COACHING CLINIC TKDN 2016 MEMAHAMI ARTIKEL TKDN DALAM PROSES PENGADAAN DAN PENYELESAIAN KONTRAK

COACHING CLINIC TKDN 2016

MEMAHAMI ARTIKEL TKDN DALAM PROSES PENGADAAN DAN PENYELESAIAN KONTRAK OKTOBER 2016

AGENDA • • • • •

DEFINISI DAN KONSEP TKDN TKDN DALAM PROSES PENGADAAN MENGISI SC-12 A & B VERIFIKASI TKDN & SANKSI TKDN MEMBUAT LAPORAN TKDN

DEFINISI & KONSEP TKDN

• Permen ESDM No. 15/2013 ttg Penggunaan Produk Dalam Negeri pada kegiatan usaha hulu Migas • SK Dirjen Migas No. 181.K/10/DJM.S/2104 ttg Pedoman Verifikasi & Kualifikasi Verifikator TKDN Migas • Permenperin No.3/2014 ttg Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yg tdk dibiayai dr APBN dan APBD • Permenperin No.16/2011 ttg Ketentuan dan Tatacara Perhitungan TKDN

Pedoman Tata Kerja (PTK)

• Undang-undang No. 22/2001 ttg Minyak dan Gas Bumi : Pasal 3 huruf d, Pasal 11 ayat (3) huruf 0, Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 42 huruf h • Peraturan Pemerintah No. 35/2004 ttg Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi: Pasal 79 & 80

Peraturan Menteri

UU dan PP


• Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK007/SKKO0 000/2015/S0 ttg Pedoman Pengelolaa n Rantai Suplai KKKS



DEFINISI & KONSEP TKDN Definisi sesuai dgn Permen ESDM No. 15/2013 Produk Dalam Negeri adalah barang dan/atau Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase Produsen Dalam Negeri adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan menghasilkan Produk Dalam Negeri Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Kontraktor, sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya

DEFINISI & KONSEP TKDN Definisi sesuai dgn Permen ESDM No. 15/2013 (...lanjutan)

SKUP

Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKUP Migas adalah surat yang diberikan kepada perusahaan dan perseorangan yang memiliki kemampuan memproduksi barang dan/atau jasa dalam negeri berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kemampuan nyata yang meliputi aspek legal berupa status usaha dan finansial, aspek teknis berupa kemampuan produksi dan sistim manajemen, aspek jaringan pemasaran dan aspek layanan purna jual Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang, daftar penyedia jasa dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan capaian TKDN dari Produsen Dalam Negeri dan atau Penyedia barang dan/atau jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa

DEFINISI & KONSEP TKDN Definisi sesuai dgn Permen ESDM No. 15/2013 (...lanjutan) Perusahaan Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perseorangan Warga Negara Indonesia, yang memiliki hak suara (voting right) dan didirikan sesuai dgn peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perusahaan Nasional adalah Badan Usaha Swasta yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 100% ASING

Perusahaan Asing adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

DEFINISI & KONSEP TKDN Definisi sesuai dgn PTK 007 REVISI 03 TAHUN 2015 Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia

Perusahaan Dalam Negeri (PDN)

Perusahaan Nasional (PN) Perusahaan Asing (PA)

Minimal 51% dari saham yang memiliki hak suara (voting right), hak dividen dan hak Kendali Manajemen dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, BUMN/D, pemerintah daerah dan/atau Negara RI. Minimal 2/3 anggota direksi, termasuk pimpinan tertinggi perusahaan dan anggota direksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, adalah Warga Negara Indonesia. Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia namun tidak memenuhi persyaratan sebagai PDN. perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. 10

DEFINISI & KONSEP TKDN Permen ESDM No. 15/2013 & SK Dirjen Migas No.181/2014 Permen ESDM 15/2013, Bab IV Pasal 11 ayat 4

Tata cara penghitungan TKDN untuk barang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian

Lampiran I SK Penilaian TKDN Barang mengikuti ketentuan yang Dirjen Migas dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian 181/2014, point 3

DEFINISI & KONSEP TKDN Permen ESDM No. 15/2013 & SK Dirjen Migas No.181/2014

Berinvestasi di Indonesia

Produsen Dalam Negeri

Berlokasi di Indonesia Berproduksi di Indonesia SKUP Migas

(Permen Psl. 8 ayat 2 huruf a)

DEFINISI & KONSEP TKDN Barang • Tata cara perhitungan nilai TKDN barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dijelaskan pada lampiran SC-18. Jasa • Layanan profesional untuk mencapai sasaran tertentu yang hasil akhirnya bukan dalam bentuk barang yang bisa digunakan langsung. Gabungan Barang dan Jasa • Pekerjaan yang perencanaan teknis, penetapan spesifikasi dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Pengguna, sedangkan seluruh proses serta pengerjaannya termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan dan material yang diperlukan dilaksanakan oleh Penyedia.

DEFINISI & KONSEP TKDN Tujuan Verifikasi TKDN: Untuk memastikan kebenaran realisasi pencapaian TKDN di akhir pelaksanaan pekerjaan, dibandingkan dengan komitmen Konsep Verifikasi TKDN :

Komitmen

VERIFIKASI - SETIAP TAHAP PEKERJAAN Pelaksanaan di setiap Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan sesuai Perioda Waktu

=

Realisasi

VERIFIKASI – DI AKHIR PEKERJAAN Pelaksanaan Di akhir kontrak


• Barang diserahkan dan menjadi milik BARANG User/Buyer

PRODUK IDENTIFIKASI PRODUK (Saat LELANG)

• Barang berfungsi sebagai Alat Kerja JASA layanan jasa dan tetap dimiliki Penyedia Jasa


Pumps

Lelang Pengadaan 2 unit Pompa LELANG : Penyewaan 2 Unit Pompa selama 2 tahun Jika Penyedia B/J melakukan fabrikasi dan Menyiapkan materialnya

Pressure Vessel

Jika Penyedia B/J HANYA melakukan fabrikasi dan Material dr User

BARANG


Dibuat DN, TKDN 0% < X ≤ 100%

1. Material

Dibuat LN, TKDN 0% KL KD N N

3. Alat Kerja KL N

KD N

NEXT SLIDE……….

