EDISI 47 • TAHUN V • 28 FEBRUARI 2011
SUARA PEMEGANG SAHAM
Potensi Besar BUMN
dari
redaksi
foto: Abror Rizki
Kita melihat di bulan Februari 2011 ini, terdapat dua kegiatan berkesinambungan yang dipusatkan di Istana Bogor, guna menggali dan mengaktifkan potensi besar BUMN. KEGIATAN PERTAMA yang dinamakan retreat BUMN, 10–11 Februari 2011, dipimpin Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, dan dihadiri oleh MenteriMenteri Ekonomi, Ketua Komite Ekonomi Nasional, Ketua Komite Inovasi Nasional dan 67 dirut BUMN. Retreat tersebut menghasilkan kesimpulan tentang peran serta BUMN dalam 18 aktivitas ekonomi serta pembangunan enam koridor ekonomi. Retreat tersebut memberikan sinyal agar BUMN lebih mempersiapkan diri untuk menangani proyekproyek strategis seperti program national connectivity. Beberapa proyek infrastruktur utama di bidang pengembangan tol, pengembangan pelabuhan laut dan udara, perkeretaapian dan industri strategis dibahas mendalam. Pertemuan itu juga menggagas peningkatan capital expenditure (capex) dan perlunya efisiensi operating expenditure (opex).
Sampaikan kritik dan saran terkait BUMN dan KBUMN melalui sms:
2866
LAYANAN PERMASALAHAN TEKNOLOGI INFORMASI
021-38900136 atau 1016 (internal)
Mematikan CPU dan monitor sebelum meninggalkan kantor akan menghemat listrik dan komputer lebih awet
Sedangkan dalam pertemuan kedua, 21–22 Februari 2011, yang diberi nama Raker Pemerintah dengan Pemda dan BUMN dipimpin langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah menghasilkan komitmen Kementerian BUMN dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia. Kita meyakini, semua itu memperlihatkan betapa besarnya peran dan potensi BUMN dalam pembangunan nasional ini. Untuk itu, kita mesti merawat dan mengelola
DARI REDAKSI Potensi Besar BUMN 1 FOKUS UTAMA Capex BUMN Untuk Pembangunan Bangsa 2 Ketua KEN: Business As Not Ussual 2 WAWASAN KITA Unit Manajemen Risiko di BUMN, Kenapa Harus Ada? 3
BUMN ini dengan semangat korporasi. Pembaca, Buletin edisi ini tampil dengan tulisan lebih berwarna. Di samping mengulas hasil-hasil pertemuan di Istana Bogor, pembaca dapat menyimak Sosok Dr. Ir. Upik Rosalina Wasrin, DEA, mantan Dirut Perum Perhutani yang kini jadi Asdep Industri Primer II. Tulisan lainnya dari Kis Nugroho Anjar M, Khoirur Roziqin dan Ferry Andrianto akan menghiasi khazanah pemikiran anda. Semoga lebih tercerahkan! [pemimpin redaksi]
SOSOK TOKOH Dr. Ir. Upik Rosalina Wasrin, DEA: Tuhan Sayang Saya 4
REKAM PERISTIWA Kerjasama BRI dan PTPN II: Sebuah Lompatan Besar 7
SARAN PENDAPAT DIPA Untuk Siapa? 6
Diklat Swakelola Pengadaan Barang/Jasa: Jadi Ahli Pengadaan, Siapa Takut? 8
SUDUT PANDANG Surat Untuk Sang Raja 7
Pertandingan Persahabatan: Kali Ini Kita Kalah 8
fokus
utama
2
BULETIN BUMN • EDISI 47 • TAHUN V • 28 FEBRUARI 2011
Capex BUMN Untuk Pembangunan Bangsa foto: Seno
Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar di ujung Raker Pemerintah dengan Pemda dan BUMN menyampaikan Komitmen KBUMN dan BUMN dalam rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia. DALAM PERNYATAAN Komitmen tersebut, Kementerian BUMN dan BUMN akan mendukung percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia melalui investasi dan belanja modal (capex) senilai Rp 836 triliun dalam kurun tahun 2011–2014. Capex tersebut akan difokuskan pada 6 koridor dan 8 sektor, dengan fokus utama pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan industri sesuai dengan keunggulan masing-masing koridor ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan energi, pelaksanaan proyekproyek BUMN yang mampu memberikan efek ganda bagi penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Menteri Negara BUMN menyatakan bahwa upaya percepatan dan perluasan pengembangan usaha akan terus dilaksanakan guna memacu pertumbuhan capex dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian BUMN dan BUMN akan mengoptimalkan penggunaan opex BUMN tahun 2011 untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas produk dan layanan. Namun, upaya efisiensi akan tetap dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa bersama untuk BUMN sejenis dan senantiasa melaksanakan evaluasi biaya operasi yang tidak mengikat. DUKUNGAN UNTUK KBUMN DAN BUMN Terkait dengan komitmen KBUMN dan BUMN tersebut, Menko Perekonomian serta seluruh Menteri terkait dan jajaran Pemda baik Pemprov maupun PemKab/Kota akan memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh kepada Kementerian BUMN dan BUMN. Hal tersebut, terutama untuk membenahi seluruh peraturan dan ketentuan serta sistem yang menghambat kelancaran operasional kegiatan BUMN. Dukungan tersebut antara lain perizinan untuk pengembangan usaha, baik dari Pemerintah maupun Pemda, ketepatan waktu pembayaran dana PSO dan perhitungan keuntungan wajar bagi BUMN yang ditugaskan sebagai PSO, dan revisi UU sektoral yang menghambat kegiatan BUMN. PROGRAM PRO-RAKYAT Sejauh ini, BUMN telah dan akan terus melaksanakan program pro-rakyat berupa stabilisasi harga pangan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), program rumah murah, angkutan umum murah, program air bersih, program listrik hemat dan murah, perbaikan kehidupan nelayan, dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat pinggiran perkotaan yang miskin. Secara proaktif, BUMN akan mendorong dan menciptakan lingkungan bagi penemuan dan pengembangan calon wirausaha-wirausaha yang potensial. Penciptaan wirausaha baru merupakan kunci sukses dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. [tbk]
KETUA KEN:
Business As Not Usual
Dalam Raker di Istana Bogor, 21 Februari 2011, Chairul Tanjung, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) memberikan paparannya yang menarik berjudul “Business as Not Usual”. Inilah petikan dari paparan Ketua KEN tersebut.
foto: Seno
Produktivitas, inovasi dan kreativitas perlu didorong oleh IPTEK adalah kunci perbaikan kesejahteraan yang didorong jiwa kewirausahaan. Seluruh komponen bangsa harus memiliki rasa bangga atas kemajuan bangsa di masa depan. Kampanye perubahan mindset untuk memperbaiki kesejahteraan juga penting dilakukan secara luas oleh seluruh komponen bangsa.
