BUKU SAKU
SEI TIM PENGELOLA TING \ BANTUAN OPERASIONAL KEMENTERIAN
lantuan
INSPEKT~T JENDERAL.
KEMENTE~N KESEHATAN
Kl
m
PI-224
KE~
L-______-+~-------
SETDIT JEN BINA GIZI DAN KIA BLOK C LANTAI VIII RUANG 817 JL. HR. RASUNA SAID BLOK X KAV. 4-9 JAKARTA 12950 TELEPON 021-5201590 EXl, 82 .... FAKS.021-52792 .12'1 Web Site: www.gizlkia.depkes.go.id
E-mail:
[email protected]
J
KG.IiI.tan
DAFTAR lSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
ALUR PIKIR LATAR BELAKANG DEFINISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN OPERASIONAL DASAR HUKUM INDIKATOR KEBERHASILAN RUANG LlNGKUP KEGIATAN PENGORGANISASIAN PERAN KAB/KOT A MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPESIFIKASI JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BOK ALAMAT SEKRETARIAT DAN KONTAK PERSON
3
4
5
6
7
8
10
14
15
23
25
27
28
29
30
32
34
BAGIAN YANG DAPAT DIHUBUNGI NO
UNIT
TELP
EXT
FAKS
1
Bagian Program dan Informasi, Setditjen Bina Gizi dan KIA
021-5279216
021-5201590 ext 8217
021-5279216
2
Bagian Keuangan, Setditjen Bina Gizi dan KIA
021-5277211
021-5201590 ext 8221
021-5277211
3
Bagian Hukormas, Setditjen Bina Gizi dan KIA
-
021-5201590 ext 8223
-
4
Bagian Umum dan Kepegawaian, Setditjen Bina Gizi dan KIA
021-5221225
021-5201590 ext 8222
021-5201225
34
ALUR PIKIR
t omitmen pemda)
3
LATAR BELAKANG Untuk mendukung pencapaian SPM dalam upaya mempercepat pencapaian target MDGs perlu kerja keras secara menyeluruh dari pusat sampai ke tingkat akar rumput. Pendekatan untuk percepatan adalah: J
J J J
INTENSIFIKASI,
EKSTENSIFIKASI,
INOVASI
Dan diperlukan perubahan (REFORMASI) yang lebih sistematis dan
mendasar dalam sistem upaya kesehatan secara nasional
SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK
Kuratif dan rehabilitatif
Promotif, preventif,Kuratif, rehabilitatif
Fokus kegiatan ~ Rawat jalan ~ Rawat inap ~ Gadar ~ Transport rujukan
Fokus kegiatan > Pemeriksaan kehamilan > Pertolongan persalinan > Pelayanan nifas, termasuk
>
• Biaya operasional untuk penyelenggaraan upaya kesehatan primer
tersebut sangat kecil
• Kemampuan perencanaan di Puskesmas melalui Lokakarya Mini terbatas . Oleh karena itu perlu terobosan dalam hal pembiayaan, antara lain dalam bentuk BIAYA OPERASIONAL untuk memperlancar kinerja Puskesmas guna mendukung pencapaian target MDGs
4
>
Perencanaan via lokakarya mini
pelayanan bayi baru lahir & KB pasca persalinan Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir BKKBN menyediakan semua jenis alaI konlrasepsi, pelatihan tenaga medis unluk pemasangan alokon, pemberian insentif bagi petugas yang memasang IUD dan MOW serta pembiayaan untuk penanganan komplikasi pasca pemasangan alokon.
Perencanaan via lokakarya mini
Promotif dan preventif Fokus kegiatan ~ Upaya yankes ~ Penunjang yankes ~ Manajemen puskesmas ~ Pemeliharaan ringan Pusk
Perencanaan via lokakarya mini
33
SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK JAMKESMAS
JAMPERSAL
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Jaminan Persalinan untuk sasaran yang blm memiliki jaminan
Bantuan untuk operasional
Puskesmas
Penerima dana Dinkes Kab/Kota
Penerima dana Dinkes kab/kota & fasilitas pelayanan kesehatan tk lanjutan
Penerima dana Dinas
Kesehatan Kab/Kota
Bantuan Sosial
Bantuan Sosial
Mek Tugas Pembantuan
Sasaran masy miskin
Sasaran Ibu hamil • Ibu bersalin. Ibu nifas . bayi baru lahir yg blm memiliki
jaminan persalinan
Sasaran sel masy di wil kerja Pusk
32
DEFINISI BOK Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan
kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium
Development Goals (MDGs) melalui peningkatan kinerja
Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan
Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan promotif dan preventif.
