CAPAIAN KEBERHASILAN BADAN PERIJINAN & PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN

CAPAIAN KEBERHASILAN BADAN PERIJINAN & PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2016

BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALTIM

Hal # i


KATA PENGANTAR Keberhasilan merupakan tujuan dari pelaksanaan kerja yang selalu ingin dicapai oleh setiap instansi Pemerintah, tidak terkecuali oleh Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai salah satu penggerak kerja Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan pelaksanaan kerja sebuah instansi kemudian dicapai dengan berbagai upaya yang ditunjang dengan berbagai faktor, serta terukur dengan mencapai atau melampaui sasaran – sasaran yang telah ditentukan. Capaian keberhasilan umumnya diukur setiap tahun yang dapat secara luas dan terbuka diketahui oleh masyarakat. Data “Capaian Keberhasilan Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2016” hadir sebagai pemenuhan akan kebutuhan penyediaan informasi yang secara umum menggambarkan kinerja BPPMD Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2013 – 2016 yang menghasilkan berbagai keberhasilan atas kinerja dimaksud, faktor penunjang keberhasilan, serta bagaimana keberhasilan dapat dicapai. Data “Capaian Keberhasilan Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2016” ini diharapkan dapat selalu menjadi arah bagi pelaksanaan kerja Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur kedepannya. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Samarinda,

Desember 2016

Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Kepala,

H. Diddy Rusdiansyah A. D., SE, MM Pembina Utama Muda Nip. 19640627 199003 1 006


Hal # i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR LAMPIRAN

iii

BAB I – PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Maksud dan Tujuan

2

C. Cakupan Waktu dan Jenjang Keberhasilan

3

BAB II – GAMBARAN UMUM KEORGANISASIAN

4

A. Dasar Hukum

4

B. Visi dan Misi

5

C. Tugas Pokok dan Fungsi

6

D. Dukungan Sumber Daya Aparatur (SDA)

6

E. Dukungan Fasilitas Fisik

8

F.

9

Kewenangan Perijinan

BAB III – CAPAIAN KEBERHASILAN

15

A. Arahan Kebijakan

15

B. Capaian Keberhasilan

16

BAB IV – PENUTUP

34

A. Upaya Perbaikan yang Bekelanjutan

34

B. Tindaklanjut

34


Hal # ii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Registration Certificate

35

Lampiran 2 Certificate of Registration Quality Management System

36

Lampiran 3 Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

37

Lampiran 4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

38

Bebas Korupsi

Lampiran 5 A. Penilaian LAKIP BPPMD Tahun 2014 66,34 Tahun 2014

39

B. Penilaian LAKIP BPPMD 60,22 Tahun 2015

40

Lampiran 6 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Prov. Kaltim 2013-2016

41

Lampiran 7 Regional Champion Award Tahun 2013


42

Hal # iii


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Sejak dikeluarkannya undang – undang yang mengatur tentang pemerintahan di daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan dan partisipasi masyarakat yang lebih besar didalam pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, Pemerintah dan masyarakat telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa. Antusiasme usaha pembangunan di daerah secara luas tersebut akhirnya melahirkan sebuah “kompetisi besar” bagi masing – masing daerah untuk secara maksimal dapat memberdayakan potensi dan sumber daya yang dimiliki yang diterbarpesonakan agar dapat menciptakan suatu investasi yang berguna bagi kemajuan dan pembangunan daerah. Sejalan dengan hal diatas, Gubernur Kalimantan Timur menggelorakan semangat tinggi dan menuangkannya dalam sebuah slogan: “Wujudkan Kaltim Berkinerja Tinggi Untuk Indonesia Sejahtera” yang diapresiasi oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpacu melakukan kompetisi dalam rangka mencapai suatu keberhasilan kinerja. Pencapaian keberhasilan atas sebuah kinerja yang dihasilkan oleh SKPD itu sendiri sangat ditentukan oleh beberapa indikator, dimana indikator – indikator tersebut harus saling menunjang hingga akhirnya berhasil mendapatkan target yang diinginkan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif; dan ini harus diberdayakan

secara

maksimal

agar

dapat

menggambarkan

tingkat

pencapaian kinerja yang ingin disasar. Tujuan penggunaan indikator dimaksud adalah agar para pengambil keputusan dapat melakukan pemantauan, penilaian, penyesuaian dan pengelolaan terhadap kinerja yang sedang dilakukan.

BABAD BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALTIM

Hal # 1


Tanpa didukung indikator kinerja

yang

handal,

maka

dirasa akan

sulit untuk dapat

melakukan

penilaian apakah

kinerja yang sudah dilakukan tersebut

dapat

dikatakan

berhasil atau gagal. Apalagi ditengah harapan masyarakat yang agar

proaktif

menginginkan

Pemerintahan

lebih

responsif dan cakap didalam melakukan pelayanan.

Gbr 1 - Penerimaan Investment Award tahun 2016 oleh Wagub. Kaltim, dimana PTSP BPPMD mendapatkan ranking ke-2 nasional tingkat Provinsi se-Indonesia

Penilaian kinerja sendiri dilakukan agar pembuat kebijakan dapat lebih meningkatkan perumusan kebijakan yang akan diambil sehingga keberhasilan – keberhasilan dapat lebih ditingkatkan secara maksimal. Pencapaian keberhasilan dimaksud harus dilakukan secara bersinergi dan bersama-sama antara pimpinan dan bawahan, serta pendukung lainnya dengan jalan menampilkan inovasi maupun terobosan – terobosan yang dikelola dan direncanakan secara matang dengan didukung oleh anggaran yang telah disesuaikan dengan program dan kegiatan. Beranjak dari latar belakang dimaksud diatas, maka dalam kesempatan ini Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur sedikit memberikan deskripsi keberhasilan yang telah dicapai selama kurun waktu 2013 – 2016, yang bersifat monumental, dan indikatornya merujuk pada dokumen resmi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

B.

Maksud dan Tujuan Deskripsi keberhasilan BPPMD ini dimaksudkan sebagai pemberian informasi atas pencapaian beberapa keberhasilan yang monumental kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), terutama Pemerintah dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan layanan perijinan penanaman


Hal # 2


modal maupun teknis sektoral yang diberikan BPPMD. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : Pertama, pencapaian keberhasilan merupakan wujud dari pencapaian kinerja yang indikator sudah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan aturan/ketentuan berlaku, baik ditingkat Daerah maupun Pusat; Kedua,

pencapaian

keberhasilan

merupakan

manifestasi

dari

upaya

terprogram dan konsisten dari pelbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh BPPMD, dengan mengedepankan tugas dan fungsi yang diamanatkan; dan Ketiga, pencapaian keberhasilan saat ini merupakan batu loncatan untuk mencapai keberhasilan lainnya, guna mewujudkan pencapaian visi dan misi BPPMD. C.

Cakupan Waktu dan Jenjang Keberhasilan Diskripsi keberhasilan yang ditampilkan mencakup kurun waktu 2013 – 2016, dimana jenjangnya mencakup keberhasilan ditingkat Daerah maupun nasional yang dibuktikan dengan perolehan sertifikasi (piagam). Namun demikian, beberapa keberhasilan lainnya tidak dibuktikan dengan perolehan sertifikasi, dimana pembuktiannya dapat dilakukan dari pencapaian indikator yang dasar rujukannya sudah jelas.


Hal # 3


BAB II GAMBARAN UMUM KEORGANISASIAN

A.

Dasar Hukum 1.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pembentukan Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal;

2.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1973 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

3.

Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974;

4.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

5.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1981 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989;

6.

Surat

Keputusan

Gubernur

Nomor

317

Tahun

1989

tentang

Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMD; 7.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah;

8.

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

9.

Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang pembentukan Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) sebagai pengganti BKPMD;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;


Hal # 4


11. Peraturan

Daerah

Kalimantan Timur

Provinsi Nomor

09

Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Lembaga

Inspektorat,

Daerah

Teknis

dan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur;

Gbr 2 - Perolehan Investment Award 2 kali berturut – turut, tahun 2014 dan 2016

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah organisasi Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID; 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). B.

Visi dan Misi Visi yang diemban BPPMD adalah menjadi institusi yang handal dan profesional untuk menarik dan memfasilitasi investor menuju masyarakat Kaltim sejahtera, dan untuk mewujudkan visi tersebut maka telah diimplementasikan beberapa misi berikut ini : 1)

Meningkatkan perencanaan dan kebijakan penanaman modal;

2)

Meningkatkan pengkajian dan pengembangan potensi daerah;

3)

Meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal;

4)

Mengembangkan sistem pelayanan terpadu satu pintu perijinan penanaman modal dan bidang perijinan lainnya;


Misi BPPMD

Hal # 5


5)

Meningkatkan

pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan

pelaksanaan penanaman modal; 6)

Meningkatkan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi;

C.

7)

Meningkatkan kualitas aparatur dan pelaku usaha;

8)

Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

Misi BPPMD

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008, tugas pokok BPPMD Provinsi Kalimantan Timur adalah “melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perijinan dan penanaman modal” dan mempunyai fungsi : 1)

Perumusan kebijakan bidang perijinan dan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

2)

Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan dibidang perijinan dan penanaman modal; 3)

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal;

4)

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;

5)

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;

D.

6)

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

7)

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi BPPMD

Dukungan Sumber Daya Aparatur (SDA) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah diutarakan diatas maka keberadaan SDA dilingkungan BPPMD sangat mendukung upaya pencapaian keberhasilan yang ada, baik dalam status mereka sebagai PNS maupun Non PNS, dan sampai sampai saat ini jumlahnya ada sebanyak 74


Hal # 6


orang,

dimana 44 orang diantaranya

berstatus

PNS,

sementara

sisanya

adalah berstatus Non PNS (30 orang). Khususnya

untuk

tenaga

Non PNS

yang bertugas sebagai SATPAM dan tenaga

sopir

selebihnya

berjumlah

adalah

ditempatkan

Non

8 PNS

dipelbagai

Bidang/Sub.

Bagian

orang;

di

yang Sub.

lingkungan

BPPMD sebagai tenaga teknis yang menguasai rangka

implementasi

IT

mengoperasionalkan

dalam sistem

aplikasi yang ditetapkan Pemerintah, seperti SPIPISE dan SIPID (BKPM), SIMPEDAL

(Kementerian

Dalam

Negeri) serta SIMDA Keuangan Daerah dan

TEPRA

Kaltim);

maupun

pengembangan operator Room,

(Pemerintah

IT

website

untuk

Provinsi keperluan

internal, BPPMD,

seperti Display

serta pengolahan data dan

penyajian informasi.

Gbr 3 - Perolehan penghargaan dalam rangka penilaian SKPD terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim

Keberadaan tenaga Non PNS di lingkungan BPPMD sangat diperlukan untuk melengkapi kekurangan tenaga PNS, karena adanya pelimpahan kewenangan perijinan menjadikan beban kerja BPPMD khususnya PTSP semakin besar, sehingga dalam upaya pengembangan SDA tidak dilakukan pembedaan status kepegawaian, semua potensi SDA yang ada harus dioptimalkan melalui program pengembangan SDM, seperti pelatihan dan studi komparasi (benchmark). Dari keseluruhan jumlah SDA seperti disebutkan diatas, maka apabila dirinci lebih lanjut berdasarkan komposisi jenjang pendidikan-nya dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 1, dimana SDA yang berpendidikan S1 dan S2 mencapai jumlah 52 orang atau 70,27 % dari seluruh SDA yang ada. Kondisi


Hal # 7


ini cukup ideal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Sedangkan dilihat dari komposisi golongan kepangkatan-nya seperti tersaji pada Tabel 1, diketahui bahwa golongan III cukup mendominasi, hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki SDA BPPMD. Tabel 1 Jumlah PNS dan Non PNS di Lingkungan BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Kepangkatan Tahun 2016 Tingkat Pendidikan

PNS (org)

Non PNS (org)

Jlh (org)

S2 S1 Diploma SLTA SLTP SD Total

12 23 1 6 3 45

2 16 1 9 1 1 30

14 39 2 15 1 4 75

Sumber

E.

Golongan KepangKatan 1. PNS Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I 2. Non PNS

Ruang (org) A 3 5 1 ---

B 3 6 2 2 -Total

C

D

E

1 7 ----

-14 1 ---

------

Jlh (org) 7 32 4 2 30 75

: Diolah berdasarkan data dari Sekretariat BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Dukungan Fasilitas Fisik Sarana

dan

prasarana

merupakan

fasilitas

fisik

dalam

rangka

mendukung kegiatan operasional perkantoran, terutama untuk kepentingan pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat selaku pemohon perijinan maupun investor, dimana faslitas yang dimaksudkan sudah disesuaikan dengan pemenuhan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya terkait dengan ketersedian fasilitas minum yang wajib disediakan. Ketersediaan fasilitas tadi memberikan implikasi positif terhadap eksistensi BPPMD sebagai lembaga pelayanan publik maupun lembaga perijinan, yang dibuktikan dengan perolehan pengakuan dari Ombudsman RI berupa Sertifikasi Kepatuhan tahun 2014 dan Zona Hijau Pelayanan tahun 2016. Adapun fasilitas fisik pelayanan sebagaimana diutarakan diatas dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2; dan kedepannya akan terus ditingkatkan


Hal # 8


terutama terkait dengan penggunaan fasilitas IT, untuk keperluan percepatan pelayanan perijinan melalui penerapan online system dalam pengolahan data.

Tabel 2 Jumlah Fasilitas Fisik Penunjang Pelayanan PTSP BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No

Uraian

Jlh (unit)

Komputer PC Laptop Printer dan Scan Scanner Fotocopy Server Kamera Modem / Wifi

1 2 3 4 5 6 7 8

15 3 14 3 1 1 1 3 41

Total Sumber

F.

:

Diolah berdasarkan data dari Bid. Pelayanan Perijinan BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Kewenangan Perijinan Terhitung

mulai

tanggal

27

November 2014 lalu secara bertahap BPPMD

telah

mendapatkan

pelimpahan didalam memproses dan menerbitkan perijinan teknis sektoral yang sebelumnya ditangani SKPD teknis terkait. Berdasarkan Peraturan Gbr 4 - Front Office PTSP BPPMD

Gubernur No. 48 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan PTSP, terdapat 131 izin/non izin yang ditangani oleh BPPMD melalui PTSP (lihat Tabel 3), yang terdiri dari 107 izin dan 24 non izin. Keseluruhan izin dan non izin tersebut mencakup 16 sektor pelayanan.


Hal # 9


Tabel 3 Jumlah Izin dan Non Izin yang Dilimpahkan Kepada BPPMD Provinsi Kalimantan Timur

SUB BIDANG

SEKTOR/ BIDANG

PERIJINAN 1.

I PERINDUSTRIAN

2.

