BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/580/241/HUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014
Menimbang
:
BUPATI POLEWALI MANDAR, a. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi yang tinggi dan tidak stabil yang berdampak negatif bagi perekonomian daerah, maka perlu membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008); 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut: a. Pembina, mempunyai tugas : 1. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah; 2. mengevaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan yang diambil, terkait dengan pengendalian inflasi daerah; dan 3. mengarahkan Camat berperan dalam pengendalian inflasi daerah di tingkat Kecamatan.
b. Tim pengendali inflasi daerah, mempunyai tugas : 1. Ketua/Wakil Ketua : a) memimpin pertemuan rutin; b) memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masingmasing; dan c) melaporkan rumusan kebijakan kepada pembina. 2. Anggota : a) melaksanakan evaluasi hasil pertemuan Tim Teknis mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah; b) membahas rumusan draft rekomendasi Tim guna mengatasi sumber/potensi tekanan inflasi daerah. c. Tim teknis, mempunyai tugas: 1. Ketua/Wakil Ketua : a) memimpin pertemuan rutin; dan b) merumuskan draft rekomendasi-rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Tim pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting). 2. Anggota (Tim Teknis): a) melaksanakan evaluasi mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah, sesuai ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan b) memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah pada pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting). 3. Narasumber tetap, mempunyai tugas : a) memberikan informasi terkini terkait tekanan inflasi daerah dan memaparkan kelompok serta komoditikomoditi penyumbang inflasi; dan b) memantau dan mengevaluasi kondisi perekonomian daerah terkini, mengidentifikasi sumber-sumber penyebab serta potensi inflasi kedepan. 4. Narasumber tidak tetap, mempunyai tugas memberikan informasi terkini terkait perkembangan produksi, distribusi, Konsumsi serta pergerakan barang-barang dan jasa. 5. Sekretaris, mempunyai tugas : a) menyiapkan penyelenggaraan pertemuan; b) membuat risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikan kepada pembina dan anggota tim. 6. Sekretariat : 1. menyelenggarakan pertemuan; 2. melakukan kompilasi dan mendistribusikan laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulanan sebelumnya kepada Pembina dan anggota; 3. mempersiapkan bahan pertemuan; 4. mengadministrasikan seluruh Kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah; dan 5. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Tim Pengendali Inflasi Daerah mempunyai fungsi : a. pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Polewali Mandar serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian inflasi daerah dan nasional; b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait; c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Polewali Mandar; d. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi daerah kepada masyarakat; dan e. penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.
KEEMPAT
:
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua dan diktum ketiga dibebankan pada masing-masing SKPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta sumber dana lain yang sah dan dibenarkan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 21 April 2014° \
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/580/241/HUK TANGGAL : 21 APRIL 2014 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014 I.
Pembina
: 1. 2. 3. 4.
II.
Tim Pengendali Infalasi Daerah
Bupati Polewali Mandar Kapolres Polewali Mandar Kajari Polewali Dandim 1402 Polewali Mandar
A. Tim High Meeting Ketua
: Sekretaris Mandar.
Daerah
Kabupaten
Polewali
Wakil Ketua I
: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar.
Wakil Ketua II
: Kepala BRI Cabang Polewali Mandar.
B. Level Meeting Anggota Tim
: 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kepala Bappeda Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Perum Bulog Kabupaten Polewali Mandar. Kasat Intelkam Polres Polman. Kasi Intel Kejari Polewali. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Bagian Pengelola Keuangan Setda Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Cabang PT. PLN Sulselbar Kabupaten Polewali Mandar.
III. Tim Teknis Ketua Merangkap Anggota
: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar.
Wakil Ketua I merangkap Anggota
: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar.
Wakil Ketua II Merangkap Anggota
: Kepala Cabang BRI Polewali Mandar.
Anggota Tim Teknis
: 1.
Narasumber Tetap
: 1.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Bappeda Kabupaten Polewali Mandar. 3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan BP4KKP Kabupaten Polewali Mandar. 4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindag. Kabupaten Polewali Mandar. 5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar. 6. Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar. 7. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar. 8. Kepala Bidang Kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Polewali Mandar. 9. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Kabupaten Polewali Mandar. 10. Kasubid. Perindag dan Investasi Bappeda Kabupaten Polewali Mandar. 11. Kasubid. Pertanian Bappeda Kabupaten Polewali Mandar. 12. Kasubag. Administrasi Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Polewali Mandar.
2. Narasumber Tidak Tetap
: 1. 2. 3. 4.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar. Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali Mandar. Asosiasi Pedagang Pasar/Pelaku Usaha . Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar.
Sekretaris
: Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Polewali Mandar.
Sekretariat
: Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Polewali Mandar.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
