AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2016 No. Tanggal Surat
Nomor Surat
Tujuan
Instansi
Hal
1 27-Jan-2016
S-08/K.1/KSAP/I/2016
Direktur Jenderal Kementerian Kekayaan Negara Keuangan
2 2-Feb-2016
S-11/K.1/KSAP/II/2016
Direktur Jenderal Kementerian Perbendaharaan Keuangan
3 2-Mar-2016
S-23/K.1/KSAP/III/2016
4 2-Mar-2016
S-24/K.1/KSAP/III/2016
5 2-Mar-2016
S-25/K.1/KSAP/III/2016
6 11-Mar-2016
S-22/K.1/KSAP/III/2016
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Fatwa Terkait Penganggaran Bali dan Pelaporan Dana BOS Pada Pemerintah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Pengakuan Pendapatan LO atas Bali PKB dan BBNKB Kepala DPPKA Pemerintah Penjelasan KSAP Kabupaten Kulonprogo 1. Dirjen Kemenkeu Penyajian Lembar Muka Perbendaharaan Kemendagri Laporan Keuangan Tahun 2015 2. Dirjen BKD Sesuai dengan IPSAP Nomor 04
7 16-Mar-2016
S-27/K.1/KSAP/III/2016
Inspektur
8 6-Apr-2016
S-36/K.1/KSAP/IV/2016
Kepala DPKAD
9 18-Mar-2016
S-37/K.1/KSAP/IV/2016
10 19-Mar-2016
S-40/K.1/KSAP/IV/2016
BNP2TKI
Akuntansi Subsequent Expenditure atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015
Penyajian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan BNP2TKI Tahun 2015 Penyajian Transfer/Hibah Tunai yang Diterima oleh Unit Kerja
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kepala DPPK Pemerintah Penjelasan tentang IPSAP II Kabupaten Bandung Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanggapan terhadap Cirebon Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710
Nomor Sifat Lampiran Hal
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 Faksimile : (021)-352-4551 Website : www.ksap.org E-mail :
[email protected]
: S - 23 /K.1/KSAP/III/2016 : Segera :: Fatwa Terkait Penganggaran dan Pelaporan Dana BOS Pada Pemerintah
2 Maret 2016
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Di Denpasar
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/7223/KEU tanggal 29 Oktober 2015, perihal di atas, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Terkait dengan pertanyaan mengenai Hibah Dana BOS dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dapat kami sampaikan hal-hal berikut: a. Paragraf 21, PSAP Nomor 02 Lampiran I, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. b. Interprestasi Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah menyatakan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. c. Berdasarkan IPSAP Nomor 02 tersebut, pendapatan juga mencakup antara lain: -
pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD yang digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat Entitas Penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan Negara/daerah.
-
pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam negeri/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Entitas, dengan syarat Entitas Penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
d. IPSAP Nomor 02 tersebut dapat diterapkan secara analogis pada Belanja Negara/Daerah terkait dengan pendapatan di atas dengan mengacu pada Paragraf 31, PSAP 02 Lampiran I, PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Berdasarkan hal di atas, Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh SKPD dan merupakan kelompok lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, maka penerimaan tersebut agar dapat diakui/dicatat
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) No.
Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Penyisihan Piutang Pajak Piutang Pajak Netto Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Retribusi Piutang Retribusi Netto Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Netto Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Netto Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Lainnya Piutang lainnya Netto Persediaan Jumlah Aset Lancar
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen
Ref
2015
2014
xxx xxx xxx xxx xxx (xxx)* xxx xxx (xxx)* xxx xxx xxx (xxx)* xxx xxx (xxx)* xxx xxx (xxx)* xxx xxx (xxx)*
xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) * xxx xxx (xxx) * xxx xxx xxx (xxx) * xxx xxx (xxx) * xxx xxx (xxx) * xxx xxx (xxx) *
xxx
xxx
xxx (xxx)* xxx xxx (xxx)* xxx xxx (xxx)* xxx xxx xxx
xxx (xxx) * xxx xxx (xxx) * xxx xxx (xxx) * xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Uraian
No. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran Netto Tuntutan Ganti Rugi PenyisihanTuntutan Ganti Rugi Tuntutan Ganti Rugi Netto Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud Netto Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET
Ref
2015
2014
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) ** xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) ** xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx (xxx)* xxx xxx (xxx)* xxx xxx xxx (xxx) *** xxx xxx xxx
xxx (xxx) * xxx xxx (xxx) * xxx xxx xxx (xxx) *** xxx xxx xxx
xxxx
xxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) No. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Uraian Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Ref
2015
2014
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx
(xxx)* Akun Peyisihan piutang untuk tahun 2014 tidak diisi (kosong dengan tanda XXX) bila sampai dengan tahun 2014
Akun Penyisihan Piutang untuk Tahun 2015 diisi sebesar nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2015 Berdasar perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 . Nilai Penyisihan dijelaskan dalam CALK secara memadai dengan memisahkan nilai penyisihan tahun 2015 dan tahun sebelumnya. (xxx) ** Akun Akumulasi Penyusutan untuk tahun 2014 tidak diisi (kosong dengan tanda XXX) bila sampai dengan tahun Akun Akumulasi Penyusutan untuk tahun 2015 tidak diisi (kosong dengan tanda XXX) jumlah akumulasi penyusutan sampai dengan 2015. Dan dijelaskan dalam CALK jumlah Akumulasi Penyusutan sampai tahun 2014 dan (xxx) *** Akun Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk tahun 2014 tidak diisi (kosong dengan tanda XXX) bila sampai tahun 2014 belum diterapkan amortisasi. Akun Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk tahun 2015 diisi jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 2015. Dan dijelaskan dalam CALK jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai tahun 2014 dan Amortisasi tahun 2015.
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014 Metode Langsung (Dalam Rupiah) Uraian
No. 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Masuk Kas 3 Penerimaan Pajak Daerah 4 Penerimaan Retribusi Daerah 5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9 Penerimaan Dana Alokasi Umum 10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus 12 Penerimaan Dana Penyesuaian 13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Hibah 15 16 Penerimaan Dana Darurat 17 Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 18 19 Jumlah Arus Masuk Kas 20 Arus Keluar Kas 21 Pembayaran Pegawai 22 Pembayaran Barang 23 Pembayaran Bunga 24 Pembayaran Subsidi 25 Pembayaran Hibah 26 Pembayaran Bantuan Sosial 27 Pembayaran Tak Terduga 28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 32 Jumlah Arus Keluar Kas 33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan 35 Arus Masuk Kas 36 Pencairan Dana Cadangan 37 Penjualan atas Tanah 38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 41 Penjualan Aset Tetap 42 Penjualan Aset Lainnya 43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 45 Jumlah Arus Masuk Kas 46 Arus Keluar Kas 47 Pembentukan Dana Cadangan 48 Perolehan Tanah 49 Perolehan Peralatan dan Mesin 50 Perolehan Gedung dan Bangunan 51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 52 Perolehan Aset Tetap Lainnya 53 Perolehan Aset Lainnya 54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Ref
2015
2014
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX TR XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX TR XXX
XXX
XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
TR XXX XXX XXX XXX XXX XXX TR TR XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
TR XXX XXX XXX XXX XXX XXX TR
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014 Metode Langsung (Dalam Rupiah) No. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Uraian Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non Anggaran Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas TR = Tidak Relevan, Tidak Perlu Diisi
Ref
2015 XXX XXX XXX
2014 TR XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX TR TR XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX TR TR XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Sekretariat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia Telepon/Faksimile : +62 21 3524551 http://www.ksap.org e-mail :
[email protected]