API-U (Angka Pengenal ImportirUmum); API- P (Angka Pengenal Importir Produsen); Pemberian Nomor Kontrol eteriner (NKV) untuk Kehygienisan pangan Asal ternak (ASUH);

3.

Pengeluaran Bibit Ternak;

3.

Rekomendasi Pemasukan DOC/DOD;

4.

Pengeluaran Telur Tetas;

4.

5.

Pengeluaran DOC/DOD;

5.

Rekomendasi Ternak; Rekomendasi kesayangan

6.

Pengeluaran Binatang Kesayangan;

7.

Pengeluaran produk asal ternak;

2. 1.

II PETERNAKAN

NON PERIJINAN

1.

Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak;

2.

Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas;

Pemasukan

Produk

asal

pemasukan

Binatang

1.

Persetujuan Penambahan Perjalanan Kereta Api

Frekuensi

1.

Rekomendasi Terminal Khusus

A. Sub Bidang Perhubungan Darat 1.

Izin Trayek Operasi;

2.

Izin Insidentil;

3.

Sertifikat Registrasi uji Type;

4.

Kartu Pengawasan

5.

Crossing/ Izin Perlintasan

6.

Izin operasi sarana perkeretaapian umum Izin operasi sarana perkeretaapian khusus

7.

B. Sub Bidang Perhubungan Laut 1. III PERHUBUNGAN

2.

Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi; Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;

3.

Izin Usaha Bongkar Muat Barang;

4.

Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; Izin Usaha Penyewaan Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut;

5. 6. 7.

Izin Usaha Tally Mandiri;

8.

Izin Usaha Depo Peti Kemas;

9.

Izin Kapal GT 7 - GT 35;

10. Izin Kapal GT 35 - GT 50; 11. Izin Kapal GT 50 - GT 150; 12. Izin Kapal GT 300;


Hal # 10


C. Sub Bidang ASDP 1.

Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan; 2. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota dalam Provinsi; 3. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Danau; 4. Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota Dalam Provinsi ≥ 7 GT; 5. Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/ Speedboat Antar Kab/Kota dalam provinsi ≤ 7 GT; 6. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau; 7. Izin Fasilitas Penyeberangan Angkutan Khusus BBM/BBG; 8. Izin Trayek Angkutan Penumpang Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi ≥ 7 GT; A. Sub Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian;

IV KESEHATAN

1.

Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi);

2.

Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan);

3.

Izin IKOT (Industri Tradisional);

Kecil

Obat

B. Sub Bidang Sarana Kesehatan; 1.

Izin Rumah Sakit Umum Kelas B;

2.

Izin Rumah Sakit Khusus Kelas B;

3.

Surat Tenaga Register (STR);

4.

Izin Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

5.

Izin Industri Kosmetik;

A. Sub Bidang Pertambangan Umum 1.

Surat Keterangan Terdaftar;

2.

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

3.

Izin Explorasi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan, Mineral); Izin Produksi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan, Mineral); Izin Penempatan Jaminan Reklamasi;

4. 5. 6. V PERTAMBANGAN DAN ENERGI

7. 8. 9.

Izin Penetapan Jaminan Pasca Tambang; Izin Pencampuran Batu Bara (Blending); Izin Pengolahan dan Pemurnian (Smelther); Izin Pengangkutan dan Penjualan;

10. Izin Perubahan Anggaran Dasar; 11. Izin Perubahan Direksi dan Komisaris; 12. Izin Perubahan Kepemilikan Saham; 13. Izin Pemerataan dan Penataan Lahan; 14. Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin


Hal # 11


Usaha Pertambangan (WIUP) B. Sub Bidang Kelistrikan 1. 2.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); Izin Operasi (IO);

3.

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL); 4. Surat Keterangan Terdaftar Pembangkit Tenaga Listrik C. Sub Bidang Geologi 1.

Izin Pengeboran (SIP);

2.

Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA); Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPAT);

3.

A. Sub Bidang Perikanan Tangkap 1.

1. Surat Keterangan Andon

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

2. VI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) >10 – 30 GT; 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) > 10 – 30 GT; B. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan 1. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUP); 2.

Surat Keterangan Asal (SKA);

c.

Sub Bidang Perikanan Budidaya

1.

Surat Izin Usaha Budidaya;

1.

Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas 2000 Ijin Pembuatan dan Penggunaan Koridor;

1.

Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)

2.

3.

Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);

3.

Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri IUPHHK-HTI) Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

4.

Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu; Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Hutan Produksi yang dapat dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Hutan Produksi yang dapat dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan Hak Pengelolaan Hutan Desa

2.

5. VII KEHUTANAN

6.

7. 8.

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 9. Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) 10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)


Hal # 12


1.

Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP - B) Lintas Kab/Kota;

1.

2.

Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP - P) Kab/Kota;

untuk Lintas

2.

3.

Izin Usaha Perkebunan Integrasi (IUP - B dan P) Lintas Kab/Kota;

3.

4.

Tanda Daftar Benih

1.

Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi;

1.

Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi/Nasional;

IX KOMUNIKASI & INFORMATIKA

2.

2.

Rekomendasi Kelengkapan Data Adiminstrasi & Data Teknis Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi

X SOSIAL

1.

Izin Penyelenggaraan telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio; Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB); Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan untuk jenis dokumen UKL dan UPL; Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut;

1.

Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi;

1.

Rekomendasi Akreditasi & Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU); Rekomendasi & Dukungan Keberadaan Wadah/Lembaga Pembinaan & Pengembangan Seni Budaya; Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia di Jakarta;

VIII PERKEBUNAN

1. XI LINGKUNGAN HIDUP

2. 3. 4. 1.

XII TENAGA KERJA

2. 3.

Izin Pengumpulan Limbah B3 selain Oli Bekas Skala Provinsi. Izin Pengumpulan dan Pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing); Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing); Izin Operasional Perusahaaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

2. 3. XIII PARIWISATA

4. 5. 6. 7. 1.

XIV PEKERJAAN UMUM

2. 3.

Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk izin usaha perkebunan Integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati/Walikota

Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim; Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim; Rekomendasi Pembuatan Dokumenter; Rekomendasi Restoran Waralaba.

Video

Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Air Permukaan Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air Permukaan Pengalihan Alur Sungai


Hal # 13


XV PERTANAHAN

XVI PENANAMAN MODAL

Total

4.

Pemanfaatan Ruas bekas sungai pada wilayah sungai kewenangan Provinsi

1.

Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

1.

Izin Prinsip

2.

Izin Prinsip perubahan

3.

Izin Prinsip Perluasan

4.

Izin Usaha

5.

Izin Usaha Perubahan

6.

Izin Usaha Perluasan

7.

Izin Merger 107

24

Sumber : Disalin ulang dari Pergub. Kaltim No. 48 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PTSP.


Hal # 14


BAB III CAPAIAN KEBERHASILAN

A.

Arahan Kebijakan Sampai dengan tahun 2016 ini BPPMD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada visi, misi dan tupoksi yang terdapat pada RENSTRA dan Rencana Reformasi Birokrasi yang telah disusun, maka dilakukan beberapa kebijakan yang diambil didalam proses pencapaian kinerja yang ingin dicapai, yaitu : Menetapkan kebijakan, merumuskan dan memberikan arahan operasional kepada bawahan untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan opersional serta melakukan analisa program yang konsisten dan berkelanjutan.

Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki guna pencapaian pelayanan prima serta tujuan sasaran sasaran organisasi.

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan (operasional) serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dapat dinilai secara transparan, baik oleh pihak internal Pemerintahan maupun oleh pihak eksternal.

Menciptakan semangat kerja yang kompetitif dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mengimplementasikan perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta program – program untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Melakukan pengawasan kinerja dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik, dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja.

