrangeding an orderly way; as sistem fhilosophy, yang artinya sistem adalah kumpulan fakta-fakta, pendapatpendapat kepercayaan dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang teratur, seperti suatu sistem filsafat. Menurut Prajudi Atmosudiro, sistem merupakan suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi utama dari suatu usaha atau urusan. Berdasarkan beberapa pengertian sistem di atas, dapat dikatakan bahwa sistem merupakan suatu sarana untuk menguasai keadaan dan pekerjaan agar dapat secara teratur menjalankan tugas atau pekerjaan tersebut. Tiap-tiap sistem merupakan suatu kelompok aktivitas usaha yang diikat satu sama lain melalui cara kerja tertentu (metode) dan tata urutan untuk mengerjakan sesuatu atau menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu (prosedur). Jadi sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan, sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan. Istilah lain yang berkaitan dengan itu adalah sistematik, artinya sesuatu yang teratur dari suatu obyek di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya sudah teratur dan menduduki tempat sendiri-sendiri, sehingga jelas hubungannya satu sama lain. Sistem dapat juga diartikan sebagai suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur, elemen-elemen yang terikat dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kait mengait dan fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat-sifat keterikatan, kohesif sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh eksistensinya. Menurut Shrode dan Voich, istilah sistem menunjuk pada dua hal, yaitu: pertama, menunjuk pada suatu wujud (entitas) atau benda yang memiliki tata


1.5

aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya, dan kedua menunjuk pada suatu rencana, metode, alat, atau tata cara untuk mencapai sesuatu. Untuk memudahkan ilustrasi dan pemahaman pengertian pemakaian kata sistem tersebut, dapat dianalogikan dari kata sistem dalam pengertian sistem tata surya (solar system). Sistem tata surya diartikan sebagai suatu proses mekanisme yang konsisten dari unsur-unsurnya. Seperti diketahui bahwa matahari di kelilingi oleh sembilan buah planet. Dari sembilan buah planet tersebut, bumi mengorbit matahari secara ritmik, patuh terhadap hukum tertentu sehingga terjadi ketertiban (order). Satu sama lain berfungsi, sehingga tetap eksis atau tidak menyimpang dari jalannya. Perputaran sembilan buah planet mengelilingi matahari adalah makro, sedangkan perputaran bulan mengelilingi bumi, “asteroid” yang berkeliling antara Mars dan Jupiter, serta tiga buah cincin yang mengelilingi ekuator, saturnus secara konsentris adalah mikronya atau subsistem-subsistem dalam sistem tata surya. Rumusan lain tentang sistem dikemukakan oleh Bintan R. Saragih, bahwa sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Manakala salah satu komponen atau bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Pemahaman terhadap konsep sistem akan lebih mudah jika kita mengetahui ciri-ciri pokok-pokok yang dimilikinya. Menurut Elias M. Awad, ciri-ciri pokok suatu sistem adalah sebagai berikut: 1. Pada umumnya suatu sistem bersifat terbuka, dengan kata lain tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, karena suatu sistem akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem, dan setiap subsistem terdiri lagi dari subsistem yang lebih kecil. 3. Setiap subsistem-subsistem saling ketergantungan satu sama lain. 4. Suatu sistem mempunyai kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya (self-adjusment). Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem umpan balik (feedback). 5. Suatu sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (self regulation). 6. Setiap sistem mempunyai tujuan atau sasaran.

1.6


Pendapat lain tentang ciri-ciri pokok sistem dikemukakan oleh Tatang M. Amirin, sebagai berikut: 1. Setiap sistem mempunyai tujuan. 2. Setiap sistem mempunyai batas (boundaries) yang memisahkannya dari lingkungannya. 3. Walaupun sistem itu mempunyai batas, akan tetapi sistem itu bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya. 4. Suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang biasa disebut bagian, unsur, atau komponen. 5. Walau sistem itu terdiri dari berbagai bagian, unsur-unsur atau komponen, tidak berarti bahwa sistem itu merupakan sekedar kumpulan dari bagian, unsur atau komponen tersebut, melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau mempunyai sifat “Wholism” atau dalam lingkungan psikologi disebut sebagai suatu “Gestalt”. 6. Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam (intern) sistem, maupun antara sistem dengan lingkungannya. 7. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu maka sistem sering disebut sebagai “processor” atau “transformator”. 8. Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik. 9. Karena adanya mekanisme kontrol itu maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatis (dengan sendirinya). Dari berbagai rumusan tentang sistem di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem adalah sesuatu yang berhubung-hubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan. Dengan demikian, sistem paling tidak terdapat tiga unsur, yaitu : 1. Faktor atau faktor-faktor yang dihubungkan. 2. Hubungan yang tidak dipisahkan antara faktor-faktor itu tadi. 3. Karena hubungannya, maka membentuk suatu kesatuan.


