BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN WAJO Provinsi SULAWESI SELATAN

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2014

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN WAJO

Provinsi SULAWESI SELATAN

Disiapkan oleh:

POKJA SANITASI KABUPATEN WAJO

PPSP WAJO

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Wajo Tahun 2014 dapat terselesaikan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi didukung oleh Data Sekunder bersumber dari Instansi terkait dan Studi EHRA yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Tak lupa ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Wajo ini. Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Wajo merupakan gambaran sanitasi yang ada di Kabupaten Wajo baik dari Air Limbah, Persampahan maupun Drainase serta Air Bersih, yang ditinjau dari Kelembagaan, Sistem dan Cakupan Pelayanan, Peran Serta Masyarakat, Komunikasi dan Media, Peran Swasta, Pendanaan dan Pembiayaan serta Permasalahan Mendesak. Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Wajo, diharapkan akan menjadi dasar dalam meningkatkan pembangunan di bidang sanitasi agar tercipta lingkungan yang sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat. Kami sadari penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) ini masih jauh dari titik kesempurnaan, olehnya itu diharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan Buku Putih Sanitasi (BPS) ini. Karena dengan tersusunnya

Buku

Putih

Sanitasi

(BPS)

merupakan

awal

perencanaan

pembangunan Sanitasi di Kabupaten Wajo. Sengkang, 18 Agustus 2014

| Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

1

PPSP WAJO

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Wajo pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wajo merupakan Buku Induk terhadap rencana pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan,. Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Wajo, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menejemen kegiatan sanitasi. Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari bawah (bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Wajo selaku Ketua Pokja; Meninjau dan melakukan survei ke tempattempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan; Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi. Kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang berbentuk mangkok sehingga aliran air dari berbagai kabupaten lain seperti Soppeng, Bone, Luwu dll akan berakhir atau berhulu ke Kabupaten Wajo. Hal ini sering menyebabkan banjir karena meluapnya danau tempe dan ditambah dengan banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik, sungai yang mengalami pendangkalan. Ini semua dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah, membuang tinja dan limbah rumah tangga disembarang tempat. Kondisi ini akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai jenis penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.


ii

PPSP WAJO

RINGKASAN EKSEKUTIF Melihat kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang rawan terjadi banjir dan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat maka diperlukan peningkatan kualitas sanitasi. Peningkatan kualitas sanitasi meliputi pada penataan saluran drainase, pengelolaan persampahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas air minum bersih bagi masyarakat. Wilayah Kajian Sanitasi di Kabupaten Wajo terdiri dari 15 Desa/Kelurahan dari 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu; Kecamatan Tempe (Lapongkoda dan Siengkang;

Kecamatan

Tanasitolo

(Wajariaja

dan

Sabbangparu (Ujung Pero dan Wage); Kecamatan Kecamatan

Belawa

(Leppangeng);

Kecamatan

Lowa);

Kecamatan

Pammana (Simpursia);

Maniangpajo

(Anabanua);

Kecamatan Majauleng (Tua dan Tellu Limpoe); Kecamatan Bola (Manurung dan Balielo; dan Kecamatan Penrang (Doping dan Walanga). Untuk masalah pengelolaan air limbah domestik di kabupaten wajo, masih banyak yang perlu dibenahi seperti halnya pengadaan IPLT, Tangki Septik yang sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, perlunya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan jamban dan yang memenuhi syarat kesehatan. Di Kabupaten Wajo, terkait pengelolaan persampahan masih sangat kurang di lingkungan masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, sarana pengelolaan sampah perlu ditingkatkan lagi. Kondisi drainase di Kabupaten Wajo masih sangat perlu perhatian dalam hal pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan.

Hal

tersebut

memerlukan

anggaran

yang

besar

dalam

pelaksanaannya, sehingga Pemerintah Daerah harus menjadikan hal tersebut adalah prioritas perencanaan pembangunan. Perlunya lembaga khusus sebagai pengelola sistem drainase perkotaan. Kabupaten Wajo memiliki beberapa wilayah atau area berisiko sanitasi yakni, untuk Komponen Air Limbah terdapat 2 Kelurahan yang berisiko sangat tinggi dan 17 Desa/Kelurahan yang berisiko tinggi. Untuk Komponen Persampahan terdapat

pula

5

Desa/Kelurahan

yang

berisiko

sangat

tinggi

dan

16

Desa/Kelurahan yang berisiko tinggi. Dan untuk Komponen Drainase terdapat 7 Desa/Kelurahan yang berisiko sangat tinggi dan 16 Desa/Kelurahan yang berisiko tinggi. Dengan demikian untuk Sanitasi Kabupaten Wajo masih perlu pembenahan di beberapa Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan-Kecamatan.


iii

PPSP WAJO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Kata Pengantar ..................................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

...........................................

ii

......................................................................................................

iv

Daftar Tabel ......................................................................................................

vii

Daftar Peta

xi

Daftar Isi

......................................................................................................

Daftar Gambar

..........................................................................................

xii

Daftar Istilah

..........................................................................................

xiv

..........................................................................................

1

1.2 Landasan Gerak ..........................................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan

..............................................................................

6

..........................................................................................

7

Bab 1: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

1.4 Metodologi

1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

.......

10

Bab 2: Gambaran Umum Wilayah 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik

............................................ 18

2.2 Demografi ....................................................................................................... 32 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah

........................................................ 35

2.4 Tata Ruang Wilayah

............................................................................... 49

2.5 Sosial dan Budaya

............................................................................... 63

2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah 2.7 Komunikasi dan Media

.......................................................

68

............................................................................... 72

Bab 3: Profil Sanitasi Wilayah 3.1 Wilayah Kajian Sanitasi ............................................................................... 73 3.2 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi 3.2.1 Tatanan Rumah Tangga 3.2.2 Tatanan Sekolah

.................... 76

................................................................... 76

............................................................................... 83


iv

PPSP WAJO

DAFTAR ISI

3.3 Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.3.1 Kelembagaan

.......................................................

87

..........................................................................................

87

3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.3.3 Peran Serta Masyarakat

.......................................................

92

..................................................................

109

3.3.4 Komunikasi dan Media ..............................................................................

112

3.3.5 Peran Swasta

..........................................................................................

114

3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan ..................................................................

116

3.3.7 Permasalahan mendesak

..................................................................

119

3.4 Pengelolaan Persampahan

..................................................................

121

..........................................................................................

122

3.4.1 Kelembagaan


.......................................................

126

................................................................... 150

3.4.4 Komunikasi dan Media ............................................................................... 154 3.4.5 Peran Swasta

........................................................................................... 156

3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan .................................................................... 159 3.4.7 Permasalahan mendesak

.................................................................... 163

3.5 Pengelolaan Drainase Perkotaan.................................................................... 165 3.5.1 Kelembagaan

............................................................................................ 165


......................................................... 169

..................................................................... 185

3.5.4 Komunikasi dan Media ................................................................................. 188 3.5.5 Peran Swasta

............................................................................................. 190

3.5.6 Pendanaan dan Pembiayaan ...................................................................... 192 3.5.7 Permasalahan mendesak

...................................................................... 195

3.6 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

...............................................197

3.6.1 Pengelolaan Air Bersih .................................................................................. 197 3.6.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga 3.6.3 Pengelolaan Limbah Medis

...................................203

...................................................................... 205


v

PPSP WAJO

DAFTAR ISI

Bab 4: Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan 4.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi

....................... 209

4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik ...............................................212 4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan

...............................................215

4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Perkotaan ...............................................218 4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Bab 5: Area Berisiko Sanitasi

...............................................226

...................................................................... 230

Lampiran


vi

PPSP WAJO

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Nama Daerah Aliran Sungai di Wilayan Kabupaten Wajo

......... 28

Tabel 2.2 Nama, Luas Wilayah dan Jumlah Keluraha per-Kecamatan

......... 28

Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 3 – 5 Tahun Terakhir

......... 33

Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk saat ini dan Proyeksi untuk 5 Tahun

................................................................................. 34

Tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013

..................................................................... 41

Tabel 2.6 Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013

..................................................................... 44

Tebel 2.7 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013

..................................................................... 45

Tabel 2.8 Belanja Sanitasi Per-Kapita Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013 Tabel 2.9 Realiasasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Per-Kapita

46

...................... 47

Tabel 2.10 Peta Perekonomian Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013

......... 48

Tabel 2.11 Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Wajo ..................... 65 Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan Tabel 2.13 Jumlah rumah per Kecamatan

................................. 66

......................................................... 67

Tabel 2.14 Kegiatan Komunikasi terkait Sanitasi

............................................. 68

Tabel 2.15 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi

..................... 72

Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Tingkat Dasar/MI

.................................................................... 84

Tabel 3.2 Kondisi sarana Sanitasi Sekolah Dasar (MI)

................................. 85

Tabel 3.3 PHBS terkait Sanitasi di Sekolah Dasar/MI

................................. 86


vii

PPSP WAJO

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

............................................. 89

Tabel 3.5 Daftar Peraturan terkait Air Limbah Domestik Kabupaten Wajo......... 91 Tabel 3.6 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik yang ada Di Kabupaten Wajo

.................................................................... 98

Tabel 3.7 Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik

..................... 108

Tabel 3.8 Daftar Program/Kegiatan Layanan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

..................................................................... 110

Tabel 3.9 Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik oleh Masyarakat

.......... 111

Tabel 3.10 Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Air Limbah Domestik

115

Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013

..................... 117

Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013 .................................. 118 Tabel 3.13 Permasalahan Mendesak

......................................................... 120

Tabel 3.14 Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Persampahan

................................................................................ 123

Tabel 3.15 Daftar Peraturan terkait Sanitasi

............................................. 125

Tabel 3.16 Cakupan Layanan Persampahan yang ada di Kabupaten Wajo

140

Tabel 3.17 Kondisi Prasarana dan Sarana Sampah yang ada di Kabupaten Wajo

.................................................................... 149

Tabel 3.18 Daftar Program/Kegiatan Layanan Persampahan Berbasis Masyarakat

................................................................................ 152

Tabel 3.19 Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat

..................... 153

Tabel 3.20 Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Pengelolaan


viii

PPSP WAJO

DAFTAR TABEL

Persampahan

................................................................................ 158

Tabel 3.21 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013

..................... 161

Tabel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Persampahan Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013 Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak

............................................. 162

......................................................... 164

Tabel 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan

............................................. 166

Tabel 3.25 Daftar Peraturan terkait Drainase Perkotaan

................................. 168

Tabel 3.26 Cakupan Layanan Pengelolaan Drainase yang ada di Kabupaten Wajo

.................................................................... 173

Tabel 3.27 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase di Kabupaten Wajo ......... 180 Tabel 3.28 Daftar Program/Kegiatan Layanan Drainase Perkotaan yang berbasis masyarakat

.................................................................... 186

Tabel 3.29 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat

................................................................................ 187

Tabel 3.30 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan yang ada di Kabupaten Wajo .................................................................... 191 Tabel 3.31 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Perkotaan Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013

..................... 193

Tabel 3.32 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Drainase Perkotaan Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2013 Tabel 3.33 Permasalahan Mendesak

..................... 194

......................................................... 196

Tabel 3.34 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan Kabupaten Wajo ................................................................................ 202


ix

PPSP WAJO

DAFTAR TABEL

Tabel 3.35 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Wajo........

204

Tabel 3.36 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas-fasilitas Kesehatan

........

206

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi saat ini........

210

Tabel 4.2 Kegiatan PHBS terkait Sanitasi yang sedang berjalan .................... 211 Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik saat ini

................................................................... 213

Tabel 4.4 Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sedang Berjalan ........................................................................................... 214 Tabel 4.5 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan saat ini

............................................................................... 216

Tabel 4.6 Kegiatan Pengelolaan Persampahan yang sedang Berjalan ........................................................................................... 217 Tabel 4.7 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan saat ini............................................................................... 219 Tabel 4.8 Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan yang sedang Berjalan ........................................................................................... 220 Tabel 4.9 Rencana Program dan Kegiatan Komponen terkait Sanitasi saat ini

............................................................................... 227

Tabel 4.10 Kegiatan Komponen terkait Sanitasi yang sedang Berjalan ........................................................................................... 228 Tabel 5.1 Area Berisiko Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Tabel 5.2 Area Berisiko Sanitasi Komponen Persampahan Tabel 5.3 Area Berisiko Sanitasi Komponen Drainase

......... 234

..................... 235

................................. 236


x

PPSP WAJO

DAFTAR PETA

DAFTAR PETA Peta 2.1

Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Wajo

...................... 30

Peta 2.2

Peta Administrasi Kabupaten Wajo

Peta 2.3

Rencana Struktur Ruang Kabupaten Wajo

................................. 58

Peta 2.4

Rencana Pola Ruang Kabupaten Wajo

................................. 62

Peta 3.1

Peta Wilayah Kajian Sanitasi

Peta 3.2

Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

............................................. 31

......................................................... 75

termasuk IPAL terpusat ..................................................................... 96 Peta 3.3

Peta Cakupan Layanan Persampahan

.................................. 138

Peta 3.4

Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan Kabupaten Wajo

Peta 3.5

Peta Cakupan Layanan Air Bersih

Peta 5.1

Peta Area Berisiko Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik .......... 231

Peta 5.2

Peta Area Berisiko Sanitasi Komponen Persampahan ....................... 232

Peta 5.3

Peta Area Berisiko Sanitasi Komponen Drainase

171

.............................................. 200

....................... 233


xi

PPSP WAJO

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo .......... 70

Gambar 2.2

Diagram SKPD terkait dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo

..................................................................... 71

Gambar 3.1

Grafik CPTS di Lima Waktu Penting

.................................. 78

Gambar 3.2

Grafik Persentase Penduduk yang Melakukan BABS

Gambar 3.3

Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penangan air)

Gambar 3.4

Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

Gambar 3.5

Grafik pencemaran Karena SPAL

Gambar 3.6

Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Gambar 3.7

Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

.......... 79

...................... 80

.................................. 81

.............................................. 82 .................................. 94

..................................................................... 95

Gambar 3.8

Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Gambar 3.9

Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Wajo

97

..................................................................... 113

Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah

.............................................. 136

Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah

.............................................. 137

Gambar 3.12 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

.......... 139

Gambar 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Wajo

.......................................................... 155

Gambar 3.14 Grafik Persentase Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin

170

Gambar 3.15 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan ........... 172 Gambar 3.16 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah


xii

PPSP WAJO

DAFTAR GAMBAR

diikuti di Kabupaten Wajo

.......................................................... 189

Gambar 3.17 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak

.................................. 201


xiii

PPSP WAJO

DAFTAR ISTILAH

DAFTAR ISTILAH 1. BPS : Buku Putih Sanitasi 2. EHRA : Environmental Health Risks Assessment 3. PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 4. PPSP : Program Percepatan Sanitasi Permukiman 5. RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 6. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 7. Sanitasi Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan limbah (urin dan tinja) dan juga mengacu pada kemampuan mejaga kondisi higienis, melalui pelayanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (WHO,http//www.who.int/topics/sanitation/.Diakses pada 30 November 2011) 8. Air Limbah Air yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang mengandung zat-zat yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan 9. Air Limbah Domestik Air Limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama (Lampiran 2 Permen PU No.14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 10. Cubluk Sistem pembuangan tinja sederhana, terdiri atas lubang yang digali secara manual dilengkapi dengan dinding rembes air 11. IPLT : Instalasi Pengolahan Limbah Tinja Instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan) (Lampiran 2 Permen PU No.14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 12. Jamban


xiv

PPSP WAJO

DAFTAR ISTILAH

Fasilitas pembuangan tinja 13. Pengolahan Air Limbah Perlakuan terhadap air limbah, agar dapat dibuang ke badan air sesuai baku mutu yang diisyaratkan 14. Tangki Septik Ruang kedap air yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga 15. 3R Reduce, Reuse, dan Recycle. Sebuah pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah melalui mengurangi, menggunakan kembali, serta mendaur ulang sampah 16. Open Dumping (penimbunan terbuka) Proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala 17. Pengelolaan Sampah Kegiatan

sistematis,

menyeluruh

dan

berkesinmabungan

yang

meliputi

pengurangan dan penanganan sampah 18. Sampah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU no.18 tahun 2008) 19. Sanitary Landfill Metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari (Permen PU No.03/PRT/M/2003) 20. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (UU no.18 tahun 2008)

21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)


xv

PPSP WAJO

DAFTAR ISTILAH

Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah (UU no.18 tahun 2008) 22. Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (UU no.18 tahun 2008) 23. Drainase Prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima air dan atau ke bangunan resapan manusia 24. Drainase Perkotaan Drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia 25. Saluran Primer Saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalirkannya ke badan penerima air 26. Saluran Sekunder Saluran drainse yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkan ke saluran primer 27. Salun Tersier Saluran yang menerima air dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran drainase sekunder 28. CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun Perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir (Pedoman STBM, 2008)


xvi

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Upaya pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan telah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, namun demikian tidak lepas dengan berbagai persoalan yang harus disikapi antara lain : Banyaknya sarana dibangun yang tidak berkelanjutan yang diakibatkan oleh berbagai faktor, belum dipahaminya oleh beberapa pihak bahwa sanitasi dasar memiliki dampak yang sangat mendasar dengan fakta sektor ini belum ditempatkan sebagai program prioritas dalam pembangunan. Kabupaten Wajo dalam menjalankan pembangunan nasional dan daerah dari waktu ke waktu, bukannya dirasakan semakin ringan dan mudah, tetapi pada kenyataannya justru diperhadapkan kepada pergeseran keadaan dalam kondisi yang semakin sulit, kompleks, dinamis serta tantangan yang semakin besar dan beranekaragam sejalan dengan perkembangan

tingkat

kebutuhan,

kesejahteraan

dan

kemauan

masyarakat. Akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sanitasi dasar yang masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana sanitasi. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo menganggap perlu mengambil sikap, sejalan dengan semangat program Kebijakan Nasional di sektor sanitasi khususnya di kawasan perkotaan (kota sengkang) guna mendukung pemerintah indonesia dalam mencapai Millenium Development Goalts (MDGs) yang dihasilkan pada johannesburg summit pada tahun 2002. Rencana Strategis Sanitasi kota sengkang didasarkan pada upaya untuk mendorong percepatan dalam dalam pemenuhan layanan kebutuhan


1

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

dasar di bidang sanitasi sebagai salah satu kewajiban atau mandatori dalam kerangka otonomi daerah. Rencana Strategis Sanitasi Kota Sengkang didasarkan dan mempertimbangkan kondisi aktual pada saat ini dan harapan ideal kondisi masa depan. 1.2.

LANDASAN GERAK

1.2.1. Defenisi dan Ruang Ligkup Sanitasi Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 965/MENKES/SK/XI/1992, dikatakan bahwa Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan menurut Notoadmojo (2003), sanitasi itu sendiri merupakan perilaku perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya. Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakanm lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitik beratkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia (azwar, 1995). Upaya sanitasi dasar penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah. Ruang lingkup sanitasi lingkungan terdiri dari beberapa cakupan. Kesehatan lingkungan merupakan ilmu kesehatan masyarakat yang menitikberatkan usaha preventif dengan usaha perbaikan semua faktor lingungan agar manusia terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan.