UNTUK PERBAIKAN kesejahteraan rakyat, diperlukan pembiayaan yang besar. Sumber pembiayaan yang besar tersebut tidak mungkin dibiayai hanya oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Untuk itu diperlukan kesatuan gerak langkah dengan dunia usaha (BUMN dan swasta). Sumber utama pembiayaan nasional tetap dari domestik, meski masih diperlukan sumber pembiayaan asing. Karenanya, perlu ada perubahan cara pandang (mindset): dari supply driven ke demand driven. Untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan tersebut, perlu perubahan pendekatan secara business as not usual. Pendekatan ini membutuhkan perubahan mindset, yakni setiap komponen bangsa harus optimis akan masa depan Indonesia, dan harus ada kesadaran, penciptaan kesejahteraan butuh kerja keras, dan keinginan membangun kerjasama, dalam kompetisi yang sehat.
Dalam tahapan pembangunan ekonomi jangka panjang, yang terdiri atas tahap persiapan (20102015), akselerasi (2015-2025), dan keberlanjutan (2025-2045), ternyata kebutuhan utama pendanaan investasinya bersumber dari BUMN, swasta dan asing, sedang 10-13% berasal dari sumber pemerintah. PROGRAM PRO-RAKYAT BUMN merupakan salah satu sumber yang sangat potensial. Saat ini, di tahun 2011, dengan aset Rp 2.976 triliun, laba BUMN sebesar Rp 110 triliun. Belanja Modal hanya Rp 210 triliun dan belanja operasional sebesar Rp 1.000 triliun. Belanja operasional lebih mengarah pada internal perusahaan, sedang belanja modal akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan adanya penyediaan lapangan kerja. Untuk itu perlu efisiensi belanja operasional dan peningkatan belanja modal yang akan memiliki dampak signifikan pada pembiayaan kebutuhan investasi Indonesia. Karenanya, perlu kesesuaian masterplan dan proyek pembangunan dengan RKAP BUMN yang disahkan RUPS. BUMN dapat diharapkan menjadi pelopor pembangunan untuk proyek-proyek yang menghasilkan quick wins yang bercirikan investasi besar (lebih dari Rp 1 triliun), progress yang cepat, dan menyerap tenaga kerja yang banyak. BUMN dapat menjadi stimulus pembangunan ekonomi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan sebagai pioneer investment. Sesuai Direktif Presiden, BUMN dapat berfungsi sebagai agen pembangunan sosial (Program Pro-Rakyat), terutama dalam program rumah murah, program angkutan umum murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik hemat dan murah, perbaikan kehidupan nelayan dan perbaikan kehidupan masyarakat pinggiran kota. [tbk]
BULETIN BUMN • EDISI 47 • TAHUN V • 28 FEBRUARI 2011
3
wawasan
kita
Unit Manajemen Risiko di BUMN, Kenapa Harus Ada? Oleh: Kis Nugroho Anjar M
TUJUAN DARI peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham (maximizing value of company and wealth of shareholders). Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham adalah hal yang tidak mudah. Perusahaan akan menghadapi risiko bisnis yang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Risiko ini harus dikelola dengan baik, agar jangan sampai risiko tersebut membawa akibat yang fatal bagi perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian. JENIS-JENIS RISIKO Banyak sekali risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Beberapa risiko yang paling sering muncul dalam proses bisnis suatu badan usaha antara lain: risiko pemasaran, risiko produksi, risiko keuangan/likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko pengadaan, risiko peralatan, risiko teknologi, risiko sumber daya manusia dan risiko-risiko lain yang akan dihadapi oleh perusahaan. MENANGANI RISIKO Sebelum membahas penanganan risiko yang mungkin terjadi di perusahaan, sebaiknya perlu dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan risiko dan ketidakpastian (uncertainty). Risiko adalah suatu ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas keterjadiannya serta terdapat data pendukung/informasi mengenai kemungkinan kejadiannya. Sedangkan ketidakpastian adalah suatu keadaan dimana terdapat beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian menyebabkan hasil yang berbeda. Akan tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak dapat diketahui secara kuantitatif (Bramantyo Djohanputro, 2008). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara risiko dan ketidakpastian adalah probabilitas keterjadiannya dan adanya informasi tentang kemungkinan keterjadiannya. Berhubung ketidakpastian tidak memiliki unsur-unsur seperti yang dimiliki pada risiko, maka ketidakpastian tidak dapat
dikelola oleh perusahaan. Sedangkan risiko bisa dikelola oleh perusahaan. Semakin up to date informasi tentang risiko, maka risiko akan semakin mudah untuk dikelola. Untuk memudahkan pengelolaan risiko di BUMN, sebaiknya dibentuk unit yang khusus menangani risiko tersebut (Unit Manajemen Risiko/UMR). Tugas dari UMR adalah melakukan pengelolaan risiko diseluruh unit/divisi di dalam perusahaan selama perusahaan beroperasi dan melaporkannya ke direksi. Pengelolaan risiko yang dilakukan oleh UMR berupa asesmen risiko (risk assessment) yang meliputi identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko. Tujuan dari asesmen risiko ini untuk menentukan tingkat eksposur risiko dan menentukan prioritas risiko. (Manual Manajemen Risiko PT Hutama Karya, 2009). ASESMEN RISIKO Beberapa langkah dalam menilai risiko. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi risiko. Pada langkah ini dilakukan identifikasi risiko yang akan muncul selama perusahaan beroperasi. Langkah kedua yaitu analisa risiko. Pada tahap ini UMR melakukan analisa yang bertujuan untuk mengetahui besarnya akibat risiko dan besarnya kemungkinan terjadinya risiko. Langkah ketiga adalah tahap evaluasi risiko. Pada tahap ini UMR melakukan evaluasi terhadap risiko-risiko yang muncul dan menentukan langkah rencana tindak lanjutnya serta prioritas penanganannya. Setelah asesmen risiko terhadap seluruh unit/divisi selesai dilaksanakan, selanjutnya UMR membuat rencana tindak lanjut terhadap risiko yang sudah dinilai. UMR mendokumentasikan rencana tindak lanjut dan membuat jadwal pelaksanaan. Progress pelaksanaan/ realisasi tindak lanjut dilaporkan ke Direksi. Berdasarkan laporan dari UMR, Direksi dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan risiko tersebut. KETERKAITAN SPI DENGAN UMR Unit Manajemen Risiko (UMR) dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kedua bagian tersebut mempunyai tupoksi yang saling terkait. SPI menerima laporan dari UMR berupa rencana tindak lanjut terhadap
risiko yang sudah dilakukan asesmen serta menerima realisasi dari tindak lanjut tersebut. Oleh SPI, laporan dari UMR akan dijadikan dasar untuk penyusunan program kerja audit dan kemudian dilakukan audit berbasis risiko. KESIMPULAN Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko yang muncul dalam perusahaan dapat dikelola dengan baik karena adanya data pendukung/informasi tentang kemungkinan keterjadiannya. Sedangkan ketidakpastian (uncertainty) tidak bisa dikelola oleh perusahaan karena tidak adanya data pendukung/informasi. Untuk mengelola risiko yang semakin kompleks dan bisa jadi akan berdampak buruk bagi perusahaan, diperlukan unit/ divisi tersendiri yang khusus menangani risiko-risiko tersebut. Untuk itu disarankan bagi perusahaan yang belum mempunyai UMR, hendaknya segera membentuk UMR agar terhindar dari risiko bisnis yang makin besar. Penulis, Auditor Ahli Muda Inspektorat KBUMN)
dok. istimewa
dok.pribadi
Dalam era globalisasi, persaingan bisnis semakin ketat dibarengi dengan tingginya unsur ketidakpastian (uncertainty). Untuk itu, perusahaan dituntut untuk menjalankan bisnisnya secara lebih efisien dan efektif.