1.7

B. KONSEP DASAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata “Pemerintah” atau pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata “perintah” tersimpul beberapa unsur yang merupakan ciri khasnya, yakni: 1. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. 2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah. 3. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah. Di dalam bahasa Inggris istilah pemerintah dan pemerintahan sebenarnya tidak ada perbedaan yaitu disebut dengan kata “government” dan dalam bahasa Prancis disebut dengan kata “gouverment”. Kedua istilah ini adalah bersumber dari istilah latin yaitu “gubernauculum” yang berarti kemudi. Kata government dari bahasa Inggris tersebut dapat berarti pemerintah atau pemerintahan, yang diturunkan dari kata kerja “to govern”. Sedangkan perintah disalin dari “to order” atau “to command” dan bukan diturunkan dari kata kerja “to govern”. Dengan penggunaan istilah tersebut di atas, maka sangat dibutuhkan kehatia-hatian manakala menjumpai kata pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa asing, misalnya kata government dalam bahasa Inggris, karena dapat bermakna: 1. Melaksanakan wewenang pemerintahan. 2. Cara atau sistem memerintah. 3. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah. 4. Wilayah atau negara yang diperintah. 5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara. Berbeda halnya dalam bahasa Belanda yang mana istilah “pemerintah” dapat diterjemahkan dalam berbagai kata,yaitu: 1. Regering, mempunyai arti nama luas karena ruang lingkupnya meliputi seluruh wilayah negara.

1.8

2. 3. 4.


Bestuur, adalah pemerintah wilayah tertentu dari negara dan karenanya mempunyai batas yang lebih sempit. Overheid, dipergunakan sebagai sebutan untuk “pemerintah” atau pula pejabat-pejabat tinggi dari suatu negara. Over bestuur, yang berarti pemerintahan tertinggi.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsep pemerintah atau pemerintahan, maka dapat dibandingkan berbagai pendapat di bawah ini. 1. Robert Mac Iver; Konsep pemerintahan sebagai pemerintahan politik yang berarti sebagai organisasi yang dipusatkan untuk mempertahankan suatu sistem ketertiban atas suatu masyarakat. 2. Wallace S. Sayre; Pemerintahan adalah alat perwakilan yang terorganisir yang menyatakan dan mempergunakan kekuasaan daripada negara. 3. Pressly S. Silas dan Jhon E. Stoner Pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintahan untuk mencapai tujuan daripada negara. 4. Mr. S.L.S Danurejo. Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuan. Tujuan itu tergantung pada tipe yang melekat pada negara tersebut. Andaikata suatu negara bertipe negara kemakmuran, maka negara itu berarti segala daya upaya untuk mendatangkan kemakmuran bagi warganya. 5. Mr. Amrah Muslimin Pemerintahan suatu negara adalah cara mengendalikan negara tersebut untuk mencapai tujuannya. Dengan memperhatikan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pemerintahan di dalamnya terkandung makna antara lain: 1. Merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan atau aktivitas sebagai suatu fungsi yang sifatnya dinamis. Kegiatan atau aktivitas pemerintahan itu meliputi tugas dan kewenangan. 2. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas tersebut diselenggarakan oleh suatu subjek, yakni; organisasi, badan, lembaga atau pejabat-pejabat pemerintahan daripada negara.


3.

1.9

Karena pemerintahan adalah daya upaya untuk mencapai tujuan daripada negara, maka dengan sendirinya pemerintahan merupakan bagian daripada negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan konsep pemerintah adalah badan, lembaga, atau instansi atau aparat yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Dengan kata lain bahwa untuk menjalankan dan melaksanakan tujuan negara, maka diadakan suatu lembaga yang disebut dengan pemerintah di mana tugasnya menjalankan serangkaian kegiatan atau aktivitas pemerintahan dalam negara tersebut. Montesquie, seorang filsuf berkebangsaan Prancis, membagi fungsi pemerintahan menjadi tiga, yaitu: 1. Pembentukan undang-undang (legislative power = wetgeving). 2. Pelaksanaan undang-undang (executive power = uitvoering). 3. Peradilan (judicial power = rechtspraak). Dengan mengacu pada pendapat Montesquie di atas, maka yang disebut dengan pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh fungsi pemerintahan, dalam arti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demikian pula dengan pengertian pemerintah dalam arti luas yang berarti seluruh aparat yang melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan. Van Vollen Hoven menambah pembagian fungsi pemerintahan menjadi empat, yaitu dengan memasukan kepolisian sebagai salah satu unsur, sehingga ajarannya terkenal dengan catur praja yang meliputi: 1. Bestuur atau pemerintahan, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara. 2. Politie, yaitu kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara. 3. Rechtspraak atau peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keamanan dalam negara. 4. Regeling atau pengaturan berundang-undangan, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara. Berbeda halnya dengan A.M. Donner, ia yang merumuskan pemerintahan dalam arti luas sebagai berikut: 1. Badan-badan pemerintahan di pusat yang menentukan haluan negara. 2. Instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut.

