BUPATI PAKPAK BHARAT. 2. Undang..,gndang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR TAHUN 2A13

I

TENTANG TNDTKATOR KTNERJA UTAMA (rKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri

b.

c.

Mengingat

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik lndonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu disusun lndikator Kinerja Utama (lKU) dalam rangka Pengukuran dan Peningkatan Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja Satuan Keqa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; bahwa lndikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disusun dengan memperhatikan skala prioritas dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang lndikator Kinerja Utama (lKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara

2.

3.

4.

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272); Undang..,gndang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor 4385); 5_ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a61 ); 7. lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun lggg tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PANI5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.20/M.PAN/1U2AA$ tentang Petunjuk penyusunan lndikator Kinerja Utama; l0.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan $ekretariat Dewan Penrrrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor S7); 1't.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran

I

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor S) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun z01A tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58); 12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keria Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No gg); l3.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2A1A tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun ZAIA Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pakpak Bharat Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

iilENEtAPKAN

:

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KIilERJA UTAMA

(lKUl Dt LINGKUT{GAN pEi,tERtlrtTAH KABUPATEN pAKpAK BHARAT.

BAB

I

KETENTUAT{ UMUM

Pasal

I

Dalam Peraturan Bupatiiniyang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;

:

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Peruvakitan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1g45; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; 5. Wakit Kepala Daerah adalah Wakit Bupati Pakpak Bharat 6. Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Peruvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang selanjutnya disebut DPRD; 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 8. Satuan Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Keria Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 9. lndikator adalah ukuran yang digunakan dalam rangka mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat spesifik dan terukur (normatif

dan kwantitatif) sesuai dengan program yang ditetapkan dalam setiap tingkatan organisasi satuan keria perangkat daerah (SKPD); 10. Kinerja adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan sebagai jabaran darivisidan misisatuan kerja perangkat daerah (SKPD); 11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kineria yang dicapai dengan standar, ren@na atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 12. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kineria pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : (1) hasil pengukuran kineria, dan (2) identffikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambiltindakan sedini mungkin; 13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan datam jangka waktu 1 (satu) sampaidengan 5 (lima) tahunan; 14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukurdalam kurun waktu yang lebih pendek daritujuan; 15. Program adalah instrumen kebiiakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan

oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tuiuan serta memperoleh alokasianggaran sebagian atau seluruhnya dariAPBN dan atau APBD; 16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh eatu atau beberapa satuan keria sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tercebut; 17. lndikator Kineria Utama (key performanoe indicatog selanjutnya disebut IKU adalah

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis/organisasi instansi pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan IKU;

18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan obh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebUakan; 19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Penetapan IKU dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk Satuan Keria perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ybng bertuj-uan untuk :

a. b.

Memperoleh informasi kinerja

yang penting dan diperlukan

dalam

menyelenggarakan manajemen kineria secara baik;

Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan $asaran strategis organisasi yaitu Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. BAB III PEilIILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAiIA Pasal 3

(1) Bupati menetapkan IKU untuk Satuan Kerja perangkat Daerah; (2) IKU disusun selaras antara tingkatan Unit Organisasi; (3) IKU pada SKPD minimaldalam bentuk indikator kinerja keluaran (Output).

Pasal 4

Pemilihan

dan

Penetapan

IKU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut

g,

:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana 9ttattgis (RENSTRA), SKPD dan atau Dokumen Strategis lainnya yang relevan; b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Kebutuhan lnformasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kineria; d. Kebutuhan data statistik pemerintah; e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Pemilihan dan Penetapan IKU pada SKPD melibatkan pemangku kepentingan

(Stakeholder) dari Satuan Kega Perangkat daerah.

Paeal 6 Pemilihan dan penetapan IKU memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kineria Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

a. spesifik; b. dapat dicapai;

c. relevan; d. menggambarkan e.

keberhasilan sesuatu yang diukur; dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 7

IKU

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8 Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010

*2015 Paeal

I

(1) Pengembangan dan Penetapan IKU menggunakan prinsipprinsip kehati-hatian, kecennatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kineda yang handal. (2) Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kineria organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan. (3) Pengaturan lebih laniut mengenai pengembangan dan penetapan IKU SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan oleh pimpinan SKPD yang bemangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

:

BAB IV PENGGUT{AAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal {0 IKU digunakan untuk: a. Perencanaan jangka menengah; b. Perencanaan tahunan; c. Penyusunan dokumen penetiapan kineria; d. Penyusunan dan Pelaporan IAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah) SKPD; e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; t. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal

11

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap SKPD harus dinyatakan dengan lKU.

Pasal 12

(1)

SKPD melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kineria;

(2)

Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti faHa-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. P

EirtBl NAAN

"#x'xooRDt

NAs I

Paeal {3 Bupati melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan dan penetapan IKU pada SKPD yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh sekretaris Daerih. Pasal 14 Hal-hal yang belum dicantumkan dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Bupati. BAB VI PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 5 tourvaol 2013


REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak pada tanggal 5 1os.uo.i

2413

SEKRETARIS BHARAT

Drs. NIP.

1

SINAMO, MM 0508 198602 I 002

KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor ,€ Tahundole Tanggal :!?rurvar\ ZOlg Tentang : lndikator Kinerja Utama (lKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat,

1.

NAMA UNIT ORGANISASI TUGAS

SEKRETARIAT DAERAH

Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan terhadap seluruh SKPD dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, melakukan

pembinaan dan pengkoordinasian serta memberikan masukan, pertimbangan dan

membantu Bupati dalam menyusun kebiiakan. a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ; d. Pembinaan administrasi aparatur pemerintahan daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI

dan

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

:

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

, 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya penyebaran informasi tentang pembangunan serta program-program kebijakan pemerintah melalui pemanfaatan sarana publikasi informasi dan teknologi komunikasi kepada masyarakat

dan

IKU

3 Jumlah media massa yang

terdaftar untuk meliput di yang terdaftar di Kabupaten Pakpak Bharat kabupaten Pakpak Bharat pada bagian

Jumlah sarana

layanan penyuluhan,

informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi

Humas

Data

Sarana Bagian Humas

masyarakat yang tersedia Jumlah wartawan jurnalis Jumlah dan Wartawan pada profesional meliput di Bagian Humas Kabupaten Pakpak Bharat Terlaksananya Jumlah kegiatan pengadaan Hasil monitoring dan pengadaan Barang dan barang dan yang data ULP Jasa sesuai peraturan terlaksana

/ yang terampil

2

SUMBER DATA 4 Data media massa

Data

jasa

Tersusunnya statistik Data ikator-indikator ekonomi daerah Kabupaten Pakpak Bharat. ind

3

Peningkatan

Statistik lndikator Ekonomi

Tersedianya buku laporan Laporan

pengembangan sistem realisasi pembangunan di pelaksanaan

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan.