Ketentuan TKDN

KETENTUAN TKDN

2.Tenaga Kerja KLN KDN


MATERIAL • Nilai/Harga Perolehan • Nilai/Harga Komponen biaya terkait : Transportasi, Handling, dsb.

NILAI/ BESARAN BIAYA

TENAGA KERJA • Gaji/Salary • Besaran Biaya-biaya terkait : Tunjangan, Fasilitas, Lembur, dsb

ALAT KERJA/FASILITAS • Dimiliki : Nilai Penyusutan/depresiasi • Disewa : Nilai/Harga Sewa

DEFINISI & KONSEP TKDN Alat Kerja – Permen ESDM No.15/PTK 007 REV 03 2015 Catatan : • Digunakan pada Penilaian TKDN Jasa dan Gabungan B/J • PDN : Perusahaan Dalam Negeri • PNas : Perusahaan Nasional • PAsing : Perusahaan Asing

Dibuat ............

DN

1

2

Dimiliki .. PDN %TKDN ..

100%

PNas 75%

LN 3

4

5

6

PAsing

PDN

PNas

PAsing

75%

50%

50%

0%

TKDN BARANG

Microscope Shape for PowerPoint Komponen Dalam

Negeri Pada Barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri

Biaya Material/Bahan Baku

•

•

Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)

TKDN BARANG KOMPONEN BIAYA

No.

SIFAT

1

Biaya Material (Bahan Baku) Langsung

Variable

2

Biaya Tenaga Kerja Langsung

Variable

3

Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)

4

BIAYA PRODUKSI (Cost to make)

5

Beban Pemasaran (Marketing Expenses)

6

Beban Umum & Adm. (G & A Expenses)

7

HARGA POKOK PENJUALAN

8

Keuntungan & Pajak

9

HARGA JUAL

10

Biaya Transportasi & Gudang

11

HARGA FOB

+ Variable + Fix

+ + +

STRUKTUR HARGA BARANG

TKDN BARANG

Biaya2 terkait : • Pengadaan Material/Bahan Baku • Tenaga Kerja • Alat Kerja • Overhead Pabrik

TKDN Barang

Material

Overhead Perusahaan

Tenaga Kerja

Keuntungan & PPn Jual

Alat Kerja Jasa Umum

Biaya Produksi Barang DIHITUNG

Transportasi, Handling, Asuransi dan Biaya lainnya dalam rangka serah terima Barang Jadi

TIDAK DIHITUNG

TKDN BARANG TKDN 100%

TKDN BARANG Berdasarkan SKUP Migas, Ditjen Migas menerbitkan buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN), yang meliputi Daftar Barang Diwajibkan, Dimaksimalkan dan Diberdayakan sebagai acuan pengendalian impor barang operasi dan pengadaan barang dan jasa : Daftar Barang Diwajibkan Memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN + BMP ≥ 40% dan TKDN barang ≥ 25 %. Daftar Barang dimaksimalkan Memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN + BMP < 40% dan TKDN barang ≥ 25 %. Daftar Barang Diberdayakan Memenuhi persyaratan kualitas dan memiliki nilai TKDN barang < 25 %.

TKDN BARANG WEBSITE : http://migas.esdm.go.id/data-kemigasan/131/BukuAPDN

htw-ptsi

TKDN BARANG http://tkdn.kemenperin.go.id/

htw-pt

TKDN BARANG

Contoh Tanda Sah TKDN

TKDN BARANG

Qty

Harga

TKDN

KDN

KLN

a

b

c

d=axbxc

e=axbx(1-c)

No.

Jenis Barang

1

Barang A

5

1.000

40%

2.000

3.000

2

Barang B

10

500

30%

1.500

3.500

3

Barang C

20

500

50%

5.000

5.000

8.500

11.500

Jumlah

% TKDN Gabungan Barang =

8.500 20.000

=

42,5%

X 100%

TKDN JASA

Microscope Shape for PowerPoint

Komponen Dalam Negeri Pada Jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja, termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

BIAYA JASA :  Material terpakai  Tenaga Kerja & Konsultan  Alat Kerja/Fasilitas Kerja  Jasa Umum Keseluruhan biaya jasa dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site).

TKDN JASA Nilai Kontrak / PO

Pajak Keluaran

Total Biaya Operasional Jasa

Keuntungan

Biaya Umum Perusahaan

Biaya Jasa

Material Pembantu Peralatan & Fasilitas Kerja Tenaga Kerja & Konsultan Biaya Jasa Umum

TKDN JASA

Transportasi, Handling, Asuransi dan Biaya lainnya dalam rangka PELAKSANAAN KONTRAK JASA