1.10


Dengan memperhatikan penjelasan tentang konsep pemerintah dan pemerintahan di atas, semakin jelas perbedaan kedua istilah tersebut. Dengan demikian penggunaan kedua kata itu dalam setiap pembahasan dan kajian sistem pemerintahan Indonesia lebih memudahkan kita untuk menyesuaikan dengan konteks dan makna yang dinginkan. LAT IH A N Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! 1) Kemukakan pengertian sistem secara umum! 2) Menurut Shroid dan Voich, istilah sistem menunjuk pada dua hal. Sebutkan dua hal yang dimaksud! 3) Menurut Elias M. Awad, konsep sistem memiliki beberapa ciri pokok. Sebutkan ciri-ciri pokok yang dimaksud! Petunjuk Jawaban Latihan 1) Secara umum sistem dapat diartikan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terikat dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kait mengait dan fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat-sifat keterikatan, kohesif, sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh eksistensinya. 2) Menurut Shrode dan Voich , istilah sistem itu menunjuk pada dua hal, yaitu; pertama, menunjuk pada suatu wujud (entitas) atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya, dan kedua menunjuk pada suatu rencana, metode, alat atau tata cara untuk mencapai sesuatu. 3) Ciri-ciri pokok yang dimiliki suatu sistem menurut Elias M. Awad adalah sebagai berikut: a. Pada umumnya suatu sistem bersifat terbuka, dengan kata lain tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, karena sesuatu sistem akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. b. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem, dan setiap subsistem terdiri lagi dari subsistem yang lebih kecil.


c. d.

e. f.

1.11

Setiap Subsistem-subsistem itu saling ketergantungan satu sama lain. Suatu sistem mempunyai kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya (self adjusmnet). Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem umpan balik (feed back). Suatu sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (self regulation) Setiap sistem mempunyai tujuan atau sasaran. R A NG KU M AN

Di dalam membicarakan sistem pemerintahan, maka yang terlebih dahulu harus dipahami pengertian-pengertian atau keteranganketerangan yang sifatnya mendasar tentang sistem dan pemerintahan itu sendiri. Sistem merupakan suatu sarana untuk menguasai keadaan dan pekerjaan agar dapat secara teratur dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tersebut. Sistem pun dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan suatu cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan masing-masing mekanismenya bersifat otomatis (servo mecanism). Konsep sistem yang digandengkan dengan istilah pemerintahan akan melahirkan suatu makna yang berbeda dengan makna dari kedua konsep yang membentuknya. Secara umum konsep pemerintahan di dalamnya terkandung suatu makna yaitu: sebagai suatu kegiatan atau aktivitas, yang diselenggarakan oleh suatu subyek (badan atau lembaga) untuk mencapai tujuan daripada negara. TES F OR M AT IF 1 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Sistem merupakan suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerahkan suatu fungsi utama dari suatu usaha atau urusan. Pengertian ini dikemukakan oleh .... A. Shroide dan Voice B. Prajudi Atmosudirjo

1.12


C. Elias M. Awad D. Tatang M. Amirin 2) Menurut Shrode dan Voich, istilah sistem menunjukkan pada dua hal, yaitu .... A. ruang dan waktu B. tujuan dan cara mencapainya C. wujud (benda) dan rencana metode, tata cara untuk mencapai sesuatu D. semua Jawaban salah 3) Ciri-ciri pokok yang dimiliki suatu sistem menurut Elias M. Awad adalah, kecuali .... A. pada umumnya suatu sistem bersifat terbuka. B. suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem C. suatu sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri D. suatu sistem tidak terpengaruh dengan sistem lain 4) Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu maka sistem sering disebut sebagai “processor” atau “transformator”. Pendapat ini dikemukakan oleh .... A. Bintan R. Saragih B. David Easton C. Tatang M. Amirin D. Prajudi Atmosudirjo 5) Apabila diidentifikasi, maka dalam konsep sistem paling tidak terdapat tiga unsur, kecuali .... A. faktor atau faktor-faktor yang dihubungkan B. hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara faktor-faktor itu C. karena hubungannya maka membentuk suatu kesatuan D. karena unsur-unsurnya, maka membentuk suatu hubungan 6) Dari segi bahasa, kata “pemerintah” atau “pemerintahan” berasal dari suku kata “perintah”, yang berarti sesuatu yang harus .... A. dilaksanakan B. dikendalikan C. dipertanggungjawabkan D. dihormati