2

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

Kesehatan lingkungan adalah karakteristik dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Untuk itu kesehatan lingkungan merupakan salah satu dari enam usaha dasar kesehatan masyarakat. 1.2.2. Visi dan Misi Kab. Wajo Visi dan Misi Calon Bupati Wajo untuk periode 2014 – 2019, harus mengacu pada Visi dan Misi Wajo yang telah ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025,sebab apabila terpilih maka akan menjadi VISI dan MISI RPJMD wajo tahap III,tahun 2014-2019,karena itu VISI yang disebutkan diatas tetap sejalan dengan visi wajo 2015-2025,yakni “mewujudkan kesejahteraan masyarakat wajo dengan jiwa kemandiriandan pemerintahan yang demokratis bernafaskan keagamaan.” Makna visi calon bupati wajo Drs.H.A. Burhanuddin Unru,MM;bersama Dr.H.A. syahrir kube Dauda,SE.M.SI,sebagai calon bupati wajo periode 2014-2019,serta

keterkaitannya

dengan

visi

RPJPD

wajo

2005-

2025,adalah : 1)

BERKARAKTER RELIGIUS,yakni suatu sikap dan prilaku masyarakat bersama aparat pemerintah daerah yakni diharapkan tumbuh dan berkembang sebagai modal dasar pembangunan sumber daya manusia wajo lima tahun ke depan karakter masyarakat wajo yang sesuai dengan

nilai-nilai

kearifan

budaya

wajo(sipakatau,sipakalebbi,sipakainge),senantiasa

dinafasi

lokal oleh

kehidupan keagamaan yang kuat.karakter religius itu hanya dapat berkembang jika kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat merata disemua wilayah sehingga sejalan dengan filsafat bugis wajo : MACCAPI NA WARANI,MALEMMPU MAGETTENG. 2) PRODUKTIF,suatu tekad untuk memajukan agama masyarakatdan agama negara kerajaan,karena itu seluruh aktivitasnya disandarkan pada PAMMASE DEWATA dan kemudian menjadi PAMMASE PUANG


3

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

ALLAH TA ALA dengan demikian senantiasa terjadi suasana AMAN dan TENTERAM. 3) MACCAPI NA WARANI,MALEMMPU NA MAGETTENG bermakna sebagai pembelajar,yakni orang wajo senantiasa membekali dirinya dengan;prinsip,sebagai KEMANDIRIAN

modal

kehidupan

dasar

masyarakat

dalam yang

membangun

sejahtera,adil

dan

makmur. Kearifan lokal budaya wajo tersebut sejalan senafas dengan nilai-nilai dasar kearifan lokal budanya sulawesi selatan yang menjiwai RPJMD provinsi sulawesi selatan.nilai-nilai kearifan budaya wajo tersebut masih tumbuh dan berkembang menafasi prilaku dan watak orang wajo sampai sekarang bahkan menjadi penetrasi atas nilai budaya asing yang masuk ke daerah ini. Nilai-nilai dasar ini menjadi NAFAS VISI dan MISI serta dijabarkan dalam

STRATEGI,ARAH,POKOK-POKOK

PROGRAM

Drs.H.A.Burhanuddin Unru,MM - Dr.H.Syahrir upayanya

akan

memimpin

kebupaten

pasangan

kube Dauda dalam wajo

tahun

2014-

2019.implementasinya akan tertuang dalam RPJMD kabupaten wajo 2014-2019,apabila pasangan ini,terpilih insyah allah. Perekonomian masyarakat dengan mengimplementasikan etos kerja YASSIWAJORI

dan

akhirnya

menumbuhkan

sikap

kemandirian.produktif dalam pengertian lebih luas adalah,jiwa,sikap dan prilaku yang senantiasa berorientasi pada efesiensi dan efektifitas sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan ekonomi bertumbuh secara konstan melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi 4) UNGGUL,dalam pengertian manusianya cerdas dan sehat(macca na paulle) dan komoditas hasil olahannya UNGGUL,karena dikembangkan melalui industri kreatif.suatu tekad untuk mengembangkan komoditas unggulan melalui pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat antar kewilayahan yang didukung oleh


4

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

infrastruktur jalan,jembatan,irigasi,embung

buatan dan revitalisasi

lingkungan hidup pada wilayah pesisir,rawa,danau. 5) SEJAHTERA,adalah suatu cita-cita kabupaten wajo tahun 2025 melalui RPJPDnya,karena itu untuk tahap III RPJMD,diterjemahkan makna SEJAHTERA

sebagai suatu tekad untuk mendorong pertumbuhan

pendapatan masyarakat di atas rata-rata provinsi dan nasional,serta merata

bagi

masyarakat

wajo,maka

dengan

demikian

angka

pengangguran harus ditekan bersamaan dengan makin rendahnya jumlah masyarakat miskin.kehidupan yang sejahtera hanya dapat diwujudkan oleh manusia yang berkarakter hidup religius dam mampu membuat keunggulan yang produktif,maka kemudian PAMMASE dari allah SWT,senantiasa menyertainya. 6) Mengembangkan

sistem

perencanaan

yang

partisipatif

untuk

mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan dan perkotaan. 7) Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religius,demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. 8) Meningkatkan

kapasitas

aparat

dan

kapabilitas

kelembagaan

pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Misi Kab. Wajo Berdasarkan uraian Visi sebagai suatu cita-cita, harapan bahkan tekad untuk jangka waktu sampai 2019 mendatang, maka dijabarkanlah dalam Misi yang juga disinergikan dengan Kisi Wajo 2025. Diuraikan sebagai berikut : 1.

Mengembangkan kualitas SDM yang sehat,cerdas dan berkarakter religius untuk mampu bersaing secara regional dan nasional.

2.

Meningkatkan mendukung

akselerasi pembangunan

pembangunan

infra

pusat-pusat

produksi

struktur

dalam

pertanian

dan


5

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

pemasaran komoditas unggulan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. 3.

Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis

masyarakat

sehingga

dapat

mendorong

peningkatan

pendapatan rakyat dan daerah. 4.

Mengembangkan

sistem

perencanaan

yang

partisipatif

untuk

mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan dan perkotaan. 5.

Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religius,demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

6.

Meningkatkan

kapasitas

aparat

dan

kapabilitas

kelembagaan

pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baaik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Wajo pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wajo merupakan Buku Induk terhadap rencana pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan,. Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Wajo, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menejemen kegiatan sanitasi.resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan


6

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

(Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Wajo. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini adalah : 1. Tersedianya

data

yang

riil

dan

dapat

dipertanggungjawabkan

mengenai sektor sanitasi yang akan menjadi dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Wajo; 2. Mengidentifikasi

dan

memetakan

keberhasilan

dan

kegagalan

pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan; 3. Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Wajo beserta stakeholder lainnya untuk mampu menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten; 4. Menjadikan

Buku

Putih

sebagai

pedoman

penangganan

dan

pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi; 5. Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel. 1.4 METODOLOGI 1.4.1

Metode penyusunan buku putih Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di


7

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis survey yaitu survey keterlibatan sektor swasta, survey komunikasi dan pemetaan media, survey partisipasi masyarakat jender dan kemiskinan kepada beberapa responden baik kalangan SKPD, Pengusaha, Media maupun ke masyarakat langsung dan survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) ke rumah tangga sample di 20 desa/kelurahan. Analisa

yang

digunakan

adalah

analisa

kualitatif

dengan

membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA. 1.4.2

Langkah-langkah penyusunan buku putih Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari bawah (bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut: -

Pertemuan

secara

berkala

dengan

anggota

Pokja

yang

dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Wajo selaku Ketua Pokja. -

Meninjau dan melakukan survei ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan.

-

Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.

Adapun tahapan penyusunan buku putih adalah sebagai berikut:


8

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1.Diagram penyusunan buku putih kabupaten BA-01

OUTPUT / PRODUK

PROSES

PERTEMUAN PERDANA BA-02

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER BA-03

PEMETAAN AWAL : Manajemen dan operasi sistem sanitasi BA-04 PENGUMPULAN DATA LANJUTAN:

-

Umum Teknis & kesehatan lingkungan Kelembagaan SDM Perundangan & Peraturan Keuangan & Ekonomi Komunikasi & Media Pemberdayaan masyarakat, jender & kemiskinan Layanan sanitasi oleh badan usaha

BA-05

PEMETAAN AWAL : Manajemen dan operasi sistem sanitasi

PENILAIAN PEMETAAN CEPAT SANITASI KABUPATEN

BB-01

RAPAT KONSULTASI Tim pengarah & Tim teknis BB-02

RAPAT KONSULTASI -2 Camat & Lurah BB-03

Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) BB-04

PENILAIAN PEMETAAN KONDISI SANITASI: Berdasarkan studi EHRA dan data lainnya BB-05

PENETAPAN :

- Kelurahan beresiko sanitasi (4 katagori) - Penyebab utama masalah sanitasi

BB-06

PENYUSUNAN DRAFT BUKU PUTIH

KONSEP BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN

BC-01

RAPAT KONSULTASI -3

Pemangku kepentingan tingkat kabupaten

MASUKAN UNTUK

BC-02

FINALISASI BUKU PUTIH

BUKU PUTIH SANITASI

Program utama/kegiatan mendesak (melalui musrenbang dan penyusunan strategi sanitasi kabupaten


9

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

1.4.3

Sumber data Adapun sumber data penyusunan buku putih dapat dikelompokkan sebagai berikut :

-

Data primer Didalamnya meliputi penilaian resiko kesehatan lingkungan, penilaian sanitasi berbasis masyarakat, penilaian penyedia sarana sanitasi oleh sektor swasta, penilaian keterlibatan gender dan masyarakat miskin, dan peran media. Data ini diperoleh dengan cara melakukan beberapa studi terkait aspek kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor swasta,

keterlibatan

masyarakat

dan

gender,

dan

studi

EHRA

(Environmental Health Risk Assessment) dimana sebagian data ini bersifat kualitatif (yang menyangkut persepsi) yang kemudian dikuantifikasi. -

Data sekunder Data kuantitatif yang telah tersedia di setiap SKPD yang didalamnya meliputi aspek demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan kota, data kelembagaan dan keuangan, dan lain-lain yang sifatnya umum. Sumber data sekunder adalah Buku Wajo Dalam Angka tahun 2013 dan dokumen perencanaan kabupaten yang lainnya.

1.5

DASAR

HUKUM

DAN

KAITANNYA

DENGAN

DOKUMEN

PERENCANAAN LAIN 1.5.1

Dasar Hukum Dalam

penyusunan

Buku

Putih

Sanitasi

Kabupaten

Wajoberlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Wajo didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :


10

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;


11

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air. 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.


12

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 30. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 31. Keputusan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 32. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 33. Keputusan Menteri Kimpraswil 534/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman. 34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 35. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 38. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 39. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 40. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil.


13

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

41. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 42. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 44. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 1 tahun 2001 tentang kewenangan pemerintah kabupaten wajo sebagai daerah otonom; 45. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 11 tahun 2004 tentang pembangunan partisipatif kabupaten wajo; 46. Peraturan

Daerah

Nomor

11

Tahun

2009

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 11); 47. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten wajo; 48. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 5 tahun 2010 tentang bangunan gedung; 49. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 12 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah pemerintah kabupaten wajo; 50. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 26 tahun 2011 tentang legislasi daerah; 51. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten wajo tahun 2012-2032; 52. SK bupati wajo nomor 201/KPTS/V/2007 tentang pembentukan tim pokja pembangunan air minum penyehatan lingkungan (AMPL) kabupaten wajo;


14

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

53. Kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (pedoman operasionalisasi kebijakan); 54. Adat-istiadat sipakatau, sipakalebbi, sipakainge (saling menghormati, saling menasehati); 55. Adat-istiadat lempu,getteng,adapanagau (jujur,tegas,konsisten). 1.5.2

Keterkaitan BPS dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wajo terkait dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wajo disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai dokumen dimaksud, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Memperhatikan

RPJP

dan

RPJM

Nasional

dilakukan

melalui

penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan. 2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Luwu Utara dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Wajo dilakukan dengan:

(1)

penyelarasan

kebijakan,

strategi

dan

program

pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Wajo. 4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kabupaten Wajo dilakukan dengan penyelarasan kebijakan, strategi dan program


15

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dengan rencana dan strategi SKPD. 5. Berpedoman dengan Dokumen Wajo Dalam Angka dilakukan dengan penyelarasan data mengenai kondisi sanitasi kabupaten dengan data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi melalui proses validasi data melalui kajian-kajian yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis pelaksanaan Program PPSP. 1.5.3

Sistematika Buku Putih Sanitasi Sistematika pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Wajo, ini terdiri dari 5 bab yang meliputi : BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan gerak, maksud dan tujuan, metodologi yang digunakan,

dasar hukum dan keterkaitan dengan dokumen

perencanaan lainnya serta sistematika penulisan yang digunakan. BAB II GAMBARAN UMUM Berisikan kondisi geografis, administratif, kondisi fisik, demografi, keuangan dan perekonomian, tata ruang wilayah, sosial dan budaya, serta kelembagaan pemerintah daerah. BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN Berisikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan promosi higiene meliputi : tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah; pengelolaan air limbah

domestik,

pengelolaan

persampahan,

pengelolaan

drainase

lingkungan, dan pengelolaan terkait komponen sanitasi BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Berisikan penjelasan detail mengenai rencana program dan kegiatan untuk tahun depan dan program serta kegiatan sanitasi yang sedang berjalan


16

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

saat ini, meliputi : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene, Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peningkatan Pengelolaan

Persampahan,

Peningkatan

Pengelolaan

Drainase

Lingkungan, Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi. BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI Menyajikan hasil dari kegiatan Penetapan Area Berisiko Sanitasi dan hasil analisis posisi pengelolaan sanitasi saat ini, meliputi : Area Berisiko Sanitasi dan Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini. 1.5.4

Manfaat buku putih Dengan adanya Buku Putih Sanitasi ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut: 1. Diketahuinya kondisi menyeluruh sanitasi kabupaten saat ini yang menjadi masukan penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi. Hal ini dapat dicapai karena Buku Putih disusun dari kompilasi berbagai data terkait sanitasi Kabupaten Wajo; 2. Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Wajo yang lebih jelas dan tepat sasaran; 3. Buku Putih dapat dijadikan acuan strategi sanitasi kota karena Buku Putih Sanitasi juga menjadi dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK); 4. Buku

Putih

dapat

dijadikan

rekomendasi

bagi

perencanaan

pembangunan daerah khususnya di bidang sanitasi; 5. Karena Buku Putih memuat strategi pengembangan sanitasi serta prioritas penanganan sanitasi, maka Buku Putih juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi.


17

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO 2.1

GEOGRAFIS. ADMINISTRATIF DAN KONDISI FISIK A. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah Kabupaten wajo terletak pada posisi 3039’-4016’ Lintang Selatan dan 119053’-120027 Bujur Timur, merupakan daerah yang terletak ditengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan dan pada zone tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat. Batas wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Kabupaten

Luwu

dan

Kab.

Sidenreng

Rappang - Sebelah Timur

: Teluk Bone

- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng - Sebelah Barat

: Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Luas Wilayahnya adalah 2.506,19 Km2 atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 87.975 ha (35,10%) dan lahan kering 162.644 ha (64,90%). Sampai dengan akhir tahun 2011 wilayah Kabupaten Wajo tidak mengalami pemekaran, yaitunya tetap terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan. Selanjutnya dari keempat-belas wilayah Kecamatan tersebut, wilayahnya dibagi lagi menjadi wilayahwilayah yang lebih kecil yang disebut desa atau kelurahan. Tetap sama dengan kondisi pada tahun 2008, wilayah Kabupaten Wajo terbentuk dari 48 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus Desa. Jadi secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Wajo terbagi menjadi 176 desa/kelurahan.

Masing-masing

wilayah

Kecamatan

tersebut

mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.


18

PPSP WAJO


B. Topografi Ketinggian Ketinggian wilayah dari permukaan laut (elevasi) merupakan faktor pembatas alam terhadap pengusahaan tanaman di daerah beriklim tropis. Begitu pula pengaruh pembatas ketinggian akan banyak tampak pada temperatur (suhu) yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pertumbuhan. Dalam menyusun penggolongan wilayah tanah usaha, ketinggian wilayah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, yaitu : a. Ketinggian wilayah antara 0-7 meter di atas permukaan laut dikelompokkan ke dalam kelompok tanah usaha terbatas. b. Ketinggian wilayah antara 7-25 meter di atas permukaan laut di kelompokkan ke dalam kelompok wilayah tanah usaha utama Ia dan Ib. c. Ketinggian wilayah antara 25-100 meter di atas permukaan laut di kelompokkan ke dalam kelompok wilayah tanah usaha Utama Ic. d. Ketinggian wilayah antara 100-500 meter di atas permukaan laut di kelompokkan ke dalam kelompok wilayah tanah usaha utama Id. Berdasarkan peta ketinggian kabupaten Wajo skala 1 : 100.000, maka penyebaran kelompok ketinggian wilayah dan luasnya di setiap kecamatan menurut konsepsi di atas, disajikan pada Tabel. Pada Tabel tersebut terlihat bahwa di Kabupaten Wajo penyebaran ketinggian wilayah antara 0-100 meter di atas permukaan laut luasnya adalah 209.876,98 hektar atau 84,13 persen terhadap luas kabupaten. Untuk ketinggian wilayah lebih dari 100 meter di atas permukaan laut luasnya 11.414,18 hektar atau 4,58 % terhadap luas kabupaten.

LUAS WILAYAH MENURUT KELOMPOK KETINGGIAN DI SETIAP KECAMATAN KABUPATEN WAJO


19

PPSP WAJO


NO. 1.

KECAMATAN

KETINGGIAN

Sabbangparu

100 sampai 500 m

LUAS KEC. 2.

Tempe

3.

Pammana

4.

Bola

LUAS KEC. 5.

Takkalalla

LUAS KEC. 6.

Sajoanging

LUAS KEC. 7.

0.12%

25 sampai 100 m

2616.66

21.06%

7 sampai 25 m

8759.39

70.51%

Rawa

1031.25

8.30%

12422.05

100.00%

4.20

0.10%

25 sampai 100 m

1656.60

38.82%

7 sampai 25 m

1646.15

38.58%

Danau

543.68

12.74%

Rawa

416.74

9.77%

4267.37

100.00%

22.92

0.15%

25 sampai 100 m

5811.29

38.77%

7 sampai 25 m

7593.49

50.65%

Danau

212.80

1.42%

Rawa

1350.56

9.01%

14991.06

100.00%

0 sampai 7 m

1026.73

5.80%

25 sampai 100 m

4290.87

24.23%

7 sampai 25 m

8975.95

50.68%

Rawa

3418.27

19.30%

BOLA

17711.82

100.00%

0 sampai 7 m

4549.11

27.10%

25 sampai 100 m

5314.23

31.65%

7 sampai 25 m

6925.98

41.25%

TAKKALALLA

16789.32

100.00%

0 sampai 7 m

8417.31

48.61%

25 sampai 100 m

3294.17

19.03%

7 sampai 25 m

5603.08

32.36%

SAJOANGING

17314.56

100.00%

71.39

0.32%

396.92

1.80%

13926.50

63.13%

6809.87

30.87%

Danau

31.85

0.14%

Rawa

822.40

3.73%

SABBANGPARU

Majauleng

TEMPE 100 sampai 500 m

LUAS KEC.

PERSEN (%)

14.75

100 sampai 500 m

LUAS KEC.

LUAS (HA)

PAMMANA

0 sampai 7 m 100 sampai 500 m 25 sampai 100 m 7 sampai 25 m


20

PPSP WAJO


LUAS KEC. 8.

Tanasitolo

MAJAULENG

22058.93

100.00%

343.06

2.26%

10414.03

68.46%

2598.88

17.08%

Danau

349.61

2.30%

Rawa

1506.75

9.90%

15212.33

100.00%

1465.83

9.04%

10857.81

66.98%

Danau

456.66

2.82%

Rawa

3429.42

21.16%

16209.72

100.00%

100 sampai 500 m

1788.01

10.41%

25 sampai 100 m

13731.92

79.98%

1261.46

7.35%

387.38

2.26%

17168.77

100.00%

96.92

0.34%

0 sampai 7 m

6432.98

22.30%

100 sampai 500 m

5405.88

18.74%

25 sampai 100 m

9293.56

32.22%

7 sampai 25 m

7618.70

26.41%

28848.04

100.00%

5518.40

30.08%

100 sampai 500 m

454.98

2.48%

25 sampai 100 m

4577.14

24.95%

7 sampai 25 m

7792.98

42.48%

PITUMPANUA

18343.50

100.00%

0 sampai 7 m

1378.03

10.06%

25 sampai 100 m

7917.44

57.79%

7 sampai 25 m

4329.61

31.60%

75.49

0.55%

13700.57

100.00%

100 sampai 500 m

2983.47

14.64%

25 sampai 100 m

16210.20

79.53%

1189.11

5.83%

100 sampai 500 m 25 sampai 100 m 7 sampai 25 m

LUAS KEC. 9.

Belawa

TANASITOLO 25 sampai 100 m 7 sampai 25 m

LUAS KEC. 10.

Maniangpajo

BELAWA

7 sampai 25 m Rawa LUAS KEC. 11.

Keera

> 500 m

LUAS KEC. 12.

Pitumpanua

KEERA 0 sampai 7 m

LUAS KEC. 13.

MANIANGPAJO

Penrang

Rawa LUAS KEC. 14.