Material Terpakai Tenaga Kerja & Konsultan

Overhead Perusahaan Keuntungan PPn Jual

Alat Kerja/Fasilitas Kerja Jasa Umum

TKDN JASA

Biaya Produksi Jasa

DIHITUNG

TIDAK DIHITUNG

TKDN JASA Biaya Produksi DN

Material

12 Alat Kerja

Total

LN

8

600

20 600

Dimiliki Persh. DN

Jasa Penyewaan Seabus

TKDN 50%

Tenaga Kerja

50

50

5

100 5

Jasa Umum Persh Asuransi DN

TKDN = 667/725 = 92%

667 58

725

htw-ptsi

TKDN JASA Buku APDN Jasa adalah buku acuan penggunaan produksi dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas yang berisi Daftar Jasa Diutamakan, Daftar Jasa Dimaksimalkan dan Daftar Jasa Diberdayakan serta Daftar Kemampuan Produsen Dalam Negeri yang telah memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas. KELOMPOK Diutamakan

KONDISI 1. *** 2. Kebutuhan Utama 3. Keberpihakan DN (T)

Dimaksimalkan 1. *** 1. *** 1. ** 2. Kebutuhan 2. Kebutuhan 2. Kebutuhan Pendukung Utama Utama 3. Keberpihakan 3. Keberpihakan 3. Keberpihakan DN (T) DN (R) DN (T) Diberdayakan

ACUAN

1. *** 1. ** 1. * 2. Kebutuhan 2. Kebutuhan 2. Kebutuhan Pendukung Utama Utama/Pendu 3. Keberpihakan 3. Keberpihakan kung DN (R) DN (R) 3. Keberpihakan DN (T)

12

TKDN BARANG & JASA

 Komponen Dalam Negeri Pada Gabungan Barang dan Jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja, termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

 Keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site).  TKDN gabungan barang dan jasa dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan barang dan jasa.  Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya produksi pada perhitungan TKDN Barang dan biaya jasa pada penghitungan TKDN jasa

TKDN BARANG & JASA Nilai Kontrak / PO Pajak Keluaran

Keuntungan

Total Biaya Opersional Proyek

Biaya Umum Perusahaan

Biaya Project

Biaya Barang

Biaya Jasa

Material Terpakai

Alat Kerja

Peralatan Terpasang

Personel

Konstruksi & Fabrikasi Jasa Umum htw-ptsi

TKDN DALAM PROSES PELELANGAN

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN

PENGADAAN

Tender

Kontrak

21

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Jenis Pengadaan Rev III

Jenis Pengadaan

Rev II

Pengadaan Barang

Pengadaan Barang

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pengadaan Pekerjaan Pemborongan

Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan Jasa Konsultansi

Pengadaan Jasa Konsultansi

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN 1.

Mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dan dapat diikuti oleh Perusahaan Nasional:  Perusahaan Dalam Negeri dapat membentuk konsorsium dengan Perusahaan Dalam Negeri lainnya atau dengan Perusahaan Nasional.  Perusahaan Dalam Negeri atau konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dapat bekerja sama dalam bentuk konsorsium atau men-subkontrak-kan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Asing.

2. Perusahaan Dalam Negeri atau konsorsium Perusahaan Dalam Negeri

wajib mengerjakan minimal 30% berdasar ukuran nilai Kontrak.

3. Minimal 50% pelaksanaan fisik Jasa Pengerjaan berdasarkan ukuran

nilai Jasa Pengerjaan harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.

4. Perusahaan dalam Negeri diberikan Preferensi Status Perusahaan. 5. Dalam hal tidak ada satupun Perusahaan Dalam Negeri yang

mendaftarkan diri, proses dilanjutkan dengan hanya mengikutsertakan Perusahaan Nasional.

26


KATEGORI TENDER BARANG

Tender barang wajib

Pada buku APDN tercantum sebagai kategori Diwajibkan

Tender barang non-wajib

Pada buku APDN tercantum sebagai kategori Dimaksimalkan atau Diberdayakan.

Tender barang non-APDN

Barang yang dibutuhkan belum tercantum pada buku APDN.

26


KATEGORI TENDER BARANG

Tender barang wajib

15%

Tender barang non-wajib

5%

Tender barang non-APDN

0%

26

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Wajib Kategori Dalam Buku APDN

Diwajibkan

Nilai Tender

Semua Nilai

Metode

Pelelangan Terbatas

Non-Wajib • Dimaksimalkan • Diberdayakan ≤ Rp2,5M (US$250rb) Pelelangan Umum

Non-APDN Tidak terdapat dalam Buku APDN

> Rp2,5M (US$250rb) Pelelangan Terbatas

≤ Rp2,5M (US$250rb) Pelelangan Umum

> Rp2,5M (US$250rb) Pelelangan Umum

Peserta Tender

• Pabrikan dalam negeri • Agen Pabrikan dalam negeri • TKDN ≥ 15% • Sertifikat TKDN

• Penyedia Barang/ Jasa • Tanpa batasan TKDN

• Pabrikan dalam negeri • Agen Pabrikan dalam negeri • TKDN ≥ 5%

• Penyedia Barang/Jasa • Tanpa batasan TKDN

Evaluasi Harga

Memperhitungkan preferensi

Tidak memperhitungkan preferensi


Tidak memperhitungkan preferensi


26

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Tender Jasa Jasa Lainnya

Jasa Konsultansi

Jasa Konstruksi Terintegrasi

On Shore

Off Shore

Nilai ≤ US$20Juta

Nilai ≤ US$200Juta

Nilai ≤ US$20Juta

Nilai > US$20Juta

Nilai > US$200Juta

Nilai > US$2 Juta … ≤ US$200Juta Nilai > US$200Juta

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Jenis Tender Peserta

Peserta Tender

Pemuka Konsorsium

Porsi Min PDN *

Porsi Maks PA * Pelaksanaan Jasa

Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi ≤ Rp200M (US$20jt)