Kabupaten Pakpak Bharat.

harga sembako yang berlaku (lima) pasar di Kab. Pakpak Bharat Tahun ?012. dan Tersusunnya buku Standar pengembangan Satuan Harga (SSH) yang pengelolaan keuangan berlaku Kab. Pakpak daerah Bharat Tahun 2013. Peningkatan sistem Terdistribusinya Beras pengawasan intemal dan Miskin (Raskin) dengan pengendalian tepat sasaran, tepat jumlah, pelaksanaan kebijakan tepat kepala daerah administrasi, tepat kualitas. Penyelenggaraan Tersosialisasinya Produk sosialisasi hukum. Hukum Daerah

di 5

4

Peningkatan

di

5

kegiatan

Tersedianya laporan data Laporan pelaksanaan

kegiatan dan survei ke pasar Laporan pelaksanaan kegiatan

Data

Distribusi

Raskin

tepat waktu, dan

6

7

Laporan pelaksanaan keoiatan Terakomodasinya Tersedianya penanganan Laporan pendampingan terhadap kasus-kasus bagi aparatur pelaksanaan dalam Pemerintah Kabupaten kegiatan bantuan Pakpak Bharat dengan pendampingan hukum (Advokasi). Pihak Ketiga. dalam pelayanan bantuan hukum Tersedianya payung Jumlah Peraturan Daerah Laporan hukum yang mengatur dan Peraturan Bupati pelaksanaan kepentingan kegiatan umum/masvarakat. Meningkatnya kesadaran Percentase generasi muda Laporan Kegiatan pemuda akan pentingnya mempunyai jiwa rasa nasionalis dalam dan binqkai NKRI nasionalisme Meningkatnya antusias Meningkatnya jumlah Data jumlah atlit dan kepedulian terhadap masyarakat olahraga yang berprestasi dalam yang memperoleh diperoleh dari mencapai prestasi prestasi/ penghargaan di KONI Kab.Pakpak bidanq olahraqa Bharat Mewujudkan PNS yang Meningkatnya persentase hasil sehat dan bugar dalam pegawai yang sehat di monitoring dari pelaksanaan lingkungan Pemkab Pakpak Rumah Sakit Umum tupoksi sebagai PNS Bharat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Peningkatan keinginan Meningkatnya jumlah anak hasil anak-anak dini usia dini ikut serta dalam monitoring dari untuk berprestasi perlombaan tingkat provinsi Dinas Kebudayaan, Sumatera Utara dibidang Pariwisata, seni dan budaya Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pakpak Bharat. Menurunnya gangguan percentase Data angka dan kriminalitas di kriminalitas sesuai ketertiban masyarakat masyarakat konsultasi Polres Pakpak Bharat Meningkatnya kesadaran Berkurangnya persentase jumlah

aparatur

pelayanan

I I 10

yang patriotisme

olahraga

11

aparatur

berhasil

yang

Laporan

rangka

12

13

14

Laporan

usia

keamanan

Penurunan

angka

hasil dengan Data

masyarakat

akan pentingnya pemeliharaan keamanan, ketentraman

15

16

kejadian Pekat (PSK, Judi,

Pekat (penyakit masyarakat) sesuai konsultasi Polres Pakpak Bharat Meningkatnya koordinasi Meningkatnya penanganan Hasil monitoring dan dengan aparatur/unsur konflik evaluasi terkait dalam menjaga keberadaan ormas, ketertiban umum OKP dan LSM Meningkatnya kesadaran Meningkatnya tingkat tinjauan akan kesadaran masyarakat ke pentingnya pemeliharaan Pakpak Bharat terhadap lapangan upacara keamanan, ketentraman peringatan Besar peringatan Hari dan Nasional Kebangkitan wawasasan nusantara Nasional Terciptanya daerah yang Meningkatnya pelayanan konsultasi aman dan kondusif Polres kepada Pakpak Bharat masyarakat Narkoba dan Miras)

hasil dengan

Hasil langsung

masyarakat

Hari

adat, moral

17

-

-

18

Menurunnya

tingkat keamanan, ketertiban dan penyakit masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal penyampaian pendapat aspirasi, pemberian suara dan pandangan politik Meningkatnya hubungan pemerintah dengan LSM, Ormas OKP, tokoh adat. Meningkatnya tertib pengajuan administrasi keuangan kepada parpol Meningkatnya hubungan pemerintah dengan LSM, Ormas OKP, tokoh adat, agama pemuda demi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat

gangguan

19

20

21

22

aparat

kelancaran bantuan

aparat

Hasil dengan

keamanan

Jumlah angka kriminalitas

Jumlah penyakit masyarakat Data dari Polres (udi, PSK dan Miras) Pakpak Bharat

Persentase

partisipasi

PresidenMakil

Presiden,

Terpenuhinya

Pemilu Legislatif dan Pemilihan Gubemur

Persentase

kelengkapan

Data

kelengkapan

berkas administrasi parpol berkas administrasi

mengajukan

proposal

bantuan

persentase

kelengkapan

parpol

yang rnengajukan proposal bantuan

berkas administrasi parpol

mengajukan

proposal

bantuan

Persentase terbitnya SKT Data penerbitan LSM, Ormas OKP, tokoh SKT LSM, Ormas agama, pemuda dan adat OKP,tokoh agama, pemuda dan adat

dan Tersusunnya LPPD tepat sistem waktu terwujudnya kelembagaan yang transparansi efektif dan efisien penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Terlaksananya evaluasi terhadap penyelenggaraan

tertatanya

Hasil data dari KPU

masyarakat dalam pemilu Pakpak Bharat

dan

23

kejadian

dan

Laporan pelaksanaan kegiatan

Laporan

Evaluasi Penyelengaraan

pemerintahan

24

Pemerintahan Daeah Terlaksananya Penilaian Laporan Kecamatan Terbaik Tingkat pelaksanaan Kabupaten keqiatan Meningkatnya kualitas Peningkatan koordinasi dan Laporan aparatur kerjasama lintas pelaksanaan penyelenggaraan sektoral dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah programftegiatan pemerintah daerah Pelaksanaan kewenangan Laporan Bupati yang dilimpahkan pelaksanaan kepada Gamat kegiatan Terjalinnya hubungan yang Laporan sinergis antara Pemerintah pelaksanaan Daerah dengan MUSPIDA rapat dalam rangka akselerasi MUSPIDA pembangunan Aspirasi masyarakat dari Laporan dapat pelaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan pembanqunan Terciptanya semangat Terlaksananya Upacara Laporan otonomi daerah di Peringatan Hari Otonomi pelaksanaan Pakpak Daerah kegiatan Bharat Tenrujudnya penataan Pembuatan batas Laporan wilayah wilayah administrasi pelaksanaan administrasi kegiatan pemerintahan dengan daerah yang berbatasan langsung Tertatanya aset tanah Pembuatan pilar patok batas Laporan milik Pemerintah tanah aset Pemerintah pelaksanaan Kabupaten Pakpak Kabupaten Pakpak Bharat kegiatan Bharat Tersusunnya Laporan laporan Laporan Pengelolaan Keuangan pengelolaan keuangan yang pelaksanaan Kabupaten akurat kegiatan Pakpak Bharat Optimalisasi peran Jumlah surat yang terkelola Laporan Pemerintah Daerah menggandakannya pelaksanaan peningkatan dengan Penyediaan jasa kegiatan efesiensi dan efektifitas Surat Menyurat pelayanan publik yang Laporan pengadaan terlayani dalam pencapaian mencapai kebutuhan komunikasi, air kebutuhan listrik serta jasa komunikasi, air dan administrasi belanja PBB listrik serta jasa Rumah Dinas Bupati, Wakil administrasi belanja Bupati, Dinas Sekda, Mess PBB Rumah Dinas Pemkab di Medan Bupati, Bupati, Mess Pemkab di Medan Belanja jasa Laporan pengadaan pendukung perkantoran pendukung perawatan qeduno dalam perkantoran dalam

antar

kegiatan

Kecamatan diakomodir

25

I

Kabupaten

26

27

28

pilar

batas

Tersusunnya

Daerah

29

dalam

dan

Jumlah sarana

dalarn

dan

Sekda,

Jumlah

jasa

dan taman perkantoran perawatan gedung Sekretariat, Taman Rumah dan Taman Dinas, Gedung Aula, Perkantoran Gedung Aula Pendopo Wakil Bupati, Gedung Serbaguna di Salak dan Mess Pemkab di Medan Persentase jumlah surat terkirim dibanding dengan