Gilireng

PENRANG

7 sampai 25 m


21

PPSP WAJO


LUAS KEC. 15.

Danau Tempe

LUAS

GILIRENG

20382.78

100.00%

Danau

6822.73

48.54%

Danau1 1 meter

1261.88

8.98%

Danau2 1 meter

3672.14

26.12%

Danau2 2 meter

2199.52

15.65%

Danau2 7 meter

100.67

0.72%

DANAU TEMPE

14056.94

100.00%

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kab. Wajo, Hasil Analisis, 2010

PETA KETINGGIAN WILAYAH KABUPATEN WAJO

Kemiringan Kemiringan

lereng

merupakan

faktor

fisik

dalam

perencanaan

pembukaan suatu wilayah dan berpengaruh langsung pada usaha dan kegiatan penduduk. Dalam menyusun tingkat kemampuan dan kesesuaian tanah, kemiringan lereng di kelompokkan ke dalam empat kelas, yaitu : a. Wilayah datar, yaitu wilayah yang berlereng antara 0 – 2 %; b. Wilayah landai, yaitu wilayah yang berlereng antara 2 – 15 %; c. Wilayah agak curam, yaitu wilayah yang berlereng antara 15–40 %; d. Wilayah curam, yaitu wilayah yang berlereng lebih dari 40 %;


22

PPSP WAJO


Penyebaran luas wilayah menurut kelas kemiringan lereng di setiap kecamatan Kabupaten Wajo disajikan pada Tabel 2.2. Pada Tabel tersebut, terlihat bahwa kelas kemiringan lereng antara 0 – 2 % merupakan wilayah terluas untuk masing-masing kecamatan jika dibandingkan dengan kemiringan lereng yang lainnya. Wilayah yang berlereng lebih dari 40 % atau curam dominan berada pada kecamatan.

LUAS WILAYAH MENURUT KELOMPOK KEMIRINGAN DI SETIAP KECAMATAN KABUPATEN WAJO NO. 1.

KECAMATAN Sabbangparu

0-2%

LUAS KEC. 2.

Tempe

LUAS KEC. 3.

Pammana

LUAS KEC. 4.

KETINGGIAN

Bola

5.

Takkalalla

77.91%

15 - 40 %

293.99

2.37%

2 – 15 %

1418.98

11.42%

Rawa

1031.25

8.30%

SABBANGPARU

12421.9

100.00%

0-2%

2266.50

53.11%

15 - 40 %

139.07

3.26%

2 – 15 %

901.38

21.12%

Danau

543.68

12.74%

Rawa

416.73

9.77%

TEMPE

4267.36

100.00%

0-2%

11942.52

79.66%

15 - 40 %

267.40

1.78%

2 – 15 %

1217.95

8.12%

Danau

212.80

1.42%

Rawa

1350.58

9.01%

PAMMANA

14991.25

100.00%

0-2%

14060.21

79.38%

233.39

1.32%

Rawa

3418.27

19.30%

BOLA

17711.87

100.00%

0-2%

16728.31

99.64%

60.94

0.36%

TAKKALALLA

16789.25

100.00%

0-2%

16377.62

94.59%

2 – 15 % LUAS KEC. 6.

Sajoanging

PERSEN (%)

9677.68

2 – 15 % LUAS KEC.

LUAS (HA)


23

PPSP WAJO


2 – 15 % LUAS KEC. 7.

Majauleng

LUAS KEC. 8.

Tanasitolo

Belawa

LUAS KEC. 10.

5.41%

SAJOANGING

17314.53

100.00%

0-2%

19331.90

87.64%

15 - 40 %

555.92

2.52%

2 – 15 %

1316.96

5.97%

Danau

31.85

0.14%

Rawa

822.40

3.73%

22059.03

100.00%

8242.47

54.18%

15 - 40 %

617.55

4.06%

2 – 15 %

4466.21

29.36%

Danau

349.61

2.30%

Rawa

1536.50

10.10%

TANASITOLO

15212.34

100.00%

0-2%

12323.64

76.03%

Danau

456.66

2.82%

Rawa

3429.42

21.16%

16209.72

100.00%

70.83

0.41%

13392.81

78.01%

15 - 40 %

1580.82

9.21%

2 – 15 %

1736.83

10.12%

387.38

2.26%

17168.67

100.00%

>40 %

2113.91

7.33%

0-2%

20030.98

69.44%

15 - 40 %

4651.11

16.12%

2 – 15 %

2052.10

7.11%

KEERA

28848.10

100.00%

266.33

1.45%

16963.02

92.47%

15 - 40 %

575.40

3.14%

2 – 15 %

538.83

2.94%

PITUMPANUA

18343.58

100.00%

0-2%

13625.08

99.45%

75.49

0.55%

13700.57

100.00%

MAJAULENG 0-2%

LUAS KEC. 9.

936.91

Maniangpajo

BELAWA >40 % 0-2%

Rawa LUAS KEC. 11.

Keera

LUAS KEC. 12.

Pitumpanua

MANIANGPAJO

>40 % 0-2%

LUAS KEC. 13.

Penrang

Rawa LUAS KEC.

PENRANG


24

PPSP WAJO


14.

Gilireng

>40 %

47.09

0.23%

10897.22

53.46%

15 - 40 %

4323.04

21.21%

2 – 15 %

5115.28

25.10%

GILIRENG

20382.63

100.00%

Danau

14056.94

100.00%

DANAU TEMPE

14056.94

100.00%

0-2%

LUAS KEC. 15.

Danau Tempe LUAS

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kab. Wajo, Hasil Analisis, 2010

PETA KELERENGAN KABUPATEN WAJO

C.

Geohidrologi Sungai Besar di Kabupaten Wajo, terdapat 7 sungai. Diantaranya Sungai Siwa dengan panjang 20,50 Km, Lebar 70,00 m, dan Kedalaman 0,85 m, Sungai Awo panjang 43,50 Km, Lebar 85,00 m, dan Kedalaman 0,65 m, Sungai Keera panjang 27,00 Km, Lebar 65,00 m, dan Kedalaman 0,60 m, Sungai Gilireng panjang 61,50 Km, Lebar 40,00 m, dan Kedalaman 0,35 m, Sungai Bila/Belawa panjang 15,00 Km, Lebar 40,00 m, dan Kedalaman 0,40 m, Sungai Cenranae panjang 47,00 Km, Lebar 115,00 m, dan Kedalaman 0,70 m, serta Sungai Walennae panjang 28,50 Km, Lebar 95,00 m, dan Kedalaman


25

PPSP WAJO


0,55 m. Sungai-sungai kecil yang dialiri di Kabupaten Wajo, sebanyak 33 sungai. D.

Klimatologi (iklim) Berdasarkan peta zone agroklimatologi yang disusun oleh Balai Informasi Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan maka Wilayah Kabupaten Wajo adalah Tipe Iklim C1,D1,D2,E2 dan E3 dengan definisi bahwa “berdasarkan metode oldeman dalam menentukan tipe iklim sangat dipengaruhi oleh banyaknya bulan basah dan bulan kering. Kriteria bulan basah dapat dicirikan dengan banyaknya curah hujan lebih dari 200 mm/bulan yang terjadi pada Bulan April-Juli secara berurutan, sedangkan kriteria bulan kering dapat ditandai pada Bulan Agustus-Oktober dengan iklim yang tergolong tropis tipe B dan tipe C dengan suhu antara 29ºC-31ºC.

E. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Wajo terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) baik yang besar maupun kecil. Sungai-sungai yang ada di wilayah ini sebagian daerah pengalirannya dalam wilayah Kabupaten Wajo dan sebagian lainnya juga berada pada wilayah kabupaten lainnya. Bahkan Sungai Bila yang daerah bagian hilirnya merupakan wilayah Kabupaten Wajo, berhulu di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap. Demikian pula dengan Sungai Siwa, Sungai Gilireng, Sungai Awo, Sungai Walennae dan lain-lain. Kondisi tersebut diatas ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya penggabungan beberapa DAS yang berdekatan atau mempunyai karakteristik yang sama.daerah aliran sungai dalam kabupaten wajo,pada

umumnya

merupakan

daerah

subur.berbagai

jenis

komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tumbuh didaerah aliran sungai ini diusahakan

oleh

masyarakat

dan

pengusaha.kondisi

tersebut

menyebabkan daerah ini banyak diminati untuk pengembangan berbagai

usaha

tani

baik

pangan,hortikultura,peternakan,

usaha dan

tani

perkebunan,tanaman

lain-lain.

sejalan

dengan

perkembangan berbagai usaha tani ini,berbagai kegiatan bukan


26

PPSP WAJO


pertanian lainnya juga berkembang seperti pemukiman,prasarana jalan,transportasi,dan lain-lain. Mengingat dampak yang begitu luas dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang tidak terencana dibeberapa DAS dalam wilayah kabupaten wajo,maka perlu disusun satu rencana pengelolaan DAS terpadu dalam wilayah kabupaten wajo.keterpaduan ini menyangkut keterpaduan kelompok

antar

wilayah

masyarakat

dan

administrasi(kecamatan/desa),antar antar

berbagai

bidang/sektor

pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.untuk maksud tersebut maka penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu dalam wilayah kabupaten wajo ini akan dilakukan oleh satu tim yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai bidang keahlian dan disiplin ilmu yang telah memiliki pengalaman yang luas dibidangnya masing-masing.

(Lihat Tabel 2.1 Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Wajo, Tabel 2.2 Nama, luas wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan, Peta 2.1 Peta Daerah Aliran Sungai, dan Peta 2.2 Peta Wilayah Administratif)


27

PPSP WAJO


Tabel 2. 1. Daftar Sungai Dan Daerah Aliran Sungainya Di Kabupaten Wajo

No

Nama Daerah AliranSungai

Luas (Ha)

1

Siwa

0,014

2

Awo

0,369

3

Keera

0,176

4

Gilireng

0,025

5

Bila/Belawa

0,006

6

Cenranae

0,541

7

Walennae

0,271

Sumber : Dinas PSDA, Energi dan SD.Mineral Kab. Wajo

Tabel 2.2. Nama, Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah kelurahan

Kecamatan

Jumlah

Luas (Km2)

Kelurahan/Desa

Persentase Administrasi

Jumlah

Jumlah

Desa

Kelurahan

(KM2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Sabbangparu

12

3

132.75

Tempe

-

16

Pammana

13

Bola

(%) thd total

(5)

Terbangun (ha)

(%) thd total

(6)

(7)

5%

1,991.25

0,15%

38.27

2%

765.40

0,2%

2

162.10

6%

1,621.00

0,1%

10

1

220.13

9%

5,503.25

0,25%

Takkalalla

11

2

179.76

7%

4,494.00

0,25%

Sajoanging

6

3

167.01

7%

4,175.25

0,25%

Penrang

9

1

154.90

6%

1,549.00

0,1%

Majauleng

14

4

225.92

9%

1,129.60

0,05%

Tanasitolo

15

4

154.60

6%

3,092.00

0,2%


28

PPSP WAJO


Kecamatan

Jumlah

Luas (Km2)

Kelurahan/Desa

Persentase Administrasi

Terbangun

Jumlah

Jumlah

Desa

Kelurahan

Belawa

6

3

172.30

7%

4,307.50

0,25%

Maniangpajo

5

3

175.96

7%

879.80

0,05%

Gilireng

8

1

147.00

6%

735.00

0,05%

(KM2)

(%) thd total

(ha)

(%) thd total

Keera

9

1

368.36

15%

9,209.00

0,25%

Pitumpanua

10

4

207.13

8%

3,106.95

0,15%

Kab. Wajo

128

48

2506.19

100%

42,559.00

Sumber: BPS Wajo 2013


29

PPSP WAJO


Peta 2.1 Peta Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Wajo

Sumber : RTRW Kab. Wajo


30

PPSP WAJO


Peta 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Wajo



31

PPSP WAJO


2.2.

DEMOGRAFI Demografi Jumlah penduduk dalam periode dua tahun terakhir memperlihatkan adanya kecenderungan yang terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,14 persen,dari 388.990 pada tahun 2010 menjadi 389.552 jiwa pada tahun 2012. Persebaran penduduk,jumlah penduduk yang sebanyak itu tersebar pada 14 kecamatan atau 128 desa dan 48 kelurahan;dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi sekitar 155 jiwa.kecamatan yang terpadat penduduknya adalah kecamatan tempe dan pitumpanua.kedua kecamatan tersebut merupakan sentra perekonomian kabupaten wajo,sehingga mudah dipahami apabila kecamatan tersebut mempunyai penduduk yang padat. Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan analisis proyeksi Geometrik, yang merupakan rata-rata yang diperoleh dengan mengalikan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakarpangkatkan dengan jumlah data sampel tersebut. (Lihat Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 3 Tahun Terakhir dan Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun)


32

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Tabel 2.3. Jumlah penduduk dan kepadatannya 3 – 5 tahun terakhir

Nama Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan Penduduk

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Sabbangparu

25.725

25.834

26.017

26.159

7.169

6.740

6.796

6.874

-(0,05)

0,42

0,71

0,55

193,79

194,61

195,98

197,05

Tempe

56.486

61.121

61.084

61.581

13.352

13.649

13.569

13.684

1,60

8,21

-(0,06)

0,81

1.475,99

1.597,10

1.596,13

1.609,12

Pammana

31.252

31.276

31.232

31.640

8.172

7.934

8.651

8.794

-(0,04)

0,08

-(0,14)

1,31

192,79

192,94

192,67

195,19

Bola

19.309

19.384

19.504

19.640

4.616

4.620

4.656

4.676

-(0,96)

0,39

0,62

0,70

87,72

88,06

88,60

89,22

Takkalalla

20.304

20.640

20.805

21.034

5.492

4.939

5.097

5.181

1,37

1,66

0,80

1,20

112,95

115,74

117,01

Sajoanging

19.339

18.807

18.841

18.960

5.124

4.806

4.861

4.915

0,31

-(2,75)

0,18

0,63

115,80

112,61

112,81

113,53

Penrang

15.489

15.705

15.740

15.898

4.335

3.923

3.934

4.026

0,38

1,39

0,22

1,00

99,99

101,39

101,61

102,63

Majauleng

31.708

31.329

31.501

32.062

8.398

8.218

8.248

8.431

0,55

-(1,20)

0,55

1,73

140,35

138,67

139,43

141,92

Tanasitolo

40.201

39.271

39.623

40.340

10.530

9.361

9.715

10.057

0,20

-(2,31)

0,90

1,81

260,03

254,02

256,29

260,93

Belawa

31.235

31.985

32.039

32.154

7.532

7.444

7.593

7.892

0,75

2,40

0,17

0,36

181,28

185,64

185,95

186,62

Maniangpajo

15.846

15.966

16.175

16.306

3.960

3.892

3.907

3.987

0,18

0,76

1,31

0,81

90,05

90,74

91,92

92,67

Gilireng

11.339

11.043

11.084

11.490

2.955

2.937

2.979

3.022

0,16

-(2,61)

0,37

3,66

77,14

75,12

75,40

78,16

Keera

21.795

21.734

22.094

22.693

5.888

5.661

5.699

5.785

1,20

-(0,24)

1,61

2,71

59,17

59,00

59,98

61,61

Pitumpanua

42.422

41.978

42.434

42.694

10.727

9.827

9.906

9.948

0,16

-(1,05)

1,09

0,61

59,17

202,66

204,87

206,12

Total

382.450

386.073

388.173

392.651

98.250

93.951

95.611

97.272

5,81

5,11

8,37

17,85

3.146

3.407

3.417

3.452

Sumber : BPS Wajo Tahun 2010 - 2013


33

114,82

PPSP WAJO


Tabel 2.4.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk saat ini dan Proyeksi 5 Tahun Jumlah Penduduk

Jumlah KK

Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan Penduduk

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan 2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2015

Sabbangparu

26.159

26.266

26.374

26.482

26.591

6.874

6.952,895

7.032,70

7.113,41

7.195,056

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

197,05

198,13

199,21

200,30

201,39

Tempe

61.581

63.176

64.812

66.491

68.213

13.684

13.799,97

13.916,93

14.034,88

14.153,83

2,59

2,59

2,59

2,59

2,59

1.609,12

1.622,22

1.635,42

1.648,,73

1.662,15

Pammana

31.640

31.735

31.830

31.926

32.021

8.794

8.939,364

9.087,13

9.237,34

9.390,032

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

195,19

195,22

200,33

202,95

205,60

Bola

19.640

19.675

19.711

19.746

19.782

4.676

4.696,086

4.716,26

4.736,52

4.756,863

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

89,22

89,23

90,47

91,11

91,74

Takkalalla

21.034

21.293

21.555

21.820

22.088

5.181

5.266,384

5.353,18

5.441,40

5.531,073

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

117,01

119,59

120,90

122,23

Sajoanging

18.960

18.880

18.801

18.722

18.643

4.915

4.969,6

5.024,81

5.080,63

5.137,066

-(0,42)

-(0,42)

-(0,42)

-(0,42)

-(0,42)

113,53

113,54

114,98

115,72

116,46

Penrang

15.898

16.017

16.137

16.258

16.380

4.026

4.120,151

4.216,50

4.315,11

4.416,024

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

102,63

102,64

104,70

105,75

106,81

Majauleng

32.062

32.197

32.332

32.468

32.604

8.431

8.618,06

8.809,27

9.004,72

9.204,513

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

141,92

141,95

147,03

149,66

152,33

Tanasitolo

40.340

40.396

40.453

40.510

40.566

10.057

10.411,04

10.777,54

11.156,95

11.549,71

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

260,93

260,98

270,46

275,36

280,35

Belawa

32.154

32.450

32.748

33.050

33.354

7.892

8.202,774

8,525,79

8.861,52

9.210,47

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

186,62

186,63

187,97

188,64

189,32

Maniangpajo

16.306

16.430

16.555

16.681

16.807

3.987

4.068,638

4.151,95

4.236,96

4.323,72

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

92,67

92,68

94,19

94,19

95,73

Gilireng

11.490

11.533

11.575

11.618

11.661

3.022

3.065,621

3.109,87

3.154,76

3.200,297

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

78,16

78,19

83,99

87,06

90,25

Keera

22.693

22.993

23.296

23.604

23.915

5.785

5.872,298

5.960,91

6.050,87

6.142,175

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

61,61

61,63

66,28

68,75

71,30

Pitumpanua

42.694

42.779

42.865

42.951

43.037

9.948

9.990,178

10.032,53

10.075,07

10.117,79

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

206,12

206,13

208,64

209,92

211,20

Total

392.651

395.820

399.044

402.327

405.662

97.272

98.973

92.190

102.500

104.329

9,17

9,17

9,17

9,17

9,17

3.452

3.466

3.523

3.559

3.596

Sumber : BPS Wajo Tahun 2010 - 2013


34

117,02

PPSP WAJO


2.3.

KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH

2.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan

demikian

APBD

harus

benar-benar

dapat

mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan,

keamanan/ketertiban

dan

lain-lain

dengan

memperhatikan potensi yang dimiliki. Kebijakan Pendapatan Daerah diupayakan akan terus meningkat dari tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan sumbersumber Pendapatan Daerah melalui : (1) Pendapatan Asli Daerah, melalui

Pajak

Daerah,

Retribusi

Daerah,

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Bagian laba Usaha Daerah), dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dengan melakukan program

intensifikasi,

ekstensifikasi

dan

difersifikasi

untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah, (2) Dana Perimbangan, melalui Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU, dan DAK, (3) Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, melalui Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Sumbangan dari Organisasi/ Lembaga tertentu/ perorangan atau pihak ketiga, dan Dana Penyesuaian yang diharapkan dari pemerintah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.026.559.010.025,--


35

PPSP WAJO


atau betambah sebesar Rp. 608.004.789.482,- dari target 2014 sebesar Rp. 418.554.220.543,- yang lalu, yang dapat dirinci sbb: • Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 70.754.656.300,-- atau dengan kata lain tidak berbeda dengan tahun 2014.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terdiri

dari: • Pajak

daerah,

tahun

2015

ditargetkan

sebesar

Rp.

18.875.500.000,- sama dengan tahun 2014. • Retribusi Daerah, tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 21.021.727.000,- sama dengan tahun 2014. • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba usaha daerah tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 5.838.955.700,- atau sama dengan tahun 2014. • Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 25.018.473.600,- sama dengan tahun 2014 • Dana Perimbangan •

Bagi hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 59.513.728.485,- atau sama dengan target tahun 2014.