> Rp200M (US$20jt) •PDN •PN •PDN-PDN •PDN-PN •PDN-PA •PDN-PN-PA

•PDN •PN •PDN-PDN •PDN-PN PDN

•50% Nilai Kontrak •50% Nilai Jasa •30% apabila sbg anggota konsorsium

PDN/PN

•30% Nilai Kontrak •30% Nilai Jasa •15% apabila sbg anggota konsorsium

25% sbg subkontraktor

30% sbg subkontraktor & anggota Konsorsium

50% dilaksanakan di dalam negeri


TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Jenis Tender

Nilai Tender

Pekerjaan Konstruksi Offshore & Swamp

Pekerjaan Konstruksi Onshore

≤ Rp2000M (US$200jt)

> Rp2000M (US$200jt)

≤ Rp200M (US$20jt)

Rp200M (US$20jt) Rp2000M (US$200jt)

> Rp2000M (US$200jt)

•PDN •PN •PDN-PDN •PDN-PN •PDN-PA •PDN-PN-PA

Peserta Tender

•PDN •PN •PDN-PDN •PDN-PN


Lead firm

PDN

PDN/PN

PDN

PDN/PN

PDN/PN

Porsi Min PDN

• 50% Nilai Kontrak • 50% Nilai Jasa • 30% apabila sbg anggota konsorsium







Porsi Maks PA Pelaksanaan



•PDN •PN •PDN-PDN •PDN-PN




TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Pada Tender Jasa 100%

Ketentuan Awal

Penentuan lebih tinggi/rendah tetap mempertimbangkan prinsip dasar rantai suplai dengan ketentuan: 1. Sesuai batasan minimal TKDN dalam Daftar Pengadaan (Procurement List); 2. Berdasarkan daftar kemampuan pencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan oleh SKK Migas; 3. Historical data; atau 4. Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar dengan syarat memenuhi kriteria bahwa di dalam negeri:

35%



5%

  

Tidak tersedia fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan Tidak ada satupun perusahaan yang mampu atau memiliki teknologi; Tidak ada perusahaan yang memiliki lisensi atau hak paten; atau Tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan. Referensi

Bab X angka 5.2.

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Tender Barang Diwajibkan

Barang NonDiwajibkan

Barang NonAPDN Jasa Lainnya, Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi

Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN

Lelang Awal

Lelang Ulang

Proses Lanjutan *

Lelang Terbatas

Lelang Terbatas

Lelang Umum*

15%

5%

0%

Lelang Terbatas

Lelang Umum

Pemilihan Langsung*

5%

0%

0%

Lelang Umum

Lelang Umum

Pemilihan Langsung*

0%

0%

0%

Lelang Umum

Lelang Umum

35% atau sesuai kondisi tertentu

30% atau sesuai kondisi tertentu

Preferensi TKDN Semua nilai

≥ US$250 ribu atau Rp 2,5 miliar

Pemilihan Langsung* Sesuai penawaran sebelumnya atau min 15%

*Berlaku apabila dalam lelang ulang tidak ada penawaran yang masuk atau tidak ada kesepakatan harga

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Form SC-12A.1

Form SC-12A

Form SC-12A.2

Form SC-12B

Form SC-12B Form SC-12C

Formulir Pendaftaran TKDN

Form SC-12C


1

2

3

4

5

6

surat kesanggupan TKDN (SC-12C) •

Untuk unsur barang dalam pengadaan jasa, karena masih bersifat komitmen, pernyataan TKDN barang tersebut tidak perlu pembuktian APDN/Sertifikat TKDN.

Referensi

Bab III angka 2.4.

7

8 PENAWARAN TEKNIS surat kesanggupan TKDN (SC-12C)

PENAWARAN HARGA Formulir Pernyataan TKDN Jasa(SC-12B)

Bab VIII angka 4.2. & 4.3.

Bab XI angka 2.


Pernyataan TKDN Jasa

Form SC-12C

Referensi

Lamp SC-12C

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Form SC-12B Data Peserta Tender Data Tender Data TKDN

Referensi

Lamp SC-12B

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Form SC-12B

52

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Pernyataan Komponen Non Biaya Komponen Non Biaya, antara lain: - Keuntungan - Company Overhead - Pajak Keluaran

Apabila Peserta Tender tidak menyatakan nilai komponen non-biaya dalam formulir SC-12A/B, maka tidak diberikan Preferensi TKDN maupun Preferensi Status Perusahaan. Apabila tender dimenangkan oleh Peserta Tender tersebut, maka pernyataan TKDN dalam formulir SC-12A/B dicantumkan dalam kontrak;

53

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Perubahan Lingkup Kerja PLK dilakukan dengan lebih mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan mengoptimalkan capaian TKDN. Penurunan nilai TKDN diperbolehkan dalam hal: • Barang/jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan PLK belum dapat diproduksi di dalam negeri; dan/atau • Penambahan volume barang impor. Jika terjadi penurunan capaian nilai persentase komitmen TKDN yang disetujui oleh KKKS, cara menghitungnya dalam Kontrak harus dihitung secara proporsional terhadap nilai perubahan lingkup kerja dan nilai Kontrak baru. Apabila PLK menyebabkan perubahan nilai persentase TKDN, maka formulir sebagaimana lampiran SC-12A/B harus direvisi disesuaikan dengan perubahan tersebut.

54

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Masa Berlaku Surat/Sertifikat

Dokumen kadaluarsa dianggap masih berlaku dengan bukti tanda terima dokumen perpanjangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau badan yang berwenang

Penyedia Barang/Jasa

Tanggal tanda terima dokumen perpanjangan harus sebelum tanggal habisnya masa berlaku surat

Panitia Tender

Satu Sampul & Dua Sampul harus sudah disampaikan dalam dokumen penawaran

Satu Sampul & Dua Sampul harus sudah disampaikan dalam dokumen penawaran tahap-II

Berlaku sampai dengan diperolehnya hasil dari proses perpanjangan.