sosok
tokoh
4
BULETIN BUMN • EDISI 47 • TAHUN V • 28 FEBRUARI 2011
DR. IR. UPIK ROSALINA WASRIN, DEA
Tuhan Sayang Saya SOSOK edisi kali ini adalah Asdep Industri Primer II. Bu Upik, begitu panggilan akrabnya, berbincang dengan redaksi Buletin di ruangan kerjanya, di lantai 14. Jiwa keibuannya terpancar, meski terasa sekali ia memiliki pendirian yang kukuh. Latar belakangnya komplit: peneliti, akademisi dan paham manajemen korporasi. DISIPLIN ALA TENTARA Lulus SD, ia lanjutkan sekolahnya di SMPN 4 Jakarta, Lapangan Banteng. Itu karena kantor ayahnya di Hankam, tak jauh dari sekolahnya itu. Pagi-pagi, dari rumahnya di komplek Senayan, ayahnya mengantarnya pulang-pergi sekolah dengan mobil Land Rover. Sang Ayah mendidiknya dengan disiplin ala tentara. Tepat jam 6, Ayah sudah berangkat. “Semua anaknya harus sudah siap,” ceritanya.
foto: Seno
Selain disiplin, ayahnya mengajarkan hidup prihatin. “Agar siap menghadapi apapun kesulitan hidup,” kata Ayahnya. Dan tahun 1966-1967, keluarganya ikut merasakan krisis akibat kondisi gonjang-ganjing politik. Karena tiada beras, keluarganya harus makan bulgur (seperti bubur gandum) setiap hari. Ibunya pun memasak dengan kayu bakar. “Lucu, tinggal di tengah kota, tapi seperti di kampung,” katanya. Berkat didikan sang ayah, semua itu dilaluinya tanpa mengeluh. Setelah itu, ia melanjutkan ke SMAN 1 Jakarta, di Jl. Budi Utomo. Selain tekun belajar, ia aktif jadi pengurus OSIS. Tahun 1974 ia lulus. LAHIR DI JAKARTA, 11 Maret 1956, ia ditakdirkan sebagai ‘anak kolong’. Ayahnya, Lukmanul Hakim Djailani, asal Maninjau Sumatera Barat, adalah seorang tentara. Sedang Ibunya, Marheni, orang Jawa Barat. Ia anak ketujuh dari sembilan bersaudara. “Enam kakak saya semuanya laki-laki,” katanya. BERPINDAH-PINDAH Sebagai anak tentara, masa kecil dinikmatinya di beberapa tempat. Ia pindah ke Kalteng waktu kelas 1 SD, lalu pindah ke Kalsel dan Papua. “kelas 5 SD, baru balik lagi ke Jakarta,” katanya. Menurutnya, masa kecilnya sangat mengesankan. “Itulah yang membuat saya akhirnya memilih Fakultas Kehutanan,” katanya. Di Papua, Upik kecil terbiasa melihat ular, biawak, bahkan buaya. “Di belakang rumah hutannya lebat sekali,” katanya. Ya, rumah dinas tentara biasanya jauh dari keramaian. “Dan dekat hutan,” tambahnya. Agar binatang melata tak masuk rumah, ia biasa menabur garam di pinggir rumahnya. Ia ingat, mainannya waktu itu seperti Tarzan. “Kita buat ayunan di tengah-tengah jurang,” jelasnya. Selain itu, di Papua, keluarganya sempat merasakan kesusahan ketika ‘zaman UNTEA’ (pemisahan Papua New Guinea, red) tahun 1963. “Beli makan harus ngantri di toko,” katanya. Karenanya, orang tuanya bikin roti sendiri. Itupun, mencari tepung susah. “Bisa dibilang, kalau ada kapal besar masuk pelabuhan, baru ada barang-barang yang diperjualbelikan,” ujarnya. Kembali ke Jakarta, Upik kecil sekolah di SD Meksiko di Hang Lekir, Jakarta Selatan. Upik mengaku nakal waktu kecil. “Karena semua kakak saya laki-laki, diajak nakal saya ikut,” katanya. Yang disebutnya nakal itu rupanya hanya seperti main terlalu jauh ketika istirahat jam sekolah. “Akhirnya terlambat masuk kelas dan disetrap,” katanya mengenang.
MASUK KEHUTANAN IPB Semula Upik ingin jadi arsitek. Ia pun test masuk di Universitas Trisakti. Selain itu, ia melamar ke ITB, IPB dan UGM. Waktu itu, sistem SKALU (penerimaan mahasiswa baru, red) membolehkan tamatan SMA mendaftar ke beberapa universitas. Ia lalu membatalkan niatnya masuk Trisakti. “Langsung keder melihat biayanya tinggi,” alasannya. Karena UGM terlalu jauh, maka yang ditimbangnya hanya IPB dan ITB. Di ITB ia pilih Biologi sedang di IPB ia pilih Kehutanan. “Saya hanya berpikir, kehutanan itu seru aja,” katanya. Ternyata, IPB lebih dulu mengumumkan penerimaannya, tahun 1975 itu. Upik pun langsung memilih masuk IPB terlebih dahulu. “Setelah itu, rasanya sayang juga ditinggalkan,” ujarnya. Singkat kata, ITB pun ia abaikan. Rupanya, di Fakultas Kehutanan hampir semua mahasiswanya laki-laki. Hanya dua orang mahasiswi, termasuk dirinya. Di dunia kemahasiswaan, Upik lumayan aktif di beberapa organisasi seperti Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Dewan Mahasiswa. Waktu di MPM, Pak Mustafa Abubakar jadi Ketuanya. “Sedang saya wakil angkatan paling muda,” katanya. Ia merasa dikader oleh Pak Mustafa kala itu. “Pak Mus benar-benar menggembleng saya, sering mengajak diskusi,” cetus Upik bersemangat. Upik muda juga aktif di berbagai asosiasi profesi seperti Forest Management Student Club. “Pokoknya, saya tak bisa diam,” jelasnya. Pengalaman yang berkesan di waktu mahasiswa adalah ketika ia bersama enam teman-temannya tersesat di Gunung Salak. Hanya ia yang perempuan. Selama 5 hari, ia dan teman-temannya hanya ‘berputar-putar’ di dalam hutan. Untunglah hari keenam bisa menemukan jalan keluar. “Padahal rektorat sudah menyiapkan peti mati,” ujarnya. BEKERJA DI BIOTROP Upik tak mengalami hambatan di bangku kuliahnya. “Saya hanya tidak begitu suka mata kuliah statistik,” akunya. Ketika sudah semester akhir, Upik jadi MC sebuah Seminar regional Southeast Asia di Fakultas Kehutanan. Kala itu, direktur SEAMEO BIOTROP (Southeast Asean Minister of Education Organization for Biology Tropical) mendatanginya dan menanyakan, apakah sudah selesai kuliah. Upik menjawab belum. “Kalau sudah selesai, lamar aja ke BIOTROP,” kata sang direktur. Upik tak menganggap itu serius, karena skripsinya di Kalimantan, dan ia berencana bekerja di PT Inhutani II. Setelah ia lulus (1979), sang direktur ternyata tetap serius menanyakan dirinya ke Fakultas. Akhirnya Upik pun mengajukan lamaran dan diterima jadi asisten peneliti. Setahun kemudian, ia jadi PNS karena BIOTROP yang berada di bawah Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, ditempatkan di IPB. Meski secara administrasi jadi dosen, ia dibebaskan dari tugas mengajar. Selama 12 tahun, Upik bekerja di BIOTROP. S2 DAN S3 DI PERANCIS Waktu itu, BIOTROP sedang punya proyek pemetaan vegetasi di Sumatera dan Kalimantan. Dalam proyek itu, ada program fellowship scholarship yang menawarkan beasiswa bagi peneliti, yang sekaligus mengerjakan pekerjaan itu. Karena proyek pemetaan ini bekerja sama dengan pemerintah Perancis, Upik pun disekolahkan di sana. Ia kuliah S2 di Univ. Paul Sabatier, di bidang Ilmu Remote Sensing (potret udara) untuk hutan tropika. Upik bilang modalnya waktu itu hanya nekat. “Saya sama sekali tidak bisa bahasa Perancis,” katanya. Untungnya, di Perancis ia tinggal di rumah orang Perancis, di kota Toulouse, sebelah Selatan Perancis. Karena setiap hari bergaul dengan orang Perancis, kendala bahasa dapat diatasinya. “Bahkan saya
5
foto: Seno
Hal strategis yang dilakukannya di Perum Perhutani adalah melakukan transformasi mindset bisnis dari kayu ke non kayu. Upik mengenalkan produk air minum dan air madu Perum Perhutani. Banyak respon bermunculan, termasuk surat kaleng dan laporan ke Kejaksaan. “Mereka selama ini nyaman di bisnis kayu yang sudah ada mafianya itu,” katanya. Upik menyatakan, manfaat hutan itu bukan hanya kayu. “Kayu itu cuma 5% dari seluruh manfaat hutan,” tambahnya. Sedang 95% manfaat hutan lainnya belum digali Perum Perhutani, seperti air, carbon trading, dan obat-obatan dari hutan. Ada karyawan yang menganggapnya hanya berteori. “Saya buktikan bisa,” tegasnya.
jadi tahu budaya Perancis,” katanya. Dari pergaulannya dengan orang Perancis, ia bisa menyatakan hakekat manusia dimana pun sama. “Tak pandang beda bangsa,” simpulnya. MENIKAH TANPA PACARAN Tahun 1983 ia meraih gelar S2 (DEA/ Diplome D’ Etude Approfondies) dan melanjutkan ke S3 di Universitas yang sama di bidang Ilmu Ekologi Hutan, penginderaan jauh satelit untuk aplikasi kehutanan dan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk penerapan pengelolaan hutan. “Saya beruntung, penelitian S2 dan S3 saya sudah jelas, sehingga studi lancar,” katanya. Menurutnya, dengan semua kemudahan yang diperolehnya, rasanya tak ada lagi permintaannya yang macam-macam. “Tuhan sudah kasih banyak ke saya. Tuhan sayang sama saya,” katanya. Bulan Juli 1984, Upik menikah dengan teman seangkatannya di IPB dulu, Wasrin Syafii yang sedang kuliah di Jepang. “Kami menikah tanpa pacaran,” ujarnya. Setelah menikah, mereka kembali melanjutkan kuliahnya masing-masing. Ketika S3-nya selesai tahun 1987, Upik mampir dulu ke Tokyo. Setelah suaminya selesai S3, barulah mereka pulang bersama ke tanah air. Setelah kembali ke Indonesia, ia jadi Ahli Peneliti 3. Tahun 1995, Upik dipercaya menjadi Wakil Dekan I Fakultas Kehutanan IPB. Ia pun banyak memberikan kontribusi pemikiran di bidang kehutanan dan lingkungan di berbagai seminar, lokakarya dan konferensi, baik di tingkat nasional, domestik maupun forum dunia. Tahun 2000, ia ditugaskan Rektor IPB untuk mengurusi hutan pendidikan IPB di Jambi. FASE KORPORASI Tahun 2005, Upik diangkat jadi Direktur Produksi Perum Perhutani. Ia memasuki fase korporasi, setelah dunia penelitian dan pendidikan. “Dunianya baru, tapi yang digarap sama,” katanya. Menurut Upik, sebagai direksi, tugas utamanya adalah berkomunikasi dan meyakinkan orang agar gagasannya bisa diikuti. “Yang penting kita ngasih tahu, target apa, ngasih contoh atau teladan, ngajarin kalau perlu,” tambahnya lagi.
Upik juga mengarahkan agar getah pinus atau gondorukem bisa dimanfaatkan. “Sekarang mereka baru percaya itu potensial,” katanya. Saat ini, gondorukem memberikan kontribusi 30% dari total penghasilan Perum Perhutani. BUMN ini juga mengusahakan kopi dan komoditi lainnya. “Saya wanti-wanti (untuk diversifikasi), bisa-bisa nanti Menteri Kehutanan mencabut JPT (Jatah Penebangan Tahunan) di Jawa,” tukasnya. PENTINGNYA SDM Ketika ia dipercaya jadi Plt Dirut (2008) hingga diangkat penuh di tahun 2009, ia menekankan pentingnya pembenahan SDM. Upik minta Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogya mendesain CBHRM (Competency Based Human Resource Management). “Artinya, semua pengelolaan SDM berbasis kompetensi,” terangnya. Ia banyak ditentang, karena selama ini penetapan jabatan berdasarkan kedekatan atau keluarga. Dengan kukuh ia bilang, kalau karyawan ikut program tersebut, datanya akan dipakai untuk penentuan formasi jabatan. “Yang tidak ikut, saya tidak tahu record kompetensinya dan tidak bisa menempatkan mereka,” katanya tegas. Upik mengawal proses asessment SDM berdasar kompetensi itu. Dengan program tersebut, SDM yang kurang kompeten di Perum Perhutani tereliminir dengan sendirinya. Banyak karyawan gelisah, tapi Serikat Pekerja (SP) mendukungnya.
“Karena mereka umumnya orang muda yang punya prinsip,” katanya. Tapi kepada SP pun ia bilang, jangan asal mendukung, mereka juga harus menunjukkan prestasi. Itulah yang kemudian memicu perbaikan internal. Upik bangga, setelah ia tidak lagi jadi dirut pun, fondasi yang ia letakkan masih tetap dipakai. JADI ASDEP DAN BUDAYA BIROKRAT Upik meyakini benar, dirinya hanya pemain, bukan sutradara. “Dimanapun sutradara narok, pasti itu yang terbaik,” katanya yakin. Itu sebabnya ia menerima ajakan Menteri Mustafa Abubakar memperkuat Kementerian BUMN. “Kalau kompetensi saya dibutuhkan, saya akan bekerja tanpa memandang eselonisasi,” ujarnya. Ia pun melihat, ajakan Menteri itu pasti ada hubungannya dengan rencana pembenahan BUMN Kehutanan, yang selama ini ia geluti. Setelah jadi Asdep, ia menilai Kementerian BUMN ini masih berbudaya birokrat. Menurutnya, seharusnya untuk membina BUMN, budaya birokrat tersebut bisa dikesampingkan. “Kita juga harus punya harkat, jangan segala sesuatunya selalu minta pada BUMN,” tandasnya. Ia pun minta kesejahteraan pegawai perlu diperhatikan. Ia usul, sekali seminggu dibuat acara coffee morning untuk masingmasing deputi. Ia ingin hubungan antar pegawai Kementerian menjadi lebih cair. PRINSIP CLEAN DESK Penyuka segala makanan ini dikaruniai dua anak laki-laki. Anak pertama, Bayu Eka Putra, sedang kuliah tingkat tiga di Komunikasi Unpad. Sedang si bungsu, Aldi Fajar Pratama, kuliah tingkat satu di Jurusan Sipil UGM. Setiap hari, ia berangkat kerja jam 6 pagi dari rumahnya, Perumahan Bogor Raya Permai, dan tiba di kantor jam 8. “Kalau pulang, tidak tentu, bisa pulang jam 8 atau 9 malam, kalau ada rapim,” katanya. Prinsipnya dalam bekerja: clean desk, yang menandakan pekerjaanya selalu tuntas. Harapannya, di Kementerian BUMN ini ia mendapat banyak teman. “Dengan banyak teman, tangan kita akan lebih banyak, dan kita akan lebih bermanfaat,” ujarnya menutup pembicaraan sore itu. [rudi rusli]
foto: Seno
BULETIN BUMN • EDISI 47 • TAHUN V • 28 FEBRUARI 2011
saran
pendapat
6
BULETIN BUMN • EDISI 47 • TAHUN V • 28 FEBRUARI 2011
DIPA Untuk Siapa? Manajemen DIPA Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi
foto: Seno
Oleh: M. Khairur Roziqin
Telah lama Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencanang-kan kebijakan “anggaran berbasis kinerja” atau istilah populernya money follows function.