5
TUJUAN UMUM Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat utamanya kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) pad a tahun 2015.
KHUSUS o Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan
yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat.
PENGAWASAN Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program SOK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF) 1. Pengawasan melekat (Waskat) masing-masing
~
oleh pimpinan
2. Pengawasan fungsional internal ~ oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 3. Pengawasan eksternal
~
oleh SPK
o Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam
perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
6
31
PEMBINAAN
SASARAN BOK
• Pembinaan dilakukan secara berjenjang
1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
• Mulai dari penyusu~an POA dan penggerakan
pelaksanaan kegiatan BOK
2. Puskesmas dan jaringannya
• Secara berkala dan terintegrasi dengan kegiatan
Jamkesmas dan Jampersal
4. Posyandu
3. Poskesdes
• Terhadap aspek teknis kegiatan dan administrasi • Dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan secara acak, melalui pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten/kota dengan mengundang Puskesmas
30
7
KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (1)
1. BOK merupakan bantuan Pemerintah untuk menyelengg arakan pelayanan kesehatan yang diutamakan promotif dan preventif.
MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PUSAT
2. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang penyalurannya pad a tahun 2011 melalui mekanisme Tugas Pembantuan ke Kabupaten/Kota. 3. Dengan adanya dana BOK diharapkan pemerintah daerah tidak mengurangi dana yang sudah dialokasikan untuk operasional Puskesmas dan tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK. 4. Besaran Alokasi dana BOK Kab/Kota tahun 2011 ditetapkan sesuai dengan SK Menteri Kesehatan . 5. Dana BOK terdiri dari dana manajemen tingkat Kab/Kota dan dana operasional di puskesmas . 6. Besaran alokasi dana BOK per puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan pengelolaan keuangan dalam Petunjuk Teknis BOK 2011 . 8
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
~
LAPORA~PELAKSANAAN
BOK TERINTEGRASI DLM LAPORAN SP2TP/SP3 (SIKNAS ONLINE)
PUSKESMAS
29
MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN BOK
KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (2)
TIM PENGELOLA PUSAT
7. Dana BOK yang tersedia di Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya, termasuk Poskesdes dan Posyandu .
t
8. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin, periodik bulanan/tribulanan sesuai kondisi wilayah Puskesmas .
Tembusan ke
Dinkes Propinsi
JENIS LAPORAN
-SAl (SAX dan sIMAK)
-Penerimaan dan R.eaIisasi n.ma BOK
TIM PENGELOLA
KAB/KOTA
(PPK)
t
JENlS LAPORAN: -Penerimaan dan realisasi Dana BOK
-Sura.t PemI::ii Tanggung Jawab Bebnja (S
)
9. Besaran satuan biaya pemanfaatan dana BOK mengacu pad a Standar Biaya tahun 2011 dan apabila tidak ada dalam Standar Biaya, dapat menggunakan real/at cost atau mengacu pada POA. 10. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan , kewilayahan , efisien , dan efektif.
PUSKESMAS (Pengelola Keuangan)
28
9
DASAR HUKUM (1)
MEKANISME PENCAIRAN & PENYALURAN DANABOK
1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PUSAT
SK Menkes
2. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
1
3 Mekanlsme TP
2b
--- Mek Alokasi -- Mek Pencairan
5. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
I
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
4 ! t2a
7. UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
I 10
SK Kepala Dlnas
PUSKESMAS
27
PERAN KABIKOTA (2) .:. MANAJEMEN PROGRAM 1. Pertemuan: A. Sosialisasi BOK ke Puskesmas B. Evaluasi pelaksanaan BOK
2. Penyelenggaraan orientasi/ refreshing dalam rangka manajemen BOK 3. Monitoring dan Evaluasi BOK ke Puskesmas 4. Administrasi pengelolaan, pencatatan dan
pelaporan BOK
DASAR HUKUM (2) 8. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10. PP NO. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 11 . Perpres No 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 12. Perpres No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014
26
11
DASAR HUKUM (3) 13. Peraturan Presiden No 29 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah
PERAN KAB/KOTA (1) .:.