1.13


7) Kata “government” dari bahasa Inggris dapat berarti pemerintah atau pemerintahan yang diturunkan dari kata kerja .... A. to govern B. to governt C. to gouvern D. to gouvernt 8) Dalam Bahasa Belanda, istilah “pemerintah” dapat diterjemahkan dari berbagai kata, seperti “overbestuur” yang artinya .... A. pemerintahan tertinggi B. pemerintahan wilayah C. pejabat tinggi negara D. pemerintahan negara 9) Pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintah untuk mencapai tujuan daripada negara. Pendapat ini dikemukakan oleh .... A. Pressly S. Sylas dan Jhon Estoner B. Wallace S Sayre C. Robert Mac Iver D. Mr. Amrah Muslimin 10) Pemerintah dalam arti yang luas dapat dilihat pada pembagian yang dikemukakan oleh Montesquie yang terkenal dengan Trias Politica, yaitu kecuali .... A. legislative power B. executive power C. adminsitrative power D. judicial power Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Tingkat penguasaan =

Jumlah Jawaban yang Benar Jumlah Soal

 100%

1.14


Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% = cukup < 70% = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

1.15


Kegiatan Belajar 2

Pemerintahan sebagai Sistem

K

onsep sistem merupakan idiom yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmu-ilmu lingkungan (ekologi). Sistem digambarkan sebagai suatu tatanan yang terbentuk dari hasil interaksi antara komponen lingkungan, biotik dan abiotik, dengan komponen organis, dari makhluk monosel hingga multisel seperti manusia. Dalam Ilmu Pemerintahan, konsep sistem berguna untuk membahas pola-pola interaksi di antara seluruh komponen yang terbentuk dari hubungan-hubungan pemerintahan. Pembahasan sistem pemerintahan menggambarkan interaksi fungsional antar komponen berdasarkan kondisi dan nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan pemerintahan tersebut. Dalam Kegiatan Belajar 2 akan dijelaskan posisi dan peran masingmasing komponen yang melahirkan interaksi. Dari hasil interaksi ini, akan terbentuk pola aturan dan hubungan (set) yang melahirkan variasi-variasi situasional dalam lingkungan pemerintahan. Hubungan-hubungan intra dan antar set inilah yang akan menggambarkan kondisi sistem pemerintahan yang sesungguhnya. Kondisi sistem kemudian membentuk persepsi antara pemerintah dan yang diperintah sehingga melahirkan nilai-nilai pemerintahan. Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 2 diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan Anda tentang komponen sistem pemerintahan, faktor-faktor strategis lingkungan pemerintahan serta gambaran kondisi dan nilai-nilai sistem pemerintahan. A. KOMPONEN SISTEM PEMERINTAHAN RI Pemerintahan dipandang sebagai sistem artinya bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berlangsung dalam suatu sistem. Sistem pemerintahan di sini bukan suatu tempat yang jelas batas teritorialnya, seperti negara atau kota yang mempunyai batas-batas wilayah. Namun, sistem di sini merupakan kerangka analisis, yakni istilah yang digunakan untuk memudahkan kita untuk menganalisis gejala-gejala pemerintahan.

1.16


Pemerintahan dipandang sebagai sistem karena pemerintahan merupakan rangkaian interaksi dari berbagai komponen. Komponen yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling ketergantungan. Anak cabang dari sistem pemerintahan menjadi induk rangkaian berikutnya. Seluruh interelasi, interaksi dan interpendensi tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan sistem, memelihara dirinya, serta menyesuaikan dirinya dengan perubahan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Lalu, apa yang membedakan sistem pemerintahan dengan sistem lainnya? Misalnya: sistem sosial, sistem politik, atau sistem budaya? Yang membedakan antara sistem pemerintahan dengan sistem lainnya adalah polapola interaksi yang ada dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan meliputi tugas dan kewenangan, sehingga apa-apa yang diputuskan melalui proses pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat dan mencakup semua, atau disebut dengan otoritatif. Sistem pemerintahan terdiri dari komponenkomponen dinamik yang bergantung pada posisi dan peran pemerintah dengan yang diperintah, dan interaksi di antara keduanya. Jika posisi dan peran itu tidak dilaksanakan sesuai dengan status dalam hubungan pemerintahan maka akan timbul konflik peran. Pemerintahan sebagaimana halnya suatu sistem, terdiri dari subsistemsubsistem atau unsur-unsurnya. Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari unsur nilai, struktur dan proses. Berikut ini akan kita bahas unsur-unsur tersebut. 1.