Sekretariat

Kabupaten Pakpak Bharat

Laporan pelaksanaan keoiatan Jumlah belanja langsung, Laporan pengadaan belanja barang dan jasa Belanja Langsung, pencapaian Belanja barang dan operasional pelayanan jasa Kabupaten administrasi perkantoran Pakpak Bharat dalam penyediaan alat tulis kantor Jumlah belanja langsung Laporan pengadaan dan belanja barang dan jasa Barang dan Jasa di dalam penyediaan barang Kabupaten Pakpak Bharat Jumlah peralatan dan Laporan pengadaan perlengkapan kantor yang perlengkapan dan untuk peralatan kantor jumlah merealisasikan telah operasional di peralatan Kabupaten Pakpak Bharat Jumlah belanja langsung Laporan pencapaian pelaksanaan pelayanan makan dan kegiatan minum tamu-tamu Pemkab tenaga Laporan pendukung administrasi pelaksanaan hasil teknis perkantoran dalam kegiatan di pembantuan kinerja lingkup Lingkup Aparatur

dalam

disediakan lnventaris

di

yang disediakan

dalam

Jumlah jasa

dari

Jumlah Sumber

Daya dalam meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan rapatkoordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, adat, muspida, Eselon 2, 3, 4 dan PNS, instansi vertikal seKabupaten Pakpak Bharat


Meningkatkan kualitas Jumlah belanja modal dan kuantitas sarana dan alat-alat prasarana penunjang angkutan darat bermotor pelaksanaan tugas-tugas dalam peningkatan sarana kedinasan dan prasarana aparatur vano


Aparatur rapat

tokoh agama, tokoh 30

pengadaan

Jumlah sarana


Laporan oelaksanaan

terpenuhi dalam pengadaan kegiatan peralatan rumah jabatan I dinas

Jumlah sarana penunjang Laporan

kegiatan Aparatur

yang terpenuhi dalam pengadaan Mebeleur dan prasarana aparatur yang terpenuhi dalam pengadaan perneliharaan rutin / berkala rumah dinas dan prasarana gedung kantor yang akan terpelihara dalam pemeliharaan rutin / berkala geduno kantor dan prasarana kendaraan dinas yang akan terpelihara dalam pemeliharaan rutin I berkala

Jumlah sarana

Jumlah sarana

Jumlah sarana

pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan



kendaraan dinas I operasinalnya

Jumlah sarana

dan

Laporan

prasarana peralatan kantor pelaksanaan yang akan terpelihara dalam kegiatan pemeliharaan rutin I berkala

31

Menciptakan Aparatur

yang Profesional

dan

Kompetitif

peralatan gedung kantor Jumlah masyarakat yang menghadiri silaturahmi awal tahun dengan pemerintah Jumlah aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak yang mempergunakan keseragaman Pakaian Dinas beserta oerlenokaDannya Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur berdasarkan tugas pokok dan funqsi masino-masino Teriaminnya kesehatan Kepala Daerah Wakil Kepala dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan SPJ Sekretariat Daerah yang tersusun dan terakumulasi dengan baik dan teratur disusun sebagai keuangan persemesteran SPJ Sekretariat Daerah vano

Bharat

/

Daerah

32

Memantapkan

Pengelolaan Keuangan dan pelaporan yang tidak dari Peraturan PerundangUndangan

menyimpang

Jumlah seluruh

Laporan pelaksanaan keoiatan Laporan pelaksanaan kegiatan




yang laporan

Jumlah seluruh

Laporan pelaksanaan

tersusun

dan

terakumulasi kegiatan

dengan baik dan teratur

yang disusun

sebagai akhir

laporan keuangan

33

Peningkatan

Sistem

Kearsipan yang sesuai dengan Peraturan 34

35

Peningkatan Manajemen AseUBarang Daerah

Meningkatkan efisensi birokrasi

36

Meningkatkan

kinerja

aparatur 37

38

Meningkatnya

transparansi

tahun Jumlah Arsip yang terkumpul dan tersusun dengan pola klasifikasi yang baik dan benar yang terinventaris dengan baik dan benar Jumlah SKPD yang telah telah menerapkan SOP Jumlah regulasi penempatan aparatur dalam jabatan dan persentase pelayanan prima Terdokumentasinya laporan Akuntabilitas kineria isntansi pemerintah

Jumlah barang

memiliki dan

dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Terciptanya Jumlah perda dan perbup kelembagaan yang tentang kelembagaan dan sesuai kebutuhan dan ketatalaksanaan yang kemampuan daerah terdokumentasi

Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan keqiatan Laporan pelaksanaan keqiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan


SEKRETARTAT DPRD

Merencanakan, menyusun program

kerja dan

menyelenggarakan pendistribusian bahan-bahan rapat serta mengatur pegawai yang diperbantukan pada fraksi-fraksi dan menyusun risalah, ikhtisar dan resume rapaUsidang yang telah diselenggarakan oleh DPRD. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat sekretariat DPRD; Penyelenggaraan urusan rumah tangga sekretariat DPRD; Penyelenggaraan urusan administrasi dan ketatalaksanaan sekretariat DPRD.

ketatausahaan,

a. b.

FUNGSI

c.

INDIKATOR KINERJA UTAMA


I 1

SASARAN STRATEGIS IKU SUMBER DATA 2 3 4 Meningkatnya layanan Terselenggaranya rapat Laporan pelaksanaan dan paripurna DPRD rapat-rapat memfasilitasi pelaksanaan Terselenggaranya rapattugas dan fungsi DPRD Kab. rapat Komisi Pakpak Bharat Terselenggaranya rapatrapat Fraksi Terselenggaranya rapatrapat badan musvawarah Terselenggaranya rapatrapat Badan Anggaran Terselenggaranya rapatrapat Badan Kehormatan Persentase terselenggaranya rapatrapat Badan Leoislasi

administrasi


DINAS PENDIDIKAN

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependidikan.

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

FUNGSI

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya. INDIKATOR KINERJA

UTAMA

:


I 1

2

3

4

5

6

SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Mendirikan Kelompok Bermain Terwujudnya Tutor PAUD yang kreatif, inovatif dan Kompetitif Peningkatan Kualifikasi Tutor PAUD

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinqkat SD dan SMP Peningkatan lulusan di setiap jenjang pendidikan

IKU 3 APK PAUD Jumlah Anak Usia Dini Sekolah Jumlah Tutor di PAUD

Rasio peserta didik per Tutor Persentase Guru ljazah Tertinoqi Jumlah PAUD Jumlah Lulusan/Keluaran APK SD, SMP

Angka Partisipasi Murni (APM} SD. SMP Anska Melaniutkan Rasio Siswa per Sekolah Rasio Siswa per Kelas Rasio Siswa per Guru Rasio Kelas per Ruanoan kelas Rasio Kelas per Guru Persentase siswa baru tingkat l, SD rnenurut asal Angka mengulang tinskat SD dan SMP Angka putus sekolah tinskat SD. SMP Angka lulusan setiap ienianq pendidikan Persentase lulusan UN

SUMBER DATA 4 Laporan Pelaksanaan keqiatan Laporan Pelaksanaan kesiatan Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring

Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

7

I I 10 11

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SMA dan SMK Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK

Penambahan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Rehabilitasi Ruang Kelas SMAISMK Peningkatan lulusan di setiap jenjang pendidikan

tinskat SMP Persentase guru menurut iiazah tertingqi Persentase ruang kelas menurut kondisi Persentase fasilitas sekolah Persentase perpustakaan Persentase listrik Akreditasi sekolah Jumlah tahun siswa Jumlah putus sekolah Jumlah mengulang Rata-rata lama belaiar Angka bertahan Angka manajemen berbasis sekolah Angka Komite Sekolah APM SMA dan SMK Laporan Pelaksanaan Kegiatan Angka melanjutkan

Rasio siswa per sekolah Rasio siswa per kelas Rasio siswa per guru Rasio kelas per ruang kelas Rasio kelas Der ouru Persentase siswa baru tingkat I SD menurut asal Angka mengulang tinqkat SMA dan SMK Angka putus sekolah tinskat SMA dan SMK Angka lulusan setiap ienianq oendidikan Persentase lulusan UN tinqkat SMA dan SMK Persentase guru menurut iiazah tertinooi Persentase ruang kelas menurut kondisi Persentase fasilitas sekolah Persentase perpustakaan Persentase listrik Akreditasi sekolah Jumlah tahun siswa