1

2

3


4

5

6

Hal # 15


B.

Capaian Keberhasilan Implementasi dari keenam kebijakan diatas berkorelasi langsung terhadap terhadap pencapaian keberhasilan BPPMD selama kurun waktu 2013 – 2016, yaitu :

Kegiatan ini merupakan

Keberhasilan ke I Penerapan International Standart for Standardization (ISO) pada Bidang Pelayanan Perijinan (PTSP) serta di Bidang Pengendalian dan Pengawasan

perwujudan dari komitmen yang tinggi dari BPPPMD Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu melakukan peningkatan secara berkelanjutan dalam hal mutu, pela-

yanan dan kinerja pada semua lini dalam organisasi melalui pengelolaan efektifitas sistem, profesionalisme pegawai, konsistensi dalam peningkatan mutu serta efisiensi pelayanan kepada para pelanggan dan pihak terkait lainnya. Untuk mewujudkan pelayanan tersebut, maka perlu ada perbaikan pelayanan level pemerintah, khususnya BPPMD yang dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem pengelolaan mutu pelayanan secara efektif dan efisien. Salah satu sistem manajemen yang digunakan sebagai standar dalam pengelolaan pelayanan publik adalah Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 (lihat Tabel 4). Sebagai gambaran pada tahun 2012 telah dilakukan audit pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur oleh lembaga sertifikasi independent yaitu Mutu Certification Internasional (MCI/PT. Mutu Agung Lestari) dalam rangka evaluasi sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah diperoleh sertifikasinya sejak tanggal 13 Agustus 2012 yang lalu. Surveillance audit ini bertujuan untuk meninjau konsistensi penerapan sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh PTSP BPPMD Provinsi Kalimantan Timur terhadap standar ISO 9001:2008 (SMM), memeriksa efektifitas tindakan perbaikan dan meninjau peluang – peluang untuk peningkatan sistem managemen.


Hal # 16


Dari hasil surveillance audit yang dilakukan, dalam closing meetingnya auditor mengatakan bahwa penerapan SMM ISO 9001:2008 di PTSP BPPMD Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dengan baik, dan masih dapat menunjukkan efektifitas, konsistensi serta peningkatan sistem manajemen mutu,

sehingga

dapat

disimpulkan

bahwa

PTSP

masih

tetap

direkomendasikan untuk memegang sertifikat SMM ISO 9001:2008 atas pelayanan perijinan dan non perijinan di bidang penanaman modal dan bidang perijinan lainnya. Dan pada tahun 2015 rekomendasi ini telah diperpanjang hingga tahun 2018 yang akan datang. Tabel 4 Perolehan Sertifikat International Standart for Standadization (ISO) 9001:2008 di Bidang Pelayanan Perijinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas) No

Sertifikat

1.

Registration Certificate (lihat Lampiran I)

2.

Certificate of Registration Quality Management System (lihat Lampiran 2)

Sumber

:

Cakupan

Bidang

Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Teknis/ Sektor Lainnya Provision on Investment Consulting and Implementation Supervisory

Bidang Pelayanan Perijinan (PTSP)

Bidang Dalwas

BPPMD memiliki 2 sertifikasi ISO

Lembaga Sertifikasi MS CERT, Mutu Certification International, Komite Akreditasi Nasional (KAN) MS CERT, JAS-ANZ dan IAF

Tahun 2012 dan telah diperpanjang sampai dengan tahun 2018

2015

Bidang Pelayanan Perijinan & Bidang Dalwas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2015 telah dilakukan perbaikan mutu pelayanan pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas) dan diprogramkan upaya untuk perbaikan mutu proses pengendalian dan pengawasan penanaman modal melalui pengembangan dan penerapan SMM ISO 9001:2008. Pengendalian dan pengawasan penanaman modal merupakan sarana untuk mencapai kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal


Hal # 17


termasuk

dalam

pengumpulan,

pengolahan

dan

pelaporan

realisasi

penanaman modal yang lebih akurat dan bernilai tambah. Dalam pelaksanaan ISO kali ini dengan bekerjasama dengan PT. Multi Inti Madani (MIM Consulting) dengan Program Kegiatan, yaitu : a.

Pembimbingan penyusunan dan pengembangan dokumentasi;

b.

Pembimbingan dan pengendalian dokumentasi SMM ISO 2001:2008;

c.

Pembimbingan pelaksanan audit internal dan tinjauan manajemen;

d.

Pembimbingan

Tindakan

Perbaikan

Hasil

Audit

Sertifikasi

dan

Peningkatan SMM ISO 9001:2008 di Bidang Dalwas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan kegiatan ini sendiri dilaksanakan untuk mendapatkan pengakuan dari MS CERT, JAS-ANZ dan IAF dan berhasil memperoleh sertifikasi SMM ISO 2001:2008.

Berdasarkan

Keberhasilan ke 2 Penetapan BPPMD sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim

penilaian dilakukan

hasil

internal oleh

Tim

yang Penilai

Internal Provinsi Kaltim sesuai hasil

–

hasil

capaian

dari

beberapa upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan, maka BPPMD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.797/2014 tentang Penetapan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kaltim sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, pada tanggal 3 Desember 2014 dan berlaku pada tahun 2015 (lihat Lampiran 3). Hal ini menjadi ilustrasi bahwa seluruh kegiatan yang terdapat di BPPMD Provinsi Kalimantan Timur mulai dari PTSP sampai pada kegiatan Bidang-bidang telah mendapat pengakuan dari Tim Penilai Internal Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan secara profesional dan bersih dari aspek – aspek yang dianggap merupakan bagian dari korupsi


Hal # 18


dengan nilai komulatif adalah 84,014. Pengakuan tersebut akhirnya dijadikan dasar sebagai pegangan selanjutnya di dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus mendorong untuk selalu dilakukan perbaikan dan evaluasi bagi BPPMD Provinsi Kalimantan Timur. Atas dasar usulan Gubernur Kalimantan Timur tersebut, yang menginginkan agar BPPMD menjadi unit yang berpredikat menuju unit kerja Wilayah Kerja Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah

Birokrasi

dan

Melayani

BPPMD menjadi Pilot Project mewujudkan Zona Integitas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pertama di Lingkungan Pemprov. Kaltim

(WBBM), maka telah dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara &Reformasi Birokrasi (PAN & RB) dengan hasil evaluasi seperti tertuang di dalam surat Nomor : B/ 4691.3/D.IPANRB/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 (lihat Lampiran 4). Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan penilaian terdiri dari 2 aspek, yaitu : Pengungkit dan Hasil dimana didalamnya terdapat penilaian mengenai manajemen pelayanan, SDM, pengawasan, survey dan keberpihakan pada pemerintahan yang bersih dengan nilai 72,12 poin. Walaupun standar minimal yang harus diraih adalah 75 poin atau selisih sekitar 2,88 poin untuk memperoleh predikat WBK, namun telah ditindaklanjuti dengan berupaya memperbaiki, melengkapi dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan dengan target mendapatkan predikat WBK pada Semester II tahun 2016. Untuk keperluan tersebut pihak Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan kembali hasil penilaian yang merupakan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam tahun 2016 ini, melalui penyampaian surat Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 700/1658I/Itprov/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas (ZI) Tahun 2015-2016 pada BPMPTSP Prov. Kaltim. Surat tersebut merupakan surat kedua yang telah ditayangkan kepada Kementerian PAN & RB.