MANAJEMEN K,EUANGAN 1.
Tahun 2011 14. Permenkes No 21 0/Menkes/Per/l/201 0 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2011
2.
Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui SK Bupati/Walikota.
3.
Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen , Penguji dan Penandatangan SPM , Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan Puskesmas, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang , Pengelota Satker) melalui Surat Keputusan KPA
15. Peraturan Menteri Keuangan NO .156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelotaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 16. Peraturan Menteri Keuangan No . 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan 4.
Atas PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
5.
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .
12
Menetapkan besaran alokasi dana BOK per Puskesmas melalui SK Kadinkes Kab/Kota.
Mensosialisasikan pemanfaatan dana BOK ke Puskesmas. Mencairkan dana berdasarkan POA Puskesmas yang telah di verifikasi tim pengelola Jamkesmas-BOK.
6.
Menyalurkan dana BOK ke Puskesmas.
7.
Mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana BOK.
8.
Melaporkan realisasi keuangan berupa SAl (SAK dan StMAK BMN) 25
PENGORGANISASIAN (2)
DASAR HUKUM (4)
17. SK Menkes No. 1752/MENKES/SKlXI1I2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas
TIM KOORDINASI
nama
Menteri
Kesehatan
selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam
pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kab/Kota TA. 2011.
TIM KOORDINASI
TIM PENGELOLA 18. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya tahun 2011. 19. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun anggaran 2011. 20 . Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No. HK.03.05/BI.3/607/2011
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pengelolaan
Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Tugas Pembantuan) 24
13
INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator Input
Persentase Puskesmas yang menerima dana BOK dari Oinkes Kab/Kota
Indikator Proses
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini
Indikator Output
Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan, dengan indikator: 1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan desa UCI 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 10. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada ana k 6-24 bulan dari keluarga miskin 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SO dan setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif 13 . Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 14. Cakupan Oesa Siaga Aktif
14
PENGORGANISASIAN (1) o
Pengelolaan kegiatan BOK dilaksanakan secara bersama sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota
o
Di tingkat pusat, provlnsl, dan Kabupaten/Kota , pengelolaan BOK terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)
o
Pengorganisasian manajemen BOK terdiri dari: Tim Koordinasi BOK (bersifat lintas sektor) , sampai tingkat kabupaten/kota ,. Tim Pengelola BOK (bersifat lintas program) , sampal tingkat Puskesmas 23
D. PEMELIHARAAN RINGAN • Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas, maksimal 5 % dari total dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ringan di Puskesmas dan jaringannya.
RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK
A. Upaya Kesehatan di Puskesmas B. Penunjang Pelayanan Kesehatan C. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas
• Contoh : termos es, bahan bakar cold chain, gayung, ember, gorden, bola lampu, seprai, dll
22
D. Pemeliharaan Ringan
15
A. UPAYA KESEHATAN 01 PUSKESMAS Dari sekian banyak upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dana BOK utamanya digunakan untuk mendukung upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang meliputi: 1. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga
Berencana
2. Imunisasi 3. Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Promosi Kesehatan 5. Kesehatan Lingkungan 6. Pengendalian Penyakit
16
c. •
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN TII NGKAT PUSKESMAS
Penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber dana yang ada termasuk salah satunya BOK. •
LOKAKARYA MINI PUSKESMAS
Merupakan proses penyusunan rencana aksi dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun menjadi kegiatan bulanan (POA bulanan) , termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari BOK. •
EVALUASI
,. Penilaian pencapaian program dan kegiatan Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dari yang direncanakan
21
B. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN Keberhasilan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif dalam upaya kesehatan perlu didukung oleh kegiatan penunjang yang meliputi : • Bahan kontak
• Refreshing/penyegaran/orientasi kader kesehatan • Rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh
masyarakatltokoh agama/kader kesehatan
• Operasional Posyandu dan Poskesdes
KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI BOK (1) . 1. Pendataan sasaran (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa, sekolah, pasangan usia subur, wan ita usia subur, tempat-tempat umum, dll) 2. Surveilans (gizi , KIA , imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular, vektor, dll) 3. Kunjungan rumah/lapangan (kasus drop out, kasus risiko tinggi , perawatan kesehatan masyarakat. pendampingan minum obat, pemasangan stiker P4K, ANC, PNC dll) 4. Pelayanan di Posyandu (penimbangan, penyuluhan, pelayanan KIA, KB, imunisasi , gizi dll) 5. Kegiatan sweeping, penjaringan, pelacakan, dan penemuan kasus 6. Pengambilan spesimen
20
17
KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAY~I BOK (2) 7. Pengendalian dan pemberantasan vektor (fogging, spraying,
abatisasi, pemeriksaan jentik, pembagian kelambu, dll) 8. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk mendukung program prioritas (penyuluhan, konseling luar gedung, pembinaan Poskesdes dan Posyandu, dll)
KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI BOK \1
• Upaya kuratif dan rehabilitatif • Gaji , uang lembur, insentif • Pemeliharaan gedung (sedang dan berat) • Pemeliharaan kendaraan
9. Kegiatan pemantauan (sanitasi air bersih, rumah, tempat-tempat umum, pengelolaan sampah, dll)
• Biaya listrik, telepon, dan air
10. Pengambilan vaksin
• Pengadaan obat, vaksin , dan alat kesehatan
11 . Rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau dari Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat untuk kasus KIA risiko tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta Jampersal
• Biaya konsumsi untuk penyuluhan • Pencetakan • ATK dan penggandaan untuk kegiatan rutin Puskesmas
12. PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan dengan gizi kurang
18
19
KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAY~I BOK (2) 7. Pengendalian dan pemberantasan vektor (fogging, spraying,
abatisasi, pemeriksaan jentik, pembagian kelambu, dll) 8. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk mendukung program prioritas (penyuluhan, konseling luar gedung, pembinaan Poskesdes dan Posyandu, dll)
KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI BOK \1
• Upaya kuratif dan rehabilitatif • Gaji , uang lembur, insentif • Pemeliharaan gedung (sedang dan berat) • Pemeliharaan kendaraan
9. Kegiatan pemantauan (sanitasi air bersih, rumah, tempat-tempat umum, pengelolaan sampah, dll)
• Biaya listrik, telepon, dan air
10. Pengambilan vaksin
• Pengadaan obat, vaksin , dan alat kesehatan
11 . Rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau dari Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat untuk kasus KIA risiko tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta Jampersal
• Biaya konsumsi untuk penyuluhan • Pencetakan • ATK dan penggandaan untuk kegiatan rutin Puskesmas
12. PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan dengan gizi kurang
18
19
B. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN Keberhasilan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif dalam upaya kesehatan perlu didukung oleh kegiatan penunjang yang meliputi : • Bahan kontak
• Refreshing/penyegaran/orientasi kader kesehatan • Rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh
masyarakatltokoh agama/kader kesehatan
• Operasional Posyandu dan Poskesdes
KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI BOK (1) . 1. Pendataan sasaran (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa, sekolah, pasangan usia subur, wan ita usia subur, tempat-tempat umum, dll) 2. Surveilans (gizi , KIA , imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular, vektor, dll) 3. Kunjungan rumah/lapangan (kasus drop out, kasus risiko tinggi , perawatan kesehatan masyarakat. pendampingan minum obat, pemasangan stiker P4K, ANC, PNC dll) 4. Pelayanan di Posyandu (penimbangan, penyuluhan, pelayanan KIA, KB, imunisasi , gizi dll) 5. Kegiatan sweeping, penjaringan, pelacakan, dan penemuan kasus 6. Pengambilan spesimen
20
17
A. UPAYA KESEHATAN 01 PUSKESMAS Dari sekian banyak upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dana BOK utamanya digunakan untuk mendukung upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang meliputi: 1. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga
Berencana
2. Imunisasi 3. Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Promosi Kesehatan 5. Kesehatan Lingkungan 6. Pengendalian Penyakit
16
c. •
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN TII NGKAT PUSKESMAS
Penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber dana yang ada termasuk salah satunya BOK. •
LOKAKARYA MINI PUSKESMAS
Merupakan proses penyusunan rencana aksi dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun menjadi kegiatan bulanan (POA bulanan) , termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari BOK. •
EVALUASI
,. Penilaian pencapaian program dan kegiatan Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dari yang direncanakan
21
D. PEMELIHARAAN RINGAN • Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas, maksimal 5 % dari total dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ringan di Puskesmas dan jaringannya.
RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK
A. Upaya Kesehatan di Puskesmas B. Penunjang Pelayanan Kesehatan C. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas
• Contoh : termos es, bahan bakar cold chain, gayung, ember, gorden, bola lampu, seprai, dll
22
D. Pemeliharaan Ringan
15
INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator Input
Persentase Puskesmas yang menerima dana BOK dari Oinkes Kab/Kota
Indikator Proses
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini
Indikator Output
Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan, dengan indikator: 1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan desa UCI 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 10. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada ana k 6-24 bulan dari keluarga miskin 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SO dan setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif 13 . Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 14. Cakupan Oesa Siaga Aktif
14
PENGORGANISASIAN (1) o
Pengelolaan kegiatan BOK dilaksanakan secara bersama sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota
o
Di tingkat pusat, provlnsl, dan Kabupaten/Kota , pengelolaan BOK terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)
o
Pengorganisasian manajemen BOK terdiri dari: Tim Koordinasi BOK (bersifat lintas sektor) , sampai tingkat kabupaten/kota ,. Tim Pengelola BOK (bersifat lintas program) , sampal tingkat Puskesmas 23
PENGORGANISASIAN (2)
DASAR HUKUM (4)
17. SK Menkes No. 1752/MENKES/SKlXI1I2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas
TIM KOORDINASI
nama
Menteri
Kesehatan
selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam
pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kab/Kota TA. 2011.
TIM KOORDINASI
TIM PENGELOLA 18. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya tahun 2011. 19. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun anggaran 2011. 20 . Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No. HK.03.05/BI.3/607/2011
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pengelolaan
Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Tugas Pembantuan) 24
13
DASAR HUKUM (3) 13. Peraturan Presiden No 29 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah
PERAN KAB/KOTA (1) .:.
MANAJEMEN K,EUANGAN 1.
Tahun 2011 14. Permenkes No 21 0/Menkes/Per/l/201 0 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2011
2.
Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui SK Bupati/Walikota.
3.
Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen , Penguji dan Penandatangan SPM , Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan Puskesmas, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang , Pengelota Satker) melalui Surat Keputusan KPA
15. Peraturan Menteri Keuangan NO .156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelotaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 16. Peraturan Menteri Keuangan No . 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan 4.
Atas PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
5.
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .
12
Menetapkan besaran alokasi dana BOK per Puskesmas melalui SK Kadinkes Kab/Kota.
Mensosialisasikan pemanfaatan dana BOK ke Puskesmas. Mencairkan dana berdasarkan POA Puskesmas yang telah di verifikasi tim pengelola Jamkesmas-BOK.
6.
Menyalurkan dana BOK ke Puskesmas.
7.
Mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana BOK.
8.