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh SMA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Laporan hasil monitorino Laporan Hasil monitorino Laporan hasil monitoring

12 13 14

15

16

17

Masyarakat bebas dari buta aksara Mendirikan lembaga PKBM Peningkatan minat baca masyarakat Penyelenggaraan paket A, B dan C

Peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan handal, yang mampu menguasai dan mengelola informasi Penerapan proses pembelajaran yang bermutu dan berkualitas

Jumlah putus sekolah Jumlah mengulang Rata-rata lama belaiar Angka bertahan Angka manajemen berbasis sekolah Anqka Komite Sekolah Persentase listrik Akreditasi sekolah Anqka bertahan Angka manajemen berbasis sekolah Angka Komite Sekolah Angka melek huruf


Angka partisipasi kasar APK Rasio peserta didik per kelompok pelaiar Rasio peserta didik per tutor Angka buta huruf Persentase putus sekolah masuk ke Paket Persentase lulusan tidak melanjutkan ke Paket Persentase lembaga PNF terstandarisasi Persentase program PNF terstandarisasi Aqriditasi PNF Persentase kursus yang telah melaksanakan ujian nasional terhadap kursus seluruhnva Persentase kursus yang memiliki kurikulum terhadap kursus seluruhnva Rata-rata lama belaiar Anqka bertahan Rasio siswa per guru

Rasio kelas per ouru Persentase kelayakan guru mengajar tingkat SD, SMP dan SMA/SMK Persentase guru men u rut iiazah tertingg i tingkat SD, SMP,



SMA/SMK Persentase kesesuaian guru mengajar dengan jurusan ijazah tingkat SMP, SMAISMK Persentase guru menurut bidang studi yang diajarkan tingkat SMP dan SMA/SMK Angka profesi guru tingkat SD, SMP dan SMA/SMK Angka profesi pengawas tingkat SD, SMP dan SMA/SMK Angka profesi kepala sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/SMK

4.


DINAS KESEHATAN

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesehatan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a.

FUNGSI

di

c.

INDIKATOR KINERJA

NO

I 1

UTAMA

:

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAiIA SASARAN IKU SUMBER DATA STRATEGIS 2 3 4 Menurunkan Angka Cakupan Kunjungan lbu Hamil Laporan Bulanan Kematian lbu (K4) Puskesmas Cakupan Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 2

Menurunkan

Cakupan Pelayanan Nifas Angka Cakupan Kunjungan Bayi

Kematian Bayi

Cakupan neonatal

dengan

Laporan Bulanan Puskesmas

komplikasi yang ditangani

Persentase desa yang mencapai

ucr 3

Menurunkan

Angka Cakupan pelayanan anak balita

Kematian Balita

4


Meningkatkan Status Cakupan Pemberian Makanan Laporan Bulanan Pendamping ASI pada anak usia Puskesmas 6-24 bulan keluarga miskin

Gizi Masyarakat

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan 5

Meningkatkan

Umur

Harapan Hidup 6

Menurunkan

Meningkatnya

umur

harapan

hidup

Angka

Cakupan penemuan

dan

Kesakitan dan penanganan penderita penyakit Kematian Akibat Gakupan penemuan dan Penyakit Menular dan Tidak Menular

penanganan

penderita

Laporan

Bulanan Puskesmas

Laporan

Bulanan Puskesmas Laporan Bulanan Puskesmas

Pneumonia Balita

Cakupan penemuan

dan penanganan penderita TB BTA+


Cakupan penemuan

dan Laporan Bulanan penanganan penderita DBD yang Puskesmas ditangani Cakupan penemuan dan Laporan Bulanan penanganan penderita diare Puskesmas

Cakupan

Desa/kelurahan mengalamai KLB yang dilakukan

jam 7

Tersedianya lnformasi Tersedianya

Laporan

profi I kesehatan

Bulanan Puskesmas

Kesehatan

I

Meningkatnya jumlah

Jumlah Puskesmas

puskesmas

darurat level

10 '|.1

dan

1

yang


harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kab/kota Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD kelas ldan setingkat Tersedianya Obat Persentase obat yang memenuhi Laporan Bulanan sesuai kebutuhan di standar, cukup dan terianqkau Puskesmas Puskesmas dan Persentase ketersediaan obat Jaringannya dan vaksin Meningkatnya Cakupan Desa siaga aktif Laporan Bulanan keaktifan desa siaga Puskesmas jumlah Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan Laporan Bulanan masyarakat yang dasar masvarakat miskin Puskesmas mendapat pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan gratis rujukan pasien miskin

jaringannya

I

dan

pemerataan dan jaringannya yang melakukan kualitas pelayanan pelayanan kesehatan dasar kesehatan melalui Cakupan pelayanan gawat

5.


DINAS PEKERJAAN UMUM

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum. a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekeriaan Umum; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI

di

c.

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

:


I 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS tKu 2 3 Meningkatkan kualitas Panjang yang dan kuantitas sarana dan terbangun prasarana jalan dan Grafik panjang kualitas jalan jembatan yang ada (hotmix, tanah, lapen) Grafik panjang kondisi ialan baik, rusak. sedano Meningkatkan kualitas Jumlah masyarakat yang dan kuantitas sarana terlayani Pelayanan air dan prasarana air bersih bersih Jumlah Sarana air bersih vano terbanoun Jumlah kondisi sarana air bersih yang baik, sedang, rusak Meningkatkan kualitas Panjang saluran irigasi yang dan kuantitas sarana terbangun dan prasarana pengairan Jumlah kondisi irigasi yang baik, sedang, rusak Jumlah daerah irigasi yang terdaftar di Kementerian PU Direktoral Jendral Sumber Daya Air Meningkatkan kualitas Jumlah bangunan yang dan kuantitas sarana terbanoun prasarana Jumlah sanitasi yang permukiman terbangun

jalan

dan

SUMBER DATA 4 Data base jalan

Pakpak dalam

Bharat angka

(statistik)

Hasil pendataan

Pakpak dalam

Bharat angka

(statistik)

Data base irigasi

Pakpak Bharat dalam angka (statistik)

Hasil pendataan

Pakpak Bharat dalam angka (statistik)

6. NAMA UNIT ORGANISASI TUGAS

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Perkebunan a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian dan Perkebunan; b" Memberikan bimbingan uji lapangan dan penerapan teknologi di bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan dan ketahanan pangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

di

FUNGSI



I 1

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya sawah

prduksi

padi

2 3

4

5

Laporan

Sawah

Lancamya

irigasi

tersier

hasil

monitorino

Laporan dari P3A (Petani Pengguna

Tercdianya sarana dan PemakaiAir) persediaan air Laporan dari P3A (Petani Pengguna dan PemakaiAir) di Hasil pendataan

Meningkatnya kinerja PPL secara Tersedianya BPP administrasi setiap kecamatan peranan Meningkatnya UPTD Tersedianya bibit jeruk dalam penggalian Sumber PAD Jumlah benih padi sawah vanq tersedia Terbukanya akses Memudahkan akses untuk usaha sentra pertanian pertanian Menurunnya serangan hama dan Tersedianya stok penyakit pestisida Adanya PHP (Pengamat Hama dan Penvakit) pengumpulan Memudahkan data Terlaksananya Rapat pertanian setiap bulan Pos Simpul Koordinasi (POSKO) setiap bulan

jalan ke

Tim

6

SUII,IBER DATA

4 (lndeks Laporan pelaksanaan Pertanaman ) Produktivitas Padi keoiatan

- lP -

IKU 3

Laporan monitorinq Laporan monitorino Laporan

hasil hasit

hasil

monitoring

Laporan monitorino Laporan

hasil hasil

monitoring Daftar hadir Rapat

7.