Hal # 19


Untuk mewujudkan target

Keberhasilan ke 3

yang telah ditetapkan dalam

Penilaian LAKIP “B” untuk BPPMD dalam 2 tahun berturut – turut

pelaksanaan Anggaran Daerah tahun berjalan, harus berkorelasi dengan Rencana Strategis

(RENSTRA) SKPD terkait sebagaimana halnya BPPMD; dan wujud dari korelasi dimaksud adalah pencapaian akuntabilitas kinerja tahunan dalam bentuk Laporan Akuntanbiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penilaian LAKIP BPPMD Provinsi Kalimantan Timur atas pelaksanaan APBD Tahun 2014 dan 2015 mampu mencapai nilai “B” (lihat Lampiran 5). Hal ini menunjukkan

bahwa

kinerja

BPPMD

dalam

Penilaian LAKIP BPPMD tahun 2014 “66,34” atau “B”, dan pada tahun 2015 “67,66” atau “B”

pengelolaan keuangan sudah sejalan dengan upaya untuk

mencapai

sasaran

RENSTRA

yang

sepenuhnya merujuk pada RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2014 – 2018. Pencapaian nilai “B” ini meru-

pakan salah satu persyaratan untuk mendapat predikat WBK.

Salah satu target RPJMD

Keberhasilan ke 4 Realisasi investasi daerah yang terus melampaui target RPJMD, sejak tahun 2013 – 2015 dan peningkatan nilai persetujuan penanaman modal

yang

dicapai

adalah sebesar pertahun,

oleh

realisasi

BPPMD investasi

rata – rata Rp 30 T dimana

untuk

mencapai target tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kaltim Tahun 2013 – 2030, dimana selama kurun waktu RPJMD 2014 – 2018, direncanakan target realisasi investasi Provinsi Kalimantan Timur seperti dapat dilihat pada Tabel 5; pada tahun 2013 ditargetkan Rp 34,5 T, dan pada tahun berikutnya meningkat secara inkremental hingga tahun 2018 yang


Hal # 20


mencapai

Rp

44,19 T.

Peningkatan

tersebut

dimungkinkan,

karena

meningkatnya persetujuan penanaman modal berupa Izin Prinsip ataupun Izin Usaha, baik PMA maupun PMDN yang diterbitkan oleh BPPMD maupun BKPM sesuai kewenangannya. Selama kurun waktu 2013 – 2016 pencapaian realisasi investasi mengalami peningkatan signifikan yang melampaui target RUPM seperti tersaji pada Tabel 5, rata – rata pelampauan target realisasi mencapai 1,52 % pertahun selama tahun 2013 – 2015. Sementara untuk realisasi investasi tahun 2016 belum final (masih s/d triwulan III), yang baru mencapai Rp 18,51 T atau 47,07 % dari rencana yang telah ditetapkan, yaitu Rp 39,33 T. Peningkatan realisasi investasi ini merupakan indikasi terhadap keberminatan investor untuk menenamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur; dan keberminatan tersebut tentunya terkait dengan dukungan potensi yang ada yang umumnya berhubungan dengan potensi sumber daya alam (ekstraktif) serta dukungan iklim investasi yang kondusif, terutama dukungan infrastruktur dasar yang terus dibenahi. Tabel 5 Rencana dan Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 (dalam triliyun) Surplus/(Defisit) Rp % 4=3-2 5=(4/3)x100 % -2,79 -8,80%

1 2013

Rencana 1) (Rp) 2 30,00

Realisasi 2) (Rp) 3 31,71

2014

35,00

37,87

2,87

7,58%

2015

37,10

39,38

2,28

5,79%

39,33

18,51

-20,82

-112,48%

2017

41,69

-

-

-

2018

44,19

-

-

-

Tahun

2016

3)

Keterangan

:

Sumber

:

1)

Angka rencana merupakan target RUPM. Rincian realisasi investasi dapat dilihat pada Lampiran 6. 3) Realisasi s/d Triwulan III. Bidang Dalwas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur. 2)


Hal # 21


Realisasi investasi yang paling menonjol adalah dibidang pertanian, khususnya perkebunan. Disisi lainnya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPPMD terus melakukan pembenahan pelayanan perizinan bagi para investor, berupa pembenahan SOP dan percepatan waktu layanan, dimana dalam konteks ini akan segera diterapkan implementasi online system dalam proses perizinan. Beberapa upaya terstruktur yang dilakukan oleh BPPMD dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi mendapatkan pengakuan BKPM berupa penghargaan “Regional Champion Award” tahun 2013 urutan ke-3 nasional tingkat Provinsi setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat (lihat Lampiran 7). Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa peningkatan realisasi investasi salah satunya ditentukan oleh nilai persetujuan penanaman modal yang diterbitkan, baik oleh BKPM maupun BPPMD dan Badan Penanaman Modal Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai kewenangan yang melekat pada BPPMD Provinsi Kaltim dalam menerbitkan persetujuan penanaman modal (PMDN) yang bernilai diatas Rp 10 M atau bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dan tidak merupakan industri strategis yang merupakan kewenangan BKPM. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai persetujuan penanaman modal selama kurun waktu 2013 – 2016 cenderung mangalami peningkatan, baik dari aspek

Perolehan Regional Champion Award oleh BPPMD pada tahun 2013 merupakan indikasi terhadap kemampuan BPPMD dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah melalui pemberian pelayanan perizinan

nilai rencana investasi maupun jumlah proyeknya. Adapun peningkatan jumlah proyek ini sendiri sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala (PERKA) BPPMD Nomor : 188.4/1739/BPPMD-IV/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Investasi Daerah, dimana merujuk pada PERKA tersebut telah dilakukan penerbitan otomatis Persetujuan Penanaman Modal berupa Izin Prinsip maupun Izin Usaha berdasarkan pengajuan izin/non izin sektoral yang dilakukan pihak pemohon, tanpa dikenakan biaya dan kelengkapan dokumen yang tidak memberatkan. Saat ini sedang dipersiapkan


Hal # 22


proses penerbitan perizinan 3 jam selesai dan online system serta pembenahan fisik ruang pelayanan (PTSP), guna memberikan suasana yang nyaman kepada pemohon, termasuk menyediakan ruang investor corner untuk keperluan konsultasi. Tabel 6 Nilai Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2013 – 2016 yang Diterbitkan BPPMD Provinsi Kalimantan Timur

Tahun

Nilai Persetujuan (Rp)

2013 2014 2015 1) 2016

27,622,328,248,101 41,879,342,200,299 21,870,036,473,263 31,669,006,185,503

Keterangan Sumber

: :

Jumlah Proyek (paket) 41 23 44 10

Penyerapan Tenaga Kerja (org) 34.000 11.413 18.223 12.496

1)

Realisasi s/d Triwulan III. Bidang Pelayanan Perijinan BPPMD Provinsi Kaltim.