Unsur Nilai Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat, berguna dan berarti bagi masyarakat sehingga dipertahankan keberadaannya. Meskipun demikian, perubahan kepentingan dan kebutuhan, baik individual maupun kelompok di dalam maupun di luar suatu tatanan sosial kemasyarakatan membuat nilai bisa berubah. Perubahan nilai berkisar antara nilai definitif sampai nilai hilang. Nilai sistem pemerintahan bergantung pada kondisi sistem pemerintahan dan persepsi yang diperintah menghadapi kondisi itu. Sistem nilai yang muncul dari kondisi tersebut selalu mencari titik keselarasan, keserasian, dan keseimbangan tujuan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kondisi serasi, selaras, dan seimbang ini hanya dimungkinkan tercapai jika terjadi keterbukaan dan kesepakatan yang intensif di antara kedua belah pihak.


1.17

Unsur nilai, dapat pula disebut sistem nilai, meliputi landasan atau dasar negara yaitu Pancasila, cita-cita negara (nasional) dan tujuan negara (nasional), kesemuanya dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang tetap tidak berubah walaupun UUD 1945 telah mengalami perubahan. a. Pancasila sebagai landasan atau dasar negara mengandung 5 (lima) prinsip: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4). Pancasila juga sebagai falsafah atau pandangan hidup yang mempersatukan bangsa dan memberi petunjuk dalam upaya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. b. Cita-cita negara (nasional), yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (alenia ke 3). Dalam TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Masa Depan Indonesia, sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia, cita-cita negara/nasional ini disebut sebagi visi ideal Indonesia. c. Tujuan negara (nasional), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4). Jika cita-cita nasional dinyatakan sebagai visi ideal, maka tujuan negara/nasional dapat juga disebut sebagai misi ideal. 2.

Unsur Struktur Unsur struktur merupakan satuan kelembagaan yang diperlukan dalam kehidupan Negara Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional berupa tatanan kelembagaan pemerintahan dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi bangsa, yang merefleksikan peran, posisi, aturan hukum, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Struktur pemerintahan dalam arti yang luas meliputi seluruh aparatur negara, baik aparatur negara, aparatur pemerintahan maupun aparatur perekonomian negara beserta seluruh organisasi sosial politik, kemasyarakatan dan dunia usaha yang berkembang sesuai dengan kehidupan dan kemajuan bangsa serta individu-individu yang diperintah.

1.18


Sedangkan struktur pemerintahan dalam arti yang sempit (eksekutif) mencakup presiden beserta seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 3.

Unsur Proses Untuk memahami unsur proses sebagai unsur pokok sistem pemerintahan Indonesia dapat dikemukakan beberapa pengalaman empiris dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut. a. Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu juga diselenggarakan untuk memilih presiden secara langsung; b. MPR sebagai lembaga negara, yang terdiri atas anggota DPR dan DPD mengadakan sidang sedikitnya 5 (lima) tahun di ibu kota negara; melantik presiden dan/atau wakil presiden; dan berwewenang mengubah dan menetapkan UUD melalui mekanisme tertentu; c. Presiden bersama DPR menyusun Propenas yang kemudian dirinci dalam rencana pembangunan tahunan (Repeta) yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah; d. Tiap-tiap lembaga negara, departemen dan LPND menyusun rencana strategis, sedangkan pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah (Propeda) berdasarkan Propenas; e. Selain Propenas dan APBN, DPR membuat undang-undang lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, seperti undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial maupun undang-undang pemilu; f. Presiden mengangkat/menetapkan/meresmikan anggota BPK, hakim agung dan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, dan beberapa pejabat negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1.19

B. FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN STRATEGIS Sistem pemerintahan Indonesia berinteraksi dengan sistem-sistem lain yang disebut dengan faktor-faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Eksistensi sistem pemerintahan Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan ini. Di lain pihak, melalui kebijakan, program, tindakkan aparatur pemerintahan juga secara simultan mempengaruhi faktorfaktor lingkungan tersebut. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Indonesia dapat dipahami dengan baik jika kita telah mengetahui dan memahami faktor-faktor lingkungan serta keterkaitannya dengan sistem pemerintahan. Adapun faktor-faktor lingkungan sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan Fisik-Geografis Faktor lingkungan ini antara lain seperti: a. Indonesia secara geografis sebagai negara kepulauan terdiri dari lebih 13.000 buah pulau besar dan kecil, yang keseluruhannya seluas 5.193.250 km2 termasuk 3.166.163 km2 wilayah lautnya; b. Sebagai negara kepulauan, terletak dijalan silang antara 2 samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) dan di antara 2 benua (Asia dan Australia); c. Dari segi iklim, karena terletak di daerah khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis yang hanya mengenal musim kemarau dan musim hujan. 2.

Faktor Demografi Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan modal bagi proses pembangunan. Tetapi jumlah penduduk yang besar dengan kuantitas, intelektualitas dan penyebarannya yang kurang baik, menjadi masalah demografi yang dihadapi pemerintahan. Oleh karena itu program transmigrasi dan keluarga berencana serta program pendidikan yang harus dikelola dengan sistem manajemen yang tepat. Keberhasilan programprogram tersebut pada gilirannya akan merubah kondisi kependudukan yang kurang menguntungkan, walaupun belum dapat mengatasi sepenuhnya.