NAMA UNIT ORGANISASI

DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan,Lingkungan dan Pertambangan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umum bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan,Lingkungan hidup dan Pertambangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS

a.

FUNGSI

b.

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

Hidup

dan

di

:

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAI,IA SASARAN NO tKu SUMBER DATA STRATEGIS I 2 3 4 1 Pembangunan dan Pembangunan dan perluasan Laporan pelaksanaan perluasan jaringan jaringan listrik Dusun Sosor Kegiatan dan hasil ketenagalistrikan Desa Cikaok, Dusun Sumbul monitoring Uruk Desa Silima Kuta dan Dusun Kuta Pinang Desa Kuta Saqa. 2 Mengidentifikasi dan ldentifikasi dan pemetaan hasil memetakan potensi potensitambang. monitoring tambang yang ada di Kab.Pakpak Bharat 3 Terkelolanya hutan a. Berkurangnya lahan kritis hasil secara lestari terjaganya monitoring ekosistem hutan. b. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat berjalan dengan baik.

Laporan

Laporan

dan

Kegiatan di

8.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindagkop & UMKM. a. Perumusan kebiiakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecildan menengah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang dan pelayanan umum perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecildan menengah; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, pedagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


TUGAS FUNGSI

di

c.

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

:


I

1

SASAR.AN STRATEGIS

2

Peningkatan

informasi

mengenai produk

Jumlah

IKU 3

Pengguna (Mengakses) Website

SUMBER DATA 4 pelaksanaan Laporan Kegiatan

unggulan pakpak bharat 2

Meningkatnya Promosi Jumlah Produk Unqoulan

Produk

Unggulan Pakpak Bharat melalui Pameran PRSU Meningkatnya promosi Unggulan Pakpak Bharat melalui Pameran EXPO

Kabupaten

3

4

Produk

Peningkatan

Pengawasan Peredaran

Persentase

peningkatan

Laporan pelaksanaan Kegiatan dan hasil

investor Jumlah Pengunjung PRSU

monitoring

Jumlah Produk Unqqulan Persentase peningkatan investor Jumlah Pengunjung pada Pameran Exoo Jumlah Survey yang dilakukan oleh Petugas

Laporan pelaksanaan

Persentase

Laporan pelaksanaan

Kegiatan

dan

hasil

monitoring

Laporan pelaksanaan Kegiatan

Barano/Jasa

5

Tersedianya

sarana yang memadai berjualan

6

Peningkatan Kebersihan Pasar

7

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

peningkatan

Kegiatan dan hasil antara monitoring pengguna pasar dengan fasilitas yang disediakan Persentase kebersihan Laporan pelaksanaan lingkungan se- Kegiatan dan hasil Kabupaten Pakpak Bharat monitorino Persentase peningkatran Laporan pelaksanaan motivasikerja Kegiatan

fasilitas Dasar

Persentase

pasar

Persentase PAD

peningkatan

Laporan realisasi PAD

8

Masyarakat

Pengrajin

Tenun

Jumlah bantuan

Tenun

bertambah

Percentase peningkatan Produktivitas Pengrajin

Laporan pelaksanaan Kegiatan dan hasil monitoring

Tenun

I Masyarakat Petani Jumlah

penambahan Peralatan Gambir Penqolah Gambir Pengusaha lndustri Persentase optimalnya Mesin/ Peralatan Pembuat Rumah Tangga Kerioik penambahan Bantuan berupa Peralatan Pengolahan Makanan Rinsan penambahan Bantuan berupa Pelatihan Pengolahan Makanan Rinqan Masyarakat Pengraiin Percentase terlaksananya Terhadap Pakpak Kabupaten Pengraiin Bharat Pakpak Bharat Masyarakat Kabupaten Jumlah Badan Usaha Milik Pakpak Bharat Daerah (BUMD) Kabupaten yang Pakpak terbentuk dan Persentase Bertumbuh dan berkembangnya jiwa berkembangnya jiwa usaha Kabupaten Pakpak usaha sehingga timbul Bharat wirausaha-wirausaha Kabupaten Pakpak Bharat baiknya Jumlah koperasi yang manajemen usaha dan memiliki manajemen dan administrasiyang baik administrasi koperasi 1500 orang Tersebarluasnya di masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat Diketahuinya database 8 Kecamatan tentang jumlah dan keberadaaan UMKM Meningkatnya SDM dan Jumlah SDM yang memiliki dalam kemampuan pengelola koperasi Pengurus/Pengelola Koperasi Persentase tingkat lnventarisasi kesehatan kesehatan koperasi koperasi Kabupaten Pakpak Bharat Berkembangnya Persentase peningkatan kelembagaan dan usaha kualitas kelembagaan dan KUMKM Usaha KUMKM promosi Meningkatnya barang-barang promosi/keralinan daerah barang kerajinan daerah Kab. Pakpak Bharat perbaikan

Bantuan

10

Jumlah

Laporan pelaksanaan

Kegiatan

dan hasil

monitoring Laporan pelaksanaan Kegiatan dan hasil monitorino Laporan pelaksanaan Kegiatan dan hasil monitoring

Jumlah

11

12

Kabupaten

Pembinaan

di

Bharat

13

Bertumbuh

di


Laporan pelaksanaan

Kegiatan

dan

hasil

monitoring


baru di

14

15

16

'17

18

19

20

Semakin

perkoperasian

kemampuan

di

Jumlah

Persentase

Laporan pelaksanaan

Kegiatan dan hasil monitorinq Laporan pelaksanaan Kegiatan Laporan pelaksanaan Kegiatan


Laporan pelaksanaan

Kegiatan

dan hasil

monitoring Laporan pelaksanaan Kegiatan dan hasil monitorino Laporan pelaksanaan Kegiatan dan hasil monitoring Laporan pelaksanaan

fasilitas gedung workshop 21

Meningkatnya promosi Jumlah Produk Unggulan

produk

unggulan Pakpak pameran melalui Bharat KPDT

Kabupaten

Kabupaten Pakpak Bharat

Kegiatan dan hasil monitorino Laporan pelaksanaan Kegiatan dan hasil monitoring

9.


TUGAS

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan a. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakeriaan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan ; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

di

FUNGSI

b.

c.

d.


DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAiIA NO

I 1

SASARAN STRATEGIS 2 Masyarakat Pencari Kerja

!KU

3 Terlaksananya pelatihan teknisi mobil bensin dan tata boqa Terlaksananya

sosialisasi

berbagai

SUMBER DATA 4 pelaksanaan Laporan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan

peraturan pelaksanaan 2

3

4

5

6

7

Fakir Miskin,

tentang ketenaoakeriaan Terlaksananya

Komunitas Terpencil dan peningkatan kualitas Penyandang Masalah KUBE dalam dunia Keseiahteraan Sosial usaha Masyarakat miskin yang Terlaksananya memiliki rumah tidak layak pemberian bantuan huni bahan bangunan rumah tidak lavak huni Remaja Putus Sekolah Terlaksananya pelatihan menjahit bagi remaia putus sekolah Remaja Anak Sekolah Terlaksananya SLTPISLTA Sosialisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba tinskat Remaia Pelajar, Veteran dan Terlaksananya Upacara DHC/Dewan Harian Juang Hari Cabang 45 Pahlawan sekaligus Penyerahan Cinderamata kepada Veteran Taruna Siaga Bencana Terlaksananya dan Tenaga Kesejahteraan pemberian Operasional Sosial Kecamatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ffKSK)

Adat

jahit

Peringatan



Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan



I 9

10

11

12

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Masyarakat Lansia Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Masyarakat Kabupaten Terlaksananya Pakpak Bharat Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Taman Pemakaman Umum Penyandang Cacat Tuna Terlaksananya Rungu Pemberian Alat Bantu Dengar Roda Untuk Penyandang Cacat 500 calon Lokasi Tersedianya Dokumen Transmigrasi Baru Perencanaan Teknis Permukiman Calon Permukiman Transmiroasi Baru Masyarakat Transmigrasi Terlaksananya Baru Sosialisasi kepada masyarakat tentang Rencana Penempatan Masyarakat Transmiqrasi Baru

Ha

Satuan






(RTSP)

13


10 NAMA UNIT ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOI.AAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS

a.

