Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KEBIJAKAN PENGUPAHAN YANG MENDORONG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA OLEH: R. IRIANTO SIMBOLON, SE, MM
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ke-II
Jakarta, 14 Februari 2014
BEKERJA 114,021 juta
PENDUDUK INDONESIA 237,641 juta* ANGKATAN KERJA 121.191 JT
PENDUDUK USIA KERJA [ > 15 Th] 175,098 juta
BUKAN ANGKATAN KERJA 53.907 jt
SUMBER : BPS, Berita Resmi Statistik FEBRUARI 2013, *) Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 , Data Olah BPS 2013
Berdasarkan Sektor : PERTANIAN : 39.959 jt INDUSTRI : 14.784 jt KONSTRUKSI : 6,885 jt PERDAGANGAN : 24.804 jt TRANSPORTASI : 5,231 jt KEUANGAN : 3.012 JT JASA KEMASY : 17.532 JT LAINNYA : Berdasarkan Pendidikan <SD : 54,6 Jt SMP : 20,3 Jt SMA : 17,8 Jt SMK : 10,2 Jt DIPL : 3,2 Jt UNIVERSITAS : 8,0 Jt PENGANGGURAN TERBUKA = 7.170 JT
< SD : 1.421 JT SMTP : 1.822 JT SMTA : 1.841 JT SMK : 847.052 Diploma I/II/III : 192.762 Universitas : 421.717
PENGUPAHAN DI INDONESIA
PENGUSAHA
PEKERJA
UPAH KEADILAN
LEGAL
DASAR HUKUM PENGUPAHAN
1.
Ketentuan Peraturan Perundang - undangan dibidang Ketenagakerjaan
2.
Perjanjian Kerja.
3.
Peraturan Perusahaan.
4.
Perjanjian Kerja Bersama. 4
UPAH ADALAH HAK PEKERJA/BURUH YANG DITERIMA DAN DINYATAKAN DALAM BENTUK UANG SEBAGAI IMBALAN DARI PENGUSAHA ATAU PEMBERI KERJA KEPADA PEKERJA/BURUH.
UPAH
DITETAPKAN DAN DIBAYARKAN MENURUT PERJANJIAN KERJA, KESEPAKATAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
TERMASUK TUNJANGAN BAGI PEKERJA/BURUH DAN KELUARGANYA ATAS SUATU PERJANJIAN DAN ATAU JASA YANG TELAH ATAU AKAN DILAKUKAN. 5
1. PENETAPAN UPAH MINIMUM
UPAH BULANAN TERENDAH YANG TERDIRI DARI ATAS UPAH POKOK TERMASUK TUNJANGAN TETAP YANG DITETAPKAN GUBERNUR SEBAGAI JARING PENGAMAN (SAFTY NET) PENERIMA ADALAH PEKERJA/BURUH DENGAN MASA KERJA > 1 TAHUN. TIDAK DIKAITKAN DENGAN PRODUKTIVITAS MIKRO, HANYA, DALAM PENETAPANNYA MEMPERTIMBANGKAN PRODIKTIVITAS MAKRO).
2. PENETAPAN UPAH MELALUI PERUNDINGAN UPAH (PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH).
DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN GOLONGAN, JABATAN, MASA KERJA, PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI. DITETAPKAN SESUAI KEMAMPUAN PERUSAHAAN
3. PENINJAUAN UPAH SECARA BERKALA DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN, PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA. 6
SISTEM PENETAPAN UPAH • KHL • PRODUKTIVITAS MAKRO, DAN • PERTUMBUHAN EKONOMI
DEWAN PENGUPAHAN
PENANGGUHAN PEMERINTAH
PENETAPAN UPAH
PERLINDUNGAN PENGUPAHAN
PENGUSAHA PEKERJA
+
• PK
• PP • PKB
UPAH MINIMUM
STRUKTUR & SKALA UPAH
UPAH DIATAS UPAH MINIMUM
- PEMBINAAN - KONTROL SOSIAL - PENEGAKAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL HARMONIS, DINAMIS, BERKEADILAN & BERMARTABAT
PERMASALAHAN P E R M A S A L A H A N
1. BERGESERNYA DALAM MEMAKNAI UPAH MINIMUM Pengusaha cenderung memberlakukan upah minimum sebagai upah standar, bahkan untuk menaikkan upah di perusahaan menunggu penetapan upah minimum oleh Pemerintah. Pekerja menganggap upah minimum sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga pekerja cenderung menuntut kenaikan upah minimum yang relatif tinggi. 2. BANYAK PERUSAHAAN YANG BELUM MENERAPKAN SISTEM PENGUPAHAN YANG ADIL DAN EFEKTIF. 8