Melaporkan realisasi keuangan berupa SAl (SAK dan StMAK BMN) 25
PERAN KABIKOTA (2) .:. MANAJEMEN PROGRAM 1. Pertemuan: A. Sosialisasi BOK ke Puskesmas B. Evaluasi pelaksanaan BOK
2. Penyelenggaraan orientasi/ refreshing dalam rangka manajemen BOK 3. Monitoring dan Evaluasi BOK ke Puskesmas 4. Administrasi pengelolaan, pencatatan dan
pelaporan BOK
DASAR HUKUM (2) 8. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10. PP NO. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 11 . Perpres No 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 12. Perpres No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014
26
11
DASAR HUKUM (1)
MEKANISME PENCAIRAN & PENYALURAN DANABOK
1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PUSAT
SK Menkes
2. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
1
3 Mekanlsme TP
2b
--- Mek Alokasi -- Mek Pencairan
5. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
I
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
4 ! t2a
7. UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
I 10
SK Kepala Dlnas
PUSKESMAS
27
MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN BOK
KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (2)
TIM PENGELOLA PUSAT
7. Dana BOK yang tersedia di Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya, termasuk Poskesdes dan Posyandu .
t
8. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin, periodik bulanan/tribulanan sesuai kondisi wilayah Puskesmas .
Tembusan ke
Dinkes Propinsi
JENIS LAPORAN
-SAl (SAX dan sIMAK)
-Penerimaan dan R.eaIisasi n.ma BOK
TIM PENGELOLA
KAB/KOTA
(PPK)
t
JENlS LAPORAN: -Penerimaan dan realisasi Dana BOK
-Sura.t PemI::ii Tanggung Jawab Bebnja (S
)
9. Besaran satuan biaya pemanfaatan dana BOK mengacu pad a Standar Biaya tahun 2011 dan apabila tidak ada dalam Standar Biaya, dapat menggunakan real/at cost atau mengacu pada POA. 10. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan , kewilayahan , efisien , dan efektif.
PUSKESMAS (Pengelola Keuangan)
28
9
KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (1)
1. BOK merupakan bantuan Pemerintah untuk menyelengg arakan pelayanan kesehatan yang diutamakan promotif dan preventif.
MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PUSAT
2. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang penyalurannya pad a tahun 2011 melalui mekanisme Tugas Pembantuan ke Kabupaten/Kota. 3. Dengan adanya dana BOK diharapkan pemerintah daerah tidak mengurangi dana yang sudah dialokasikan untuk operasional Puskesmas dan tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK. 4. Besaran Alokasi dana BOK Kab/Kota tahun 2011 ditetapkan sesuai dengan SK Menteri Kesehatan . 5. Dana BOK terdiri dari dana manajemen tingkat Kab/Kota dan dana operasional di puskesmas . 6. Besaran alokasi dana BOK per puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan pengelolaan keuangan dalam Petunjuk Teknis BOK 2011 . 8
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
~
LAPORA~PELAKSANAAN
BOK TERINTEGRASI DLM LAPORAN SP2TP/SP3 (SIKNAS ONLINE)
PUSKESMAS
29
PEMBINAAN
SASARAN BOK
• Pembinaan dilakukan secara berjenjang
1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
• Mulai dari penyusu~an POA dan penggerakan
pelaksanaan kegiatan BOK
2. Puskesmas dan jaringannya
• Secara berkala dan terintegrasi dengan kegiatan
Jamkesmas dan Jampersal
4. Posyandu
3. Poskesdes
• Terhadap aspek teknis kegiatan dan administrasi • Dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan secara acak, melalui pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten/kota dengan mengundang Puskesmas
30
7
TUJUAN UMUM Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat utamanya kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) pad a tahun 2015.
KHUSUS o Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan
yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat.
PENGAWASAN Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program SOK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF) 1. Pengawasan melekat (Waskat) masing-masing
~
oleh pimpinan
2. Pengawasan fungsional internal ~ oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 3. Pengawasan eksternal
~
oleh SPK
o Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam
perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
6
31
SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK JAMKESMAS
JAMPERSAL
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Jaminan Persalinan untuk sasaran yang blm memiliki jaminan
Bantuan untuk operasional
Puskesmas
Penerima dana Dinkes Kab/Kota
Penerima dana Dinkes kab/kota & fasilitas pelayanan kesehatan tk lanjutan
Penerima dana Dinas
Kesehatan Kab/Kota
Bantuan Sosial
Bantuan Sosial
Mek Tugas Pembantuan
Sasaran masy miskin
Sasaran Ibu hamil • Ibu bersalin. Ibu nifas . bayi baru lahir yg blm memiliki
jaminan persalinan
Sasaran sel masy di wil kerja Pusk
32
DEFINISI BOK Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan
kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium
Development Goals (MDGs) melalui peningkatan kinerja
Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan
Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan promotif dan preventif.