FUNGSI

b. c.

d. INDIKATOR KINERJA UTAMA


I 1

SASARAN STRATEGIS 2 Tersd ia nya/Tersusu nnya peraturan perafuran Pengelolaan Keuangan Daerah

tentang

SUMBER DATA 4 pelaksanaan Peraturan Daerah Pokok- Laporan Pengelolaan Kegiatan Keuangan Daerah Peraturan Daerah tentang Laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Keoiatan Peraturan Bupati tentang Laporan pelaksanaan Sistem Prosedur Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati tentang Laporan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kegiatan Keuanqan Daerah Peraturan Bupati tentang Laporan pelaksanaan Uang Kegiatan Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Peraturan Bupati tentang Laporan pelaksanaan Standar Perialanan Dinas Kegiatan Peraturan Bupati tentang Laporan pelaksanaan Pemberian Tambahan Kegiatan Penqhasilan PNS Peraturan Bupati tentang Laporan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kegiatan Peraturan Bupati tentang Laporan pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kegiatan IKU 3

pokok

dan

Mekanisme

Peraturan

Standarisasi Prasarana Aparatur Pemerintah Tersed ianya/Tersusu nnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD APBD Kabupaten Pakpak Peraturan Bupati tentang

Sarana

2

dan

Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan Kegiatan Laporan pelaksanaan

Peniabaran APBD

Bharat

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jumlah Rencana Kerja dan Anssaran (RKA) Rencana dan Anosaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anooaran (DPA) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tersed ianya/Tersusu nnya Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBD Kepala Daerah tepat Peraturan Bupati tentang waktu sesuai dengan Penjabaran peraturan perundang- Pertanggungjawaban undangan yang berlaku APBD Te rsed ia nyaff e rs usu n nya Laporan Keuangan Akhir Pelaporan Keuangan Tahun Keuangan Semesteran Meningkatnya Pembinaan Data AseUBarang Milik Administrasi Daerah Pengelolaan di SKPD Data AseUBarang Milik Daerah vano dihapuskan Data AseUBarang Milik Daerah vano direevaluasi Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah Penerimaan Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vano dipisahkan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Banqunan Dana Bagi Hasil Pajak SDA

Keria

3

4

Laporan

5

6

Tertib

Aset

Pendapatan

Keqiatan Laporan pelaksanaan Keoiatan Laporan pelaksanaan Kesiatan Laporan pelaksanaan keqiatan Laporan pelaksanaan Keoiatan Laporan pelaksanaan kegiatan

Laporan pelaksanaan Kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan

Laporan pelaksanaan Keoiatan Laporan pelaksanaan Keoiatan Laporan pelaksanaan Kegiatan dan hasil monitorinq Laporan pelaksanaan keoiatan Laporan pelaksanaan keoiatan Laporan pelaksanaan keoiatan Laporan pelaksanaan keoiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan keoiatan Laporan pelaksanaan keoiatan

11.


DINAS KEBUDAYAAN,

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan di

PARIWSATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

bidang Kebudayaan,

Pariwisata, dan

Perhubungan, Pertamanan FUNGSI

Kebersihan a" Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan; b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebercihan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

..


I

I

2

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan keragaman kekavaan budaya Partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat Benda-benda cagar Budaya

IKU

SUMBER DATA

3 TerlestarikannyaSeni Budaya

Laporan

4

aset budaya nasional

monitoring

Pakpak sebagai salah satu kegiatan

Terdatanya Benda

Cagar

Budaya

pelaksanaan hasil

dan

Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitorins

Terpeliharanya benda-benda cagar budaya

Laporan

pelaksanaan hasil

Kegiatan dan monitorins

3

4 5

Meningkatnya

sumber

daya manusia, lembaga-lembaga budaya, stake dalam pengembangan di Kab.Pakpak Bharat Meningkatnya Jumlah ramburambu Lalu lintas Tertatanya angkutan umum di

Tertatanya Lokasi Wsata Laporan pelaksanaan (ODIU/) dan Meningkatkan kegiatan dan hasil

Sadar Wsata Masyarakat dalam penerapan Sapta Pesona

holder

Tercapainya standart wisata

pariwisata

dengan melaksanakan industri wisata ( 7o) Penurunan angka Laka Lantas

Peningkatan PAD

monitoring

Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring

Data dari Polres Kabupaten Pakpak Bharat Laporan pelaksanaan kegiatan

terminal 6

Meningkatnya kemampuan dalam

Menurunnya

Pelanggaran Laporan pelaksanaan Disiplin PNS dan terdatanya kegiatan jumlah kendaraan layak pakai

pelaksanaan KIR 7

dan PPNS Terciptanya

Peningkatan Jumlah TPS dan dan TPA yang berstandar AMDAL penataan RTH di Terpeliharanya dan tertatanya Kab.Pakpak RTH di lbukota Kabupaten Bharat

kebersihan


12.

NAMA UNIT

ORGANISASI :

TUGAS FUNGSI

: :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

dan

c.

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

di

bidang

:


I

I

SASARAN STRATEGIS 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

SUMBER DATA

IKU

- Administrasi

3 4 Perkantoran dan Hasil pendataan

ATK

- Kelengkapan fasilitas dan aset/barang, perangkat keras dan lunak

2

Tertibnya Administrasi Kependudukan

- Data kependudukan -

3

Pelayanan

yang

akurat dan valid Program database Laporan kependudukan yang update Penerapan e'KTP Penerbitan KK

Laporan Kegiatan

Pencatatan Sipil Kelahiran

Akta-akta Jumlah Kependudukan Kematian

Penerbitan

Jumlah Penerbitan

dan

monitoring

Jumlah penerbitan Akta Laporan

dan

pelaksanaan hasil

pelaksanaan hasil

kegiatan dan

Alda monitoring Akta

Perkawinan

Jumlah Penerbitan

Akta

Perceraian

4

lnformasi,

Persentase Analisis

data

Pengelolaan dan secan kwantitas dan kwalitas Pengkajian Kependudukan

penduduk

Laporan

kegiatan

pelaksanaan hasil

dan

monitoring

Administrasi

kependudukan sistem SAK dan SIAK lnduk Kependudukan Nlrc. Modem dan Reuter

Jumlah Nomor

Laporan keqiatan

pelaksanaan

13. NAIVIA UNIT

ORGANISASI

TUGAS FUNGSI

: INSPEKTORAT : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan : a. Perumusan kebijakan teknis da bidang pe ngawasan/pemeriksaan b. Pengkoordinasian penyusunan pengawsanl pemeriksaan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ;

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA

UTAMA

:


I 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya kuantitas auditor yang professional

IKU

3 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang

bersertifikat sebanyak

I

SUiIIBER DATA 4 Laporan pelaksanaan Kegiatan dan hasil monitoring

orano

2

Meningkatnya Laporan Hasil

LHP yang

dihasilkan Laporan pelaksanaan sebanyak 68 buah Keqiatan Persentase Terpenuhinya Laporan pelaksanaan Kerja kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) 1OO% Pemeriksaan Persentase Temuan hasil Laporan pelaksanaan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan selesai Kegiatan pemeriksaan ditindaklanjuti tepat waktu

3

Pemeriksaan (LHP) Terlaksananya pemeriksaan reguler sesuai dengan PKPT

4

Objek

Program

70o/o

14, NAMA

UNIT

ORGANISASI

TUGAS FUNGSI

: : :

BAPPEDA

Melaksanakan urusan pemerintahan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Perumusan kebijakan teknis

b.

c. d. INDIKATOR KINERJA

UTAMA

di bidang

di

bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya.