Diberlakukannya Undang-

Keberhasilan ke 5

Undang Nomor : 25 Tahun

Anugrah Kepatuhan dalam Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

2009 tentang Pelayanan Publik, berimplikasi terhadap pemenuhan pelbagai fasilitas layanan

yang bersifat transparan dan mudah untuk

diakses

masyarakat

secara

langsung tanpa membedakan kondisi fisiknya, sehingga penyediaan fasilitas dimaksud

secara

bertahap

terus

dilingkapi dan disempurnakan. Upaya tersebut

pembenahan

membuahkan

fasilitas

hasil

berupa

pemberian “Sertifikat Kepatuhan dari Ombudsman

Republik

Indonseia”

(ORI) pada tahun 2014 lalu. Selanjutnya pada tahun 2016 mendapatkan predikat


Pic. 5 - Sertifikat Kepatuhan dan Zona Hijau dari ORI

Hal # 23


“Zona Hijau” untuk jenis perizinan sektor pertambangan, yaitu Penerbitan Izin

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN & Penjualan TL &

Penyewaan Jaringan. Kedepannya akan terus dilakukan upaya untuk mendapatkan predikat Zona Hijau untuk jenis layanan lainnya, guna mewujudkan keinginan BPPMD menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Upaya ini tidak hanya sebatas melengkapi fasilitas fisik saja, namun secara bersamaan harus dilakukan pula peningkatan kapasitas (capacity building) lainnya, yaitu pembenahan sistem dan pengembangan sumber daya aparatur (SDA) dilingkungan BPPMD. Pengembangan paling

prinsip

sistem

adalah

yang

pembenahan

standar operasi dan prosedur (SOP) perizinan,

terutama

untuk

jenis

perizinan yang kelengkapan dokumennya bersifat administratif, sehingga proses

penerbitan

perizinannya

dapat dilakukan menjadi lebih cepat. Selain itu, secara simultan dilakukan pula pembenahan terhadap sistem aplikasi yang memanfaatkan teknologi IT dan website yang ada saat ini. Pembenahan terhadap SDA dilakukan melalui

kegiatan

benchmarking ataupun

pada

pelatihan SKPD

Kabupaten/Kota

dan Provinsi

lainnya

di

Provinsi Kalimantan Timur, yang dapat

Gbr 6 - Mesin Antrian Elektronik yang ditempatkan pada front office PTSP BPPMD

menjadi rujukan. Untuk melengkapi pelayanan perizinan, pada tahun 2015 telah disediakan fasilitas Mesin Antrian Elektronik, dan telah diterapkan tahun 2016 ini sebagai alat bantu untuk mempermudah, mengatur dan mengevaluasi sistem antrian dengan fitur yang lengkap, mudah pengoperasiannya dan didukung dengan sistem database. Setiap nomor antrian yang akan dipanggil


Hal # 24


akan ditampilkan di display utama, yang menampilkan nomor urut antri dan nomor loket yang dituju serta menampilkan sisa antrian yang akan dilayani. Suara pemanggil yang sudah disintesis dan dimasukkan ke dalam IC (Integrated Circuit) suara dapat disuarakan setiap saat sesuai kebutuhan. Pemanggilan suara dikendalikan oleh petugas loket.

Pembenahan SOP yang

Keberhasilan ke 6 Pembenahan Standar Operasi & Prosedur (SOP)

saat

ini

sudah

namun belum

dilakukan,

bersifat final,

karena akan terus dilakukan

penyempurnaan yang berkelanjutan. Ada 4 (empat) SOP yang cukup penting dan sudah memberikan indikasi dalam mendukung kelancaran operasional pelayanan perizinan dan sekaligus menjadi basis pendataan dalam rangka pendataan realisasi investasi daerah. Keempat sistem ini menjadi bagian dari inovasi yang pada waktunya kelak akan diusulkan sebagai inovasi SKPD; dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/1739/BPPMD-IV/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Investasi Daerah. Diterapkannya Peraturan Kepala ini (mengikat secara internal BPPMD) dengan tujuan : a.

Pelaksanaan perizinan dengan pendaftaran online, pelayanan khusus (respon proaktif PTSP) serta penanganan dan pemeliharaan data informasi penanaman modal dapat terjamin keberadaan dan keamanan datanya;

b.

Kesiapan data dapat ditampilkan secara lengkap, akurat, benar, jelas dan tepat waktu serta penanganannya dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesamaan dan keseragaman prosedur pelayanan perizinan;

c.

Kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan yang mudah, tepat, cepat, akurat, transparan dan akuntabel.


Hal # 25


SOP Pelayanan Perizinan dengan 1) Pendaftaran Online SOP Pelayanan Khusus (Respon 2) Aktif PTSP Tercapainya tujuan

SOP Perluasan Lingkup Pelayanan dan Pendataan Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal SOP Penanganan dan Pemeli3) haraan Data Penanaman Modal Keterangan

:

1) 3)

2)

Aplikasi masih dibenahi; Masih perlu penyempurnaan; Masih melengkapi fasilitas pendukung.

Sebagai tindaklanjut untuk mencapai tujuan tadi, maka didalam Peraturan Kepala disebutkan diatas telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 4 SOP, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan SOP Penanganan dan Pemeliharaan Data Penanaman Modal telah disediakan secara khusus ruangan penyimpanan dokumen fisik data penanaman modal di lantai 3 kantor BPPMD Provinsi Kalimantan Timur, dimana untuk menjaga kerahasiaan, sterilisasi dan keamanan data yang ada, maka hanya petugas yang ditunjuk saja yang dapat memasuki ruangan tersebut.

Percepatan

Keberhasilan ke 7 Penerapan Perizinan Sistem Elektronik (PSE) di bidang Perizinan Penanaman Modal & di Bidang Teknis/Sektoral

selalu

berkonotasi

perizinan dengan

penerapan aplikasi berbasis IT yang

secara

umum

disebut

dengan Perizinan Sistem Elek-

tronik (PSE). Penerapan PSE dilingkungan BPPMD ini sendiri, khususnya untuk perizinan dibidang penanaman modal sudah berjalan dengan baik, dengan menggunakan aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan


Hal # 26


Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM. Pemakaian aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan layanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga sistem elektronik ini dapat menciptakan integrasi data dan layanan yang mampu meningkatkan keselarasan kebijakan layanan antar pusat dan daerah. Adapun keunggulan dari penggunaan sistem ini adalah : a.

Pemohon cukup berinteraksi dengan 1 (satu) PTSP saja;

b.

Waktu pengurusan perizinan dan non perizinan lebih pasti dan singkat;

c.

Seluruh proses terekam / terdokumentasikan untuk memudahkan keabsahan dokumen perizinan dan non perizinan;

d.

Rasionalisasi biaya;

e.

Memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi data investasi pusat dan daerah. Pada format SPIPISE ini memilki 3 (tiga)

menu utama dengan fungsi masing – masing sebagai berikut; (a) Informasi Penanaman Modal; (b) Pelayanan Penanaman Modal; dan (c)

Menu

Pendukung Informasi. Secara bertahap aplikasi SPIPISE ini terus menampilkan fitur – fitur yang updated setiap tahunnya seperti BI Online - fasilitas cek status perusahaan yang terkoneksi dengan Bank Indonesia dan Electronic Data File (EDF)

Implementasi SPIPISE menjadikan peneribitan Izin Prinsip/Usaha di bidang Penanaman Modal dapat dilakukan dalam 1 hari

fasilitas yang menampilkan data – data perizinan secara online.

Aplikasi PSE lainnya adalah

dibidang teknis/sektoral yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian terkait, yaitu :

Perizinan di sektor industri & perdagangan

Sistem Informasi Angka Pengenal Impor Umum/Industri (API U/I)

Perizinan di sektor kelautan & perikanan

Sistem Informasi Daerah (SIMKADA)


Izin

Kapal

Hal # 27


Sistem Informasi Pengumpulan & Pengeloaan Sumber Dana Bantuan Sosial (SIMPPSDBS)

Perizinan di sektor sosial

Ketiga aplikasi PSE diatas dapat dikoneksikan dengan SKPD terkait untuk keperluan pemantauan dilapangan dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung sesuai tugas dan fungsinya. Pada tahun 2017 mendatang akan disiapkan aplikasi PSE : 1.