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN Tindak Lanjut Evaluasi Pernyataan TKDN

Apabila hasil verifikasi TKDN < Batasan Minimal TKDN Penawaran dinyatakan tidak lulus

Apabila hasil verifikasi TKDN ≥ 25% Digunakan sebagai dasar pemberian preferensi TKDN

Hasil Verifikasi TKDN dicantumkan pada kontrak apabila Peserta Tender tsb ditunjuk sebagai Pemenang Tender.

56


Barang

Jasa

Tidak ada evaluasi pernyataan TKDN 57

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG

Preferensi TKDN Syarat

Besaran Preferensi

Preferensi Status Perusahaan

 TKDN ≥ 25%

 TKDN ≥ 25%  Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri

 Preferensi maksimal 15%  Perhitungan proporsional berdasarkan pernyataan TKDN dibandingkan dengan target TKDN (roadmap permen 15)

 Preferensi = 2,5%

Referensi

Bab III angka 2

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN JASA

Preferensi TKDN Syarat

Besaran Preferensi

Preferensi Status Perusahaan

 TKDN ≥ 30%

 TKDN ≥ 30%  Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri  Porsi pelaksana pekerjaan oleh PDN minimal 50%  Porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah Indonesia min 50%

 Preferensi maksimal 7,5%  Perhitungan proporsional berdasarkan pernyataan TKDN dibandingkan dengan target TKDN (roadmap permen 15)

 Preferensi =

 7,5% (untuk PDN atau Konsorsium(PDN-PDN))  5% (Konsorsium (PDN-PN-PA) dengan pemuka PDN) (Pembobotan sesuai dengan kategori perusahaan dalam buku APDN Jasa.)

Referensi

Bab III angka 3


Perhitungan Harga Evaluasi Penawaran (HEP)

HE-TKDN barang = (100% / (100% + Pb)) x KBB HE-TKDN jasa = (100% / (100% + Pj)) x KBJ HE PSp

= {(HE-TKDN Barang) + (HE-TKDN Jasa)} x (100% / (100% + PSpj))

HEP

= HE PSp + KNB

KBB KBJ KBP KNB P b P b P j P j PSpj

= = = = = =

Komponen biaya barang Komponen biaya jasa Komponen biaya pendukung Komponen non biaya Preferensi Harga barang,. Maksimal nilai Pb adalah 15%. TKDN x 15% Target TKDN*

= =

Preferensi Harga jasa. Maksimal nilai Pj adalah 7,5%. TKDN x 7.5% Target TKDN* Preferensi status Perusahaan Dalam Negeri x Bobot normalisasi

=

*)

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2013 atau perubahannya. 60

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN TARGET CAPAIAN TKDN PERMEN ESDM 15/2013 BARANG No

KOMODITAS

JASA

Target Capaian TKDN (%)

No.

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(20132016)

(2017-2020)

(20212025)

1.

Fuel

60

75

95

2.

Pelumas

50

60

70

3.

Pipa Pemboran (OCTG) - Hi Grade - Low Grade

25 15

40 25

55 40

4.

Pipa Penyalur (linepipe)

50

65

80

5.

Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia

40

60

80

6.

Electrical Submersible Pump

15

30

50

7.

Pumping Unit

40

55

70

8.

Machinery & Equipment

20

30

50

9.

Wellhead dan Xmas tree -Darat -Laut

40 15

60 35

80 50

Lain-lain

15

10.

25

40

Target Capaian TKDN (%)

KOMODITAS

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(20132016)

(2017-2020)

(2021-2025)

1.

Jasa Pemborongan EPCI -Darat -Laut

50 35

70 45

90 55

2.

Jasa Pemboran - Darat - Laut

55 35

75 45

95 55

3.

Jasa Perkapalan

75

85

95

4.

Jasa Pesawat Udara

80

90

100

5.

Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi -Darat -Laut

60 15

75 25

90 35

6.

Jasa FEED

60

70

80

7.

Lain-lain

40

60

80

61

TKDN DALAM PROSES PENGADAAN BOBOT NORMALISASI PERUSAHAAN JASA DALAM BUKU APDN JASA No

Kategori Dalam APDN Jasa

Bobot Perusahaan DN (7,5%)

Konsorsium Dengan Perusahaan DN Sebagai Leader (5%)

100%

100%

1

Diutamakan

2

Dimaksimalkan

70%

70%

3

Diberdayakan

40%

40%

4

Non-APDN

0%

0%

Bobot Normalisasi diberlakukan kepada Preferensi Status Perusahaan Terhadap PesertaTender yang berbentuk Konsorsium, perhitungan bobot preferensi status perusahaan berdasarkan kategori perusahaan dalam Buku APDN jasa terhadap Pemuka Konsorsium (Leadfirm). Referensi

Bab III angka 3.6.

VERIFIKASI & SANKSI TKDN

VERIFIKASI & SANKSI TKDN (Buku kedua Bab XII butir 5.6) Melakukan monitoring dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak. 5.6.1. KKKS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak. Apabila pada tahap tertentu pencapaian TKDN lebih rendah daripada rencana, Pelaksana Kontrak harus dapat memberikan penjelasan dan sekaligus menyampaikan rencana pemenuhan kekurangan tersebutkepada KKKS. 5.6.2. Verifikasi realisasi nilai TKDN wajib dilakukan oleh KKKS merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi kegiatan Hulu Migas. 5.6.3. Khusus untuk Kontrak jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau nilai lebih dari US$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dan komitmen TKDN 15% (lima belas persen) atau lebih, dilakukan pengawasan penggunaan produk dalam negeri mengacu pada rincian rencana pencapaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan Bab XI angka 16.8.