:

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 1

I 2

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatkan

datal informasi potensi yang akurat dan up to date Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan lintas vertical

IKU

SUMBER DATA

3

4

Percentase penyusunan buku Laporan pelaksanaan

statistik Kabupaten

Pakpak

kegiatan

Bharat

Persentase fasilitasi dan Laporan pelaksanaan koordinasi rencana tata ruang kegiatan dan hasil

tingkat kabupaten, provinsi dan monitoring pusat

Persentase sosialisasi Perda tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW)

3

Kabupaten Pakpak Bharat Persentase penyusunan rencana jalan lingkar (ring road) Kota Salak Meningkatnya koordinasi perencana pelaksanaan koordinasi Tugas pembangunan Pembantuan, Dekonsentrasi dan DAK Persentase fasilitasi dan program pengembangan kawasan aEropolitanfforum kabupaten kota Persentase fasilitasi dan pelaksanaan pembangunan (PPDD daerah tertinooal Persentase ren@na detail pengembangan kawasan agroforestry Persentase Rencana lnduk Pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Meningkatnya Persentase penyusunan strategi pembangunan daerah melalui koordinasi perenGanaan pendekatan budaya pembangunan dari segi Budava Pakpak Meningkatnya Persentase Penyusunan strateqi

Persentase

Dana

Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring

koordinasi

koordinasi

percepatan

4

5

Laporan pelaksanaan dan hasil monitoring

Kegiatan

Laporan pelaksanaan

koordinasi perencanaan pembangunan

penanggulangan kemiskinan Kegiatan dan daerah Kabupaten Pakpak monitoring

Bharat

pendapatan masvarakat

Bharat

perekonomian di Persentase idenfikasi dampak Kabupaten Pakpak bantuan pemerintah terhadap

Persentiase

Prospek UMKM di Kabupaten Pakpak Bharat

pengembangan

hasil

15.

NAMA UNIT

ORGANISASI

:

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

TUGAS

a. Perumusan kebiiakan teknis

FUNGSI

di

bidang

pemberdayaan masyarakat, pemerintahan

b. c. d. I

desa, perempuan dan keluarga berencana; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

NDIKATOR KINERJA UTAMA

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 1 1

SASARAN STRATEGIS IKU SUMBER DATA 2 3 4 Meningkatnya kinerja Persentase pemenuhan Laporan pelaksanaan aparatur dalam pelayanan jasa telepon, listrik dan kegiatan hasil public air monitorino jasa Penyediaan Laporan pelaksanaan pemeliharaan dan kegiatan hasil perizinan kendaraan monitroring dinas/operasional Persentase pemenuhan Laporan pelaksanaan alat tulis kantor kegiatan hasil monitorinq Penyediaan barang Laporan pelaksanaan dan kegiatan penooandaan Penyediaan komponen Laporan pelaksanaan instalasi kegiatan listriUpenerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan Laporan pelaksanaan perlengkapan kegiatan kantor Penyediaan bahan Laporan pelaksanaan bacaan dan peraturan kegiatan oerundano-undanoan Persentase tercedianya Laporan pelaksanaan makanan dan minuman kegiatan pegawai Persentase tersedianya Laporan pelaksanaan jasa tenaga pendukung kegiatan administrasi teknis perkantoran Persentase oemenuhan Laporan pelaksanaan

dan

dan

dan

cetakan

dan

rapat-rapat

koordinasi konsultasi dalamlluar daerah Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal

dan

2

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

3

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

4

Meningkatnya

Persentase

pengembangan

sistem pelaksanaan pelayanan pelaporan capaian kinerja publik

kegiatan

Laporan

pelaksanaan hasil

kegiatan dan monitoring



dan keuangan 5

Meningkatnya pelayanan Jumlah Laporan pelaksanaan KB bagi masyarakat sarandprasarana PL- kegiatan KB Persentase

terlaksananya bulan bhakti sosial lBl, TNl,


PKK. K&Kes

6

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

Jumlah desa

menerima

yang program


PNPM

Jumlah daerah

yang gotong melakukan bulan rovono Persentase keikutsertaan dalam pameran TTG tingkat Provinsidan Nasional yang Jumlah menerima binaan PKK yang Jumlah memDunvai profildesa tokoh Jumlah yang masyarakat rapat mengikuti koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Persentase tercaPainYa advokasi dan fasilitasi PUG baqi perempuan Persentase terlaksananya Perinoatan HariAnak forum tentang komunikasi analisis qender Persentase kehadiran ibu-ibu teladan dalam perinqatan Hari lbu Persentase kehadiran

desa desa

7

Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar masyarakat dalam kesetaraan

gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah

Persentase


Laporan pelaksanaan keoiatan Laporan pelaksanaan keoiatan Laporan pelaksanaan kegiatan


Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan

16. NAMA UNIT ORGANISASI

BADAN PEIAKSANA PERTANIAN, PERIKANAN

PENYULUHAN KEHUTANAN

dan

(BP4K)

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

a. Perumusan kebijakan teknis di

FUNGSI

Pelaksana dan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan

b.

c. d. INDIKATOR

KINERJA

Kehutanan;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UTAMA


I 1

SASARAN STRATEGIS 2 pelayanan Meningkatkan Administrasi Perkantoran

lKu

SUMBER DATA 3 4 Tersedianya Laporan pelaksanaan kelengkapan surat Kegiatan dan hasil menvurat monitoring Tersedianya jasa komunikasi sumber dava air dan listrik Tersedianya jasa Laporan pelaksanaan Kebersihan Kantor Kegiatan dan hasil monitoring Tersedianya jasa Laporan pelaksanaan perbaikan peralatan Kegiatan dan hasil keria monitoring Tersedianya alat tulis Laporan pelaksanaan kantor Kegiatan dan hasil monitoring Tersedianya barang Laporan pelaksanaan dan kegiatan penoqandaan Tersedianya Laporan pelaksanaan penerangan bangunan kegiatan kantor Tersedianya jasa Laporan pelaksanaan pendukung kegiatan administrasi teknis perkantoran Memantapkan rencana kegiatan Tersedianya bahan Laporan pelaksanaan secara matang didukung dengan bacaan dan peraturan kegiatan strategiyang handal perundang undanoan Terlaksananya rapat Laporan pelaksanaan koordinasi / konsultasi kegiatan luar/ dalam kabupaten Tersedianva makanan Laporan pelaksanaan

cetakan

2

dan minuman

kegiatan Pelaksanaan rapat- Laporan pelaksanaan penyuluh kegiatan pertanian Kelengkapan Laporan pelaksanaan dokumen perencanaan kegiatan (l-AKlP, LPPD, Renja Penyuluh, RENJA, RENSTRA & RPJMD

rapat

1

7.


KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU dan PENANAMAN MODAL Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

a. b.