•

Dana Alokasi Umum tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 631.247.160.000,- atau dibandingkan pada tahun 2014 hanya sebesar Rp. 662.809.518,-.

•

Dana Alokasi Khusus tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 63.351.730.000,- atau sama tahun 2014.


36

PPSP WAJO


• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah •

Pendapatan Hibah pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 492.225.000,-.

•

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 30.100.000.000,-.

•

Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar

Rp.

173.143.314.000,-.

Meningkat

dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 150.563.757.240,•

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya tahun 2015 ditarrgetkan sebesar Rp. 20.535.757.240.

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus dialokasikan dalam APBD untuk membiayai segala aktifitas yang diprogramkan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan dalam mencapai target antara lain melakukan intesifikasi, ekstensifikasi dan difersivikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM tenaga dan prasarana dalam memberikan pelayanan. Disamping juga melakukan upaya lainnya dengan menggali sumber-sumber lainnya yang memang berpotensi untuk mendapatkan nilai tambah terhadap penerimaan daerah dari berbagi sektor, sesuai dengan potensi, kondisi dan karakter daerah yang dimiliki. Pencapaian target tersebut tentunya dapat diwujudkan melalui upaya yang serius dan kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melipatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai hasil yang maksimal.


37

PPSP WAJO


2.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang perubahan atas permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkenaan dengan itu, seperti tahun anggaran sebelumnya, belanja tidak langsung diharapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional Satuan Kerja Daerah secara rutin. Alokasi ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah (Satuan Kerja Daerah) baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jjawab pemerintah daerah. Total Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 kabupaten Wajo sebesar Rp.1.113.790.207.665,-. a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belaja tidak terduga. Kebijakan Belanja tidak Langsung berorientasi kepada upaya pemenuhan Kebutuhan Gaji Pegawai pada setiap SKPD dan belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Belanja tidak terduga yang dikelola oleh SKPD yang bersumber dari dana bantuan pemerintah Provinsi ke Daerah

Otonom

dan

Sumbangan

Pemerintah

Provinsi

kepada

Pemerintah Desa dari penerimaan PBB yang selama ini sudah disalurkan kepada pemerintah Desa. Berkaitan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai negeri Sipil melalui peningkatan gaji pada tahun 2014, maka penyediaan dana


38

PPSP WAJO


untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai termasuk gaji calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai dengan petunjuk dan kebijakan Pemerintah Pusat, yang disediakan accres untuk memperhitungkan kenaikan gaji pegawai dan pembayaran gaji ke-13 untuk Tahun Anggaran 2014. Alokasi Belanja Tidak Langsung diperuntukan untuk membiayai Belanja Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 599.459.073.828,- Belanja Bunga sebesar Rp. 200.000.000,- Belanja hibah Rp. 10.818.744.500,Belanja bantuan sosial Rp.171.700.000,- Belanja bantuan Keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintah desa Rp. 31.033.655.060,- Belanja tidak terduga Rp. 3.250.000.000,- dengan total keseluruhan belanja tidak langsung Rp. 644.933.173.388,-. b. Kebijakan Umum Belanja Langsung Khusus mengenai Belanja Langsung tahun 2014, diperuntukan untuk melakukan urusan wajib dan urusan pilihan melalui program dan kegiatan daerah sesuai pengkodean yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Pokok-Pokok Kebijakan Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Wajo dan RKPD Tahun 2014. Untuk tahun 2014 alokasi Belanja Langsung, hal yang perlu mendapatkan perhatian pada program kegiatan 2014 antara lain: 1. Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis 2. Peningkatan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Irigasi dan air Bersih) 3. Operasional UPTD 14 Kecamatan dan Pembinaan PAUD 4. Sarana dan Prasarana Pertanian, Kesehatan dan Pendidikan 5. DED Master Plan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kab. Wajo, Rencana Detail Kawasan Danau Tempe. 6. Operasional Adipura


39

PPSP WAJO


7. Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional SKPD, Dokter Ahli dan Mobil Pemadam Kebakaran 8. Anggaran

untuk

Penanggulangan

Bencana

dan

Penanggulangan Kemiskinan dan beberapa kegiatan lain yang sangat prioritas untuk tahun 2014. Alokasi Belanja Langsung diperuntukan untuk membiayai belanja pegawai Rp. 25.921.632.647,53 Belanja barang dan jasa sebesar

Rp.173.302.296.465,12

dan Belanja Modal

sebesar Rp. 230.582.614.537,35 sehingga total keseluruhan belanja langsung diperkirakan sebesar Rp. 429.806.543.650,sedangkan

total

APBD

secara

keseluruhan

diperkirakan

mencapai sebesar Rp. 1.085.935.021.944,-. Kebijakan belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5, 6, 7, 8 tentang Kelembagaan

Orrganisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Wajo

berdasarkan Urusan Pemerintahan. (Lihat tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2012).


40

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Tabel 2.5 Rekapotulasi Realisasi APBD Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2012 Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

No

Jenis Pendapatan Daerah

1 a b

Rp Rp Rp

2009 42.519.649.450,24 3.821.000.000,00 10.241.933.500,00

Rp Rp Rp

2010 42.414.431.248,00 4.390.000.000,00 9.432.913.700,00

Rp Rp Rp

2011 50.693.043.504,00 7.847.000.000,00 16.983.043.504,00

Rp Rp Rp

2012 55.172.195.463,06 8.923.456.984,00 15.485.564.429,00

Rp Rp Rp

2013 70.335.694.882,61 10.089.662.940,50 22.082.598.141,00

Rp

5.823.686.000,00

Rp

5.823.686.000,00

Rp

5.900.000.000,00

Rp

5.779.541.649,35

Rp

5.838.955.719,00

0,06

Rp

22.633.029.950,24

Rp

22.767.831.548,00

Rp

19.963.000.000,00

Rp

24.983.632.400,71

Rp

32.324.478.082,11

8,56

b c

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Rp 352.944.661.000,00 Rp 66.521.000.000,00

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Rp

26.197.778.530,00

a b

Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya

Rp Rp

Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus

c d 2 a

c d e f

Bantuan Keuangan dariProvinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Sumbangan dari Organisasi / Lembaga tertentu / Perorangan atau Pihak Ketiga JUMLAH PENDAPATAN

53,89 24,09 21,18

Rp 483.884.191.096,00

Rp 491.228.246.496,00

Rp 564.838.841.390,00

Rp 707.011.202.160,00

Rp

785.680.626.369,00

28,99

Rp

Rp

Rp

87.857.720.390,00

Rp 118.658.974.160,00

Rp

119.950.099.369,00

13,96

Rp 364.822.715.000,00 Rp 49.285.100.000,00

Rp 413.733.921.000,00 Rp 63.247.200.000,00

Rp 513.517.208.000,00 Rp 74.835.020.000,00

Rp Rp

592.275.827.000,00 73.454.700.000,00

11,25 3,78

Rp 136.135.763.946,00

Rp 197.473.206.744,00

Rp 132.231.109.946,13

Rp

163.186.203.406,72

3111,53

-

Rp Rp

1.150.000.000,00 -

Rp Rp

-

-

Rp Rp

24.208.226.890,00 -

Rp Rp

545.272.900,00 -

Rp

13.129.788.050,00

Rp

13.128.788.050,00

Rp

20.443.500.000,00

Rp

25.375.242.056,13

Rp

29.115.148.226,72

18,91

Rp

-

Rp Rp

64.418.530.096,00

77.120.431.496,00

-

-39,55

Rp 108.219.833.400,00

Rp 159.659.246.900,00

Rp

82.502.476.000,00

Rp

110.596.915.000,00

6,65

13.067.990.480,00

Rp

13.637.142.496,00

Rp

Rp

145.165.000,00

Rp

22.928.867.280,00

3125,52

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 552.601.619.076,24

Rp 669.778.441.690,00

17.370.459.844,00

Rp

-

Rp 813.005.091.638,00


Rp 894.414.507.569,19

41

Rp 1.019.202.524.658,33

-

PPSP WAJO No 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1


Jenis Pendapatan Daerah Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

2009 Rp 303.602.489.018,50 Rp 300.000.000,00 Rp Rp 2.633.288.600,00 Rp 13.561.983.849,00

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp

Rp

-

Tahun 2010 2011 342.164.567.721,61 Rp 388.561.804.271,71 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 3.696.412.000,00 Rp 5.017.958.500,00 23.714.864.093,00 Rp 20.678.209.000,00 -

Rp

18.351.578.880,00

Rp

13.110.558.976,00

Rp

550.000.000,00

Rp

800.000.000,00

Rp Rp

13.218.668.432,00

2012 Rp 446.349.743.063,00 Rp 126.888.788,00 Rp Rp 11.496.391.100,00 Rp 2.404.294.090,00

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp

Rp

-

Rp

21.982.298.666,00

Rp

Rp

2013 487.078.157.226,00 104.359.349,00 41.154.718.783,00 2.810.346.000,00

-

-

Rata-Rata Pertumbuhan 10,05 -17,53 92,64 -1,89 14,84

29.812.708.775,00

1.181.040.000,00

Rp

1.928.090.838,00

30,36

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp 338.999.340.347,50

Rp 383.686.402.790,61

Rp 428.626.640.203,71

Rp 483.540.655.707,00

Rp

562.888.380.971,00

128,47

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

Rp 20.968.576.384,00 Rp 108.898.395.428,00 Rp 202.595.960.068,00 Rp 332.462.931.880,00

Rp 19.624.730.327,00 Rp 102.122.910.576,00 Rp 218.466.821.963,00 Rp 340.214.462.866,00

Rp 23.462.790.650,00 Rp 134.542.913.280,00 Rp 280.512.026.445,00 Rp 438.517.730.375,00

Rp 29.001.306.601,00 Rp 140.332.308.178,00 Rp 215.353.394.785,00 Rp 384.687.009.564,00

Rp Rp Rp Rp

28.549.445.389,00 182.948.613.765,00 174.538.991.192,00 386.037.050.346,00

7,04 12,04 -1,19 17,89

Rp 127.805.034.461,76

Rp

Rp

Rp

74.682.942.131,00

Rp

84.716.066.932,15

24969,02

Rp

664.952.104,00

Rp

664.952.104,00

0,00

6

Penerimaan Piutang Daerah

1

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal Pemda

Rp

3

Pembayaran Pokok Utang

Rp

4 5

Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Utang Pihak Ketiga

Rp Rp

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Rp

Rp

58.127.464.894,61

950.000.000,00

59.705.246,71

-

Rp

-

Rp

-

Rp 127.805.034.461,76

Rp

58.127.464.894,61

Rp

59.705.246,71

Rp

75.347.894.235,00

Rp

85.381.019.036,15

24969,02

Rp

Rp

-

Rp

900.000.000,00

Rp

992.301,00

Rp

-

-39,98

Rp

200.000.000,00

Rp

184.500.451,00

Rp

200.000.000,00

0,13

Rp Rp

4.465.967.356,00

Rp Rp

16.992.597.719,00

Rp Rp

3.434.025.752,00

-20,00 43,61

Rp

5.565.967.356,00

200.000.000,00

Rp

8.743.371.310,50 -

Rp Rp

3.805.040.928,00

Rp

4.005.040.928,00

8.943.371.310,50

200.000.000,00 -


-

Rp

42

17.178.090.471,00

Rp

3.634.025.752,00

-16,24

PPSP WAJO


2.3.3. Pengalokasian Anggaran Sanitasi Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi yang terdiri dari drainase, pengelolaan limbah dan persampahan di Kabupaten Wajo tahun 2012 memiliki proposi anggaran sanitasi terhadap belanja total di Kabupaten Wajo hanya berkisar di angka 0,20 %. Sedangkan proporsi Investasi Sanitasi terhadap belanja sanitasi sekitar 0,87% dan proporsi OM terhadap belanja sanitasi sekitar 0,13%.

(Lihat Tabel 2.6 Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Wajo Tahun 2009-2013, Tabel 2.7 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2012, Tabel 2.8 Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Wajo Tahun 2009-2012, Tabel 2.9 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Per Kapita dan Tabel 2.10 Peta Perekonomian Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2012)


43

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Tabel 2.6. Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi Kab. Wajo Tahun 2009-2012 Tahun

No.

Realisasi Anggaran

2009

2010

2011

2012

2013

Rata2 Pertumbuhan

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

1.

Dinas Pekerjaan Umum

412.730.000

1.774.736.800

22.260.000

0

4.707.876.700

46

-

-

-

-

-

1.774.736.800 110.890.000

22.260.000 404.720.000

1.032.982.000

4.707.876.700 1.433.485.500

46,25 74

1.a

Investasi

1.b 2.

Operasional/Pemeliharaan (OM) Dinas Tata Ruang dan Permukiman

412.730.000 863.250.000

2.a

Investasi

-

-

-

-

-

-

2.b

Operasional/Pemeliharaan (OM)

863.250.000

110.890.000

404.720.000

1.032.982.000

1.433.485.500

74,37

3.

Dinas Kesehatan

586.565.700

323.619.000

36.357.500

170.655.500

348.507.660

68

3.a

Investasi

-

-

-

-

-

-

3.b 4.

Operasional/Pemeliharaan (OM) Badan Lingkungan Hidup Daerah

586.565.700 90.000.000

323.619.000 60.000.000

36.357.500 2.914.000

170.655.500 26.015.000

348.507.660 14.230.000

68,00 124

4.a

Investasi

-

-

-

-

-

-

4.b


90.000.000

60.000.000

2.914.000

26.015.000

14.230.000

123,80

5.

Bappeda

43.274.000

45.607.100

21.130.000

34.974.000

61.251.500

18

5.a

Investasi

-

-

-

-

-

-

5.b


43.274.000

45.607.100

21.130.000

34.974.000

61.251.500

18,47

6

Belanja Sanitasi (1+2+3+4+5)

1.995.819.700

2.314.852.900

487.381.500

1.264.626.500

6.565.351.360

331

7

Pendanaan Investasi Sanitasi Total (1a+2a+3a+4a+5a)

0

0

0

0

0

0

8

Pendanaan OM (1b+2b+3b+4b+5b)

2.314.852.900 Rp 340.214.462.866,00

487.381.500 Rp 438.517.730.375,00

1.264.626.500 Rp 384.687.009.564,00

6.565.351.360 Rp 386.037.050.346,00

331 3,86

9

Belanja Langsung

1.995.819.700 Rp 332.462.931.880,00

10

Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung (6/9)

0,01

0,01

0,00

0,00

0,02

85,72

11 12

Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (7/6) Proporsi OM anitasi – Total Belanja Sanitasi (8/6)

0 1,00

0 1,00

0 1,00

0 1,00

0 1,00

0 1,00

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2009– 2012 Keterangan : investasi termasuk didalmnya pembangunan sarana prasarana, pengadaan Lahan, pelatihan koordinasi, advokasi, kampaye dan studi-studi yang terkait sanitasi


44

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Tabel 2.7. Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab. Wajo Tahun 2009-2012

No 1

2009

Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)

1.1

Air Limbah Domestik

1.2

Sampah Rumah Tangga

1.3

Drainase Perkotaan

1.4

PHBS

2

Belanja Sanitasi (Rp)

Uraian

Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)

2.1

DAK Sanitasi

2.2

DAK Lingkungan Hidup

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

4

Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD murni terhadap Belanja Langsung Sumber : Realisasi APBD Tahun 2009– 2013

2010

2011

2012


2013

1.902.508.700

1.451.371.200

476.219.800

1.229.652.500

6.504.099.860

74,1

179.260.000

-

9.968.300

11.400.000

12.300.000

(15,55)

497.915.000

170.890.000

407.634.000

1.047.597.000

1.435.415.500

53,37

805.130.000

974.392.200

22.260.000

-

4.707.876.700

(35,34)

420.203.700

306.089.000

36.357.500

170.655.500

348.507.660

71,66

863.042.000

1.760.360.000

1.183.625.000

1.693.610.000

2.236.437.000

38,2

-

909.910.000

266.200.000

752.460.000

1.225.037.000

34,95

863.042.000

850.450.000

917.425.000

941.150.000

1.011.400.000

3,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.765.550.700

3.211.731.200

1.659.844.800

2.923.262.500

8.740.536.860

112

332.462.931.880 0,008

340.214.462.866 0,009

438.517.730.375 0,004

384.687.009.564 0,008

386.037.050.346 0,023

4


45

29,114

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Tabel 2.8. Belanja Sanitasi Per Kapita Kab. Wajo Tahun 2009-2012

Belanja Sanitasi (Rp)

No

Deskriptif

1

Total Belanja Sanitasi Kebupaten Wajo

2

Jumlah Penduduk

2009

Belanja Sanitasi Perkapita (1/2)

2010

2011

2012

2013


1.902.508.700 1.451.371.200 476.219.800 1.229.652.500 6.504.099.860 99,25 382.450

386.073

388.173

951.254.350

725.685.600

238.109.900 614.826.250

Sumber: Data Realisasi Fisik Keuangan SKPD Kab. Wajo Tahun 2013


46

392.651

397.033

0,75

3.252.049.930 50

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Tabel 2.9. Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Per Kapita Tahun 2009-2013

No 1

Uraian Retribusi Air Limbah Realiasasi Retribusi Potensi Retribusi

2

Retribusi Sampah Realiasasi Retribusi Potensi Retribusi

3

Retribusi Drainase Realiasasi Retribusi Potensi Retribusi

4 5 6

Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a) Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b) Proporsi Total Realisasi Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)

Rp Rp Rp Rp

2009

Belanja Sanitasi (Rp) 2011

2010

2012


2013

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

85.684.000

Rp

82.275.000

Rp

75.219.000

Rp

91.816.500

Rp

92.500.000

2,05

Rp Rp Rp Rp Rp -

85.684.000

Rp

82.275.000

Rp

75.219.000

Rp

91.816.500

Rp

92.500.000

2,05

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

85.684.000

Rp

82.275.000

Rp

75.219.000

Rp

91.816.500

Rp

92.500.000

Rp -

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

-

-

-

Sumber :SKPD Wajo


47

-

2 -

PPSP WAJO


Tabel 2.10 Tabel Peta Perkonomian Kabupaten Wajo Tahun 2009-2012

No 1

Deskriptif PDRB Harga Konstan (Struktur Perekonomian) (Rp)

2

Pendapatan Perkapita Kabupaten (Rp)

3

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Belanja Sanitasi (Rp) 2009

2010

2.316,83

2.449,03

2011

5,71

Sumber : Data BPS Wajo Tahun 2013


2012

2.716,66 2.960,94

12.241,17 14.061,72 5,10

Rata-Rata

48

Pertumbuhan 2.610,865

17,111

19,904

11.556

10,93

8,99

7,68

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO 2.4.

TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

2.4.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Wajo: Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

untuk

mendukung

keterpaduan

fungsi

kegiatan

pertanian, perikanan, industri, dan pertambangan energi gas, serta pariwisata. 2.4.2. Kebijakan Penataan Ruang Daerah Guna mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Wajo hingga tahun 2032, maka dirumuskan kebijakan penataan ruang, yang antara lain : a. keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan; b. peningkatan

kualitas

jaringan

dan

jangkauan

pelayanan

prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata; c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; d. penetapan

kawasan

perlindungan

daerah

bawahannya,

setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya; e. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; f.

pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;

g. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional; h. pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan

pertumbuhan

wilayah

dan

kegiatan

kepariwisataan; i.

pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;


49

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO j.

pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 2.4.3. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Wajo meliputi : Strategi penataan ruang Kabupaten Wajo dimaksudkan sebagai penjabaran dari rumusan kebijakan penataan ruang, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten memiliki langkah-langkah strategis guna mewujudkan tujuan penataan ruang kabupaten Wajo, dalam dimensi keruangan. Adapun rumusan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Wajo, antara lain : 1. Strategi keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan, terdiri atas: a. mempertahankan keterkaitan antar sub pusat pelayanan kota (PKL, PKLp, PPK), terhadap wilayah di sekitarnya; b. menata dan mengendalikan pengembangan pusat-pusat pelayanan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan; dan c. mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan

yang

berpotensi sebagai pusat pelayanan. 2. Strategi peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata, terdiri atas : a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi; b. mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di seluruh wilayah; c. mengembangkan

prasarana

transportasi

laut

untuk

meningkatkan aksesibilitas wilayah pesisir dan pulau-pulau, dan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara; d. mengembangkan

kapasitas

sumber

energi

listrik

dan

distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;


50

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO e. mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air dan danau; f. mengembangkan pelayanan telekomunikasi yang merata hingga menjangkau seluruh kawasan; g. mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih; h. mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir; i. mengembangkan sistem pembuangan air limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan permukiman dan kawasan pesisir dari pencemaran; dan j. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana. 3. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas : a. membatasi

kegiatan-kegiatan

yang

dapat

mengganggu

pelestarian lingkungan hidup; b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan c. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah jangka panjang. 4. penetapan

kawasan

perlindungan

daerah

bawahannya,

setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya, terdiri atas: a. menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai

kawasan

perlindungan

daerah

bawahannya,

setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam,


51

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya; b. mengarahkan

pemanfaatan

perlindungan

setempat,

ruang

ruang

pada

terbuka

kawasan

hijau,

kawasan

pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi; c. menysusun mekanisme dan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, terutama pemanfaatan sempadan pantai dan sungai; d. menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. 5. Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, terdiri atas: a. mengembangkan

potensi

unggulan

pada

pusat-pusat

pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan; b. mengembangkan

kawasan

budidaya

untuk

mengakomodasikan kegiatan peruntukan hutan produksi, hutan

rakyat,

pertanian,

perkebunan,

perikanan,

pertambangan, industri, energi, pariwisata serta peruntukan lainnya; c. pengembangan

pusat

permukiman

sebagai

pusat

pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan; d. pengembangan dan penataan kawasan pesisir menuju perwujudan kawasan minapolitan yang berkelanjutan; 6. mengembangkan

kawasan

peruntukan

pertanian

meliputi

peruntukan budidaya tanaman pangan, budidaya hortikultura diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan; a. mendorong penyediaan

pengembangan dan

kawasan

peningkatan

sarana

budidaya dan

melalui

prasarana

penunjang; dan


52

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO b. mengendalikan kegiatan budidaya sesuai dengan peruntukan lahan, kemampuan lahan dan konflik pemanfaatan ruang; 7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata dan obyek wisata yang berorientasi kearifan lokal, terdiri atas: a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan daya tarik wisata; b. mengembangkan obyek wisata yang memiliki potensi tinggi sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka; c. mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan

dengan

pengembangan

pertanian

pada

kawasan daya tarik wisata khusus dan daya tarik wisata d. mempromosikan

potensi

wisata

pada

tingkat

regional,

nasional dan internasional; dan e. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan. 8. Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional, terdiri atas: a. menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan tertentu sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah; b. meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa dan perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional; c. meningkatkan kualitas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai; d. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentra-sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan e. mengarahkan peruntukan permukiman perkotaan dengan konsep compact city dan permukiman perdesaan diarahkan mengikuti

pola

mengelompok,

untuk

menghindari

perkembangan secara sporadis dan linier;


53

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO f. memanfaatkan

sumber

daya

pesisir

dan

laut

melalui

pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, potensi perikanan dengan tetap

menjaga

kelestarian

ekosistem

pesisir

dan

pemberdayaan masyarakat; dan g. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. 9. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk

meningkatkan

pertumbuhan

wilayah

dan

kegiatan

kepariwisataan, terdiri atas: a. melestarikan dan merevitalisasi kawasan atau obyek yang memiliki nilai sejarah dan menjadikan sebagai salah satu obyek wisata; dan b. mendorong pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi wilayah. 10. Strategi pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan, terdiri atas: a. melestarikan dan merehabilitasi hutan lindung pada kawasan lindung; b. melestarikan dan merehabilitasi kawasan hutan mangrove; c. melestarikan dan melindungi sumber-sumber air bersih berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya; dan d. mensosialisasikan

pelestarian

kawasan

lindung

serta

pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi. 11. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, terdiri atas: a. mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan penggunaan teknologi tinggi; dan b. pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 12. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:


54

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan budidaya

tidak

kawasan

lindung

terbangun

dan/atau

disekitar

kawasan

kawasan

khusus

pertahanan dan kemanan; c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara. 2.4.4. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten A. Sistem Perkotaan Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Wajo Timur dilakukan dengan mempertimbangkan rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat-pusat permukiman dan rencana sistem prasarana wilayah Kabupaten Wajo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka di wilayah Kabupaten Wajo ditetapkan setiap kecamatan akan dikembangkan minimal satu pusat kawasan permukiman (dijadikan

sebagai

kawasan

perkotaan

walaupun

belum

memenuhi kriteria sebagai kawasan perkotaan). 1. Kota orde pertama (Kota Sengkang) peran fungsi penunjang yang diberikan sesuai dengan potensi dan kemampuan wilayah, yang meliputi: •

Sistem transportasi regional terpadu (darat)

•

Jasa kepariwisataan

•

Permukiman

•

Agroindustri dan agrobisnis

•

Pemerintahan dan pendidikan

•

Pelayanan Jasa sosial dan ekonomi


55

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO 2. Kota orde kedua, peran fungsi penunjangnya, antara lain: •

Perdagangan lokal

•

Transportasi lokal

•

Jasa kepariwisataan

•

Perikanan laut

•

Jasa kepelabuhanan

•

Permukiman

•

Hasil pertanian

3. Kota orde ketiga, peran fungsi penunjangnya, antara lain: •

Industri kecil rakyat

•

Hasil-hasil pertanian

•

Hasil-hasil perkebunan

•

Jasa kepariwisataan

•

Permukiman

•

Perikanan darat dan laut

Wilayah pelayanan kota orde pertama Sengkang, meliputi cakupan

wilayah

pelayanan

seluruh

wilayah

administratif

Kabupaten Wajo. Kota orde kedua (Anabanua, Paria, dan Siwa) yang berperan sebagai pusat satuan kawasan pengembangan merupakan

pusat

pertumbuhan

untuk

satuan

kawasan

pengembangan yang bersangkutan. Kota orde ketiga (kota-kota kecamatan) merupakan pusat pelayanan lokal dan juga pusat pemerintahan wilayah kecamatan dan pusat pelayanan sosial dan ekonomi untuk wilayah bersangkutan. B. Sistem Perdesaan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian dari kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat

pemerintahan,

permukiman

pelayanan

perdesaan,

sosial

dan

pelayanan

kegiatan

jasa

ekonomi.

Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, maka delineasi kawasan perdesaan adalah kawasan di seluruh kecamatan di


56

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO wilayah Kabupaten Wajo yang tidak ditetapkan sebagai kawasan perkotaan. Sehingga kawasan perdesaan ini sifatnya menyebar di hampir seluruh kecamatan di wilayah ini. (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 2.3 Struktur Ruang Kab. Wajo dan Peta 2.4 Rencana Pola Ruang Kabupaten Wajo yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032 berikut ini:)


57

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Peta 2.3 Peta Struktur Ruang Kabupaten Wajo



58

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO 2.4.5. Rencana

pengembangan

sistem

prasarana

yaitu

sistem

prasarana utama merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas: A.

Sistem transportasi jaringan darat; Sistem lalulintas di Kabupaten Wajo terdiri atas, angkutan barang dan angkutan penumpang. Sistem jaringan lalulintas angkutan

barang

di

Kabupaten

Wajo

lebih

didominasi

pengangkutan hasil-hasil bumi, baik dari sentra produksi ke pengolahan dan pemasaran, maupun sebagai jalur perlintasan antar wilayah. Sedangkan untuk rute angkutan umum, di Kabupaten Wajo melayani beberapa rute angkutan, antara lain: 1. Rute Kota Sengkang – Kabupaten Soppeng – Kabupaten Bone – Kabupaten Maro – Kota Makassar 2. Rute Kota Sengkang – Kabupaten Sidendreng Rappang – Kota

Parepare

–

Kabupaten

Barru

–

Kabupaten

Pangkejene Kepulauan – Kabupaten Maros – Kota Makassar 3. Rute Kota Sengkang – Kabupaten Soppeng – Kabupaten Barru – Kabupaten Pangkejen Kepulauan – Kabupaten Maros - Kota Makassar 4. Rute Kota Sengkang – Kota Siwa – Kabupaten Luwu 5. Rute Kota Sengkang – Kota Watampone 6. Rute Kota Sengkang – Kota Watansoppeng 7. Rute Kota Siwa – Kabupaten Luwu 8. Rute Kota Siwa – Kabupaten Sidendreng Rappang – Kota Parepare – Kabupaten Barru - Kabupaten Pangkejen Kepulauan – Kabupaten Maros - Kota Makassar 9. Rute Kota Menge – Kabupaten Sidendreng Rappang – Kota Parepare 10. Rute Kota Atapangnge - Kabupaten Sidendreng Rappang – Kota Parepare B.

Sistem jaringan transportasi laut; Untuk transportasi laut ini, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana yang ada, di antaranya adalah:


59

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO 1. Pelabuhan Very di Siwa, melayani penupang dan barang yang

menghubungkan

ke

Sulawesi

Tenggara

(Pelabuhan Tobaku di Kolaka Utara), diarahkan untuk dapat

mendorong

perumbuhan

ekonomi

dan

penyeberangan penumpang untuk membuka akses wilayah Utara Sul-Sel (Wajo, Luwu, dan Palopo) ke Sulawesi Tenggara. 2. Dermaga Penyeberangan di Sungai Siwa, melayani angkutan penumpang dengan modan angkutan jenis “fiber” menghubungkan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ke Sulawesi Tenggara (Pelabuhan Kolaka dan Pelabuhan Tobaku di Kolaka Utara). 3. Pelabuhan/dermaga rakyat yang umumnya melayani merupakan

dermaga

penyebarangan

yang

menghubungkan ke pulau-pulau kecil, dermaga ini terdapat

di

Kecamatan

Penrang,

dan

Kecamatan

Sajoanging (Dermaga Cenrana’E) 4. Terdapat dermaga PPI, antara lain di PPI Danau Tempe di Kecamatan Tempe, PPI Siwa di Kec. Siwa, dan PPI Keera di Kecamatan Keera 5. Pelabuhan Rakyat Tosewo di Desa Botto Kecamatan Takalalla

2.4.6. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Adapun sistem perwilayahan yang terbentuk di Kabupaten Wajo, antara lain : a. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP1), meliputi Kecamatan Tempe, Sabbangparu, Pammana, dan Kecamatan Tanasitolo, dengan

Pusat

Pengembangan

Kawasan

(PPK)

di

Kota

Sengkang, yang juga berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wajo (PPW/ibukota kabupaten); b. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP2), meliputi Kecamatan Keera,

dan

Kecamatan

Pitumpanua,

dengan

pusat

pengembangan di Kota Siwa (Kec. Pitumpanua);


60

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO c. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP3), meliputi Kecamatan Majau/leng, Penrang, Sajoanging, Takkalalla dan Kecamatan Bola Solo, dengan pusat pengembangan di Kota Paria (Kecamatan Majauleng); d. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP4), meliputi Kecamatan Maniangpajo, Gilireng dan Kecamatan Belawa, dengan pusat pengembangan di Anabanua (Kecamatan Maniangpajo).


61

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Peta 2.4 Peta Pola Ruang Kabupaten Wajo



62

PPSP WAJO


KONDISI SOSIAL BUDAYA KABUPATEN WAJO

A. Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas bagi pembangunan, dan juga sebagai salah satu pilar utama agar penduduk dapat memberdayakan

dirinya

berpartisipasi

dalam

pembangunan.

Pendidikan di sini tidak diartikan hanya pendidikan formal saja, akan tetapi dalam arti lebih luas, termasuk pendidikan berpolitik. Pendidikan politik tidak mesti diisolasikan dari yang lainnya, akan tetapi menjadi salah satu unsur pendidikan yang penting agar penduduk dapat secara partisipatif menentukan serta menikmati hasil pembangunan. Namun disadari, indikator dasar tentang pendidikan politik sampai saat ini belum tersedia. Indeks Pendidikan Perhitungan angka indeks ini terdiri dari dua komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua komponen tersebut merupakan pembentuk indeks pendidikan. Keadaan tahun 2011, kondisi pendidikan Kabupaten Wajo memperlihatkan tren yang semakin membaik dibandingkan dengan keadaan 4 tahun yang lalu. Indeks pendidikan pada tahun 2007 sebesar 67,79 dan meningkat menjadi 71,32 pada tahun 2012. Namun bila dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan terlihat bahwa indeks pendidikan Kabupaten Wajo relatif masih rendah, dimana angka Provinsi Sulsel 76,82 pada tahun 2012. Untuk meningkatkan indeks pendidikan Kabupaten Wajo, dibutuhkan suatu program yang mendorong akses pendidikan yang lebih luas serta dana yang cukup besar.


63

PPSP WAJO


a) Angka Melek Huruf Angka melek huruf dihitung berdasarkan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Dalam periode 2007-2012, jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis tersebut semakin meningkat. Pada tahun 2007 tercatat 81,68 persen dan meningkat menjadi 84,99 persen pada tahun 2012. Namun demikian dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan, angka melek huruf Kabupaten Wajo relatif masih rendah.

b) Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka ini sangat berguna untuk memonitor tingkat pencapain setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Interpretasinya, semakin tinggi angka tersebut maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Keadaan lama bersekolah penduduk tahun 2012 telah meningkat. Keadaan 2007 rata-rata lama bersekolah, penduduk 6 tahun dan meningkat menjadi 6,6 tahun pada tahun 2012. Dengan kata lain pada tahun 2012, bahwa setiap penduduk telah menamatkan pendidikannya di sekolah dasar dan sedang duduk di kelas 1 SMP. (Lihat Tabel 2.11 Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia di Kabupaten Wajo, Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan dan Tabel 2.13 Jumlah Rumah Per Kecamatan)


64

PPSP WAJO


Tabel 2.11 Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kab. Wajo

No

Jumlah Fasilitas Pendidikan

Nama

Umum

Kecamatan

Agama

SD SLTP SMA SMK MI MTs MA

1

Sabbangparu

29

5

1

1

13

15

-

2

Tempe

39

10

8

3

39

50

29

3

Pammana

39

6

1

-

17

16

-

4

Bola

29

5

1

-

-

-

-

5

Takkalalla

26

6

1

-

12

-

-

6

Sajoanging

20

5

1

1

-

-

-

7

Penrang

19

5

2

-

-

3

3

8

Majauleng

39

7

4

1

12

16

6

9

Tanasitolo

34

6

-

1

15

6

-

10 Belawa

36

8

2

-

84

32

18

11 Maniangpajo

16

4

1

-

-

-

-

12 Gilireng

16

4

-

1

-

-

-

13 Keera

23

4

2

-

-

4

3

14 Pitumpanua

31

6

4

1

61

47

9

Sumber : BPS Kab. Wajo Tahun 2013


65

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO B. Kemiskinan Pada tahun 2012 menurut data BPS Kab. Wajo, jumlah keluarga prasejahtera adalah sebesar 10.841 keluarga. Jumlah keluarga prasejatera terbanyak berada di Kec. Tanasitolo yaitu 2.103 keluarga. Sedangkan jumlah Keluarga Sejahtera III+ sebanyak 5.215 keluarga terbanyak di Kec. Tempe. Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Di Kabupaten Wajo Tahun 2012

No

Nama Kecamatan

Jumlah Keluarga Miskin (KK)

1

Sabbangparu

498

2

Tempe

3

Pammana

727

4

Bola

122

5

Takkalalla

144

6

Sajoanging

531

7

Penrang

743

8

Majauleng

1.463

9

Tanasitolo

2.103

1.111

10 Belawa

717

11 Maniangpajo

539

12 Gilireng

377

13 Keera

727

14 Pitumpanua

1.039

Sumber : BPS Wajo Tahun 2013


66

PPSP WAJO


Tabel 2.13 Jumlah Rumah Per Kecamatan Di Kabupaten Wajo

No

Nama Kecamatan

Jumlah Rumah

1

Sabbangparu

5.636

2

Tempe

14142

3

Pammana

7265

4

Bola

4.716

5

Takkalalla

4.917

6

Sajoanging

4.660

7

Penrang

3.733

8

Majauleng

7.248

9

Tanasitolo

9.364

10 Belawa

7.372

11 Maniangpajo

4.113

12 Gilireng

2.767

13 Keera

5.287

14 Pitumpanua

9.614

Sumber : Dinas Tarkim Wajo Tahun 2013


67

PPSP WAJO


KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH Kebijakan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yakni terdiri dari 15 Dinas, 9 Badan, 5 Kantor (Satpol+Inspektorat), 2 RSUD, 3 Sekretariat. SKPD yang terkait dengan program PPSP tersebut adalah : 1)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Merupakan Instansi perencanaan pembangunan di daerah dimana instansi ini menghimpun data dari SKPD dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan sanitasi.

2)

Dinas Pekerjaan Umum Instansi ini dibentuk untuk membangun sarana prasarana umum.

Didalamnya terbagi atas dua bidang kerja fisik yakni

Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya. Untuk Program Sanitasi, yang menjadi penanggungjawab adalah Bidang Cipta Karya. 3)

Dinas Kesehatan Instansi ini menangani masalah kesehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, sehingga dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat dapat menjadi sarana pendukung bagi terciptanya program-program kesehatan.

4)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Kelurahan (BPMPDK) Sanitasi masih erat hubungannya dengan instansi ini karena memiliki fungsi yang penting sebagai ujung tombak penguatan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat agar mendukung penyelesaian masalah sanitasi di masyarakat.

5)

Badan Lingkungan Hidup Daerah Dampak lingkungan sangat terkait dengan permasalahan sanitasi. Oleh karena itu, keberadaan SKPD yang mengurusi


68

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO lingkungan

berperan

penting

pula

terhadap

kebijakan

pembangunan sanitasi. 6)

Dinas Tata Ruang dan Permukiman SKPD

ini

sangat

menyebarluaskan pentingnya

penting

informasi

untuk kepada

memberikan masyarakat

dan akan

arti sanitasi yang baik dan akibat buruk akibat

sanitasi buruk. 7)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam hal ini, komunikasi berfungsi sebagai wadah untuk menjelaskan atau memperkenalkan teori ataupun penyebaran informasi tentang sanitasi. Instansi inilah yang berperan untuk hal tersebut.