Izin API-U dan API-P;

2.

Izin Pengeluaran Bibit Ternak;

3.

Izin Pengeluaran Telur Tetas;

4.

Izin Pengeluaran DOC/DOD;

5.

Izin Pengeluaran Binatang Kesayangan;

6.

Izin Pengeluaran Produk Asal Ternak;

7.

Surat Keterangan Terdaftar Bidang Pertambangan Umum;

8.

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

9.

Tanda Daftar Benih Bidang Perkebunan;

10.

Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Bidang Sosial.

Ketiga

aplikasi

dibidang

perizinan

tersebut diatas dipersiapkan sebagai bagian dari kebijakan untuk penerbitan 3 jam selesai yang

saat

ini

(November

2016)

sudah

memasuki kajian hukum dan teknis internal BPPMD, Desember

diharapkan 2016

diimplementasikan,

menjelang

akhir

sudah

dapat

walaupun

aplikasi

Pengembangan PSE beberapa perizinan di bidang teknis/sektoral diarahkan untuk mendukung implementasi

sistemnya masih dipersiapkan, karena secara manual sudah dapat dilakukan. Pengembangan

PSE

dibidang

penanaman

modal

dan

dibidang

teknis/sektoral harus dilengkapi dengan pengembangan sistem aplikasi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan publik, termasuk kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), dimana


Hal # 28


sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.585/216 tanggal 2 November 2016 tentang Pembentukan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) di Provinsi Kalimantan Timur, BPPMD sebagai obyek pemantauan. Adapun sistem aplikasi dimaksudkan adalah : 1.

E - Tracking, yaitu aplikasi yang dapat digunakan oleh pemohon perizinan untuk mengetahui tahapan proses perizinan melalui website BPPMD, sehingga pemohonan dapat memantau secara langsung, tanpa harus melakukan kontak secara langsung (face to face contact).

2.

Penerbitan Perizinan dengan aplikasi offline yang langsung dilengkapi bar code, guna menjaga validitas perizinan yang diterbitkan oleh BPPMD.

3.

E - Warning, yaitu aplikasi internal yang bertujuan untuk memantau secara aktif masa berlaku perizinan, dan secara otomatis akan memberikan peringatan dini, apabila masa berlaku perizinan mendekatai masa akhirnya. Aplikasi ini dilengkapi dengan aplikasi SMS Gate Ways. Dalam

Keberhasilan ke 8

rangka

tertib

administrasi, efisiensi waktu dan

Penerapan Electronic Office pada Tahun

tenaga

operasional

serta

dokumentasi yang baik, maka

2016

pada tahun 2015 telah

diadakan Electronic Office versi 1.0 dan akan

diterapkan pada tahun 2016. Aplikasi ini sendiri berbasis web dengan ini penggunaan perambah browser layaknya

seperti

penggunaan

internet

selama ini. Aplikasi dapat diakses secara lokal dengan menggunakan metode LAN (Local Area Network) maupun melalui

Aplikasi E-Office ini dipergunakan untuk membantu proses admistrasi kantor dalam hal surat menyurat

internet yang diakses melalui server. Diharapkan aplikasi dapat membantu proses administrasi perkantoran, khususnya surat menyurat, yaitu : a.

Pengarsipan surat menyurat;

b.

Pengkategorian surat;

c.

Mempercepat pencarian surat;

d.

Disposisi langsung dari atasan ke bawahan secara berjenjang;


Hal # 29


e.

Memantau

perkembangan

surat

yang

telah

didiposisikan

dan

tindaklanjutnya.

Pada tahun 2015 telah

Keberhasilan ke 9

tersedia sarana dan prasarana ekspose potensi dan peluang

Pemanfaatan Display Room sebagai Investor Corner dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dengan PTSP

investasi yang memadai berupa Display Room Promosi Kaltim

yang diharapkan dapat memudahkan investor/calon investor memperoleh informasi potensi dan peluang investasi baik secara elektronik maupun media cetak. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana ekspose potensi dan peluang investasi, yang terdiri dari : 1.

Ruang studio, dengan daya tampung sekitar 40 tempat duduk yang berfungsi untuk ekspose potensi dan peluang investasi dilengkapi dengan Sound System dan Audio Visual.

2.

Pojok Data, berupa etalase promosi yang menampilkan potensi dan peluang investasi edisi cetak, baik Pra-Fs, Brosur, Leaflet dan penunjang lainnya.

3.

Tersedia pula fasilitas Pojok Investor (Investor Corner) yang berfungsi sebagai media bagi Investor/Calon Investor untuk melakukan konsultasi dan koordinasi seputar permasalahan investasi dengan daya tampung ruangan yang cukup untuk sejumlah perwakilan dari pelaku usaha dan manajemen pengelolaan fasilitas ini terintegrasi dengan PTSP BPPMD. Diharapkan

dengan

penambahan

fasilitas

ini

dapat

menambah

kemudahan dan kenyamanan bagi pelaku usaha di dalam melakukan aktivitas yang

berhubungan

dengan

administrasi

bisnisnya

sekaligus

dapat

menyebarluaskan potensi dan peluang investasi Kaltim.


Hal # 30


Dalam hal lainnya BPPMD Provinsi Kalimantan Timur juga

Keberhasilan ke 9

telah Penerbitan Perangkat Penanaman Modal

Hukum

Bidang

membuat

perangkat

hukum di bidang penanaman modal sebagaimana diamanah-

Kah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam aturan/ketentuan dibawahnya, seperti Peraturan Kepala BKPM. Adapun perangkat hukum pada tingkat daerah yang sudah direalisasikan oleh BPPMD sebagai berikut : 1

2

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) Tahun 2014 – 2025.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

 Secara umum RUPMP beserta lampirannya berfungsi untuk mensinergikan seluruh kepentingan sektoral dan Kabupaten/Kota agar bersinergi dalam penetapan skala prioritas.  Peraturan ini memuat arah kebijakan penanaman modal, fokus pengembangan penanaman modal, tahapan pelaksanaan penanaman modal dan proyeksi kebutuhan penanaman modal 2014 – 2025.  Sebagai tindaklanjut dari Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. 

3

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penamanan Modal Daerah






Tujuan dari Peraturan daerah ini adalah untuk menarik dan merangsang Penanaman Modal di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menarik dan

Hal # 31


4

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2025

merangsang Penanaman Modal di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.  Peraturan Gubernur ini adalah sebagai tindak lanjut dan perbaikan atas Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2025, yang secara umum RUPMPM beserta lampirannya berfungsi untuk mensinergikan seluruh kepentingan sektoral dan Kabupaten/Kota agar bersinergi dalam penetapan skala prioritas.  Peraturan ini memuat arah kebijakan penanaman modal, fokus pengembangan penanaman modal, tahapan pelaksanaan penanaman modal dan proyeksi kebutuhan penanaman modal 2014 – 2025.

Pada tahun 2015, BKPM

Keberhasilan ke 10 Hasil Kajian Potensi yang dijadikan Rujukan Promosi Investasi

RI mulai menerapkan aturan main terhadap daerah – daerah yang

berkeinginan

berpartisipasi

untuk

dalam Promosi

Investasi di luar negeri dengan materi potensi yang ditampilkan sudah melalui kelayakan berupa Kajian (Pra Feasibility Study) sampai dengan lokasi, yang ditawarkan kedalam bahasa Inggris ataupun bahasa negara yang akan dikunjungi, sehingga untuk kedepan hanya daerah yang sudah siap dengan persyaratan dimaksud diatas yang bisa berpartisipasi pada event promosi luar negeri seperti Marketing Investasi Indonesia (MII), Seminar Investasi, Investasi, Eksibisi, Trade Business Meeting maupun Tourism and Investment.