FUNGSI

di

di

c.

d. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SASARAN STRATEGIS 2 Penyederhanaan mekanisme pengurusan

IKU 3

Bertrambahnya

angka

pengurusan ijin

rjin

Meningkatnya

kesadaran masyarakat untuk mengurus iiin

SUMBER DATA 4 Laporan pelaksanaan Kegiatan hasil monitoring Laporan pelaksanaan Kegiatan hasil monitorinq

dan dan


:

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang polisi pamong praja a. Perumusan kebijakan teknis di bidang polisi pamong praja; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang polisi pamong praja; c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang polisi pamong praia; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI



I t:

2

3

SASARAN STRATEGIS 2 Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan hari besar Terciptanya keamanan dan kenyamanan saat kunjungan pejabat Meningkatnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap perda

IKU 3 Persentase terlaksa nanya PAM hari besar Persentase terciptanya suasana aman dan kondusif saat kedatangan peiabat Persentase terlaksananya penegakan dan pengendalian Peraturan Daerah

SUMBER DATA 4 Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitorino Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di penanggulangan bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

TUGAS

di

FUNGSI



I 1

2

3

4

5

SASARAN STRATEGIS IKU 2 3 Meningkatnya kemampuan Tanggap dan mampu dan keterampilan aparatur bekeria sesuai dengan BPBD dalam melaksanakan tupoksi tugas pokok dan funqsi Meningkatnya peralatan dan dan kelengkapan yang memadai perlengkapan yang dalam menunjang tugas dalam pokok dan fungsi organisasi menunjang tupoksi organisasi Meningkatnya koordinasi Pelaksanaan rapat SKPD koordinasi terkaiUinstansillembaga terkait penanggulangan masyarakat dalam bencana penanggulangan bencana dan menyeluruh Pencarian, penyelamatan dan Pencarian, penyelamatan evakuasi korban secara cepat dan evakuasi korban dan tepat bencana secara cepat dan tepat

Peralatian tersedia

dengan dan secara terpadu

Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana se@ra cepat dan tepat

-

Pemenuhan

Kebutuhan

-

-

Laporan pelaksanaan

kegiatan

dan

dan sanitasi Pemenuhan dan pangan Pemenuhan pelayanan kesehatan Pemenuhan Pelayanan Physico Social Pemenuhan pelayanan tempat hunian

hasil

monitoring



Laporan pelaksanaan

air bersih kegiatan dan

Kebutuhan sandang

-

SUMBER DATA 4 Laporan pelaksanaan kegiatan

monitoring.

hasil

6

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Pelatihan

Keterampilan Laporan pelaksanaan berusaha bagi korban kegiatan bencana

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 7

pasca

bencana Pelatihan Meningkatnya kesadaran, penanggulangan pemahaman dan peran aktif bencana dalam Sosialisasi pelatihan penanggulangan bencana penanggulangan bencana

masyarakat



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan kesehatan pada RSUD

TUGAS

a. Perumusan kebijakan teknis

di bidang

di

bidang pelayanan kesehatian pada RSUD; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pelayanan kesehatan pada RSUD; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI

di

c.

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

:


2

SASARAN IKU STRATEGIS 2 3 Meningkatnya peningkatan Pelayanan Administrasi administrasi perkantoran RSUD Perkantoran Meningkatnya Sarana Persentase peningkatan Sarana Prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Persentase pelayanan

dan

Tersedianya mebeleur RSUD

Terpeliharanya

kenderaan

dinas/ operasional

Terpeliharanya peralatan kantor 3

Meningkatnya disiplin Persentase Peningkatan disiplin aparatur

aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4

Meningkatnya

Persentase

peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber Daya Daya Aparatur Aparatur yanq berkompetensi

jasa

6

7

4

Laporan pelaksanaan

kegiatan

dan

hasil

monitorinq

Laporan pelaksanaan

kegiatan

dan

hasil

monitoring

Laporan pelaksanaan

kegiatan

dan

hasil monitorinq Laporan pelaksanaan keqiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan keoiatan Laporan pelaksanaan kegiatan

Laporan pelaksanaan keoiatan Meningkatnya Upaya Persentase peningkatan upaya Laporan pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masvarakat keqiatan pelayanan Laporan pelaksanaan Penyediaan kesehatan kegiatan Meningkatnya Persentase perbaikan gizi Laporan pelaksanaan Gizi masyarakat kegiatan Masyarakat Pemberian tambahan makanan Laporan pelaksanaan dan vitamin keqiatan Meningkatnya peningkatan Laporan pelaksanaan standarisasi Pelayanan Pelayanan kegiatan Kesehatan Kesehatan Pendidikan dan pelatihan formal

5

SUMBER DATA

Perbaikan

Persentase standarisasi

8

I

Penyusunan Standart Operating Prosedure (SOP) rumah sakit Meningkatnya peningkatan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan penduduk Penduduk Miskin miskin Pelayanan kesehatan tingkat laniutan/Jamkesmas RSU D Meningkatnya sarana Persentiase peningkatan dan prasarana Rumah ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan alat -alat kesehatan rumah sakit

Persentase

Pematangan lahan rumah sakit 't0

Meningkatnya

Persentase

peningkatan

pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana dan dan prasarana Rumah prasarana Rumah sakit Sakit

Pemeliharaan rutin/berkala alatalat kesehatan rumah sakit Kalibrasi alat-alat kesehatan

Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan keqiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan keqiatan Laporan pelaksanaan kegiatan

21. NAMA UNIT

ORGANISASI :

TUGAS

:

FUNGST

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Melaksanakan urusan pemerintahan

di

bidang

, i:"8:i1ililIi'i3lffiEltilili1,r1ffil b.

c.

penge,oraan kepegawaian daerah dan diklat; Pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah dan diklat;

Pembinaan

dan

pelaksanaan tugas

di

bidang

pengelolaan kepegawaian daerah dan diklat;

d. INDIKATOR

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA : DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya

IKU

SUMBER DATA

3

4

jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah dana yang tersedia untuk mengikuti Diklat PIM ll,lll dan lV Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya perbaikan peralatan keria Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listriUpenerangan bangunan kantor Tercedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundano-undanoan Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam/luar daerah Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana dan aparatur prasarana aparatur Terlaksananya Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Mebeleur

dan

jasa

jasa

dan

2

sarana

Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan

Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan




Tersedianya

3

4

5

6

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pembangunan dan penataan tempat parkir Meningkatnya Meningkatnya kapasitas Sumber kapasitas $umber Daya Aparatur Daya Aparatur Tersedianya Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Meningkatnya pengembangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja sistem pelaporan dan keuangan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan keuangan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineria SKPD Terlaksananya Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001:2008 Meningkatnya Kualitas kualitas kelembagaan kelembagaan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Terselenggaranya Diklat Teknis tentang Analisi Beban Keria Meningkatnya Terlaksananya pendidikan pendidikan kedinasan kedinasan Meningkatnya Keterampilan dan Profesionalisme Terlaksananya pembinaan dan pengembanqan aoaratur Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS Tertatanya sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Terlaksananya Pembangunanlpengembangan sistem infonnasi kepegawaian daerah Terlaksananya seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belaiar proses kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terlaksananya pemberian penyelenggaraan penerimaan praia IPDN Terselenggaranya diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan Terlaksananya pengambilan sumpah/ianii PNS Terlaksananya pelantikan dalam

Meningkatnya

Terlaksananya penanganan

bantuan

Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan




Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan




Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan


:

KECAMATAN Melaksanakan urusan pemerintahan di kecamatan

FUNGSI

a. Pengorganisasian kegiatan pembangunan

dan

pemberdayaan masyarakat desa;

b. Pengorganisasian

upaya

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengorganisasian penerapan

dan

penegakan

peraturan dan perundang-undangan;

d. Pengorganisasian penyelenggaraan kegatan tata pemerintiahan di tingkat kecamatan

;

e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang

menjadi

ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerntahan desa atau kelurahan. INDIKATOR KINERJA UTAMA

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA

) 1 1

2

SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 Jumlah anggota BPD yang terlatih dan memahami

SUMBER DATA 4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan kualitas pemahaman agama dan pembinaan kerukunan beragama

tupoksinva Jumlah masyarakat desa yang mengikutiMTQ Jumlah masyarakat desa yang mengikuti Pesparawi

Laporan pelaksanaan keqiatan Laporan pelaksanaan kegiatan

IKU

Jumlah masyarakat desa yang menqikuti Halal Bihalal Jumlah masyarakat desa yang menqikuti Peravaan HUT Rl Jumlah masyarakat desa yang mengikuti perayaan Natal Oikumene

Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan


BUPATI PAKPAK BHARAT. 2. Undang..,gndang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Recommend Documents