NAMUN DALAM pelaksanaan sehari-hari terkadang kita masih banyak menghadapi kendala-kendala. Awalnya memang kendala kecil-kecil, karena terakumulasi maka bisa mengganggu prestasi unit kerja secara keseluruhan. Sebuah contoh kecil, hampir semua pegawai pernah merasakan ditugaskan oleh atasannya untuk rapat dengan instansi lain misalnya DPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenko, Pengadilan atau lainnya dengan biaya sendiri baik transportasi maupun uang makan. Padahal seringkali rapat-rapat tersebut berlangsung sampai larut malam, sehingga bagi yang tidak membawa kendaraan harus pulang menggunakan taksi. Kalau berlangsung sekali dua kali, hal itu masih menyenangkan namun jika sering ditugaskan seperti itu maka kantong bisa cepat kempes. Ini terutama untuk pegawai golongan rendah. Para pejabat juga mengalami beberapa kendala teknis terkait pelaksanaan DIPA. Satu lagi contoh kecil, dalam organisasi yang sehat sangat wajar jika pejabatpejabat level atas misalnya Menteri atau Eselon I melakukan jamuan tamu atau delegasi di restoran atau hotel sebagai bagian dari koordinasi atau lobi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun biayanya ternyata tidak bisa diadopsi oleh DIPA. Alhasil, pertanggungjawabannya pun menjadi rumit dan kadang-kadang tidak accountable. Banyak lagi contoh-contoh lain pengelolaan DIPA yang ternyata berujung rumit. Kerumitan-kerumitan tersebut terkadang menyebabkan pejabat atau pegawai KBUMN menengok sumber lain untuk membiayai beberapa fungsi pekerjaannya, misalnya dari BUMN. Sepertinya pembiayaan tersebut aman, namun apabila sistem pertanggungjawabannya tidak accountable dan dengan semakin transparannya pola pengelolaan keuangan BUMN maka pola-pola pembiayaan tersebut suatu saat berpotensi dianggap melanggar
peraturan. Hal ini mengingat hanya aktivitas-aktivitas tertentu saja yang secara legal bisa dibebankan kepada BUMN sebagai korporasi. Seyogyanya dengan prinsip pengelolaan DIPA money follows function, semua aktivitas dan fungsi-fungsi organisasi KBUMN dapat dibiayai dari DIPA dan hanya fungsi tertentu yang bersifat korporasi yang bisa dibiayai oleh BUMN. Terlebih untuk KBUMN yang dari waktu ke waktu anggarannya tidak pernah habis. Mari tengok realisasi DIPA kita: Realisasi 2007 = 37,57%, 2008 = 55,36%, 2009 = 61,87% dan 2010 = 55,88% (catatan: realisasi di luar pembayaran gedung). Menyadari serapan anggaran yang rendah, maka diperlukan kerja sama semua unit kerja untuk mulai mengoptimalkan pembiayaan dari DIPA. Dalam rangka optimalisasi DIPA ini terdapat 3 pilar yang sangat penting yaitu: Pertama, Perencanaan dan Penganggaran. Semua aktivitas yang akan dibiayai oleh DIPA harus direncanakan dari awal dan dianggarkan, mengingat DIPA tidak bisa membiayai kegiatan yang “ujug-ujug” atau tidak memiliki mata anggaran (MAK). Ini yang sering terjadi, dimana tiba-tiba muncul aktivitas di tengah jalan yang tidak pernah dianggarkan sehingga pada akhirnya tidak dapat dibayarkan oleh DIPA, ataupun kalau dibayarkan akan menimbulkan temuan auditor. Maka sangat penting setiap unit kerja mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Kedua, Pelaksanaan dan Pencairan Dana. DIPA di-setting untuk kegiatan yang memiliki targettarget output yang jelas dan terukur, sehingga DIPA tidak bisa dicairkan untuk kegiatankegiatan yang tidak jelas dan tidak terukur. Ketiga, Pelaporan. Meskipun kegiatan tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh suatu unit kerja, namun jika tidak ada laporannya maka oleh Pemeriksa dapat dikategorikan fiktif. Oleh karena itu sangat penting untuk membuat laporan atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Menteri Negara BUMN dalam kesempatan temu muka dengan seluruh pegawai KBUMN awal tahun ini mengamanatkan program optimalisasi DIPA. Beliau bahkan berharap penyerapan DIPA sampai 100%. Hal ini ditindaklanjuti dengan beberapa perubahan dalam pengelolaan DIPA, dengan harapan mendapat dukungan dari seluruh unit kerja untuk perbaikan dan optimalisasi DIPA. Perubahan-perubahan tersebut antara lain: Pertama, Desentralisasi struktur pejabat pengelola keuangan yaitu dengan melibatkan seluruh unit Kementerian BUMN sebagai berikut: a) Setiap Pejabat eselon I bertindak sebagai atasan Penanggung Jawab Kegiatan; b) Setiap Pejabat Eselon II bertindak sebagai Penanggung Jawab Kegiatan dan Deputi menunjuk salah satu Eselon II sebagai Koordinator Kegiatan di Kedeputian masingmasing; c) Setiap Pejabat Eselon III bertindak sebagai Penanggung Jawab Sub Kegiatan (sebagian Sebagai Pejabat Pembuat komitmen); d) Di Setiap Kedeputian terdapat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Kedua, Perbaikan sistem penganggaran dengan berbasis pada eselon II, sehingga pelaksanaan dan monitoring kegiatan dapat lebih mudah. Ketiga, Fleksibilitas dalam penganggaran misalnya perjalanan dinas (tidak diikat dengan kota tujuan tertentu, hanya dibatasi besaran pagu anggaran dan jumlah orang yang berangkat) dan konsinyering bisa juga dilakukan di dalam kota. Keempat, Perbaikan pos-pos anggaran untuk operasional kantor sehari-hari, misalnya anggaran untuk sopir eselon I dan eselon II, anggaran jamuan untuk tamu/delegasi pimpinan, anggaran untuk biaya koordinasi antar instansi, anggaran untuk tugas-tugas mendesak, anggaran untuk rapat kerja seluruh pegawai (misal: buka puasa bersama, halal bi halal, dll). Selain itu juga dianggarkan penambahan fasilitas kerja untuk setiap eselon II berupa printer berwarna, scanner dan Ipad. Penulis, Plt. Kepala Bagian Perencanaan KBUMN
Selamat Ulang Tahun Shinta Rahmasari Rachmat Slamet Didih Hernawan Achiran Pandu Djajanto Rugun Hutapea Siswadi Fahresha Muchtar Suripto Marta Kurniawan Yusuf Musthofa Kadaryono Henda Tri Retnadi Sri Handayani Suryadi
3 Maret 1987 4 Maret 1953 5 Maret 1954 8 Maret 1958 8 Maret 1972 9 Maret 1971 9 Maret 1985 10 Maret 1974 10 Maret 1985 10 Maret 1985 11 Maret 1963 11 Maret 1966 15 Maret 1963 16 Maret 1955
Purwito Irman Wawan Chaerul Anwar Bandung Pardede Sahat Rajagukguk Imam Aprianto Putro Rizqi Kurnianto Eka Dharma Sapoetra Purwanto Budi Suyono Suradi Moh. Khoerur Roziqin Wiratmoko
16 Maret 1962 16 Maret 1976 17 Maret 1969 18 Maret 1967 20 Maret 1958 22 Maret 1964 22 Maret 1985 22 Maret 1984 23 Maret 1960 23 Maret 1960 23 Maret 1970 25 Maret 1975 28 Maret 1960
BULETIN BUMN • EDISI 47 • TAHUN V • 28 FEBRUARI 2011
7
sudut
pandang
Surat Untuk Sang Raja
foto: Seno
Oleh: Ferry Andrianto
Wahai Sang Raja, banyak orang ingin jadi raja, karena di sana dijanjikan “harta, tahta dan wanita” yang diidamkan semua orang, kecuali mereka yang takut akan beratnya konsekuensi amanah di hadapan sang Maha Adil. Dalam surat ini kami tambatkan asa pada Sang Raja untuk:
INGIN JADI seperti Paduka adalah sah dan jadi kebaikan bila niatnya baik, mumpuni, semangat membangun dan dijalankan sesuai misi Ilahi. Tapi sebaliknya akan jadi kehinaan dan musibah bila niatnya busuk, miskin kemampuan dan ajang pelampiasan syahwat duniawi. Baginda, kami paham dalam lingkaran kekuasaan tak luput dari intrik, karenanya janganlah Paduka pilih orang kepercayaan yang “durjana”: suka hasut, main injak, jilat dan sikut, tidak diberi muka cemberut, inginnya nuntut, suka berebut dan main catut. Pilihlah orang “sujana”: suka memberi tak suka dipuji, jiwa peduli tak mudah sakit hati, muka berseri tak suka mencaci, jalannya lurus dan hati-hati. Paduka, kami rakyat biasa yang tak berharap muluk-muluk apalagi jabatan dan fasilitas mewah, tapi hanya ingin hidup sejahtera dan adil, dapat perhatian tulus dan ikhlas dari Paduka. Kami ingin Paduka adalah benar raja kami, yang mengerti keadaan kami dan mampu selesaikan persoalan. Kami tidak ingin merasa seperti rakyat yatim piatu.