1.20


3.

Faktor Kekayaan Alam Indonesia kaya akan tambang sehingga diperlukan kelembagaan dan aparatur pertambangan untuk mengaturnya sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Demikian pula kelembagaan dan aparatur kehutanan diperlukan untuk mengurus hutan dan lain-lain. Pemerintah dituntut untuk melindungi bintang dan tumbuh-tumbuhan langka, mencegah kemusnahan melalui budi daya, dan meningkatkan manajemen lingkungan hidup. 4.

Faktor Ideologi Ideologi merupakan pola dasar tentang cita-cita yang sifatnya praktis untuk mencapai tujuan suatu kelompok orang dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, meliputi bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Ideologi tidak selalu dapat dijelaskan secara logis tetapi secara umum dapat dijelaskan dengan memperbandingkan dan mempertentangkannya dengan ideologi yang lain. Untuk itu perlu diidentifikasi berbagai kelemahan ideologi lain dan dihadapkan dengan ideologi sendiri. Ideologi Pancasila sudah jelas mempengaruhi sistem pemerintahan, karena Pancasila adalah landasan ideal dari sistem pemerintahan Indonesia. Komunisme yang telah dinyatakan sebagai ideologi terlarang harus dicegah. Demikian pula masuknya ideologi lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pada kenyataannya pembangunan dan privatisasi sebagai susut ideologi telah mempengaruhi pula eksistensi pemerintahan Indonesia sebagai sistem yang dipraktekkan. 5.

Faktor Politik Instabilitas politik memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap stabilitas sistem pemerintahan Indonesia. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru aparatur pemerintahan terpecah-pecah akibatnya masuknya kepentingan politik. Perilaku birokrasi berubah-ubah sesuai dengan aspirasi politik yang dominan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, pemerintah saat ini menggariskan netralitas birokrasi dari kehidupan praktis dengan larangan menjadi anggota dan pengurus partai politik. Akan tetapi larangan ini tidak menghilangkan hak politiknya dalam pemilihan umum.


1.21

6.

Faktor Ekonomi Jika keadaan ekonomi kurang baik maka akan menyebabkan rendahnya kemampuan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan hidup aparatur pemerintah. Akibatnya produktivitas kerja aparatur menjadi rendah, sehingga muncul korupsi dan kolusi. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab masalah ekonomi biaya tinggi. Sebaliknya, jika program dan tindakan aparatur pemerintahan di bidang ekonomi berhasil maka akan mengubah kondisi ekonomi menjadi lebih baik. 7.

Faktor Sosial Budaya Sampai saat ini diakui adanya hambatan budaya dalam pengawasan pemerintahan yang efektif. Komunikasi dalam pemerintahan, terutama komunikasi antara atasan dan bawahan, masih dipengaruhi oleh budaya paternalistik. Oleh karena itu dibutuhkan program dan tindakan pemerintah untuk mengikis nilai-nilai budaya yang negatif. Pembangunan di sektor pendidikan dipercaya dapat merubah berbagai macam budaya yang dianggap tidak produktif. 8.

Faktor Pertahanan dan Keamanan Kondisi pertahanan dan keamanan ikut mempengaruhi sistem pemerintahan. Demikian pula, program dan tindakan yang baik dari aparat pemerintah akan memperbaiki kondisi pertahanan dan keamanan. Ke delapan faktor lingkungan tersebut secara simultan mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia, dan kedelapan faktor itu sendiri saling berinteraksi. C. KONDISI SISTEM PEMERINTAHAN Interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah sangat didukung oleh sistem nilai masing-masing. Sistem nilai pemerintah bersifat formal (hard) sementara sistem nilai yang diperintah bersifat nonformal (soft). Dengan demikian setidaknya terdapat tiga set hubungan posisi dan peran yakni: 1. Yang diperintah sebagai pemegang hak dengan pemerintah sebagai pemegang kewajiban. 2. Yang diperintah yang memberi kewenangan kepada pemerintah dengan pemerintah sebagai pengembang tanggung jawab kepada yang diperintah.

1.22

3.


Yang diperintah sebagai produser dengan pemerintah sebagai konsumer, dan sebaliknya.