Hal # 32


Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilaksanakan

oleh

BPPMD

Provinsi

Hasil Kajian Potensi adalah bahan sebagai rujukan dalam pelaksanaan promosi baik luar negeri maupun

Kalimantan Timut dengan membuat Pra-FS Potensi

yang

menjadi

rujukan

dalam

pelaksanaan promosi baik dalam dan luar negeri. Berikut ini daftar Pra-Fs yang telah dibuat

oleh

BPPMD

melengkapi

Pra-FS

pada yang

tahun

2015,

telah

dibuat

sebelumnya : Tabel 7 Hasil Kajian Potensi yang Menjadi Rujukan Investasi yang Dihasilkan pada Tahun 2015

Promosi

No

Judul

Maksud & Tujuan

Hasil Kajian

1.

Pra Studi Kelayakan Jaringan Kereta Api Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata di Kalimantan Timur

Jaringan Kereta Api di Kalimantan Timur layak beroperasi berdasarkan aspek ekonomi dan finansial

2.

Pra Studi Kelayakan Investasi Pembangunan Industri Hilirisasi CPO di KIPI Maloy Kaltim

Untuk melakukan kajian teknis dan ekonomis serta menilai kelayakan pembangunan jaringan kereta dalam usaha pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan jaringan antar moda di Kaltim Untuk menilai kajian teknis dan ekonomis serta kelayakan pembangunan industri hilirisasi CPO di KIPI Maloy dalam usaha pemenuhan kebutuhan hilirisasi CPO nasional umumnya serta untuk kebutuhan ekspor

3.

Kajian Peluang Investasi (Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kepala Dalam) Provinsi Kaltim

1. Mengidentifikasi peluang investasi Provinsi Kaltim untuk komoditi singkong gajah, limbah sawit dan kelapa dalam; 2. Produk hilir dari singkong gajah berupa biethanol, limbah sawit berupa wood pellet, kepala dalam berupa biofuel; 3. Ketiganya merupakan energi terbarukan

Bahwa kelayakan investasi pembangunan Industri Hilirisasai CPO di KIPI Maloy layak untuk kebutuhan hilirisasi di Kaltim dan kebutuhan ekspor berdasarkan aspek ekonomi dan finansial Bahwa ketiga komoditas tersebut sangat layak dan menguntungkan secara finansial serta berpotensi untuk berkembang di Kaltim

Sumber : Bidang Pengembangan BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.


Hal # 33


BAB IV PENUTUP

A.

UPAYA PERBAIKAN YANG BEKELANJUTAN Berdasarkan deskripsi capaian keberhasilan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara konsisten setiap tahunnya, khususnya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 BPPMD Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai

upaya

peningkatan

kinerja

secara

keseluruhan,

dengan

memaksimalkan setiap potensi keorganisasian yang ada baik potensi Sumber Daya Aparatur (SDA) maupun sarana dan prasarana instansi, demi mencapai berbagai keberhasilan pelaksanaan instansi sesuai dengan indikator – indikator yang telah ditetapkan.

B.

TINDAKLANJUT Seluruh keberhasilan yang telah dicapai dimaksud akan dipertahankan

dan ditingkatkan kedepannya dengan terus meningkatkan kapasitas SDA, yang

ditunjang

dengan

kelengkapan

sarana

dan

prasarana

serta

program/kegiatan yang sesuai dengan Anggaran Tahunan BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.


Hal # 34


Lampiran 1 Registration Certificate


Hal # 35


Lampiran 2 Certificate of Registration Quality Management System


Hal # 36


Lampiran 3 : Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi


Hal # 37


Lampiran 4 : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi


Hal # 38


Lampiran 5 : A. Penilaian LAKIP BPPMD Tahun 2014 66,34 Tahun 2014


Hal # 39


Lampiran 5 : B. Penilaian LAKIP BPPMD 60,22 Tahun 2015


Hal # 40


Lampiran 6 : Realisasi Investasi PMA dan PMDN Prov. Kaltim 2013-2016 Tahun 2013 2013

PERIODE TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

PMA (Rp) Rp Rp Rp Rp

1.308.823.296.000 4.677.091.584.000 5.480.405.760.000 1.833.605.760.000

PMDN (Rp) Rp Rp Rp Rp

4.845.941.900.000 3.280.694.900.000 1.752.426.500.000 8.532.314.000.000

Rp 13.299.926.400.000

Rp 18.411.377.300.000

TOTAL PMA + PMDN

Rp 31.711.303.700.000

PERINGKAT PMA : 6 PMA : 6 PMA : 5 PMA : 6

PMDN : 2 PMDN : 2 PMDN : 5 PMDN : 2

PMA : 6 PMDN : 2

Tahun 2014 PERIODE TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

2014 PMDN (Rp)

PMA (Rp) Rp 9.263.271.651.600 Rp 8.025.473.920.000 Rp 4.594.544.240.000 Rp 3.006.425.360.000 Rp 24.889.715.171.600 TOTAL PMA + PMDN

Rp 709.396.800.000 Rp 5.741.769.400.000 Rp 4.604.176.300.000 Rp 1.927.707.200.000 Rp 12.983.049.700.000

PERINGKAT PMA : 2 PMA : 3 PMA : 6 PMA : 11

PMDN : 7 PMDN : 2 PMDN : 2 PMDN : 7

PMA : 3 Rp 37.872.764.871.600 PMDN : 6

Tahun 2015 PERIODE

2015 PMDN (Rp)

PMA (Rp)

PERINGKAT

TRIWULAN I

Rp

6.230.371.250.000

Rp

1.529.677.000.000

PMA : 2 PMDN : 9

TRIWULAN II

Rp

8.442.556.250.000

Rp

4.382.958.700.000

PMA : 3 PMDN : 3

TRIWULAN III

Rp

7.428.622.500.000

Rp

2.901.631.500.000

PMA : 5 PMDN : 6

TRIWULAN IV

Rp 7.666.478.750.000 Rp 29.768.028.750.000

Rp Rp

797.100.000.000 9.611.313.100.000

PMA : 5 PMDN : 13

TOTAL PMA + PMDN

Rp 39.379.341.850.000

PMA : 5 PMDN : 8

Tahun 2015 2016*

PERIODE TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

PMA (Rp) Rp. Rp. Rp.

PMDN (Rp)

1.529.974.390.000 3.381.453.000.000 8.147.212.560.000

Rp. Rp. Rp.

Rp. 13.058.639.950.000 TOTAL PMA + PMDN

PERINGKAT

1.411.290.900.000 2.108.850.000.000 1.927.498.000.000

PMA : 11 PMDN : 11 PMA : 7 PMDN : 10 PMA : 5 PMDN : 8

Rp.

5.447.638.900.000

Rp.

18.506.278.850.000

PMA : 7 PMDN : 11

*Data sampai dengan Triwulan II (Januari-September) Tahun 2016 Kurs $ Tahun 2013 : Rp. 9.600,Kurs $ Tahun 2014 : Rp. 11.600,Kurs $ Tahun 2015 : Rp. 12.500,Kurs $ Tahun 2016 : Rp. 13.900,-


Hal # 41


Lampiran 7 : Regional Champion Award Tahun 2013


Hal # 42

CAPAIAN KEBERHASILAN BADAN PERIJINAN & PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN

Recommend Documents