VERIFIKASI & SANKSI TKDN 5.6.4. Khusus untuk Kontrak pengadaan barang kategori non-wajib dengan nilai lebih dari Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih besar dari US$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat), dilakukan pengawasan dengan cara menempatkan pengawas di lokasi produksi (on site witness) untuk memastikan proses produksi dilakukan di dalam negeri. 5.6.5. Pelaksana Kontrak wajib memenuhi besaran pernyataan/komitmen TKDN sesuai dengan yang telah tercantum dalam Kontrak. 5.6.5.1. Pelaksana Kontrak pada saat serah terima barang harus dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan salinan dari sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian. 5.6.5.2. Pelaksana Kontrak wajib melaporkan capaian nilai TKDN kepada KKKS secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak, dengan melampirkan perincian perhitungannya yang dibandingkan dengan perincian perhitungan pada Kontrak dan perubahannya jika ada.

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Permen ESDM No. 15/2013 & SK Dirjen Migas No.181/2014

VERIFIKASI & SANKSI TKDN TKDN pada SCM Dokumen2 Pendukung a.l :

• WP&B : • Daftar Rencana Pengadaan Barang/Jasa, dok. lainnya • AFE : • Pra-FEED/dok teknis sejenis.

Persetujuan WP&B, AFE KKKS TARGET TKDN Estimasi TKDN dapat dilakukan dengan Engineering Judgement berikut dokumen2 Pendukung nya.

Dokumen2 Pendukung (Dilakukan utk setiap Lelang) a.l.:

• Data rencana Belanja • WBS

LELANG KKKS & Bidders

Dokumen2 Pendukung (Dilakukan utk setiap Kontrak ) a.l. : • Data rencana & realisasi Belanja • WBS

KONTRAK

Kontraktor (Penyedia B/J) KOMITMEN TKDN

Verifikasi TKDN (Post atau Monitoring) dilakukan pada setiap KONTRAK untuk memastikan kesesuaian Komitmen TKDN Lelang/Kontrak tsb dgn realisasinya. htw-ptsi

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Lingkup Verifikasi TKDN 1. Barang Verifikasi dilakukan pada Produsen Dalam Negeri yg mempunyai :  IUI (Ijin Usaha Industri)  Fasilitas Produksi Sertifikat diterbitkan Kemenperin berlaku 2 thn

2. Lelang Verifikasi dilakukan pada saat lelang bila terjadi dispute TKDN, sanggahan/ keraguan panitia lelang. Nilai TKDN verifikasi hanya berlaku untuk lelang tsb. Hanya berlaku untuk pengadaan Barang

3. Monitoring

4. Post Audit

Verifikasi dilakukan saat kontrak berjalan Monitoring TKDN komitmen vs realisasi, u/ Optimal produksi DN Nilai TKDN verifikasi hanya berlaku untuk kontrak tsb.

Verifikasi dilakukan setelah kontrak selesai Untuk memastikan kesesuaian TKDN komitmen dengan realisasi Nilai TKDN verifikasi hanya berlaku untuk kontrak tsb. htw-ptsi


Verifikasi TKDN adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan capaian TKDN dari Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia barang dan/atau jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa.



Verifikasi capaian TKDN terhadap pengadaan dengan : 

nilai ≥ Rp 50 miliar dan



nilai TKDN yang dicapai ≥ 30%

WAJIB menggunakan jasa surveyor independen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi;

htw-ptsi




Verifikasi capaian TKDN terhadap pengadaan dengan :  nilai ≥ Rp 5 miliar sampai

dengan < Rp 50 miliar dan

 nilai TKDN yang dicapai

≥ 30%

DAPAT menggunakan jasa surveyor independen atau dilakukan oleh personil Kontraktor yang rnemiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.



Verifikasi capaian TKDN terhadap pengadaan dengan : 

nilai < Rp 5 miliar, atau



jenis jasa yang memiliki kompleksitas rendah,

perhitungan capaian TKDN, dapat dilakukan sendiri (self assessment) oleh personil Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.

htw-ptsi






Verifikasi harus dilakukan oleh verifikator yang memiliki sertifikat kualifikasi untuk melakukan verifikasi TKDN. Verifikator tidak melakukan penilaian terhadap kewajaran biaya,kuantitas barang, dan durasi kerja. Verifikasi klasifikasi biaya dan jumlah didasarkan pada dokumen pendukung yang diserahkan oleh penyedia barang dan/ atau jasa yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.



Keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung menjadi tanggung jawab penyedia barang dan jasa.

htw-ptsi


Metode Verifikasi TKDN Jasa dan TKDN Gabungan Barang & Jasa

Metode Verifikasi TKDN JASA Tanpa dokumen kontrak (ruang lingkup) dan WBS, TKDN dinyatakan NOL

• Dokumen : • Dokumen Kontrak (ruang lingkup pekerjaan) • WBS • Dokumen Lainnya.

Self Assessment

Verifikasi •Mencocokan Dokumen Pendukung dengan Self Asessment TKDN •Site Visit •Item Biaya tanpa dokumen pendukung TKDN NOL (KLN)

• Closing • Pelaporan • Penandasah-an

Pelaporan (Tanda Sah)

htw-ptsi

VERIFIKASI & SANKSI TKDN SK Dirjen 181/2014 

Verifikator TKDN melaksanakan pencocokan komitmen TKDN atas pekerjaan yang rinciannya (Work Breakdown Structure atau Bill of Quantity) tercantum dalam dokumen kontrak terhadap realisasi TKDN di lapangan dengan data-data dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa melalui self assessment TKDN realisasi.