Cepat tanggap permasalahan, karena kami paham, urusan Paduka sulit dan rumit, tapi mohon agar suara kami didengar dan cepat dijawab. Janganlah Paduka pura-pura tidak dengar dan membiarkannya sirna seiring waktu. Sebenarnya tidak demikian, karena masalah tetap masalah, bukan seperti minyak yang bisa menguap dan terlupakan. Cepat ambil keputusan, karena hanya Paduka harapan kami. Keberanian ambil keputusan tentu jadi cermin kematangan pribadi Paduka. Lambatnya keputusan apalagi tanpa keputusan, sama artinya Paduka membunuh kami secara perlahan, karena tanpa kepastian tanpa penyelesaian. Utamakan yang urgen, karena musykil Paduka menyelesaikan semua urusan bersama-sama. Kami yakin Paduka dapat memilih dan memilah urusan yang tepat di waktu yang tepat. Delegasi kewenangan, karena mustahil Paduka mampu menyelesaikan semuanya seorang diri, pasti membutuhkan bantuan orang pilihan Paduka. 7 Apa artinya orang
yang Paduka pilih bila ternyata tidak diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk ambil keputusan, jika semua urusan mesti menunggu restu Paduka. Tidak kehilangan momentum, karena akan kehilangan makna meski upaya seserius apapun dari Paduka bila kami sudah tidak lagi berharap apapun dari Paduka, seiring penantian asa yang tak kunjung tiba, sementara duka dan nestapa telah lama mengoyak kami. Tidak lukai hati rakyat, karena kami pun tahu kehidupan Paduka dan orang di sekitar Paduka yang menikmati banyak fasilitas, karenanya kami mohon agar Paduka tidak bermain-main dengan janji, sementara makin jelas ketimpangan dan arogansi yang tak kenal rasa malu. Sedikit wacana, banyak laksana, karena jaman sudah berubah, dan kamipun semakin paham karena laksana lebih bermakna daripada wacana. Bila Paduka tetap asyik hanya berwacana tanpa laksana, maka jangan salahkan bila kami ucapkan “selamat jalan” untuk Paduka. Penulis, Kepala Sub Bagian Administrasi SDM KBUMN
rekam
peristiwa
KERJASAMA BRI DAN PTPN II
Sebuah Lompatan Besar foto: Seno
Bagi PTPN II, kerjasama penyaluran kredit dengan total Rp 1,078 triliun dari BRI merupakan momentum berharga. “Dengan ini saya canangkan kebangkitan PTPN II,” ujar Batara Moeda Nasution, Dirut PTPN II.
YA, DIRUT PTPN II hari itu memang sedang sumringah. Bagaimana tidak. BUMN perkebunan yang dipimpinnya, ia gambarkan sebelumnya berjalan ‘tertatih-tatih’. 4 tahun terakhir ini, manajemen PTPN II melakukan restrukturisasi dan secara bertahap, kinerja perusahaan mulai bangkit dan membaik. Wajar saja, dari kondisi yang memprihatinkan hingga jadi perusahaan yang dipercaya sebuah bank bereputasi terbaik, tentunya itu sebuah prestasi tersendiri. Pemberian kredit BRI tersebut dalam rangka pendanaan modal kerja budidaya sektor gula dan kelapa sawit serta investasi untuk distrik sawit dan revitalisasi gula PTPN II. Secara rinci, pinjaman tersebut terdiri atas fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp 165
miliar dan fasilitas kredit investasi senilai Rp 840,5 miliar. “Pemberian fasilitas kredit ke PTPN II ini merupakan bagian dari upaya Bank BRI membantu pembiayaan, khususnya BUMN sektor perkebunan,” ujar Asmawi Syam Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN PT BRI (Persero) Tbk. Asmawi menjelaskan, sampai dengan September 2010, pembiayaan Bank BRI ke BUMN Perkebunan (PTPN dan PT RNI) telah mencapai Rp 4,6 triliun dengan outstanding sebesar Rp 1,4 triliun. SINERGI YANG STRATEGIS Menteri Negara BUMN menyambut baik penyaluran kredit tersebut. “Ini sinergi yang strategis,” katanya. Menurut Menteri, kerjasama ini akan menyerap tenaga kerja
dan membangun infrastruktur baik jalan maupun replanting dan pembangunan PKS. “Dengan kredit ini, PTPN II diharapkan dapat meningkatkan laba dan perolehan dividen yang signifikan dalam tiga tahun ke depan. Termasuk juga diharapkan bisa menyerap tenaga kerja hingga 3.000 orang,” tambah Mustafa Abubakar. Menteri meyakini, penyaluran kredit kepada korporasi ini diharapkan memberikan trickle down effect (efek berantai) untuk sektor ekonomi secara keseluruhan. “Bagi PTPN II ini jelas sebuah lompatan,” ujarnya optimis. Ini juga selaras dengan janji Batara yang menyatakan kinerja keuangan PTPN II akan meningkat 300% dalam 3 tahun mendatang. Kita tunggu realisasinya, Pak Batara! [tbk]
rekam
peristiwa
8
BULETIN BUMN • EDISI 47 • TAHUN V • 28 FEBRUARI 2011
DIKLAT SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
foto: Umi Gita
Jadi Ahli Pengadaan, Siapa Takut?