8)

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Penggunaan Anggaran untuk program kegiatan terpusat di Instansi ini. Begitupun halnya anggaran yang digunakan untuk operasional program ini. (Lihat Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Gambar 2.2 Struktur SKPD yang terkait dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Wajo)


69

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Wajo BUPATI WAKIL BUPATI DPRD

STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK

STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM

LEMBAGA LAIN

BADAN USAHA 1. BUMD PT. Wajo Energy Jaya 2. PDAM

1. Inspektorat Daerah 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Satpol-PP 4. Kantor Pelayanan Terpadu 5. Sekretariat Korpri

STAF AHLI BIDANG PEMRINTAHAN

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4. Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 5. Badan Lingkungan Hidup Daerah 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng 10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN

DINAS DAERAH 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7. Dinas Pekerjaan Umum 8. Dinas Koperasi ,UMKM dan Perindustrian 9. Dinas Pertanian dan Peternakan 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 11. Dinas Kelautan dan Perikanan 12. Dinas Tata Ruang dan Permukiman 13. Dinas Pendapatan Daerah 14. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral 15. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

1. Bagian Adm. Pemerintahan Umum 2. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Adm. Kemasyarakatan 4. Bagian Administrasi Kerjasama Antar Daerah

1. Bagian Adm. Pengembangan Potensi Daerah 2. Bagian Adm. Pembangunan 3. Bagian Adm. Sumber Daya Alam 4. Bagian Adm. Perekonomian

1. Bagian Hukum & Perundangundangan 2. Bagian Organisasi & Tata Laksana 3. Bagian Umum 4. Bagian Humas & Protokol

Kecamatan (14)

Kelurahan (48)


70

SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Umum 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Perundangundangan 4. Bagian Risalah dan Persidangan

PPSP WAJO

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO Gambar 2.2 Diagram SKPD terkait dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Wajo

BUPATI

BAPPEDA

DINAS PU

- Bidang Fisik dan Prasarana - Bidang Penelitian dan Statistik - Bidang Sosial Budaya

- Bidang Cipta Karya

BLHD - Bidang Analisa Dampak Lingkungan


71

DINAS KESEHATAN

DINAS TARKIM

- Bidang Kesehatan Keluarga - Bidang Pencegahan Penyakit

- Bidang Permukiman - Bidang Tata Ruang

PPSP WAJO


KOMUNIKASI DAN MEDIA Tabel 2.15 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi

No

Jenis Media

Khalayak

Pendanaan

Isu Yang Diangkat

Pesan Kunci Bersama-

Masyarakat Umum terutama yang 1

TV Kabel

bertempat tinggal di Kabupaten Wajo

Produksi dan Penyiaran dari masingmasing pemilik TV Kabel

Segala Kegiatan

sama

dan Peristiwa

mencegah

yang terjadi di

hal-hal yang

Kabupaten Wajo

bersifat

baik di

negatif di

Pemerintahan

lingkup

maupun

Pemerintah

Masyarakat

dan

Umum

Masyarakat Umum

Efektivitas Dari hasil Evaluasi di Masyarakat dengan adanya media ini banyak informasi yang bisa didapatkan sehingga dapat mencegah dan mengurangi halhal negatif

Bersama-

2

Tabloid Komunika

sama

Pemberitaan

Segala Kegiatan

mencegah

yang ada di

Masyarakat

dan Peristiwa

hal-hal yang

media ini

Umum

yang terjadi

bersifat

membantu

terutama yang

Dari

secara Nasional

negatif di

masyarakat

bertempat

Kementerian

baik di

lingkup

mengetahui

tinggal di

Kominfo

Pemerintahan

Pemerintah

pentingnya

Kabupaten

maupun

dan

menjaga

Wajo

Masyarakat

Masyarakat

kebersihan

Umum

Umum

untuk lebih

mengenai

sehat

Kesehatan Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Wajo


72

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Pemaparan pada bab ini mengenai profil sanitasi wilayah yang mencangkup wilayah kajian sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terkait sanitasi, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase perkotaan dan pengelolaaan komponen terkait sanitasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sanitasi di Kabupaten Wajo secara real. Pengelolaan sanitasi akan meliputi berbagai aspek yaitu, kelembagaan, sistem dan cakupan pelayanan peran serta masyarakat, komunikasi dan media, peran swasta, pendanaan dan pembiayaan dan permasalahan mendesak. Kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang berbentuk mangkok sehingga aliran air dari berbagai kabupaten lain seperti Soppeng, Bone, Luwu dll akan berakhir atau berhulu ke Kabupaten Wajo. Hal ini sering menyebabkan banjir karena meluapnya danau tempe dan ditambah dengan banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik, sungai yang mengalami pendangkalan. Ini semua dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah, membuang tinja dan limbah rumah tangga disembarang tempat. Kondisi ini akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai jenis penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Melihat kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang rawan terjadi banjir dan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat maka diperlukan peningkatan kualitas sanitasi. Peningkatan kualitas sanitasi meliputi pada penataan saluran drainase, pengelolaan persampahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas air minum bersih bagi masyarakat. 3.1 Wilayah Kajian Sanitasi Wilayah Kajian Sanitasi di Kabupaten Wajo terdiri dari 15 Desa/Kelurahan dari 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu; 1. Kecamatan Tempe • Lapongkoda • Siengkang 2. Kecamatan Tanasitolo • Wajariaja • Lowa 3. Kecamatan Sabbangparu • Ujung Pero • Wage 4. Kecamatan Pammana • Simpursia | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

73

PPSP WAJO


5. Kecamatan Belawa • Leppangeng 6. Kecamatan Maniangpajo • Anabanua 7. Kecamatan Majauleng • Tua • Tellu Limpoe 8. Kecamatan Bola • Manurung • Balielo 9. Kecamatan Penrang • Doping • Walanga Pengelompokan Desa/Kelurahan berdasarkan Strata : 1. Strata 0 • Doping Kecamatan Penrang 2. Strata 1 • Lapongkoda Kecamatan Tempe • Anabanua Kecamatan Manniangpajo 3. Strata 2 • Simpursia Kecamatan Pammana • Tua Kecamatan Majauleng • Wajoariaja Kecamatan Tanasitolo • Manurung Kecamatan Bola • Walanga Kecamatan Penrang 4. Strata 3 • Ujung Pero Kecamatan Sabbangparu • Wage Kecamatan Sabbangparu • Tellu Limpoe Kecamatan Majauleng • Siengkang Kecamatan Tempe • Lowa Kecamatan Tanasitolo 5. Strata 4 • Leppangeng Kecamatan Belawa • Balielo Kecamatan Bola (Lihat Peta 3.1 Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kab. Wajo)


74

PPSP WAJO


Peta 3.1 Wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Wajo


75

PPSP WAJO


3.2 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi Dasar Pemikiran dilakukan penyuluhan tentang PHBS adalah karena faktor perilaku secara teoritis memiliki andil 30 – 35 % terhadap derajat kesehatan, sedangkan dampak dari perilaku terhadap derajat kesehatan cukup besar, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, salah satunya melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Faktor lingkungan adalah merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Lingkungan sehat akan mendukung masyarakat untuk hidup sehat demikian sebaliknya lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan penyakit terutama penyakit yang berbasis lingkungan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan pada umumnya masih rendah sehingga masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya program yang sesuai. Kesehatan masyarakat terkait erat dengan kondisi kesehatan lingkungan serta perilaku sehat dari penghuni di dalam lingkungan tersebut. Kondisi lingkungan ini terkait dengan lingkungan hunian yang sebagian wilayah adalah alokasi yang rawan banjir/genangan dan terbatasnya jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan. Keadaan lingkungan yang sehat tercipta dengan terwujudnya kesadaran individu dan masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sasaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi, yaitu: Meningkatnya cakupan PHBS pada tahun 2018, Meningkatnya peran media dalam promosi PHBS, Meningkatnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS sampai tahun 2018. Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan indikator rumah tangga sehat, institusi kesehatan yang berperilaku sehat, institusi pendidikan yang sehat, tempat kerja yang sehat, tempat umum yang sehat, posyandu serta meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. 3.2.1 Tatanan Rumah Tangga PHBS masih diperlukan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena faktor perilaku memiliki andil 30-35 % terhadap derajat kesehatan, sedangkan dampak dari perilaku terhadap derajat kesehatan cukup besar, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, salah satunya melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah wujud keberdayaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu memperaktekkan PHBS. Adalah suatu upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Ada 10 indikator minimal untuk PHBS di dalam rumah tangga : | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

76

PPSP WAJO


a. b. c. d. e.

Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan; Memberi bayi baru lahir ASI eksklusif 0-6 bulan; Menimbang bayi dan balita setiap bulan diposyandu; Menggunakan sumber air bersih; Mencuci tangan pakai air bersih dan pakai sabun sebelum dan sesudah aktifitas; f. Menggunakan jamban sehat; g. Memberantas jentik nyamuk dirumah 1 kali 1 minggu; h. Makan buah dan sayur setiap hari; i. Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit sehari; j. Tidak ada perilaku merokok di dalam rumah.

(Lihat Gambar 3.1 Grafik CTPS di lima waktu penting, Gambar 3.2 Grafik Persentase Penduduk yang nelakukan BABS, Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpnan dan penanganan air), Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat, Gambar 3.5 Grafik Pencemaran karena SPAL)


77

PPSP WAJO


Gambar 3.1 Grafik CTPS di lima waktu penting CTPS LIMA WAKTU PENTING

9.2

Tidak Ya

90.8

Masyarakat melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun di Kabupaten Wajo, khususnya di daerah kajian sanitasi adalah diantaranya sebelum ke toilet, setelah menceboki bayi/anak, setelah dari buang air besar, sebelum makan, sesudah makan, sebelum memberi menyuapi makanan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, sebelum shalat dll dengan persentase yang melakukan CPTS di Kabupaten Wajo sebanyak 9,2% dan yang tidak melakukan sebanyak 90,8%


78

PPSP WAJO


Gambar 3.2 Grafik Persentase Penduduk yang melakukan BABS

Perilaku BABS

20%

Ya 80%

Tidak

Perilaku Buang Air Besar Sembarang di lingkungan masyarakat masih ada sebagian yang melakukannya, namun sebagian besar telah memiliki jamban pribadi maupun WC umum. Lokasi yang menjadi pilihan melakukan BABS masyarakat antara lain WC Helicopter, sungai, kebun, selokan, lubang galian dll. Dengan persentase yang melakukan BABS di Kabupaten Wajo sebaesar 20% dan yang tidak melakukan BABS sebesar 80%.


79

PPSP WAJO


Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpnan dan penanganan air)

Untuk sumber air yang sering digunakan masyarakat diantaranya air kemasan, air isi ulang, air ledeng dari PDAM, air hidran umum, air kran umum, air sumur pompa tangan, air sumur gali. Dan air tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari yakni gosok gigi, cuci pakaian, cuci piring dan gelas, masak dan minum. Dari hasil Studi EHRA dapat dilihat, masyarakat yang pengelolaan air minumnya masih tercemar sekitar 16% dan yang tidak tercemar 84%.


80

PPSP WAJO


Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

Pengelolaan Sampah Setempat

30% Tidak Diolah

70%

Ya, Diolah

Pengelolaan Sampah Setempat dari hasil Studi EHRA menunjukkan bahwa masih banyak sampah yang hanya di kumpul dan dibuang ke TPS, dibakar, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah, dibuang ke sungai/kali/laut/danau, dibiarkan saja sampai membusuk, dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk dll dengan persentase jumlah sampah yang diolah masyarakat di Kabupaten Wajo sebanyak 30% dan sampah yang tidsk diolah sebanyak 70%.


81

PPSP WAJO


Gambar 3.5 Grafik Pencemaran karena SPAL

Berdasarkan hasil Studi EHRA diketahui bahwa sebagian besar masyarakat atau 44% belum mengelola air limbah dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci dengan benar.


82

PPSP WAJO


3.2.2 Tatanan Sekolah Munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah (usia 6-10), ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai PHBS disekolah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pedekatan usaha kesehatan Sekolah (UKS). PHBS di Sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Jumlah anak di indonesia rata-rata 30% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 237.556.363 orang dan usia sekolah merupakan masa keemasan untuk menanamkan nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga berpotensi sebagai agen perubahaan untuk mempromosikan PHBS, baik dilingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 250.000 sekolah negeri, swasta maupun sekolah agama dari berbagai tindakan. Jika tiap sekolah memiliki 20 kader kesehatan saja maka ada 5 juta kader kesehatan yang dapat membantu terlaksananya dua strategi utama Departemen Kesehatan yaitu: Menggerakan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup dan Surveilans, monitoring dan informasi kesehatan Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS di sekolah yaitu : Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, Mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, Menggunakan jamban yang bersih dan sehat, Olahraga yang teratur dan terukur, Memberantas jentik nyamuk, Tidak merokok di sekolah, Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan, Membuang sampah pada tempatnya. Adapun Sasaran pembinaan PHBS di sekolah, yaitu Siswa, Warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa), Masyarakat lingkungan sekolah (penjaga kantin, satpam,dll) Adapun Manfaat Pembinaan PHBS di Sekolah, yaitu : Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit, Meningkatkan semangat proses belajar mengajar yang berdampak pada prestasi belajar siswa, Citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat sehingga mampu menarik minat orang tua, Meningkatkan citra pemerintah daerah di bidang pendidikan, Menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain. (Lihat Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Tingkat Dasar/MI, Tabel 3.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Dasar/MI, Tabel 3.3 PHBS Terkait Sanitasi di Sekolah Dasar/MI)


83

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Tingkat Dasar/MI

No

1 2 3

Status Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Swasta MI Total

Jumlah Siswa Jumlah Sekolah

L

P

Jumlah Guru L

Sumber Air Bersih *)

P

285 12622 15519 1015 1525 7

260

259

24

50

PDAM SPT/PL 33

130

1

2

32 1070 1113 81 142 2 324 13952 16891 1120 1717 36 Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Kab. Wajo

5 137

SGL

Toilet Guru **)

T

L dan P

L/P

76 31 83584 4

0

4

17 6 8 97 37 83596

T

Toilet Guru **) L dan P

L/P

136 66 41792 4

1

1

12 11 9 152 78 41802


T

Fas. Cuci Tangan Y

T

188 35 169 100 4

4

Saluran Drainase

Y

T

177

91 176

2

2

26 5 14 26 218 42 187 128

19 198

84

2

Fas. Pengolahan Sampah

11

Y

T

3

81 4

21 10 16 123 189 101

PPSP WAJO


Tabel 3.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Dasar/MI No Kondisi Sarana Sanitasi % Sangat Baik 1 Toilet Guru 20 2 Toilet Siswa 10 Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun 3 15 (CPTS) 4 Sarana Air Bersih 12 5 Pengelolaan Sampah 26 6 Saluran Drainase 20 Ketersediaan Dana Untuk Kegiatan 7 10 Higiene dan Sanitasi 8 Pendidikan Higiene dan Sanitasi 30 Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Kab. Wajo

% Baik 13 30

% Kurang Baik 67 60

39

46

30 17 10

58 57 70

25

65

60

10


85

PPSP WAJO


3.3 PHBS Terkait Sanitasi di Sekolah Dasar/MI mber : Kajian Sanitasi Sekolah Kab. Wa Tabel 3.3 PHBS Terkait Sanitasi di Sekolah Dasar/MI PHBS Terkait Baik Sanitasi Cuci Tangan Pakai 342 Sabun Penggunaan Toilet 389 Perilaku Buang 410 Sampah Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Kab. Wajo

%

Kurang baik

%

57

258

43

65

211

35

68

90

31


86

PPSP WAJO


3.3 Pengelolaan Air Limbah Domestik Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water). Layanan air limbah domestik adalah pelayanan sanitasi untuk menangani limbah Air kakus.Jamban yang layak harus memiliki akses air bersih yang cukup dan tersambung ke unit penanganan air kakus yang benar. Apabila jamban pribadi tidak ada, maka masyarakat perlu memiliki akses ke jamban bersama atau MCK. Prasarana pengelolaan limbah di Kabupaten Wajo perlu perhatian yang lebih. Hal ini karena terkait langsung dengan derajat kesehatan masyarakat. Sistem pembuangan limbah yang terdapat di Kabupaten Wajo dapat dibedakan menjadi dua yaitu; sistem buangan rumah tangga biasanya langsung dibuang atau dialirkan ke sungai atau saluran pematsan. Sedangkan untuk pemukiman yang terdapat di pusat kota sebagian sudah menggunakan sistem septick tank. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kabupaten Wajo adalah kegiatan yang berasal dari rumah tangga inilah yang berkonstribusi membuang limbah paling banyak yaitu berkisar ± 70%. Jika dibandingkan kegiatankegiatan lain yang hanya sekitar ± 15-20 % saja. Untuk mengolah limbah cair rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Wajo telah mengupayakan bantuan dan fasilitas berupa pembangunan IPAL komunal bagi industri skala kecil dan rumah tangga. Adapun Tujuan Sub Sektor Air Limbah Domestik, yaitu: Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Wajo melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga yang berwawasan lingkungan. Sedangkan sasarannya adalah Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala perkotaan pada tahun 2018, Meningkatnya cakupan kepemilikian jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik pada tahun 2018, Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal di wilayah padat kumuh miskin perkotaan pada tahun 2018, dan Meningkatnya efektivitas layanan pengelolaan air limbah domestik skala kota pada tahun 2018. 3.3.1

Kelembagaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini yang menangani masalah terkait Dampak Lingkungan adalah BLHD. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Wajo telah beberapa kali berganti nama tugas dan fungsi, dibentuk pada masa orde baru dengan nama bagian lingkungan hidup dibawah sekretariat daerah, kemudian pembentukan dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Kabupaten Wajo berdiri sendiri melalui Perda No.16 Tahun 2000, dan selanjutnya dengan peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2007. | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

87

PPSP WAJO


Dan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2008 berganti nama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Adapun junlah personil pejabat Eselon II.b terdiri dari 1 Orang, Eselon III.a terdiri dari 10 Orang. Dan staf non struktural sebanyak 13 Orang, sedangkan tingkat Pendidikan (S1) 15 Orang, (D3/D4) 3 Orang, (SLTA) 5 Orang. Visi kelembagaan BLHD Kabupaten Wajo yaitu “Terwujudnya Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang yang dijiwai nilai-nilai budaya lokal kabupaten wajo” sedangkan Misinya adalah Peningkatan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan, Peningkatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan. (Tabel 3.4 Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.5 Daftar Peraturan terkait Air Limbah Domestik Kabupaten Wajo)


88

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Tabel 3.4 Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemangku Kepentingan Pemerintah Kabupaten Swasta

Fungsi PERENCANAAN - Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten - Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target - Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA - Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik - Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) - Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (Truk Tinja) - Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (Pipa Kolektor) - Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN - Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja - Mengelola IPLT atau IPAL - Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja - Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik - Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB

Masyarakat

 

-

-



-

-

  

-

-



-

-



-

-

  

-

-



-

-



-

-


89

PPSP WAJO


Pemangku Kepentingan

Fungsi

Pemerintah Kabupaten

Swasta

Masyarakat

- Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan dll)



-

-

- Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik



-

-

- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik



-

-

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten



-

-

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik



-

-

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik



-

-

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik



-

-

PENGATURAN DAN PEMBINAAN

MONITORING DAN EVALUASI

Sumber : BLHD Kab. Wajo | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

90

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Tabel 3.5 Daftar Peraturan terkait Air Limbah Domestik Kabupaten Wajo Ketersediaan Substansi AIR LIMBAH DOMESTIK - Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten ini - Kewajiban dan Sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam Penyediaan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik - Kewajiban dan Sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam Memberdayakan Masyarakat dan Badan Usaha dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik - Kewajiban dan Sanksi bagi Masyarakat dan atau Pengembang untuk Menyediakan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik di Hunian Rumah - Kewajiban dan Sanksi bagi Industri Rumah Tangga untuk Menyediakan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik di Tempat Usaha - Kewajiban Penyedotan Air Limbah Domestim untuk Masyarakat, Industri Rumah Tangga dan Kantor Pemilik Tempat Usaha - Retribusi Penyedotan Air Limbah Domestik - Tata Cara Perizinan untuk Kegiatan Pembuangan Air Limbah Domestik bagi Kegiatan Permukiman, Usaha Rumah Tangga dan Perkantoran Sumber : BLHD Kab. Wajo

Pelaksanaan

Ada (sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

-



-

-

-

-



-

-

-



-



-

-

-



-

-

-

Perda Kab. Wajo No.12 Tahun 2002

-

-

-



-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-


91

Keterangan

PPSP WAJO


3.3.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (municipial wastewater) yang terdiri dari atas yang pertama black water yaitu air limbah domestik (rumah tangga) yang bersal dari tinja manusia, urine, air pembersih, air pengelontor dan kertas pembersih dan yang kedua Igrey water yait air limbah domestik yang berasal dari air cucian pakaian. Pengolahan air limbah domestik dengan On-site system ini adalah jamban yang biasanya dibangun di masing-masing rumah atau di tempat-tempat tertentu dan dipakai secara bersama atau kolektif untuk beberapa rumah tangga. Penyediaan jamban ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan ketersediaan lahan. Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik yaitu˸ a. Sanitasi sistem setempat atau dengan sistem sanitasi on-site yaitu fasilitas sanitasi individual seperti septic tank atau cubluk. b. Sanitasi sistem off-site atau dikenal dengan istilah sistem terpusat atau sistem sewerage, yaitu sistem yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Wajo masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah on site berupa jamban keluarga. Sarana sanitasi di rumah tangga hanya 0,06 % keluarga memiliki jamban, dan yang tergolong jamban sehat sebesar 58 SR sebesar 0,01 % dari jumlah jamban yang ada. Selebihnya penduduk yang tinggal di tepi sungai dan danau memiliki jamban terapung yang langsung terbuang ke sungai. Pengelolaan limbah cair rumah tangga yang dilakukan masyarakat Kabupaten Wajo sebagai berikut a. Membuang air limbah rumah tangga ke got/parit/saluran drainase dekat rumahnya dengan atau tanpa melalui pipa. b. Membuang ke sungai/danau dengan atau melalui pipa. c. Menampung/meresapkan air limbah rumah tangga ke dalam lubang/kubangan terbuka yang dibuat dekat kamar mandi. d. Memakai air limbah rumah tangga untuk menyiram jalan. Ada beberapa alasan yang mempengaruhi masyarakat dalam pengelolaan air limbah seperti disebutkan diatas adalah sebagai berikut a. Belum adanya pelayanan air limbah rumah tangga seperti halnya sampah b. Cara itu lebih mudah c. Tidak membutuhkan biaya d. Tidak ada larangan membuang air limbah ke got | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

92

PPSP WAJO


Pada umumnya masyarakat menggunakan tangki septik yang tidak memenuhi kaidah teknis karena tangki septik yang dibangun tidak kedap air dan tanpa dasar sehingga langsung meresap ke dalam tanah. Selain keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kontaminasi sumber air bersih / minum, hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa lebih mudah, murah, dan simpel. Selain itu dikarenakan belum adanya IPLT (Instansi Pengolahan Limbah Tinja) menyebabkan masyarakat belum perlu memiliki tangki septik yang memenuhi kaidah teknis, karena saat penuh masyarakat harus membuat tangki baru lagi. Di Kabupaten Wajo saat in industri masih tergolong sangat sedikit dan terbatas walaupun demikian penanganan limbah industri belum maksimal bahkan fenomena tersebut masih saja dijalankan seperti bahan buangan yang keluar dari pabrik langsung dibuang ke alam bebas seperti oli bekas, limbah cair langsung menggunakan sungai atau parit sebagai sarana pembuangan limbah, limbah padat memanfaatkan tanah kosong sebagai tempat pembuangan dan limbah gas/asap cerobong dianggap sarana yang baik pembuangan limbah. (Lihat Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja, Gambar 3.7 Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman, Peta 3.2 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Termasuk PAL Terrpusat , Gambar 3.8 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik, Tabel 3.6 Cakupan layanan air limbah domestik yng ada di Kabupaten/Kota, Tabel 3.7 Kondisi Prasarana dan Sasaran Air Limbah Domestik,)


93

PPSP WAJO


Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Kemana Tempat Penyaluran Buangan Akhir Tinja

19%

1%

Tangki Septik

1%

Pipa Sewer 56%

22%

Cubluk/Lubang Tanah Langsung ke Drainase Sungai/Danau/pantai Tidak Tahu

1%

Penyaluran akhir tinja berdasarkan hasil Studi EHRA menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Wajo telah memiliki Tangki Septik sebagai tempat penyaluran tinja. Dari persentase sebanyak 56% telah melakukan penyaluran akhir tinja ke Tangki Septik, 44% terbagi ke Pipa Sewer, Cubluk/Lubang Tanah, Langsung ke Drainase, Sungai/Danau/Pantai dan yang tidak tahun penyaluran pembuangannya.


94

PPSP WAJO


Gambar 3.7 Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

Tangki Septik Suspect Aman

24% Suspek Aman 76%

Tidak Aman

Di Kabupaten Wajo, Tangki Septik dengan suspect aman berdasarkan hasil Studi EHRA sebesar 76% dan yang tidak aman sebesar 24%.


95

PPSP WAJO


Peta 3.2 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Termasuk IPAL Terrpusat


96

PPSP WAJO


Gambar 3.8 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik

Produk Input

Black WAter

(A) User Interface

(B) Pengumpulan & Penampungan/ Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan/ Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Tangki Septik


97

PPSP WAJO


Tabel 3.6 Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

BABS* No

(i) 1

Individual

Nama Kecamatan / Kelurahan

(ii) KECAMATAN MANIANGPAJO DUALIMPOE TANGKOLI ANABANUA MATTIROWALIE ABBANUANGNGE KALOLA SOGI MINANGATELLUE

Offsite System Kawasan/ Terpusat

Onsite System Berbasis Komunal

(KK)

Cubluk, Tangki Septik Tidak Aman** (KK)

Jamban Keluarga dengan Tangki Septik Aman (KK)

MCK Umum/ Jamban Bersama (KK)

MCK++ (KK)

Tangki Septik Komunal (KK)

IPAL Komunal (KK)

Sambungan Rumah (KK)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

478

478

3960

0

0

0

0

0

92 27 178 0 109 48 0 24

92 27 178 0 109 48 0 24

653 396 994 790 275 376 278 198

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


98

PPSP WAJO


Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

BABS* No

(i) 2

Individual


(ii) KECAMATAN BOLA SOLO UJUNG TANAH LATTIMU RAJAMAWELLANG SANRESENG ADE PATTANGNGA LEMPONG MANURUNG BOLA BALIELO PASIR PUTIH



(KK)




(iii) 1393 292 103 127 233 51 75 47 44 120 174 127

(iv) 1393 292 103 127 233 51 75 47 44 120 174 127

(v) 2788 314 234 260 254 285 122 398 302 320 202 97

(vi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


MCK++ (KK)


IPAL Komunal (KK)


(vii) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

(viii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(ix) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99

PPSP WAJO


Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

BABS* No

(i) 3

Individual


(ii) KECAMATAN PENRANG PENRANG TADANGPALIE WALANGA TEMMABARANG LAWESSO BENTENG DOPING RADDAE PADAELO MAKMUR



(KK)




MCK++ (KK)


IPAL Komunal (KK)


(iii) 940 22 37 123 184 98 90 185 27 148 26

(iv) 940 22 37 123 184 98 90 185 27 148 26

(v) 3636 251 233 357 356 453 418 485 243 478 362

(vi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(vii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(viii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(ix) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


100

PPSP WAJO


Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

No


Individual (KK)

4

KECAMATAN MAJAULENG TUA TELLULIMPOE TOSORA TAJO CINNONGTABI WATAN RUMPIA TENGNGA BOTTO TANRE RUMPIA LIMPOMAJANG PARIA URAIYANG MACANANG LAERUNG LIU BOTTO BENTENG BOTTO PENNO LAMIKU

1179 176 40 134 121 124 43 0 0 0 20 211 81 0 95 82 52 0 0


Onsite System

BABS* Cubluk, Tangki Septik Tidak Aman** (KK) 1179 176 40 134 121 124 43 0 0 0 20 211 81 0 95 82 52 0 0

Jamban Keluarga dengan Tangki Septik Aman (KK) 7052 332 340 436 414 427 300 189 453 799 377 376 355 403 260 417 361 270 543

Berbasis Komunal MCK Umum/ Jamban Bersama (KK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


MCK++ (KK) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

101

Tangki Septik Komunal (KK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IPAL Komunal (KK)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PPSP WAJO


Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

BABS* No

(i) 5

Individual


(ii) KECAMATAN BELAWA LEPPANGENG LAUTANG LIMPORILAU BELAWA MACERO MALAKKE ONGKOE SAPPA WELE



(KK)




MCK++ (KK)


IPAL Komunal (KK)


(iii) 1286 140 181 282 0 220 121 0 98 244

(iv) 1286 140 181 282 0 220 121 0 98 244

(v) 6344 889 516 575 722 538 557 897 937 713

(vi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(vii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(viii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(ix) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


102

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

No

6

Individual


KECAMATAN TEMPE WIRINGPALENNAE SITAMPAE ATAKKAE MADDUKKELLENG SENGKANG PADUPPA BULUPABBULU SALOMENRALENG LAELO WATALIMPUE TEMPE MATTIROTAPPARENG PATTIROSOMPE CEMPALAGI LAPONGKODA TEDDAOPU


Onsite System

BABS*

Berbasis Komunal

(KK)




MCK++ (KK)


IPAL Komunal (KK)


2252 330 0 164 13 8 0 0 326 441 0 519 346 84 21 0 0

2252 330 0 164 13 8 0 0 326 441 0 519 346 84 21 0 0

13769 684 509 1020 1226 351 693 1171 663 862 799 1803 1016 399 400 1151 1022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


103

PPSP WAJO


Sarana Layak

No

7

Individual


KECAMATAN SABBANGPARU TALOTENRENG WALANAE UGI MALLUSESALO SOMPE WAGE PASAKA UJUNGPERO BENTENGLOMPO LIU TADANGPALIE SALOTENGNGA BILA WORONGNGE PALLIMAE


Onsite System

BABS*

Berbasis Komunal

(KK)




MCK++ (KK)


IPAL Komunal (KK)


1482

1482

6066

0

0

0

0

0

272 103 98 93 108 87 0 298 32 69 0 64 25 96 137

272 103 98 93 108 87 0 298 32 69 0 64 25 96 137

416 241 375 310 918 345 577 321 366 426 412 381 326 314 338

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


104

PPSP WAJO


Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

No

8


KECAMATAN PAMMANA TOBATANG LAPAUKKE KAMPIRI PALAWARUKKA WATAMPANUA CINA PAMMANA TADANGPALIE LAGOSI WECUDAI SIMPULISIA LEMPA PATILA LAMPULUNG ABBANUANGNGE


Onsite System

BABS* Individual

Berbasis Komunal

(KK)




MCK++ (KK)


IPAL Komunal (KK)


1447 0 103 197 132 107 186 0 87 138 0 63 0 121 129 184

1447 0 103 197 132 107 186 0 87 138 0 63 0 121 129 184

6428 223 309 488 344 276 471 649 455 400 416 496 805 498 483 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


105

PPSP WAJO


Sarana Layak

No

9


KECAMATAN TANASITOLO PAKKANNA UJUNG BARU NEPO PAJALELE UJUNGE TANCUNG BARUTANCUNG PINCENGPUTE MAPPADAELO LOWA MANNAGAE INALIPUE TONRALIPU ASSORAJANG WAJORIAJA MARIO WAETUO


Onsite System

BABS* Individual

Berbasis Komunal

(KK)




MCK++ (KK)


IPAL Komunal (KK)


1316 48 98 0 92 68 28 18 218 0 38 102 185 21 175 0 76 53

1316 48 98 0 92 68 28 18 218 0 38 102 185 21 175 0 76 53

9177 555 214 441 330 437 671 440 450 625 308 528 518 173 812 627 394 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


106

PPSP WAJO


Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

BABS* No

(i)

Individual


(ii) WEWANGREWU PALIPPU Sumber : BLHD Kab. Wajo



(KK)




(iii) 0 96

(iv) 0 96

(v) 860 374

(vi) 0 0


MCK++ (KK)


IPAL Komunal (KK)


(vii) 0 0

(viii) 0 0

(ix) 0 0

(x) 0 0

107

PPSP WAJO


Tabel 3.7 Kondisi Prasarana dan Sasaran Air Limbah Domestik

No (i) 1

Jenis (ii) Sistem Onsite Berbasis Komunal - IPAL Komunal

- MCK ++ - Tangki Septik Komunal 2 Truk Tinja 3 IPLT : kapasitas Sistem Offsite 4 IPAL Kawasan/Terpusat - Kapasitas - Sistem Sumber : BLHD Kab. Wajo

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

(iii)

(iv)

Unit

Kondisi Tidak Berfungsi Berfungsi (v) (vi)

2 kubik

-



Unit Unit Unit M³/Hari

-

 -

-

-

-

-

M³/Hari

-

-

-

Keterangan (vii)

terendam banjir 9 desa/kel


108

PPSP WAJO


3.3.3

Peran Serta Masyarakat Masalah limbah sebetulnya dapat dipecahkan dengan baik sebagaimana yang berhasil dilakukan di negara maju apabila peran serta masyarakat meningkat. Isu peran serta masyarakat yakni Operasional dan Maintenace MCK Umum dan MCK Plus belum Optimal, Masyarakat belum terbiasa untuk menjalankan pemeliharaan sarana pengolahan air limbah domestik yang telah dibangun, ketergantungan kepada pemerintah masih tinggi, Pemanfaatan saluran drainase dan badan air untuk buangan air limbah secara langsung maupun secara terselubung. ( Tabel 3.8 Daftar program/kegiatan layanan air limbah domestic berbasis masyarakat, Tabel 3.9 Pengelolaan saran air limbah domestic oleh masyarakat )


109

PPSP WAJO


Tabel 3.8 Daftar program/kegiatan layanan air limbah domestic berbasis masyarakat.

No

Nama Program/Kegiatan

Sumber : BLHD Kab. Wajo

Pelaksana PJ

-

Lokasi

-

Tahun Program/ Kegiatan **) -

Penerima Manfaat ***)

L

P

-

-


110

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini

Berfungsi -

-

Tidak Berfungsi -

PPSP WAJO


Tabel 3.9 Pengelolaan sarana air limbah domestik oleh masyarakat

No

Jenis Sarana

Tahun Sarana Dibangun

Sumber : BLHD Kab. Wajo

Pengelola

Lokasi

Lembaga -

-

Kondisi -


Pengosongan Tangki Septik /IPAL

Biaya Operasi dan Pemeliharaan -

Waktu -

111

Layanan -

PPSP WAJO


3.3.4

Komunikasi dan Media Kegiatan Penyuluhan Lingkungan yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Wajo selama tahun 2013, yakni : Program Adipura Jumlah Peserta 150 Orang Tanggal Pelaksanaan 9 April 2013, Persampahan Jumlah Peserta 150 Orang Tangga Pelaksanaan 15 April 2013, Bank Sampah Jumlah Peserta 100 Orang Tanggal Pelaksanaan 2 Mei 2013, Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Jumlah Peserta 100 Orang Tanggal Pelaksanaan 21 Agustus 2013, Pengembangan Pembanguna Bendung Gerak Jumlah Peserta 100 Orang Tanggal Pelaksanaan 15 Oktober 2013, Program Sekolah Adiwiyata Jumlah Peserta 200 Orang Tanggal Pelaksanaan 20 OKtober 2013, Go Green Sul-Sel Jumlah Peserta 80 Orang Tanggal Pelaksanaan 25 Oktober 2013, Konversi dan Rehabilitasi Danau Tempe Jumlah Peserta 80 Orang Tanggal Pelaksanaan 10 September 2013. ( Gambar 3.9 Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten/Kota )


112

PPSP WAJO


Gambar 3.9 Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten/Kota

Penyuluhan / Sosialisasi

17%

6% 7%

70%

Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan Air Limbah dan Jamban Keluarga Saluran Air Kotor Air Bersih

Sosialisasi/Penyuluhan Kegiatan terkait Sanitasi di Kabupaten Wajo dilaksanakan di kabupaten maupun di kecamatan. Namun didominasi dengan sosialisasi/Penyuluhan tentang Air Bersih sebanyak 70%. Sampah dan Kebersihan Lingkungan menempati persentase kedua setelah air Bersih sebanyak 17% dan sisanya tentang Saluran Air Kotor dan Air Limbah dan jamban keluarga masing-masing sebanyak 7% dan 6%.


113

PPSP WAJO


3.3.5

Peran Swasta Keterlibatan swasta di bidang air limbah domestik, kurang tertarik untuk melakukan investasi. Namun secara umum berbicara tentang Lingkungan Hidup ada 2 (dua) Mitra Kerja atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah. ( Tabel 3.10 Peran Swasta dalam PenyediaanLayanan Air Limbah Domestik )


114

PPSP WAJO


Tabel 3.10 Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Air Limah Domestik

No

Nama Provider/Mitra Potensial

1

LSM Indonesia Hijau

2

LSM Wajo Institute

Tahun Mulai Operasi/ Berkontribusi

2000 - 2010

Jenis Kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi Pelatihan Pengelolaan Limbah, Pembuatan Biogas Pendampingan kegiatan penjilidan kapasitas SLBM

Volume

2 keg, 2 keg

Potensi Kerjasama

Penyusunan dokumen Tata Lingkungan atau sebagai Pendamping Kegiatan Pemerintah Daerah

1 keg

Sumber : BLHD Kab. Wjao


115

PPSP WAJO


3.3.6

Pendanaan dan Pembiayaan Penganggaran komponen Air Limbah Domesti Kab. Wajo bersumber dari APBD II, dengan pelaksana kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum. ( Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi komponen Air Limbah Domestik Kab/Kota Tahun 2009 - 2013 , Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik ahun 2009 - 2013 )


116

PPSP WAJO


Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi komponen Air Limbah Domestik Kab/Kota Tahun 2009 - 2013

No

Komponen

Belanja (Rp) 2009

2010

2011

1

Air Limbah (1a+1b) Rp 179.260.000 Rp Rp 9.968.300 Pendanaan Investasi Air 1.a Rp Rp Rp Limbah Pendanaan OM yang Rp 179.260.000 Rp Rp 9.968.300 1.b dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM 1.c berdasarkan infrastruktur Rp Rp Rp terbangun Sumber : Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Kab. Wajo Tahun 2009 - 2013


Rata-Rata Pertumbuhan (%)

2012

2013

Rp 11.400.000

Rp 12.300.000 Rp -

-15,55

Rp 11.400.000

Rp 12.300.000

-15,55

Rp

Rp -

Rp

117

-

-

PPSP WAJO


Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Tahun 2009-2013 Belanja (Rp) No

Komponen

1 Retribusi Air Limbah 1.a Realisasi Retribusi 1.b Potensi Retribusi

2009

2010

2011

2012

2013


-

-

-

-

-

-


118

PPSP WAJO


3.3.7

Permasalahan Mendesak Untuk masalah pengelolaan air limbah domestik di kabupaten wajo, masih banyak yang perlu dibenahi seperti halnya pengadaan IPLT, Tangki Septik yang sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, perlunya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan jamban dan yang memenuhi syarat kesehatan.

( Tabel 3.13 Permasalahan Mendesak )


119

PPSP WAJO


Tabel 3.13 Permasalahan Mendesak No

Permasalahan Mendesak

1

Cakupan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk menggunkan jamban yang memenuhi syarat kesehatan masih sangat rendah.

2

Pembuangan black water secara langsung ke sepanjang sungai dan Danau Tempe tanpa pengolahan.

3

Tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai jamban yang layak dengan ketersediaan air bersih yang cukup.

4

Pembangunan tangki septik yang tidak memenuhi syarat konstruksi sehingga menimbulkan kerawanan pencemaran.

5 6

Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan limbah cair skala rumah tangga. Belum adanya IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) di Kabupaten Wajo.