VS

REALIZATION

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Pada Saat Pelaksanaan Verifikasi TKDN diperlukan dokumen pendukung sbb :

• Penilaian Sendiri/Self Assessment (Rekapitulasi dan Lampirannya) Capaian TKDN untuk produk yang bersangkutan • Fakta-fakta berupa invoice/penawaran untuk mendukung data-data yang ada pada Penilaian Sendiri /Self Assessment (DOKUMEN PENDUKUNG)

VERIFIKASI & SANKSI TKDN SK Dirjen 181/2014

 Dokumen Pendukung

Utama TKDN Jasa:

a. Salinan dokumen kontrak yang

terkait nilai kontrak pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, durasi pekerjaan, nilai komitmen TKDN b. Rincian Struktur Pekerjaan (Work Breakdown Structure) sampai level terendah (barang yang ada tanda sah TKDN dan jasa tunggal); c. Surat perintah kerja memulai pekerjaan dari KKKS ke Penyedia Barang/Jasa

d. Penilaian sendiri (Self

Assessment) TKDN untuk pekerjaan yang dinilai; e. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan; f. Flow Process pelayanan jasa; g. Struktur organisasi perusahaan dan proyek yang diverifikasi; Apabila penyedia barang/jasa tidak memberikan dokumen pendukung butir “a” s.d “g” maka verifikator menyatakan nilai TKDN untuk Jasa yang dinilai adalah nol.

VERIFIKASI & SANKSI TKDN SK Dirjen 181/2014

 Dokumen Pendukung Utama

TKDN Gab Barang/Jasa:

a. Salinan dokumen kontrak yang

terkait nilai kontrak pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, durasi pekerjaan, nilai komitmen TKDN b. Rincian Struktur Pekerjaan (Work Breakdown Structure) sampai level terendah (barang yang ada tanda sah TKDN dan jasa tunggal); c. Surat perintah kerja memulai pekerjaan dari KKKS ke Penyedia Barang/Jasa d. Penilaian sendiri (Self - .......

Assessment) TKDN untuk pekerjaan yang dinilai; e. Akta pendirian dan perubahan • terakhir perusahaan; f. Daftar Vendor g. Flow Process pengadaan barang dan layanan jasa; h. Struktur organisasi perusahaan • dan proyek yang diverifikasi; Apabila penyedia barang/jasa tidak memberikan dokumen pendukung butir “a” s.d “h” maka verifikator menyatakan nilai TKDN untuk Gab Barang/Jasa yang dinilai adalah nol. •






DOKUMEN PENDUKUNG



SK Dirjen 181/2014 Dokumen Pendukung Material: a. faktur pajak,invoice, PIB, pembelian dan Mill Certificate/Certificate of Origin dan bukti transaksi lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya. Dokumen Pendukung Tenaga Kerja: a. salinan slip gaji/surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor. Dokumen Pendukung Alat Kerja: a. daftar alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan jasa, b. faktur pembelian alat kerja/fasilitas kerja tersebut, c. daftar aset perusahaan (beserta perhitungan penyusutannya, termasuk alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan jasa) dan akte pendirian perusahaan dari pemilik alat kerja/fasilitas kerja, d. akte kepemilikan alat kerja/fasilitas kerja,dan bukti transaksi lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya.

htw-ptsi

VERIFIKASI & SANKSI TKDN  Dokumen Pendukung Jasa Umum: SK Dirjen 181/2014

Daftar seluruh layanan jasa pihak ketiga yang digunakan selama periode pelaksanaan pekerjaan jasa, dan setiap transaksinya dibuktikan dengan faktur pajak, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akte pendirian perusahaan, dan bukti transaksi lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya. Dokumen Pendukung Lainnya: a. Bukti serah terima pelaksanaan pekerjaan yang sudah disetujui oleh Pemberi Pekerjaan. b. Dokumen transaksi dari layer 1 ke layer 2 atau dari layer 2 ke layer 3, dan seterusnya; Apabila penyedia barang/jasa tidak memberikan dokumen pendukung untuk komponen Material, Tenaga Kerja, Alat Kerja, Jasa Umum dan Lainnya maka verifikator menyatakan nilai TKDN untuk komponen tersebut adalah nol. a.

DOKUMEN PENDUKUNG





htw-ptsi


Komponen biaya pada Self Assessment TKDN yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, maka dinyatakan sebagai : “Komponen Luar Negeri (KLN)”

htw-ptsi

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Kewajiban Verifikasi TKDN

Nilai Tender (Rp.)

≥ 30%

< 30%

Kompleksitas Tinggi

Kompleksitas Rendah

Kompleksitas Tinggi

Kompleksitas Rendah

≥ 1 Triliun

Independen

Vendor

Independen/ Vendor (<5%)

Vendor

200 M – 1 T

Independen

Vendor

Independen / Vendor (<15%)

Vendor

50 M – 200 M

Independen

Vendor

Vendor

Vendor

5 M – 50 M

KKKS

Vendor

Vendor

Vendor

2,5 M – 5M

Vendor

Vendor

Vendor

Vendor

NA

NA

NA

NA

<2,5 M

Referensi

Bab XII angka 5.6.2.