L A N J U T A N
P E R M A S A L A H A N
3. Beberapa tuntutan pekerja/buruh atau SP/SB : a. b. c. d. e.
Kenaikan Upah Pemberian uang makan dan uang transport Pemberian insentif Pemberian bonus Pemberian tunjangan kehadiran
Cat : Adanya pemberian insentif dan premi kehadiran serta bonus sebagai akibat sistem pengupahan belum dilakukan berdasarkan produktivitas 9
1 Pengaturan Pengupahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara : Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
PRINSIP PRINSIP PENGATURAN PENGUPAHAN 2
Tidak boleh lebih rendah dari ketentuan Pengupahan yang ditetapkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku
LANJUTAN 1. MENINGKATKAN PENGATURAN PENGUPAHAN DALAM PP ATAU PKB;
2. MENDORONG PENINGKATAN PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN;
STRATEGI PENGUPAHAN YANG IDEAL
3. PIHAK PERUSAHAAN HARUS MEMBUKA DIRI UNTUK MERUNDINGKAN UPAH DENGAN SP/SB. APABILA PERUNDINGAN TIDAK DILAKUKAN, MAKA KECENDERUNGAN PEKERJA/BURUH AKAN SELALU MNUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
PRINSIPPRINSIP PRODUKTIVITAS DALAM PENERAPAN PENGUPAHAN
Penetapan Upah Minimum Pasal 88 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Peninjauan Upah Pasal 92 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Pengusaha melakukan Peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas
L A N J U T A N
PRINSIPPRINSIP PRODUKTIVITAS DALAM PENERAPAN PENGUPAHAN
Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, apabila upah di atas upah minimum.
Penerapan struktur dan skala upah dapat didasarkan hasil perundingan serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha yang dituangkan dalam PP atau PKB.
Penyusunan struktur dan skala upah dilaksanakan melalui tahapan : analisa dan evaluasi jabatan yang menghasilkan bobot/golongan jabatan, survey upah (benchmarking), serta penetapan nilai/skala upah.
SISTEM PENGUPAHAN YANG IDEAL
1.
Adil;
2.
Layak;
3.
Bersaing;
4.
Terjangkau;
5.
Sederhana;
6.
Dimengerti oleh karyawan;
7.
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan;
8.
Menunjang keberhasilan perusahaan.
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PELATIHAN –T
SIKAP MENTAL (ATTITUDE)
GIZI & KESEHATAN
UPAH KOMPETENSI
PRODUKTIVITAS
TEKNOLOGI PENGALAMAN KERJA
PENGETAHUAN & KETERAMPILAN
METODE KERJA
15
MOTIVASI
KORELASI STRUKTUR DAN SKALA UPAH DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA
KORELASI STRUKTUR DAN SKALA UPAH DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA
PRODUKTIVITAS KERJA ADALAH HAK PENGUSAHA DAN KEWAJIBAN PEKERJA.
TAHAPAN EVALUASI JABATAN DALAM PROSES PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENCAPAI KEADILAN INTERNAL.
PEKERJA YANG MEMPUNYAI NILAI JABATAN YANG SAMA AKAN MENERIMA UPAH YANG SAMA.
PEKERJA YANG MEMPUNYAI NILAI JABATAN YANG LEBIH TINGGI AKAN MENERIMA UPAH YANG LEBIH BESAR.
KORELASI STRUKTUR DAN SKALA UPAH DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA
KONDISI INI DAPAT MENGHINDARI TIMBULNYA KETIDAKPUASAN INTERNAL YANG BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP TINGKAT PRODUKTIVITAS.
UPAYA UNTUK MENCAPAI KEADILAN EKSTERNAL DALAM PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DILAKUKAN MELALUI SURVEY UPAH.
JIKA PEKERJA MENERIMA UPAH LEBIH KECIL DIBANDING DENGAN PEKERJA DI PERUSAHAAN LAIN YANG MEMPUNYAI NILAI JABATAN YANG SAMA, MAKA AKAN MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN EKSTERNAL YANG JUGA DAPAT BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP TINGKAT PRODUKTIVITAS KERJA.
DAMPAK PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA
DENGAN PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN, DAPAT MENDORONG MOTIVASI PEKERJA/BURUH UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS NYA GUNA MENCAPAI JENJANG KARIR YANG LEBIH BAIK.
ADANYA STRUKTUR DAN SKALA UPAH DAPAT MENJAMIN KEPASTIANIAN TENTANG APA YANG AKAN DIPEROLEH SEORANG PEKERJA JIKA IA MENINGKATKAN PRODUKTIVITASNYA.
KELANGSUNGAN USAHA AKAN TERJAMIN KARENA UPAH YANG DIBAYARKAN SUDAH DI PERHITUNGKAN DENGAN KONTRIBUSI YANG DITERIMA PERUSAHAAN. DISISI LAIN AKAN TERWUJUD KEADILAN INTERNAL KARENA UPAH PEKERJA/BURUH DIBERIKAN DALAM BENTUK PRODUKTIVITAS YANG SEIMBANG DENGAN UPAH YANG DIBAYARKAN.
MENJAMIN KEADILAN INTERNAL MELALUI EVALUASI JABATAN
MENJAMIN KEADILAN EKSTERNAL MELALUI SURVEY UPAH
MENJAMIN KEADILAN INDIVIDUAL MELALUI SKALA UPAH GANDA
KESETARAAN UPAH
KENYAMANAN BEKERJA MENCIPTAKAN SUASANA YANG KONDUSIF UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 20