5
LATAR BELAKANG Untuk mendukung pencapaian SPM dalam upaya mempercepat pencapaian target MDGs perlu kerja keras secara menyeluruh dari pusat sampai ke tingkat akar rumput. Pendekatan untuk percepatan adalah: J
J J J
INTENSIFIKASI,
EKSTENSIFIKASI,
INOVASI
Dan diperlukan perubahan (REFORMASI) yang lebih sistematis dan
mendasar dalam sistem upaya kesehatan secara nasional
SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK
Kuratif dan rehabilitatif
Promotif, preventif,Kuratif, rehabilitatif
Fokus kegiatan ~ Rawat jalan ~ Rawat inap ~ Gadar ~ Transport rujukan
Fokus kegiatan > Pemeriksaan kehamilan > Pertolongan persalinan > Pelayanan nifas, termasuk
>
• Biaya operasional untuk penyelenggaraan upaya kesehatan primer
tersebut sangat kecil
• Kemampuan perencanaan di Puskesmas melalui Lokakarya Mini terbatas . Oleh karena itu perlu terobosan dalam hal pembiayaan, antara lain dalam bentuk BIAYA OPERASIONAL untuk memperlancar kinerja Puskesmas guna mendukung pencapaian target MDGs
4
>
Perencanaan via lokakarya mini
pelayanan bayi baru lahir & KB pasca persalinan Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir BKKBN menyediakan semua jenis alaI konlrasepsi, pelatihan tenaga medis unluk pemasangan alokon, pemberian insentif bagi petugas yang memasang IUD dan MOW serta pembiayaan untuk penanganan komplikasi pasca pemasangan alokon.
Perencanaan via lokakarya mini
Promotif dan preventif Fokus kegiatan ~ Upaya yankes ~ Penunjang yankes ~ Manajemen puskesmas ~ Pemeliharaan ringan Pusk
Perencanaan via lokakarya mini
33
BAGIAN YANG DAPAT DIHUBUNGI NO
UNIT
TELP
EXT
FAKS
1
Bagian Program dan Informasi, Setditjen Bina Gizi dan KIA
021-5279216
021-5201590 ext 8217
021-5279216
2
Bagian Keuangan, Setditjen Bina Gizi dan KIA
021-5277211
021-5201590 ext 8221
021-5277211
3
Bagian Hukormas, Setditjen Bina Gizi dan KIA
-
021-5201590 ext 8223
-
4
Bagian Umum dan Kepegawaian, Setditjen Bina Gizi dan KIA
021-5221225
021-5201590 ext 8222
021-5201225
34
ALUR PIKIR
t omitmen pemda)
3
DAFTAR lSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
ALUR PIKIR LATAR BELAKANG DEFINISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN OPERASIONAL DASAR HUKUM INDIKATOR KEBERHASILAN RUANG LlNGKUP KEGIATAN PENGORGANISASIAN PERAN KAB/KOT A MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPESIFIKASI JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BOK ALAMAT SEKRETARIAT DAN KONTAK PERSON
3
4
5
6
7
8
10
14
15
23
25
27
28
29
30
32
34
BUKU SAKU
SEI TIM PENGELOLA TING \ BANTUAN OPERASIONAL KEMENTERIAN
lantuan
INSPEKT~T JENDERAL.
KEMENTE~N KESEHATAN
Kl
m
PI-224
KE~
L-______-+~-------
SETDIT JEN BINA GIZI DAN KIA BLOK C LANTAI VIII RUANG 817 JL. HR. RASUNA SAID BLOK X KAV. 4-9 JAKARTA 12950 TELEPON 021-5201590 EXl, 82 .... FAKS.021-52792 .12'1 Web Site: www.gizlkia.depkes.go.id
E-mail:
[email protected]
J
KG.IiI.tan