“Untuk menuju desentralisasi anggaran di KBUMN, pemahaman dan sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah menjadi hal penting, terlebih bagi yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,” ujar Kepala Biro Perencanaan dan SDM, R. Achmad Budiono ketika membuka Diklat Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 7-11 Februari 2011 di Hotel Arjuna, Ciumbuleuit, Bandung.
foto-foto: Seno
Pada tanggal 18 Februari dan 23 Februari 2011, dilakukan tiga rangkaian pertandingan persahabatan antara Kementerian BUMN dengan PT Jasa Rahardja, yakni sepakbola, tenis lapangan dan bulutangkis. Secara umum, Kementerian BUMN harus mengaku kalah. Hanya di tenis lapangan KBUMN unggul tipis.
DIKLAT YANG diselenggarakan secara swakelola oleh bagian SDM KBUMN (Kementerian BUMN) itu berlangsung selama empat hari. Tiga hari diisi narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan satu hari terakhir menjadi hari ujian sertifikasi keahlian pengadaan. Sebanyak 36 pegawai KBUMN (terdiri atas pejabat eselon III, IV dan staf pelaksana) berpartisipasi dalam diklat ini. Mereka terlihat antusias mengikuti materi, baik bagi yang pernah mengikuti diklat pengadaan barang/jasa maupun yang masih baru. Hal ini karena ada peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 yang memberikan wacana dan aplikasi yang berbeda dari peraturan sebelumnya. Selain itu, di sela-sela materi diklat, panitia menyiapkan kejutan-kejutan dengan adanya games yang menambah keakraban dan canda tawa di antara peserta.
PERTANDINGAN PERSAHABATAN:
Kali Ini Kita Kalah... PADA PERTANDINGAN sepakbola yang dilakukan tanggal 18 Februari 2011 di GOR Sumantri Brojonegoro, tim PT Jasa Rahardja (JR) menunjukkan keperkasaannya. Padahal, gol pertama berhasil diciptakan oleh Sutarman dari KBUMN di menit kedua. Dengan memimpin 1-0, Tim Kementerian BUMN yang dipentoli oleh Sylvester Budi Agung, awalnya seolah-olah berada di atas angin. TANPA PERLAWANAN Namun selanjutnya, ritme permainan tim KBUMN terasa turun drastis. Di pertengahan paruh pertama ini, KBUMN dalam tampilan kostum berwarna biru dan JR dengan kostum putihnya tampak terlihat imbang. Tampaknya para pemain JR sengaja memainkan strategi defensif di awal permainan. Setelah mulai memanas, di ujung babak pertama, skuad JR membalas ketertinggalannya dengan agresif. Dicky dari JR cabang DKI memulai rangkaian serangan balasan itu dan berhasil menyarangkan bola di menit ke-20, disusul dua menit berikutnya. Akhir babak pertama menghasilkan skor 2-1 untuk tim JR. Di babak kedua, JR seolah tidak memberikan kesempatan pada tim KBUMN. Di menit ke33, Dicky kembali melesatkan bola ke gawang KBUMN yang dijaga oleh Anton (Biro Hukum). Saat itu, berlawanan dari JR yang terlihat bersemangat, justru permainan KBUMN mulai melemah. Para striker KBUMN tidak terlihat setajam biasanya. Gawang KBUMN kembali kebobolan di menit ke-45. Dan seperti dejavu babak pertama, dua menit berikutnya gawang kembali jebol tanpa perlawanan berarti. Ketika
Salah satu peserta diklat, Suka Edi Prasetyo menyarankan agar diklat pengadaan ini bisa menjadi kompetensi wajib bagi pegawai KBUMN. “Ke depannya, pegawai dapat kreatif dan mandiri dalam menyusun dan mengimplementasikan program kegiatan, termasuk dalam penunjukan penyedia barang/jasa yang membantunya,” katanya. Peserta lain, Sukamdani Eko Basuki berharap, diklat semacam ini dijalankan sesuai dengan level pemahaman pegawai. PESERTA TERBAIK Diklat ini pun ditutup dengan dipilihnya dua peserta terbaik dalam penilaian panitia karena semangat belajarnya yang tinggi. Kedua peserta itu adalah Malim Damanik dan Wiwiek Ekaningsih. Semoga dengan pemahaman yang jelas dapat membantu penerapan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan profesional di BUMN sehingga menjadi upaya nyata dalam pencegahan tindak korupsi. So, jadi Ahli Pengadaan, siapa takut? [tbk]
wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan usai, KBUMN harus kalah telak 1-5 dari tim JR. Ya, kali ini kita kalah. TENIS MENANG TIPIS Sedang pada pertandingan tenis lapangan di lapangan KBUMN tanggal 23 Februari 2011, dari 5 babak pertandingan ganda putra, dihasilkan skor 1 menang, 2 draw dan 2 kalah. Pasangan Tenis Lapangan KBUMN yang menang adalah Heri Rakhmadi/Davis yang menggebrak lawannya dengan skor telak 6-0. Pasangan Bagus Rumbogo/Budiono dan Budiono/Teddy menahan imbang lawannya, sedang pasangan KBUMN lainnya harus mengakui keunggulan lawannya. Skor besarnya, kemenangan tipis untuk KBUMN. Sedangkan pada pertandingan bulutangkis, menghasilkan kemenangan 5-2 untuk Jasa Rahardja. Sepertinya, tim-tim olah raga KBUMN harus sering melakukan pertandingan persahabatan dengan BUMN agar lebih banyak jam terbangnya. [tbk] SUSUNAN KEPENGURUSAN BULETIN BUMN Pelindung: Menteri Negara BUMN Pembina: Sekretaris Kementerian BUMN, Kepala Biro Umum dan Humas Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Mahmud Husen Pemimpin Redaksi/Ketua Tim: Rudi Rusli Tim Editor: Teddy Poernama, M. Khairur Roziqin, Ferry Andrianto Dewan Redaksi Dan Desain Grafis: Riyanto Prabowo, Sandra Firmania, Erwin Fajrin, Sentot Moelyono Sekretariat: Sahala Silalahi (Koordinator), Umi Gita Nugraheni, Hendra Gunawan, Nur Wahid, Sutarman. Alamat Redaksi: Lantai M Gedung Kementerian BUMN (Biro Umum dan Humas), Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat 10110. Telp: 021-2312373, Fax: 021-2311224 E-mail:
[email protected], Website: www.bumn.go.id Redaksi menerima kontribusi tulisan dari pegawai Kementerian BUMN, karyawan BUMN atau pihak lain yang relevan dengan semangat Buletin Kementerian BUMN, dengan syarat diketik rapi dengan spasi ganda, maksimal 2.000 karakter (setengah halaman), dengan disertai identitas diri penulis. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis.
