BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang
: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2 . Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Madiun. 3. Bupati adalah Bupati Madiun. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
6. Pemerintahan
Desa
pemerintahan
dan
adalah
penyelenggaraan
kepentingan
masyarakat
urusan setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD
adalah
lembaga
yang
melaksanakan
fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. 10. Kepala
Desa
mempunyai
adalah
Pejabat
wewenang,
menyelenggarakan
Pemerintah
tugas
rumah
dan
Desa
kewajiban
tangga
desanya
yang untuk dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 11. Penjabat diangkat
Kepala oleh
Desa
adalah
pejabat
yang
seorang
pejabat
berwenang
yang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 14. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
4
15. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa untuk melaksanakan
Peraturan Desa maupun keputusan yang lain. 16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa. 18. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaan,
perencanaan,
penelitian,
pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
desa.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Susunan Organisasi; b. Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Hak
dan
dibantu
oleh
Kewajiban Kepala Desa; c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa; d. Hak dan Kewajiban Perangkat Desa; e. Tata Kerja; f.
Unsur Staf Perangkat Desa; BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
(1) Pemerintah
Desa
adalah
Kepala
Desa
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Pasal 4 (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan. (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan. (3) Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : a. Urusan Tata Usaha dan Umum; b. Urusan Keuangan; dan c. Urusan Perencanaan. (4) Paling sedikit 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan b. Urusan Keuangan. (5) Masing-masing
urusan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan. Pasal 5 (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah
unsur
Pelaksana
kewilayahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai jumlah Dusun yang ada di masing-masing Desa.
6
(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
penyelenggaraan
pelaksanaan
Pemerintahan
pembangunan
desa,
Desa,
pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksusd pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kamituwo. Pasal 6 (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi. (3) Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : a. Seksi Pemerintahan; b. Seksi Kesejahteraan; dan c. Seksi Pelayanan. (4) Paling sedikit 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : a. Seksi Pemerintahan; dan b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. Pasal 7 (1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. (2) Pengaturan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa. (3) Tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas a. Desa Swasembada; b.
7
c. Desa Swakarya; dan d. Desa Swadaya. (4) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. (5) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. (6) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. (7) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA Pasal 8 (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa
yang
memimpin
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa. (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut: a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan
masalah
ketentraman
dan
pertanahan,
ketertiban,
perlindungan
masyarakat
kependudukan
serta
pembinaan
melakukan dan
penataan
dan
upaya
administrasi pengelolaan
wilayah; b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
8
c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial
budaya
masyarakat,
keagamaan
dan
ketenagakerjaan; d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan e. menjaga
hubungan
kemitraan
dengan
lembaga
masyarakat dan lembaga lainnya. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f.
membina kehidupan masyarakat desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; h. membina desa
dan
meningkatkan
perekonomian
serta mengintegrasikannya agar mencapai
perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i.
mengembangkan sumber pendapatan desa;
j.
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; l.
memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengkoordinasikan
pembangunan
desa
secara
partisipatif; n. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9
o. melakukan mutasi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berhak: a. mengusulkan
struktur
organisasi
dan
tata
kerja
Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima tunjangan,
penghasilan
tetap
setiap
bulan,
tambahan tunjangan dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa; f.
mendapatkan dana purna bhakti bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya;
g. uang duka diberikan kepada ahli waris bagi Kepala Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya; h. memperoleh
pengembangan
kapasitas
melalui
pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis; dan i.
dapat mengajukan cuti.
(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan
Negara
Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
10
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati
dan
menegakkan
Peraturan
Perundang-
undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f.
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i.
mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j.
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; l.
mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
m. membina
dan
melestarikan
nilai
sosial
budaya
masyarakat Desa; n. memberdayakan
masyarakat
dan
lembaga
kemasyarakatan di desa; o. mengembangkan
potensi
sumberdaya
alam
dan
melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati; b. menyampaikan
laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; c. memberikan pemerintahan
laporan secara
keterangan tertulis
penyelenggaraan kepada
Badan
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
11
d. memberikan dan/ atau penyelenggaraan
menyebarkan
pemerintahan
secara
informasi
tertulis
kepada
masyarakat desa setiap akhir Tahun Anggaran. BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Sekretaris Desa Pasal 10 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi: a. melaksanakan
urusan
ketatausahaan
naskah, administrasi surat
seperti
tata
menyurat, arsip, dan
ekspedisi; b. melaksanakan
urusan
umum
seperti
penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat
desa
pengadministrasian
dan
kantor,
aset,
penyiapan
inventarisasi,
rapat,
perjalanan
dinas, dan pelayanan umum; c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan menginventarisir
data-data
belanja desa,
dalam
rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
12
Bagian Kedua Kepala Urusan Pasal 11 (1) Kepala
Urusan
berkedudukan
sebagai
unsur
staf
sekretariat. (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi: a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan
urusan
ketatausahaan
seperti
tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan
rapat,
pengadministrasian
aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa. b. Kepala
Urusan
Keuangan
memiliki
fungsi
melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, lembaga pemerintahan desa lainnya, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa. c. Kepala
Urusan
mengoordinasikan
Perencanaan urusan
memiliki
fungsi
perencanaan
seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir
pembangunan, program,
dan
data-data
melakukan
dalam
monitoring
penyusunan
laporan,
rangka evaluasi serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
13
d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi : 1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi
surat
menyurat,
arsip,
ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan
rapat,
pengadministrasian
aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 2. mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun
rencana
anggaran
pendapatan
dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa. Bagian Ketiga Kepala Seksi Pasal 12 (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi: a. Kepala
Seksi
Pemerintahan
mempunyai
fungsi
melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun
rancangan
regulasi
desa,
pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kesadaran hukum, pelaksanaan upaya
perlindungan
masyarakat,
kependudukan,
koordinasi penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan pengelolaan profil desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
14
b. Kepala
Seksi
Kesejahteraan
mempunyai
melaksanakan
pembangunan
sarana
perdesaan,
pembangunan
kesehatan,
dan
masyarakat
di
lingkungan
hidup,
keluarga,
tugas bidang
budaya,
bencana
pemuda,
prasarana
bidang
sosialisasi
pendidikan, serta
motivasi
ekonomi,
alam,
olahraga,
fungsi
politik,
pemberdayaan
karang
taruna
dan
menangani masalah pertanian dan pengairan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban
masyarakat,
meningkatkan
upaya
partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan,
ketenagakerjaan
serta
menangani masalah administrasi nikah, talak, cerai rujuk dan administrasi kematian warga masyarakat desa,
serta
melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan oleh Kepala Desa. d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan memiliki fungsi : 1. melaksanakan perdesaan,
pembangunan sarana
pembangunan
bidang
prasarana pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan pemuda,
hidup,
olahraga,
pemberdayaan dan
karang
keluarga,
taruna
serta
menangani masalah pertanian dan pengairan. 2. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan
hak
meningkatkan pelestarian keagamaan,
dan
upaya
nilai
kewajiban
masyarakat,
partisipasi
masyarakat,
sosial
budaya
ketenagakerjaan
serta
masyarakat, menangani
masalah administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk juga menangani masalah administrasi kematian warga masyarakat desa.
15
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Bagian Keempat Kamituwo Pasal 13 (1) Kamituwo berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. (2) Kamituwo
bertugas
membantu
Kepala
Desa
dalam
pelaksanaan tugasnya di wilayah dusunnya. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kamituwo memiliki fungsi: a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan
kependudukan
serta
masyarakat, penataan
dan
mobilitas pengelolaan
wilayah; b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; c. melaksanakan
pembinaan
kemasyarakatan
dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang
kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Pasal 14 Perangkat Desa mempunyai hak : a. menerima penghasilan tetap
setiap
bulan,
tunjangan,
tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; b. mendapatkan dana purna bhakti bagi Perangkat Desa yang berakhir masa tugasnya;
16
c. uang duka diberikan kepada ahli waris bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa tugasnya; d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis; dan e. dapat mengajukan cuti. Pasal 15 Perangkat Desa berkewajiban : a. memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
memelihara
1945,
keutuhan
serta
mempertahankan
Negara
dan
Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. menaati jam kerja dan pakaian dinas; c. menaati
dan
menegakkan
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan; d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; e. wajib menjalin kerja sama dan koordinasi antar Perangkat Desa; f.
membantu membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat; dan
g. tidak melanggar larangan Perangkat Desa. BAB VII TATA KERJA Pasal 16 Dalam
melaksanakan
bertanggungjawab
tugasnya,
memimpin
dan
Kepala
Desa
mengkoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas. Pasal 17 (1) Dalam
melaksanakan
tugasnya
Sekretaris
Desa
bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (2) Dalam
melaksanakan
tugasnya
Kepala
Urusan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
17
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kamituwo bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 18 Dalam
pelaksanaan
tugasnya
Pemerintah
Desa
wajib
menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi.
BAB VIII UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 19 (1) Kepala desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan. (3) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan sistem perjanjian kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan dan beban kerja; b. kemampuan keuangan desa; dan c. tingkat kompetensi. (4) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada BPD (5) Unsur staf perangkat desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada atasannya. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1) Pembentukan
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Pemerintah Desa dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
18
(2) Untuk menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jabatan Perangkat Desa agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. (3) Penyesuaian
jabatan
Perangkat
Desa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa
Tentang
Pengangkatan
Dalam
Jabatan
Perangkat Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di tetapkan dan dilakukan pelantikan kembali. (4) Perangkat Desa yang tidak tercantum dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini ditempatkan sebagai Unsur Staf Perangkat Desa sampai habis masa tugasnya dengan Keputusan Kepala Desa. (5) Perangkat Desa yang ditempatkan sebagai Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap mendapatkan hak yang sama seperti perangkat desa yang lain.
19
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 7 Desember 2016 BUPATIMADIUN, ttd MUHTAROM Diundangkan di Madiun Pada tanggal 7 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH ttd. Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 62 TAHUN 2016 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd. WIDODO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
20
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR : 62 TAHUN 2016 TANGGAL : 7 Desember 2016
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN KEUANGAN PERENCANAAN UMUM
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
KEPALA SEKSI PELAYANAN
KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN/ KAMITUWO
BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM
21
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR : 62 TAHUN 2016 TANGGAL : 7 Desember 2016
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN/ KAMITUWO
BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM
