BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN, Menimbang : a.

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi,

misi

mengacu

dan kepada

arah

pembangunan

Rencana

daerah

Pembangunan

yang

Jangka

Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ; b.

bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun perlu menyusun Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025; c.bahwa…..

2

c.

bahwa sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

d.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan

Daerah

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun

Mengingat : 1.

2005-2025.

Undang-undang Pembentukan lingkungan

Nomor Daerah

Daerah

12

Tahun

Otonom Provinsi

1956

tentang

Kabupaten Sumatera

dalam Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2002

tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237); 4.

Undang-undang Keuangan

Nomor

Negara

17

Tahun

(Lembaran

2003

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5.Undang……

3

5.

Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4421); 7.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.

Undang-Undang Rencana Tahun

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9.

Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10.

Undang-Undang

Nomor

12

Pembentukan

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.Undang…..

4

11.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2014

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 5679); 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Penataan Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4833); 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 17.Peraturan……

5

16.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2013

( Lembaran

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2 ).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

TENTANG

RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2005–2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan. 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan

3.Pemerintahan……

6

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah

Daerah

adalah

kepala

daerah

sebagai

unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan. 7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan

kebijakan,

berdaya

saing,

maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bintan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II…..

7

BAB II MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) Pasal 2 (1) Penyusunan RPJPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari : a. BAB I

: PENDAHULUAN;

b. BAB II

; GAMBARAN UMUM WILAYAH;

c. BAB III ; ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS; d. BAB IV ; VISI DAN MISI DAERAH; e.BAB…..

8

e. BAB V

; ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH; dan

f. BAB VI ; KAIDAH PELAKSANAAN.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 15 Desember 2015 Pj.BUPATI BINTAN,

DOLI BONIARA Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 15 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

LAMIDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU : ( 5/ 2015)

9

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5

TAHUN 2015

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2005-2025 I. UMUM. Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Upaya

pengembangan

pertanggungjawaban

yang

tepat,

dan jelas,

penerapan

sistem

legitimate,

sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 cukup jelas. Pasal 2 cukup jelas. Pasal 3 cukup jelas. Pasal 4 cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR …..

Pemerintah Kabupaten Bintan

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………… 1 1.2. Dasar HukumPenyusunan ……………………………………………….. 5 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya ………………………………………….. 7 1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………….. 8 1.5. Maksud dan Tujuan .................................................................. 9

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi…………………………………………..10 2.1.1 Aspek Geografi……………………………………………….……………….10 2.1.1.1. Wilayah dan batas administrasi……………………………...11 2.1.1.2. Topografi……………………………………………………….…. 12 2.1.1.3.Geologi……………………………………………….……………...12 2.1.1.4. Jenis Tanah……………………………………….………….……13 2.1.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi……………………………….…....13 2.1.1.5.1. Air Bawah Tanah Dangkal……………………..….14 2.1.1.5.2. Air Bawah Tanah Dalam………………………..….14 2.1.1.5.3. Mata Air………………………………….…….…….…15 2.1.1.6. Klimatologi………………………………………….……….….….15 2.1.1.7. Penggunaan Lahan………………………………….…….….….15 2.1.2 AspekDemografi………………………………………………….…….….…17 2.1.2.1 JumlahdanKomposisiPenduduk……………………..…..……17 2.1.2.2. Penduduk 15 TahunkeAtasMenurutLapanganPekerjaan 19

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat…………………………………………...…..21 2.2.1. FokusKesejahteraandanPemerataanEkonomi………………..…….. 21 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB…………………………………...….........……..21 2.2.1.2. LajuInflasiKabupatenBintan……………………………....….23 2.2.1.3. PDRB per Kapita…………………………………………...…….24 2.2.1.4. IndeksGini………………………………………………....………25

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025_____________________

i


2.2.1.5. IndeksKetimpangan Williamson (indeksketimpangan regional)……………………………………………………………………….25 2.2.1.6. PersentasePenduduk di AtasGarisKemiskinan……..……..25 2.2.2. FokusKesejahteraanSosial…………………………………………….…...26 2.2.2.1. Pendidikan……………………………………………………...….26 2.2.2.2. Kesehatan…………………………………………………….…....30 2.2.2.3. Ketenagakerjaan…………………………………………….…....33 2.2.3. FokusSeniBudayadanOlahraga…………………………………….….….35 2.2.3.1. Kebudayaan……………………………………………………....35 2.2.3.2. PemudadanOlahraga…………………………………………….35 2.3. Aspek Pelayanan Umum.......................................................................36 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib......................................................36 2.3.1.1. Pendidikan.....................................................................36 2.3.1.2. Kesehatan......................................................................47 2.3.1.3. Pekerjaan Umum...........................................................60 2.3.1.4. Perumahan....................................................................63 2.3.1.5. Penataan Ruang............................................................66 2.3.1.6. Perhubungan.................................................................67 2.3.1.7. Lingkngan Hidup...........................................................70 2.3.1.8. Pertanahan....................................................................71 2.3.1.9. Kependudukan dan Catatan Sipil..................................72 2.3.1.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....74 2.3.1.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejatera..................76 2.3.1.12. Sosial...........................................................................78 2.3.1.13. Ketenagakerjaan...........................................................80 2.3.1.14. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah............................84 2.3.1.15. Penanaman Modal........................................................85 2.3.1.16. Kebudayaan.................................................................86 2.3.1.17. Kepemudaan dan Olahraga..........................................87 2.3.1.18. Kesatuan Bangsa.........................................................89 2.3.1.19. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian..................................................................................90 2.3.1.20. Ketahanan Pangan.......................................................91 2.3.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa...........................92 2.3.1.22. Statistik........................................................................92 2.3.1.23. Kearsipan.....................................................................93 2.3.1.24. Komunikasi dan Informatika........................................93


ii


2.3.1.25. Perpustakaan.......................................................94 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan............................................95 2.3.2.1. Pertanian...............................................................95 2.3.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral...........................97 2.3.2.3. Pariwisata..............................................................98 2.3.2.4. Kelautan dan Perikanan........................................99 2.3.2.5. Perdagangan.........................................................100 2.3.2.6. Perindustrian........................................................101

2.4. Aspek Daya Saing Daerah...................................................101 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.................................101 2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian……………………………………………………………..…..101 2.4.1.2. Penataan Ruang………………………………………..……..102 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur……………………………...104 2.4.2.1. Sarana Transportasi..............................................104 2.4.2.2. Sarana Perdangangan Jasa....................................104 2.4.2.3. Sarana Telekomunikasi.........................................104 2.4.2.4. Sarana Ekonomi..................................................104 2.4.2.5. Sarana Peribadatan..............................................105 2.4.2.6. Sarana Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman Umum.106 2.4.2.7. Sarana Seni, Olah Raga, dan Pariwisata.....................107 2.4.2.8. Prasarana Air Bersih..............................................108 2.4.2.9. Prasarana Persampahan.........................................109 2.4.2.10. Prasarana Drainase..............................................109 2.4.2.11. Prasarana Jalan...................................................110 2.4.2.12. Prasarana Listrik.................................................111 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....................................................113 2.4.3.1. Angka Kriminalitas.................................................113

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan…………………………………………………..115 3.1.1. AspekKesejahteraanMasyarakat………………….……………………116 3.1.2. AspekPelayananUmum………………………………………………….118 3.1.3. AspekDayaSaing Daerah………………………………………………..124 3.2. Isu Strategis……………………………………………………………………….….127

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025_____________________ iii


3.3. IsuStrategiInternasional……………………………………………………………128 3.3.1. Isu Strategis Nasional…………………………………………………….129 3.3.1.1. Kebijakan RPJPN 2005-2025………………………………..129 3.3.1.2.PengembanganMasterplanPercepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)……………………………………….……132 3.3.2. IsuStrategis Regional………………………………………………….… 133 3.3.3. IsuStrategisLokal………………………………………………………..…137

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH 4.1. Visi……………………………………………………………………………147 4.2. Misi……………………………………………………………………………150

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan…………………………………..155 5.1.1. Misi1 :MengembangkandanMengoptimalkanPotensiKelautandanPariwisataSeca raBerkelanjutanSebagaiDayaDukungdanDayaUngkit Pembangunan Daerah…………………………………………………………………………….…156 5.1.2. Misi2 :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan……….…157 5.1.3. Misi3:MeningkatkanKualitas Infrastruktur Daerah Guna Menunjang Peningkatan Perekonomian Daerah…………………………..159 5.1.4. Misi4 :Mengembangkan Sistem Manajemen Pemerintahan Yang Peduli Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Penerapan PrinsipPrinsip Penatausahaan Pemerintahan Yang Baik (good governance)..161 5.1.5. Misi5 : Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu Yang Agung Dengan Hubungan Kekerabatan Yang Harmonis Sehingga Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Peningkatan Kesejahteraan, Kegiatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat…………………………………………….…164 5.1.6. Misi6 :Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mencegah Kerusakan Lingkungan Secara Komprehensif……………………………..168 5.1.7. Misi7 :Meningkatkan Daya Saing Daerah Dalam Skala Nasional dan Internasional…………………………………………………………….……170

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025_____________________ iv


5.2. TahapandanPrioritas…………………………………………………………..170 5.2.1.Tahapan Lima Tahun Ke-1 (2005–2010)…………………………..172 5.2.2. Tahapan Lima Tahun Ke-2 (2010-2015)…………………………..176 5.2.3. Tahapan Lima Tahun Ke-3 (2015-2020)…………………………..182 5.2.4. Tahapan Lima Tahun Ke-4 (2020-2025)…………………………..189

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN……………………………………………………..214


v

Daftar Tabel

BAB II 2.1 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan, Tahun 2011………………………………..….16 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2011-2014………………….………………18 2.3 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2014……………………..….18 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………………………………………………………………………………...……………….…18 2.5 Persentase Penuduk Berumur 15 Tahun keAtas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………………………………………………………………….21 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bintan………………………………………………………………………………………….….….22 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan……………………………………………………………………………………………………………………....22 2.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Provinsi/Kabupaten/Kota……………………………………………………………..23 2.9 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010-2014………………………………………………………………………………...24 2.10 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten………………………..….26 2.11 Fokus Kesejahteraan Masyarakat Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2010-2014……………………….27 2.12 Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………………………………………………………………….…………………27 2.13 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2010-2014………………………………………………………………28 2.14 Perbandingan Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 2010 -2014…………………………………………………………………………..…28 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2010-2014…………………………………….29 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2010-2014…………………………………...29 2.17 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2010-2014………………………………………………………………..32 2.18 Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 2009-2014…………………………………………………………………………………………….32 2.19 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………………………………..36 2.20 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014….…37 2.21 Rasio Guru/Murid di SetiapJenjangPendidikan di KabupatenBintanTahun 2010-2014……………...37

2.22 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Melek Huruf dan Buta Huruf di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010-2014……………………………………………………………………………………………….38 2.23 Banyaknya Sekolah Dasar, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status Di Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011…………………………………………………………………………………………………..…..40 2.24 Jumlah Rombongan Belajar SD se Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011……………………….………40 2.25 Jumlah Rombongan Belajar MI se Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011………………………..………41 2.26 Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2007-2011……………………………………………………….…42 2.27 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs), Muriddan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2008-2011……………………………………………………….....42 2.28 Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA), Muriddan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011……………………………………………………………………………..43 2.29 Banyaknya Madrasah Aliyah (MA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011……………………………………………………………………………………………..43 2.30. Banyaknya Sekolah Menengah kejuruan (SMK), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011………………………………………………………………………….44 2.31 Banyaknya Taman Kanak-Kanak, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status diKabupaten Bintan, Tahun 2007-2011…………………………………………………………………………..45 2.32 Banyaknya Raudathul Athfal (RA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status diKabupatenBintan, Tahun 2007-2011…………………………………………………………………………...45 2.33 Angka Kelulusan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………………………………………..….46 2.34 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………..47 2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2010………………………………..….47 2.36 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………………………………………………………………………………………..……57 2.37 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………….……60 2.38 Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………....61 2.39 Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 Penduduk Tahun 2012-2014……………………………....62 2.40 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………………………………………………………………………………………………………..62 2.41 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………………………63 2.42 Rumah Tangga Pengguna Air bersih Tahun 2014…….…………………………………………………..……64 2.43 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Bintan…………………………………………………..… 65

2.44 Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………………………………65 2.45 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………………………………………………………………………………..…………….67 2.46 Jumlah Penumpang Angkutan Darat dan Laut di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………….…68 2.47 Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………...…69 2.48 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………….71 2.49 Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………….……………72 2.50 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Tahun 2010-2014…………………………….………74 2.51 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Eksekutif) Tahun 2010-2014……….….74 2.52 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2010-2014…………………………...…..74 2.53 Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……….….75 2.54 Rasio Perempuan dalam Angkatan Kerja di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………..……75 2.55 Rasio KDRT di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………………………….……………76 2.56 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………………………………………………………………...76 2.57 Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………………………..……..76 2.58 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………..………….77 2.59 Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………………………….…….77 2.60 Jumlah Total Sarana Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………………………….….78 2.61 Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……..………79 2.62 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………………………………………………………………………………………………80 2.63 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………..…………..…80 2.64 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014………………………………………….………………….…….81 2.65 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014…………………………………………….……..………………81 2.66 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014……………………………………………….…………………..82 2.67 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………………..….82 2.68 Penyelesaian PHI dan PHK di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………….…………83 2.69 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek diKabupaten Bintan Tahun 2010-2014….………………………………………………………………........................……….……83 2.70 Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………………………………………………………....…………………………..………84

2.71 Perkembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014………………………………….85 2.72 Perkembangan Indikator Kinerja Penanaman Modal Tahun 2010-2014…………………….…………….86 2.73 Indikator Kinerja Kebudayaan Tahun 2010-2014………………………………………………..……………..87 2.74 Jumlah Situs, Benda danKawasan Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dipelihara di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………………………………………………………………………………..…..87 2.75 Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………..……………….…..88 2.76 Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………………..…..…88 2.77 Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………………..…….….88 2.78 Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………………………….89 2.79 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormasdan OKP di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……..89 2.80 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……………………..…….90 2.81 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2014………………….………...90 2.82 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2014…………………………………………….91 2.83 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………………………………………………………………………………………….….92 2.84 Perkembangan Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2010-2014……………………………..…….………..93 2.85 Perkembangan Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014………………….….94 2.86 Perkembangan Jumlah Perpustakaan dan Koleksi Buku Tahun 2010-2014…………………….………95 2.87 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………………………………………………………………………………………………..……96 2.88 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014…………………..………….97 2.89 Perkembangan Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014………………………………………………………….........………………………………….………….97 2.90 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014.………..98 2.91 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bintan Tahun 2010- 2014…….. …..99 2.92 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bintan Tahun 2013-2014…………..100 2.93 Rasio Ketaatan terhadap RTRW dan hitungan luas wilayah produktif, Industri, kebanjiran Kekeringan dan perkotaa Tahun 2014……………………………………………………………………….. 103 2.94 Jumlah orang/barang yang terangkut angutan umum Tahun 2014…………………………………... 104 2.95 Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Bintan Tahun 2013………………………………….……….….106 2.96 Jumlah Sarana Seni, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2011……………………...107

2.97 Jenis Kelas dan Jumlah Restoran …………………………………………………………………………….. 108 2.98 Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel………………………………………………………………….. 108 2.99 Presentase Rumah tangga (RT ) yang menggunakan Air bersih Tahun 2014……………………….. 108 2.100Jumlah Daya Tampung dan Daya Angkut Sampah di Kabupaten Bintan Tahun 2011……….. 109 2.101Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan Tahun 2014………………………………

111

2.102 Rekapitulasi Konsumsi listrik Kabupaten Bintan berdasarkan Daftar pelanggan Th. 2010…

111

2.103 Neraca Listrik Kebaupaten Bintan Tahun 2010………………………………………………………..

111

2.104 Jumlah Listrik Desa yang terpasang Tahun 2006-2010………………………………………………

112

2.105 Rasio Ketersediaan Daya Listrik. ………………………………………………………………………….

113

2.106 Angka kriminalitas di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2011 ……………………………………….

113

BAB III 3.1 Identifikasi Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Ekonomi Prioritas…………………….………………………138 3.2 Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Sosial – Masyarakat Prioritas………………………..…………………….142 3.3 Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Lingkungan Prioritas…………………………..……………………….……143 3.4 Daftar 10 IsuKunci Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bintan……………………..…………..145

BAB IV 4.1. Visi ……………………………………………………………………………………………………………………

148

BAB V 5.1 Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja RPJPD Kabupaten Bintan 2005-2025…………….…………..….174 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan 2005-2025……..…..….177 5.3 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Kabupaten Bintan 2005-2025………183 BAB VI

Daftar Gambar BAB I 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan……………………………………………………....……...7 BAB II 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Bintan…………………………………………………………………………11 2.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan……………20 2.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan…....20 2.4 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 – 2014…………………...………..….30 2.5 Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 – 2014………………………..…….31 2.6 Angka Kematian Ibu Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 – 2014…………………..……………..31 2.7 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan.………………34 2.8 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan…....34 2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014……....…………..38 2.10 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010……...…………………39 2.11 Rasio Posyandu Per 1.000 Balita Tahun 2010 – 2014……………………………………………48 2.12 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014…………49 2.13 Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014…………………..………….50 2.14 Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014………………………………………51 2.15 Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2010 – 2014…………….51 2.16 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Komplikasi Kebidanan Tahun 2010 – 2014.....................................................................…………….52 2.17 PersentaseDesa Yang Mencapai UCI Tahun 2010-2014…………………………………………53 2.18 Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Tahun 2010 – 2014…………..…..54 2.19 Kasus TB Paru (BTA Positif) yang Ditangani Tahun 2010 – 2014……………..……………...55 2.20 Persentase Kasus DBD yang Ditangani Tahun 2010 – 2014………………….………………..56 2.21 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2010 – 2014…………………………………….………………58 2.22 Cakupan Puskesmas Tahun 2010 – 2014…………………………………………….…………….59

2.23 Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2010 – 2014…………………………………………….59 2.24 Kawasan Produktif di Kabupaten Bintan (Ha)……………………………………………..……..103 2.25 Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2011……………………….……………105 2.26 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (Km) Tahun 2009-2010……………………..………110 BAB III 3.1 Bagan Alir Isu Strategis……………………………………………………………………….…………128 3.2 Telaah Koridor Pengembangan Dalam MP3EI………………………………………………….….132 3.3 Rencana Sub Wilayah Pengembangan Kab Bintan 2011-2031………………………………. 146 BAB IV BAB V 5.1 Tahapan Rencana pembangunan jangka Panjang Kab.Bintan…………………………..…….173 BAB VI


Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 5 Tahun 2015 Tanggal : 15 Desember 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LatarBelakang

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Berdasarkan surat Keputusan

delegasi Republik Indonesia, provinsi

Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/ Deprt. menggabungkan diri ke dalam

Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah

Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati

sebagai

kepala

daerah

dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut: 1.

Kewedanan Tanjungpinang meliputi

wilayah kecamatan Bintan

Selatan (termasuk kecamatan Bintan Timur,Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur sekarang). 2.

Kewedanan

Karimun

meliputi wilayah kecamatan Karimun,

Kundur dan Moro. 3.

Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.

4.

Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Berdasarkan

Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan berpedoman pada

Instruksi Gubernur Riau tanggal10Februari 1964No.524/A/1964 dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025_______________

1


Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964

No.

UP/247/5/1965,

No.UP/256/5/1965menetapkan bahwa

tanggal 15 Nopember

1965

terhitung mulai 1 Januari 1966

semua daerah Administratif kewedanaan dalam kabupaten Kepulauan Riau di hapuskan. Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31

tahun 1983, telah dibentuk kota administratif Tanjungpinang

membawahi 2 (dua)

kecamatan

yaitu

yang

kecamatan Tanjungpinang Barat

dan kecamatan Tanjungpinang Timur, dan pada tahun yang sama sesuai dengan

peraturan pemerintah No. 34 tahun 1983 telah pula dibentuk

kotamadya Batam. Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, kabupaten

Kepulauan

Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang

terdiri dari : Kabupaten Kepulauan Riau,Kabupaten

Karimun

Dan

Kabupaten Natuna. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 Kecamatan, yaitu: Singkep, Utara,

Bintan

Tanjungpinang

Lingga,

Senayang,

Timur, Tambelan, Timur.

Kecamatan

Teluk Bintan, Bintan

Tanjungpinang Teluk

Bintan

Barat

dan

merupakan

hasil

pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebahagian wilayah Galang oleh

kota

dicakup

Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa, yaitu:

Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu. Penerbitan

Undang-Undang No. 5 tahun 2001, kota administratif

Tanjungpinang berubah menjadi

Kota

Tanjungpinang

yang statusnya

sama dengan kabupaten Sejalandenganperubahan administrasi wilayah pada akhir tahun 2003, Kecamatan

maka

dilakukan

pemekaran kecamatan yaitu

Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan

Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai

dengan UU No.

31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6

kecamatan

yaitu

Bintan Utara,

Bintan

Timur,

Teluk

Bintan,Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Dan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan. Berdasarkan Perda No.11 Tahun


2


2007 dan Perda No.12 Tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan/desa dan kecamatan baru maka pada tahun 2007 Kabupaten Bintan mempunyai 10 Kecamatan dan 51 Desa/Kelurahan. Sejarah pembentukan Kabupaten Bintan menggambarkan keberadaan Kabupaten Bintan yang strategis dan berpotensi menjadi daerah dengan daya saing yang kuat. Letak strategis secara geografis memungkinkan Kabupaten Bintan memiliki pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa dan industri. Potensi daerah dengan sumber daya alam yang cukup akan mampu

memenuhi

kebutuhan

dalam

daerah

dan

sebagai

sumber

peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pelayanan pemerintahan yang baik apabila diwujudkan akan mempercepat proses pembangunan dan kemajuan di kabupaten Bintan. Pembangunan yang diselenggarakan harus mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah manajeman pembangunan yang baik. Perencanaan

pembangunan

daerah

dalam

manajemen

pembangunan

merupakan fungsi dan langkah pertama yang harus dilakukan. Sebagai fungsi yang pertama berarti

memiliki peran fundamental, karena akan

menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi berikutnya. Berhasil tidaknya proses pembangunan

daerah

akan

sangat

tergantung

pada

sejauh mana kualitas perencanaan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang kuat dan berkualitas bagi tahap pelaksanaan. Hal ini bukan berarti bahwa

fungsi-fungsi

yang

lainnya

tidak

penting,

melainkan

bahwa

perencanaan yang baik akan menjadi fondasi yang kuat, dan akan mempengaruhi kekuatan dan kualitas pilar-pilar manajemen pembangunan lainnya, yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang saling terkait, saling mempengaruhi dan saling mendukung bagi terciptanya pembangunan yang efektif dan efisein (Riyadi dan Bratakusumah, 2004 : 322). Perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif otonomi daerah diharapkan mampu mendorong dan menumbuhkan potensi suatu daerah dalam pembangunan skala nasional. landasan

yang

kuat

Perencanaan

itu

perlu

memiliki

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip

pemerintahan yang baikdengan memperhatikan karakteristik dan budaya


3


masyarakat yang berlaku. Sebagai salah satu dokumen publik yang secara subtansial memuat kebijakan, program dan indikasi kegiatan adalahRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD perencanaan pembangunan nasional

merupakan bagian dari sistem

yaitu sebagai satu kesatuan cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah, oleh karena itu dalam penyusunan dokumen rancangan

RPJPD ini, memperhatikan pula arah dan prioritas

pembangunan nasional maupun arah dan prioritas pembangunan propinsi. Kabupaten Bintan selama ini telah memiliki rancangan awal RPJPD Kabupaten Bintan tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang, yang disusun dengan mengacu dokumen RPJP

Nasional.

Sejalan

dengan

dinamika

pembangunan,

rancangan

tersebut perlu diselaraskan dengan penyusunan Dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Bintan. Dokumen ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi RPJPD. RPJPD yang ditetapkan akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen RPJM Daerah setiap lima tahun. Visi dan misi dalam dokumen RPJM Daerah setiap lima tahun secara berurutan mengisi dan mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan Daerah RPJP Daerah yang berjangka waktu 20 tahun. Dokumen

RPJM

Daerah

yang

disusun

mengacu

RPJP

Daerah

itu

selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu satu tahun. RKPD inilah yang menjadi acuan bagi penyusunan APBD. RPJP Daerah juga menjadi pedoman bagi masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjabarkan visi, misi, dan strategi kebijakannya ke dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Sehingga penyusunan Renstra SKPD selain mengacu pada dokumen RPJM Daerah,

juga

memperhatikan dokumen RPJP Daerah. Kepala SKPD menjabarkan Renstra-SKPD ke dalam rencana kerja tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-


4


SKPD) sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) serta Tugas dan Fungsidari masing-masing SKPD. Dengan demikian penyusunan Renja SKPD selain menjabarkan Renstra-SKPD juga memperhatikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1.2. 1.

DasarHukumPenyusunan Undang-UndangNomor 12 tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonomi

Kabupaten

dalam

lingkup

Daerah

Provinsi

Sumatera

Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2.

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

Nasional

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 7.

Undang-UndangNomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan

Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);


5


9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2006

Nomor

97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 14. PeraturanPemerintahNomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


6


16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan

Riau

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 2); 17. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan RPJPD Kabupaten Bintan 2005-2025.

1.3. HubunganAntarDokumen

RPJPD

dengan

Dokumen

Rencana

Pembangunan Daerah lainnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap 5 (lima) tahun sekali.

Hubungan

dokumen

RPJPD

dengan

dokumen

perencanaan

pembangunan lainnya digambarkan sebagai berikut ; Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan


7


1.4.

SistematikaPenulisan

Sesuaidenganketentuan yang ada, RPJPD KabupatenBintan 2005-2025 terdiriatas 6 Bab sebagaiberikut: BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

LatarBelakang

1.2.

DasarHukumPenyusunan

1.3.

HubunganAntarDokumen

RPJPD

dengan

Dokumen

Rencana

Pembangunan Daerah lainnya 1.4.

SistematikaPenulisan

1.5.

MaksuddanTujuan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.

AspekGeografidanDemografi

2.2.

AspekKesejahteraan Masyarakat

2.3.

Aspek Pelayanan Umum

2.4.

Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah

3.2.

IsuStrategis

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH 4.1.

Visi

4.2.

Misi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1.

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang.

5.2.

Tahapan dan Prioritas

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN 1.5. 1.

MaksuddanTujuan Maksud


8


a.

Maksud dari kegiatan

ini adalah menyusun Rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan tahun 20052025. b.

RPJPD disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah kabupaten, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Keberadaan dokumen RPJPD Kabupaten Bintan ini dimaksudkan untuk dapat menjalin seluruh upaya yang dilakukan oleh masingmasing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling

melengkapi

satu

dengan

lainnya

(baikditingkat

internal

kabupaten Bintan maupun di tingkatpropinsi, bahkan di tingkat nasional dan Internasional) dalam mewujudkan visi yang merupakan cita-cita pembangunan jangka penjang dalam hal ini sampai dengan tahun 2025. 2.

Tujuan

a.

Menyajikan bahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan sebagai salah satu tahapan dalam menyusun RPJP Daerah.

b.

Diharapkan dapat ditindak lanjuti menjadi rancangan akhir dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah yang dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2025.

Pj.BUPATI BINTAN,

DOLI BONIARA


9

Pemerintah Kabupaten Bintan Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 5 Tahun 2015 Tanggal : 15 Desember 2015

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi Potensi di Kabupaten Bintan terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan minat khusus yang tersebar di berbagai kecamatan. Secara keseluruhan obyek wisata di Kabupaten Bintan berjumlah 19 obyek wisata baik yang sudah maupun yang sedang dikembangkan. Sebagian besar potensi wisata di Kabupaten Bintan merupakan wisata alam. 2.1.1. Aspek Geografi Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 006’17” - 1 34’52” Lintang Utara dan 10412’47” Bujur Timur di sebelah Barat - 108 02’27” Bujur Timur di sebelah Timur.Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 87.717,84 km2 terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 km2 (1,50%) dan wilayah laut seluas 86.398,33 km2 (98,50%). Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan

Tanjung

Permai, Kelurahan

Tanjung

Uban

Timur di

Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Sri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya, dan Tambelan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025_____________________ 10

Pemerintah Kabupaten Bintan 2.1.1.1 Wilayah dan Batas Administrasi Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya

yang

sudah

dihuni,

sedangkan

sisanya

walaupun

belum

berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontingental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda. Wilayah dan batas administrasi Kabupaten Bintan sebagai berikut: Sebelah Utara

:Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia.

Sebelah Selatan

:Kabupaten Lingga.

Sebelah Barat

:Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Sebelah Timur

:Provinsi Kalimantan Barat. Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Bintan

Sumber RTRW Kab Bintan 2011-2031


Pemerintah Kabupaten Bintan Morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi adalah Gunung Bintan 348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100meter. Bukitbukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendekpendek, dangkal dan tidak lebar.

2.1.1.2.Topografi Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariatif dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3 % hingga di atas 40 % pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0 – 50 meter diatas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0% - 15% dengan luas mencapai 55,98 % (untuk wilayah dengan kemiringan 0 – 3% mencapai 37,83 % dan wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % mencapai 18,15 %). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15 – 40 % mencapai 36,09 % dan wilayah dengan kemiringan > 40% mencapai 7,92%. 2.1.1.3 Geologi Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama “Paparan Sunda”. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan. Proses pembentukan lapisan bumi di Kabupaten berasal dari formasi-formasi vulkanik, yang akhirnya membentuk tonjolan-tonjolan pada permukaan bumi yang disebut pulau, baik pulau-pulau yang ukurannya cukup besar, maupun pulau yang ukurannya relatif kecil.


Pemerintah Kabupaten Bintan 2.1.1.4.Jenis Tanah Persebaran jenis tanah di Pulau Bintan didominasi oleh komposisi jenis tanah Hapludox-Kandiudult-Dystropets (46,4% dari luas daratan Pulau Bintan) yang tersebar seluruh bagian Kabupaten Bintan. Dominasi kedua adalah jenis tanah dengan komposisi Hapludox-Kandiudults ( 27,6% luas daratan) dan tersebar di daerah Berakit dan Sungai Kawal. Sedangkan komposisi jenis tanah lainnya adalah Sulfagquents-Hydraquents-Tropaquepts (9,9% dari luas daratan Pulau Bintan) tersebar di pesisir pulau dan terluas di pesisir daerah Teluk Bintan, Hapludox-Dystropets-Tropaquods (9,7%) tersebar di daerah Teluk Bintan, Tropaquets-Fludaquents (3,2%) tersebar di sekitar Sungai Kawal daerah Bintan Timur dan Gunung Kijang, dan komposisi tanah Kandiudults-DystropetsTropaquets seluas 2,4% yang tersebar di daerah pegunungan, yaitu Gunung Kijang, Lengkuas dan Gunung Bintan. Sedangkan komposisi jenis tanah yang ada

di

gugusan

Kepulauan

Tambelan

adalah

Dystropets-Tropudults-

Paleudults,Tropudults-Dystropets-Tropothods dan Kandiudults - Kandiudox. 2.1.1.5.Hidrologi dan Hidrogeologi Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 km² dan DAS Kawal seluas 93,0 km² dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau mixed tide prevailing semidiurnal (wyrtki,1961). Dimana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tinggi-nya. Hasil prediksi pasut menggunakan Oritide-Global Tide Model di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah 121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah 101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum


Pemerintah Kabupaten Bintan tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari : 2.1.1.5.1. Air Bawah Tanah Dangkal Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan aluvium dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2m-3m.

Air bawah

tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (unconfined aquifer) yang di beberapa tempat

bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang

berupa lapisan lempung dan lempung pasiran. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan. 2.1.1.5.2. Air Bawah Tanah Dalam Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas (unconfined aquifer), walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (confined aquifer) atau semi tertekan (semi confined aquifer), sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Bintan tergolong multi-layer dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam kisaran sekitar 26 m.


Pemerintah Kabupaten Bintan 2.1.1.5.3. Mata air Keterdapatan mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum pedesaan. 2.1.1.6. Klimatologi Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama periode Tahun 2005-2010 temperatur rata-rata terendah 23,90 C dan tertinggi rata-rata 31,80 C dengan kelembaban udara sekitar 85%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu: Bulan Desember-Pebruari

:

Angin Utara

Bulan Maret-Mei

:

Angin Timur

Bulan Juni-Agustus

:

Angin Selatan

Bulan September-November

:

Angin Barat

Kecepatan angin tertinggi adalah 9 knot dan terjadi pada bulan DesemberJanuari, sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei. 2.1.1.7.Penggunaan Lahan Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari Kawasan lindung, Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah

yang

ditetapkan

dengan

fungsi

utama

melindungi

kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pemanfaatan

kawasan

lindung

sebagai

kawasan

hutan

lindung

sangat

dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah secara umum, terutama pada area sekitar gunung yang ada

di setiap pulau

Kabupaten Bintan dengan luas

4,490.60 Ha, Sedangkan pemanfaatan yang cukup dominan adalah kawasan lindung setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, mata air dan waduk sebesar 37,223.63 Ha.


Pemerintah Kabupaten Bintan Untuk pemanfaatan kawasan budidaya meliputi kawasan perkebunan, dimana pada kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, dan Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur

di

Bintan

Timur

seluas

5.243,74

Ha.

Pada

kawasan

industri

pemanfaatannya sebesar 7,285.69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Sedangkan kawasan

pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang. Luasan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bintan Tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan, Tahun 2011 NO. A. 1 2 3 4 5 6 7 8 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JENIS PENGGUNAAN LAHAN Kawasan Lindung Hutan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat Daerah Perlindungan Laut Danau Waduk/Kolong Lamun Terumbu Karang Mangrove Kawasan Budidaya Hutan Produksi Pertanian Perkebunan Pertambangan Industri Pariwisata Permukiman Zona Bandar Udara Kawasan Bandar Seri Bentan Zona Pelabuhan TPA Total

LUAS (Ha) Darat Perairan 34.935,06 15.519,42 4.781,97 21.026,12 333,62 1.083,38 607,59 2.364,85 12.820,95 7.435,99 97.910,14 2.951,55 9.236,41 22.237,63 9.284,78 7.029,12 8.831,67 22.307,22 12.524,04 107,06 4.843,21 2.951,55 4,70 131.340,92 18.470,97 149.811,88

% 33,68 3,19 14,04 0,22 0,72 0,41 1,58 8,56 4,96 67,33 6,17 14,84 6,20 4,69 5,90 14,89 8,36 0,07 3,23 1,97 0,004 100,00

Sumber : Perda Tata Ruang Kab. Bintan 2011-2031, Tahun 2011


Pemerintah Kabupaten Bintan Untuk pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut, yang pada umumnya disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan.

Kegiatan

budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu, ikan kakap berdasarkan permintaan terus meningkat baik lokal maupun international, hal ini untuk mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dari berbagai jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (Ephinephelus spp), kakap (Lutjanus spp), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km2. Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan. 2.1.2 Aspek Demografi 2.1.2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan data dari BPS pada tahun 2014 (estimasi) berjumlah 151.123 jiwa yang terdiri dari 38.882 rumah tangga. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 77.909 jiwa (51,15 persen) dan penduduk perempuan sebesar 73.214 jiwa (48,44 persen). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio) di Kabupaten Bintan sebesar 105.71. Artinya, setiap 100 perempuan berbanding dengan 105 penduduk laki- laki, jumlah penduduk laki-laki 2.71% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Persentase ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan yang terpadat penduduknya masih tercatat kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk tertinggi 41.150 jiwa (27,22%), sedangkan yang terendah adalah di kecamatan Mantang sebanyak 4,168 jiwa (2,75%).


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2011-2014 Tahun 2011 2012 2013 2014

Laki-laki 74.893 76.007 76.903 77.909

Perempuan 70.164 71.205 72.217 73.214

Jumlah 145.057 147.212 149.120 151.123

Sumber : Bintan dalam Angka 2014 BPS Kabupaten Bintan Tahun 2014 dalam LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2014 Kecamatan 1. Bintan Timur 2. Gunung Kijang 3. Teluk Bintan 4. Toapaya 5. Teluk Sebong 6. Seri Kuala Lobam 7. Bintan Utara 8. Tambelan 9. Mantang 10. Bintan Pesisir Kabupaten Bintan

Laki-laki 21.343 7.159 4.850 6.057 9.331 8.500 11.236 2.611 2.267 4.555 77.909

Jumlah Penduduk Perempuan 19.807 5.968 4.301 5.226 8.265 10.257 11.234 2.470 1.901 3.785 73.214

Jumlah 41.150 13.127 9.151 11.283 17.596 18.757 22.470 5.081 4.168 8.340 151.123

Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2014 dalam LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. LPP rata-rata tahun 2010 - 2014 adalah sebesar 1.63 per tahun. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Kelompok Umur 1. 0-4 2. 5-9 3. 10-14 4. 15-19 5. 20-24 6. 25-29 7. 30-34 8. 35-39 9. 40-44 10. 45-49 11. 50-54 12. 55-59 13. 60-64 14. 65-69 15. 70-75 16. 75+ Jumlah Dependency Rasio No

2010 15.625 15.694 13.201 9.554 10.214 14.639 15.355 13.258 10.533 7.867 5.497 4.068 2.992 2.080 1.308 1.135 143.020 52,19

2011 15.807 15.912 13.425 9.706 10.309 14.788 15.523 13.422 10.686 8.009 5.609 4.156 3.063 2.133 1.341 1.168 145.057 52,26

Tahun

2012 16.003 16.146 13.658 9.867 10.413 14.950 15.702 13.599 10.847 8.159 5.729 4.247 3.134 2.186 1.375 1.197 147.212 52,32

2013 16.170 16.351 13.866 10.009 10.500 15.087 15.856 13.753 10.992 8.295 5.834 4.332 3.201 2.237 1.408 1.229 149.120 52,38

2014 16.350 16.566 14.085 10.159 10.595 15.235 16.022 13.914 11.141 8.437 5.944 4.419 3.270 2.288 1.442 1.256 151.123 52,44


Pemerintah Kabupaten Bintan Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang dinamis dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan yang berada diatas 6% pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 disinyalir menimbulkan daya tarik investasi yang pada akhirnya berkontribusi cukup besar pada bertambahnya migrasi penduduk dari daerah lain ke Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan. Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Dependency Ratio Kabupaten Bintan pada tahun 2010 mencapai 52.19 dan terus menunjukkan peningkatan sampai tahun 2014 yaitu 52,44. Artinya bahwa pada tahun 2014, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 52 penduduk usia belum/tidak produktif. 2.1.2.2. Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/usaha/lembaga

tempat

seseorang

bekerja.

Seseorang

yang

mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan

pekerjaan

utamanya

adalah

pekerjaan

yang

memakai

waktu

terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan survey tenaga kerja (SAKERNAS) 2011

terdapat 71.517jiwa

penduduk angkatan kerja dan sekitar 92,38 persen diantaranya telah bekerja. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 24,90 persen bekerja di sektor pertanian. Sektor sektor berikutnya yang cukup besar peranannya dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor perdagangan (20,53

persen), jasa

(19,01 persen) dan industripengolahan (12,79 persen). Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan berdasarkan persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bintan, Mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan dari tahun


Pemerintah Kabupaten Bintan 2010 sampai dengan tahun 2014 masih di dominasi sektor pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor perikanan, namun pada beberapa sektor terjadi pergeseran struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan.

Gambar 2.2. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Sumber : BPS Kab Bintan Tahun 2012

Gambar 2.3. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

7%, 8%

19%, 20%

Perdagangan,RM,Jasa,Akomoda si Konstruksi Industri

13%, 14% 32%, 35% 9%, 10%

25%, 27%

20%, 21%

Jasa Kemsy, Sosial dan Perorangan Lainnya Pertanian,Perkebunan,Kehutan an,Perburuan dan Perikanan


Sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang pada tahun 2010 menempati peringkat kedua mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan dengan 16,71% mengalami pergeseran pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

dengan

menempati

peringkat

ketiga

mata

pencaharian

penduduk

Kabupaten Bintan, kemudian pada tahun 2014 kembali meningkat pada peringkat kedua mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan dengan


Pemerintah Kabupaten Bintan 21,07%. Sedangkan sektor industri dan pertambangan yang pada tahun 2010 menempati peringkat ketiga mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan dengan 15,60%, bergeser pada tahun 2011 sampai tahun 2014 menempati peringkat keempat pada angka 12,28%. Sedangkan sektor perdagangan, rumah makan dan hotel menunjukkan perkembangan yang positif, pada tahun 2010 hanya menempati peringkat keempat mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan dengan angka 15,54% terus meningkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 meningkat menjadi peringkat ketiga, dan pada tahun 2014 kembali menempati peringkat ketiga mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan dengan persentase 19,01%. Hal ini disebabkan karena berkembangnya sektor kepariwisataan

di

Kabupaten

Bintan

sehingga

terjadi

pergeseran

mata

pencaharian penduduk Kabupaten Bintan khususnya sektor pariwisata.

Tabel 2.5. Persentase Penuduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 N Mata Pencaharian 2010 2011 2012 o Pertanian 1 31,75 25,62 27,62 Pertambangan 2. dan Penggalian 4,48 7,07 3,02 .Industri 3 dan perdagangan 15,60 12,13 11,46 Listrik, 4. Gas dan Air 0,51 0,91 1,45 .Bangunan 5 8,93 8,88 9,71 6. Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel 15,54 19,47 21,36 Angkutan, 7. Pegudangan dan Komunikasi . 4,51 4,38 4,66 Keuangan, 8 Asuransi dan Usaha Persewaan . 1,98 2,94 3,21 Jasa 9 Kemasyarakatan, Sosial dan 16,71 18,61 17,50 Perorangan . Lainnya 1 0 Jumlah 100,00 100,00 100,00 . Sumber :BPS Kabupaten Bintan Tahun 2015 dalam LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2013 32,27 3,27 13,42 1,32

2014 25,32 1,02 12,28 1,47

10,38 17,92

8,09 19,01

5,60

6,59

1,68

5,15

14,14 100,00

21,07 100,00

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan dari tahun 2011 hingga tahun 2014 perlu untuk ditingkatkan. PDRB Kabupaten Bintan tahun 2011 berada pada


Pemerintah Kabupaten Bintan angka 6,18 dan sempat turun hingga angka 6,02 pada tahun 2012. Perkiraan sebab dari turunnya Pertumbuhan PDRB ini adalah adanya resesi ekonomi di beberapa negara asia. Pertumbuhan PDRB kembali mengalami akselerasi pada tahun 2013, mencapai angka 6,24. Namun demikian, pada tahun 2014, Pertumbuhan PDRB kembali melambat pada angka 5,86 saja. Hasil analisis pertumbuhan PDRB, disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bintan No

Sektor

1

Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik,gas & air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2 3 4 5 6 7 8 9

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)**)

(Rp) 175.369,11

% 5,61

(Rp) 189.479,65

% 5,71

(Rp) 201.542,92

% 5,72

(Rp) 214.524,80

% 5,73

(Rp) 230.145,87

% 5,80

325.838,18

10,42

346.032,65

10,42

362.221,78

10,27

380.932,77

10,17

387.215,40

9,76

1.634.164,24

52,25

1.723.303,00

51,89

1.831.336,33

51,94

1.943.145,74

51,88

2.057.948,13

51,90

8.381,18

0,27

8.956,93

0,27

9.409,16

0,27

9.955,93

0,27

10.632,74

0,27

113.976,86

3,64

121.768,41

3,67

136.422,41

3,87

147.313,04

3,93

158.023,67

3,99

615.250,20

19,67

660.751,43

19,90

700.492,99

19,87

748.230,29

19,98

798.061,52

20,13

112.771,43

3,61

119.424,21

3,60

126.715,17

3,59

135.349,63

3,61

143.765,09

3,63

48.650,23

1,56

51.852,40

1,56

54.287,29

1,54

57.287,60

1,53

61.780,93

1,56

93.466,70 3.127.868,13

2,99 100%

99.601,71 3.321.170,39

3,00 100%

103.326,42 3.525.754,48

1,54 100%

109.007,29 3.745.747,08

2,91 100%

117.799,88 3.965.373,24

2,97 100%

Sumber : Bintan dalam angka 2015

Tabel 2.7.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan No

2010

Sektor

2011

2012

2013

2014

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

1

Pertanian,petern akan,kehutanan, perikanan

510.334

5,74

578.276

5,75

652.098,12

5,76

712.207,95

5,74

828.693,92

5,78

2

Pertambangan & penggalian

974.455

10,96

1.096.211

10,9

1.214.759,18

10,73

1.316.468

10,61

1.425.124,14

9,94

3

Industri pengolahan

4.506.853

50,69

5.072.741

50,44

5.750.011,07

50,79

6.344.110,19

51,13

7.244.620

50,53



4

Listrik, gas, & air bersih

28.451

0,32

32.182

0,32

35.095,56

0,31

37.223,41

0,3

45.879,25

0,32

5

Konstruksi

382.313

4,3

432.450

4,3

512.848,00

4,53

564.555,08

4,55

656.646,74

4,58

6

Perdagangan, hotel, & restoran

1.784.426

20,07

2.049.613

20,38

2.285.739,78

20,19

2.476.597,68

19,96

2.976.416,21

20,76

7

Pengangkutan & komunikasi

331.635

3,73

374.120

3,72

413.221,90

3,65

461.570,31

3,72

544.816,07

3,8

8

Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan

128.920

1,45

147.838

1,47

163.024,53

1,44

1,4

212.191,52

1,48

9

Jasa-jasa

243.614

2,74

273.550

2,72

294.349,85

2,6

321.362,12

2,59

402.877,15

2,81

8,891.010

100

10,056.980

100

11.321.148

100

12.407.804

100

14.337.265

100

PDRB

173.709,26


Tabel 2.8. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Bintan 2010 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor

Pertanian Pertambangan& penggalian Industri pengolahan Listrik,gas & air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel, & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, sewa, & jasa perusahaan Jasa-jasa PDRB

2011

2012

2013

2014

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

5,74 10,96 50,69 0,32 4,3 20,07 3,73

5,61 10,42 52,25 0,27 3,64 19,67 3,61

5,75 10,9 50,44 0,32 4,30 20,38 3,72

5,71 10,42 51,89 0,27 3,67 19,90 3,60

5,76 10,73 50,79 0,31 4,53 20,19 3,65

5,72 10,27 51,94 0,27 3,87 19,87 3,59

5,74 10,61 51,13 0,30 4,55 19,96 3,72

5,73 10,17 51,88 0,27 3,93 19,98 3,61

5,78 9,94 50,53 0,32 4,58 20,76 3,80

5,80 9,76 51,90 0,27 3,99 20,13 3,63

1,45

1,56

1,47

1,56

1,44

1,54

1,40

1,53

1,48

1,56

2,74 100

2,99 100

2,72 100

3,00 100

2,6 100

1,54 100

2,59 100

2,91 100

2,81 100

2,97 100


2.2.1.2. Laju Inflasi Kabupaten Bintan Laju inflasi tahun 2014 di Kabupaten Bintan sedang berada di angka yang cukup mengkhawatirkan bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2014, inflasi di Kabupaten Bintan mencapai angka 7,49%, mendekati nilai inflasi nasional pada angka 8,36 %. Angka ini cenderung membaik bila dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2013 yang mencapai double digit yakni 10,09 persen. Pada dasarnya, kehadiran inflasi bukan semata-mata sebuah hal


Pemerintah Kabupaten Bintan yang buruk. Adanya inflasi menandakan adanya pergerakan ekonomi. Namun demikian, akan sangat baik bila laju inflasi bisa ditekan dan bisa bernilai lebih rendah dari nilai inflasi regional. Laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau sendiri sebagai induk dari Kabupaten Bintan berada pada angka 4,78 % pada tahun 2011. Angka ini lebih besar dari laju inflasi di Kabupaten Bintan. 2.2.1.3. PDRB per Kapita Selama ini Produk Domestik Regional Bruto pendapatan per kapita masih tetap dipakai sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan suatu daerah. PDRB per kapita merupakan PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selang lima tahun terakhir ini PDRB per kapita Kabupaten Bintan atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan yang cukup berarti. PDRB per Kapita di Kabupaten Bintan berada di angka yang cukup baik.Hasil pembangunan eknomi yang dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan di Kabupaten Bintan terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Kabupaten Bintan berada pada angka 31,11 juta rupiah. Angka ini terus meningkat pada tahun 2012 menjadi 36,28 juta rupiah kemudian pada tahun 2013 menjadi 39,04 juta rupiah dan puncaknya pada tahun 2014 berada pada angka 41,51 juta rupiah.

Tabel 2.9. Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010-2014 No

Rincian

1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah) Penyusutan Barang Modal (Milyar Rupiah) Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah)

2. 3.

2010

2011

Tahun 2012

3.127,87

3.321,17

3.525,75

3.745,75

3.965.37

140,79

149,49

158,70

168,60

178,48

2.987,08

3.171,68

3.367,06

3.577,15

3.786,89

2013

2014


Pemerintah Kabupaten Bintan 4.

Pajak Tak Langsung 184,87 196,29 Netto (Milyar Rupiah) 5. Produk Domestik Regional Netto Atas 2.802,21 2.975,39 Dasar Harga Faktor (Milyar Rupiah) 5. Per Kapita Produk 21.870.14 Domestik Regional 22.895,62 4 Bruto (milyar Rupiah) 6. Per Kapita Pendapatan 19.593,15 20.511,86 Regional (milyar Rupiah) Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015

203,39

221,39

223,82

3.158,67

3.355,76

3.563,07

23.950,18

25.119,0 12

26.239,38

21.456,63

22.503,7 6

23.577,23

2.2.1.4. Indeks Gini Indeks Gini menyatakan distribusi pemerataan kekayaan penduduk suatu wilayah. Indeks gini yang baik sebaiknya mendekati nilai 0 sementara indeks Gini yang mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan pemerataan kekayaan. Indeks Gini di Kabupaten Bintan perlu ditingkatkan. Indek Gini pada tahun 2010 sempat berada pada angka 0,285 dengan perbaikan menuju angka 0,28 pada tahun 2011. Namun demikian, tren dari Indeks Gini ini meningkat menjadi 0m29 pada 2012 dan 2013 dan puncaknya menjadi 0,34 pada tahun 2014. 2.2.1.5. Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional) Perkembangan Indeks Williamson yang terdapat di Kabupaten Bintan sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 dan mengalami pada tahun 2012 sampai dengan 2014, adapun nilai indeks williamson Kabupaten Bintan relatif sama. Secara keseluruhan, disparitas spasial di Kabupaten Bintan masih cukup tinggi karena nilai indeks williamson Kabupaten Bintan lebih mendekati nilai 1. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Kabupaten Bintan ini dikarenakan tingginya perbedaan pendapatan dan perbedaan konsentrasi yang mencolok antar kecamatan yang ada di kabupaten Bintan. 2.2.1.6.Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan tercermin dalam tabel di bawah. Tabel di bawah menyatakan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2014 lebih rendah dari tahun 2010. Namun demikian, persentase terendah


Pemerintah Kabupaten Bintan penduduk miskin berada pada tahun 2011 dengan persentase hanya 6,04 % dari jumlah penduduk saja

Tabel 2.10. Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten 2010-2014 Laju Jumlah Jumlah Pertumbuhan Penduduk Persentase Penduduk Tahun Penduduk Penduduk Miskin Miskin (Jiwa) (%) (Jiwa) 2010 2011 2012 2013 2014

143.020 145.057 147.212 149.120 151.123

2,59 1,42 14,9 1,3 1,34

10.545 9.307 10.000 9.325 9.600

7,34 6,04 6,29 6,23 6,32

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1. Pendidikan 1. Angka Melek Huruf (AMH) Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat proritas utama dalam pembangunan nasional. Sekitar 20 persen dari anggaran belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidkan. Pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Titik berat pendidikan formal lebih ditekankan pada upaya meningkatkan mutu pendidikan, memperluas pendidikan

dasar

dan

meningkatkan

kesempatan

belajar

pada

jenjang

pendidikan yang lebih tinggi. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu komponen pembentuk IPM adalah Indeks Pendidikan dimana Indeks Pendidikan itu sendiri disusun dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Kedua indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di sektor pendidikan. Angka Melek Huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf latin, sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan formal yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.11. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2010-2014

Tahun Angka Melek Huruf (Persen) (1) (2) 2010 95,09 2011 96,14 2012 96,92 2013 97,32 2014 97,68 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan 2015 Secara umum peningkatan kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas selama periode 2010-2014 di Kabupaten Bintan cukup baik. Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2014 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupetan Bintan yang dapat membaca dan menulis huruf latin mencapai 97,68 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 97,32 persen. Ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang

Tabel 2.12. Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Wilayahn 2010 2011 (1) (2) (3) Kabupaten Bintan 95,09 96,14 Propinsi Kepulauan 96,00 96,00 Riau Nasional 91,90 92,20 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan

2012 (4) 96,92 96,08

2013 (5) 97,32 97,19

2014 (6) 97,68 97,67

93,25

92,91

92,99

penduduk Kabupaten Bintan yang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 97 orang diantaranya bebas buta huruf dan sisanya (3 orang) masih tergolong kategori buta aksara. Jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf penduduk Indonesia secara keseluruhan (AMH Nasional) maka AMH Kabupaten Bintan lebih baik dari AMH Nasional.Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah RatarataLama Sekolah. Selama periode 2010 - 2014, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan. Rata-rata Lama


Pemerintah Kabupaten Bintan Sekolah 8,63 tahun pada tahun 2010 menjadi 9,06 tahun pada tahun 2014. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bintan sudah mencapai 9,06 tahun, berarti rata-rata sudah sampai taraf pendidikan sembilan tahun atau setara dengan kelas tiga Sekolah Menengah Pertama. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kenaikan Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Bintan hanya sebesar kurang dari 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jika ingin mencapai tingkat pendidikan setara SMA masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tahun 2011, bila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Nasional dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau maka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan lebih baik dari Rata-rata Lama Sekolah Nasional tetapi masih lebih rendah dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Propinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011 telah mencapai 9,73 tahun atau setara dengan kelas tiga Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 2.13. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2010-2014 Tahun Rata-rata Lama Sekolah(RLS) (1) (2) 2010 8,63 2011 8,91 2012 8,95 2013 9,01 2014 9,06 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan 2014 Tabel 2.14. Perbandingan Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 2010 -2014 Wilayah 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) Kabupaten Bintan 8,63 8,91 8,95 9,01 Propinsi Kepulauan Riau 7,95 7,95 8,96 9,16 Nasional 8,94 8,94 7,9 7,92 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan 2014

2014 (6) 9,06 9,73 7,94


Pemerintah Kabupaten Bintan 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kondisi Kabupaten Bintan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dalam hal angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2010-2014 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) (persen) Tingkat Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 1. SD 80,05 107,70 121,94 105,48 105,63 2. SLTP 70,82 96,91 3. SLTA 72,89 94,73 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 Tabel 2.16. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2010-2014 Angka Partisipasi Murni ( APM ) (persen) Tingkat Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 1. SD 97,52 95,64 96,01 97,91 94,11 2. SLTP 63,42 85,59 71,18 3. SLTA 50,53 62,20 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD usia 712 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SD. Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun tergambarkan bahwa tahun 2014 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD tercatat sebesar 97,52 persen. Artinya sebanyak 97,52 persen penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD dan terdapat sebesar 2,48 persen penduduk yang berusia 7-12 tahun yang belum menikmati program wajib belajar. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD pada tahun 2014 sebesar 105,63 persen. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD.


Pemerintah Kabupaten Bintan 2.2.2.2. Kesehatan 1. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 7,2 per 1.000 Kelahiran Hidup (23 kasus), bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan AKB yaitu : 8,49 per 1.000 KH (2012) dan 7,50 per 1.000 KH (2013). Angka kematian bayi nasional berada di 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup. AKB Kabupaten Bintan sudah berada pada tingkat yang cukup baik. Gambar 2.4. Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 - 2014

Sumber: Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Medik KB

1. Angka Kematian Balita Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 1,25 per 1.000 Kelahiran Hidup (4 kasus), bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya terjadi penurunan AKABA yaitu : 1,31 per 1.000 KH (2012) dan 2,63 per 1000 KH (2013). Angka kematian balita nasional menurut Rancangan Awal RPJMN 2015 - 2019 berada di angka 40 kematian per seribu Balita. Hal ini berarti AKABA di Kabupaten Bintan sudah cukup rendah.


Pemerintah Kabupaten Bintan Gambar 2.5. Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 - 2014

Sumber: Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Medik KB 2. Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 126 per 100.000 Kelahiran Hidup (4 kasus), bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan AKI yaitu : 327 per 100.000 KH (2012) dan 164 per 100.000 KH (2013). Angka ini masih lebih baik dari angka kematian ibu melahirkan nasional yang berada di 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Gambar 2.6. Angka Kematian Ibu Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 - 2014

Sumber: Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Medik KB


Pemerintah Kabupaten Bintan 3. Angka Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk secara umum. Karena salah satu komponen kesejahteraan adalah kualitas kesehatan yang dapat diturunkan melalui umur harapan hidup.

Tabel 2.17. Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2010-2014 (Tahun) Angka Harapan Hidup (1) (2) 2010 69,71 2011 69,76 2012 69,80 2013 69,91 2014 69,98 Sumber : BPS Kab Bintan 2014 Dari hasil penghitungan menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bintan sebesar 69,98 tahun. Ini berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2014 diperkirakan akan dapat hidup selama 69,98 tahun dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan yang ada tidak berubah.

Tabel 2.18. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 200910-2014 Domain 2010 (1) (2) Kabupaten Bintan 69,71 Provinsi 69,60 Kepulauan Riau Nasional 68,70 Rata-rata daerah tertinggal Sumber : BPS Kab Bintan

2011 (3) 69,76 69,70 69,00

2012 (4) 69,80 69,75

2013 (5) 69,91 69,80

2014 (6) 69,98 69,85

69,87 67,05

69,43

69,65


Pemerintah Kabupaten Bintan Untuk memenuhi syarat tersebut diperlukan upaya peningkatan kesehatan yang lebih komperhensif lagi oleh pemerintah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki hidup yang sehat. Angka Harapan Penduduk ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. 4. Persentase Balita Gizi Buruk Balita gizi buruk adalah status gizi balita sangat kurus berdasar standar antropometri Berat badan dibanding tinggi badan atau panjang badan (BB/TB) nilai ambang batas z score <-3 SD. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 0,21 persen (26 kasus dari 11.860 Balita yang ditimbang). Angka ini lebih rendah dibanding angka gizi buruk Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2013 (Riskesdas 2013) dimana angka gizi buruk Provinsi Kepulauan Riau 6 persen dan angka gizi buruk Nasional 5,3 persen.sedangkan target Nasional adalah < 10 (kurang dari sepuluh) persen. Kalau dilihat trend prevalensi gizi buruk Kabupaten Bintan lima tahun terakhir terlihat peningkatan di tahun 2013 (57 kasus) dan terjadi penurunan sebesar 0,21 persen pada tahun 2014. 2.2.2.3. Ketenagakerjaan Tenaga kerja merupakan modal dasar bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan,

terdapat 99.136 jiwa penduduk

angkatan kerja dan sekitar 57,85 persen diantaranya telah bekerja. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 25,32 persen bekerja di sektor

pertanian.

Sektor sektor berikutnya yang cukup besar peranannya

dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (21,07 persen), Perdagangan, Rumah Makan dan Komunikasi (19,01 persen) dan Industri dan Pengolahan (12,28 persen).


Pemerintah Kabupaten Bintan Gambar 2.7. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00%

Laki

40.00%

Perempuan

30.00%

Jumlah

20.00% 10.00% 0.00%

Bekerja

Mencari Pekerjaan

Sekolah

Mengurus RT

Lainnnya

Sumber : BPS Kab Bintan Tahun 2014 Gambar 2.8. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri dan Pengolahan

Listrik, Gas dan Air Bangunan



Pemerintah Kabupaten Bintan 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.2.3.1. Kebudayaan 1. Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Berdasarkan data dalam dokumen Evaluasi RPJMD 2016, jumlah grup kesenian yang dibina di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan jumlah grup kesenian dari yang bermula sebanyak lima grup di tahun 2011 menjadi 32 grup di tahun 2014. Analisis pada data menunjukkan kesenian

adanya

secara

indikasi

umum.

Hal

peningkatan ini

menjadi

minat modal

masyarakat untuk

terhadap

mewujudkan

pembangunan di aspek kebudayaan. 2. Jumlah Gedung Kesenian Jumlah Gedung Kesenian juga merupakan salah satu indikator adanya alokasi ruang untuk kegiatan kesenian. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Bintan meningkat dari hanya 1 gedung saja pada tahun 2011 menjadi 5 gedung pada tahun 2014. Bertambahnya jumlah gedung ini dapat diartikan sebagai adanya usaha

menyediakan

sarana

untuk

mengekspresikan

kesenian

yang

dikembangkan di Kabupaten Bintan. 2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga 1. Jumlah Klub Olahraga Perkembangan jumlah klub olahraga menunjukkan minat masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Klub olahraga adalah wujud antusiasme masyarakat

terhadap kegiatan olahraga yang dapat ditampung dalam sebuah klub. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Bintan meningkat dari 369 klub olahraga menjadi 378 klub olahraga yang tersebar di seluruh Kabupaten Bintan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan minat warga terhadap kegiatan olahraga. 2. Jumlah Gedung Olahraga Perkembangan jumlah bangunan gedung olahraga digunakan dalam melihat perkembangan pusat kegiatan olahraga dan menjelaskan adanya potensi


Pemerintah Kabupaten Bintan penunjang sarana dan prasarana di bidang olahraga. Pada tahun 2014 terdapat 11 gedung olahraga di Kabupaten Bintan. Terbangunnya gedung olahraga menunjukkan bahwa kegiatan pemuda dan olahraga sudah menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga perlu pengelolaan secara rutin.

2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan a.

Pendidikan Dasar

1). Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Tabel 2.19. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Angka Partisipasi Sekolah

2010 99,20

Tahun 2011 2012 95.61 99,3

Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan 42,93 63.87 Menengah) Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

47,81

2013 99,4 44,5

2014 99,98 59,03

Angka Partisipasi pada tingkat pendidikan dasar mengalami peningkatan dari tahun 2010 (99,20%) menjadi 99,98% pada tahun 2014. Sementara itu, angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan menengah sampai dengan tahun 2014 mencapai 59,03%.

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada pada setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini, jenjang pendidikan yang digunakan adalah jenjang SD/MI dan SMP/MTs, dan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun.


Pemerintah Kabupaten Bintan Berdasarkan data capaian rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar, sampai dengan tahun 2014 mencapai 65,79. Sementara itu, pada tingkat pendidikan menengah, pada tahun 2014 mencapai 34,5. Tabel 2.20. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah 2010 2011 Rasio ketersediaan sekolah per 57,96 57.89 penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Rasio ketersediaan sekolah per 23,26 33.23 penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

Tahun 2012 59

2013 60

24.05

26

2014 65,79

34,5

3). Rasio Guru/Murid Rasio

guru

dan

murid

SD/MI,

SLTP,

SLTA

adalah

merupakan

perbandingan jumlah guru dibanding jumlah murid untuk jenjang pendidikan SD/MI, SLTP, SLTA. Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) sejak tahun 2010 hingga 2014 adalah sama, yaitu 1:13. Sementara itu, rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) hingga tahun 2014 adalah 1:12, dan rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) mencapai 1:11. Berikut ini rasio guru/murid pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bintan. Tabel 2.21. Rasio Guru/Murid di Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Rasio Guru/Murid

2010 1:13

2011 1:13

Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP 1:12 1:11 (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTA 1:11 1:11 (Pendidikan Menengah) Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

Tahun 2012 1:13

2013 1:13

2014 1:13

1:12

1:12

1:12

1:11

1:11

1:11


Pemerintah Kabupaten Bintan 4). Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk jenjang pendidikan menengah mencapai 0,44 pada tahun 2014. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 0,81 pada tahun 2010. Sementara itu, pada tahun 2011 rasionya meningkat menjadi 0,86 dan tahun 2012 sampai 2014 angka rasio tetap yaitu 0,44.

5). Penduduk Berusia diatas 15 Tahun tidak Buta Aksara Berdasarkan

data

BPS

Kabupaten

Bintan

diperoleh

gambaran

capaian

persentase Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun ke atas mencapai 95,09% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 96,14% di tahun 2011. Tahun 2012, AMH meningkat cukup signifikan menjadi 96,92%. Tahun 2013 Angka Melek Huruf mencapai 97,32% dan kembali meningkat pada tahun 2014 pada angka 97,68%. Sementara itu, persentase Buta Huruf juga dapat ditekan dari 4,91% di tahun 2010 menjadi 2,32% pada tahun 2014. Tabel 2.22. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf dan Buta Huruf di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010-2014 Rasio Melek Huruf

2010 2011 Melek Huruf(%) 95,09 96,14 Buta Huruf(%) 4,91 3,86 Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

Tahun 2012 96,92 3,08

2013 97,32 2,68

2014 97,68 2,32

Gambar 2.9. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Sumber :BPS Kabupaten Bintan, 2015



b. Fasilitas Pendidikan Salah satu keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemerintah berupaya menghasilkan dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing di era globalisasi. Salah satu upaya tersebut antara lain adalah dengan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Gambar 2.10. Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta TK/RA SD SMP SMA SMK 2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sumber Dinas Pendidikan kab Bintan Tahun 2012 Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010 terdiri dari sarana pendidikan negeri/swasta terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Selain itu juga terdapat Sekolah Islam yang terdiri dari TK Islam, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Pondok Pesantren. 1) Pendidikan Sekolah Dasar Ketersediaan sarana untuk pendidikan setara SD/MI sudah cukup memadai dan hampir tersebar merata di semua desa. Pada tahun 2011 terdapat 86 unit SD/MI dan 9 kelas jauh yang berada di pulau terluar (pulau Pengikik Kecamatan Tambelan, Mapur, Telang Besar, TelangKecil, Pulau Sirai, Pulau Alang, Belakang Sidi dan Selat Limau). Jumlah murid yang tertampung seluruhnya berjumlah 16.547 orang dan diasuh oleh 1.309 orang guru. Dengan


Pemerintah Kabupaten Bintan demikian rerata setiap sekolah sudah terdapat 13 orang guru pada setiap sekolah. Tabel 2.23. Banyaknya Sekolah Dasar, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011 SD

Murid Guru Swas Swast Nege Swast Negeri Negeri ta a ri a 1. Bintan Timur 18 1 4.790 115 309 9 2. Bintan Pesisir 7 1.118 69 3. Mantang 10 551 60 4. Bintan Utara 9 1 2.598 97 134 8 5. Seri K Lobam 6 1.512 75 6. Teluk Sebong 9 1 1.650 65 111 9 7. Gunung Kijang 8 1.297 124 8. Teluk Bintan 14 978 136 9. Tambelan 8 790 104 10.Tuapaya 6 1.263 99 2011 95 16.577 277 1.221 26 2010 87 3 16.311 253 1.221 26 2009 87 2 15.969 189 1.086 19 2008 87 2 15.399 201 1.022 17 2007 87 2 14.719 353 821 336 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 Kecamatan

Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan dengan perbandingan demikian maka dapat terlihat bahwa keadaan guru SD di Kabupaten Bintan sudah mencukupi, namun masih terdapat sekolah dasar yang memiliki jumlah murid dibawah 50 siswa terutama di beberapa daerah atau pulau yang. Tabel 2.24. Jumlah Rombongan Belajar SD se Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011 Kecamatan 1. Bintan Timur 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Tuapaya 2011

Rombel 191 53 52 88 54 76 62 84 42 48 773

Jumlah Guru 318 69 60 142 75 120 124 136 104 99 1.309


Pemerintah Kabupaten Bintan 2010 750 2009 729 2008 694 2007 741 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012

1.247 1105 1.039 1.115

lokasinya relatif cukup jauh seperti SDN 02 pulau Alang Kecamatan Mantang, SDN.004 Kampung Bebak Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir, SDN.004 Selat Limau Kecamatan Mantang. Pada tahun 2011 secara keseluruhan jumlah rombongan belajar untuk tingkat SD dan MI di Kabupaten Bintan dijumpai sebanyak 750 rombongan belajar Tabel 2.25. Jumlah Rombongan Belajar MI se Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011 Kecamatan Rombel Jumlah Guru 1. Bintan Timur 12 24 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 6 13 7. Gunung Kijang 5 11 8. Teluk Bintan 6 14 9. Tambelan 10.Tuapaya 2011 34 68 2010 29 62 2009 30 54 2008 27 54 2007 24 60 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 2) Pendidikan SLTP/MTs Penyebaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah merata di semua kecamatan tetapi belum menjangkau semua desa. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Karena belum semua lulusan SD di pedesaan mampu meneruskan pendidikannya ke SLTP yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Pada tahun 2011 terdapat 33 unit SLTP/MTs dengan 6.283 siswa dan diasuh oleh 570 orang tenaga pengajar. Ratio guru terhadap siswa tercatat 1 guru banding 11 siswa. Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan kondisi ini sudah baik. Namun demikian masih terdapat permasalahan sebaran guru persekolah, kualifikasi pendidikan


Pemerintah Kabupaten Bintan guru bidang studi dan minimnya peralatan/buku teks yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Tabel 2.26. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2007-2011 SMP Murid Kecamatan Swast Swast Negeri Negeri a a 1. Bintan Timur 4 1.8011 2. Bintan Pesisir 3 376 3. Mantang 2 134 4. Bintan Utara 3 1.113 5. Seri Kuala Lobam 2 193 6. Teluk Sebong 4 664 7. Gunung Kijang 2 337 8. Teluk Bintan 3 363 9. Tambelan 1 222 10.Tuapaya 1 3.385 2011 25 5.538 2010 25 5.485 2009 24 5.408 2008 24 5.083 2007 22 7 4.595 652 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012

Guru Swast Negeri a 121 38 19 79 25 70 29 43 21 25 469 469 384 352 288 135

Tabel 2.27. Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2008-2011 MTs Murid Guru Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 1. Bintan Timur 1 236 18 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 1 52 11 5. Seri Kuala Lobam 1 36 12 6. Teluk Sebong 1 38 7 7. Gunung Kijang 1 115 14 8. Teluk Bintan 1 62 9 9. Tambelan 1 74 10 10.Tuapaya 1 132 18 2011 2 6 298 447 27 72 2010 1 7 640 101 2009 7 715 78 2008 7 613 68 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 Kecamatan



3)

Pendidikan SMA/MA/SMK

Seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan pada tahun 2009 telah memiliki Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA). Rata-rata setiap kecamatan telah Tabel 2.28. Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011 SMA Murid Guru Neg Swt Neg Swt Neg Swt 1. Bintan Timur 1 770 50 2. Bintan Pesisir 1 16 3. Mantang 4. Bintan Utara 1 1 522 251 41 26 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 1 427 34 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 1 254 29 9. Tambelan 1 231 20 10.Tuapaya 1 438 34 7 1 2.714 251 226 6 2011 6 1 2.501 303 220 28 2010 6 1 2.379 263 170 19 2009 7 1 2.216 286 171 19 2008 7 6 2.209 383 128 107 2007 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 Kecamatan

Tabel 2.29. Banyaknya Madrasah Aliyah (MA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Statusdi Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011 MA Murid Guru Neg Swt Neg Swt Neg Swt 1. Bintan Timur 1 68 17 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Tuapaya 1 65 19 2011 1 1 68 65 17 19 2010 1 1 67 46 17 14 2009 1 63 12 2008 1 89 15 2007 1 97 17 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 Kecamatan


Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki SLTA dengan jumlah siswa sebanyak 587 orang dan 48 guru dengan perbandingan guru dan siswa 1 : 11 artinya 1 orang guru mengajar sebanyak 11 orang siswa. Tabel 2.30. Banyaknya Sekolah Menengah kejuruan (SMK), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011 SMK

Murid

Guru Sw Neg Swt Neg Swt Neg t 1. Bintan Timur 1 1 383 45 35 14 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 1 2 364 219 36 45 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Tuapaya 2011 2 3 747 264 71 59 2010 2 3 573 262 68 52 2009 2 2 886 282 36 51 2008 2 3 374 271 45 50 2007 1 4 146 335 15 40 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 Kecamatan

c.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Secara lebih spesifik, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal dan non-formal dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan adanya upaya Pemerintah Daerah terhadap perluasan akses PAUD, maka pada tahun 2011 ada penambahan sebanyak 5 lembaga. Dengan demikian jumlah lembaga PAUD secara keseluruhannya sampai Tahun 2011 seluruhnya sebanyak 97 lembaga dengan jumlah perserta didik seluruhnya sebanyak 3.234 orang yang diasuh oleh 364 orang tenaga pendidik.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.31. Banyaknya Taman Kanak-Kanak, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011 TK Murid Guru Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 1. Bintan Timur 1 2 80 153 11 10 2. Bintan Pesisir 1 1 44 62 4 3. Mantang 2 46 6 4. Bintan Utara 1 5 127 44 10 5. Seri Kuala Lobam 6 289 32 6. Teluk Sebong 2 4 48 122 6 14 7. Gunung Kijang 2 47 8 8. Teluk Bintan 1 25 4 9. Tambelan 1 45 10. Tuapaya 2011 8 21 370 762 21 82 2010 2 18 203 919 16 85 2009 2 22 209 713 14 36 2008 1 1 27 2007 1 13 27 5 115 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 Kecamatan

Tabel 2.32. Banyaknya Raudathul Athfal (RA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2007-2011 RA Murid Guru Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 1. Bintan Timur 7 377 34 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 1 167 8 5. Seri Kuala Lobam 1 43 4 6. Teluk Sebong 2 90 10 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Tuapaya 1 20 3 2011 12 697 59 2010 12 697 58 2009 12 594 67 2008 6 295 20 2007 11 646 57 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2012 Kecamatan


Pemerintah Kabupaten Bintan d.

Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan semua jenjang sekolah selama lima tahun terakhir menunjukkan angka yang tinggi dengan capaian pada tahun 2014 pada SD/MI 100, SMP/MTs 99,95%, dan SMA/MA/SMK 99,47%. Angka ini dari tahun ke tahun

menunjukkan peningkatan, khususnya pada jenjang SD/MI dan

SMP/MTs. Sementara itu, untuk jenjang SMA/MA/SMK angka kelulusan hanya mengalami penurunan kurang dari 1 persen dimana dari 99,65% pada tahun 2013 menjadi 99,47% pada tahun 2014. Tabel 2.33. Angka Kelulusan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Tahun Angka Kelulusan 2010 2011 2012 Angka kelulusan SD 97,90% 96.70 100 Angka kelulusan SLTP 93,29% 82.20 100 Angka kelulusan SLTA 99,51% 95.07 97,92 Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 e.

2013 100 98 99,65

2014 100 99,95 99,47

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada di kabupaten. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Pemahaman kompetensi dan materi yang dimiliki seorang guru dengan berlatar pendidikan minimal S1/D-IV tentunya akan membuat siswa yang diajar memiliki pemahaman dan lebih mudah untuk menerima materi yang diajar. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan

yang

diterima,

dengan

pendidikan

yang

lebih

tinggi

maka

pemahaman akan materi pendidikan akan lebih baik. Berdasarkan tabel rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Bintan, terdapat peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sampai dengan tahun 2014, mencapai nilai 85%.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.34. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 2010 2011 2012 2013 2014 Kabupaten Bintan 42,57% 50.06% 44,98% 80% 85% Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Kabupaten

Meningkatnya kecenderungan jumlah guru yang memenuhi standar minimal S1/D-IV membuktikan komitmen pemerintah dan tentunya para guru untuk meningkatkan kompetensi dan juga keahlian dimana para siswa yang akan mendapat keuntungan dari meningkatnya kompetensi tersebut. 2.3.1.2. Kesehatan Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan peningkatan jumlah sarana kesehatan masyarakat serta perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Pada tahun 2010, sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Bintan antara lain 2 unit Rumah Sakit, 12 unit Puskesmas, 29 unit Puskesmas Pembantu, 13 unit Puskesmas Keliling dan 18 unit Balai Pengobatan, 8 Poskesdes, 43 Polindes serta 138 unit Posyandu yang tersebar di kecamatan dan desa. Jumlah sarana kesehatan yang terus bertambah selama periode 2005-2010 menunjukkan seriusnya perhatian terhadap pentingnya akses kesehatan bagi masyarakat. Tabel 2.35. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2010 Fasilitas Kesehatan (Unit) Tahun 2010 2009 2008 2007 2006 2005

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2 2 2 2 1 1

12 10 10 10 6 6

29 29 29 29 30 30

13 13 13 13 13 13

18 18 18 15 22 18

8 8 6 6 2 0

43 43 36 30 33 29

138 134 134 102 124 126

(1) Rumah Sakit; (2) Puskesmas; (3) Puskesmas Pembantu; (4) Puskesmas Keliling; (5) Balai Pengobatan; (6) Poskesdes; (7) Polindes; (8) Posyandu

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2010


Pemerintah Kabupaten Bintan a. Rasio Posyandu per Satuan Balita Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Untuk itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Posyandu aktif di Kabupaten Bintan tahun 2014 adalah 158 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah balita yang ada di Kabupaten Bintan 13.949 dengan rata-rata rasio jumlah Posyandu per 1.000 balita sudah diatas standar Nasional yaitu 11,3. Belum tercapainya rasio Posyandu per 1.000 balita karena belum dimanfaatkan secara maksimal fungsi Kelompok Pembangunan (Pokbang) dan perencanan pembangunan Posyandu di tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi Pokbang menjadi Posyandu dan pembangunan Posyandu yang direncanakan pada tahun 2015 dan 2016. Untuk rasio Posyandu per Puskesmas bervariasi. Rasio Posyandu yang tertingi adalah di UPTD Puskesmas Sri Bintan sebesar 30 per 1.000 balita dan terendah di UPTD Puskesmas Teluk Sasah sebesar 5,7 per 1.000 balita. Perkembangan jumlah Posyandu di kabupaten Bintan empat tahun terakhir cukup tinggi yaitu 140 Posyandu pada tahun 2010, 146 Posyandu tahun 2011, 150 Posyandu tahun 2012, dan 153 Posyandu pada tahun 2013. Berikut ini perkembangan capaian rasio posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bintan tahun 2010-2014.

Gambar 2.11. Rasio Posyandu Per 1.000 Balita Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat. Meningkatnya jumlah posyandu didukung juga dengan adanya bantuan pembangunan


Pemerintah Kabupaten Bintan posyandu baru melalui dana APBD dan DAK anggaran pengentasan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau. Hampir seluruh Posyandu di Kabupaten Bintan telah memiliki bangunan permanen. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap program Posyandu cukup tinggi antara lain untuk ketersediaan logistik posyandu,

biaya

operasional

posyandu,

honor

kader

posyandu

serta

peningkatankinerja kader posyandu melalui workshop kader serta pembinaan rutin. Kegiatan pada sebagian posyandu juga telah berintegrasi dengan berbagai program dan pelayanan sosial dasar lainnya seperti pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, PHBS, kesehatan usia lanjut (Posyandu lansia), Bina Keluarga Balita dan Pos PAUD, percepatan penganekaragaman pangan. b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 78,08. Nilai rasio tersebut telah melampaui target tahun yaitu 65,7. Jika dibandingkan dengan angka rasio tahun 2013, terjadi peningkatan angka rasio. Meningkatnya angka rasio tersebut disebabkan penambahan 2 (dua) UPTD Puskesmas di tahun 2014 yaitu UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan UPTD Puskesmas

Sei

Lekop.

Jumlah

keseluruhan

fasilitas

pelayanan

primer

(Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes/Poskesdes) sebanyak 118 unit dengan jumlah penduduk yang mengalami penurunan dari 160.331 jiwa tahun 2013 menjadi 140.267 jiwa di tahun 2014. Gambar 2.12. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk tahun 2014 di Kabupaten Bintan


Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 1,32. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Bintan tahun 2014 tetap sama dengan jumlah di tahun 2013 yaitu 2 (dua) Rumah Sakit dengan jumlah penduduk 151.123 jiwa (BPS, 2014). Angka rasio tersebut merupakan perbandingan dari jumlah Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk di kali 100.000. berikut ini perkembangan rasio rumah sakit per 100.000 penduduk di Kabupaten Bintan selama tahun 2010 sampai 2014.

Gambar 2.13. Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Rasio Dokter Per 100.000 penduduk di tahun 2014 di Kabupaten Bintan sebesar 48.31 per 100.000 penduduk, angka tersebut dibawah target yang di tetapkan pada tahun 2014 yang menargetkan angka rasio dokter umum sebesar 68 per 100.000 penduduk. Penurunan angka rasio dokter umum di tahun 2014 dibandingkan dengan angka rasio di tahun 2013 yaitu disebabkan adanya dokter PTT tahun 2013 yang tidak memperpanjang kontrak kerja di tahun 2014 dan juga ada dokter umum yang telah menjadi dokter spesialis. Upaya yang harus di lakukan yaitu merekrut dokter umum baik secara jalur Honor, PTT maupun Tes CPNS dan mendistribusikan tenaga dokter umum secara merata dengan mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah penduduk dan angka kesakitan dalam suatu wilayah kerja Puskesmas.


Pemerintah Kabupaten Bintan Gambar 2.14. Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 e. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Angka penemuan ibu hamil dengan resiko tinggi tahun 2014 sebanyak 74,88 persen (521 Bumil resti). Dari semua ibu hamil yang mengalami komplikasi pada kehamilan maupun persalinan sudah ditangani tidak hanya di Puskesmas, namun telah dilakukakan rujukan ke Fasilitas Kesehatan yang lebih memadai seperti Rumah Sakit. Upaya-upaya

yang

telah

dilakukan

yaitu

melakukan

penjaringan

atau

mendeteksi ibu hamil yang mempunyai resiko sedini mungkin, dengan memberdayakan kader posyandu, melaksanakan P4K, dan setiap ibu hamil diwajibkan untuk di pemeriksa Hb, Golongan Darah, test HIV dan malaria, memfasilitasi terbentuknya Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terutama didaerah perbatasan. Gambar 2.15. Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015



f. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Komplikasi Kebidanan Persentase

Pertolongan

Persalinan

oleh

tenaga

Kesehatan

(Linakes)

di

Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 99,8 persen dari 3.181 persalinan. Angka ini lebih rendah jika dibanding tahun 2013 yaitu 99,87 persen namun telah mencapai target MDG's 2015 yaitu > 95 persen, hal ini menunjukkan bahwa Linakes di Kabupaten Bintan sangat berhasil. Namun masih terdapat 7 atau 0,2% persalinan ditolong oleh Dukun terlatih dan kemudian dilakukan kunjungan atau perawatan nifas oleh tenaga kesehatan. Gambar 2.16. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Komplikasi Kebidanan Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Upaya untuk meningkatkan cakupan Pertolongan Persalinan terus dilakukan dengan memberikan hasil evaluasi dan feedback melalui pertemuan review program serta bimbingan tekhnis dan monitoring ke Puskesmas, khususnya pada daerah yang memiliki capaian rendah agar dapat meningkatkan cakupan. Dalam upaya peningkatan cakupan Pertolongan Persalinan tersebut seksi KIA dan Yayasan Medis KB melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu : (1) Peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan kunjungan ibu dan anak melalui Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran, (2) Penguatan Manajemen dan Jejaring Rujukan di tingkat Kabupaten melalui Manual Rujukan yang ditandatangani oleh Bupati Bintan, (3) Pembentukan Tim AMP tingkat Kabupaten Bintan, (4) Peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor kesehatan untuk peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan kunjungan ibu dan anak di Fasilitas


Pemerintah Kabupaten Bintan Kesehatan, (5) Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, (6) Bimbingan tekhnis, monitoring dan evaluasi bagi bidan koordinator di Kecamatan dan Desa. g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kegiatanimunisasi dasar lengkap merupakan pemberian vaksin kepada bayi umur < 1 tahun yang meliputi BCG, Polio, DPT+HB dan Campak. Pemberian vaksin ini bertujuan untuk mencegah penyakit - penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu Difteria, Pertusis, Tetanus Neonatorum, Campak, Polio dan Hepatitis B. sebagai indikator keberhasilan program imunisasi di tingkat desa/kelurahan adalah jika imunisasi dasar lengkap telah mencapai 90%

dari

jumlah

bayi

yang

ada

atau

disebut

juga

dengan

Universal

ChildImunization (UCI). Di Kabupaten Bintan untuk tahun 2011, 2013 dan 2014 semua desa/kelurahan telah UCI, sedangkan di tahun 2012 ada 1 desa yaitu dasa Mantang Besar yang belum UCI. Desa Mantang Besar pada tahun 2012 belum mencapai 85% cakupan imunisasi dasar lengkap sehingga desa ini belum UCI, dengan permasalahan adanya kesenjangan data estimasi dengan dara riil sasaran dan ada juga balita yang telah diimunisasi akan tetapi belum tercatat oleh petugas kesehatan. Berdasarkan permasalahan ini pada tahun 2014 dinas kesehatan Kabupaten Bintan beserta puskesmas yang ada di kabupaten bintan bekerja sama dengan kader-kader posyandu serta bidan desa untuk mencatat semua bayi by name dan by addres yang diimunisasi di wilayah kerjanya masingmasing, serta menggunakan data sasaran riil yang didapatkan dan disejalankan dengan data dari Bidang Kesehatan Keluarga khususnya Seksi Kesehatan Ibu dan Anak. Gambar 2.17. Persentase Desa Yang Mencapai UCI Tahun 2010-2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Usaha-usaha yang akan dilakukan ke depannya untuk mempertahankan semua


Pemerintah Kabupaten Bintan desa/kelurahan tetap UCI antara lain sweeping, pendataan bayi, sosialisasi pentingnya imunisasi dan PD3I, sosialisasi vaksin baru, menjaga logistik vaksin tetap lancar dan penggunaan vaksin yang efektif dan efisien serta tetap menjalin hubungan kerja sama yang baik antara kader, bidan desa, petugas kesehatan yang melaksanakan imunisasi dan bidang-bidang yang ada di dinas kesehatan Kabupaten Bintan. h. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Seluruh kasus balita gizi buruk yang ditemukan setiap tahunnya telah dilaksanakan perawatan sesuai dengan kasus yang ditemukan baik rawat inap maupun rawat jalan. Pemantauan dan perawatan kasus gizi buruk yang ditemukan tahun 2014 sebanyak 26 kasus telah sesuai dengan tatalaksana anak gizi buruk oleh Tim Asuhan Gizi Puskesmas khususnya Puskesmas perawatan yang telah dilatih pada tahun 2013. Balita gizi buruk juga diberikan makanan tambahan pemulihan serta multi vitamin serta pembinaan gizi anak kepada keluarga balita. Gambar 2.18. Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 i.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah penemuan kasus TB Paru BTA Positif di Kabupaten Bintan Tahun 2014 sebesar 126 kasus (160/100.000 penduduk). Jumlah penemuan ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 138 kasus. Secara keseluruhan, kasus TB Paru BTA Positif yang ditemukan 100% sudah dilakukan pengobatan sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu menggunakan Obat Anti


Pemerintah Kabupaten Bintan Tuberkulosis (OAT) dan setiap penderita diawasi/dipantau oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO). Gambar 2.19. Kasus TB Paru (BTA Positif) yang Ditangani Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Terjadinya penurunan penemuan kasus TB Paru BTA Positif di Kabupaten Bintan disebabkan oleh penemuan yang telah dilakukan dengan maksimal melalui penjaringan suspek TB di dalam maupun diliuar gedung, kontak serumah, serta tingginya tingkat kepatuhan penderita TB dalam menjalani pengobatan secara tuntas, sehingga dengan menelan obat secara teratur dan tuntas maka otomatis menurunkan penularan TB kepada masyarakat lainnya. Adapun sebaran penemuan Kasus dari 126 kasus TB Paru BTA Positif yang ditemukan di Kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut UPTD Puskesmas Kijang 30 orang, UPTD Puskesmas Kelong 1 orang, UPTD Puskesmas Toapaya 9 orang, UPTD Puskesmas Kawal 15 orang , UPTD Puskesmas Teluk Bintan 5 orang, UPTD Teluk Sebung 2 orang, UPTD Tanjung Uban 9 orang, UPTD Teluk Sasah 12 orang, UPTD Tambelan 9 orang , UPTD Sri Bintan 4 orang , UPTD Berakit 2 orang, UPTD Kuala Sempang 1 orang, UPTD Sei Lekop 11 orang, RSUD Tg. Uban Provinsi Kepri 5 orang, dan RSUD Bintan 15 orang. j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan panas mendadak berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda

perdarahan

(sekurang-kurangnya

disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali),

uji

Torniquet

positif),

trombositopenia (trombosit

≤100.000/µl), peningkatan hematocrit ≥20%.


Pemerintah Kabupaten Bintan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah presentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu

1

tahun

dibandingkan

dengan

jumlah

penderita

DBD

yang

ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Gambar 2.20. Persentase Kasus DBD yang Ditangani Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Penanganan penyakit DBD di Kabupaten Bintan telah terlaksana 100% sejak tahun 2010 hingga 2014.

Target SPM adalah 100% di tahun 2010. Hal ini

menunjukkan bahwa penanganan terhadap penyakit DBD di Kabupaten Bintan telah berjalan dengan baik dan dapat dipertahankan hingga sekarang. Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit DBD telah dilakukan beberapa upaya pengendalian penyakit DBD, dimulai dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) setelah adanya laporan kasus dari Rumah Sakit/Puskesmas.

Kemudian

dilakukan

pengasapan

(Fogging

Focus)

dan

abatesasi massal dengan radius ±100 meter dari tempat tinggal kasus. Selain itu lebih mengoptimalkan kegiatan PSN dengan 3M Plus secara serentak serta menjaga kebersihan lingkungan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah


Pemerintah Kabupaten Bintan kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal untuk kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, target yang harus dicapai oleh masing-masing kabupaten untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin adalah 100% di tahun 2015. Berdasarkan data perkembangan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Bintan, terjadi peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Selama tahun 2011 sampai dengan 2014 cakupan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin mencapai 100%, sehingga memenuhi target SPM Indonesia. Tabel 2.36. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010

2011

Tahun 2012

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 90,30% 100% 100% pasien masyarakat miskin Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2013 100%

2014 100%

Pada tahun 2014 jumlah pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Kabupaten Bintan sebesar 4.653 kunjungan dengan rincian pelayanan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebesar 2.445 kunjungan dan yang menggunakan Kartu Bintan Sejahtera (KBS) sebesar 2.208 kunjungan, bila dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebanyak 3486 kunjungan dari 1.167 kunjungan (2013). Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang SKTM, sebagian masyarakat menganggap SKTM adalah hak bagi semua masyarakat sebagai jaminan kesehatan padahal sesuai namanya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) hanya berlaku bagi masyarakat tidak mampu. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan jumlah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat

miskin

tahun

2015

adalah

mengarahkan

masyarakat

yang

menggunakan SKTM untuk mendaftar ke BPJS Kesehatan, karena premi asuransi BPJS Kesehatan tidak terlalu besar untuk pelayanan kelas III, 25.500 per bulan per Jiwa.


Pemerintah Kabupaten Bintan l. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan minimal 4 kali sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi yaitu 1 kali pada usia 29 hari sampai dengan 2 bulan, 1 kali pada usia 3 bulan, 1 kali pada usia 6-8 bulan, dan 1 kali pada usia 9-11 bulan. Presentase cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Bintan pada tahun 2014 sebesar 80,2 persen, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan yaitu : 95,2 persen (2012) dan 96 persen (2013), hal ini disebabkan karena perubahan standar dalam pelayanan kesehatan bayi, awalnya menggunakan cakupan imunisasi campak berubah menjadi pencatatan kohort bayi. Berdasarkan target cakupan kunjungan bayi di RPJMD Kabupaten Bintan 2011-2015 yaitu 112% dan target Nasional sebesar 60% maka terjadi kesenjangan yang cukup besar yaitu sebesar 52%, maka target RPJMD cakupan bayi di revisi menjadi 90%. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan bayi tersebut antara lain melalui peningkatan cakupan pelayanan di Posyandu dan kelas ibu balita. Gambar 2.21. Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 m. Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 140 persen, angka tersebut telah melampau target tahun 2015 yaitu sebesar 100 persen. Cakupan Puskesmas merupakan perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Tahun 2014, UPTD Puskesmas berjumlah 14 unit dalam 10 Kecamatan. Hal ini menunjukkan


Pemerintah Kabupaten Bintan bahwa setiap Kecamatan di Kabupaten Bintan sudah memiliki Puskesmas, bahkan ada Kecamatan yang memiliki lebih dari 1 Puskesmas seperti; (1) Kecamatan Teluk Sebong memiliki 3 Puskesmas yaitu: UPTD Puskemas Teluk Sebong, UPTD Puskesmas Sri Bintan dan UPTD Puskesmas Berakit, (2) Kecamatan Bintan Timur yaitu; UPTD Puskesmas Kijang dan UPTD Puskesmas Sei Lekop serta ada UPTD Puskesmas yang memiliki wilayah kerjanya di 2 Kecamatan yakni UPTD Puskesmas Kuala Sempang yakni Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Bintan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan sudah cukup baik. Gambar 2.22. Cakupan Puskesmas Tahun 2010 – 2014

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 n. Cakupan Pembantu Puskesmas Cakupan

Pembantu

Puskesmas

meliputi

Puskesmas

Pembantu

dan

Polindes/Poskesdes yang merupakan jejaring dari Puskesmas. Tahun 2014, cakupan pembantu Puskesmas sebesar 168.63 persen, angka tersebut jauh melampaui target tahun 2015 yaitu sebesar 95 persen. Cakupan Pembantu Puskesmas adalah perbandingan jumlah Pustu dan Polindes/Poskesdes yaitu sebanyak 86 unit berbanding dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan yakni 51 Desa/Kelurahan. Jumlah Puskesmas Pembantu tidak

mengalami

penambahan

(28

unit)

begitu

juga

dengan

jumlah

Polindes/Poskesdes yakni 58 unit. Dapat disimpulkan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bintan telah memiliki Pustu, Polindes/Poskesdes, bahkan ada di beberapa Desa/Kelurahan memiliki 2 unit fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus yakni Pustu dan Polindes/Poskesde


Pemerintah Kabupaten Bintan Gambar 2.23. Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2010 – 2014

Sumber:LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2.3.1.3. Pekerjaan Umum a.. Persentase Rumah Tingga Bersanitasi Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah indikator yang menunjukan banyaknya rumah tinggal di Kabupaten Bintan yang telah menggunakan sanitasi layak. Persentase

rumah

tinggal bersanitasi pada

tahun

2010

sebesar 72,66%, kemudian meningkat menjadi 78,30%. Pada

tahun

2012

capaian kinerja mencapai sebesar 74,56% dan terus meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 75%. Sementara itu, pada tahun 2014 capaian kinerja mencapai sebesar 76%. Persentase tersebut dihitung dari jumlah rumah tinggal yang telah bersanitasi layak dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah yang ada di kabupaten, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.37. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator Kinerja 2010 2011 2012 Persentase Rumah Tinggal 72,66% 78,3% 74,56% Bersanitasi Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2013

2014

76,03%

76

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman

dan

Prasarana

Wilayah

No.

534/KPTS/M/2001),

Standar


Pemerintah Kabupaten Bintan Pelayanan Minimal tingkat penyediaan sarana sanitasi terhadap jumlah penduduk perkotaan adalah 80%, sehingga pada tahun 2014, Kabupaten Bintan belum memenuhi persyaratan sehingga perlu diadakan peningkatan penyediaan sarana sanitasi. b. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Rasio tempat ibadah per satuan penduduk menunjukan indikator ketersediaan tempat ibadah bagi penduduk di Kabupaten Bintan. Rasio tempat ibadah dihitung dari jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000, sehigga dapat menjelaskan rasio ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Jumlah tempat ibadah yang dimaksud adalah jumlah total tempat ibadah yang tersedia, termasuk masjid, langgar, gereja, pura, dan vihara. Sampai dengan tahun 2014 menunjukkan rasio tempat ibadah di Kabupaten Bintan sebesar 29,04%. Berikut ini perkembangan rasio tempat ibadah per 1000 penduduk di Kabupaten Bintan selama tahun 2010-2014. Tabel 2.38. Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010

2011

Tahun 2012

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (unit 30,87 24,48 24,14 /1000 penduduk) Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2013

2014

30,40

29,04

c. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah indikator ketersediaan tempat pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan. Berdasarkan data tahun 2014, rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk mencapai nilai 115. Sementara ini pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan ada beberapa pemakaman yang berada di 7 (tujuh) Kecamatan, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah dengan total luas makam 952.957,3 m2. Telah terjadi penurunan daya dukung lahan pemakaman TPU karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah penggunaaan lahan pemakaman di setiap tahunnya, sedangkan lahan pemakaman tetap. Melihat hal


Pemerintah Kabupaten Bintan tersebut, maka masih dibutuhkan adanya penambahan lahan pemakaman di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.39. Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 Penduduk Tahun 2012-2014 Rasio tempat pemakaman umum 1 2014 115 per 1000 penduduk 2 2013 120 3 2012 70,32 Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 No.

Tahun

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah indikator ketersediaan volume tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. Indikator tersebut didapatkan dari rumus volume tempat pembuangan sampah dibagi jumlah penduduk dikali 1.000, sehingga indikator tersebut dapat menunjukkan ketersediaan tempat pembuangan sampah per 1.000 penduduk. Berdasarkan data perkembangan rasio tempat pembuangan sampah terjadi peningkatan selama kurun waktu 2010 sampai 2014. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah akan kebersihan lingkungan warganya. Berikut ini perkembangan rasio tempat sampah di Kabupaten Bintan. Tabel 2.40. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

Tahun 2012

2010 2011 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan 50 53 57 penduduk Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2013

2014

112

117

e. Panjang Jalan dilalui Roda 4 Panjang jalan dilalui roda 4 adalah indikator yang menunjukkan rasio panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 yang disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melayani per 1.000 penduduk dengan rumus panjang jalan (Km) dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Indikator ini dapat menunjukkan tingkat pelayanan jalan per 1.000 penduduk.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.41. Panjang Jalan Dilalui Roda 4 di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Tahun 2012

Indikator Kinerja

2010 2011 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 415,75 465,341 486,101 (km/1000 Km Km Km penduduk) Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2013

2014

561,702 Km

650,65 Km

Panjang jalan dilalui roda 4 pada tahun 2010 yaitu sepanjang415,75 Km, dan mengalami peningkatan pada tahun 2011menjadi465,341 Km. Pada tahun 2012 capaian kinerja panjang jalan mencapai sepanjang 486,101 Km dan terus meningkat sampai tahun 2014 menjadi 438,75Km.Hal ini mengindikasikan bahwa

masyarakat

semakin

membutuhkan

transportasi

darat

untuk

mendukung berbagai kegiatan. f. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang menunjukan tingkat layanan jalan kabupaten yang tersedia. Panjang jalan Kabupaten Bintan dalam kondisi baik (>40Km/Jam) pada tahun 2010 yaitu sepanjang215,5 Km dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sepanjang230 Km. Pada tahun 2012 panjang jalan mencapai 232,071 Km, demikian pula pada tahun 2013 meningkat menjadi 230 Km. Pada tahun 2014 panjang jalan mencapai sepanjang265,071 Km. 2.3.1.4. Perumahan a.. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Menurut BPS, selama periode 2005-2007 penyediaan air bersih di Kabupaten Bintan dilakukan oleh Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) yaitu PDAM Kijang, PDAM Tanjung Uban,dan PDAM Teluk Sekuni Tambelan. Dari ketiga PDAM tersebut maka PDAM Tanjunguban memiliki jumlah pelanggan, volume produksi, dan tingkat distribusi yang paling besar. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bintan Utara banyak memiliki industri besar/sedang serta jumlah penduduk yang relatif besar. Sementara itu, menurut data PODES 2007, sumber air bersih di kecamatan lainnya seperti Kecamatan Teluk Bintan, Teluk


Pemerintah Kabupaten Bintan Sebong, Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Gunung Kijang dan Kecamatan Toa Paya umumnya berasal dari sumur gali. Jumlah penduduk yang menggunakan akses air bersih sebanyak 131.477 jiwa (87%) dari 151.123 jiwa. Dari 2010-2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan air bersih. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih/ minum tinggi dan sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan sarana air bersih/minum terutama untuk daerah yang rawan air dan penyakit yang ditimbulkan oleh penggunaan air minum tinggi, melalui sumber pendanaan pembangunan air bersih/ minum yang berasal dari dana APBN dan APBD Kabupaten/Provinsi. Pada tahun 2014 penduduk yang menggunakan akses air bersih berjumlah 131.477 jiwa yang terdiri dari 20.792 unit sarana sumur gali terlindung dengan jumlah pengguna 95.664 jiwa, 18 unit jaringan perpipaan (PDAM dan BP-SPAM) dengan pengguna 35.754 jiwa. Pencapaian ini masih dibawah target RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2014 yaitu 92.5 persen. Hal ini dikarenakan masih banyaknya RT yang menggunakan air bersih yang bersumber dari sumur gali (SGL) yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 461 Tahun 1990 Tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih, antara lain: fisik meliputi warna, kekeruhan, bau, mikrobiologi meliputi coliforem dan total coliforem dan kimia meliputi kadar magnesium, besi, aluminium dan lain-lain Tabel 2.42. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2014 No.

2011

2012

2013

2014

1.

78,07

85,15

86,5

87

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010 - 2015 b. Rumah Tangga Pengguna Listrik Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Bintan. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah rumah


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.43. Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Bintan Tahun Tahun 20102010 2011 2012 2013 2014Indikator Kinerja Jumlah RTangga 15.718 RT 19.341 RT 27.269 RT 28.662 RT Pengguna Listrik Rasio 47,84% 59,35% 63,57% 75,49% Elektrifikasi (%) Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2014 28.320 RT

75,53%

tangga. Rumah Tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) sampai dengan tahun 2014 semakin bertambah hal ini dilihat dari tabel berikut: Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di Indonesia saat ini mencapai 80,54% dan ditargetkan pemerintah akan mencapai 100% pada tahun 2020. Di Kabupaten Bintan sendiri rasio elektrifikasi pada tahun 2014 baru mencapai 75,54%, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 0,05% dari 75,49% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bintan yang pada tahun 2014 hanya mencapai 75,53%, sehingga masih perlu peningkatan elektrifikasi atau perluasan jaringan listrik sehingga dapat menjangkau ke daerah-daerah pelosok. c. Rumah Tangga Bersanitasi Rumah tangga bersanitasi adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat penyediaan sarana sanitasi di Kabupaten Bintan. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Bintan. Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2010 sebesar72,66%,kemudian meningkat menjadi 78,30% pada tahun 2011.Pada tahun 2012 sampai 2013 terjadi peningkatan menjadi 76,03%. Sementara itu tahun 2014 sedikit menurun menjadi 76%. Tabel 2.44. Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

Tahun 2012

2010 2011 Persentase Rumah 72,66% 78,3% Tinggal 74,56% Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2013 76,03%

2014 76%

Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri


Pemerintah Kabupaten Bintan Permukiman

dan

Prasarana

Wilayah

No.

534/KPTS/M/2001),

Standar

Pelayanan Minimal tingkat penyediaan sarana sanitasi terhadap jumlah penduduk perkotaan adalah 80%, dan jika dilihat dari data yang ada, Kabupaten Bintan belum memenuhi persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa masih

diperlukan

peningkatan

upaya

yang

berkaitan

dengan

sanitasi

perumahan baik oleh pemnerintah maupun non-pemerintah. 2.3.1.5. Penataan Ruang Dari berbagai telaah tentang penataan ruang, ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen terpenting yaang sebaiknya dianalisis, dengan salah satu penilaiannya adalah rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk area memanjang

atau jalur di mana

penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam,

taman

rekreasi,

taman

lingkungan

pemukiman,

taman

gedung

perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum, sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau. Saat ini,RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil yang tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ± 6.600 m2, ruang terbuka hijau juga berada difasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Agar kegiatan

budidaya

tidak

melampaui

daya

dukung

dan

daya

tampunglingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaanpaling sedikit 30% (tiga puluh persen).


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.45. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah 2010 2011 Ber-HPL/HGB 2012 2013 2014

Indikator Kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola

141.000 M2

-

129,865 186,126 191,351

Rasio ruang terbuka hijau per 30% : 70% satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan Rasio ruang terbuka hijau per 60% : 40% satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Pada

tahun

14:86

10 : 90

10 : 90

3:97

8 : 92

8 : 92

2014 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh

Kabupaten Bintan sebesar 191.351 m2, dengan rincian sebagai berikut : 1. Taman Kota Sakera (Kp. Bugis) Kec. Bintan Utara : 20.000 m2 2. Taman Kota Sekilo Kecamatan Seri Kuala Lobam : 30.000 m2 3. Taman Kota Kijang Kota Kec. Bintan Timur : 74.000 m2 4. Pulau-pulau jalan di Kabupaten Bintan : 21.440 m2 5. Taman Lain-lain : 45.911 m2 Sehingga total Luas RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah sebesar 191.351 m2. 2.3.1.6. Perhubungan a. Jumlah Arus Penumpang Pelabuhan dan Terminal Jumlah penumpang yang masuk terminal angkutan darat di Kabupaten Bintan mencapai 479 orang dan jumlah penumpang yang keluar terminal angkutan darat telah mencapai target yaitu sebanyak 2052 orang. Sementar itu, jumlah penumpang angkutan laut yang masuk pelabuhan sebanyak 729.342 orang dan jumlah penumpang yang keluar pelabuhan sebanyak 802.874 orang. Jumlah penumpang yang masuk maupun keluar dari Pelabuhan atau Terminal Angkutan

Darat

mengalami

penurunan

pada

tahun

2014.

Berikut

ini

perkembangan jumlah penumpang selama tahun 2010 sampai 2014.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.46. Jumlah Penumpang Angkutan Darat dan Laut di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan

602.028 660.510 719.960 732.557 729.342 Orang

Jumlah penumpang yang 612.216 667.988 722.649 825.972 802.874 keluar Pelabuhan Orang Jumlah penumpang yang 300 Orang 1020 2010 683 479 masuk Terminal Angkutan Darat Jumlah penumpang yang 1600 2680 4120 1975 2052 keluar Terminal Angkutan Orang Darat Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

b. Rasio Ijin Trayek Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014, rasio ijin trayek di Kabupaten Bintan hanya ada 3 trayek. Hal tersebut disebabkan karena:

1) Kemajuan Prekonomian dibeberapa Kecamatan belum dapat menciptakan peluangan

bagi

industri-industri,

usaha-usaha

kecil/menengah,

pengembangan perumahan dan lain-lain sehingga tidak tersedianya peluang bagi tenaga kerja.

2) Adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi, sehingga masyarakat lebih memiliki menggunakan kendaran pribadi dari pada angkutan umum. Dengan kondisi tersebut diatas pengusaha angkutan umum belum bisa mengembangkan usahanya (membuka trayek-trayek baru) karena minimnya penumpang. c. Jumlah Uji KIR angkutan Umum Jumlah

pengujian

kendaraan

bermotor (uji

kirangkutan

umum)

sudah

mencapai target yaitu 2.067 kali dengan Kepemilikan KIR angkutan umum mencapai 100% sejak tahun 2013. Berikut ini jumlah pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bintan.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.47. Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010

2011

Tahun 2012

2013

Jumlah pengujian kendaraan 1415 3554 5577 1276 bermotor (uji KIR angkutan Kali Kali Kali Kali umum) Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2014 2067 Kali

d. Jumlah Pelabuhan Laut danTerminal Bis Jumlah

pelabuhan

pada

tahun

2010

berjumlah

10

unit,

kemudian

berkembangan menjadi 9 unit pada tahun 2011 sampai 2013. Sementara itu perkembangan jumlah pelabuhan pada tahun 2014 menjadi 10 unit dengan terminal bis 1 unit, sedangkan bandar udara dalam pelaksanaan yaitu Bandara Busung, dan Bandara Tambelan dalam proses pembangunan. e. Kepemlikian KIR Angkutan Umum Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%. Pada tahun sebelumnya kepemilikan KIR Angkutan Umum hanya mencapai 74,85% (pada tahun 2013), dan 80% pada tahun 20112012. f. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) pada tahun 2010 mencapai 2 jam (sangat lama). Dalam perkembangannya, pada tahun berikutnya (tahun 2014) pengujian kelayakan angkutan umum hanya membutuhkan waktu 25 menit. g. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Biaya pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2014 yaitu Rp 45-57 ribu rupiah. Biaya relatif lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010-2011 biaya pengujian kelayakan angkutan lebih sedikit Rp 38-45 ribu rupiah. Sementara itu pada tahun 2012-2013 biaya tersebut meningkat menjadi Rp 45-77 ribu rupiah.


Pemerintah Kabupaten Bintan 2.3.1.7. Lingkungan Hidup a. Penanganan Sampah Rencana

pengembangan

diarahkan

dikelola

Partisipasi

sistempersampahan

secara

masyarakat

terpaduantara

di

Kabupaten

pemerintah

terutama diarahkan

untuk

dan

Bintan

masyarakat.

membuat

bak-bak

sampah baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelompok, dan pengangkutan sampah dari bak-bak sampah melalui gerobak sampah yang disediakan ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS). Dalam hal ini pengadaan bakamrol dan penempatannya juga dapat diperhitungkan sebagai TempatPembuangan Sementara (TPS). Rencana pelayanan pengelolaan sampahtersebut

untuk

melayani

sampah-

sampah dari rumah tangga, kawasankomersil seperti pasar dan pertokoan, perkantoran,

serta

persampahan

untukdaerah-daerah

pelayanan

pusatpemerintahan.

ini,diarahkan

Sedangkan

yang

belum

penanganannya

sistem

pengolahan

terjangkau

dilakukan

oleh

melalui

sistem

pengolahan

secara individuatau secara komunal setempat, melalui cara pengomposan maupunmelakukan 3R sistemBank

Sampah.

(reduce, Dengan

reuse, sistem

recycle)

dengan

pengelolaan

menggunakan

persampahan

seperti

inidiharapkan dapat dihindari terjadinya masalah-masalah lingkunganseperti pencemaran

lingkungan,

timbulnya

genangan,

gangguan

estetikadan

penyebaran penyakit. Beberapa program yang akan dikembangkandalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan di KabupatenBintan, yaitu: 1) Tempat

Pengolahan

Sampah

Terpadu

Kecamatan di Kabupaten Bintan. Pendataan

(TPST) Bank

di

masing-masing

Sampah

yang

telah

dikembangkan oleh instansi terkait. 2) Tempat

Pemrosesan

Akhir

Sampah

(TPAS)

adalah

tempat untuk

memproses dan mengembalikan sampah ke media lingksungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, dan telah dioperasikan seluas 5 hektar di Kecamatan Bintan Timur sedangkan 5 Hektar untuk wilayah Kecamatan Bagian Utara.


Pemerintah Kabupaten Bintan b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Strategi penanganan penyediaan Sistem Penyediaan Air MinumIbu Kecamatan

(SPAM

terjaminnya

IKK) di

peningkatan

Kabupaten

dan

Bintan

keberlanjutan

telah

Kota

dapat mendukung

kegiatan perekonomian

di

kecamatan dan perdesaan sehingga telah meningkatkan Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2010 tercatat 93,81% meningkat menjadi 98,67% pada tahun 2104. Tabel 2.48. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase Penduduk 93,81 41,86 37,91 61,69 98,67 Berakses Air Minum Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 c. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sejak tahun 2013 telah mencapai

100%. Pengawasan yang dilakukan atas 62 perusahaan dengan

kategori pengawasan pada perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 yang telah menerapkan AMDAL Tercatat sampai dengan tahun 2014 dari 34 kasus pencemaran lingkungan yang

ada

laporan

baik

kasus

pengaduan

yang

oleh

dilaporkan/pengaduan masyarakat maupun

beberapa perusahaan akibat adanya dugaan

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sudah dapat diselesaikan atau ditindaklanjuti seluruhnya mencapai

90%. Sedangkan

tahun

sebelumnya

mencapai 100%. Sehingga jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan

pecemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan

adanya

hidup

yang

ditindaklanjuti telah mencapai target yang ditetapkan. 2.3.1.8. Pertanahan Penyelesaian izin lokasi telah dilaksanan sejak Tahun 2010 hingga tahun 2014 mencapai 100% beberapa kegiatan yang dilaksanan terkait penyelesaian izin lokasi ini adalah dan tidak ada permasalahan berbagai kegiatan yang dilaksanakan


Pemerintah Kabupaten Bintan 2.3.1.9.Kependudukan dan Catatan Sipil a. Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Data pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang telah menikah sebanyak 64.572 Jiwa, sementara data yang penduduk ber KTP sebanyak 65.014 Jiwa, sehingga didapat rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah sebesar 1.007 jiwa dari target sebesar 700 jiwa. Hal ini mengalami kenaikan dikarenakan rasio penduduk menikah cenderung memiliki KTP. b.Kepemilikan KTP Dari 95.186 orang wajib KTP,telah mencapai 80,1%, yang sudah melakukan perekaman KTP baik menggunakan SIAK dan eKTP adalah 79.418 orang, yang sudah memiliki KTP (selesai dicetak) sebanyak 65.014 orang sedangkan sisanya belum memiliki KTP disebabkan oleh: (1) proses pencetakan KTP pada tahun 2014 masih di pusatkan di Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, sehingga belum didistribusikan seluruhnya ke daerah; (2) blanko pengisian KTP untuk saat ini hanya disediakan oleh pusat; (3) sisanya setelah didata sebanyak 15.000.000 orang lebih penduduk Kabupaten Bintan belum merekam KTP. Tabel 2.49. Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Kepemilikan KTP

2010 2011 2012 92,36% 90,34% 92,42%

2013 81%

2014 80,1%

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 c. Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK sudah dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2011 hingga saat ini. Tahun 2014 penduduk yang melakukan perekaman mencapai 79.418 jiwa dari yang wajib KTP sebanyak 95.186 jiwa yaitu 83%. Hal ini menunjukkan perkembangan perekaman berdasarkan dengan pertumbuhan penduduk yang berkembang sesuai dengan demografis di Kabupaten Bintan.


Pemerintah Kabupaten Bintan d. Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100 Bayi Lahir Perolehan akte kelahiran adalah bayi yang lahir pada tahun 2014, dan lahir pada bulan November sampai Desember 2013 yang dilaporkan pada bulan Januari dan Februari 2014 (masuk dalam <60 hari), namun tidak termasuk bayi yang lahir pada bulan November dan Desember 2014 namun belum melaporkan dalam (<60 hari). Usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bintan adalah memberikan insentif bagi ibu yang melaporkan kelahiran bayinya dalam <60 hari serta himbauan melalui media elektronik. Pada periode tahun 2013 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat sebanyak 3.933 jiwa sedangkan tahun 2014 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran tercatat sebanyak 3.602 jiwa, ini dapat dilihat bahwa tahun 2014 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran ada penurunan dibandingkan pada tahun 2013. Namun untuk target capaian per tahun adalah 2.000 jiwa, dimana dalam pelaksanaan di tahun 2014 tercapai 3.602 jiwa, jadi ada peningkatan dalam target capaian yang telah ditetapkan. e. Rasio Pasangan Berakte Nikah per 1000 Pasangan Penduduk Menikah Berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan bahwa pada periode tahun 2013 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah tercatat sebanyak 75 pasangan dari jumlah sudah menikah sebanyak 70.953 pasang, sedangkan pada tahun 2014 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah tercatat sebanyak 141 pasangan dari jumlah sudah menikah sebanyak 56.245 pasangan. Ini adanya kenaikan pengurusan akta nikah di tahun 2014. f. Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Pada periode tahun 2014 jumlah penduduk yang telah memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat sebanyak 78.204 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 140.267 Jiwa (56%), Hal ini perlu adanya kerja keras dinas kependudukan khususnya bidang pencatatan sipil dalam peran untuk membuat terobosan dalam kebijakan-kebijakan bagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen, sehingga untuk masyarakat mendapat haknya dalam kepemilikan dokumen kelahirannya.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.50. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

Kepemilikan akta kelahiran penduduk

59,81%

60,60%

56,17%

54,42%

56%

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2.3.1.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif)

Capaian

kinerja indikator persentase

partisipasi

perempuan di

lembaga

pemerintah (eksekutif) setiap tahunnya menunjukan peningkatan. Sampai dengan tahun 2014, indikator ini meningkat sebesar 52,1% jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 24,46%. Tabel 2.51. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Eksekutif) Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase partisipasi 24.46% 24,5% 24,7% 51% 52,1% perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 b. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Keberhasilan program kesetaraan gender dapat juga dilihat dari indikator ini dimana partisipasi perempuan dilembaga swasta di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2010 tercatat 13% meningkat menjadi 29,4% di tahun 2014. Tabel 2.52. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase partisipasi 13% 14% 14,1% 15,25% 29,4% perempuan di lembaga swasta Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 c.Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Untuk proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan sedikit mengalami penurunan dari 24% tahun 2010 menjadi 10% pada tahun 2014. Hal ini


Pemerintah Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh faktor pencalonan dan besaran perolehan suara akhir untuk menduduki kursi legislatif. Perolehan suara perempuan yang duduk di lembaga legislatif tahun 2014 sebesar 23% kursi legeslatif. Perolehan suara perempuan yang duduk di lembaga legislatif tahun 2014 sebesar 23% atau sebanyak 4 (empat) orang perempuan dari 25 orang anggota legislatif. Dibandingkan dengan Pemilu tahun 2009 jumlah yang duduk dilembaga legislatif 6 (enam) orang dari 25 anggota.ini menurun sekitar 2%. Tidak terpenuhinya kuota pusat dimana 30% untuk perempuan, hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan partai politik, dan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam berpolitik.

Tabel 2.52. Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Proporsi kursi DPRD yang 24% 24% 24% 24% 16% diduduki perempuan Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 d. Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Persentase

perempuan

angkatan

kerja di

Kabupaten

Bintan

mengalami

peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2010 tercatat 35,18% perempuan dalam angkatan kerja sedangkan pada tahun 2014 menjadi 42,91% ditahun 2014. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan. Tabel 2.54. Rasio Perempuan dalam Angkatan Kerja di Kabupaten Bintan Tahun 20102014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase Perempuan 35.18% 35,5% 37% 41,5% 42,91% dalam Angkatan Kerja Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 e. Rasio Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Jumlah rumah tangga pada Tahun 2014 adalah 37.276 rumah tangga, sedangkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi adalah sebanyak 3 (tiga) kasus. Dengan demikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga 0,01%, hal ini menunjukkan KDRT masih dapat


Pemerintah Kabupaten Bintan ditekan. Keberhasilan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak. Tabel 2.55. Rasio KDRT di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Rasio KDRT 0,02% 0,03% 0,02% 0,1% 0,01% Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 f. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasandi Kabupaten Bintan sudah mencapai 100% pada tahun 2014. Artinya kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan telah dapat diselesaikan seluruhnya.

Tabel 2.56. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Penyelesaian pengaduan 100% 100% 100% 100% perlindungan perempuan 100% dan anak dari tindakan Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 kekerasan 2.3.1.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Rasio akseptor KB Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Jumlah peserta KB di

Kabupaten

kesadaran

Bintan

masyarkat

pertumbuhan

terus

mengalami

semakin

penduduk.

Hal

perkembangan

meningkat ini

untuk

ditunjukan

yang

berarti

menekan

dengan

laju

peningkatan

pencapaian kinerja Rasio Aseptor KB dari tahun 2010 sebesar 69,66 meningkat menjadi 77,89 pada tahun 2014. Tabel 2.57. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Rasio Akseptor KB

2010 2011 2012 2013 2014 1,9% 2% 2,2% 0,03% 2,6% Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015



b. Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bintan masih berkisar pada angka 2,45. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bintan ikut dalam mensukseskan program pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Tabel 2.58. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

2010 2011 1,45 1,45 orang orang Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan

2012 2013 2014 1,45 2 2,45 orang orang orang Tahun 2010-2015

c. Cakupan peserta KB aktif Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya

berusia

15-49

tahun.

Angka

cakupan

peserta

KB

aktif

menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-010/B5/2010 target SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% pada tahun 2014. Untuk cakupan peserta KB Aktif sampai dengan tahun 2014 meningkat cukup signifikan sebesar 82,45% jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 58,91%. Jika dibandingkan dengan SPM, maka cakupan peserta KB Aktif di Kabupaten Bintan telah memenuhi target. Tabel 2.59. Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 Cakupan peserta KB 58,91% aktif

2011

2012

2013

2014

59%

60%

75,3%

82,45%

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015


Pemerintah Kabupaten Bintan 2.3.1.12. Sosial a. Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) Indikator sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengindentifikasi adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud adalah panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sangat diperlukan

untuk

pemberdayaan

dan

penanganan

kepada

masyarakat

penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun tidak hanya menambah sarana sosial tetapi juga memperbaki kualitas pelayanan pada sarana sosial yang ada, seperti melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana sosial, semenisasi jalan menuju sarana sosial serta perbaikan sarana pendukung. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan jumlah sarana sosial pada tahun 2014 sebanyak 11 sarana sosial, meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebanyak 5 sarana sosial. Tabel 2.60. Jumlah Total Sarana Sosial di Kabupaten BintanTahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 Jmlh total sarana sosial (unit) 5 5 5 10 Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Indikator Kinerja

2014 11

b.Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Pemerintah. Akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memberikan bantuan bagi PMKS mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2010 jumlah PMKS yang mendapat bantuan sebanyak 2.478 jiwa menjadi 6.839 jiwa pada tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Bintan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan guna


Pemerintah Kabupaten Bintan mengatasi persoalan munculnya PMKS di daerah Kabupaten Bintan maupun untuk meningkatkan kapasitas PSKS di Kabupaten Bintan. Tabel 2.61. Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial di Kabupaten BintanTahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010 2.478 Jiwa

2011 2,019 Jiwa

Tahun 2012 1,751 Jiwa

2013 5,763 Jiwa

2014 6,839 Jiwa

Jumlah total sarana sosial Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 c. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam penanganan kesejahteraan sosial, diperlukan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha maupun

lembaga

kesejahteraan

sosial

asing

demi

terselenggaranya

kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam hal penanganan kemiskinan, Dinas Sosial telah melakukan

pemberdayaan

terhadap

keluarga

miskin

melalui

kegiatan

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif (USEP) serta memberikan peningkatan kemampuan

warga

miskin

untuk

dapat

mengakses

permodalan

atau

pengembangan kegiatan usahanya melalui lembaga keuangan mikro (LKM) KUBE. Hal ini membuktikan besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan taraf hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap masyarakat penyandang masalah

kesejahteraan

sosial

dari

tahun

ke

tahun

terus

mengalami

peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani sebesar 93%, meningkat sebesar 68,07% dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 24,93%, capaian ini melebihi dari target RPJMD Kabupaten Bintan dengan target yang direncanakan sebesar 36 persen.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.62. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten BintanTahun 2010-2014 Tahun

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

23,08% 26,62% 74,19% Persentase Penanganan 24,93% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2014 93%

2.3.1.13. Ketenagakerjaan a. Tingkat partisipasi angkatan kerja Capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 capaian indikator sebesar 71,17%, angka ini lebih besar dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 69,22%. Hal ini mengindikasikan bahwasannya ada pertumbuhan ekonomi yang baik dan didukung oleh angkatan kerja yang semakin aktif masuk di dalam pasar kerja baik formal maupun informal. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja adalah karena relatif berkurangnya angkatan kerja yang mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja melalui bidang Penempatan Tenaga Kerja yaitu melalui pelaporan AK.I. (kartu pencari kerja). Tabel 2.63. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Tingkat partisipasi

2010 62,79%

2011 60,30%

2012 62,35%

2013 61,92%

2014 64,95%

angkatan kerja Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 b. Persentase pencari kerja yang ditempatkan Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2011 dari target 33,54 % realisasi 36,39 %, tahun 2012 dari target 39,94 % menjadi 47,51 % sesuai dengan pencapaian target yang ditetapkan pada prioritas RPJMD namun pada tahun 2013 dari target 47,55 % realisasi 47,46 % terjadi penurunan yang tidak signifikan, pada tahun 2014 capaian indikator sebesar 56,87% terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya dan sudah mencapai target yang telah ditentukan yaitu


Pemerintah Kabupaten Bintan 56,62%. Indikator ini berhubungan dengan jumlah pencari

kerja yang

ditempatkan (kesempatan kerja) dibanding dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar (melalui Ak.I). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terbukanya lapangan pekerjaan dan semakin besarnya kesempatan pencari kerja untuk mengisi lowongan- lowongan yang ada di perusahaan. Tabel 2.64. Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014 No

Indikator Kinerja

1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan

2010

2011

2012

2013

2014

28,18%

36,39

47,51

47,46

56,87

c. Rasio Penduduk Yang Bekerja Capaian indikator rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 capaiannya sebesar 0,94 hampir memenuhi target yang ditetapkan yaitu 0,95. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa dari angkatan kerja yang ada sebanyak 94% sudah bekerja dan hanya 6% yang belum bekerja, hal ini menunjukkan kecilnya angka pengangguran. Tabel 2.65. Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014 No

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

Rasio Penduduk yang

0.92

0,88

0,89

0,89

0,93

bekerja

d. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun Angka

sengketa pengusaha-pekerja

pertahun

cenderung

mengalami

penurunan dari capaian tahun 2012 sebesar 23,69% menjadi 11% pada tahun 2014. Namun angka sengketa ini masih lebih besar dari target 2014

yaitu sebesar

6,9%.

Angka

sengketa

pengusaha

pekerja

adalah

jumlah sengketa dalam setahun per jumlah perusahaan yang terdaftar.


Pemerintah Kabupaten Bintan Jumlah sengketa pada tahun 2014 sebanyak 20 kasus dari 177 perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Tabel 2.66. Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014 No

Indikator Kinerja

2010

Angka sengketa

2011

13,22%

2012

4,39% / 23,69% /

pengusaha- pekerja per

2013

2014

12,42/

11

8 Kasus 41 Kasus 22 Kasus

tahun e. Tingkat pengangguran terbuka Capaian

indikator

tingkat pengangguran

terbuka

pada

tahun

2014

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka capaiannya sebesar 5,18%, lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Indikator Tingkat pengangguran angkatan

terbuka dipengaruhi

kerja. Semakin

oleh jumlah

kecilnya

penganggur

tingkat

dan

pengangguran

jumlah terbuka

mengindikasikan semakin rendahnya angka pengangguran. Angkatan kerja yang mendaftarkan

dirinya

ke

Dinas

Tenga

Kerja

melalui

Bidang

Penempatan Tenaga Kerja yang menggunakan pelaporan AK I cenderung menurun. Hal

ini

disebabkan

lowongan

kerja

disektor

formal

menurun

sedangkan sektor informal meningkat sangat signifikan dan tenaga kerja tersebut tidak mendaftarkan dirinya. Sehingga hal ini berpengaruh positif terhadap angka pengangguran terbuka. Tabel 2.67. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

Tingkat pengangguran terbuka

6,81%

8,32%

7,32%

6,57%

6,80%

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 f. Persentase Kasus Perselisihan Pengusaha Pekerja yang Terselesaikan Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 capaiannya sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa antara pihak yang berselisih yaitu pengusaha dan pekerja


Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki kata sepakat dalam penyelesaian kasus. Dari 20 kasus yang dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja, kesemuanya dapat diselesaikan dengan rincian 11 kasus di Tingkat Perantara dan 9 kasus melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Tabel 2.68. Penyelesaian PHI dan PHK di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) Jumlah Perselisihan Hubungan Kerja 25 8 41 22 20 Jumlah Tenaga Kerja (org) 154 828 558 434 42 (PHI) (kasus) Diselesaikan Tk. Perantara (kasus) 12 7 25 13 11 Jumlah Tenaga Kerja (org) 114 822 531 409 30 Diteruskan ke PHI (Kasus/PHI) 13 3 8 8 9 Jumlah Tenaga Kerja (org) 40 698 27 18 12 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Jumlah PHK (kasus) 22 8 8 14 15 Jumlah Tenaga Kerja (org) 110 828 546 402 32 Diselesaikan Tk. Perantara (kasus) 10 7 7 9 9 Jumlah Tenaga Kerja (org) 71 822 523 379 21 Diteruskan ke PHI (kasus/PHI) 12 3 3 4 6 Jumlah Tenaga Kerja (org) 39 698 23 16 11 Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 g.Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek pada tahun 2014 sebesar 98,44%. Angka ini menunjukkan bahwa dari 15.905 jumlah pekerja, 15.657 diantaranya adalah peserta jamsostek aktif. Tabel 2.69. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta 88% 87,56 93,55 98 98,44 program Jamsostek Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha dan tenaga kerja sudah mengerti tentang kewajiban ikut serta dalam jamsostek seperti yang tertuang dalam UU No. 03 Tahun 1992 tentang Program Jamsostek. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek, mengalami peningkatan dari 88% pada tahun 2010 menjadi 98,44% pada tahun 2014.



h. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) cenderung meningkat dari tahun 2012 tercatat sebesar 60,97% kasus yang diselesaikan menjadi 100% pada tahun 2014. Dari 20 kasus yang dicatatkan, 11 kasus diantaranya

diselesaikan

dengan

perjanjian

bersama

(PB).

Dan

sisanya

dilanjutkan dan diselesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tabel 2.70. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

54,50%

50%

61%

59,09%

100%

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2.3.1.14. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perkembangan jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Bintan, dari tahun 2010–2014 mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2010, jumlah koperasi aktif sebanyak 133 koperasi, mengalami kenaikan sebanyak 62 unit koperasi atau

68,20%

dibanding

tahun

2010

yaitu

sebanyak 195

unit koperasi.

Demikian halnya untuk UKM pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan sebesar 19.743 UMKM atau sebesar 10,83% dibanding dengan tahun 2010. Jumlah koperasi yang aktif dan persentase koperasi aktif pada tahun 2014, mencapai 85,90% atau sebesar 195 unit Koperasi dari 227 unit koperasi yang ada. Tidak aktifnya koperasi yang sudah berdiri adalah sebagian besar koperasi yang ada di perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga koperasi tidak aktif lagi. Jumlah UMKM Aktif, dari tahun 2010 KUEP yang terbentuk 10 Kelompok; 2011 sebanyak 15

Kelompok; 2012 sebanyak 50 Kelompok; 2013 sebanyak 35

Kelompok dan pada tahun 2014 sebanyak 7 kelompok. Sampai tahun 2014 telah terbentuk 115 KUEP. Dari 115 KUEP ini sudah ditingkatkan menjadi koperasi berbadan hukum sebanyak 18 Koperasi Perempuan. Jumlah BPR/LKM aktif pada tahun 2014 mencapai 3 unit sedangkan pada tahun 2010 BPR/LKM berjumlah 2 unit. Sementara itu, jumlah UKM non


Pemerintah Kabupaten Bintan BPR/LKM UKM pada tahun 2014 sebanyak 15 unit, bertambah 3 unit sejak tahun 2010 yang tercatat 12 unit. Tabel 2.71. Perkembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014 No

Indikator Kinerja

1. Jumlah koperasi/koperasi 2. Persentase koperasi aktif aktif 3. Jumlah UMKM Aktif

2010

2012

2013

2014

206/150

244/140

171/104

287/193

227/195

72,82% Unit

118,45% Unit

83,01% Unit

139,32% Unit

85,90%% Unit

1327 Unit

1.450 Unit

1.485 Unit

1.593 Unit

1.675 Unit

2 Unit

3 Unit

3 Unit

3 Unit

3 Unit

12 Unit

13 Unit

13 Unit

15 Unit

15 Unit

4. Jumlah BPR/LKM aktif 5. Jumlah UKM non

2011

BPR/LKM UKM Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 2.3.1.15. Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional

(PMA/PMDN), sampai dengan tahun 2014

jumlah invetor PMA mencapai 174 perusahaan sedangkan PMDN berjumlah 17 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebanyak 121 PMA dan 8 PMDN. Sementara

itu, besaran jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional

(PMA/PMDN) pada tahun 2014 mencapai US$1,038 ribu, angka ini meningkat signifikan bila dibandingkan

dengan

besaran investasi di Kabupaten Bintan

tahun 2010 yang tercatat sebesar US$752,40. Meningkatnya nilai investasi ini disebabkan bertambahnya 53 perusahaan selama periode 2010-2014. Rasio daya serap tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja indonesia (TKI) yang terserap pada Perusahaan PMA dan PMDN yang telah beroperasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi karena

besaran rasio penyerapannya tergantung

dengan jumlah perusahaan yang untuk tahun 2014 mencapai 107, artinya 1:107. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (dalam Milyar Rp) memperlihatkan tren positif meningkat dimana pada tahun 2010 nilainya Rp.67,6 Milyar terus meningkat sehingga tahun 2014 mencapai Rp.1.457 Milyar.


Pemerintah Kabupaten Bintan Jumlah

kegiatan

promosi/pameran

penanaman

modal

daerah

di

dalam

negerimaupun diluar negeri terus dilakukan sebagai salah satu sarana promosi kepada investor baru yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2014 masing-masing telah dilaksanakan 4 kali pameran di dalam negeri dan 5 kali pameran di luar negeri. Tabel 2.72. Perkembangan Indikator Kinerja Penanaman Modal Tahun 2010-2014 No

Indikator Kinerja

2010

1.

Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)

121/8 Investor

2.

Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) dalam Juta USD 752,40 USD

3. Rasio daya serap tenaga kerja 4.

5.

6.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp) Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di dalam negeri Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di luar negeri

2011

121/10 Investor

USD 875,89

2012

127/11 Investor

2013

130/14 Investor

2014

174/17 Investor

USD 945,46 USD 950,28 USD 1.038

176,93

180

185

195

107

Rp67,06

Rp235,53

Rp428,52

Rp475,25

Rp1.457

3 Kali

3 Kali

6 Kali

6 Kali

4 Kali

1 Kali

1 Kali

4 Kali

6 Kali

5 Kali

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 2.3.1.16. Kebudayaan Sejak tahun 2010 sampai 2014 setiap tahun diselenggarakan festival seni dan budaya. Penyelenggaraan seni dan budaya meliputi Festival Tari, Bintan Culture Festival, Pentas Kesenian Rakyat, Pentas Seni di Event Tour De Bintan, Panggung Seni dan Budaya Bintan di Kite Tour De Asiaserta festival lainnya dalam rangka melestarikan budaya lokal sekaligus mempromosikan daerah tujuan wisata di Kabupaten Bintan.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.73. Indikator Kinerja Kebudayan Tahun 2010-2014 N Indikator Kinerja 1. o Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2010

2011

2012

2013

2014

5 kali

3 kali

3 kali

8 kali

12 kali

2. Sarana penyelenggaraan seni 19 unit 8 unit 8 unit 21 unit 21 unit dan budaya Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 Sementara itu, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 sebanyak 19 unit berkembang menjadi 21 unit pada tahun 2014. Keberadaan benda cagar budaya menjadi salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Bintan. Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara, hingga tahun 2014 cagar budaya yang dilindungi serta dipelihara diKabupaten Bintan berjumlah 12 situs. Tabel 2.74. Jumlah Situs, Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dipelihara di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya 1 1 6 6 12 yang dilindungi dan dipelihara Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 2.3.1.17. Kepemudaan dan Olahraga a. Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah organisasi pemuda yang didata oleh Dinas Pendidiakan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 telah mencapai 110 buah bertambah sebanyak 6 unit sejak tahun 2010 yang tercatat sebesar 104 buah. Secara berturut-turut, Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah 106, 108, dan 110 organisasi.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.75. Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah organisasi 104 106 108 110 110 pemuda Organisa Organisasi Organisas Organisas Organisas si i i i Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 b. Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah

orgainasi/klub

olahraga

juga

terus

bertambah

sesuai

dengan

pertumbuhan minat masyarakat di bidang olahraga hingga tahun 2014 jumlah klub olahraga yang terdaftar telah mencapai 378 klub. Untuk mendorong pemuda/pelajar berpartisipasi

aktif dibidang

olahraga

Pemerintah Kabupaten Bintan terus membangun sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan cukup lengkap. Hingga tahun 2014 terdapat 220 organisasi olahraga di Kabupaten Bintan. Tabel 2.76. Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Jumlah organisasi olahraga

2010

2011

2012

2013

2014

216

217

218

219

220

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Untuk meningkatkan peran serta pemuda disegala bidang Dinas Pendidiakan, Pemuda dan Olahraga secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda/pelajar yang diselenggarakan ditingkat desa/kelurahan hingga berskala nasional. Hingga tahun 2014 tercatat kegiatan kepemudaan telah mencapai 20 kegiatan. Tabel 2.77. Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah kegiatan 10 13 16 19 20 kepemudaan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015


Pemerintah Kabupaten Bintan d. Jumlah Kegiatan Olahraga Jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah kegiatan olahraga dari 11 kegiatan pada tahun 2010 menjadi 14 kegiatan pada tahun 2014. Tabel 2.78. Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Kinerja Jumlah kegiatan 10 11 12 13 14 olahraga Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 R.5. Gelanggang/Balai Remaja (selain milik Swasta) dan Lapangan Olahraga Jumlah gelanggang / balai remaja di Kabupaten Bintan sebanyak 10 unit dan bertambah menjadi 11 unit pada tahun 2014. Sementara itu jumlah lapangan olahraga juga mengalami peningkatan dari 21 unit pada tahun 2013 menjadi 22 unit pada tahun 2014. Hal ini tentu akan lebih memacu para pemuda/pelajar untuk berprestasi dibidang olahraga yang diminati. 2.3.1.18. Kesatuan Bangsa a. Kegiatan pembinaan terhadap LSM Pada tahun 2014 kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP telah dilaksanan sebanyak 2 kali, pembinaan ini terhadap OKP dan LSM merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakn sejak tahun 2010 Ormas dan OKP, Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Masyarakat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing. Tabel 2.79. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Kegiatan pembinaan 5 5 3 3 2 terhadap LSM, Ormas dan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan OKP Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 b.Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Pada tahun 2014 kegiatan pembinaan politik daerah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan seperti Verifikasi dan seleksi administrasi partai politik, Fasilitasi


Pemerintah Kabupaten Bintan Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu yang Berkualitas Jujur dan Adil, Partisipasi Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Bintan. Pembentukan Tim Pemantuan Perkembangan Politik. Tabel 2.80. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 20102014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Kegiatan pembinaan politik daerah

2 2 1 5 4 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 2.3.1.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Satpol PP selaku SKPD yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati

ketentraman koordinasi

(Kepala

masyarakat

dengan

pihak

Daerah), dan

menyelenggarakan

perlindungan

kepolisian

dan

pihak

ketertiban

masyarakat, terkait

umum,

melakukan

lainnya

dalam

upayaantisipasi gangguan terhadap masyarakat. Pada indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan rasio jumlah polisi pamong praja dibandingkan 10.000 penduduk. Berdasarkan data tahun 2010 sampai 2014, rasio jumlah polisi pamong praja sebesar 12,76. Tabel 2.81. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014 13,29 11,77 12,76 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja 12.51 11,94 per 10.000 penduduk Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 b. Rasio Linmas per 10.000 Penduduk Indikator

jumlah

linmas

untuk

melihat

potensi

perbandingan

penjamin

keamanan sosial di lingkungan masyarakat. Rasio linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 227 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.82. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Rasio Linmas per 10.000 penduduk

2010

2011

2012

2013

63,89

51,54

48,08

61,44

2014 227

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 c. Rasio Poskamling per Desa/Kelurahan Keberadaan pos kamling dalam fungsinya menjaga keamanan dan antisipasi tindak kriminal di setiap Desa/Kelurahan memiliki sebaran yang beragam bergantung

pada

kondisi

masing-masing

lokasi.

Jumlah poskamling

menunjukkan trend yang meningkat hingga pada tahun 2014. Rasio poskamling per desa/kelurahan di Kabupaten Bintan berturut-turut adalah 1,08; 0,55; 0,55; 3,4; dan 4. 2.3.1.20. Ketahanan Pangan a. Regulasi ketahanan pangan Regulasi ketahanan pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Beberapa regulasi yang menjadi dasar kinerja dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bintan antara lain: -

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

-

SK Bupati Bintan Nomor.185 /IV/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan

-

Perbup Bintan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

b. Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat Persentase

ketersediaan

pangan

masyarakat

(terutama

sembilan

pokok

kebutuhan) yang ditargetkan dalam tahun 2014 adalah 100% pada realitasnya sudah tercukupi atau tercapai. Ini disebabkan tingkat kebutuhan dan suplai sembilan bahan makanan pokok (sembako) di semua desa sudah tercapai, yaitu: beras, gula,minyak goreng, garam, cabai,tepung,bawang merah, daging dan telur.


Pemerintah Kabupaten Bintan 2.3.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bintan masih mengalami stabilisasi pada kisaran 1 LPM. Sementara itu upayapemerintah Kabupatan Bintan dalam memberdayan LSM juga ditunjukan dengan meningkatnya 34 lembaga tahun 2010 menjadi 53 lembaga tahun 2014. Indikator pemberdayaan masyarakat dan desa lainnya ditunjukkan dengan jumlah PKK aktif. Kelompok/organisasi pemberdayaan perempuaan yang biasanya terdapat di kelompok rumah tangga, mengalami perkembangan yang cukup tinggi sampai tahun 2013 yaitu mencapai 740 kelompok PKK aktif di Kabupaten Bintan. Sementara itu pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah PKK aktif menjadi 665 kelompok. Posyandu aktif di Kabupaten

Bintan

tahun 2014 adalah 158 buah.

Perkembangan jumlah Posyandu di Kabupaten Bintan empat tahun terakhir cukup tinggi yaitu 140 Posyandu pada tahun 2010, 2011, 150 Posyandu tahun

146

Posyandu

2012, 153 tahun 2013. Meningkatnya

tahun jumlah

posyandu didukung juga dengan adanya bantuan pembangunan posyandu baru melalui

dana

APBD

dan

DAK anggaran pengentasan kemiskinan

Provinsi Kepulauan Riau. Hampir seluruh Posyandu di Kabupaten Bintan telah memiliki bangunan permanen. Dari perkembangan jumlah posyandu tersebut, sudah seluruhnya merupakan posyandu aktif. Tabel 2.83. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 N 1. o 2.

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 Jumlah kelompok 1 1 1 1 Rata-rata jumlah 1,71 1,71 1,75 11,9 binaan LPM kelompok binaan PKK 3. Jumlah PKK aktif 484 485 486 740 kelompok 4. Jumlah LSM Aktif 35 lembaga 5. Posyandu aktif 70,70% 100 100 153 Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2014 1 1,8 665 53 lembaga 100

2.3.1.22. Statistik Indikator kinerja untuk sub fokus statistik adalah keberadaan buku kabupaten dalam angka dan PDRB Kabupaten. Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Bintan Dalam angka sudah diterbitkan sejak tahun 2011 hingga tahun 2014,


Pemerintah Kabupaten Bintan untuk tahun 2014 masih dalam proses penyusunan. Sementara

itu, Buku

PDRB Kabupaten, diterbitkan sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, untuk tahun 2014 masih dalam proses penyusunan. 2.3.1.23. Kearsipan Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Bintan. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentangperencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip di Kabupaten Bintan masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat dilihat dari pencapaian persentase pengelolaan arsip hingga tahun 2014 baru mencapai 50%. Hal ini masih perlu peningkatan SDM kearsipan di SKPD melalui pelatihan dan apresiasi kepada pimpinan. Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bintan masih belum memenuhi kompetensi, sehingga perlu ditingkatkan memalui bimbingan teknis maupun pelatihan serta pengadaan tenaga ahli arsip yaitu arsiparis hal ini terlihat dari prosentase kegiatan pelatihan/Bimtek. Tabel 2.84. Perkembangan Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2010-2014 N 1. o 2.

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 Pengelolaan arsip 60% 70% 40% secara baku Peningkatan SDM 2 Keg 1 0 3 pengelola kearsipan Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2014 50% 3

2.3.1.24. Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi sudah mencapai target yaitu 6 provider (XL, 3, Telkomsel, Indosat, Axis,Smart Fren). Sementara itu, rasiojumlah jaringan komunikasi telah mencapai target yaitu 1,35. Jumlah Jaringan yang dimaksud adalah Jaringan Telkom.


Pemerintah Kabupaten Bintan Rasio warnet/wartel terhadap 10.000 penduduk belum tercapai yaitu 1,1, dikarenakan masyarakat sudah banyak yang menggunakan telepon seluler serta berlangganan wifi (internet), sehingga cenderung usaha warnet / wartel berkurang. Jenis surat kabar nasional/lokal yang ada seperti Haluan Kepri, Batam Pos, Tanjung Pinang Pos, Kompas, dan sebagainya mengalami peningkatan jumlahnya. Pada tahun 2014, jumlah surat kabar nasional yang beredar mencapai 15 jenis dan surat kabar lokal sebanyak 45 jenis. Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional yang melakukan penyiaran di Bintan terus bertambah seiring kemajuan teknologi dan informasi saat ini perusahaan penyiaran lokal yang beroperasi di Kabupaten Bintan adalah : Bintan TV/Bintan Radio, Batam TV, Kepri TV, TVRI, AN TV. Web site milik pemerintah daerah juga mengalami perkembangan, dari 16 situs menjadi 20 situs pada tahun 2014. Tabel 2.85. Perkembangan Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 N Indikator Kinerja o 1 Jumlah jaringan

2010

2011

6 Provider

6

1,14

Provider 0,05

0,046

0,046

1,35

Rasio wartel/warnet 3 komunikasi

3,5

0,8

0,64

0,64

1,1

10.000 4 terhadap Jumlah surat kabar

6 /13

10/30

10/30

8/44

15/45

penduduk Jumlah penyiaran nasional/lokal

0Jenis /2/9

0 /1/0

0 /1/0

7/10/1

6/2/10

16

16

20

20

komunikasi Jumlah jaringan 2 Rasio

5 6

radio/TV lokal/nasional Jenis Web site milik 16 Situs

2012

2013

2014

6 Provider 6 Provider 6 Provider

pemerintah daerah Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 2.3.1.25. Perpustakaan Kabupaten Bintan belum mempunyai Perpustakaan Daerah yang representatif. Jumlah pengunjung perpustakaan se-Kabupaten Bintan baik Perpustakaan daerah,

Perpustakaan

Desa/Kelurahan,

Perpustakaan

Mobil

Keliling,

Perpustakaan Kapal Apung dan Perpustakaan sekolah hingga tahun 2014


Pemerintah Kabupaten Bintan berjumlah 16.987 pengunjung. Sementara itu, koleksi buku perpustakaan daerah Kabupaten Bintan hingga tahun 2014 berjumlah 16.386 buku.

Tabel 2.86. Perkembangan Jumlah Perpustakaan dan Koleksi Buku Tahun 2010-2014 N o

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 Perkembangan Jumlah Taman 1 25 31 36 35 Bacaan/Perpustakaan Kelurahan dan Desa Perkembangan Koleksi 2 Buku yang tersedia di 8.405 11.608 15.511 15.511 Perpustakaan Daerah Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2014 35

16.386

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1. Pertanian a. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Pada tahun 2010 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (Produk

Domestik

Regional Bruto) adalah sebesar 7,21%, dan

pencapaian

tahun 2014 adalah sebesar 5,78 %. Bberdasarkan hasil capaian tahun 2013

yakni

sebesar

5,69%,

maka

capaian tahun

2014 mengalami

peningkatan sebesar 0,1%. Secara umum, capaian Kontribusi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal lebih

ini

disebabkan meningkat

karena dan

konstribusi sektor

mampu

lain

(pariwisata)

ternyata

secara dominan mempengaruhi PDRB

Kabupaten Bintan meskipun dilihat dari hasil capaian produksi, sektor pertanian

mengalami

peningkatan.

Indikator

kinerja

lainnya

dalam

meningkatnya kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan. Pada tahun 2010, capaian produksi komoditi unggulan perkebunan sebesar 24.513,98

ton,

dan pada tahun 2014 sebesar 112.157,50 ton. Angka ini

merupakan angka akumulasi dari tahun sebelumnya, dimana Tahun 2013 tercatat realisasinya adalah 107.195,50 ton ditambahkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 4.962 ton menjadi 112.157,50 ton. Capaian prestasi yang melampaui target ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah investasi dan pembangunan sektor perkebunan

berjalan

sangat

baik

dan


Pemerintah Kabupaten Bintan kondusif. Bahkan

beberapa

kelompok tani

masyarakat

dan

perusahaan

melakukan pembukaan lahan perkebunan baru. Selain itu, pertambahan luas Tanaman Menghasilkan (TM) dari komoditi kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar Swasta (PT. Tirta Madu) dan perkebunan karet pada PT. Numbing yang melaksanakan kegiatan perkebunannya di pulau tersendiri, yakni Pulau Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir dan PT. Pulau Bintan Djaya juga meningkat. Pada

tahun 2010, produksi komoditi hortikultura adalah sebesar 12.811 ton

dan pada tahun 2014 adalah 44.509 ton. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 179.14%, hal ini disebabkan oleh faktor cuaca berupa kemarau cukup panjang yang melanda Kabupaten Bintan mulai dari

Bulan Februari

hingga

pertengahan

tahun

2014, yang menyebabkan produksi hortikultura, khususnya tanaman sayuran dataran rendah mengalami

penurunan produksi. Bahkan dibeberapa tempat

terjadi kebakaran lahan dan hutan yang

menyebabkan turunnya produksi

komoditi hortikultura di Bintan. Tabel 2.87. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010 5,74%

2011 5,75%

Tahun 2012 5,76%

2013 2014 Kontribusi sektor 5,74% 5,78% pertanian/perkebunan Sumber: LKPJPDRB Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 terhadap b. Nilai Tukar Petani Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Berdasarkan data NTP di Kabupaten Bintan, selama tahun 2010 sampai dengan 2014, NTP mencapai lebih dari 100, artinya petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibandingkan tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Sampai dengan tahun 2014, NTP Kabupaten Bintan mencapai 109%.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.88. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 105% 103,95% 104,76% 105,01% 109%

Nilai Tukar Petani Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

c. Meningkatnya Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Pada tahun 2010 produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per tahun adalah

24,17 Ton/tahun dan ditargetkan pada tahun 2014 adalah

sebesar 25 Ton/tahun dan realisasi 2014 adalah 53 ton. Tercapainya target tersebut disebabkan oleh karena adanya demplot dari Lokal

Pengkajian

Teknologi Pertanian (LPTP) yang menggunakan varietas inpara 2 inpara 3 dan

Inpara

5 serta ciherang yang umurnya lebih pendek dan sangat cocok

untuk daerah rawa sehingga meningkatkan produksi padi. Produksi padi di Kabupaten Bintan terkonsentrasi di daerah Kampung Parit Bugis Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk

Bintan dan

Kampung Poyotomo Desa Sri Bintan

Kecamatan Teluk Sebong. Tabel 2.89. Perkembangan Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Produksi padi atau bahan angan utama lokal lainnya (ton/Ha)

2010 24,17

2011 8,99

Tahun 2012

2013

8,95

10,37

2014 53

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015 2.3.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral a. Pertambangan Tanpa Ijin Kegiatan pertambangan di Kabupaten Bintan secara umum terdiri dari pertambangan mineral logam berupa bijih bauksit, mineral non logam berupa pertambangan pasir dan pertambangan batuan berupa pertambangan granit. Kegiatan pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Bintan pada tahun 2013 adalah yang paling banyak, yaitu sebanyak 11 kegiatan pertambangan tanpa ijin. Namun, pada tahun 2014, pertambangan tanpa ijin sudah tidak ada lagi.


Pemerintah Kabupaten Bintan Sementara itu, pada tahun 2011 sampai 2013 masih terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin. b. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Bintan merupakan salah satu sektor yang kontribusinya cukup besar. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 kontribusi pertambangan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena telah diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral di Dalam Negeri. Tabel 2.90. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

2010

2011

Tahun 2012

2013

2014

11,96% 10,91% 10,73% 10,62% 9,94% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang belum memiliki pengolahan mineral (khususnya bauksit), oleh sebab itu kegiatan pertambangan di Kabupaten Bintan dihentikan sementara. Dilihat dari besaran kontribusi tiap tahunnya, besaran sektor pertambangan di tahun 2014 sebesar 9,94%. 2.3.2.3. Pariwisata a. Kunjungan Wisata Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi

yang

relatif

cepat,

menyediakan

tenaga

kerja,

meningkatkan penghasilan dan taraf hidup serta menstimulasikan sektorsektor industri lainnya. Pengalaman di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu menstimulan industri lainnya seperti hotel atau penginapan, jasa travel, restoran, transportasi, industri kerajinan, industri makanan atau catering, pertanian, peternakan, perikanan serta jasa tour guide.


Pemerintah Kabupaten Bintan Jumlah kunjungan wisatawanke Kabupaten Bintan pada tahun 2014 mencapai 502.270 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 331.209 orang, wisatawan nusantara sebanyak 49.161 orang dan Publik Area sebanyak 121.900 orang. Sedangkan pada tahun 2013 total jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 451.580. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian regional dan situasi keamanan daerah yang semakin kondusif

Tabel 2.91. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bintan Tahun 2010- 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 1 Mancanegara 277.929 283.601 315.111 324.689 331.209 2 Nusantara 23.714 29.190 37.745 48.428 49.161 3 Publik Area 85.714 99.395 81.606 78.463 121.900 Total 387.357 412.186 434.462 451.580 502.270 Sumber: LKPJ Akhir Masa JabatanBupati Bintan Tahun 2010-2015

No Wisatawan

b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Dari sisi makro ekonomi sektor pariwisata memainkan peranan cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan. Nilai PDRB sektor pariwisata (Pajak Hotel Restoran dan Hiburan) terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 tercatat 63,2 Miliar Rupiah dan terus meningkat sampai pada tahun 2014 mencapai 93,6 Miliar Rupiah dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,64% dari total PAD Kabupaten Bintan pada tahun 20102014. 2.3.2.4. Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bintan yang besar adalah dari kelompok

pelagis

besar,

kemudian

krustase

dan

pelagis

kecil.

Secara

keseluruhan pemanfaatan ikan tangkapan di Kabupaten Bintan baru mencapai 29,73%. dapat dilihat dari tabel dibawah ini :


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.92. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bintan Tahun 2013-2014 Hasil Produksi Tangkap (Ton) Volume Nilai (Rp) 1. Bintan Utara 1.574 23.616.000.000 (Ton) 2. Teluk Sebong 2.137 32.058.000.000 3. Teluk Bintan 6.694 100.416.000.000 4. Gunung Kijang 4.031 60.462.000.000 5. Bintan Timur 12.883 193.248.000.000 6. Tambelan 4.556 68.346.000.000 7. Toapaya 0 0 8. Bintan Pesisir 11.449 171.738.000.000 9. Mantang 5.639 84.588.000.000 10. Seri Kuala Lobam 1.324 19.866.000.000 2014 50.289 754.338.000.000 2013 49.339 740.088.000.000 2012 41.228 618.420.000.000 Pertumbuhan (%) 16,44 16,44 % Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan % Tahun 2010-2015 No

Kecamatan

Dari tabel terlihat bahwa peluang pengembangan sumberdaya perikanan tangkap di perairan Kabupaten Bintan masih bisa dikembangkan. Artinya peningkatan upaya dan armada masih memungkinkan untuk terus dilakukan agar pemanfaatan potensi bisa lebih optimal. Kelompok ikan yang masih berpotensi dikembangkan adalah dari kelompok ikan demersal (ikan-ikan karang) dan pelagis kecil. Lokasi pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal diantaranya adalah di sekitar perairan Tambelan, Pulau Mapur (Bintan Pesisir) dan Mantang. Pada lokasi ini sumberdaya masih cukup baik terutama dari kelompok ikan demersal. Walaupun disinyalir stok demersal menurun karena aktivitas penangkapan dengan menggunakan alat tangkapyang merusak seperti bom dan racun, trawl dan pencurian ikan oleh kapal asing Dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Bintan maka pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Bintan akan bertambah. Produksi perikanan Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Jumlah produksi perikanan Kabupaten Bintan selama periode 2010-2014 rata-rata sebesar 32.986,64 ton per tahun. Produksi paling tinggi selama periode tersebut adalah pada tahun 2014 yaitu mencapai 50.289 ton. 2.3.2.5. Perdagangan Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Kabupatan Bintan yaitu merupakan penyumbang terbesar pada pembentukan PDRB setelah


Pemerintah Kabupaten Bintan sektor industri pengolahan. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang

peranan

yang

penting

dalam

pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten Bintan karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat dari 20,19% tahun 2010 meningkat menjadi 20,76 pada tahun 2014. Secara urut, perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selama tahun 2011 sampai 2013 adalah 20,49%; 20,32%; dan 20,36%. 2.3.2.6. Perindustrian Secara umum bidang industri di Kabupaten Bintan memberikan kontribusi yang relatif melambat terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bintan, yakni sebesar 50,53%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 yang sebesar 50,69%. Dengan daya serap tenaga kerja 12,28% pada tahun 2014. Sampai dengan tahun 2014 kinerja bidang perindustrian masih menunjukan stagnasi hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya melemahnya kinerja perekonomian nasional serta tingkat pengendalain infalsi yang belum menunjukan kearah trend positif. Sementara itu perubahan positif yang ditunjukan oleh meningkatnya jumlah unit usaha industri kecil dan menengah dari 100 unit tahun 2010 meningkat menjadi 319 unit tahun 2014. Untuk jumlah unit usaha yang terkait dengan agroindustri dan industri hasil hutan 26 unit tahun 2010 meningkat menjadi 319 tahun 2014 serta jumlah unit usaha yang terkait dengan industri kerajinan rumah tangga dari 6 unit tahun 2010 meningkat menjadi 52 unit ditahun 2014.

2.4.

Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 . Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. 2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Pemerintah Kabupaten Bintan a.

Konsumsi Rumah Tangga

Indikator

pengeluaran

dimaksudkan

untuk

rata-rata

mengetahui

konsumsi tingkat

rumah

konsumsi

tangga rumah

per tangga

kapita yang

menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan pada tahun 2010 tercatat berada di angka Rp 733.903,-. Pengeluaran rumah tangga ini mengalami fluktuasi dengan puncak tertinggi pengeluaran rata-rata pada tahun 2013 sebanyak Rp 1.063.227,- lalu kemudian turun menjadi Rp 864.984,- pada tahun 2014. b.

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dimaksudkan untuk mengetahui daya beli masyarakat di luar bahan pangan sehingga dapat diketahui alokasi konsumsi di luar kebutuhan pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Kabupaten Bintan tahun 2010 sebesar 51,04% angka tersebut relatif stabil sampai dengan tahun 2014 sebesar 50,75% 2.4.1.2. Penataan Ruang Kawasan produktif adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya dengan didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Luas kawasan produktif di Kabupaten Bintan mencapai 86,186 hektar atau 65,32 persen wilayah Kabupaten Bintan. Adapun perincian kawasan produktif dapat dilihat pada Tabel berikut :



Gambar 2.24. Kawasan Produktif di Kabupaten Bintan (Ha) TPA Kawasan Bandar Seri Bentan Kawasan Militer Perdagangan dan Jasa Permukiman Pariwisata

Ha

Industri Pertambangan Perikanan (Tambak) Perkebunan Pertanian Hutan Produksi Terbatas 0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio ketaatan terhadap RTRW dan hitungan luas wilayah produktif, industri, kebanjiran, kekeringan dan perkotaan. Dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.93. Rasio ketaatan terhadap RTRW dan hitungan luas wilayah produktif, industri, kebanjiran, kekeringan dan perkotaan Tahun 2014 No.

2011

2012

2013

2014

1.

Ketaatan terhadap RTRW

89,01

83,33

85,00

100,00

2.

Luas wilayah produktif

32,66

32,66

34

37

3.

Luas wilayah industri

39,75

39,75

41

44

4.

Luas wilayah kebanjian

0,10%

0,10%

7,00%

0,00%

5.

Luas wilayah kekeringan

0

0

0

0


Pemerintah Kabupaten Bintan 6.

Luas wilayah perkotaan

17,94

17,94

20

23

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Bintan 2010 - 2015 2.4.2.1.

Sarana Transportasi

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa pada tahun 2013, mobil penumpang berjumlah 220 unit, mobil angkutan barang berjumlah 664 unit, mobil barang berjumlah 374 unit, dan sepeda motor berjumlah 10.330 unit. Tabel 2.94. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2014 No.

2011

2012

2013

2014

1.

120.528

145.528

145.528

114.400

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Bintan 2010 - 2014 2.4.2.2.

Sarana Perdagangan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa yang ada saat ini tercatat sebanyak 63 unit, yang terdiri dari 30 unit bank umum pemerintah, 26 unit bank umum swasta, dan 7 unit bank pembangunan daerah. Jumlah koperasi yang aktif sampai tahun 2007 sebanyak 178 unit, mini market berjumlah 14 unit, toko/warung kelontong berjumlah 696 unit, kedai/kios berjumlah 232 unit, dan restoran/rumah makan berjumlah 123 unit. 2.4.2.3.

Sarana Telekomunikasi

Berdasarkan data potensi dari PT. Telkom,saat ini Kabupaten Bintan memiliki 11.583 unit kapasitas sambungan telepon, namun baru sekitar 69,14 persen atau 8.009 unit yang terpasang. Sarana telekomunikasi yang ada saat ini berjumlah 285 unit, terdiri dari 51 unit wartel, dan 234 unit SST (Satuan Sambungan Telepon). 2.4.2.4. Sarana Ekonomi Sarana perekonomian di Kabupaten Bintann tumbuh dengan pola alamiah yaitu mengikuti kecenderungan potensi pasar. Saat ini,sarana perbankan hanya terdapat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara dan di KijangKota, Kecamatan Bintan Timur karena dua kawasan tersebut merupakan pusat


Pemerintah Kabupaten Bintan perekonomian terbesar di Kabupaten Bintan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.25. Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2011 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Pasar

Teluk Seri Binta Teluk Binta Binta Mant Gunu Toapa Tamb Binta Kuala n Sebon n n ang ng ya elan n Loba Utara g Timur Pesisir Kijang m 1 0 2 1 4 0 0 2 0 1

Bank

0

0

5

Koperasi

8

14

28

16

Pasar

3

0

0

0

0

50

2

2

13

10

Bank

6

Koperasi

Sumber BPS Kab Bintan Tahun 2012 2.4.2.5. Sarana Peribadatan Mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan adalah pemeluk agama Islam, sehingga jumlah sarana peribadatannya pun cukup besar. Pada tahun 2013 jumlah rumah ibadah umat Islam di Kabupaten Bintan mencapai 342 unit yang terdiri dari 167 mesjid dan 175 mushala. Adapun rumah ibadah umat kristiani mencapai 32 unit yang terdiri dari 13 gereja katolik dan 19 gereja protestan. Untuk umat Budha terdapat 32 vihara atau klenteng. Sedangkan untuk umat Hindu belum terdapat sarana peribadatan secara khusus. Sarana peribadatan ini tumbuh dan berkembang serta tersebar secara alami. Khusus untuk mushala, pertambahannya cukup signifikan karena mengikuti pola pertambahan penduduk muslim di suatu kawasan dan juga mengikuti perkembangan jumlah permukiman yang umumnya menyediakan fasilitas mushala bagi penghuninya. Untuk saat ini, sarana peribadatan terbanyak berada di Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah 96 unit.


Pemerintah Kabupaten Bintan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.95. Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Bintan Tahun 2013 No.

Kecamatan

Masjid

Musholla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teluk Bintan 28 14 Seri Kuala Lobam 12 10 Bintan Utara 12 21 Teluk Sebong 21 24 Bintan Timur 30 55 Bintan Pesisir 17 1 Mantang 10 4 Gunung Kijang 20 18 Toapaya 15 19 Tambelan 2 9 Jumlah 167 175 Sumber : BPS dan Hasil Survey Bappeda Tahun 2012 2.4.2.6.

Gerej a

Vihara/ Klenteng

0 4 5 10 6 1 0 3 3 0 32

2 3 2 10 5 0 0 5 5 0 32

Sarana Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman Umum

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk

area memanjang atau jalur di mana

penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam,

taman

rekreasi,

taman

lingkungan

pemukiman,

taman

gedung

perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum, sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau. Pada tahun 2013, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diikelola oleh Kabupaten bintan sebesar 191.351 m2. Rincian RTH di Kabupaten Bintan adalah Taman Kota Sakera (Kp. Bugis) di Kecamatan Bintan Utara seluas 20.000 m2, Taman Kota Sekilo Kecamatan Seri Kuala Lobam seluas 30.000 m2, Taman Kota Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur seluas 74.000 m2, Pulau-pulau jalan di Kabupaten Bintan seluas 21.440 m2, dan Taman Lain-lain seluas 45.911 m2. Saat ini, RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil yang tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ±6.600 m2, ruang terbuka hijau juga berada difasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan


Pemerintah Kabupaten Bintan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Sementara itu, terdapat 5 pemakaman umum di Kabupaten Bintan yang berada di 5 Kecamatandengan total luas makam ±17.000 m2, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah. 2.4.2.7. Sarana Seni, Olah Raga, dan Pariwisata Kegiatan kesenian di Kabupaten Bintan belum menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari masih kecilnya jumlah sanggar seni yang ada. Meskipun demikian, untuk meningkatkan peranan seni dan budaya di masyarakat pada tahun 2010 pemerintah daerah telah melakukan kegiatan pembinaan seni pada 10 sanggar seni yang ada di Kabupaten Bintan. Sementara itu, Kabupaten Bintan memiliki 186 buah sarana olah raga denganjumlah terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yaitu 31 buah. Sebaliknya, Kecamatan Bintan Utara merupakan Kecamatan paling sedikit yang memiliki sarana olah raga yaitu hanya 4 buah. Sarana pariwisata dan rekreasi yang tersedia di Kabupaten Bintan berjumlah 39 buah. Jumlah sarana pariwisata paling banyakterdapat di Kecamatan Teluk Sebong yaitu 23 buah, dan yang paling sedikit terdapat di Bintan Pesisir yaitu 1 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.96. Jumlah Sarana Seni, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2011 No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Teluk Sebong Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan Jumlah

Sarana Olah Raga

Sarana Seni

Sarana Pariwisata

16 9 4 17 31 27 19 15 30 18

3 2 1 2 5 1 1 2 0 2

5 23 4 1 6 -

186

19

39

Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2012


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.97. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Tahun 2014 No.

2011

2012

2013

2014

1.

134

135

145

137

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015 Tabel 2.98. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel Tahun 2014 No.

2011

2012

2013

2014

1.

39

40

41

42

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015 2.4.2.8. Prasarana Air Bersih Menurut BPS, selama periode 2005-2007 penyediaan air bersih di Kabupaten Bintan dilakukan oleh Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) yaitu PDAM Kijang, PDAM Tanjung Uban,dan PDAM Teluk Sekuni Tambelan. Dari ketiga PDAM tersebut maka PDAM Tanjunguban memiliki jumlah pelanggan, volume produksi, dan tingkat distribusi yang paling besar. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bintan Utara banyak memiliki industri besar/sedang serta jumlah penduduk yang relatif besar. Sementara itu, menurut data PODES 2007, sumber air bersih di kecamatan lainnya seperti Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong, Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Gunung Kijang dan Kecamatan Toa Paya umumnya berasal dari sumur gali. Tabel 2.99. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2014 No.

2011

2012

2013

2014

1.

78,07

85,15

86,5

87

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015


Pemerintah Kabupaten Bintan 2.4.2.9.

Prasarana Persampahan

Kabupaten Bintan memiliki luas wilayah daratan 1.319,51 km2 dengan jumlah penduduk 142.382 jiwa.Saat ini,persampahan telah menjadi isu utama karena Kabupaten Bintan belum memiliki sistem pengelolaan persampahansecara terpadu sementara volume sampah telah mencapai 30.240 m3 per tahun.

Tabel 2.100. Jumlah Daya Tampung dan Daya Angkut Sampah di Kabupaten Bintan Tahun 2011 NO 1 2 3 4 5 6

Lokasi Kijang Kecamatan Bintan Timur Kawal Kecamatan Gunung Kijang Tg. Uban Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Teluk Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kecamatan Sri Kuala Lobam TOTAL

31

Jumlah Daya Tampung TPS (m3) 111

Jumlah Daya Angkut/ Hari (m3) 30

27.03

5

12

7

58.33

10

37

32

86.49

2

12

3

25.00

2

12

5

41.67

3

35

7

20.00

53

219

84

38.3 6

Jumlah TPS

%

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2012 Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bintan, antara lain TPS (TempatPembuangan Sementara) sejumlah 50 unit, dimana 30 unit berada di Bintan Timur, dan 20 unit tersebar di Bintan Utara, Gunung Kijang dan Teluk Bintan. 2.4.2.10. Prasarana Drainase Sistem jaringan drainase di Kabupaten Bintan sebagian besar terdapat di pusatpusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota dan di pulau-pulau sekitar wilayah yang tidak dilalui jalan utama umumnya menggunakan sistem jaringan drainase alami yang sebagian besar


Pemerintah Kabupaten Bintan masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Sistem drainase di wilayah ini kondisinya masih belum memadai, yang umumnya kondisi salurannya terputus dan belum menunjukkan suatu jaringan yang terpadu dan terpola. 2.4.2.11. Prasarana Jalan Panjang jalan di Kabupaten Bintan pada tahun 2013 mencapai 808,897km, yang terdiri dari jalan yang beraspal 773,957km, jalan kerikil 19,350 dan jalan tanah 15,590. Apabila dilihat dari kondisi jalannya, sebanyak 670,136 km jalan berada dalam kondisi baik, 51,104 km berada dalam kondisi sedang, 74 km berada dalam kondisi rusak,dan sepanjang 13,672 km berada dalam kondisi rusak berat. Dari tingkat kemantapan jalan, terjadi peningkatan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat kemantapan jalan sudah mencapai 80,00 %. Detail datanya dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 2.26. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (Km) Tahun 2009-2010 250 200

Km

150 100 50 0 2009 Baik

2010 Sedang

Rusak

Rusak Berat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Tahun 2011


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.101. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2014 No.

2011

2012

2013

2014

1.

0,01

0,01

0,01

0,07

(486.101 : 43.349)

(486.101 : 47.847 )

(486.101 : 47.847 )

(808.897 : 56.623)

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Bintan 2010 – 2015 2.4.2.12.

Prasarana Listrik

Rumah

tangga

yang

menggunakan

sumber

penerangan

listrik

di

Kabupaten Bintan pada tahun 2010mencapai60,38 persen.Sampai bulan Juni 2010,jumlah pelanggan PLN sudah mencapai 15.848 pelanggan. Adapun, rekapitulasi konsumsi listrik berdasarkan daftar pelanggan dapat dilihat pada tabelberikut : Tabel 2.102. Rekapitulasi Konsumsi Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Daftar Pelanggan Tahun 2010 No

Golongan pelanggan

1

Rumah tangga, sosial, bisnis dan publik

2

Industri

Bulan Juni Pelanggan Daya (kva) 15,718

26,095.95

130

1,491.45

Total

15,848 27,587.40 Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2011 Jika dilihat dari ketersediaan sumberdaya energi kelistrikan, pada tahun 2010 kemampuan daya dari semua pembangkit yang ada di Pulau Bintan adalah 46.015 KW sebagaimana dapat dilihat secara detail dari kondisi neraca listrik dan rekapitulasi kebutuhan pada tabel dibawah ini : Tabel 2.103. Neraca Listrik Kabupaten Bintan Tahun 2010 No

Keterangan

Jumlah (kw)

1

Daya terpasang

70,280

2

Daya mampu

46,015

3

Beban puncak

43,195

4

Surplus/defisit

2,820

Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2011


Pemerintah Kabupaten Bintan Neraca listrik diatas sudah termasuk kapasitas daya terpasang di Kota Tanjungpinang, karena jangkauan pelayanan PLN adalah meliputi Pulau Bintan dan sekitarnya. Dari data diatas terlihat total daya terpasang sudah jauh melebihi kemampuan daya mampu, namun kelebihan daya tersebut tidak dapatdimanfaatkan untuk penambahan pemasangan baru karena cadangan ini akan digunakan ketika terjadi kerusakan atau perawatan. Demikian pula daya mampu telah melebihi daya beban puncak sehingga terjadi surplus 2,820 KW, daya ini juga dimanfaatkan sebagai cadangan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan, Pemerintah Kabupaten Bintan telah membangun jaringan listrik pedesaan dengan rasio elektrifikasi desa sebesar 76,92 persen. Jaringan ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.104. Jumlah Listrik Desa Yang Terpasang Tahun 2006 - 2010

N o

Kecamat -an

Total Pelanggan

Rasio Listrik Desa (%)

Daya (KVA) Pelangga n Daya (KVA) Pelangga n Daya (KVA) Pelangga n Daya (KVA) Pelangga n Daya (KVA) Pelangga n Jumlah Penduduk KK)

Realisasi 2007 2008

1

Bintan Timur

0

0

20

38

0

0

100

112

150

0

410

283

69.02

2

Bintan Pesisir

100

143

165

231

165

183

0

0

200

0

753

557

73.97

3

Mantang

40

53

0

0

125

130

0

0

0

0

183

183

100.00

4

Gunung Kijang

0

0

10

15

100

95

200

165

75

0

395

235

59.49

5

Toapaya

0

0

0

0

50

33

50

41

50

0

119

74

62.18

6

Teluk Bintan

330

599

200

171

0

0

100

87

200

0

1058

857

81.00

7

Teluk Sebong

245

222

250

306

150

95

290

399

175

33

1277

1055

82.62

8

Sri Kuala Lobam

40

37

0

0

100

92

0

0

100

0

264

124

46.97

9

Bintan Utara

0

0

0

0

0

0

50

77

0

0

77

77

100.00

Tambelan

0

0

50

94

0

0

75

192

0

0

192

192

100.00

755 1054 695 855 690 628 865 1073 950 33 4728 3637 Jumlah Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2010

76.92

2006

10

2009

2010



No.

2011

1.

75

Tabel 2.105. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2014 2012 2013 78

2014

84,1

96,00

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2010 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 2.4.3.1. Angka Kriminalitas. Kabupaten Bintan memiliki kepadatan penduduk dan permasalahan sosial yang tidak terlalu tinggi, tetapi masih menghadapi gangguan stabilitas sosial dengan adanya tindak pidana (kriminalitas) yang terjadi di masyarakat. Angka kriminalitas di Kabupaten Bintan pada tahun 2013 mencapai 4,56 % dan sampai dengan tahun 2011 sedikit mengalami kenaikan menjadi 6.22 % seperti pada tabel berikut ini : Tabel 2.106. Angka Kriminalitas di Kabupaten Bintan Tahun 2008 – 2011 No

Jenis Kriminal

2008

2009

2010

2011

2013

1.

Jumlah kasus narkoba Jumlah kasus pembunuhan Jumlah kejahatan seksual* Jumlah kasus penganiayaan Jumlah kasus pencurian Jumlah kasus penipuan Jumlah kasus pemalsuan uang Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun Jumlah penduduk

12

7

3

8

-

2

5

1

2

-

9

10

11

8

1

11

10

4

13

28

43 1

63 7

61 2

53 9

39 -

-

-

-

-

-

78 136221

102 139407

82 142300

93 149554

149120

7,32

5,76

6,22

4,56

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. Angka kriminalitas (%) 5,73 Sumber : BPS dan Polres Bintan 2012

68

Pada Tahun 2011 angka kriminalitas cenderung meningkat dibandingkan tahun 2010 yang terlihat dari meningkatnya angka Indeks Korban kejahatan dari 95,16 pada tahun 2010 menjadi 112,3 pada tahun 2011.


Pemerintah Kabupaten Bintan Tabel 2.107. Perkembangan Indeks Korban Kejahatan dan Kriminalitas Kabupaten Bintan Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1. Indeks Korban Kejahatan 119,4 90,32 120,16 95,16 112,3 2. Indeks Kriminalitas menurut jenis tindak pidana yang 140,74 77,78 118,52 112,96 dominan Sumber : Polres Bintan tahun 2012

Pj.BUPATI BINTAN,

DOLI BONIARA



Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 5 Tahun 2015 Tanggal : 15 Desember 2015

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Pembangunan daerah secara sederhana diartikan sebagai sebuah perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Perencanaan daerah juga diharapkan mampu menepis ketidakpastian dalam proses merubah tingkat kesejahteraan

masyarakat

tersebut.

Hakikat

perencanaan

itu

adalah

memperkecil peluang munculnya ketidakpastian. Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Dan, perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar ketidakpastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Salah satu langkah atau tahapan untuk mendekati perencanaan ideal, sebagai dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah perlu diketahui isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara eksisting terjadi. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerahuntuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan

pembangunan

yang

disajikan

adalah

permasalahan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Identifikasi yang dilakukan tidak berdasarkan pada urutan urusan pembangunan, tetapi lebih diutamakan pada permasalahan yang menonjol dan urgen. Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025

115


pembangunan

daerah

yang

akan

dikelola

dan

ditangani

adalah

yang

permasalahan yang memiliki aspek long term problem formulation, karena dokumen yang disusun merupakan dokumen perencanaan jangka panjang. Formulasi

beberapa

pokok

permasalahan

pembangunan

jangka

panjang

Kabupaten Bintan antara lain sebagai berikut: 3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1.

Masih rendahnya upaya pembinaan kebudayaan Melayu

Hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

a. Sebagai upaya pembentukan karakter masyarakat atas dasar nilai keagungan Budaya Melayu, belum terlihat nyata dalam mengoperasionalkan pepatah “dimana bumi dipijak, disama langit dijunjung” hingga nuansa kebudayaan Melayu sangat dirasakan tipis pada kehidupan masyarakat pada umumnya.

b. Lembaga Adat Melayu tidak memiliki nyata kegiatan menyelenggarakan upaya pembinaan kebudayaan Melayu, menjadikan tidak terlihatnya sebagai lembaga yang berkewajiban membina kembangkan budaya Melayu. 2.

Masih belum meratanya capaian pendidikan dan jangkauan pelayanan

pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut ; a.

Masih terdapat masyarakat yang buta huruf,

kondisi angka melek huruf

(AMH) meningkat dari tahun 2007 sejumlah 94,4% menjadi 96,1% pada tahun 2011, untuk tahun 2011 kondisi ini masih di atas AMH Nasional yakni 92,99%, tetapi masih di bawah AMH Provinsi Kepulauan Riau 97,67%, sehingga masih perlu ditingkatkan; b.

Rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat selama lima tahun terakhir, yakni 7,95 tahun di tahun 2007 dan 8,91 tahun pada tahun 2011, kondisi ini masih di bawah RLS Provinsi Kepulauan Riau yakni 9,73 tahun, meskipun sudah di atas RLS Nasional 7,94 tahun.

c.

Masih rendahnya tingkat pendidikan level Sarjana (baik S1-S3) serta tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2009 adalah 102.997 orang atau mencapai 72,39% dari jumlah penduduk,


116


sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 17.828 orang atau 12,53% dari jumlah penduduk. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan, adalah tamatan SMA/MA sederajat yaitu mencapai 35.869 orang atau 25,21% dari jumlah penduduk, sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah DI/DII yaitu hanya 1.537 orang atau 1,08% dari jumlah penduduk. 3. Masih dijumpai permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan, baik jangkauan

layanan,

aksesibilitas

maupun

kualitas

dan

kuantitas

pelayanan Beberapa indikator dapat dilihat sebagai berikut: a.

Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai general indicator kualitas kesehatan menunjukkan peningkatan, pada tahun 2007 adalah 69,57 tahun, meningkat pada tahun 2011 menjadi 69,76 tahun, kondisi ini sudah berada di atas rata-rata Nasional 69,65 tahun, tetapi masih di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau 69,85 tahun, AHH secara umum dipengaruhi oleh kualitas hidup masyarakat, dimulai dari asupan nutrisi yang cukup, pola hidup sehat, penanganan penyakit dan kualitas lingkungan yang baik, sehingga masih bisa diupayakan untuk meningkat pada masa yang akan datang;

b. Masih ditemukannya angka kematian bayi yang merupakan indikator perhitungan kelangsungan hidup bayi sejumlah 995 jiwa pada tahun 2008 dan menurun menjadi 992 pada tahun 2012, meskipun demikian angka kematian bayi dibawah standar nasional (MDGs), dan cenderung mengalami penurunan; c.

Masih ditemukan balita yang gizi buruk, pada tahun 2008 sejumlah 0,78%, dan meningkat menjadi 0,91% pada tahun 2010 tahun 2012 turun menjadi

0,40%

sehingga

tetap

tetapi pada memerlukan

penanganan lebih lanjut dan dilakukan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak dengan unit-unit pelayanan kesehatan yang telah ada. d. Terdapat penderita HIV/AIDS, pada tahun 2010 sejumlah 49 orang, sehingga perlu penanganan sangat serius mengingat penyakit ini


117


tergolong

menular

dan

mematikan,

dalam

jangka

panjang

perlu

ditargetkan untuk tidak ada lagi penderita HIV/AIDS; e.

Masih diketemukan penyandang cacat sejumlah 458 jiwa pada tahun 2010, khususnya cacat bawaan hal ini disebabkan banyak faktor, yakni dimulai sejak anak didalam kandungan, pengaruh penyakit menular, nutrisi, maupun genetis,sehingga penanggulangannya perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

3.1.2 Aspek Pelayanan Umum 1. Kurangnya pemerataan (kualitas dan kuantitas) tenaga pendidik sesuai karakteristik dan potensi daerah Rasio Guru dan Murid, sudah tercukupi untuk pendidikan dasar dan menengah (rata-rata 1 guru : 11-13 siswa), tetapi sebaran guru dan kualifikasi pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk wilayah kepulauan yang berpotensi di bidang kelautan dan pariwisata, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. 2. Kurangnya pemerataan tenaga Dokter dan Paramedis sesuai karakteristik dan potensi daerah Mengingat jangkauan dan sebaran wilayah Kabupaten Bintan mayoritas adalah kepulauan, sehingga sesuai standar yang berlaku tenaga Dokter dan Paramedis sangat kurang serta penyebarannya belum seimbang, meskipun sarana dan prasarana kesehatan berupa rumash Sakit Umum dan Puskesmas telah memenuhi kebutuhan, pada tahun 2008 rasio jumlah Dokter per satuan penduduk 0,41dan hanya meningkat menjadi 0,57 pada tahun 2012. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2008 sebesar 0,54 dan meningkat menjadi 0,65 pada tahun 2012. Kondisi ini belum memenuhi target capaian rasio untuk pemenuhan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. 3. Masih dijumpainya angka kemiskinan yang signifikan Pada

tahun

2008

angka

kemiskinan

berkisar

7,6%

(sebagian

data

menunjukkan angka 11%), walaupun mengalami fluktuasi, menurun pada


118


tahun 2012 berkisar 7% dan 6,2% pada tahun 2013, dalam jangka panjang kondisi ini masih bisa ditekan sampai di bawah 5% mengingat potensi daerah dan sumber daya manusia yang dimiliki memungkinkan untuk mengurangi angka kemiskinan di bawah 5%; 4. Masih terdapat Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Data pada tahun 2010 menunjukkan PMKS, selain beberapa permasalahan yang disebutkan di atas seperti kemiskinan, penyandang cacat dan HIV/AIDS, masih dijumpai warga Lanjut Usia Terlantar 25 orang, orang, Wanita Tuna Susila 275 orang, Bekas Narapidana

8 orang, Jumlah KK

Rumah Tidak Layak Huni 558 KK, Korban Bencana Alam 152 orang, Korban Penyalahgunaan serius

yang

Napza 7 orang, kondisi ini merupakan permasalahan

harus

ditangani

melalui

proses

pembangunan

yang

berkelanjutan untuk menjamin berkurangnya PMKS; 5. Kurangnya sarana dan prasarana air bersih Cakupan masyarakat terhadap akses air minum baru mencapai 41, 9 % pada tahun 2011 dan menurun menjadi 37, 9% pada tahun 2012. Keberadaan sumber air bersih hanya ada di beberapa kecamatan saja seperti Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong, Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Gunung Kijang dan Kecamatan Toa Paya yang umumnya berasal dari sumur gali sehingga dalam jangka panjang pada musim kemarau di kuatirkan akan kekurangan air bersih. 6. Masih rendahnya nilai tambah yang dapat diperoleh masyarakat dari bidang kelautan, perikanan dan pariwisata Peluang pengembangan sumberdaya ikan tangkapan di perairan Kabupaten Bintan masih bisa dikembangkan. Artinya peningkatan upaya dan armada masih memungkinkan untuk terus dilakukan agar pemanfaatan potensi bisa lebih optimal, terlebih dengan optimalisasi pelaksanaan

Minapolitan.

Dengan luas wilayah lautan 86.398,33 Km2 yang merupakan 98,50 persen dari total luas wilayah, pada tahun 2011 kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi wilayah hanya mencapai 2,14%, demikian juga halnya dengan pariwisata, kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB adalah 19,76%


119


sentra pengembangan pariwisata alam di kawasan Lagoi dan didukung sarana pariwisata dan rekreasi yang tersedia di Kabupaten Bintan berjumlah 39 buah. Jumlah sarana pariwisata paling banyak terdapat di Kecamatan Teluk Sebong yaitu 23 buah, dan yang paling sedikit terdapat di Bintan Pesisir yaitu 1 buah, kondisi ini belum mampu menjadi daya ungkit untuk peningkatan perekonomian masyarakat secara optimal. 7. Belum terpenuhinya fasilitas perekonomian yang menjamin optimalnya pemerataaan distribusi dan kemampuan dalam konsumsi bahan pangan serta barang dan jasa ke masyarakat Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga belanja yang dikeluarkan. Secara umum terjadi peningkatan kemampuan daya beli masyarakat selama periode 2009 -2011 di Kabupaten Bintan. Daya beli Kabupaten Bintan Tahun 2009 tercatat sebesar 644,59 ribu per orang per bulan dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 646,57 ribu. Pada tahun 2011 daya beli masyarakat Kabupaten Bintan telah mencapai 650,00 ribu. Bila dibandingkan dengan daya beli secara Nasional dan daya beli Provinsi Kepulauan Riau maka daya beli masyarakat Kabupaten Bintan telah lebih baik dari daya beli secara Nasional dan daya beli Provinsi Kepulauan Riau, tetapi dari data Susenas 2011 tercatat bahwa penduduk Kabupaten Bintan menghabiskan sekitar 51,53 persen dari pengeluarannya untuk belanja makanan atau lebih dari separuhnya, sehingga perlu dukungan pemerintah untuk

mendekatkan

produk-produk

tersebut

ke

masyarakat

dan

mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi. 8. Masih terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terjadi di daratan dan lingkungan perairan. Untuk perairan, seperti kawasan laut dan pesisir sedangkan di daratan terjadinya polusi, pencemaran akibat sampah dan pertambangan tanpa izin (pasir darat dan bauksit) serta kerusakan kawasan konservasi/hutan. Pencemaran perairan (laut) masih sering terjadi, dalam hal ini penangannya harus melibatkan instansi vertikal dan beberapa pihak terkait, termasuk perlu peningkatan penanganan kerusakan mangrove.


120


Sedangkan

untuk pertambangan potensi pertambangan yang ada di

Kabupaten Bintan berupa pasir, bauksit dan batu granit. Luas lahan kawasan pertambangan adalah sebesar 4.111 Ha yang lokasinya berada di Kecamatan Teluk Bintan, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang. Pertambangan tanpa ijin masih terus berjalan, sehingga perlu diperkuat pengawasan dan pengendaliannya untuk memperbaiki kondisi lingkungan serta perlu peningkatan kinerja rehabilitasi kawasan eks tambang dan kehati-hatian dalam proses eksploitasi yang sekarang masih berjalan dengan memperhatikan Precautionary Principle (prinsip kehatihatian) agar tidak merusak lingkungan serta penanganan penambangan ilegal walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang ekspor bauksit dalam bentuk Raw Material. 9. Masih

kurangnya

keahlian/

keterampilan

masyarakat

berdasarkan

potensi daerah Survey tenaga kerja (SAKERNAS) 2011

terdapat 71.517 jiwa penduduk

angkatan kerja dan sekitar 92,38 persen diantaranya telah bekerja. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 24,90 persen bekerja di sektor pertanian. Sektor sektor berikutnya yang cukup besar peranannya dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor perdagangan (20,53 persen), jasa (19,01 persen) dan industri pengolahan (12,79 persen), mengingat industri pengolahan masih didominasi oleh pengoalahan logam dan elektronik yang investasinya mencapai 64.628,70 US $ yang menyerap tenaga kerja sejumlah 4.375 orang, kondisi ini diharapkan bisa bergeser dan dikembangkan ke arah industri pengolahan khususnya subsektor marine industries

dan

hasil

kelautan,

serta

jasa,

khususnya

pariwisata.

Pengembangan sektor pertanian difokuskan kepada perikanan tangkap dan budidaya. Volume produksi perikanan pada tahun 2011 tercatat 40.324,63 ton, dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan naik 88%. Nilai produksi perikanan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 186,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 635,92 Milyar,


121


sehingga diharapkan muncul keahlian tenaga kerja yang akan banyak digunakan dan terserap pada sektor-sektor ini.

10. Rendahnya Rasio Masyarakat yang bekerja dan angka partisipasi kerja Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada usia produktif terbukti dengan jumlah rata-rata pertumbuhan penduduk (Laju Pertumbuhan Penduduk) dalam rentang waktu lima tahun dari tahun 2007-2011 adalah 2,9% per tahun. Dengan kondisi tersebut angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) tahun 2010 mencapai 49,00. Pada tahun 2011 tetap pada angka 49,00. Artinya bahwa pada tahun 2011, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 49 penduduk usia belum/tidak produktif Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN hanya 15, 319 pada tahun 2011. Kondisi peluang lapangan kerja secara optimis dalam jangka panjang masih bisa ditingkatkan, tetapi diprediksi usia kerja dan masyarakat yang bekerja adalah masyarakat urban, sehingga perlu perhatian khusus dalam penciptaan lapangan kerja sesuai potensi daerah. 11. Belum

optimalnya

penggalian

potensi

dan

pelestarian

budaya,

khususnya budaya Melayu dan budaya Daerah Tidak ditemukannya upaya penjabaran filosofi: Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” dalam kehidupan saat ini sebagai tanda berkarakternya kegiatan-kegiatan pada Budaya Melayu. Kegiatan kesenian di Kabupaten Bintan belum menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari masih kecilnya jumlah sanggar seni yang ada. Meskipun demikian, untuk meningkatkan peranan seni dan budaya di masyarakat pada tahun 2010 pemerintah daerah telah melakukan kegiatan pembinaan seni pada 10 sanggar seni, dan belum adanya karya seni dan budaya yang memperoleh penghargaan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 12. Masih belum terbentuknya sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan dengan berbasis Good Governance


122


Saat ini Kabupaten Bintan belum memiliki SKPD dengan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur, dan hanya 10 SKPD yang menerapkan ISO. IKM terkait pelayanan aparatur adalah 72,46, sedangkan terkait pelayanan umum di kecamatan adalah 72,34, Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan adalah 30% dan SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik, 16.67%, untuk kondisi pertanahan Kabupaten Bintan memiliki ±365 Ha Lahan Milik Pemerintah Daerah, 70% Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat 20 sertifikat (persil), mengingat kawasan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bintan, termasuk Ibu Kota Kabupaten (Seri Bentan) merupakan kawasan lindung yang masih dikelola oleh Kementerian Kehutanan, secara garis besar, kondisi ini perlu diperbaiki dan diselesaikan secara komprehensif dan tuntas. Dukungan sistem yang baik dan efisien dengan berorientasi e-gov yang

dimulai

dari

sistem

perencanaan

pembangunan,

pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi serta audit dan pertanggungjawaban harus terintegrasi dalam satu sistem dan aparatur yang kuat dan efisien. 13. Kurang optimalnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Saat ini terdapat 1

Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),

31.926,15 Ha luas wilayah produktif, 3362,63 HA luas wilayah industri, 104 Ha luas wilayah yang terkena banjir, dan 3.115 Ha luas wilayah perkotaan, dan 2 dokumen RDTR; Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan strategis dan Kecamatan sebesar 40%, 40% rekomendasi perizinan yang memanfaatkan kesesuaian lahan, dan tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 50%, kondisi ini seiring perencanaan pembangunan jangka panjang, harus dipacu kesesuaian dan ketaatan dalam implementasinya sesuai Sub Wilayah Pengembangan mencapai 90%-100%.. 14. Masih rendahnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan Peningkatan pemuda dan perempuan (gender issues) dalam pembangunan merupakan prasyarat wajib yang harus terlibat. Optimalisasi peran selama ini melalui pemberdayaan dan pembinaan. Untuk pemuda, selain prestasi


123


dan kompetensi, diarahkan juga pada peningkatan prestasi oleh raga, even internasional seperti Tour de Bintan yang rutin diselenggarakan harus mampu

melahirkan

atlit-atlit

lokal

Pembinaan telah dilakukan kepada

yang

berprestasi

internasional.

104 organisasi pemuda, 10 kegiatan

kepemudaan, 10 unit gedung olahraga, 366 klub olahraga, 13 organisasi keluarga, dan 10 kegiatan olahraga. Komposisi peran perempuan dengan meningkatkan Indeks kesetaraan gender, angka kesetaraan pada tahun 2011 berkisar

dari 24,45.dalam jangka panjang peran pemuda dan

perempuan secara simultan harus ditingkatkan. 3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 1. Rendahnya kemampuan ekonomi Daerah PDRB AHB dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, tetapi AHK pada tahun 2007 menurun sampai puncaknya tahu 2009, dan kembali naik pada tahun 2010 dan 2012 (fluktuatif), fluktuasi laju

pertumbuhan

ekonomi terjadi di semua Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Laju pertumbuhanekonomi pada level Provinsi

Kepulauan Riau

terus

mengalami kenaikan selama periode 2008-2011. Pertumbuhan tertinggi sebesar 7,52% terjadi pada tahun 2010. Laju pertumbuhan Bintan selama periode 2008 - 2010 menjadi terendah

dibandingkan kabupaten/kota di

Provinsi Kepulauan Riau. 2. Tingginya inflasi dan indeks harga konsumen Berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan inflasi tahun 2011 Laju inflasi tahun kalender (Januari – Desember) Tahun 2011 sebesar 3,32 persen, jauh lebih rendah dibanding laju inflasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,17 persen. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,83 pada Bulan November 2011 menjadi 129,86 pada Bulan Desember 2011 telah menyebabkan pada Bulan Desember 2011 terjadi inflasi sebesar 0,02 persen. Inflasi pada bulan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,26 persen. Intervensi menekan inflasi dan indeks harga konsumen harus dilakukan dengan berbagai cara dan treatmen yang tepat, mengingat kondisi wilayah yang tersebar di kepulauan, sehingga harus memunculkan kebijakan daerah


124


yang mampu menjaga keseimbangan dan menjaga stabilitas harga yang berlaku. 3. Belum optimalnya iklim investasi daerah, industri kecil menengah dan masih rendahnya fokus pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata Beberapa

faktor

yang

mempengaruhi

antara

lain

adalah

kurangnya

percepatan penanganan perijinan, masih tingginya angka kriminalitas dan rendahnya daya saing investasi dengan daerah lain. Selama ini belum ada MOU/perjanjian

kerjasama

dihasilkan,meskipun

bidang

pengawasan

yang

perekonominan terkait

dengan

yang kebijakan

perekonomian daerah sebanyak 200 perusahaan. Di Kabupaten Bintan terdapat 100 unit usaha industri kecil dan menengah, 26 unit usaha terkait agroindustri dan hasil hutan, 1 unit usaha yang terkait dengan pengolahan limbah industri, 6 unit usaha terkait dengan industri kerajinan rumah tangga. Terdapat 1700 Izin investasi. Rasio PMA/PMDN sebesar 1/3 dan investasi perusahaan berskala nasional sebesar 4.400.000 USD. Rasio daya serap tenaga kerja 138,05. Peluang pengembangan investasi pada bidang ini dalam jangka panjang sangat memungkinkan, bahkan bisa naik menjadi 710 kali lipat sampai pada tahun 2025. 3. Masih

rendahnya

ifrastruktur

infrastruktur

penunjang

dasar

sebagai

(basic

infrastructure)

complementary

dan pusat

pertumbuhan kawasan ASEAN Berdasar kondisi jalan, tingkat kemantapan jalan sebesar 80%, dalam kurun waktu dua tahun terakhir tidak ada panjang jalan tanah yang dibangun (Lintas Timur dan Jalan Strategis Lainnya), panjang jalan aspal dibangun dan ditingkatkan sebesar 5.25 Km. Dukungan infrstruktur yang mampu dimanfaatkan dalam skala nasional dan internasional adalah pelabuhan internasional dan bandara udara. Integrasi sistem transportasi antar moda baik di darat maupun perairan harus terwujud pada tahun 2025. Ketersediaan pelabuhan laut yang ada saat ini berjumlah 53 buah, terdiri dari 32 buah pelabuhan rakyat, 4 buah pelabuhan yang berada dalam kawasan KPBPB, 13 buah pelabuhan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri), dan 4 buah pelabuhan khusus negara. Pembangunan Bandara


125


udara berstandar internasional harus diwujudkan untuk menguatkan daya saing daerah, sebagai complementary Batam dan Singapura, Zona Bandar Udara yang disediakan seluas 107,06 Ha harus ditambah menyesuaikan kebutuhan

standar

internasional,

sedangkan

pelabuhan

laut

skala

internasional sebagai complement batam dan Singapura dapat segera diwujudkan karena telah ditetapkan Zona Pelabuhan seluas 2.951,55 Ha (perairan) 4. Masih dijumpai kriminalitas di masyarakat yang tinggi Kabupaten Bintan memiliki kepadatan penduduk dan permasalahan sosial yang tidak terlalu tinggi, tetapi masih menghadapi gangguan stabilitas sosial dengan adanya tindak pidana (kriminalitas) yang terjadi di masyarakat. Angka kriminalitas di Kabupaten Bintan pada tahun 2008 mencapai 5,73 % dan sampai dengan tahun 2011 sedikit mengalami kenaikan menjadi 6.22 %, tetapi dari sisi korban pada Tahun 2011 angka kriminalitas cenderung meningkat dibandingkan tahun 2010 yang terlihat dari meningkatnya angka Indeks Korban kejahatan dari 95,16 pada tahun 2010 menjadi 112,3 pada tahun 2011. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi daya saing daerah, khususnya iklim investasi dan jaminan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Upaya penurunan tindak pidana harus dilaksanakan secara integratif dengan bersinergi bersama aparatur penanggung jawab keamanan (POLRI) dan stake holder-nya. 5. Masih kurangnya inovasi daerah dan lemahnya daya saing daerah dalam era global Inovasi dan daya saing sangat berkaitan, inovasi untuk memajukan aerah sangat dibutuhkan untuk penguatan daya saing daerah, khususnya Bintan yang memiliki posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia, selama ini belum ada data yang bisa menunjukkan hasil inovasi daerah dan keunggulan kompetitif sebagai kekuatan daya saing berskala nasional dan internasional. Penguatan yang diperlukan dalam pembangunan jangka panjang adalah: peningkatan kualitas aparatur yang berstandar internasional baik dari sisi pelayanan maupun kemampuan perseorangan, minimal pengetahuan dan pemahaman bahasa internasional beserta attitude nya. Pelayanan dasar


126


khususnya

pendidikan

dan

kesehatan

seharusnya

di

arahkan

untk

berstandar (kualifikasi) internasional, mengingat berlakunya FTZ, AFTA 3 dan AFTA dalam waktu dekat, dimulai tahun 2014. Standar pelayanan dan standar

operasional

pemerintahan

Kabupaten

Bintan

harus

dirintis

menggunakan standar dan skill internasional, dengan didukung sarana dan prasarana, infrastruktur dan potensi daerah yang tergali secara optimal. Kabupaten Bintan bisa diandalkan menjadi pusat pertumbuhan

industri

kelautan dan pariwisata alam. Gejala dan bibit pertumbuhannya sudah nampak, tinggal policy/kebijakan dan dukungan semua pihak untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhannya.

3.2. Isu Strategis Isu strategis dapat berasal dari dalam berupa permasalahan pembangunan maupun yang berasal luar dalam skala regional, nasional maupun international. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dilaksanakan dengan focus group discussion, dituangkan dalam bab ini. Dalam penyajian isu strategis ini difokuskan pada isu dengan kategori long term issues yang diharapkan akan dapat memberikan pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan jangka panjang daerah. Identifikasi

isu

yang

bersifat

strategis

diharapkan

akan

mempermudah

menyatukan pandangan tentang prioritas pembangunan dan secara teknokratis dapat menjelaskan secara objektif serta memadai kepada semua pemangku kepentingan. Analisis terhadap isu-isu yang bernilai strategis merupakan bagian penting dan perannya sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah disamping bersifatmelengkapi tahapan proses yang telah dilakukan sebelumnya. Merupakan satu keharusan bahwa suatu perencanaan pembangunan bukan hanya dibuat untuk dan agar dapat diterima oleh komunitas internal organisasi pembuatnya – dalam hal ini pemerintah daerah -- melainkan harus dapat diterima semua pihak di luar organisasi. Oleh karena itu pencermatan dan penelahan lingkungan eksternal haruslah mendapat bagian yang memadai dalam proses perencanaan yang bersifat strategis.


127


Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang.

Gambar 3.1 Bagan Alir Isu Strategis

Isu strategis Internasional ASEAN FTA, FTZ, AFTA,ACFTA MDGs

Isu Strategis Nasional Kebijakan RPJPN, MP3Ei

Isu Strategis Regional RPJP Prov Keppri

Isu Strategis Internal Kab Bintan

Berdasar studi dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang menjadi isu strategis Wilayah Kabupaten Bintan yang dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan yaitu: internasional, nasional dan regional dan lokal 3.3.

Isu Strategis Internasional

Selain Millenium Development Goals (MDGs),isu strategis internasional dapat digunakan sebagai daya ungkit untuk memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan wilayah yang efektif mampu mengekspos potensi daerah. Untuk menghadapi hal ini diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan potensi yang ada. Dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi ASEAN Free Trade Area (AFTA), AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan),


128


ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asian Pacific Economic Cooperation (APEC), serta dimulainya FTZ (Free Trade Zone) yang akan langsung berdampak pada pembangunan di wilayah kabupaten Bintan. 3.3.1.

Isu Strategis Nasional

3.3.1.1. Kebijakan RPJPN 2005-2025 Isu strategis nasional bertumpu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-20025) dengan rincian arahan sebagai berikut : a.

Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, danberetika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yangpenuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaranakan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yangsesuai dengan nilainilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklimkondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilaikebangsaan. b.

Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-Saing

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagitercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia

siap

menghadapi

tantangan-tantangan

globalisasi

danmampu

memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan

nasional

dalam

jangka

panjang

diarahkan

untuk

(a)mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.


129


c.

Mewujudkan Indonesia yang Demokratis BerlandaskanHukum

Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

berbagai

kegiatan

pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasa rmasyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (responsive community) yang akan mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi

daerah; menjamin

perkembangan

dan

kebebasan media dalam

mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. d.

Mewujudkan Indonesia Yang Aman, Damai dan Bersatu

Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi,dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya

rasa

aman

bagi

masyarakat

merupakan

syarat

penting

bagi

terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.


130


e.

Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju,mandiri dan adil. f.

Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju,mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. g.

Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,

Maju, Kuat dan Berbasiskan Kepentingan Nasional Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan

berkelanjutan

berdasarkan pengelolaan

sumber daya laut

berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

h.

Mewujudkan

Indonesia

yang

Berperan

Aktif

DalamPergaulan

Internasional Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan

keadilan

sosial

merupakan

amanat

konstitusi

yang

harus

diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar secara geografis dan jumlah penduduk, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang dan potensi untuk mempengaruhi

dan

membentuk

opini

internasional

dalam


rangka

131


memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, mandiri, adil dan makmur, Indonesia sangat penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri dan kerja sama lainnya baik di tingkat regional maupun internasional, mengingat konstelasi politik dan hubungan internasional lainnya yang terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat. 3.3.1.2. Pengembangan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Isu nasional dalam pengembangan koridor Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dengan dibangunnya infrastruktur yang membuka jaringan selat Malaka melalui Batam . Berikut adalah ilustrasi jembatan antar Negara di Selat Malaka melalui Batam (sumber:Pre-Feasibility Study of Mallaca Strait Crossing, M.Sjahdanulirwan, Tatang Dahlan, Puslitbang Jalan dan Jembatan, 2010) Gambar 3.2 Telaah Koridor Pengembangan Dalam MP3EI

Sumber: Dok MP3EI


132


3.3.2.

Isu Strategis Regional

Isu strategis regional yang bisa diformulasikan dari Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: 1. Kualitas dan Hasil Capaian Pembangunan Kualitas

pembangunan

dilihat

dengan

menggunakan

indikator

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 berada diurutan 8 dari 33 provinsi dengan 72,2 poin dan tahun 2006 naik diurutan 7 dengan 72,79 poin.Selanjutnya tahun 2007 IPM Kepulauan Riau naik lagi diurutan 6 dengan 73,68 poin jauh lebih tinggi dibanding tahun 2004 dengan 70,8 poin. Dengan demikian potensi dan peluang pembangunan di masa yang akan datang adalah dengan mempertahankan kondisi yang ada dan meningkatkan ke arah yang lebih baik. Angka Harapan Hidup (AHH) setiap tahun semakin baik yaitu Tahun 2005 sebesar 69,5 tahun naik dibanding Tahun 2004 sebesar 68,8 tahun. Pada tahun 2006 AHH mencapai 69,6 tahun dan naik lagi pada tahun 2007 mencapai

69,9

Pembangunan

tahun.

Sebagai

Manusia (IPM),

bagian AHH

dari

perlu

pencapaian

Indeks

terus dipertahankan dan

ditingkatkan dengan cara mempertahankan atau menurunkan angka kematian bayi (AKB) dari 35 per 1000 kelahiran hidup (sedangkan Nasional 46 perkelahiran hidup) menjadi 20 per 1000 kelahiran pada tahun 2025, Angka Kematian Ibu melahirkan, gizi buruk serta usia harapan hidup masih rendah yaitu 105 per 100 ribu ibu melahirkan. Sementara itu, Angka Melek Huruf tahun 2007 sebesar 94,6 % naik dibanding tahun 2006 sebesar 93%. Sedangkan tahun 2005 sebesar 96 % yang berarti labih tinggi dari tahun terakhir. Adapun angka rata-rata Nasional adalah 88,4 %. Terjadinya fluktuasi angka melek huruf dapat disebabkan oleh tingginya migrasi setiap tahun terutama adanya migrasi yang tidak terdidik. 2. Pluralitas Sosial Budaya Dilihat dari aspek sosial dan budaya, Provinsi Kepulauan Riau dapat disebut sebagai miniatur

Indonesia,

karena

terdiri

dari

ribuan


pulau

dan

133


didalamnya hidup dan berkembang penduduk dengan pluralitas agama, suku

dan

budaya

dengan

tetap dipayungi oleh budaya Melayu guna

mendukung kebudayaan nasional. Hampir semua suku bangsa dari seluruh provinsi dan berbagai pemeluk agama ada di Kepulauan Riau.Dengan demikian, keanekaragaman sosial serta aneka ragam suku dan agama dengan menjunjung tinggi kerukunan dan persatuan yang kuat merupakan modal sosial baik dalam pembangunan daerah maupun untuk ketahanan nasional. Potensi ini merupakan kekuatan sangat penting jika dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya bagi pelaksanaan pembangunan maupun dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan bangsa yang merupakan pondasi pembangunan. 3. Geografis dan Geostrategis Negara Republik Indonesia memiliki lebih 17.000 pulau, 14 % diantaranya ada di Provinsi

Kepulauan

Riau

yang

memiliki

pulau

sebanyak 2.408

buah. Karena itu Kepulauan Riau dijuluki dengan “Segantang lada”. Di antara pulau yang banyak tersebut terdapat 19 buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Posisi dan kondisi geografis berada di jalur perdagangan dan lalulintas perdagangan terpadat dunia yaitu Selat Malaka. Kondisi ini secara geopolitik dan geostrategis menjadikan Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan yang strategis. Provinsi Kepulauan Riau berpeluang besar menjadi daerah maju, berdaya saing dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Bagian Barat Indonesia. Hanya saja untuk mencapai itu, perlu percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal terutama sumber daya manusia yang profesional, memiliki etos kerja dan mandiri untuk pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi lainnya. Posisi silang yang merupakan lintasan jalur pelayaran dari Barat ke Timur dan sebaliknya menjadi potensi besar bagi Kepulauan Riau jika dimanfaatkan secara optimal. 4. Sumberdaya Alam Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan, kelautan, bahan tambang dan mineral serta minyak dan gas yang melimpah. Pengelolaan potensi ini masih kurang 5 %, dan ini merupakan kekuatan yang menentukan pembangunan di masa yang akan datang. Potensi perikanan di Kepulauan Riau sekitar


134


1.500.000 ton, potensi minyak bumi yang terletak di Natuna dan Kepulauan Anambas diperkirakan sebesar 298,81 MMBO, gas alam di lokasi yang sama sebesar 55,3 TSCF. Sebaran kawasan pertambangan lepas pantai di wilayah Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Potensi Timah terdapat di Karimun dengan jumlah 11.360.500 m3, Bauksit berjumlah 15 juta Ton di Bintan dan 880 ribu Ton di Tanjungpinang. Potensi lain seperti Granit sebesar 815,9 juta Ton di Karimun dan 42,4 juta Ton di Bintan. Sedangkan Pasir darat sebesar 16,8 juta Ton di Karimun dan 23,026 juta Ton di Bintan ditambah dengan pasir laut sejumlah 7 milyar Ton di Karimun dan 2,2 milyar Ton di Bintan. Potensi

sumber

daya

hutan

di

Kepulauan

Riau

merupakan

potensi

sebagai penyangga kehidupan, khususnya sebagai potensi perlindungan dan konservasi

berbagai

kegiatan

pemerintahan,

masyarakat,

industri,dan

keamanan. Dengan adanya aneka macam tipe sumber daya hutan, seperti hutan tropika basah dataran rendah, hutan tropika basah pegunungan dan juga hutan mangrove, maka diharapkan terjaga sumber kehidupan seperti pelestarian sumber air, tanah, dan keanekaragaman sumber daya hayati. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya mineral dan energi yang melimpah, seperti minyak dan gas bumi, timah, bauksit, granit, batupasir (batupasir kwarsa), kabupaten.

Kekayaan

pengelolaannya

dan

kaolin yang tersebar

sumberdaya mineral

kurang

dari 5 %,

dan

energi

di

tersebut

beberapa potensi

sehingga merupakan kekuatan yang

menentukan bagi pembangunan di masadatang. Dengan

kekuatan

potensi

sumberdaya energi Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai cekungan sedimen tersier Natuna, di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas mempunyai

cadangan potensi

minyak bumi

sebesar

298.81 MMBO

dan

cadangan potensi gas bumi sebesar 55.3 TSCF, maka wilayah ini akan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional yang sangat signifikan. Pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik berdaya 10.000 mega watt secara nasional, mestinya tidak terlepas dengan potensi sumberdaya energi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu lokasi pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak bumi atau gas bumi disamping sumber energi lain seperti


135


pembangkit listrik dengan memanfaatkan batubara. Sedangkan kebijakan level Provinsi dalam jangka panjang adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia

Menciptakan kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia sangat penting sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang lain. Sikap mental dan moral mencerminkan budaya suatu masyarakat akan menjadi ukuran bagi pihak luar dalam memandang Kepulauan Riau. Pencitraan dan penilaian pihak luar terhadap Kepulauan Riau merupakan kondisi riil yang menjadi sebuah nilai bagi masyarakatnya untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian tersebut. 2.

Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas Yang Tinggi

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan modal dalam meningkatkan daya

saing

daerah

baik

skala

nasional

dan

global.

Pendidikan

akan

mepengaruhi etos kerja dan akhirnya meningkatkan daya saing. Daya saing akan memberikan kelenturan berpikir dan bertindak dalam mengelola peluang dan meningkatkan tantangan menjadi peluang. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Kepulauan Riau yang berkualitas pendidikan, memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi perlu didukung dengan kebijakan pembangunan. 3.

Meningkatkan

Daya

Saing

Daerah

Agar

Mampu

Melaksanakan

Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintahan namun juga oleh kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia antar satu daerah dengan daerah lain memiliki relativitas kemampuan. Untuk mengukur kemampuan daerah dalam pergaulan secara nasional dan global agar tetap eksis dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing. Daya saing daerah meliputi seluruh potensi baik sumberdaya alam (SDA), sumberdaya


136


buatan (SDB), sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya sosial (SDS) secara bersama-sama

dan

terintegrasi

mencerminkan

kondisi

daerah.

Untuk

mewujudkan peningkatan daya saing daerah agar mampu melaksanakan pembangunan dalam perekonomian nasional dan global. 4.

Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang seluruh kebutuhannya terpenuhi dengan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar yang terjangkau. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak arah kebijakan yang dilakukan mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur dan lainya. 5.

Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata

Secara kodrati Kepulauan Riau berdekatan dengan negara yang sudah maju seperti Singapura dan Malaysia serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Potensi dan peluang tersebut hanya akan memberi manfaat jika dilakukan perencanaan yang komprehensif dalam menatap masa depan Kepulauan Riau yang lebih maju. Dengan potensi yang ada, keinginan untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa ditunda lagi. 3.3.3. Isu Strategis Lokal Isu strategis yang bisa dimunculkan dari skala lokal, khusus kabupaten Bintan antara lain berupa: 1.

Isu Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, ada 4 isu strategis di anggap paling penting


137


seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Ekonomi Prioritas No



Isu

1

Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

2

Pengembangan Kawasan Minapolitan

3

Pegembangan Parawisata

4

Peningkatan Aksebilitas Ke Pulau- Pulau Kecil

5

Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara berskala internasional

Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Internasional

Pemerintah Kabupaten Bintan mendukung program pemerintah pusat yaitu pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup wilayah yang lebih luas meliputi wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Upaya pengembangan kawasan khusus tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Singapura dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura pada tanggal 25 Juni 2006 tentang Kerjasama Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan

kerjasama

Pemerintah

Singapura.

ekonomi

antara

Kesepakatan

Pemerintah kerjasama

Indonesia tersebut

dengan

kemudian

ditindaklanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan Pemerintah No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007 untuk KPBPB Bintan dan PP No.48/2007 untuk KPBPB Karimun. Dalam rangka upaya operasionalisasi

KPBPB

Batam,

Bintan,

Karimun

telah

ditetapkan


pula

138


Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk kelembagaannya. Selain kebijakan-kebijakan tersebut diatas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, maka bila ditinjau dari aspek sistem perkotaan nasional dan posisi geografisnya, kawasan BBK ini juga memiliki potensi besar, antara lain:  Fungsi Kawasan BBK secara nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang strategis;  Secara

geografis,

kawasan

BBK

terletak

pada

jalur

perdagangan

internasional yang menjadikannya sebagai pintu gerbang masuknya arus investasi asing ke Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan Singapura

dan

Malaysia.

Apabila

didukung

dengan

keberadaan

infrastruktur yang sesuai dan kompetitif, maka kawasan ini dapat menjadi kawasan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi;  Kawasan BBK terletak di tengah pasar internasional (Singapura, China, India, Australia, dan pasar dunia yang lebih luas lainnya). Dalam PP tersebut lokasi FTZ Bintan terdiri dari kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah pulau Bintan. Disamping itu, terdapat 5 lokasi lain yang berupa enclave yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan maritim Bintan Timur, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Dompak. Pulau Bintan merupakan wilayah yang cukup siap untuk menarik investasi. Keberadaan bonded zones di Bintan menyebabkan kawasan ini tidak asing lagi bagi

investor

yang

ingin

menanamkan

investasinya

di

sektor

industri

manufaktur. Selain itu, Bintan selama ini juga telah menjadi lokasi kunjungan wisatawan mancanegara, walaupun yang terbesar masih berasal dari Singapura. Ditinjau dari sisi infrastruktur, sekalipun belum sebaik Batam, namun Bintan telah memiliki fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjung Pinang menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Namun demikian, dalam konteks KEK BBK, penyebutan Bintan akan secara implisit diartikan sebagai keseluruhan pulau Bintan.


139


 Pengembangan Kawasan Minapolitan Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pada Pasal 63 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Ini berarti bahwa model-model pemberdayaan akan terus bergulir sehingga penentuan model pemberdayaan yang berbasis sosio-ekologi dan karakteristik daerah nelayan adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, maka wilayah perairan Kabupaten Bintan termasuk salah satu kawasan minapolitan yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 88.038,54 Km2 terdiri atas wilayah daratan seluas 1.946,13 Km2 dan wilayah laut seluas 86.398,33 km2 (97,74%).

Pada tahun 2009, volume produksi perikanan mencapai 20.083,35

Ton dan mengalami peningkatan produksi sebesar 4,18 persen dari tahun sebelumnya, dengan nilai produksi mencapai 157,76 Milyar Rupiah atau meningkat sebesar 3,56%. Hal ini menunjukan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Bintan cukup besar, mengingat luas perairan yang jauh lebih besar dibandingkan luas daratannya. Berdasarkan potensi yang ada maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui SK Bupati Bintan No : 377/VIII/2010, telah menetapkan Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur sebagai kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan dengan fokus pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Bintan Timur dengan komoditas ikan pelagis dan demersal, serta pengembangan perikanan budidaya di Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir dengan komoditas rumput laut, kerapu dan teripang. Dengan di tetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah kawasan minapolitan dimana Kecamatan Mantang Sebagai Tempat Budidaya, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Bintan Pesisirsebagai sentra pemasaran dan Kecamatan Bintan Pesisir sebagai penagkapan ikan dan budidaya rumput laut. Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan sangat besar karena hampir 98% wilayah Kabupaten Bintan adalah lautan. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Bintan terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan

produk

perikanan,

industri

bioteknologi

kelautan,


industri

140


sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Bintan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (seaweed), padang lamun (seagrass), ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.  Pegembangan Pariwisata Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau yang diimplementasikan ke dalam 6 (enam) Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata, maka Kabupaten Bintan ini termasuk

dalam

Unit

Pengembangan

Wilayah

Pariwisata

B

yang

pengembangannya diarahkan pada pengembangan wisata terpadu (Kawasan Lagoi dan Kuala Sempang), ekowisata (Kawasan Air Terjun Gunung Bintan), wisata religi/sejarah (Kawasan Kota Kara dan Bukit Batu), wisata bahari (Kawasan Lagoi, Sakera Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, kawasan Berakit dan beberapa pulau di Kecamatan Tambelan, Bintan Pesisir dan Mantang), Desa Wisata (Kawal dan Teluk Bakau di Kecamatan Gunung Kijang, Sebong Pereh, Sei Kecil, Sebong Lagoi dan Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Malang Rapat, serta Bintan Bekapur di Kecamatan Teluk Bintan).  Peningkatan Aksesibilitas Ke Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kabupaten Bintan berupa wilayah yang terdiri atas beberapa gugusan pulau besar dan kecil, sehingga membutuhkan penyediaan prasarana dan sarana wilayah dengan biaya tinggi (high cost), sehingga aksesibilitas menuju ke beberapa gugus pulau kecil di Kabupaten Bintan, terutama ke Pulau Tambelan terbatas. Selain itu belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi wilayah, khususnya di beberapa pulau kecil, merupakan salah satu isu utama di Kabupaten Bintan.  Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara Selain jaringan jalan, rencana pengembangan sistem jaringan trasportasi darat juga diarahkan pada pembentukan simpul-simpul transportasi yaitu berupa terminal transportasi darat, pelabuhan dan lapangan udara.


141


2.

Isu Sosial – Masyarakat

Dalam bidang Sosial-Masyarakat, ada 2 isu strategis di anggap paling penting seperti terlihat dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Sosial – Masyarakat Prioritas No Isu 1 Pemerataan Penduduk dan Peningkatan Pelayanan Dasar 2 Sinkronisasi Kebijakan/Aturan  Pemerataan Penduduk Dan Pelayanan Dasar Pada tahun 2008 penduduk Kabupaten Bintan tercatat 125.028 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 61.138 jiwa dan jenis kelamin perempuan 63.920 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar tedapat di Kecamatan Bitan Timur (35.676 jiwa), sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Mantang (3.673 jiwa). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2004 yang berjumlah 115.675 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2004-2008 sebesar 1,62 % per tahun. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Utara dengan tingkat kepadatan sebesar 64 jiwa/Km2, dan wilayah di Kabupaten Bintan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Tambelan dan Teluk Sebong dengan tingkat kepadatan sebesar 28 jiwa/Km2. Karakteristik geografis yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil menyebabkan jarak menjadi kendala sehingga pembangunan menjadi kurang merata. Selain itu keberpihakan yang terlalu besar pada FTZ belum dirasakan dampak multiplier-nya terhadap kemerataan kesejahteraan masyarakatBelum optimalnya pelayanan dasar ke beberapa pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan menjadi salah satu isu utama, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya aksesibilitas menuju remote area.  Sinkronisasi Kebijakan dan Aturan Banyak kebijakan antar sektor dan antar daerah yang belum padu dan sinkron sehingga tumpang tindih bahkan bertabrakan satu sama lain. Sinkronisasi kebijakan di sini adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang oleh

pemerintah

dan/atau

pemerintah

daerah

harus

dikeluarkan

dimiliki


sebelum

142


pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud antara lain berupa izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Dengan demikian, perizinan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bintan, dikeluarkan oleh sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.

Isu Lingkungan

Dalam bidang Lingkungan, ada 4 isu strategis di anggap paling penting seperti terlihat dalam table berikut: Tabel 3.3 Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Lingkungan Prioritas No Isu Kecenderungan Untuk Kawasan Lindung Untuk 1 Budidaya 2 Peningkatan Kualitas Lingkungan 3 Pengolahan Sampah 4 Peningkatan Kualitas Air Baku  Kecendrungan Untuk Kawasan Lindung Untuk Budidaya Isu kawasan lindung untuk budidaya muncul karena banyak kegiatan pembangunan baik berupa pembangunan permukiman perkotaan maupun tambang yang merusak kelestarian hutan. Tentunya ini akan dapat mengancam kelangsungan kehidupan di wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulaupulau kecil yang umumnya memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan air tawar. Keberadaan hutan memiliki fungsi penting untuk dapat menjaga fungsi tata air dan menjamin ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Selain itu kehilangan hutan akibat pemangkasan lahan

yang

umumnya

berbukit

untuk

permukiman

perkotaan

juga

mengakibatkan meluasnya kawasan rawan kejadian bencana tanah longsor.  Peningkatan Kualitas Lingkungan Pencegahan pencemaran darat, perairan dan laut juga menjadi isu lingkungan yang menjadi prioritas. Hal ini terkait dengan berkembangnya aktivitas industri, pertambangan dan permukiman yang seringkali tidak dilengkapi dengan perencanaan dan instalasi pengolahan sampah dan limbah yang memadai.


143


Sebagai

akibatnya

kondisi

lingkungan

menjadi

semakin

buruk

karena

perkembangan berbagai aktivitas tersebut. Dengan daya dukung lingkungan pulau kecil yang terbatas, maka pencemaran darat, perairan dan laut ini akan mengganggu keberlangsungan ekosistem termasuk juga aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bintan. Banyaknya aktifitas pembangunan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL juga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Selain itu, kurang optimalnya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan juga akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.  Pengolahan Sampah Sistem pengelolaan sampah dititik beratkan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah

lingkungan,

seperti

pencemaran

lingkungan,

timbulnya

genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Dalam implementasinya pengembangan sistem pengelolaan persampahan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, yang penanganannya diprioritaskan untuk daerah-daerah pusat kota yang belum mendapat pelayanan dan daerah permukiman baru. pengolahan sampah yang dilakukan di TPA dengan cara sistem open dumping, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sistem lahan urug (sanitary land fill) yang dilengkapi sarana sistem drainase permukaan maupun bawah permukaan, sistem pembuangan gas yang dihasilkan oleh proses dekomposisi sampah dan sumur (pipa) pemantau leachate (cairan yang ditimbulkan oleh sampah), serta daur ulang. Selain itu sampah-sampah yang mempunyai potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali, seperti plastik, kertas dan kaleng dapat dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan sampah, yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan dari sampah yang telah dipisahkan menjadi bahan baku atau barang jadi.  Pencegahan Dan Pencemaran Air Baku Pencemaran perairan dapat mengganggu ketersediaan air baku dan aktivitas perikanan budidaya air tawar, sedangkan pencemaran laut akan mengganggu keberlangsungan aktivitas perikanan tangkap maupun budidaya laut.Kabupaten Bintan sangat mengandalkan sumber air permukaan sebagai sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk air minum. Alternatif lain pemenuhan


144


kebutuhan air minum dapat dilakukan dengan membuat bak-bak penampung air hujan yang dikelola secara individu, berupa sumur penampungan air hujan yang dibuat di halaman rumah dengan menggunakan material yang lulus air dan tahan longsor, serta harus bebas dari kontaminasi atau pencemaran limbah. 4.

Isu-isu Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bintan

Hasil

kompilasi

isu-isu

kunci

maka

diperoleh

10

(sepuluh)

isu

kunci

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bintan.

Tabel 3.4 Daftar 10 Isu Kunci Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bintan No ISU ASPEK EKONOMI 1. Pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas Dan Pelayaran Bebas 2. Pengembangan Kawasan Minapolitan 3. Pengembangan Parawisata 4. Peningkatan Aksebilitas Ke Pulau- Pulau Kecil 5. Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara ASPEK SOSIAL 6 Pemerataan Penduduk Dan Peningkatan Pelayanan Dasar 7 Sinkronisasi Kebijakan/Aturan ASPEK LINGKUNGAN 8 Kecendrungan Untuk Kawasan Lindung Untuk Budidaya 9 Peningkatan Kualitas Lingkungan 10 Pengolahan Sampah 11 Peningkatan Kualitas Air Baku 5.

Isu Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Pusat Kegiatan.

Dalam menentukan isu strategis dan visi, misi serta arah kebijakan pembangunan perlu dipertimbangkan perwilayahan pembangunan secara keruangan dan pusat kegiatan yang direncanakan. Kabupaten Bintan direncanakan dibagi menjadi 4 (empat) SWP sebagai berikut :


145


1. SWP I ; 3 Kecamatan, Teluk Bintan, Gunung Kijang, dan Toapaya. dengan pusat Bandar Seri Bentan. Fungsi utama Pemerintahan, Perdagangan dan jasa, serta Pariwisata. 2. SWP II ; 3 kecamatan, Bintan Timur, Bintan Pesisir, dan Mantang. dengan pusat di Kota Kijang. Peruntukan utama Pertambangan, permukiman, pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa. 3. SWP III ; 3 Kecamatan, Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, dan Sebong. dengan pusat di Kota Tanjunguban. Peruntukan utama Pertambangan, industri, pertanian, perdagangan, pariwisata, permukiman dan pendidikan.. 4. SWP IV ; 1 kecamatan, Tambelan. Peruntukan utama Permukiman, konservasi, pertanian, perikanan dan pariwisata Gambar 3.3 Rencana Sub Wilayah Pengembangan Kab Bintan 2011-2031

Sumber : RTRW Kab Bintan Tahun 2011-2031


146




Arahan Kawasan Strategis Kabupaten

Berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang telah ditetapkan, maka secara keseluruhan usulan Kawasan Strategis Kabupaten dapat dibedakan sebagai berikut : 1)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi, meliputi : (1) Kawasan Industri Lobam, (2) Kawasan Industri Galang Batang, (3) Kawasan Industri Maritim,. (4) Kawasan Agropolitan Toapaya, (5) Kawasan Wisata Pantai Trikora, (6) Kawasan Wisata Lagoi, (7) Kawasan Wisata Sebong Pereh, (8) Kawasan Wisata Sebong Lagoi, (9) Kawasan Wisata Kuala Sempang, (10) Kawasan Ibukota Kabupaten Bandar Sri Bentan (11) Kawasan Minapolitan di Mantang, Bintan Pesisir dan Bintan Timur (12) Kawasan Strategis PPK Tambelan,. (13) Kawasan Wisata Bahari di Mapur,. (14) Kawasan Perkotaan di Kijang dan Tanjung Uban,

2) Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Taman Laut Tambelan.

Pj.BUPATI BINTAN,

DOLI BONIARA


147


Lampiran IV: Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 5 Tahun 2015 Tanggal : 15 Desember 2015

BAB IV

4.1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan, kriteria visi ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 ayat (12) Rumusan visi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon atau motto, namun merupakan suatu cita-cita atau harapan yang diyakini dapat diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, yang dalam dokumen RPJP mempunyai jangka waktu selama 20 tahun. Pembangunan 20 tahun yang akan datang lebih berorientasi pada membangun manusia secara utuh sehingga mencapai derajat sejahtera lahir maupun batin. Hal ini juga didasarkan proyeksi masa depan Kabupaten Bintan dimana kunci pokok pembangunan ke depan adalah pembangunan seluruh aspek kehidupan yang menyempurnakan karakter dan taraf hidup masyarakat menuju sejahtera. Rumusan Visi Kabupaten Bintan dalam dokumen Rancangan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Tahun 2005 – 2025 ini adalah:

“ BINTAN GEMILANG 2025 ” Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan

Keselarasan Visi pembangunan jangka panjang Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan digambarkan sebagai berikut

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025 ____________________ 148


Visi Jangka Panjang Indonesia Tahun 2005-2025 Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Visi Jangka Panjang Prov. Kepulauan Riau Tahun 2005-20025 Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera

Visi Jangka Panjang Kabupaten Bintan Tahun 2005-20025 Bintan Gemilang 2025 Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Budaya

Penjabaran pernyataan Visi di atas adalah sebagai berikut :

Gemilang 2025

: Memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan

yang

dimaksud

merupakan

gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh

pihak

dengan

jangka

di

kabupaten

waktu

Bintan

target

capaian

berkaitan

dengan

pantai,

dengan

sampai tahun 2025 Kelautan

: Segala

hal

wilayah

yang

laut

dan

mengoptimalkan seluruh kegiatan yang terkait dengan industri maritim, dimulai dari

pengembangan

sumber

daya

manusia, budidaya di bidang kelautan dan

perikanan,

pelabuhan

dan

marine

industries,

transportasi

laut,

mengingat kelautan sebagai core daerah,



dengan luasan kabupaten Bintan 98,5% terdiri dari wilayah laut; Pariwisata

: Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata atau perjalanan untuk rekreasi,

dalam

kerakyatan

skala

dengan

industri

berfokus

dan pada

ekowisata; Kebudayaan

: Merupakan kegiatan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian,

dan

adat

istiadat

dengan

bersandar pada Budaya Melayu. Tujuan akhir dari pencanangan visi daerah tersebut adalah mewujudkan masyarakat Bintan yang sejahtera. Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan lahiriah dan kehidupan ekonomi masyarakat, terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan sejahtera batin diartikan terpenuhi kebutuhan rohaniah masyarakat dengan berlandaskan kehidupan beragama dan budaya. Dari

sisi

pembangunan

untuk

mencapai

masyarakat

sejahtera,

perlu

pengembangan kegiatan ekonomi sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai core dan sekaligus sebagai driver

activity.

Pembangunan

yang

dilaksanakan

diharapkan

mampu

membawa dampak kemajuan daerah yang berkelanjutan, mampu tumbuh dan berkembang serta mengarah pada sistem ekonomi yang modern tetapi tetap peduli terhadap keberlanjutan sumber daya unggulan daerah dan pelestarian lingkungan.

4.2. Misi Dalam

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1, ayat (13) telah dinyatakan



bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan. Rumusan misi, idealnya mengandung makna adanya: Tuntutan Stabilitas; Tuntutan akan Perubahan; Kondisi Nilai-nilai yang ada; serta Filosofi Manajemen dan Nilai-nilai. Misi dapat berperan

sebagai

pencapaian

tujuan,

pedoman memberi

(guidance) dasar

dalam

dalam

membantu

pengalokasian

memfokuskan sumber

daya,

menetapkan kerangka tanggung jawab dalam institusi dan sebagai dasar bagi pengembangan tujuan. Rumusan Misi juga dapat berperan sebagai alat motivasi (motivator), yaitu sebagai sumber inspirasi kepada pihak-pihak terkait. Terakhir, yaitu bahwa rumusan misi dapat berfungsi sebagai

alat promosi (billboard),

yaitu mampu menarik keterlibatan stakeholder. Misi disusun berdasarkan visi yang telah dirumuskan, karena misi merupakan penjabaran secara operasional dalam rangka perwujudan visi itu. Berdasarkan visi 20 tahun ke depan, disusun misi untuk dokumen RPJP Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kelautan dan pariwisata secara berkelanjutan sebagai daya dukung dan daya ungkit pembangunan daerah

Misi 1

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Misi 2

Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah guna menunjang peningkatan perekonomian daerah

Misi 3

Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip penatausahaan pemerintahan yang baik (good governance)

Misi 4

Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu yang Agung dengan tetap bersandar kepada nilai-nilai agama sehingga tercipta hubungan kekerabatan yang harmonis dan iklim yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

Misi 5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan secara komprehensif

Misi 6

Meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional

Misi 7



Penjabaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kelautan dan pariwisata secara berkelanjutan sebagai daya dukung dan daya ungkit pembangunan daerah: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang, sumber daya pembangunan difokuskan kepada potensi utama yakni kelautan dan pariwisata (core) , potensi utama berbasiskan sumberdaya alam ini digunakan sebagai pemicu dan sentra pertumbuhan ekonomi yang secara berkelanjutan dapat dijadikan tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan sektor-sektor lain. 2. Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

melalui

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan: bahwa

dalam

pembangunan

jangka

panjang

ditujukan

untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan upaya melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, kualitas sumber daya manusia ini akan sangat menentukan kemajuan pembangunan sektorsektor lain karena manusia sebagai aktor utama pembangunan di berbagai bidang. 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah guna menunjang peningkatan perekonomian daerah : bahwa dalam target capaian pembangunan jangka panjang daerah ditujukan

untuk

memenuhi

dan

menyempurnakan

jaringan

infrastruktur yang wajib disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan, sebagai pemicu peningkatan pelayanan publik, kegiatan ekonomi, investasi dan distribusi pertumbuhan sentra-sentra bisnis dan industri.



4. Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsipprinsip

penatausahaan

pemerintahan

yang

baik

(good

governance): bahwa

dalam

kunci

utama

kesuksesan

pembangunan

yang

dilaksanakan terletak pada peran dan fungsi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan partisipatif agar mampu memperoleh kepercayaan masyarakat dan stakeholder pembangunan untuk menjalankan peran pemerintahan,

sehingga

perlu

komitmen

kuat

dalam

mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance sebagai sistem pemerintahan di kabupaten Bintan. 5. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu yang Agung dengan

tetap

bersandar

kepada

nilai-nilai

agama

sehingga

tercipta hubungan kekerabatan yang harmonis dan iklim yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat: Bahwa kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat tercapai dalam suasana yang kondusif dengan dilandasi sikap toleran yang lahir dari akar budaya agama.

yakni Budaya Melayu yang bersandar pada nilai-nilai

Sebagai

katalisator

pembangunan

untuk

mewujudkan

kebersamaan dan nilai-nilai moralitas yang tinggi yang hidup di masyarakat

serta

didukung

dengan

meningkatnya

kualitas,

pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bintan. 6. Meningkatkan

kualitas

lingkungan

hidup

dan

mencegah

kerusakan lingkungan secara komprehensif: bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan kunci kelestarian



sumber daya alam yang akan dipergunakan sebagai modal dasar pembangunan, prinsip-prinsip sustainable development harus dijadikan pedoman

dalam

merumuskan

kebijakan

dan

pelaksanaan

pembangunan. 7. Meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional: bahwa seluruh tahapan dan upaya pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada standarisasi dalam skala nasional dan internasional, jadi tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan pembangunan saja, tetapi harus berperan lebih dalam skala nasional dan mampu mengikuti

perkembangan

globalisasi

(khususnya

skala

regional

kawasan ASEAN dan Asia) sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, dikarenakan letak geografis yang strategis dan berdekatan dengan titik pertumbuhan pembangunan antar negara di kawasan tersebut.

Pj.BUPATI BINTAN,

DOLI BONIARA



Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 5 Tahun 2016 Tanggal : 15 Desember 2015

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis serta visi dan

misi

pembangunan

jangka panjang

yang

telah

dirumuskan

merupakan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang yang didukung dengan arah kebijakan. Pembangunan jangka panjang daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam perumusan sasaran merupakan kerangka tindak lanjut dari misi yang telah ditetapkan. Sasaran pada masing-masing misi diperkuat dengan sasaran pokok. Sasaran pokok merupakan proses kontinum yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yang kerap berupa indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode tahun ke-20 dapat dicapai. Sementara, sasaran pokok lainnya bersifat spesifik, dicapai pada periode atau tahapan tertentu. Karakteristik lain adalah bahwa suatu sasaran pokok dapat menjadi prasyarat (enabler) bagi keberhasilan kinerja (sasaran pokok) lainnya. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan

dasar

yang

menjadi

tanggungjawab

dan

kewajiban

Pemerintah Daerah. 5.1.

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

Sasaran pokok dan arah Pembangunan Daerah dalam jangka panjang, harus mampu menjadi alat pemerinci dan penjabar atas Visi dan Misi yang dirumuskan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2025. Sasaran pokok dan arah kebijakan yang

ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025_____________155


merupakan tindak lanjut untuk mencapai tujuan pembangunan yang diuraikan sebagai berikut : 5.1.1 Misi

1:

Mengembangkan

kelautan dan

dan

mengoptimalkan

potensi

pariwisata secara berkelanjutan sebagai daya

dukung dan daya ungkit pembangunan daerah. a. Sasaran Pokok dalam pencapaian Misi 1 adalah : 1) Berkembangnya

potensi

kelautan

dan

peningkatan

produktivitas/pemanfaatannya secara optimal Sasaran pokok yang pertama dari Misi ini berfokus pada potensi kelautan.Pengembangannya diupayakan secara optimal dengan meningkatkan kesiapan sumberdaya manusia yang terlibat, sarana prasaarana kelautan, fasilitas pemasaaran, peningkatan jejaring, dan

dampaknya

diharapkan

dapat

menunjang

peningkatan

kesejahteraan masyarakat kelauatan maupun keseluruhan. 2) Berkembangnya

potensi

kepariwisataan

dan

peningkatan

pemanfaatannya secara optimal; Sasaran pokok yang kedua dari Misi ini berkait erat dengan potensi kepariwisataan

yang

perlu

dikembangkan

secara

optimal.Berkenaan dengan pengembangan ini maka unusr SDM menjadi

penting

pendukung

perannya

kepariwisataan

disamping dan

sarana

jejaring

prasaarana

pemasarannya.

Pemanfaatan potensi kepariwisataan ini diharapkan juga akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pemangku kepentingan pariwisata maupun seluruh masyarakat lainnya. b. Arah kebijakan pada untuk mewujudkan sasaran pokok Misi 1 sebagai berikut : 1) Untuk

mewujudkan

berkembangnya

potensi

kelautan

dan

peningkatan produktivitas dan pemanfaatannya secara optimal maka rumusan arah kebijakannya sebagai berikut: a) Meningkatkan fasilitas untuk mendukung kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing di bidang kelautan b) Memberdayakan Masyarakat pesisir c) Mengembangkan kawasan minapolitan



d) meningkatkan

penerapan

teknologi

perikanan

dan

penyuluhannya pada petani ikan dan nelayan e) Mengembangkan perikanan tangkap dan perikanan budidaya f) Meningkatkan kinerja penataan, pengelolaan dan pengawasan ruang laut , pesisir, pulau kecil 2) Dalam upaya mencapai perkembangan potensi kepariwisataan dan peningkatan pemanfaatannya secara optimal dirumuskan

arah

kebijakannya sebagai berikut: a) Meningkatkan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing di bidang kepariwisataan b) Meningkatkan pemasaran pariwisata c) Meningkatkan pengembangan objek dan fasilitas pariwisata d) Meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian daerah 5.1.2. Misi2:Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; a. Sasaran Pokok dalam pencapaian Misi 2 adalah : 1) Meningkatnya

kualitas

pelayanan

pendidikan

umum

dan

pendidikan berbasis potensi daerah Sasaran pokok pertama Misi ini berkait erat dengan pelayanan pendidikan dengan salah satu penekanananya potensi daerah. Berdasar hal itu maka beberapa unsur kunci adalah akses dan pemerataan pelayanan, sarana dan prasarana pendidikan, SDM yang kompeten, fasilitas dan mutu pendidikan

berbasis potensi

daerah, model lembaga pendidikan dengan biaya terjangkau untuk menyiapkan tenaga kerja produktif siap pakai, serta pendidikan luar

sekolah.

Pelayanan

terkait

pendidikan

masyrakat

ini

diharapkan juga akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan

siap

meraih

berbagai

kesempatan

perkembangan

yang

diharapkan bakal terjadi. 2) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Sasaran pokok yang kedua dari Misi ini intinya adalah pelayanan kesehatan

bagi

kehandalan

masyarakat

dalam

menyongsong

perubahan karena pembangunan. Sasaran ini diperkirakan terkait erat dengan jangkauan pelayanan,rujukan bagi masyarakat miskin,



promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, obat dan makanan, gizi masyarakat, SDM kesehatan. b. Arah Kebijakan untuk mewujudkan sasaran dalam Misi 2 1) Dalam upaya mencapai pelayanan pendidikan di Kabupaten Bintan dirumuskan arah kebijakannya sebagai berikut: a) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat b) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

pendidikan c) Meningkatkan

kecukupan

SDM

yang

berkompeten

dalam

SDM

yang

berkompeten

dalam

pelayanan bidang pendidikan d) Meningkatkan

kecukupan

pelayanan bidang pendidikan e) Meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan

berbasis potensi

daerah f) Membentuk model lembaga pendidikan dengan biaya terjangkau untuk menyiapkan tenaga kerja produktif siap pakai. g) Meningkatnya kualitas sarana pendukung untuk pendidikan luar sekolah dan fasilitasi h) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berstandar nasional dan internasional; 2) Dalam upaya mencapai sasaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan dirumuskan arah kebijakannya sebagai berikut: a) Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan b) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat miskin c) Meningkatkan

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan

masyarakat d) Meningkatkan kefarmasian dan penignkatan alat kesehatan e) Meningkatkan Pengawasan obat dan makanan f) Meningkatkan tingkat gizi masyarakat g) Meningkatkan kecukupan SDM berkualitas dalam pelayanan bidang kesehatan



h) Meningkatkan

kualitas

SDM

yang

berkompeten

dalam

pelayanan kesehatan 5.1.3.

Misi3:Meningkatkan

kualitas

infrastruktur

daerah

guna

menunjang peningkatan perekonomian daerah; a. Sasaran Pokok dalam pencapaian Misi 3: 1) Terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan. Sasaran pokok yang pertama Misi ini berfokus pada sistem transpotasi, angkutan publik, dan coverage layanan. Dengan demikian upaya yang dilakukan harus terkait dengan infrastruktur yang menghubungkan pusat moda transportasi darat, laut, dan udara ke pusat pusat kegiatan yang berbasis angkutan publik, perhubungan ke kepulauan terpencil 2) Terwujudnya infrastruktur untuk memenuhi air minum yang bersih dan sehat Sasaran pokok yang kedua dari Misi ini berfokus pada air minum; oleh karena itu upaya yanag dilakukan harus terkait dengan penduduk yanag menggunakan air minum, pemanfaatan wadukwaduk yang ada, cakupan pelayanan air bersih. 3) Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana yang memadai di lingkungan permukiman Sasaran pokok yang ketiga dari Misi ini berfokus pada sarana dan prasarana di lingkungan permukiman. Dalam hal ini yang perlu dilakukan lebih banyak diarahkan pada peningkatan sarana penyehatan ingkungan perumahan seperti sanitsi dan drainase yang

harus

dipikirkan

karena

akibat

permasalahan

jangka

panjangnya tidak mudah untuk diselesaikan jika permikiman sudah padat.. 4) Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha. Sasaran pokok yang keempat dari misi ini berkenaan dengan dunia

usaha,

yang

dalam

rencana

jangka

panjangnya

dibagi menjadi kedalam untuk masyarakat dan ke luar untuk



memudahkan jalannya perekonomian. Sasaran ini direncnakan berisi kebijakan yang mengarah ke perkoperasian dan lembaga keuangan sebagai soft infrastructure (disamping infrastruktur fisik pada

sasaran

pokok

yang

lain)

untuk

pengembangan

perekonomian daerah. b. Arah kebijakan pada sasaran pokok Misi 3 sebagai berikut: 1) Dalam

upaya

untuk

mencapai

sasaran

pokok

terwujudnya

peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan, digariskan beberapa arah kebijakan sebagai berikut: a) Meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

infrastruktur

yang

menghubungkan pusat moda transportasi darat, laut , dan udara ke pusat pusat kegiatan yang berbasis angkutan publik. Dianataranya yang penting adalah tingkat kemantapan jalan, perluasan jaringan, peningkatan jalan, jalan yang dapat dalalui kendaraan roda-4, drainase jalan, dan lampu penerangan jalan. b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan ke kepulauan terpencil. Kebijakan ini diarahkan pada kelengkapan fasilitas untuk pelayaran ke pulau terpencil, frkuensi pelayaran, dermaga yang dibangun/ disempurnakan. 2) Dalam

upaya

untuk

mencapai

sasaran

pokok

terwujudnya

infrastruktur untuk memenuhi air minum yang bersih dan seha, arah kebijakan yang digariskan adalah sebagai berikut: a) Meningkatkan pemanfaatan wasuk-waduk yang ada. Hal ini penting karena sebagai sebuah kabupaten dengan wilayah berupa

pulau

menghadapi

pada

masalah

jangka

yang

sangat

daya

dukung

dan

panjang daya

akan

tampung

lingkungan yang berupa air bersih. Gejala yang perlahan ini tidak mudah dideteksi sehingga pemanfaatan air waduk yang ada akan menjadi penanda (early warning system) jika ada potensi masalah jangka panjang seperti kawasan tangkapan air dsb.



b) Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih. Arah kebijakan ini akan memperhitungkan jumlah penduduk yang mempunyai akses pada air bersih, proporsi cakupan pelayanan PDAM, jumlah sambunganperpipaan dll. 3) Untuk

mencapai

sasaran

pokok

terwujudnya

peningkatan

penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dilengkapi prasarana dan sarana permukiman yang memadai maka arah kebijakannya yang utama adalah meningkatkan penyediaan sarana penyehatan lingkungan perumahan yang layak sesuai norma. Diantaranya adalah peningkatan rumah tinggal yang layak huni, bersanitasi, dengan saluran drainase yang mamadai. Sanitasi dan drainase ini harus dilakukan pada tahap yang sangat awal pemikirannya karena apabila permukiman sudah menjadi padat pada jangka panjang ke depan, penyelesaian masalah ini akan membutuhkan ongkos yang lebih tinggi baik secara finansial dan, terutama, masalah sosial. 4) Dalam rangka mencapai sasaran tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha maka arah kebijakannya adalah: a) Meningkatkan

sarana

meliputi upaya untuk

kelembagaan

dalam

perkoperasian,

meningkatkan jumlah koperasi dengan

diutamakan yang aktif, dan jumlah UMKM terutama bukan sekedar terdaftar tetapi lebih upaya untuk menjadi aktif. b) Meneingkatkan lembaga

ketersediaan

keuangan

ini

lembaga

perlu

keuangan.

sekali

untuk

Sarana melayani

perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu kebijakan ini berupaya mendukung peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan baik BPR maupun bank umum. 5.1.4. Misi 4:Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip penatausahaan pemerintahan yang baik (good governance). a. Sasaran Pokok dalam pencapaian Misi 4:



1) Meningkatkan kualitas dan kecukupan SDM Pemerintahan Daerah Sasaran pokok yang pertama Misi ini berfokus pada kualitas dan kecukupan SDM Pemerintahan Daerah.Dari pemikiran ini maka upaya yang dilakukan terkait jumah dan kapasitas SDM dalam menjalankan

siklus

manajemen

secara

utuh.Untuk

memulai

dengan benar maka diawali dengan mingktkan kapasitas dalam fungsi perencanaan (pendekatan POAC) dan selanjutnya kapasitas untuk pelaksanaan dan pengendaliannya, jika dimungkinkan dilakukan secara simultan. 2) Meningkatnya sistem pelayanan pemerintahan pada masyarakat yang baik (good governance) Sasaran pokok yang kedua dari Misi ini berfokus pada pelayanan pemerintahan pada masyarakat yang baik (good governance) oleh karena itu upaya yang dilakukan harus menekankan sasaran yang terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelayanan kepada masyrakat secara transparan, akuntabel dan partisipatif.Dalam hal ini yang perlu dicermati adalah sasaran berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah disamping pelayanan yang lainnya pada masyarakat xseperti akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporannya. 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah Sasaran

pokok

yang

ketiga

dari

Misi

ini

berfokus

pada

akuntabilitas pemerintah daerah dalam hal ini yang perlu dicermati adalah sasaran berkaitan dengan berbagai pengawasan internal dan

tindak

lanjutnya.

Berkenaan

dengan

penyelenggaraan

manajemen pemerintahan desa sasaran juga perlu ditekankan sehubungan dengan pemberian kewengangan yang lebih besar ke depan

terutama

dalam

pemanfaatan

dana

dari

keuangan

negara/daerah. b. Arah kebijakan pada sasaran pokok Misi 4 sebagai berikut: 1) Dalam

upaya

untuk

mencapai

sasaran

pokok

terwujudnya

peningkatn kualitas dan kecukupan SDM Pemerintahan Daerah beberapa arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut:



a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur fungsional. Kebijakan ini diarahkan untuk mencukupkan dan meningkatkan kapasitas para pajabat fungsional dengan diprioritaskan lebih dahulu fungsional perencanaan pembangunan. b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur keseluruhan tugas

pelayanan

pemerintah

daerah.

Arah

kebijakan

ini

berupaya untuk mencapai kecukupan dan kualitas dari semua jajaran

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

sehubungan

dengan persepatan pencapaian kualitas pemerinthan yang baik. Kebijakan ini haruslah pada rentang jangka menengahnya disesuaikan

dengan

perkembangan

kebijakan

umum

pembangunan dan kebijakan pengelolaan SDM pemerintah atasan. 2) Dalam

upaya

untuk

mencapai

sasaran

pokok

terwujudnya

peningkatan sistem pelayanan pemerintahan pada masyarakat yang baik (good governance), arah kebijakan yang digariskan adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelayanan kepada masyrakat secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam hal ini yang perlu dicermati adalah sasaran berkaitan dengan ketaatan/kepatuhan dalam pengelolaan

keuangan

daerah

termasuk dalam pelaporannya

secara baik. Disamping itu juga dalam hal pelayanan yang lainnya pada

masyarakat

seperti

akuntabilitas

kinerja

dalam

hal

pelaksanaan dan pelaporannya. Arah kebijakan ini pada saatnya akan dikaitkan dikaitkan dengan berbagai hasil evaluasi dan opini baik dari BPKP, BPK, MenPan RB dan Kemendagri, serta Menkeu, disamping opini lembaga internal. 3) Untuk

mencapai

sasaran

pokok

terwujudnya

peningkatan

akuntabilitas pemerintah daerah maka arah kebijakannya adalah seperti berikut: a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerinthaan desa, diantaranya diarahkan untuk pemerintahan desa yang LKP Desa nya baik, memiliki data pokok, serta mampu menyelesaikan penyusunan RPJM Desa dengan berkualitas pula.



b) Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan tindak lanjut berbagai hasil temuan sebagai fungsi pengendalian dalam siklus manajemen pemerintahan daerah. Arah kebijakan ini akan mencegah terjadinya berbagai permasalahan yang akan timbul karena sudah dilakukan penyeseuaian pada ketentuan sehingga akan meningkatkan

praktek pemerintahan

yang

baik

di

segala

jenjang. 5.1.5. Misi 5:

Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu

yang Agung dengan tetap bersandar kepada nilai-nilai agama sehingga tercipta hubungan kekerabatan yang harmonis dan iklim

yang

kondusif

bagi

peningkatan

kesejahteraan,

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; a. Sasaran Pokok dalam pencapaian Misi 5 adalah : 1) Meningkatnya

pembinaan

sanggar

seni

dan

paguyuban

kebudayaan tradisional Sasaran

pokok

yang

pertama

dari

Misi

ini

berfokus

pada

pembinaan sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional Melayu. Pembinaan ini diupayakan secara optimal sanggar seni dan grup kesenian untuk melestarikan budaya melayu, Dengan dukungan pada kelompok kebudayaan ini akan membuat keadaan lebih bertahan bagi kebudayaan Melayu yang oleh generasi muda secara

keseluruhan

tidak

diutamakan.

Hal

ini

karena

kecenderungan kehidupan sosial modern yang sangat membuka akulturasi terhadap nilai-nilai kekinian.Harus ada yang berpihak pada nilai luhur budaya Melayu. 2) Meningkatnya

intensitas

kegiatan

yang

menampilkan

upaya

pelestarian kebudayaan daerah Sasaran pokok kedua Misi ini lebih banyak mendorong terjadinya peristiwa kesenian yang bernuansa Melayu ditengah masyarakat Bintan. Sasaran ini kalau diwujudkan akan membuat lestarinya kebudayaan Melayu karena dengan banyaknya event yang bercorak budaya Melayu ini akan memelihara keberadaan kesenian sebagai bagian dari kebudayaan Melayu.



3) Meningkatnya

perlindungan

berbagai

hal

terkait

pelestarian

kebudayaan daerah Sasaran

pokok

ketiga

Misi

ini

berupaya

meningkatkan

perlindungan terhadap berbagai hal yang masih ada tentang kebudayaan Melayu ditengah masyarakat Bintan. Sasaran kalau diwujudkan akan membuat terpeliharanya benda2, situs, atau peninggalan kebudayaan lainnya yang masih merupakan bagian dari

kebudayaan

Melayu.

Sasaran

ini

diharapkan

akan

memperekuat misi melestarikan kebudayaan Melayu yang agung. 4) Meningkatnya

sarana

prasarana

terkait

upaya

pelestarian

kebudayaan daerah; Sasaran pokok keempat Misi ini diharapkan akan mendorong fasilitasi pemenuhan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana untuk terjadinya upaya lain

dalam pelaksanaan

pelestarian

kebudayaan Melayu. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana ini tentunya akan membuat iklim yang lebih nyaman bagai seluruh pemanagku kepenetingan di Bintan untuk berkegiatan dengan tanapa meninggalkan kebudayaan bercorak Melayu. 5) Meningkatnya pengaturan yang mendorong upaya pelestarian kebudayaan Melayu Sasaran kelima dari Misi ini adalah tentang pengaturan.Pemerintah daerah sebagai lembaga publik punya kewenangan mengatur sangat

strategis

untuk

menggunakan

fungsinya

dalam

melestarikan kebudayaan Melayu. Sasaran ini diarahkan pada penaturan berbagai perlakuan terhadap artefak maupun kegiatan yang bernuansa Melayu (bangunan atau penginggalan lain). Pengaturan ini juga bisa diarahkan pada berbagai peristiwa yang dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari kebudayaan Melayu untuk dilestarikan denan pengaturan (pemakaian pakaian adat, pemberiaan dana pembinaan dan sebagainya). Pengaturan ini akan memberi rambu pada berbagai pihak terutama masyarakat Bintan untuk tetap selalu bersinggungan dengan nilai-nilai kebudayaan Melayu dalam berbagai kegiatannya.



6) Meningkatnya kualitas, pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat beragama. Beribadah

menurut

agama

dan

kepercayaan

yang

dianut

merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnnya.

Untuk

itu

diperlukan

peningkatan

kualitas,

pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat beragama. Sehingga masyarakat mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. b. Arah kebijakan pada untuk mewujudkan sasaran pokok Misi 5 sebagai berikut : 1)

Untuk mewujudkan peningkatan pembinaan sangar-sangar seni dan paguyuban kebudayaam maka rumusan arah kebijakannya sebagai berikut: a) Meningkatkan pembinaan sanggar seni yang diarahkan ke pelestrarian kebudayaan melayu. Sanggar seni merupakan potensi

yang

berintegritas

tinggi

untuk

pelestarian

kebudayaan Melayu b) Meningkatkan

pembinaan

grup

kesenian

yang

berciri

pelestrarian kebudayaan melay. Grup-grup kesenian yang mempunyai ciri ikut melestarikan kelestarian kebudayaan Melayu perlu di berikan incentif sebagai bentuk pola “winwin”. Grup yang ada akan mempunyai dukungan semangat dan finansial, pemerintah daerah akan memperoleh mitra untuk melestarikan budaya agung Melayu 2)

Dalam upaya mencapai peningkatan intensitas kegiatan yang menampilkan kegiatan untuk pelestarian kebudayaan daerah dirumuskan arah kebijakannya sebagai berikut: a)

Meningkatkan program-program yang memamerkan pameran seni yang diarahkan ke pelestrarian kebudayaan melayu

b)

Meningkatkan program yang bersifat festival atau kompetisi untuk mendorong

prestasi dan persaingan positif dalam

memajukan dan melestarikan kebudayaan melayu.



3)

Untuk mencapai sasaran peningkatan perlindungan berbagai hal yang

terkait

dengan

pelestarian

kebudayaan

daerah

yang

bercorak Melayu, maka arah kebijakannya adalah meningkatkan per;lindungan baik berupa benda, situs, kawasan cagar budaya, dan artefak atau hal lain yang berkaitan dengan kebudayaan melayu. 4)

Dalam

rangka

mencapai

sasaran

peningkatan

sarana

dan

prasarana terkait pelestarian kebudayaan melayu, maka rumusan arah kebijakannya adalah meningkatkan sarana pelestarian seni kebudayaan daerah dan budaya Melayu. Baik sarana dan pasarana fisik seperti gedung, lapangan, peralatan maupun sarana dalam arti non-fisik seperti kelengkapan yang harus ada dalam prosesi pelaksanaan kaidah-kaidah budaya Melayu. 5)

Dalam rangka mencapai sasaran pokok meningkatnya pengaturan dan ketentuan yang mendorong pelestarian kebudayaan Melayu, maka arah kebijakannya adalah meninmgkatkan keberadaan pengaturan benda-benda atau hal yang bersifat fisik yanag rentan terkikis seperti artefak berciri kebudayaan Melayu, ataupun pengaturan langgam arsitektur bangunan baru pemerintahan daerah. Disamping itu juga pengaturan untuk berbagai kegaitan pemerintah daerah, maupun kegiatan masyarakat yang pantaas untuk

dikaitkan

menekankan atribut,

dengan

tradisi

sebanyak-banyaknya

lambang,

aksesosries

dan

Melayu,

diatur

menghadirkan kelengkapan

dengan berbagai

lain

yang

menunjukkan ciri dan corak kebudayaan Melayu. 6)

Pembentukan jati diri masyarakat diarahkan untuk membentuk karakter masyarakat yang kuat, berbudi pekerti luhur, beretika, beradab serta mempunyai toleransi yang tinggi antar umat beragama.

7)

Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas.



5.1.6.

Misi

6

:Meningkatkan

kualitas

lingkungan

hidup

dan

mencegah kerusakan lingkungan secara komprehensif. a. Sasaran Pokok dalam pencapaian Misi 6 adalah : 1) Meningkatnya

kualitas

penataan

lingkungan

yang

dapat

memberikan kenyamanan dan menunjang kelancaaran kegiatan sosial-ekonomi masyarakat Sasaran pokok yang pertama Misi ini berfokus pada kualitas penataan lingkungan dan kenyamanan untuk penyelenggarann aktivitas masyarakat. Sasaran ini akan mempunyai runcian yang mengarah ke keberadaan penataan yang berupa rencana tata ruang

dan

pengendaliannya.

Rencana

yang

bagus

sebagai

instrument mengarahkan pengelolaan lingkungan harus diikuti penggunaannya

berupa

pengendalaian

pemanfaatan

ruang.

Pengemndalian ini bertujuan untuk meningkatan kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup bagi kegiatan sosisal ekonomi masyarakat. 2) Meningkatnya pengelolaan persampahan di perkotaan dan di luar perkotaan Sasaran pokok yang kedua dari Misi ini berisi gambaran keadaan lingkungan hidup yang nyaman dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat.Dalam merumuskan sasaran ini pemikiran yang harus mengikuti adalah bahwa persamapahan bukan terjadi oleh pemerintah

daerah

saja

melainkan

lebih

banyak

oleh

masyarakat.Oleh karena itu perlu upaya bersama masyarakat menangani hal ini dengan menguranginya dari sumber penghasil sampah yakni masyarakat itu sendiri. Kerjasama pemerintah daerah dengan masyrakat ini diharapkan akan menguatkan pencapaian sasaran pokok yang merupakan penjabaran misi dengan

fokus

pelestarian

lingkungan

dan

pningkatan

kenyamanan lingkungan. 3) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup Sasaran pokok ketiga dari Misi ini berisi pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup. Diharapkan sasaran ini bis dipilah kedalam kelompok pengendalaian usaha masyrakat, pengawasan dan

pemantauan

kondisi

riil

lingkungan

hidup,

serta



pengendalian limbah yang terkait dengan berbagai kegiatan kehidupan masyarakat yang dilakukan kelompok pengusaha atau perusahaan. Tiga hal ini merupakan area yang penting dalam pengendalaian dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Bintan. b. Arah kebijakan pada sasaran pokok Misi 6 sebagai berikut:; 1) Dalam upaya untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya peningkatan

kualitas

penataan

memberikan

kenyamanan

dan

lingkungan menunjanag

yang

dapat

kelancaran

kehidupan sosial ekonomi masyarakatbeberapa arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut: a) Meningkatkan ketersediaan dokumen rencana tata ruang sebagai

instrument

pengendalaian

lingkungan

hidup.

Ketersediaan baik pada tingkat makro untuk pengendalian umum (dengan RTRW) dan pada tingkat yanag lebih mikro (dengan RDTR dan RTBL atau peraturan mikro lainnya) b) Meningkatkan pengendalaian pemanfaatan ruang kota. Arah kebijakan

ini

pengendalaian kebakaran

dimulai untuk

hutan,

dengan

yang

pencegahan

sampai

yang

penting

banjir,

jangka

seperti

kekeringan,

panjang

seperti

terjaganya luas RTH 2) Dalam upaya untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya peningkatan pengelolaan persampahan diperkotaan dan luaar perkotaan beberapa arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut: a) Meningkatkan penanganan persampahan. Kebijakan terbagi menjadi intensits menangani sampah yanag sudah ada dan pencegahan dengan azaz 3R b) Meningkatkan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan persamapahan. Dalam kebijakan ini pemerintah daerah perlu sekali untuk bekerjasama dengan masyarakat sebagai “sumber terjadinya samapah” untuk memudahkan penangan samapah (,isal dengan program reduce, reuse, dan recycle)



3) Dalam upaya untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup yang semakin meningkatbeberapa arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut: a) Meningkatkan

pengendalaian

usaha

masyarakat

untuk

mengikuti ketentuan dan peraturan tentang lingkungan hidup. b) Meningkatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup. Kebijakan

ini

dikaitkan

dengan

pengawanan

terhadap

pelaksanaan amdal. c) Meningkatkan

pengendalaian

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan hidup Hal penting yang harus diperhatikan antara lain perusahaan yang perlu mendapat pengawasan ketaatan pengelolaan yangf sesuai ketentuan pelesstaarian lingkungan hidup. Disamping itu perlu melibatkan masyarakat untuk mengawasi dengan menerima penegaduan. 5.1.7. Misi 7 : Meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional. a. Sasaran Pokok dalam pencapaian Misi 7 adalah : 1)

Terwujudnya wilayah yang kondusif untuk berusaha dari sisi ketenteraman, ketertiban dan masalah sosial Sasaran pokok yang pertama Misi ini berfokus pada ketenteraman dan ketertiban. Dengan tercapaianya peninkgkatan kemanan dan ketertiban diharapkan akan memberi situasi yang kondusif bagi para pengusaha baik skala besar juga untuk skala kecil ataupun menengah.

2)

Terciptanya kepastian peraturan dan ketentuan berusaha di daerah Sasaran pokok kedua dari Misi ini berisi Misi ini mengarah pada kepastian hukum. Dengan mewujudkan suasana yang pasti dalam kegiatan

berbagai

pengurusan

berusahs

di

dan

kabupaten

pelaksanaan Bintan.Hal

operasional ini

harus

diungkapkan dalam ketentuan yang jelas dan lengkap untuk memberi suasana rasa yang aman dalam berusaha bagi para pelaku internal maupun eksternal yang punya potensi bagi pembangunan kabupaten Bintan. Fasilitasi bagi pengembangan



potensi daerah juga menjadi bagian dari sasarn pokok ini untuk memberikan rasa nyaman (kepuasan) dalam melakukan usaha untuk perkembangan pembangunan daerah. 3)

Meningkatnya iklim investasi yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha tanpa mengorbankan kepentingan daerah Sasaran pokok Sasaran pokok ketiga dari Misi ini merupakan penciptaan suasana yang nyaman bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan berbagai hal terkait kegiatan usahanya.Diantara rasa nyaman pelaku usaha tersebut adalah nyaman dalam perijinan untuk invesstasi. Di sisi lain informasi yang diperlukan juga diciptakan dengan promosi. Bagi berbagai perijinan yang bersifat non-investasi juga harus diperhatikan sehingga pelayanan berusaha (walaupun bukan investasi besar) tetap terfasilitasi dengan baik.

b. Arah kebijakan pada sasaran pokok Misi 7 sebagai berikut:; 1)

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pokok terwujudnya wilayah yang kondusif untuk berusaha dari sisi ketenteraman, ketertiban dan masalah sosial arah kebijakan yang dirumuskan mengarah pada kapasitas dan pencegahan. Arah kebijakan yang digariskan

adalah

meningkatkan

kapasitas

pemeliharaan

kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal. 2)

Dalam

upaya

untuk

mencapai

sasaran

pokok

terciptanya

kepastian peraturan dan ketentuan berusaha di daerah beberapa arah kebijakannya adalah seperti berikut: a)

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Arah kebijakan ini harus mendapat respons positip jika berhasil berupa meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.

b)

Meningkatkan kepastian ketentuan/peraturan investasi dan berusaha. Beberapa isu penting dalam kebijakan ini antara lain kasus-kasus yang tidak jelas penyelesaiannya, ketentuan yang memperjelas kemudahan iklim usaha.

3)

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya iklim investasi yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha tanpa mengorbankan kepentingan daerah:



a)

Meningkatkan iklim perijinan investasi. Arah kebijakan ini penjabarannya akan berupa peningkatan kapasitas proses perijinan, perijinan yang terselesaikan, keberadaan berbagai peraturan

yang

mendukung

(memudahkan

dengan

memperjelas mekanisme dan prosedurnya, bukan menambah prosedur), dan penyelesaian jika terjadi ketidaksesuaian/ sengketa. b)

Meningkatkan

promosi

dan

kerjasama

investasi.

Arah

kebijakan ini meningkatkan jumlah program-program promosi baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan upaya ini akan terbuka komunikasi yang merupakan awal dari kerjasama yang memadukan potensi daerah dengan potensi pengusaha aataupun masyarakat di wilayah lain baik di dalam maupun di luar negerei. c)

Meningkatkan pelayanan perijinan non investasi. Dengan kbijakan ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

5.2.Tahapan dan prioritas Sasaran pokok merupakan enabler bagi keberhasilan kinerja sasaran yang lain yang didukung dengan arah kebijakan. Arah kebijakan dapat digunakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerahdengan menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPKabupaten Bintan 2005-2025. Tahapan pada masing-masing medium term hanya memuat prioritas yang akan dilaksanakan, dan bukan berarti sasaran-saran pokok yang lain ditinggalkan, tetapi fokus dan penekanan pembangunan diletakkan pada sasaran dan arah kebijakan prioritas.



Tahapan dan skala Prioritas RPJP kabupaten Bintan 2005-2025 adalah sebagai berikut : Gambar 5.1 Tahapan Rencana pembangunan jangka Panjang Kab Bintan

Bintan Gemilang 2025

Capaian perbaikan kesejahteraan dengan pemantapan tangible source (Infrastruktur, SDM, SDA) yang diperkuat dengan Intangible sources (Keluhuran Budaya Melayu, Good Governance dan daya saing dalam skala internasional)

Tahap IV (2020-2025) Penguatan kompetensi dan produktifitas SDM dan SDA untuk bersaing secara global

Pemantapan sarana dan prasarana, penyelesaian permasalahan sosial dan daya dukung pengembangan potensi kelautan dan pariwisata

Tahap III (2015-2020)

Meletakkan dasar-dasar pengembangan sarana dan prasarana potensi kelautan dan pariwisata

Tahap II (2010-2015)

Tahap I (2005-2010)



5.2.1

Tahapan lima tahun ke-1 ( 2005 – 2010 ) a. Sasaran Pokok 1 Berkembangnya potensi kelautan dan peningkatan produktivitas/pemanfaatannya secara optimal Mengembangkan

minapolitas

berindikator

Perkembangan

Minapolitas(30% dari target RTRW) yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya Sudah dirintis namun belum terwujud minapolitan yang lengkap dan target pada tahap 1 yaitu rintisan. Meningkatkan kualitas SDM, penerapan teknologi perikanan dalam arti luas untuk ekspor berindikator Volume ekspor ikan yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya Volume ekspor 3693 ton dengan pertumbuhan ratarata 24%/thn dan target pada tahap 1 yaitu Menata

dan

mengendalikan

tata

ruang

Dibawah 3500 ton.

untuk

meningkatkan

produksi perikanan berindikator Volume produksi yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya pertumbuhan

Volume produksi

50239 ton dengan

rata-rata21,5%/thn dan target pada tahap 1 yaitu

Volume produksi 21000 ton. b. Sasaran Pokok 2 Berkembangnya potensi kepariwisataan dan peningkatan pemanfaatannya secara optimal Meningkatkan kualitas SDM di bidang kepariwisataan berindikator Ketersediaan sekolah kepariwisataan yang kondisi awal kinerja pembangunannya Sekolah pariwisata sudah ada namun perlu peningkatan kualitas dan target pada tahap 1 yaitu Sekolah pariwisata sudah ada. c. Sasaran Pokok 3 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan umum dan pendidikan berbasis potensi daerah Meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan daerah berindikator Terbentuknya

berbasis potensi

pendidikan berbasis kelautan

yang kondisi awal kinerja pembangunannya Sudah ada namun perlu peningkatan dan target pada tahap 1 yaitu sudah ada. d. Sasaran Pokok

5 Terwujudnya infrastruktur untuk memenuhi air

minum yang bersih dan sehat Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM berindikator Proporsi cakupan pelayanan PDAM yang kondisi awal kinerja pembangunannya sekitar 55% dan target pada tahap 1 yaitu Proporsi cakupan pelayanan PDAM sekitar 51%.



e. Sasaran Pokok 6 Terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan Meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

infrastruktur

yang

menghubungkan pusat moda transportasi darat, laut , dan udara ke pusat pusat kegiatan yang berbasis angkutan publik berindikator Panjang jalan yang dapat dialalui roda -4 yang kondisi awal kinerja pembangunannya Panjang jalan yang dapat dialalui roda -4 650Km dan target pada tahap 1 yaitu Panjang jalan yang dapat dialalui roda -4 lebih dari 415Km, serta dengan indikator

jalan dalam

kondisi baik yang kondisi awal kinerja pembangunannya jalan dalam kondisi baik 265km dan target pada tahap 1 yaitu jalan dalam kondisi baik 215km. f.

Sasaran Pokok 7 Terwujudnya peningkatan sarana prasarana yang memadai di lingkungan perumahan Meningkatkan sarana penyehatan lingkungan perumahan yang layak berindikator Persentase rumah tinggal bersanitasi yang kondisi awal kinerja pembangunannya 76% dan target pada tahap 1 yaitu Persentase rumah tinggal bersanitasi 72,66%.

g. Sasaran Pokok 8 Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha Meningkatkan

sarana

kelembagaan

koperasi

dan

ketersediaan

lembaga keuangan berindikator Koperasi dan UMKM aktif yang kondisi awal kinerja pembangunanya Koperasi 195 dan UMKM 1675 unit dan target pada tahap 1 yaitu Koperasi 150 dan UMKM 1327, serta dengan indikator Jenis dan jumlah bank umum yang kondisi awal kinerja pembangunannya 15 unit dan 8 unit dengan target pada tahap 1 yaitu 12 unit dan 8 unit. h. Sasaran Pokok 9 Meningkatnya kualitas dan kecukupan SDM pemerintahan daerah Meningkatkan kompetensi SDM aparatur berindikator Kompetensi sumber daya aparatur yang kondisi awal kinerja pembangunannya Kompetensi sumberdaya aparatur 72% dengan target pada tahap 1 yaitu Kompetensi sumberdaya aparatur di atas40%. Meningkatkan



kualitas

aparatur secara keseluruhan berindikator Kompetensi

teknis umum para PNS yang kondisi awal kinerja pembangunannya Kompetensi teknis umum para PNS lebih dari 98% dan target pada tahap 1 yaitu Kompetensi teknis umum para PNS 40%. i.

Sasaran Pokok 10 Meningkatnya metoda pelayanan pemerintahan pada masyarakat yang baik (goood governance) Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian yang transparan, akuntabel dan partisipatif berindikator Hasil evaluasi

Kemenpan/BPKP

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya LAKIP Kab. Bintan bernilai B dan target pada tahap 1 yaitu Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas LAKIP C, serta dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kondisi awal kinerja pembangunannya WTP dan target pada tahap 1 yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WDP. j. Sasaran Pokok 11 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pengawasan internal pada tingkat kabupaten dan desa berindikator Persentase desa yang memiliki LKPDes baik dan kondisi awal kinerja pembangunannya 92% dan target pada tahap 1 yaitu 60%, serta dengan indikator Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti

dengan

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya

yaitu

Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti 91% dan target pada tahap 1 adalah Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti 100% , dan dengan indikator Persentase jumlah temuan internal

yang

ditindak

lanjuti

dengan

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 88% dan target pada tahap 1 yaitu Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 100%. k. Sasaran Pokok 12 Meningkatnya pembinaan sanggar-sanggar seni, paguyuban kebudayaan tradisional, intensitas kegiatan pelestarian kebudayaan daerah Meningkatkan jumlah, intensitas, dan pembinaan grup kesenian, pagelaran, yang meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu berindikator Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang



dibina serta kegiatan pelestarian dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Sesuai rincian kondisi2014 dan target pada tahap 1 yaitu Sesuai rincian kondisi 2010. l.

Sasaran Pokok 13 Meningkatnya perlindungan terkait pelestarian kebudayaan daerah dan sarana-prasarana terkait pelestarian nilai budaya daerah Meningkatkan perlindungan situs serta elemen lain yang berciri dan meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu berindikator Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya, naskah sejarah, sarana penyeleneggaran

kesenian

dengan

target

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya Sesuai rincian kondisi2014 dan target pada tahap 1 yaitu Sesuai rincian kondisi2010. m. Sasaran Pokok 15 Meningkatnya kualitas penataan lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan dan menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang rah Kebijakan pembangunan berindikator Dokumen RDTR yang kondisi awal kinerja pembangunannya 7 kecamatan sudah ada RDTR nya dan target pada tahap 1 yaitu 2 kecamatan sdh ada RDTR nya. n. Sasaran Pokok 16 Meningkatnya pengelolaan persampahan di perkotaan dan di luar perkotaaan Meningkatkan penanganan persampahan berindikator penanganan sampah yang kondisi awal kinerja pembangunannya 86,8% dan target pada tahap 1 adalah penanganan sampah 53,3%, serta jika indikatornya

Persentase sampah yang dikelola maka kondisi awal

kinerja pembangunannya 43%

dan target pada tahap 1 yaitu

Persentase sampah yang dikelola 20,5%, dan dengan indikator Persentase vol pengurangan sampah melalui 3R dan kondisi awal kinerja pembangunannya 13,4% dengan target kondisi tahap 1 yaitu Persentase vol pengurangan sampah melalui 3R 7,4% , dan dengan indikator Jumlah kelompok masyarakat dgn 3R Yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya

20

kelompok

masyarakat dan target pada tahap 1 yaitu 1 kelompok masyarakat.



o. Sasaran Pokok 17 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup Meningkatkan pengendalaian usaha masyarakat untuk mengikuti ketentuan lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup berindikator Jumlah usaha yang taat ketentuan yang kondisi awal kinerja pembangunannya 100% dan target pada tahap 1 yaitu 30%, serta dengan indikator Cakupan pengawasan amdal yang kondisi awal kinerja pembangunannya 100% dan target pada tahap 1 yaitu 100%. p. Sasaran Pokok 18 Terwujudnya wilayah yang kondusif untuk berusaha dari sisi ketentaraman, ketertiban dan masalah sosial serta kepastian hukum Meningkatkan kapasitas pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal serta koordinasi dengan petugas keamanan Kebijakan pembangunan berindikator Rasio Linmas dan Pol PP per 10.000 penduduk yang kondisi awal kinerja pembangunannya 12,76 dan target pada tahap 1 yaitu 12,51 , serta dengan indikator Cakupan

dan jumlah petugas Linmas di kabupaten yang kondisi

awal kinerja pembangunannya 100% dgn 4192 petugas dan target pada tahap 1 yaitu 100% dengan 909 petugas. q. Sasaran Pokok 19

Terwujudnya fasilitasi pengembangan potensi

daerah berskala internasional Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berindikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur yang kondisi awal kinerja pembangunannya 80.36 dan target pada tahap 1 yaitu 72,34, serta dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan dengan kondisi awal kinerja pembangunannya 80,36 dan target pada tahap 1 adalah 72,34. r. Sasaran Pokok 20 Terciptanya kepastian peraturan dan ketenetuan berusaha di daerah Meningkatkan

kepastian

pengaturan

investasi

dan

berusaha

berindikator oleh Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha dengan kondisi awal kinerja pembangunannya

9 perda dan target

pada tahap 1 yaitu 4 perda.



s. Sasaran Pokok 21Meningkatnya iklim investasi yang sesuai dengan kebutuhan para investor dan tidak mengorbankan kepentingan Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi berindikator oleh kegiatan promosi/ pameran penanaman modal daerah di dalam dan di luar negeri yang kondisi awal kinerja pembangunannya 4 kali di dalam negeri dan 5 kali di luar negeri dan target pada tahap 1 ialah 3 kali di dalam negeri dan 1 kali di luar negeri. 5.2.2

Tahap lima tahun ke-2 (2010 – 2015) a.

Sasaran Pokok 1 Berkembangnya potensi kelautan dan peningkatan produktivitas /pemanfaatannya secara optimal Mengembangkan

minapolitas

berindikator

Perkembangan

Minapolitas (30% dari target RTRW) yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya Sudah dirintis namun belum terwujud minapolitan yang lengkap dan target pada tahap 2 yaitu rintisan. Meningkatkan kualitas SDM, penerapan teknologi perikanan dalam arti luas untuk ekspor berindikator Volume ekspor ikan yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya Volume ekspor 3693 ton dengan pertumbuhan rata-rata 24%/thn dan target pada tahap 2 yaitu

Dibawah 3500

ton. Menata dan mengendalikan tata ruang untuk meningkatkan produksi perikanan berindikator

Volume produksi yang Kondisi

Awal Kinerja Pembangunanya Volume produksi 50239 ton dengan pertumbuhan


Volume produksi 50239 ton. b. Sasaran Pokok 2 Berkembangnya potensi kepariwisataan dan peningkatan pemanfaatannya secara optimal Meningktkan

promosi/pemasaran

dan

kerjasama

promosi

pariwisata berindikator Promosi dan lembaga kerjasama yang kondisi awal kinerja pembangunannya Kegiatan promosi thn 2014 (mixed) 4 kali dalam negeri dan 5 kali luar negeri dgn pertumbuhan sekitar 20% dan target pada tahap 2 ialah

Kegiatan promosi thn

2014 (mixed) 4 kali dalam negeri dan54 kali luar negeri dgn pertumbuhan sekitar 20%. Meningkatkan kualitas SDM di bidang kepariwisataan berindikator Ketersediaan sekolah kepariwisataan yang kondisi awal kinerja pembangunannya Sekolah pariwisata



sudah ada namun perlu peningkatan kualitas dan target pada tahap 2 yaitu Sekolah pariwisata sudah ada. c. Sasaran Pokok 3 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan umum dan pendidikan berbasis potensi daerah Meningkatkan Kecukupan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan tingkat dasar dan menengah berindikator padaRatio guru terhadap murid yang kondisi awal kinerja pembangunannya antara 8% -9% dan target pada tahap 2 yaitu Ratio guru terhadap murid rata-rata 8%-9%. Meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan potensi daerah berindikator terbentuknya

berbasis

pendidikan berbasis

kelautan yang kondisi awal kinerja pembangunannya Sudah ada namun perlu peningkatan dan target pada tahap 2 yaitu sudah ada. Meningkatkan berindikator

capaian Indeks

kualitas

pendidikan

pendidikan yang

bagi

kondisi

masyarakat awal

kinerja

pembangunannya Indeks pendidikan 85 dan target pada tahap 2 yaitu Indeks pendidikan 85. d. Sasaran Pokok 4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Meningkatkan kuantitias dan kualitas inti pelayanan kesehatan masyarakat (SDM pelayanan kesehatan) berindikator Ratio tenaga medis/paramedis terhadap 10000 penduduk yang kondisi awal kinerja pembangunannya Ratio tenaga medis/paramedis kondisi 2014sesuai data terinci dan target pada tahap 2 yaitu Ratio tenaga medis/paramedis kondisi 2014 sesuai data terinci. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang mengalami penurunan cakupan dan kualitas berindikator Pelayanan yang menurun dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Pelayanan yang menurun PHBS, kefarmasian puskesmas, ratio dokter khusus dan target pada tahap 2 yaitu 4 Pelayanan cendereung menurun. e. Sasaran Pokok


minum yang bersih dan sehat Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM berindikator Proporsi cakupan pelayanan PDAM yang kondisi awal kinerja pembangunannya sekitar 55% dan target pada tahap 2 yaitu Proporsi cakupan pelayanan PDAM sekitar 55%.



f.

Sasaran Pokok 6 Terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan Meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

infrastruktur

yang


jalan dalam kondisi

baik yang kondisi awal kinerja pembangunannya jalan dalam kondisi baik 265km dan target pada tahap 2 yaitu jalan dalam kondisi baik 265km. g.

Sasaran Pokok 7 Terwujudnya peningkatan sarana prasarana yang memadai di lingkungan perumahan Meningkatkan sarana penyehatan lingkungan perumahan yang layak berindikator Persentase rumah tinggal bersanitasi yang kondisi awal kinerja pembangunannya 76% dan target pada tahap 2 yaitu Persentase rumah tinggal bersanitasi 76%, serta dengan indikator Program peningkatan rumah yang kondisi awal kinerja pembangunannya Program penngkatan rumah layak huni sesuai kondisi 2014 dan target pada tahap 2 yaitu Program penngkatan rumah layak huni sesuai kondisi 2014.

h. Sasaran Pokok 8 Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha Meningkatkan sarana kelembagaan koperasi dan ketersediaan lembaga keuangan berindikator Koperasi dan UMKM aktif yang kondisi awal kinerja pembangunanya

Koperasi 195 dan UMKM

1675 unit dan target pada tahap 2 yaitu Koperasi 195 dan UMKM 1675 unit, serta dengan indikator Jenis dan jumlah bank umum yang kondisi awal kinerja pembangunannya 15 unit dan 8 unit dengan target pada tahap 2 yaitu 15 unit dan 8 unit.



i.

Sasaran Pokok 9 Meningkatnya kualitas dan kecukupan SDM pemerintahan daerah Meningkatkan kompetensi SDM aparatur berindikator Kompetensi sumber daya aparatur yang kondisi awal kinerja pembangunannya Kompetensi sumberdaya aparatur 72% dengan target pada tahap 2 yaitu Kompetensi sumberdaya aparatur di atas 72%. Meningkatkan kualitas


teknis umum para PNS yang kondisi awal kinerja pembangunannya Kompetensi teknis umum para PNS lebih dari 98% dan target pada tahap 2 yaitu Kompetensi teknis umum para PNS 98%. j.


Kemenpan

/BPKP

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya LAKIP Kab. Bintan bernilai B dan target pada tahap 2 yaitu Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas LAKIP Kab. Bintan B, serta dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kondisi awal kinerja pembangunannya WTP dan target pada tahap 2 yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP. k. Sasaran

Pokok 11

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan

daerah meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pengawasan internal pada tingkat kabupaten dan desa berindikator Persentase desa yang memiliki LKPDes baik dan kondisi awal kinerja pembangunannya 92% dan target pada tahap 2 yaitu Persentase desa yang memiliki LKPDes baik 92% lebih, serta dengan indikator Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti dengan kondisi awal kinerja pembangunannya yaitu Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti 91% dan target pada tahap 2 adalah Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti 100% , dan dengan indikator Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 88% dan target pada



tahap 2 yaitu Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 100%. l.

Sasaran Pokok 12 Meningkatnya pembinaan sanggar-sanggar seni, paguyuban kebudayaan tradisional, intensitas kegiatan pelestarian kebudayaan daerah Meningkatkan jumlah, intensitas, dan pembinaan grup kesenian, pagelaran, yang meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu berindikator Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta kegiatan pelestarian dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Sesuai rincian kondisi2014 dan target pada tahap 2 yaitu Sesuai rincian kondisi2014.

m.

Sasaran Pokok 13 Meningkatnya perlindungan terkait pelestarian kebudayaan daerah dan sarana-prasarana terkait pelestarian nilai budaya daerah Meningkatkan perlindungan situs serta elemen lain yang berciri dan meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu berindikator Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya, naskah sejarah, sarana penyeleneggaran kesenian dengan target kondisi awal kinerja pembangunannya Sesuai rincian kondisi2014 dan target pada tahap 2 yaitu Sesuai rincian kondisi2014.

n. Sasaran Pokok 15 Meningkatnya kualitas penataan lingkungan yang dapat

memberikan

kenyamanan

dan

menunjang

kelancaran

kegiatan sosial ekonomi masyarakat Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang rah Kebijakan pembangunan berindikator Dokumen RDTR yang kondisi awal kinerja pembangunannya 7 kecamatan sudah ada RDTR nya dan target pada tahap 2 yaitu 7 kecamatan sdh ada RDTR nya, serta dengan

indikator

Daerah

banjir

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya Daerah banjir mendekati 0% dan target pada tahap 2 yaitu Daerah banjir mendekati 0%. o.

Sasaran Pokok 16 Meningkatnya pengelolaan persampahan di perkotaan dan di luar perkotaaan Meningkatkan penanganan persampahan berindikator penanganan sampah yang kondisi awal kinerja pembangunannya 86,8% dan target pada tahap 2 adalah penanganan sampah 86,8%, serta jika



indikatornya Persentase sampah yang dikelola maka kondisi awal kinerja pembangunannya 43%


Persentase sampah yang dikelola 43%, dan dengan indikator Persentase vol pengurangan sampah melalui 3R dan kondisi awal kinerja pembangunannya 13,4% dengan target kondisi tahap 2 yaitu Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R 13,4%, dan dengan indikator Jumlah kelompok masyarakat dgn 3R Yang kondisi awal kinerja pembangunannya 20 kelompok masyarakat dan target pada tahap 2 yaitu 20 kelompok masyarakat. p. Sasaran Pokok 17Meningkatnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup Meningkatkan pengendalaian usaha masyarakat untuk mengikuti ketentuan lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup berindikator Jumlah usaha yang taat ketentuan yang kondisi awal kinerja pembangunannya 100% dan target pada tahap 2 yaitu 100%, serta dengan indikator Cakupan pengawasan amdal yang kondisi awal kinerja pembangunannya 100% dan target pada tahap 2 yaitu 100%. q. Sasaran Pokok 18 Terwujudnya wilayah yang kondusif untuk berusaha dari sisi ketentaraman, ketertiban dan masalah sosial serta kepastian hukum Meningkatkan kapasitas pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal serta koordinasi dengan petugas keamanan Kebijakan pembangunan berindikator Rasio Linmas dan Pol PP per 10.000 penduduk yang kondisi awal kinerja pembangunannya 12,76 dan target pada tahap 2 yaitu 12,76%, serta dengan indikator Cakupan

dan jumlah petugas Linmas di kabupaten yang kondisi

awal kinerja pembangunannya 100% dgn 4192 petugas dan target pada tahap 2 yaitu 100% dgn 4192 petugas. r.

Sasaran Pokok 19


daerah berskala internasional Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berindikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur yang kondisi awal kinerja pembangunannya 80.36 dan target pada tahap 2

yaitu

80.36%,

serta

dengan

indikator

Indeks

Kepuasan



Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan dengan kondisi awal kinerja pembangunannya 80,36 dan target pada tahap 2 adalah 80.36%. s.

Sasaran Pokok 20 Terciptanya kepastian peraturan dan ketenetuan berusaha di daerah Meningkatkan

kepastian

pengaturan

investasi

dan

berusaha

berindikator oleh Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha dengan kondisi awal kinerja pembangunannya 9 perda dan target pada tahap 2 yaitu 9 perda. t.

Sasaran Pokok 21 Meningkatnya iklim investasi yang sesuai dengan kebutuhan para investor dan tidak mengorbankan kepentingan Meningkatkan iklim investasi berindikator Adanya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan dan target pada tahap 2 yaitu Menyiapkan sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan, Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi berindikator Lama Proses Perizinan yang kondisi awal kinerja pembangunannya Lama Proses Perizinan 3-7 hari dan target pada tahap 2 yaitu pelayanan,

Meningkatkan

Lama Proses Perizinan 3-7 hari sesuai Promosi

dan

Kerjasama

Investasi

berindikator oleh kegiatan promosi/ pameran penanaman modal daerah di dalam dan di luar negeri yang kondisi awal kinerja pembangunannya 4 kali di dalam negeri dan 5 kali di luar negeri dan target pada tahap 2 ialah 4 kali di dalam negeri dan 5 kali di luar negeri. 5.2.3

Tahap lima tahun ke-3 (2015 – 2020) a.


minapolitas

berindikator

Perkembangan

Minapolitas (30% dari target RTRW) yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya Sudah dirintis namun belum terwujud minapolitan yang lengkap dan target pada tahap 3 yaitu Terbangun satu minopolitan sebagai pilot. Meningkatkan kualitas SDM, penerapan teknologi perikanan dalam arti luas untuk ekspor berindikator Volume ekspor ikan yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya Volume ekspor 3693 ton dengan pertumbuhan rata-rata 24%/thn



dan target pada tahap 3 yaitu Menata

dan

mengendalikan

Volume ekspor 6.000 ton lebih.

tata

produksi perikanan berindikator

ruang

untuk

meningkatkan

Volume produksi yang Kondisi

Awal Kinerja Pembangunanya Volume produksi 50239 ton dengan pertumbuhan


Volume produksi per tahun 75000 ton lebih. b. Sasaran Pokok 2 Berkembangnya potensi kepariwisataan dan peningkatan pemanfaatannya secara optimal Meningkatkan objek dan sarana pariwisata berindikator sarana pariwisata yang kondisi awal kinerja pembangunannya sarana pariwisata meningkat

thn 2014 rata-rata 5% (restoran) dan 10%

(hotel) per 5 thn dan target pada tahap 3 yaitusarana pariwisata meningkat 5% (restoran) dan 10% (hotel) per 5 tahun. Meningktkan

promosi/pemasaran

dan

kerjasama

promosi

pariwisata berindikator Promosi dan lembaga kerjasama yang kondisi awal kinerja pembangunannya Kegiatan promosi thn 2014 (mixed) 4 kali dalam negeri dan 5 kali luar negeri dengan pertumbuhan sekitar 20% dan target pada tahap 3 ialah

Kegiatan

promosi meningkat 10 % dari perioda sebelumnya dan badan kerjasama kepariwisataan terbentuk, Meningkatkan kualitas SDM di bidang

kepariwisataan

berindikator

Ketersediaan

sekolah

kepariwisataan yang kondisi awal kinerja pembangunannya Sekolah pariwisata sudah ada namun perlu peningkatan kualitas dan target pada

tahap

3

yaitu

Sekolah

pariwisata

sudah

ada

dengan

peningkatan kualitas. c.

Sasaran Pokok 3 Meningkatnya

kualitas pelayanan pendidikan

umum dan pendidikan berbasis potensi daerah Meningkatkan

Kecukupan

kua-ntitas

dan

kualitas

tenaga

pendidikan tingkat dasar dan menengah berindikator pada Ratio guru terhadap murid yang kondisi awal kinerja pembangunannya antara 8% -9% dan target pada tahap 3 yaitu Ratio guru terhadap murid rata-rata di atas 10%. Meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan

berbasis potensi daerah berindikator terbentuknya

pendidikan

berbasis

kelautan

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya Sudah ada namun perlu peningkatan



perlu peningkatan dan target pada tahap 3 yaitu Terbentuknya pendidikan berbasis kelautan bertaraf nasional. Meningkatkan capaian kualitas pendidikan bagi masyarakat berindikator Indeks pendidikan yang kondisi awal kinerja pembangunannya Indeks pendidikan 85 dan target pada tahap 3 yaitu Indeks pendidikan menjadi sekitar 87. d.

Sasaran Pokok 4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Meningkatkan kuantitias dan kualitas inti pelayanan kesehatan masyarakat (SDM pelayanan kesehatan) berindikator Ratio tenaga medis/paramedis terhadap 10000 penduduk yang kondisi awal kinerja pembangunannya Ratio tenaga medis/paramedis kondisi 2014sesuai data terinci dan target pada tahap 3 yaitu Ratio tenaga medis/paramedis

meningkat

lebih

5%

dari

kondisi

2014.

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang mengalami penurunan cakupan dan kualitas berindikator Pelayanan yang menurun dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Pelayanan yang menurun PHBS, kefarmasian puskesmas, ratio dokter khusus dan target pada tahap 3 yaitu Pelayanan yang menurun menjadi positif. e.

Sasaran Pokok


minum yang bersih dan sehat Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM berindikator Proporsi cakupan pelayanan PDAM yang kondisi awal kinerja pembangunannya sekitar 55% dan target pada tahap 3 yaitu Proporsi cakupan pelayanan PDAM sekitar 67%. Meningkatkan penduduk yang mempunyai akses air minum/bersih berindikator Penduduk

berakses

air

minum

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya 98,67% dan target pada tahap 3 yaitu meningkat 5% dari 2014. Meningkatkan pemanfaatan waduk sesuai RTRW untuk pelayanan air bersih berindikator Pemanfaatan waduk yang kondisi awal kinerja pembangunannya Belum intensif dan efektif dan target pada tahap 3 yaitu Pemanfaatan waduk 25% dari target RTRW.



f. Sasaran Pokok 6 Terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan Meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

infrastruktur

yang

menghubungkan pusat moda transportasi darat, laut , dan udara ke pusat pusat kegiatan yang berbasis angkutan publik berindikator Panjang jalan yang dapat dialalui roda -4 yang kondisi awal kinerja pembangunannya Panjang jalan yang dapat dialalui roda -4 650Km dan target pada tahap 3 yaitu Panjang jalan yang dapat dialalui roda -4 lebih dari 650Km, serta dengan indikator jalan dalam kondisi baik yang kondisi awal kinerja pembangunannya jalan dalam kondisi baik 265km dan target pada tahap 3 yaitu Lebih dari 265km jalan dalam kondisi baik. g. Sasaran Pokok 7 Terwujudnya peningkatan sarana prasarana yang memadai di lingkungan perumahan Meningkatkan sarana penyehatan lingkungan perumahan yang layak berindikator Persentase rumah tinggal bersanitasi yang kondisi awal kinerja pembangunannya 76% dan target pada tahap 3 yaitu Persentase rumah tinggal bersanitasi 81%, serta dengan indikator Program peningkatan rumah yang kondisi awal kinerja pembangunannya Program penngkatan rumah layak huni sesuai kondisi 2014 dan target pada tahap 3 yaitu Program penngkatan rumah layak huni meningkat 10%. h.

Sasaran

Pokok

8

Tersedianya

sarana

perekonomian

yang

mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha Meningkatkan sarana kelembagaan koperasi dan ketersediaan lembaga keuangan berindikator Koperasi dan UMKM aktif yang kondisi awal kinerja pembangunanya


1675 unit dan target pada tahap 3 yaitu Koperasi dan UMKM yang aktif lebih 10% dari 2014, serta dengan indikator Jenis dan jumlah bank umum yang kondisi awal kinerja pembangunannya 15 unit dan 8 unit dengan target pada tahap 3 yaitu Jenis dan jumlah bank umum dan BPR lebih 10% dari 2014.



i.



teknis umum para PNS yang kondisi awal kinerja pembangunannya Kompetensi teknis umum para PNS lebih dari 98% dan target pada tahap 3 yaitu Kompetensi teknis umum para PNS lebih dari 98%. j.


Kemenpan

/BPKP

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya LAKIP Kab. Bintan bernilai B dan target pada tahap 3 yaitu Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas LAKIP A, serta dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kondisi awal kinerja pembangunannya WTP dan target pada tahap 3 yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP. k.

Sasaran Pokok 11

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan

daerah meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pengawasan internal pada tingkat kabupaten dan desa berindikator Persentase desa yang memiliki LKPDes baik dan kondisi awal kinerja pembangunannya 92% dan target pada tahap 3 yaitu Persentase desa yang memiliki LKPDes baik 95% lebih, serta dengan indikator Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti dengan kondisi awal kinerja pembangunannya yaitu Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti 91% dan target pada tahap 3 adalah Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti 91%, dan dengan indikator Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 88% dan target pada



tahap 3 yaitu Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 88%. l.

Sasaran Pokok 12 Meningkatnya pembinaan sanggar-sanggar seni, paguyuban kebudayaan tradisional, intensitas kegiatan pelestarian kebudayaan daerah Meningkatkan jumlah, intensitas, dan pembinaan grup kesenian, pagelaran, yang meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu berindikator Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta kegiatan pelestarian dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Sesuai rincian kondisi2014 dan target pada tahap 3 yaitu meningkat 1.5 kali lebih besar dari 2014.

m. Sasaran Pokok 13 Meningkatnya perlindungan terkait pelestarian kebudayaan daerah dan sarana-prasarana terkait pelestarian nilai budaya daerah Meningkatkan perlindungan situs serta elemen lain yang berciri dan meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu berindikator Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya, naskah sejarah, sarana penyeleneggaran kesenian dengan target kondisi awal kinerja pembangunannya Sesuai rincian kondisi2014 dan target pada tahap 3 yaitu meningkat lebih 1.5 kali dibanding thn 2014. n. Sasaran Pokok 14 Meningkatnya pengaturan yang mendorong pelestarian kebudayaan Melayu Meningkatkan ketentuan dan peraturan mengnai tata bangunan, pemanfaatan kegiatan pemerintah untuk melestarikan kebudayaan melayu berindikator Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acara-acara khusus dan target pada tahap 3 yaitu Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acara-acara khusus pemerintahan ada yang ditetapkan. o.

Sasaran Pokok 15

Meningkatnya kualitas penataan lingkungan

yang dapat memberikan kenyamanan dan menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang rah Kebijakan pembangunan berindikator Dokumen RDTR yang kondisi awal kinerja pembangunannya 7 kecamatan sudah ada RDTR nya dan



target pada tahap 3 yaitu Semua kecamatan sdh ada RDTR nya, serta dengan indikator Daerah banjir yang kondisi awal kinerja pembangunannya Daerah banjir mendekati 0% dan target pada tahap 3 yaitu Daerah banjir mendekati 0%. p. Sasaran Pokok 16 Meningkatnya pengelolaan persampahan di perkotaan dan di luar perkotaaan Meningkatkan penanganan persampahan berindikator penanganan sampah yang kondisi awal kinerja pembangunannya 86,8% dan target pada tahap 3 adalah penanganan sampah 90%, serta jika indikatornya Persentase sampah yang dikelola maka kondisi awal kinerja pembangunannya 43%


Persentase sampah yang dikelola 60% lebih, dan dengan indikator Persentase vol pengurangan sampah melalui 3R dan kondisi awal kinerja pembangunannya 13,4% dengan target kondisi tahap 3 yaitu Persentase vol pengurangan sampah melalui 3R 25% lebih, dan dengan indikator Jumlah kelompok masyarakat dgn 3R Yang kondisi awal kinerja pembangunannya 20 kelompok masyarakat dan target pada tahap 3 yaitu Jumlah kelompok masyarakat dgn 3R meningkat 2 kali thn 2014. q. Sasaran Pokok 17Meningkatnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup Meningkatkan pengendalaian usaha masyarakat untuk mengikuti ketentuan lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup berindikator Jumlah usaha yang taat ketentuan yang kondisi awal kinerja pembangunannya 100% dan target pada tahap 3 yaitu 100%, serta dengan indikator Cakupan pengawasan amdal yang kondisi awal kinerja pembangunannya 100% dan target pada tahap 3 yaitu 100%. r. Sasaran Pokok 18 Terwujudnya wilayah yang kondusif untuk berusaha dari sisi ketentaraman, ketertiban dan masalah sosial serta kepastian hukum Meningkatkan kapasitas pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal serta koordinasi dengan petugas keamanan Kebijakan pembangunan berindikator Rasio Linmas dan Pol PP per 10.000 penduduk yang kondisi awal kinerja pembangunannya 12,76



dan target pada tahap 3 yaitu Rasio Linmas dan Pol PP per 10.000 penduduk sekitar 15, serta dengan indikator Cakupan dan jumlah petugas

Linmas

di

kabupaten

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya 100% dgn 4192 petugas dan target pada tahap 3 yaitu 100% dgn 4900 petugas. s.

Sasaran Pokok 19


daerah berskala internasional Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berindikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur yang kondisi awal kinerja pembangunannya 80.36 dan target pada tahap 3 yaitu IKM Tentang Pelayanan Aparatur sekitar 85, serta dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan dengan kondisi awal kinerja pembangunannya 80,36 dan target pada tahap 3 adalah IKM pelayanan umum di kecamatan sekitar 85. t.

Sasaran Pokok 20 Terciptanya kepastian peraturan dan ketenetuan berusaha di daerah Meningkatkan

kepastian

pengaturan

investasi

dan

berusaha

berindikator oleh Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha dengan kondisi awal kinerja pembangunannya 9 perda dan target pada tahap 3 yaitu 14 perda. u.

Sasaran Pokok 21 Meningkatnya iklim investasi yang sesuai dengan kebutuhan para investor dan tidak mengorbankan kepentingan Meningkatkan iklim investasi berindikator Adanya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan dan target pada tahap 3 yaitu Adanya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan, Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi berindikator Lama Proses Perizinan yang kondisi awal kinerja pembangunannya Lama Proses Perizinan 3-7 hari dan target pada tahap 3 yaitu pelayanan,

Lama Proses Perizinan 3-7 hari sesuai

Meningkatkan

Promosi

dan

Kerjasama

Investasi

berindikator oleh kegiatan promosi/ pameran penanaman modal daerah di dalam dan di luar negeri yang kondisi awal kinerja pembangunannya 4 kali di dalam negeri dan 5 kali di luar negeri



dan target pada tahap 3 ialah 5 kali di dalam negeri dan 7 kali di luar negeri. 5.2.4 Tahap lima tahun ke-4 (2020 – 2025) a.


minapolitas

berindikator

Perkembangan

Minapolitas (30% dari target RTRW) yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya Sudah dirintis namun belum terwujud minapolitan yang lengkap dan target pada tahap 4 yaitu Dua lokasi lainnya dibangun menyempurnakan pilot, penerapan teknologi perikanan dalam arti luas untuk ekspor berindikator Volume ekspor ikan yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya Volume ekspor 3693 ton dengan pertumbuhan rata-rata 24%/thn dan target pada tahap 4 yaitu

Volume ekspor 9000 ton lebih. Menata dan mengendalikan

tata ruang untuk meningkatkan produksi perikanan berindikator Volume produksi yang Kondisi Awal Kinerja Pembangunanya Volume

produksi

50239

ton

dengan

pertumbuhan

rata-

rata21,5%/thn dan target pada tahap 4 yaitu Volume produksi per tahun 75000 ton lebih. b. Sasaran Pokok 2 Berkembangnya potensi kepariwisataan dan peningkatan pemanfaatannya secara optimal Meningkatkan objek dan sarana pariwisata berindikator sarana pariwisata yang kondisi awal kinerja pembangunannya sarana pariwisata meningkat

thn 2014 rata-rata 5% (restoran) dan 10%

(hotel) per 5 thn dan target pada tahap 4 yaitu sarana pariwisata meningkat 5% (restoran) dan 10% (hotel) per 5 thn. Meningktkan promosi/pemasaran dan kerjasama promosi pariwisata berindikator Promosi

dan

lembaga

kerjasama

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya Kegiatan promosi thn 2014 (mixed) 4 kali dalam negeri dan 5 kali luar negeri dengan pertumbuhan sekitar 20% dan target pada tahap 4 ialah

Kegiatan promosi meningkat 10 % dari

perioda sebelumnya dan badan kerjasama kepariwisataan sdh efektif, Meningkatkan kualitas SDM di bidang kepariwisataan berindikator Ketersediaan sekolah kepariwisataan yang kondisi awal kinerja pembangunannya Sekolah pariwisata sudah ada namun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025_____________193


perlu peningkatan kualitas dan target pada tahap 4 yaitu Sekolah pariwisata

menghasilkan

SDM

yang

berkualitas

untuk

pengembangan pariwisata. c.

Sasaran Pokok 3 Meningkatnya

kualitas pelayanan pendidikan

umum dan pendidikan berbasis potensi daerah Meningkatkan

Kecukupan

kua-ntitas

dan

kualitas

tenaga

pendidikan tingkat dasar dan menengah berindikator pada Ratio guru terhadap murid yang kondisi awal kinerja pembangunannya antara 8% -9% dan target pada tahap 4 yaitu Ratio guru terhadap murid rata-rata di atas 12%. Meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan

berbasis potensi daerah berindikator terbentuknya

pendidikan

berbasis

kelautan

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya Sudah ada namun perlu peningkatan perlu peningkatan pendidikan

dan

berbasis

Meningkatkan berindikator

target

kelautan

capaian Indeks

pada

tahap bertaraf

kualitas

pendidikan

4

yaitu

nasional/internasional.

pendidikan yang

Terbentuknya

bagi

kondisi

masyarakat awal

kinerja

pembangunannya Indeks pendidikan 85 dan target pada tahap 4 yaitu Indeks pendidikan menjadi sekitar 90. d. Sasaran Pokok 4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Meningkatkan kuantitias dan kualitas inti pelayanan kesehatan masyarakat (SDM pelayanan kesehatan) berindikator Ratio tenaga medis/paramedis terhadap 10000 penduduk yang kondisi awal kinerja pembangunannya Ratio tenaga medis/paramedis kondisi 2014sesuai data terinci dan target pada tahap 4 yaitu Ratio tenaga medis/paramedis

meningkat

lebih

5%

dari

kondisi

2020.

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang mengalami penurunan cakupan dan kualitas berindikator Pelayanan yang menurun dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Pelayanan yang menurun PHBS, kefarmasian puskesmas, ratio dokter khusus dan target pada tahap 4 yaitu Pelayanan yang menurun menjadi positif.



e.

Sasaran Pokok 5 Terwujudnya infrastruktur untuk memenuhi air minum yang bersih dan sehat Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM berindikator Proporsi cakupan pelayanan PDAM yang kondisi awal kinerja pembangunannya sekitar 55% dan target pada tahap 4 yaitu Proporsi cakupan pelayanan PDAM sekitar 65%. Meningkatkan penduduk yang mempunyai akses air minum/bersih berindikator Penduduk

berakses

air

minum

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya 98,67% dan target pada tahap 4 yaitu meningkat 5% dari 2020. Meningkatkan pemanfaatan waduk sesuai RTRW untuk pelayanan air bersih berindikator Pemanfaatan waduk yang kondisi awal kinerja pembangunannya Belum intensif dan efektif dan target pada tahap 4 yaitu Pemanfaatan waduk 75% dari target RTRW. f.

Sasaran Pokok 6 Terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan Meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

infrastruktur

yang


jalan dalam kondisi

baik yang kondisi awal kinerja pembangunannya jalan dalam kondisi baik 265km dan target pada tahap 4 yaitu Lebih dari 3250km jalan dalam kondisi baik. g.

Sasaran Pokok 7 Terwujudnya peningkatan sarana prasarana yang memadai di lingkungan perumahan Meningkatkan sarana penyehatan lingkungan perumahan yang layak berindikator Persentase rumah tinggal bersanitasi yang kondisi awal kinerja pembangunannya 76% dan target pada tahap 4 yaitu Persentase rumah tinggal bersanitasi 86%, serta dengan indikator Program peningkatan rumah yang kondisi awal kinerja



pembangunannya Program penngkatan rumah layak huni sesuai kondisi 2014 dan target pada tahap 4 yaitu Program penngkatan rumah layak huni meningkat 20%. h.

Sasaran

Pokok

8

Tersedianya

sarana

perekonomian

yang

mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha Meningkatkan sarana kelembagaan koperasi dan ketersediaan lembaga keuangan berindikator Koperasi dan UMKM aktif yang kondisi awal kinerja pembangunanya


1675 unit dan target pada tahap 4 yaitu Koperasi dan UMKM yang aktif lebih 20% dari 2014, serta dengan indikator Jenis dan jumlah bank umum yang kondisi awal kinerja pembangunannya 15 unit dan 8 unit dengan target pada tahap 4 yaitu Jenis dan jumlah bank umum dan BPR lebih 20% dari 2014. i.



teknis umum para PNS yang kondisi awal kinerja pembangunannya Kompetensi teknis umum para PNS lebih dari 98% dan target pada tahap 4 yaitu Kompetensi teknis umum para PNS lebih dari 98%. j.


Kemenpan

/BPKP

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya LAKIP Kab. Bintan bernilai B dan target pada tahap 4 yaitu Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas LAKIP A, serta dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kondisi awal kinerja pembangunannya WTP dan target pada tahap 4 yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP.



k. Sasaran Pokok 11 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pengawasan internal pada tingkat kabupaten dan desa berindikator Persentase desa yang memiliki LKPDes baik dan kondisi awal kinerja pembangunannya 92% dan target pada tahap 4 yaitu Persentase desa yang memiliki LKPDes baik 95% lebih, serta dengan indikator Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti dengan kondisi awal kinerja pembangunannya yaitu Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti 91% dan target pada tahap 4 adalah Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti 100%, dan dengan indikator Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 88% dan target pada tahap 4 yaitu Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 100%. l.

Sasaran Pokok 12 Meningkatnya pembinaan sanggar-sanggar seni, paguyuban kebudayaan tradisional, intensitas kegiatan pelestarian kebudayaan daerah Meningkatkan jumlah, intensitas, dan pembinaan grup kesenian, pagelaran, yang meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu berindikator Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta kegiatan pelestarian dengan kondisi awal kinerja pembangunannya Sesuai rincian kondisi2014 dan target pada tahap 4 yaitu meningkat 2 kali lebih besar dari 2014.

m. Sasaran Pokok 13 Meningkatnya perlindungan terkait pelestarian kebudayaan daerah dan sarana-prasarana terkait pelestarian nilai budaya daerah Meningkatkan perlindungan situs serta elemen lain yang berciri dan meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu berindikator Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya, naskah sejarah, sarana penyeleneggaran kesenian dengan target kondisi awal kinerja pembangunannya Sesuai rincian kondisi2014 dan target pada tahap 4 yaitu meningkat lebih 2 kali dibanding thn 2014.



n. Sasaran Pokok 14 Meningkatnya pengaturan yang mendorong pelestarian kebudayaan Melayu Meningkatkan ketentuan dan peraturan mengnai tata bangunan, pemanfaatan kegiatan pemerintah untuk melestarikan kebudayaan melayu berindikator Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acara-acara khusus dan target pada tahap 4 yaitu Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acara-acara khusus pemerintahan ;ebih banyak yang ditetapkan. o. Sasaran Pokok 15 Meningkatnya kualitas penataan lingkungan yang dapat

memberikan

kenyamanan

dan

menunjang

kelancaran

kegiatan sosial ekonomi masyarakat Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang rah Kebijakan pembangunan berindikator Dokumen RDTR yang kondisi awal kinerja pembangunannya 7 kecamatan sudah ada RDTR nya dan target pada tahap 4 yaitu Semua kecamatan sdh ada RDTR nya, serta dengan indikator Daerah banjir yang kondisi awal kinerja pembangunannya Daerah banjir mendekati 0% dan target pada tahap 4 yaitu Daerah banjir mendekati 0%. p. Sasaran Pokok 16 Meningkatnya pengelolaan persampahan di perkotaan dan di luar perkotaaan Meningkatkan penanganan persampahan berindikator penanganan sampah yang kondisi awal kinerja pembangunannya 86,8% dan target pada tahap 4 adalah penanganan sampah 95%, serta jika indikatornya Persentase sampah yang dikelola maka kondisi awal kinerja pembangunannya 43%


Persentase sampah yang dikelola 75% lebih, dan dengan indikator Persentase vol pengurangan sampah melalui 3R dan kondisi awal kinerja pembangunannya 13,4% dengan target kondisi tahap 4 yaitu Persentase vol pengurangan sampah melalui 3R 35% lebih, dan dengan indikator Jumlah kelompok masyarakat dgn 3R Yang kondisi awal kinerja pembangunannya 20 kelompok masyarakat dan target pada tahap 4 yaitu Jumlah kelompok masyarakat dgn 3R meningkat 3 kali thn 2014.



q. Sasaran Pokok 17 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup Meningkatkan pengendalaian usaha masyarakat untuk mengikuti ketentuan lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup berindikator Jumlah usaha yang taat ketentuan yang kondisi awal kinerja pembangunannya 100% dan target pada tahap 4 yaitu 100%, serta dengan indikator Cakupan pengawasan amdal yang kondisi awal kinerja pembangunannya 100% dan target pada tahap 4 yaitu 100%. r. Sasaran Pokok 18 Terwujudnya wilayah yang kondusif untuk berusaha dari sisi ketentaraman, ketertiban dan masalah sosial serta kepastian hukum Meningkatkan kapasitas pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal serta koordinasi dengan petugas keamanan Kebijakan pembangunan berindikator Rasio Linmas dan Pol PP per 10.000 penduduk yang kondisi awal kinerja pembangunannya 12,76 dan target pada tahap 4 yaitu Rasio Linmas dan Pol PP per 10.000 penduduk sekitar 15, serta dengan indikator Cakupan dan jumlah petugas

Linmas

di

kabupaten

yang

kondisi

awal

kinerja

pembangunannya 100% dgn 4192 petugas dan target pada tahap 4 yaitu 100% dgn 5600 petugas. s. Sasaran Pokok 19


daerah berskala internasional Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berindikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur yang kondisi awal kinerja pembangunannya 80.36 dan target pada tahap 4 yaitu IKM Tentang Pelayanan

Aparatur sekitar 90, serta dengan

indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan dengan kondisi awal kinerja pembangunannya 80,36 dan target pada tahap 4 adalah IKM pelayanan umum di kecamatan sekitar 90. t. Sasaran Pokok 20 Terciptanya kepastian peraturan dan ketenetuan berusaha di daerah Meningkatkan

kepastian

pengaturan

investasi

dan

berusaha

berindikator oleh Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha



dengan kondisi awal kinerja pembangunannya

9 perda dan target

pada tahap 4 yaitu 15 perda. u. Sasaran Pokok 21 Meningkatnya iklim investasi yang sesuai dengan kebutuhan para investor dan tidak mengorbankan kepentingan Meningkatkan iklim investasi berindikator Adanya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan dan target pada tahap 4 yaitu Berfungsinya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi

pemerintahan, Meningkatkan

Pelayanan

Perizinan

Investasi berindikator Lama Proses Perizinan yang kondisi awal kinerja pembangunannya Lama Proses Perizinan 3-7 hari dan target pada tahap 4 yaitu Lama Proses Perizinan 3-7 hari sesuai pelayanan, Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi berindikator oleh kegiatan promosi/ pameran penanaman modal daerah di dalam dan di luar negeri yang kondisi awal kinerja pembangunannya 4 kali di dalam negeri dan 5 kali di luar negeri dan target pada tahap 4 ialah 6 kali di dalam negeri dan 8 kali di luar negeri.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tabel 5.1 Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja RPJPD Kabupaten Bintan 2005-2025 No. 1

2

3

Pokok Visi potensi kelautan berkembang optimal berkelanjutan

Potensi pariwisata berkembang optimal berkelanjutan

pendidikan dan kesehatan SDM/ masyarakat maju

Misi/Sub misi


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Sasaran pokok Berkembangnya potensi kelautan dan peningkatan produktivitas/pemanfaatannya secara optimal

 Perkembangan Minapolitan di 3 kecamatan  Volume ekspor 8.500 – 9.500 ton  Volume produksi 60.000 – 65.000 ton

Berkembangnya potensi kepariwisataan dan peningkatan pemanfaatannya secara optimal

 Peningkatan sarana pariwisata rata-rata 5%-10% per 5 tahun  Peningkatan promosi lebih dari 10%per 5 tahun dan terbentuknya badan kerjasama efektif bermanfaat  Terbentuknya 2 sekolah pariwisata  Angka kunjungan wisatawan antara 451.000 – 575.000  Ratio guru terhadap murid rata-rata di atas 12%  Terbentuknya 2 sekolah berbasis kelautan  Indeks pendidikan menjadi sekitar 90  Ratio tng medis/paramedis 400 - 425  Pelayanan yang menurun menjadi positif  Proporsi cakupan pelayanan PDAM sekitar 64%  Penduduk berakses air minum 95%  Pemanfaatan waduk 75% dari target RTRW  Panjang jalan yang dapat dilalui roda -4 lebih dari 680 Km  Lebih dari 325 km jalan dalam kondisi baik  Jumlah dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu yang dibangun meningkat rata-rata 10% per 5 tahun  Jumlah Bandar Udara yang beroperasi 2 unit  Persentase rumah tinggal bersanitasi 86%  Program penngkatan rumah layak huni menjadi 3.500 – 4.000  Koperasi dan UMKM yang aktif lebih 10% dari tahap ketiga  Jenis dan jumlah bank umum dan BPR lebih 10% dari tahap ketiga

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan umum dan pendidikan berbasis potensi daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Terwujudnya infrastruktur utk meme-nuhi air minum yang bersih dan sehat

4

Manaj pemerintahan dan kualitas infra-struktur yg meningkat


Indikator dan target

Terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan. Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana yang memadai di lingkungan permunkiman Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan 2005-2025___________________________________________________________

201

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

Pokok Visi

Misi/Sub misi

Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsipprinsip penatausahaan pemerintahan yang baik (good governance)

6

Budaya Melayu berkembang secara lestari dalam kehidupan masyarakat

Bintan yang lestari dan berkelanjutan 7



Sasaran pokok Meningkatnya kualitas dan kecukupan SDM pemerintahan daerah Meningkatnya metoda pelayanan pemerintahan pada masyarakat yang baik (goood governance) Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah

Meningkatnya pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional.Meningkatnya intensitas kegiatan yang menampilkan kegiatan untuk pelestarian kebudayaan daerah Meningkatnya perlindungan berbagai hal yang terkait pelestarian kebudayaan daerahMeningkatnya sarana dan prasarana terkait pelestarian nilai budaya daerah Meningkatnya pengaturan yang mendorong pelestarian kebudayaan Melayu Meningkatnya kualitas, pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat beragama. Meningkatnya kualitas penataan lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan dan menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Meningkatnya pengelolaan persampahan di perkotaan dan di luar perkotaaan


Indikator dan target  Kompetensi sumberdaya aparatur di atas 90%  Kompetensi teknis umum para PNS lebih dari 98%  Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas LAKIP Kab. Bintan A  Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP  Persentase desa yang memiliki LKPDes baik95% lebih  Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti100%  Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 100%  Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta kegiatan pelestarian 82 kelompok

 Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya, naskah sejarah, sarana penyeleneggaran kesenian28  Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acara-acara khusus pemerintahan ada yang ditetapkan.  Jumlah kasus perselisihan antar umat ber agama 0 kasus  Ratiotempat ibadah 33 per 10.000 penduduk  Semua kecamatan sdh ada RDTR nya  Daerah banjir mendekati 0%  penanganan sampah 95%  Persentase sampah yang dikelola 75% lebih  Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R


202

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

Pokok Visi

Misi/Sub misi

Sasaran pokok

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan lingkungan kidup Terwujudnya wilayah yang kondusif untuk berusaha dari sisi ketentaraman, ketertiban dan masalah sosial serta kepastian hukum

7

Bintan yang berdaya saing tinggi untuk investasi


Terwujudnya fasilitasi pengembangan potensi daerah berskala internasional.

Terciptanya kepastian peraturan dan ketenetuan berusaha di daerah Meningkatnya iklim investasi yang sesuai dengan kebutuhan para investor dan tidak mengorbankan kepentingan daerah


Indikator dan target 35% lebih  Jumlah kelompok masyarakat dgn 3Rmencapai 60 kelompok  Jumlah usaha yang taat ketentuan 100%  Cakupan pengawasan amdal 100%  Rasio Linmas dan Pol PP per 10.000 penduduk sekitar 14% - 15%  Cakupan dan jumlah petugas Linmas di kabupaten mencapai 100% dengan 4.000 – 5.000 petugas  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur) sekitar 90%  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatansekitar 90%  Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha menjadi 15 perda  Adanya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan yang berfungsi optimal  Lama Proses Perizinan 3-7 hari sesuai pelayanan  kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah 6 kali di dalam negeri dan 7 kali di luarnegeri


203

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tabel 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan 2005-2025 Sasaran Pokok Visi

Misi

Uraian

1. Berkembangnya potensi kelautan dan peningkatan produktivitas/pemanfaatann ya secara optimal

BINTAN GEMILANG 2025 Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas

Indikator dan Target

 Perkembangan Minapolitan di 3 kecamatan lokasi berkembang dengan baik  Volume ekspor 8.500-9.000 ton  Volume produksi berkisar antara 60.000 – 65.000 ton

2. Berkembangnya potensi kepariwisataan dan peningkatan pemanfaatannya secara optimal

 Peningkatan sarana pariwisata ratarata 5%-10% per 5 tahun  Peningkatan promosi lebih dari 10% per 5 tahun dan terbentuknya kerjasama kepariwisataan yang aktif  Terbentuknya 2 sekolah pariwisata  Angka kunjungan wisatawan antara 451.000 – 575.000

3. Meningkatnya kualitas

 Ratio guru terhadap murid rata-rata di atas 12%  Terbentuknya 2 sekolah berbasis

Arah Kebijakan Pembangunan

 Mengembangkan minapolitan  Meningkatkan kualitas SDM, penerapan teknologi perikanan dalam arti luas  Menata dan mengendalikan tata ruang produksi perikanan

 Meningkatkan objek dan sarana pariwisata  Meningktkan promosi/pemasaran dan kerjasama promosi pariwisata  Meningkatkan kualitas SDM di bidang kepariwisataan

 Meningkatkan capaian kualitas pendidikan bagi


204

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sasaran Pokok Visi

Misi

Uraian

pelayanan pendidikan dan kesehatan


pelayanan pendidikan umum dan pendidikan berbasis potensi daerah

.

Indikator dan Target kelautan  Indeks menjadi pendidikan sekitar 90

4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

 Ratio tng medis/paramedis 400 - 425  Pelayanan yang menurun menjadi positif

5. Terwujudnya infrastruktur untuk memenuhi air minum yang bersih dan sehat

 Proporsi cakupan pelayanan PDAM sekitar 64%  Penduduk berakses air minum 95%  Pemanfaatan waduk 75% dari target RTRW

Arah Kebijakan Pembangunan masyarakat  Meningktkan Kecukupan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan tingkat dasar dan menengah (cek UU23/2014)  Meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan berbasis potensi daerah  Meningkatkan kuantitias dan kualitas inti pelayanan kesehatan masyarakat (SDM pelayanan kesehatan)  Meningkatkan/ mempertahankan kualitas program kesehatan masyarakat  Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang mengalami penurunan cakupan dan kualitas  Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM  Meningkatkan penduduk yang mempunyai akses air minum/bersih  Meningkatkan pemanfaatan


205

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sasaran Pokok Visi

Misi

Uraian


Arah Kebijakan Pembangunan waduk sesuai RTRW untuk pelayanan air bersih

Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip

6. Terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan

 Panjang jalan yang dapat dilalui roda -4 lebih dari 680 Km  Lebih dari 325 km jalan dalam kondisi baik  Pelayanan untuk kepulauan meningkat 50% lebih dari 2014

7. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana yang memadai di lingkungan perumahan

 Persentase rumah tinggal bersanitasi 86%  Program penngkatan rumah layak huni menjadi 3.500 – 4.000

8. Tersedianyasarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha.

 Koperasi dan UMKM yang aktif lebih 10% dari tahap ketiga  Jenis dan jumlah bank umum dan BPR lebih 10% dari tahap ketiga

9. Meningkatnya kualitas dan kecukupan SDM pemerintahan daerah

 Kompetensi sumberdaya aparatur di atas 90%  Kompetensi teknis umum para PNS lebih dari 98%

 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang menghubungkan pusat moda transportasi darat, laut , dan udara ke pusat pusat kegiatan yang berbasis angkutan publik  Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan ke kepulauan terpencil  Meningkatkan sarana penyehatan ingkungan perumahan yang layak  Meningkatkan sarana kelembagaan koperasi dan ketersediaan lembaga keuangan  Meningkatkan kualitas aparatur perencanaan pembangunan  Meningkatkan kualitas aparatur secara keseluruhan


206

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sasaran Pokok Visi

Misi penatausahaan pemerintahan yang baik (good governance)


Uraian


Arah Kebijakan Pembangunan

10. Meningkatnya metoda pelayanan pemerintahan pada masyarakat yang baik (goood governance)

 Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas LAKIP Kab. Bintan A  Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP

 Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian yang transparan, akuntabel dan partisipatif

11. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah

 Persentase desa yang memiliki LKPDes baik95% lebih  Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti100%  Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 100%

 meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan internal pada tingkat kabupaten dan desa

12. Meningkatnya pembinaan sanggar-sanggar seni, paguyuban kebudayaan tradisional, intensitas kegiatan pelestarian kebudayaan daerah

 Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta kegiatan pelestarian 82 kelompok

Meningkatkan jumlah, intensitas, dan pembinaan grup kesenian, pagelaran, yang meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu

13. Meningkatnya perlindungan terkait pelestarian kebudayaan daerah dan sarana prasarana terkait pelestarian nilai budaya daerah

 Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya, naskah sejarah, sarana penyeleneggaran kesenian28

Meningkatkan perlindungan situs serta elemen lain yang berciri dan meningkatkan pelestrarian kebudayaan melayu

14. Meningkatnya pengaturan yang mendorong

 Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acara-acara

Meningkatkan ketentuan dan peraturan mengnai tata bangunan, pemanfaatan


207

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sasaran Pokok Visi

Misi

Uraian pelestarian kebudayaan Melayu


Indikator dan Target khusus pemerintahan ada yang ditetapkan

Arah Kebijakan Pembangunan kegiatan pemerintah untuk melestarikan kebudayaan melayu  Pembentukan jati diri masyarakat diarahkan untuk membentuk karakter masyarakat yang kuat, berbudi pekerti luhur, beretika, beradab serta mempunyai toleransi yang tinggi antar umat beragama  Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas.

15. Meningkatnya kualitas, pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat beragama.

 Jumlah kasus perselisihan antar umat ber agama 0 kasus  Ratio tempat ibadah 33 per 10.000 penduduk

16. Meningkatnya kualitas penataan lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan dan menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

 Semua kecamatan sdh ada RDTR nya  Daerah banjir mendekati 0%

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

 penanganan sampah 95%  Persentase sampah yang dikelola 75% lebih  Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R 35% lebih  Jumlah kelompok masyarakat dgn 3Rmencapai 60 kelompok

Meningkatkan penanganan persampahan

17. Meningkatnya pengelolaan persampahan di perkotaan dan di luar perkotaaan


208

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sasaran Pokok Visi

Misi


Uraian


18. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan lingkungan kidup

 Jumlah usaha yang taat ketentuan 100%  Cakupan pengawasan amdal 100%

19. Terwujudnya wilayah yang kondusif untuk berusaha dari sisi ketentaraman, ketertiban dan masalah sosial serta kepastian hukum

 Rasio Linmas dan Pol PP per 10.000 penduduk sekitar 14% - 15%  Cakupan dan jumlah petugas Linmas di kabupaten mencapai 100% dengan 4.000 – 5.000 petugas

20. Terwujudnya fasilitasi pengembangan potensi daerah berskala internasional.

 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur) sekitar 90  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatansekitar 90  Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha menjadi 15 perda

21. Terciptanya kepastian peraturan dan ketenetuan berusaha di daerah 22. Meningkatnya iklim investasi yang sesuai dengan kebutuhan para investor dan tidak mengorbankan kepentingan daerah

 Adanya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan yang berfungsi optimal  Lama Proses Perizinan 3-7 hari sesuai pelayanan  kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah 6 kali di dalam negeri dan 7 kali di luar negeri

Arah Kebijakan Pembangunan Meningkatkan pengendalaian usaha masyarakat untuk mengikuti ketentuan lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup Meningkatkan kapasitas pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal serta koordinasi dengan petugas keamanan

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Meningkatkan kepastian pengaturan investasi dan berusaha  Meningkatkan iklim investasi  Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi  Meningkatkan Pelayanan Perizinan Non Investasi


209

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tabel 5.3 Tahapan danPrioritas Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Kabupaten Bintan 2005-2025 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan

Indikator

Kondisi Awal Kinerja Pembangunan

Target Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV

Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan

Sasaran Pokok 1 Berkembangnya potensi kelautan dan peningkatan produktivitas/pemanfaatannya secara optimal Mengembangkan minapolitasn

Meningkatkan kualitas SDM, penerapan teknologi perikanan dalam arti luas untuk ekspor Menata dan mengendalikan tata ruang utk meningkatkan produksi perikanan

Perkembangan Minapolitasn (30% dari target RTRW)

Sudah dirintis namun belum terwujud minapolitan yang lengkap

Volume ekspor ikan

Volume ekspor 1.726 ton

Volume produksi

Volume produksi 17.165 ton

Dua lokasi lainnya dibangun menyempurnakan pilot

Rintisan

Rintisan

Terbangun satu minopolitan sebagai pilot

Volume ekspor berkisar antara1.7263.000 ton

Volume ekspor berkisar antara 3.000-7.000 ton

Volume ekspor berkisar antara 7.000 – 8.500 ton

Volume ekspor berkisar antara– 8.500-9.500 ton

Volume produksi berkisar antara 17.165-21.000ton

Volume produksi berkisar antara 21.000-51.000 ton



Minapolitan di 3 kecamatan lokasi berkembang dengan baik Volume ekspor berkisar antara– 8.500-9.500 ton


Sasaran Pokok 2 . Berkembangnya potensi kepariwisataan dan peningkatan pemanfaatannya secara optimal

Meningkatkan objek dan sarana pariwisata

sarana pariwisata

Meningktkan promosi/pemasaran

Promosi dan lembaga kerjasama

n.a.

Kegiatan promosi 1 kali dalam

sarana pariwisata meningkat 5% (restoran) dan 10% (hotel) per 5 thn





sarana pariwisata meningkat thn 2025 rata-rata 5% (restoran) dan 10% (hotel) per 5 thn


Kegiatan promosi meningkat 10 %


Peningkatan promosi lebih dari 10%per 5


210

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan dan kerjasama promosi pariwisata

Indikator

Kondisi Awal Kinerja Pembangunan negeri dan 1 kali luar negeri


Target Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV

perioda sebelumnya dan badan kerjasama kepariwisataan terbentuk

perioda sebelumnya dan badan kerjasama kepariwisataan terbentuk

dari perioda sebelumnya dan badan kerjasama kepariwisataan terbentuk

perioda sebelumnya dan badan kerjasama kepariwisataan sdh efektif

Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan tahun dan terbentuknya badan kerjasama efektif bermanfaat

Meningkatkan kualitas SDM di bidang kepariwisataan

Ketersediaan sekolah kepariwisataan

Sekolah pariwisata sudah ada namun perlu peningkatan kualitas

1 Sekolah pariwisata





Meningkatkan angka kunjungan wisatawan

Kunjungan Wisatawan

Angka kunjungan wisatawan antara 240.000-280.000




Angka kunjungan wisatawan antara 451.000 -575.000


Sasaran Pokok 3 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan umum dan pendidikan berbasis potensi daerah Meningkatkan Kecukupan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan tingkat dasar dan menengah Meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan berbasis potensi daerah Meningkatkan capaian kualitas pendidikan bagi masyarakat

Ratio guru terhadap murid

Terbentuknya pendidikan berbasis kelautan Indeks pendidikan

antara 6% -8%

Ratio guru terhadap murid rata-rata 8%9%

Ratio guru terhadap murid rata-rata 8%9%

Ratio guru terhadap murid rata-rata di atas 10%



Belum ada

1 sekolah berbasis kelautan





Indeks pendidikan 80

Indeks pendidikan 85

Indeks pendidikan menjadi sekitar 87



n.a.


211

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan

Indikator



Target Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV


Sasaran Pokok 4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Meningkatkan kuantitias dan kualitas inti pelayanan kesehatan masyarakat (SDM pelayanan kesehatan) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang mengalami penurunan cakupan dan kualitas

Ratio tenaga medis/paramedis terhadap 100.000 penduduk

Pelayanan yang menurun

Ratio tenaga medis/paramedis 179

Pelayanan yang menurun PHBS, kefarmasian puskesmas, ratio dokter khusus

Ratio tenaga medis/paramedis 250-350





Pelayanan yang menurun menjadi positif





Sasaran Pokok 5 Terwujudnya infrastruktur untuk memenuhi air minum yang bersih dan sehat Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM Meningkatkan penduduk yang mempunyai akses air minum/bersih Meningkatkan pemanfaatan waduk sesuai RTRW untuk pelayanan air bersih

Proporsi cakupan pelayanan PDAM

sekitar 50%

Penduduk berakses air minum

Penduduk berakses air minum 83%

Pemanfaatan waduk

Belum intensif dan efektif

Proporsi cakupan pelayanan PDAM sekitar 51%





Penduduk berakses air minum 88 %


Penduduk berakses air minum 93,5%



Pemanfaatan waduk 10% dari target RTRW






212

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Indikator


Target Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV



Sasaran Pokok 6 Terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan Panjang jalan Panjang jalan Panjang jalan yang Panjang jalan yang Panjang jalan yang Panjang jalan yang Panjang jalan yang yang dapat yang dapat dialalui dapat dialalui roda -4 dapat dialalui roda dapat dialalui roda -4 dapat dialalui roda -4 dapat dialalui roda - dialalui roda -4 roda -4 lebih dari lebih dari 650 Km 4 lebih dari 660Km lebih dari 680 Km lebih dari 680Km 4 564,43 Km 670Km Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang jalan dalam Lebih dari 285km Lebih dari 325km Lebih dari 325km jalan dalam kondisi jalan dalam kondisi jalan dalam kondisi menghubungkan kondisi baik jalan dalam jalan dalam kondisi jalan dalam kondisi baik baik 215,5 km baik 265,07 km pusat moda 150km kondisi baik baik baik transportasi darat, laut , dan udara ke pusat pusat kegiatan yang berbasis Jumlah angkutan publik dermaga/pelabuhan Mengalami rakyat dan ruang Mengalami Mengalami Mengalami Mengalami n.a. peningkatan ratatunggu yang peningkatan 10% peningkatan 10% peningkatan 10% peningkatan 10% rata 10% per 5 tahun dibangun

Jumlah Bandar Udara yang beroperasi

0

0

0

2

2

2 Bandar Udara


213

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sasaran Pokok dan Kondisi Awal Target Arah Kebijakan Indikator Kinerja Tahap I Tahap II Pembangunan Pembangunan Sasaran Pokok 7 Terwujudnya peningkatan sarana prasarana yang memadai di lingkungan perumahan Meningkatkan sarana penyehatan ingkungan perumahan yang layak

Persentase rumah tinggal bersanitasi Program penngkatan rumah

Persentase rumah tinggal bersanitasi71% n.a

Persentase rumah tinggal bersanitasi 72,66% 500 - 1000

Tahap III


Tahap IV


Persentase rumah tinggal bersanitasi 76%




1.000 – 2.000

2.000-3.500

3.500-4.000

3.500-4.000

Koperasi 214 dan UMKM 1842 unit

Koperasi dan UMKM yang aktif lebih 10% dari tahap ketiga

Koperasi dan UMKM yang aktif lebih 10% dari tahap ketiga

17 unit dan 9 unit

Jenis dan jumlah bank umum dan BPR lebih 10% dari tahap ketiga

Jenis dan jumlah bank umum dan BPR lebih 10% dari tahap ketiga

Sasaran Pokok 8 Tersedianyasarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha

Meningkatkan sarana kelembagaan koperasi dan ketersediaan lembaga keuangan

Koperasi dan UMKM yang aktif

Jenis dan jumlah bank umum dan

Koperasi 130 dan UMKM 1.200 unit

10 unit dan 6 unit

Koperasi 150 dan UMKM 1327

12 unit dan 8 unit

Koperasi 195 dan UMKM 1675 unit

15 unit dan 8 unit

Sasaran Pokok 9 Meningkatnya kualitas dan kecukupan SDM pemerintahan daerah Meningkatkan kompetensi SDM aparatur

Kompetensi sumberdaya aparatur

Meningkatkan kualitas aparatur secara keseluruhan

Kompetensi teknis umum para PNS

n.a.

n.a.

Kompetensi sumberdaya aparatur di atas40% Kompetensi teknis umum para PNS 40%

Kompetensi sumberdaya aparatur di atas 72%




Kompetensi teknis umum para PNS98%

Kompetensi teknis umum para PNS lebih dari 98%




214

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Indikator



Target Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV


Sasaran Pokok 10 Meningkatnya metoda pelayanan pemerintahan pada masyarakat yang baik (goood governance) Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

n.a.

n.a.

Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas LAKIP C

Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas LAKIP Kab. Bintan B

Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas LAKIP A



Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WDP

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP




Persentase desa yang memiliki LKPDes baik92% lebih




Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti100%

Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti100 %



Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 100%

Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti100%



Sasaran Pokok 11 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah Persentase desa yang memiliki LKPDes baik meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan internal pada tingkat kabupaten dan desa

n.a.

60%

Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti



Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti



Sasaran Pokok 12 Meningkatnya pembinaan sanggar-sanggar seni, paguyuban kebudayaan tradisional, intensitas kegiatan pelestarian kebudayaan daerah Meningkatkan jumlah, intensitas, dan pembinaan grup kesenian, pagelaran, yang meningkatkan

Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta kegiatan

Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta

Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta kegiatan pelestarian 31

Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta kegiatan pelestarian

Jumlah sanggar seni dan grup kesenian tradisional yang dibina serta




215

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan pelestrarian kebudayaan melayu

Indikator pelestarian

Kondisi Awal Kinerja Pembangunan kegiatan pelestarian 30 kelompok


Target Tahap I kelompok

Tahap II 42 kelompok

Tahap III kegiatan pelestarian 61 kelompok

Tahap IV kelompok

Sasaran Pokok 13 Meningkatnya perlindungan terkait pelestarian kebudayaan daerah dan sarana-prasarana terkait pelestarian nilai budaya daerah Meningkatkan Jumlah situs, Jumlah situs, Jumlah situs, benda Jumlah situs, benda Jumlah situs, benda Jumlah situs, benda perlindungan situs benda dan benda dan dan kawasan cagar dan kawasan cagar dan kawasan cagar dan kawasan cagar serta elemen lain kawasan cagar kawasan cagar budaya, naskah budaya, naskah budaya, naskah budaya, naskah yang berciri dan budaya, naskah budaya, naskah sejarah, sarana sejarah, sarana sejarah, sarana sejarah, sarana meningkatkan sejarah, sarana sejarah, sarana penyelenggaran penyelenggaran penyelenggaran penyelenggaran pelestrarian penyelenggaran penyelenggaran kesenian kesenian 10 kesenian 19 kesenian 28 kebudayaan melayu kesenian 8 kesenian 23

Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan kelompok

Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya, naskah sejarah, sarana penyelenggaran kesenian 28

Sasaran Pokok 14 Meningkatnya pengaturan yang mendorong pelestarian kebudayaan Melayu Meningkatkan ketentuan dan peraturan mengnai tata bangunan, pemanfaatan kegiatan pemerintah untuk melestarikan kebudayaan melayu

Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acara-acara khusus

n.a

0

0

Sasaran Pokok 15 Meningkatnya kualitas, pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat beragama Pembentukan jati diri masyarakat diarahkan untuk membentuk karakter Jumlah kasus Jumlah kasus Jumlah kasus Jumlah kasus masyarakat yang perselisihan antar perselisihan antar perselisihan antar perselisihan antar kuat, berbudi pekerti umat ber agama 0 umat ber agama 0 umat ber agama 0 umat ber agama luhur, beretika, kasus kasus kasus beradab serta mempunyai toleransi yang tinggi antar

Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acara-acara khusus pemerintahan ada yang ditetapkan

Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acaraacara khusus pemerintahan ;ebih banyak yang ditetapkan

Perda tentang langgam bangunan pemerintah dan semi pemerintah, atribut Melayu dalam acaraacara khusus pemerintahan lebih banyak yang ditetapkan

Jumlah kasus perselisihan antar umat ber agama 0 kasus




216

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan umat beragama Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas.


Indikator


Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV


Ratio tempat ibadah per 10.000 penduduk

Ratio tempat ibadah 22 per 10.000 penduduk

Ratio tempat ibadah 30,87 per 10.000 penduduk



Ratio tempat ibadah 33per 10.000 penduduk


Target

Sasaran Pokok 16Meningkatnya kualitas penataan lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan dan menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang arah Kebijakan pembangunan

Dokumen RDTR

Daerah banjir

0 Kecamatan sdh ada RDTRnya

2 kecamatan sdh ada RDTR nya

7 kecamatan sdh ada RDTR nya

Semua kecamatan sdh ada RDTR nya



Daerah banjir mendekati 0%



Daerah banjir mendekati 0)%


Daerah banjir mendekati 0)%

penanganan sampah 95% Persentase sampah yang dikelola 75% lebih Persentase volpengurangan sampah melalui 3R 35% lebih

penanganan sampah 95% Persentase sampah yang dikelola 75% lebih Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R 35% lebih

60 kelompok masyarakat


Sasaran Pokok 17Meningkatnya pengelolaan persampahan di perkotaan dan di luar perkotaaan

Meningkatkan penanganan persampahan

penanganan sampah

n.a.

penanganan sampah 53,3%

penanganan sampah 86,8%

Persentase sampah yang dikelola

n.a.

Persentase sampah yang dikelola 20,5%

Persentase sampah yang dikelola 43%

n.a.

Persentase volpengurangan sampah melalui 3R 7,4% l

Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R 13,4%

penanganan sampah 90% Persentase sampah yang dikelola 60% lebih Persentase volpengurangan sampah melalui 3R 25% lebih

n.a.




Persentase volpengurangan sampah melalui 3R Jumlah kelompok masyarakat dgn 3R


217

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sasaran Pokok dan Kondisi Awal Arah Kebijakan Indikator Kinerja Tahap I Pembangunan Pembangunan Sasaran Pokok 18 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan lingkungan kidup Meningkatkan pengendalaian usaha masyarakat untuk mengikuti ketentuan lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup


Target Tahap II

Tahap III

Tahap IV


Jumlah usaha yang taat ketentuan

n.a.

30%

100%

100%

100%

100%

Cakupan pengawasan amdal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sasaran Pokok 19 Terwujudnya wilayah yang kondusif untuk berusaha dari sisi ketentaraman, ketertiban dan masalah sosial serta kepastian hukum Meningkatkan Rasio Linmas dan 13%-14% 14%-15% kapasitas Pol PP per 10.000 n.a. 10% - 12% 12% - 13% pemeliharaan penduduk kamtibmas dan pencegahan tindakan Cakupan dan kriminal serta jumlah petugas 100% dgn 800 – 100% dgn 1000 100% dgn 3.000 – 100% dgn 4.000 – koordinasi dengan n.a. Linmas di 1.000 petugas 3000 petugas 4.000 petugas 5.000 petugas petugas keamanan kabupaten Kebijakan pembangunan..

14%-15%

100% dgn 4.0005.000 petugas

Sasaran Pokok 20 Terwujudnya fasilitasi pengembangan potensi daerah berskala internasional.

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur)

n.a.

IKM Tentang Pelayanan Aparatur sekitar 70 %

IKM Tentang Pelayanan Aparatur sekitar 80 %

IKM Tentang Pelayanan Aparatur sekitar 85%




218

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan


n.a.


Tahap IV


Target Tahap I

IKM pelayanan umum di kecamatan sekitar 70 %

Tahap II

Tahap III

IKM pelayanan umum di kecamatan sekitar 80 %

IKM pelayanan umum di kecamatan sekitar 85%



9 perda

12 perda

15 perda

15 perda

Sasaran Pokok 21 Terciptanya kepastian peraturan dan ketenetuan berusaha di daerah Meningkatkan kepastian pengaturan investasi dan berusaha

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

0 perda

4 perda

Sasaran Pokok 22Meningkatnya iklim investasi yang sesuai dengan kebutuhan para investor dan tidak mengorbankan kepentingan

Meningkatkan iklim investasi

Adanya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan

Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi

Lama Proses Perizinan

n.a.

0

n.a.

Lama Proses Perizinan 7-10 hari sesuai pelayanan

Menyiapkan sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan

Adanya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan

Berfungsinya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan

Adanya sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintahan yang berfungsi optimal






219

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di dalam dan di luarnegeri


n.a.


Target Tahap I 3 kali di dalam negeri dan 1 kali di luar negeri

Tahap II 4 kali di dalam negeri dan 5 kali di luar negeri

Tahap III 5 kali di dalam negeri dan 6 kali di luar negeri

Tahap IV 6 kali di dalam negeri dan 7 kali di luar negeri

Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan 6 kali di dalam negeri dan 7 kali di luar negeri

Pj. BUPATI BINTAN ttd DOLI BONIARA


220


Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 5 Tahun 2015 Tanggal : 15 Desember 2015

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Bintan, merupakan

pedoman

bagi

pemerintah

dan

masyarakat

di

dalam

penyelenggaraan pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan. RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama periode tersebut. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi : “BINTAN GEMILANG 2025” Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis, (2) Ketata-pemerintahan yang baik (good governance), (3) Konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah, (4) Keberpihakan kepada ekonomi rakyat, dan (5) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif, (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan (check and balance) serta akuntabilitas publik yang baik. Berdasarkan pertimbangan padaPasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Penyusunan,

Nomor

8

Tahun

Pengendalian,

2008

dan

tentang

Evaluasi

Tahapan,

Tatacara

Pelaksanaan

Rencana



Pembangunan Daerah; paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir maka harus telah dirumuskan rancangan akhir RPJPD untuk periode berikutnya. Selanjutnya, dalam Pasal 41 disebutkan bahwa “Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan”. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, sebagai berikut: 1. Rancangan RPJP Kabupaten Bintan Tahun 2005–2025 merupakan rancangan

dokumen

yang

perencanaan

jangka

Musyawarah

Perencanaan

akan

panjang

digunakan

daerah

setelah

Pembangunan

sebagai

dokumen

disetujui

Jangka

Panjang

dalam dan

ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 2. Setelah di-Perda-kan, RPJP Kabupaten Bintan Tahun 2005–2025 merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RKPD dari Tahun 2005–2025; 3. Tindak lanjut implementasi RPJP ini sebagai pedoman yang akan dituangkan dalam Renstra SKPD, dan Renja SKPD; 4. Apabila dalam perkembangannya terjadi dinamika sosial, politik dan hukum yang signifikan, dapat dilakukan penyelarasan maupun perubahan.

Pj.BUPATI BINTAN,

DOLI BONIARA


BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Recommend Documents