Pola diatas menunjukkan adanya tiga set hubungan posisi dan pesan, yaitu 1) hak dan kewajiban; 2) kewenangan dan tanggungjawab ; dan 3) produser dan konsuner, hubungan bias terjadi intra set (misalnya antara hak dan kewajiban) dan juga interest (misalnya antara set 1 dengan set 2). Untuk membantu pemahaman tentang set hubungan posisi dan peran, perhatikanlah gambar dan tabel di bawah ini. Gambar: Hubungan Intra Set dan Inter Set 4 HAK

1

KEWAJIBAN

5 WEWENANG

2

TANGGUNG JAWAB

7

6 PRODUKS I

3

KONSUMS I

Tabel: Kondisi Sistem Pemerintahan HUBUNGAN NOMOR 1

KONDISI SISTEM PEMERINTAHAN a. Penuaian kewajiban lemah/rendah sementara tuntutan akan hak kuat/tinggi b. Penuaian kewajiban seimbang dengan tuntutan akan hak c. Penuaian kewajiban tinggi/kuat, sementara kesadaran akan hak rendah/lemah.

2

a. Kewenangan lebih dominan ketimbang tanggung jawab b. Kewenangan seimbang dengan tanggung jawab c. Kewenangan ringan tetapi tanggung jawab berat

3

a. Produksi tinggi tetapi kemampuan konsumen untuk menggunakannya rendah b. Produksi seimbang dengan konsumsi c. Produksi rendah, konsumsi tinggi


HUBUNGAN NOMOR 4

1.23

KONDISI SISTEM PEMERINTAHAN a. Kewenangan lebih diutamakan ketimbang kewajiban b. Kewenangan seimbang dengan kewajiban c. Kewajiban lebih berat ketimbang kewenangan

5

a. Hak lebih diutamakan ketimbang tanggung jawab b. Hak seimbang dengan tanggung jawab c. Tanggung jawab lebih berat ketimbang hak

6

Dalam hal pemerintah sebagai produser dan yang diperintah konsumer pertanggungjawaban pemerintah a. Dalam memproduksi jasa dan layanan guna memenuhi kebutuhan konsumer, tinggi, sedang, atau rendah b. Dalam memampukan konsumer menggunakan produkproduk pemerintahan, tinggi, sedang, atau rendah

7

Dalam hal pemerintah sebagai konsumer, penuaian kewajibannya untuk mengonsumsi (merespon) produk-produk rakyat, tinggi, sedang atau rendah.

Sumber: Ndraha Tadziluhu. (2003) Interaksi/transaksi antara pemerintah dengan yang diperintah ditentukan oleh tingkat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang idial adalah sistem yang terbentuk pada level dimana tingkat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan itu setinggi-tingginya. LAT IH A N Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! 1) Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen sistem pemerintahan RI! 2) Jelakan kondisi-kondisi dalam hubungan interset antara hak dengan tanggung jawab! 3) Apa yang dimaksud dengan nilai dan jelaskan hubungan antara nilai dan sistem pemerintahan?

1.24


Petunjuk Jawaban Latihan 1) Komponen-komponen sistem pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: a) Unsur Nilai Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat, berguna dan berarti bagi masyarakat sehingga dipertahankan keberadaannya. b) Unsur struktur Unsur struktur merupakan satuan kelembagaan yang diperlukan dalam kehidupan Negara Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional berupa tatanan kelembagaan pemerintahan. c) Unsur Proses Unsur proses sebagai unsur pokok sistem pemerintahan Indonesia dapat dilihat dari beberapa pengalaman empiris dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. 2) Kondisi sistem pemerintahan yang terjadi akibat dari hubungan inter set antara hak dan tanggung jawab adalah: a. Hak lebih diutamakan ketimbang tanggung jawab. b. Hak seimbang dengan tanggung jawab. c. Tanggung jawab lebih berat ketimbang hak. 3) Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat, berguna dan berarti bagi masyarakat sehingga dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat. Hubungan nilai dengan sistem pemerintahan terutama ditujukan untuk menciptakan titik keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pemerintah dan yang diperintah melalui kesepahaman dan keterbukaan yang intensif di antara kedua pihak. R A NG KU M AN Pemerintahan dipandang sebagai sistem karena pemerintahan merupakan rangkaian interaksi dari berbagai komponen. Komponen yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling ketergantungan. Anak cabang dari sistem pemerintahan menjadi induk rangkaian berikutnya. Seluruh interelasi, interaksi dan interpendensi tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan sistem, memelihara dirinya, serta menyesuaikan dirinya dengan perubahan yang sesuai

1.25


dengan tuntutan zaman. Pemerintahan sebagai sebagaimana halnya suatu sistem, terdiri dari subsistem-subsistem atau unsur-unsurnya. Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari unsur nilai, struktur dan proses. Sistem pemerintahan Indonesia berinteraksi dengan sistem-sistem lain yang disebut dengan faktor-faktor lingkungan. Terdapat tiga set hubungan posisi dan peran: a). Yang diperintah sebagai pemegang hak dengan pemerintah sebagai pemegang kewajiban. b). Yang diperintah yang memberi kewenangan kepada pemerintah dengan pemerintah sebagai pengembang tanggung jawab kepada yang diperintah. c). Yang diperintah sebagai produser dengan pemerintah sebagai konsumer, dan sebaliknya. Komponen sistem pemerintahan bersifat dinamik, yang sangat ditentukan dari hubungan posisi dan peran set hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab, serta produsen dan konsumer. Kondisi sistem pemerintahan yang ideal mensyaratkan terbantunya titik keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pemerintah dan yang diperintah melalui kesepahaman dan keterbukaan yang intensif di antara kedua pihak TES F OR M AT IF 2 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Yang termasuk komponen sistem pemerintahan adalah, kecuali .... A. nilai B. struktur C. proses D. wilayah 2) Komponen sistem pemerintahan kelembagaan disebut .... A. nilai B. struktur C. proses D. lingkungan

yang

berhubungan

dengan

3) Jumlah penduduk yang besar adalah modal bagi proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan dipengaruhi oleh faktor .... A. fisik giografis B. demografi C. kekayaan alam D. sosial budaya

1.26


4) Kondisi sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh aturan (set) hubungan posisi dan peran antara, kecuali .... A. hak dan kewajiban B. pemerintah dan yang diperintah C. kewenangan dan tanggung jawab D. produser dan konsumer 5) Selain hubungan antar set (aturan) kondisi sistem pemerintahan juga ditentukan oleh hubungan yang bersifat lintas set (aturan), dikenal dengan istilah .... A. multy set B. inter set C. intra set D. antar set 6) Koneksi sistem pemerintahan yang mungkin ditimbulkan akibat pengaruh antara hak dan kewajiban adalah .... A. hak lebih diutamakan dari tanggung jawab B. hak yang seimbang dengan tanggung jawab C. kewajiban lebih berat daripada kewenangan D. penuaian kewajiban seimbang dengan tuntutan akan hak 7) Hubungan inter set antara kewenangan dengan kewajiban dapat menimbulkan, kecuali .... A. kewenangan lebih diutamakan ketimbang kewajiban B. kewenangan seimbang dengan kewajiban C. kewajiban lebih berat ketimbang hak D. kewajiban lebih berat ketimbang kewenangan 8) Dalam hal pemerintah sebagai konsumer dan penuangan kewajibannya untuk mengonsumsi (produk rakyat) yang bersifat tinggi, sedang dan rendah, merupakan kondisi sistem pemerintahan yang timbul akibat interaksi antara set .... A. kewajiban dan konsumsi B. kewajiban dan wewenang C. tanggung jawab dan wewenang D. tanggung jawab dan hak 9) Sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat dan berguna, sehingga dipertahankan eksistensinya oleh masyarakat, disebut .... A. tradisi B. nilai

1.27


C. konvensi D. folklore 10) Perwujudan nilai dalam sistem pemerintahan ditujukan untuk menciptakan titik keselarasan, keserasian dan keseimbangan, hanya terjadi apabila kedua belah pihak melakukan .... A. komitmen politik yang kuat B. kesetaraan dan keterbukaan C. kesepakatan dan keterbukaan D. kesepakatan dan kesetaraan Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Tingkat penguasaan =

Jumlah Jawaban yang Benar

 100%

Jumlah Soal Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% = cukup < 70% = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

1.28


Kunci Jawaban Tes Formatif Tes Formatif 1 1) B. Prajudi Atmosudiro 2) C. wujud (benda) dan rencana, metode, tata cara untuk mencapai sesuatu. 3) D. suatu sistem tidak terpengaruh dengan sistem lain 4) C. Tatang M. Amirin 5) D. karena unsur-unsurnya, maka membentuk suatu hubungan. 6) A. dilaksanakan 7) A. to govern 8) A. pemerintahan tertinggi 9) A. Pressly S. Sylas dan Jhon E. Stoner 10) C. administrative power Tes Formatif 2 1) D. wilayah 2) B. struktur 3) B. demografi 4) B. pemerintah dan yang diperintah 5) B. inter set 6) D. penuaian kewajiban seimbang dengan tuntutan akan hak 7) C. kewajiban lebih berat ketimbang hak 8) A. kewajiban dan konsumsi 9) B. nilai 10) C. kesepakatan dan keterbukaan

1.29


Daftar Pustaka Amirin, Tatang S. (2001). Pokok-Pokok Teori Sistem. Raja Grafindo Persada. JAkarta Budiardjo, Miriam. (1993). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta Musanef. (1985). Sistem Pemerintahan Indonesia. Gunung Agung Ndraha, Tadziluhu. (2003). Kybernology I. Rineka Cipta. Jakarta Surbakti, Ramlan. (1990). Memahami Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta Syafiie, Inu Kencana. (1994). Ilmu Pemerintahan. MAndar Maju. Bandung ------------------------- (2001). Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi). Refika Aditama. Bandung.

Dasar-dasar Sistem Pemerintahan

Recommend Documents