VERIFIKASI & SANKSI TKDN 5.7. Mengenakan penalti berupa: 5.7.1. Denda atas keterlambatan penyerahan barang atau pekerjaan sebagaimana diatur pada BAB XIII angka 2.10 serta denda lainnya yang diatur di dalam Kontrak. 5.7.2. Bilamana setelah pelaksanaan Kontrak, pencapaian persentase dan nilai TKDN kurang dari komitmen yang tertulis dalam Kontrak, maka kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi administrasi dan/atau finansial sebagai berikut: 5.7.2.1. Sanksi Administrasi: 5.7.2.1.1. Gagal memenuhi komitmen dalam Kontrak dikenakan sanksi: 5.7.2.1.1.1. Kategori merah, apabila: 5.7.2.1.1.1.1. Nilai realisasi TKDN lebih kecil dari 90% dari komitmen TKDN dalam Kontrak; 5.7.2.1.1.1.2. Nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat Tender; 5.7.2.1.1.1.3. Gagal memenuhi komitmen pengerjaan di wilayah Republik Indonesia dalam Kontrak; dan/atau 5.7.2.1.1.1.4. Gagal memenuhi komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam Kontrak. 5.7.2.1.1.2. Kategori kuning, apabila: 5.7.2.1.1.2.1. Gagal memenuhi nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 90% terhadap komitmen TKDN dalam Kontrak; atau

VERIFIKASI & SANKSI TKDN 5.7.2.2.2. Pengenaan sanksi finansial dilakukan sebagai berikut: 5.7.2.2.2.1. Pecapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran tidak mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN. 5.7.2.2.2.2. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN ditambah selisih nilai penawaran yang dimenangkan dengan nilai penawaran peringkat II dalam evaluasi harga. Perhitungan sanksi finansial ini mengikuti cara sebagaimana pada lampiran SC-20.

5.7.3. Pengenaan penalti harus diberitahukan kepada Pelaksana Kontrak. Nilai penalti sebagai akibat keterlambatan penyerahan barang atau pekerjaan dan/atau sanksi finansial sebagaimana diatur dalam angka 5.6.2.2., dikurangkan langsung dari nilai pembayaran terakhir atau dengan cara mencairkan sebagian atau seluruh nilai jaminan pelaksanaan atau dengan cara lain yang lebih tepat. Nilai tersebut menjadi pengurang nilai akhir Kontrak. 5.7.4. KKKS melaporkan kepada SKK Migas jumlah penalti yang telah dipungut menggunakan format sebagaimana lampiran SC14.

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Permen ESDM No. 15/2013 & SK Dirjen Migas No.181/2014

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Sanksi Kategori Kuning

 Masa berlaku surat peringatan selama enam bulan terhitung mulai sejak dikeluarkannya surat peringatan.

Sanksi Kategori Merah

 Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah, dilarang mengikuti kegiatan pengadaan baru selama masa satu tahun berikutnya di lingkungan KKKS yang bersangkutan.

Sanksi Kategori Hitam

 KKKS mengeluarkan surat pemberian sanksi kategori hitam;  Selanjutnya SKK Migas memasukkan dalam daftar Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori hitam yang dapat diakses secara online oleh seluruh KKKS;  Apabila Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi kategori hitam dari KKKS yang bersangkutan atau KKKS lainnya dalam periode sanksi pelanggaran kategori hitam yang masih berlaku ditambah masa percobaan selama setahun sesudah sanksi kategori hitam awal, kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi kategori hitam ditambah selama satu tahun di seluruh KKKS.

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Sanksi Administrasi

Sanksi Finansial

Kategori Kuning

Tidak Mengubah Peringkat

Gagal memenuhi nilai TKDN, dimana: • realisasi TKDN lebih besar atau sama dengan 90% dibandingkan komitmen TKDN dalam Kontrak; atau • menurut penilaian Kontraktor KKS penyebab tidak tercapainya nilai TKDN adalah di luar kendali Pelaksana Kontrak

Sanksi = HEP (Realisasi) - HEP (Penawaran)

Kategori Merah

Mengubah Peringkat

Tidak mampu memenuhi kewajiban pemenuhan komitmen sebagai berikut: • nilai realisasi TKDN lebih kecil dari 90% dari komitmen TKDN dalam Kontrak; • nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN; • pengerjaan di wilayah Republik Indonesia; dan/atau • pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam Kontrak.

Sanksi = {HEP (Realisasi) - HEP (Penawaran)} + (Nilai Kontrak- Nilai Penwaran Peringkat II)

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Tidak Mengubah Peringkat Sanksi = HEP (Realisasi) - HEP (Penawaran)

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Tidak Mengubah Peringkat Sanksi = HEP (Realisasi) - HEP (Penawaran)

Komitmen TKDN 52,00%

Realisasi TKDN Verifikasi

Sanksi = HEP (Realisasi) - HEP (Penawaran) = 134,783,595.39 - 132,070,000.01 = 2,713,595,38

43,72%

VERIFIKASI & SANKSI TKDN Mengubah Peringkat Sanksi = {HEP (Realisasi) - HEP (Penawaran)} + (Nilai Penawaran Peringkat II - Nilai Kontrak )

Komitmen TKDN 52,00%

Realisasi TKDN Verifikasi

35,45%

Sanksi = (144,561,222.28) - (132,070,000.01) + (162,000,000.00) - (156,300,000.00) = 12,491,221.27 + 5,700,000.00 = 18,191,221.27

LAPORAN TKDN

LAPORAN TKDN

Four Steps Infographic Slides

Memahami Option SoW.

Option nilai TKDN.

01

03

Menentukan

Menentukan

Option komponen

02

biaya

Menentukan

Option aspek non

04

teknis

COACHING CLINIC TKDN 2016 MEMAHAMI ARTIKEL TKDN DALAM PROSES PENGADAAN DAN PENYELESAIAN KONTRAK

Recommend Documents