120

PPSP WAJO


3.4 Pengelolaan Persampahan Pengelolaan persampahan di Kota Sengkang ditangani oleh Dinas Tata Ruang, Pemukiman & Kebersihan Kabupaten Wajo, wilayah pelayanan masih belum mencakup seluruh wilayah administrasi Kota Sengkang pada beberapa tahun terakhir ini telah mendapat perhatian Pemerintah. Sehingga dapat dikatakan kebersihan dan keindahan suatu hal yang mutlak dilaksanakan, masing-masing saling berkaitan. Kebersihan jalan utama, kolektor dan tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS/Depo) adalah wajib. a. Kegiatan Penyapuan Jalan Kegiatan penyapuan jalan dan pengumpulan sampah di Kota Sengkang dimulai sejak pukul 04.00 WITA sampai pukul 10.00 WITA dilanjutkan kembali pada pukul 16.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA. Kegiatan penyapuan difokuskan pada jala-jalan protokol, daerah keramaian dan taman kota. Dalm pelaksanaannya setiap petugas penyapu jalan diberikan tanggung jawab untk menyapu jalan, sampah yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dan langsung diangkut menggunakan truk sampah dan dibawa ke TPA. b. Pengumpulan Sampah Dari Sumber Sampah Kegiatan pengumpulan sampah di Kota Sengkang sudah dimulai dari tingkat masyarakat dimana masyarakt turut berperan serta dalam pengumpulan dan sebagian masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah organik dan non organik,. Kegiatan pengumpulan sampah oleh masyarakat pada saat ini sudah efektif berjalan di beberapa kelurahan. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan oleh masyarakat menggunakan tempat sampah yang disiapkan secara swadaya. c. Pengangkutan Sampah Pelayanan pengagkutan sampah di Kota Sengkang menggunakan kendaraan roda tiga, gerobak dorong dan truk sampah. Kendaraan roda tiga yang disipakan oleh Pemerintah kabupaten Wajo bertugas untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat di masing-masing kelurahan yang kemudian dibawa ke TPS dan kemudian langsung dibawa ke TPA dengan menggunakan Dump Truck. Gerobak dorong banyak difungsikan untuk mengumpulkan samaph dari tong sampah yang berada di tempat – tempat umum kemudian sampah tersebut dikumpulkan ke TPS untuk diangkut ke TPA. d. Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan dan pengangkutan kemudian dibawa ke TPA open dumping Cempalagi Kota Sengkang. Sistem dan Cakupan Pelayanan Sampah di Kota Sengkang yang terangkut adalah 336.498 m3 atau 90 % dari 373.887 m3 total timbulan sampah. Kawasan di Kota Sengkang yang berpotensi memiliki permasalahan pengelolaan sampah antara lain di pertokoan dan pasar, | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

121

PPSP WAJO


Sedangkan pengelolaan sampah domestik pada umumnya dilakukan oleh masyarakat sendiri dangan cara penimbunan dan pembakaran. Tujuan Sub Sektor Persampahan adalah Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Wajo melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk seluruh wilayah Kabubaten di atas standar Pelayanan Minumum/SPM. Sedangkan Sasaran Sub Sektor Persampahan yakni : 1. Meningkatnya efektivitas layanan pengelolaan persampahan pada tahun 2018. 2. Mengurangi timbulan sampah post collection pada tahun 2018. 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3 R (reduce, reuse dan recycle) skal rumah tangga pada tahun 2018. 3.4.1

Kelembagaan Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan persampahan adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang di tangani oleh Bidang Kebersihan dan Keindahan serta Badan Lingkungan Hidup Daerah yang ditangani oleh Bidang Analisa Dampak Lingkungan. Untuk Dinas Tata Ruang dan Permukiman terkait dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan dari mulai TPS, TPA, sampai proses pengangkutan sampah sedangkan untuk Badan Lingkungan Hidup Daerah terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan berupa TPS yang bersumber dari Dana DAK. ( Tabel 3.14 Daftar pemangkukepentingan yang terlibat dalam pengelolaan persampahan, Tabel 3.15 Daftar peraturan terkait sanitasi )


122

PPSP WAJO


Tabel 3.14 Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

   

-

-

  

-

-

  

-

-

     

-

 -

PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Membangun sarana TPA Menyediakan sarana komposting PENGELOLAAN Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS Mengelola sampah di TPS Mengangkut sampah dari TPS ke TPA Mengelola TPA Melakukan Pemilahan sampah* Melakukan penarikan retribusi sampah


123

PPSP WAJO


PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Swasta

Masyarakat

  

-

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota



-

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan



-

-



-

-

Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil,peralatan, dll Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan BLHD Kab. Wajo


124

PPSP WAJO


Substansi

Tabel 3.15 Daftar peraturan terkait sanitasi Ketersediaan Efektif Ada (Sebutkan) Tidak Ada Dilaksanakan

Pelaksanaan Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Keterangan Dilaksanakan

PERSAMPAHAN Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini

Perbup Pengelolaan Sampah di Kab. Wajo No.5 Tahun 2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan No. 17 Tahun 2011

-

-

-

-

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kerjasama Pemerintah Kab/Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi sampah atau Kebersihan

Sumber : Buku Pengelolaan Persampahan dan RTH, BLHD Kab. Wajo | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

125

PPSP WAJO


3.4.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah yang dihasilkannya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan mayarakat serta menciptakan suatu lingkungan bersih, baik, dan sehat dengan perkembangan penduduk yang diiringi dengan aktivitas manusia yang lebih lua serta adanya jenis sampah akibat dari kemajuan teknologi yang sulit terurai, maka sampah menimbulkan masalah bagi lingkungan, permasalahan ini menuntut perlunya dikelola secara profesional. Dalam pengelolaan sampah semacam ini dituntut suatu pelayanan yang cepat dengan kapasitas yang besar untuk proses pengumpulan dan pengangkatan sampah, khususnya dari daerah urban. Pengelolaan ini pun perlu dilaksankan secara efektif,efesien dan dengan program yang terencana agar dapat menekan biaya. Penanganan kebersihan semacam ini baru akan berhasil baik bila masyarakat juga ikut terlibat langsung atau berperan serta secara aktif terutama dalam mengikuti peraturan keberhasilan umum,pembayaran retribusi maupun cara-cara mengenai sampah yang produksinya secara baik dan benar. Informasi yang jelas perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga menyadari bahwa perbedaan tingkat elayanan dan kualitas akan memerlukan biaya yang berbeda pula. Oleh karena itu, bila masyarakat menginginkan suatu pelayanan yang lebih baik ( peningkatan kualitas ), harus menyadari bahwa untuk tingkat pelayanan tersebut diperlukan kontribusi masyarakat yang lebih besar/tinggi pula. Sebagai contoh, bila semula dilayani dengan pola komunal dan ingin dilayani dengan pola individual langsung ( door to door dengan truk ), maka akan diperlukan biaya O & M yang lebih besar berarti masyarakat tersebut harus membayar retribusi yang lebih tinggi sesuai tingkat pelayanan diperolehnya. Harus disadari bahwa penduduk kota juga merupakan bagian dari masalah pengelolaan persampahan yang memerlukan perhatian tersendiri. Agar menyadari pentingnya peran aktif dari masyarakat, perlu diberikan informasi dan penyuluhan serta diikutsertakan dalam proses penentuan cara penanganan sampah yang akan diterapkan, khususnya dalam kegiatan pengumpulan sampah. Secara umum, kegiatan penanganan sampah sangat tergantung pada kejelasan penentuan :  Daerah yang akan dilayani,  Tingkat pelayanan  Kualitas pelayanan  tipe atau pola pelayanan yang akan diterapkan. | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

126

PPSP WAJO


Pada dasarnya, pengelolaan sampah ada 2 macam yaitu pengelolaan / penanganan sampah setempat (individu) dan pengelolaan sampah terpusat untuk suatu lingkungan pemukiman atau kota  Penanganan setempat Penanganan setempat dimaksudkan penenganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam daam galian tanah pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan. Hal ini dimungkinkan bila daya dukung lingkungan masih cukup tinggi misalnya,lahan dan lain – lain.  Pengelolaan terpusat Pengelolaan persampahan secara terpusat, khususnya dalam tekhnis operasional adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoordinir untuk melayani suatu pemukiman atau kota. Pengelolaan samah secara tersebut mempunyai kompleksitas yang besar karna mencakup berbagai aspek yang terkait. Aspek-aspek tersebut dikelompokkan dalam 5 aspek utama yakni aspek institusi, hokum, teknis operasional, pembiayaan dan retribusi serta aspek peran serta masyarakat. Aspek Intitusi Institute dalam system pengelolaan persampahan memegang peranan yang penting,meliputi status, struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang serta koordinasi vertical maupun horizontal dari badan pengelola. a. Bentuk Institusi Sebagian tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Wajo telah telah menetapkan institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah yaitu Dianas Kebersihan dan Pertmanan Kabupaten Wajo ( eselon II ), dan secara khusus pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan ditangani oleh pejabat eselon III yaitu Bidang Pengelolaan Sampah, Sarana dan Prasarana Kebersihan. Dibawah bidang,secara tekis dan operasional dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yaitu ; Seksi Pengangkutan Sampah, Sarana dan Prasarana, Kebersihan, Seksi Kebersihan Jalan dan Tempat Umum dan Drainase, dan Seksi Peralatan. Kebersihan, Seksi Kebersihan jalan dan tempat Umum dan Drainase, dan Seksi Peralatan Kebersihan. b. Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari institusi tersebut di atas diharapkan,dapat mempertimbangkn criteria berikut : | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

127

PPSP WAJO


Pola kerja struktur didasarkn pada pola kerja matriks Beban kerja dan pengelompokan kerja yang dilaksankan Menciptakan pengendalian internal Menciptakan beban kerja yang seimbang Rentang kendali yang sesuai dengan batas kemampuan Penanaman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pedoman penyusunan struktur organisasi dinas pelaksana Daerah c. Personalia Jumlah personel unit pengelola persampahan harus cukup memadai baik kualitas/kuantitasnya sesuai tugasnya. Dalam pengelolaan persampahan kemampuan manajemen an teknik sangat diperlukan. Oleh karena itu, untuk tingkat pimpinan, sebaiknya klasifikasinya harus mempertimbangkan factor kemampuan. Kebutuhan personil : Jumlah kebutuhan tenaga staf memperhatikan : Struktur Organisasi Beban tugas Jumlah kebutuhan tenaga operasional memperhatikan Pengendalian Jumlah peralatan Rancangan operasional Keperluan tenaga penunjang dan pembantu Beban Penugasan d. Tata Laksana Kerja Yang dimaksud dengan tata laksanakan kerja adalah meliputi lingkup tugas, wewengan, tanggung jawab serta bentuk interaksi antarunit organisasi. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tata laksana kerja: Menciptakan pembebanan yang merata Tingkat pembebanan yang merata Pendelegasian wewenang yang proporsional dan berimbang Birokrasi pendek Penugasan yang jelas dan terukur Penyusunan forum – forum pengawasan,pelaporan dan evaluasi baku. e. Pendidikan dan Latihan Pendidikan dan latihan dibagi dalam 3 kelompok yaitu: Teknik dan manajemen Teknik Operasional Pendidikan Khuus

      


128

PPSP WAJO


Teknik dan manajemen level manajemen menengah yaitu subseksi keatas, sedangkan teknik operasional untuk pengawas ke bawah. Pendidikan khusus diberikan untuk karyawan atau petugas yang mendapatkan tugas spesifikasi, misal : Operator dozer, pelaksanaan proyek kompas dan sebagainya. Aspek Peraturan / Hukum Pengelolaanpersampahan dalam kegiatannya sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan-peraturan tersebut meibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi. a. Macam – macam Peraturan Daerah Peraturan daerah yang merupakan dasar hokum baggi pelaksanaan pengelolaanpersampahan adalah : 1) Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan, yang ditujukan bagi masyarakat. 2) Peraturan daerah mengenai pembentukan institusi formal. 3) Peraturan daerah menetukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan dasar. b. Sifat-sifat Peraturan Daerah Peraturan harus mempunyai sifat : - Sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh peraturan yang berderajat tinggi. - Sesuai dengan sistem yang sedang dirancang / dterapkan. - Terukur dan secara periodic dievaluasi kembali. - Fleksibel,dapat memberikan pedoman untuk masalah yang umum terjadi secara luwes. - Bersifat Impementatif. Misal, masyarakat diharuskan membuang ampahditempatnya, tidak akan bermanfaat bila ternyata pemerintah justru tidak mampu menyediakan tempatnya. c. Materi Pokok Pengaturannya 1) Pedoman umum pengelolaan kebersihan lingkungan Materi pokok pengaturannya memuat : - Lembaga / instansi yang terlibat - Teknik dan pola pengelolaan persampahan - Menentukan bentuk peran serta aktif dan tidak aktif yang dapat dilakukan masyarakat - Bentuk pengelolaan pengumpulan sampah ( metode, peralatan, pengadaan dan lain-lain ). | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

129

PPSP WAJO


-

Tata caranya perlakuan sampah di instansi, perusahaan, pabrik dan lain-lain. - Himbauan dan kewajiban yang diserukan bagi seluruh anggota masyaraktat di wilayah hokum yang berlaku,berikut sangsi yang diberikan bila dilanggar. 2) Pembentukan organisasi Materi pokok dalam penerbitan produk hukm adalah: - Mendefinisikan bentuk dan struktur organisasi - Menjelaskan uraian tugas dan tata laksana kinerja organisasi - Menjelaskan kewenangan,hak dan lingkup tugas organisasi 3) Pembentukan struktur tariff retribusi - Menjelaskan struktur tariff retribusi - Menjelaskan criteria penilaian pengelompokan dan pengklasifikasian wajib retribusi - Penjelasan tata cara penarikan retribusi - Penentuan organisasi pelaksanaan dan penanggung jawab pelaksanaan pencaapaian target. Aspek Teknik Operasional Teknik operasional pengelolaan persampahan dimulai dari pewadahan/penympanan pada sumber sampah, kegiatan pengumpulan, Pengangkutan serta pembuangannya di suatu tempat yang aman serta tidak mengganggu lingkungan bagi baik manusia, flora dan fauna atau sumber daya lainnya. Dalam proses penanganan sampah tersebut dapat terjadi kegiatan antara, seperti kegiatan pada stasiun pemindahan ( Transfer Depo atau LPS ) atau Transfer Station, serta proses pengelohan sampah dlam rangka mengurangi berat serta volume sampah atau pemanfaattan benda/bahan yang masih bernilai ekonomis atau pemanfaatan energy yang terkandung daam bahan buangan tersebut. a. Pentimpanan / pewadahan sampah Untuk mencegah sampahberserakah yang akan member kesan atau terlihat kotor serta untuk mempermudah proses kegiatan pengumpuln, sampah yang dihasilkannya perlu disediakan tempat untuk penyimpanan / penampungan sambil menunggu kegiatan pengumpulan sampah. Tempat sampah ini juga harus direncakan dengan mempertimbangkan kemudahan dalam proses pengumpulan ( mempercept proses ) higienis untuk penghasil sampah maupun petugas pengumpul, kuat dan relative tahan lama serta juga mempertimbangkan segi estetika. | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

130

PPSP WAJO


Rencana pengadaan pewadahan atau tempat sampah diperhitungkan deengan rata-rata laju timbulan sampah ( laju generasi sampah ) per orang per hari, jumlah anggota keluarga serta frekuensi pengumpulan yang diterpkan. b. Pengumpulan Pengumpulan merupakan kegiatan operasi pengambilan sampah yang dimulai dari sumber penghasil sampah atau dari titik-titik pewadahan komunal sebelum diangkut ke Tempat Penampungan Sementara ( TPS ). Operasi Pengumpulan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : - Pola pengumpulan individual dan - Pola Pengumpulan komunal 1) Pola pengumpulan individual ini terdiri dari individu langsung dan individu tidak langsung. (1) Pola individu langsung Pola pengumpulan sampah dari masing-masing sampah dan diangkat langsung menuju Tempat Pembuangan akhir ( TPA ) Pola Pengumpulan individu langsung antara lain menggunakan Truck Biasa, Dump Truck atau Compactor Truk. Alat pengumpul ( berupa Truck ) dalam hal ini sekaligus berfungsi sebagai alat pengangkut sampah menuju TPA. (2) Pola individu tidak langsung Pola pengumpul sampah dari masing-masing sumber sampah diangkut ke TPA melalui proses pemindahan. Kedua pola pengumpulan diatas umumnya diterapkan untuk daerah pelayanan reratur, seperti pemukiman teratur,pertokoan, perkantoran dan lain-lain fasilitas jalan yang landai. Alat pengumpulan yang dipakai : gerobak Sampah, atau becak sampah volume 0,5 – 1 m3. Alat Pengumpul ini dipakai untuk melayani daerah pelayanan dengan jalanjalan yang sempit dan tidak dapat dilalui kendaraan Truck. 2) Pola Komunal Pola komunal juga dibagi dalam dua kategori yakni : o Pola komunal langsung dan o Pola komunal tidak langsung (1) Pola komunikasi langsung


131

PPSP WAJO


Pola Pengumpulan sampah dari masing-masing titik pewadahan komunal dan langsung diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan dari masing-masing sumber sampah dilakukan sendiri oleh penghasil sampah ( rumah tangga, dll ) yang membawa sampah masing-masing dan meletakkan ke tempat / titik pengumpulan yang ditentukan. Dari tempat-tempat pewadahan komunal, sampah langsung diangkut ke TPA. Cara Pengumpulan komunal dilakukan untuk daerah-daerah pemukiman yang sempit yang tidak dapat dilewati kendaraan pengumpul. Titik-titik pengumpulan sampah pada umumnya dapat berupa : bak sampah ( TPS ), lapangan ( LPS ), Container dll. (2) Pola komunal tidak langssung Pola pengumpul sampah dari masing-masing titik pewadahan komunal, diangkut ke lokasi pemindahan kemudian diangkut ke TPA menggunakan truk. Pemindahan sampah pada pengumpulan dengan pola individual tidak langsung dan pola komunal tidak langsung : • Transfer Station Transfer Station atau Transfer Depo merupakan tempat pemindahan sampah sebelum diangkut ke TPA (LPA), Selama ini transfer station yang kita kenal adalah lokasi pemindahan sampah dari gerobak/becak sampah kedalam truk untuk diangkut ke TPA dengan luas ± 200 m2. Dinegara lain yang dimaksud dengan Transfer Station mempunyai tujuan yang sama hanya yang dipindahkan bukan dari gerobak,tetapi dari Truk pengumpulan sampah dipindahkan kedalam kendaraan transportasi yang berkapasitas sangat besar ( Congtainer trailer, kereta api,tongkang dll ) untuk diangkut ke TPA. Transfer Station dapat memproses kegiatan pemindahan dalm ribuan ton sampah per hari. Jakarta merencanakan untuk membangun TS besar untuk tiap wilayah. • Lokasi Pengumpulan Sampah LPS secara umum berupa pelataran yng diperkeras dengan luas ± 10 m2 dan terletak di tepi jalan, Merupakan tempat pengumpulan sampah yang sekaligus dibungkus dalam kantong-kantong plastik atau pembbungkus lainnya. Sampah ditempatkan pada waktu tertentu untuk mencegah agar tidak tersebar. | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

132

PPSP WAJO


Container besar Merupakan container besar dengan volume 6 – 10 m3 yang ditempatkan pada lokasi yang strategisdi tepi jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Pemilihan bentuk tempat pengumpulan sampag didasarkan pada situasi dan kondisi sertempat dengan pertimbangan sebagai berikut : - Untuk daerah pelayanan yang masih memiliki cukup lahan,sebaiknya digunakan sistem Transfer Depo yang telah dievaluasi merupaakan sistem operasi yang murah dan efisien. - Untuk daerah pelayanan yang padat dan sulit didapatkan lokasi Transfer Depo, dapat dipakai sistem container besar ( 6- 10 m3 ) yang ditempatkan ditepi jalan dengan memperhatikan : • Kemudahan operasi/nomor kendaraan • Kemungkinan gangguan terhadap lalu lintas - Untuk Daerah – daerah teratur dan berpenghasilan menengah / tinggi sebaiknya diterapkan metode pengumpulan dengan pola individual langsung. Sampah dikumpulkan secara door to door dengan kendaraan pengangkut yang langsung membawanya ke TPA. - Untuk Daerah – daerah padat dengan penghasilan yang rendah sebaiknya diterapkan sistem pengumpulan dengan pola komunal mempergunakan Container /TPS didapatkan lokasi transfer. c. Pengangkutan Meupakan kegiatan operasi yang dimulai dari sumber sampah atau Transfer depo/TPS ke tempat Pengolahan / Tempat Pembuangan Akhir. Bentuk / Pola pengangkutan tergantung pada jenis yang digunakan diantaranya berupa : 1) Pengangkutan dengan sistem Transfer Depo Kegiatan pengangkutan berupa : - Persiapan di pool kendaraan dan perjalanan ke Transfer Depo - Kegiatan peindahan sampah ke truk dan pengangkutan ke TPA - Pembongkaran sampah di TPA dan perjalanan kembali ke Transfer Depo pertama atau berikutnya ( shift kedua, dst ) Jenis kendaraan yang dipakai sebaiknya berupa Dump Truck untuk mempercepat operasi pembongkaran. 2) Pengangkutan dengan Sistem Container •


133

PPSP WAJO


Kegiatan pengangkutan berupa : - Persiapan di pool kendaraan (load haul) dan perjalanan ke lokasi denagn membawa penuh gerobak container kosong dibawa. - Sampah di lokasi, container kosong ditukar, container penuh diangkut dan dibawa ke TPA. - Kegiatan pengosongan container di TPA.Setelah container kosong dan dibersihkan, dibawa ke lokasi container penuh lainnya, dan seterusnya. Jenis kendaraan yang dipakai adalah Arm Roll Truck. d. Pengolahan Pengolahan sampah merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah. Ditinjau dari proses pengolahannya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah : 1. Pengompasan ( Composting ) merupakan upaya mengurangi volume sampah secara biologi. 2. Pembakaran ( Uncineration ) merupakan upaya mengurangi volume sampah secara kimiawi. 3. Penghancuran ( Sherdding ) merupakan upaya mengurangi volume sampah dengan cara memotong / memecah sampah. 4. Pemisahan merupakan upaya mendaur ulang material-material untuk ditingkatkan manfaatnya atau diubah menjadi produkproduk lain atau energy. 5. Pengeringan merupakan upaya pengurangan kadar air dengan maksud mengurangi volume dan berat sampah. 6. Pemadatan ( Compacting ) merupakan upaya mengurangi volume sampah secara mekanis. e. Pembuangan Akhir Merupakankegiatan operasi tahap akhir dmana sampah diamankan di suatu tempat agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, baik alam maupun manusia. Beberapa metode pembuangan smapah akhir, meliputi : 1. Metode Penimbunan Terbuka ( Open Dumping ) Merupakan sistem pembuangan akhir yang paling sederhana, di mana sampah hanya ditimbun disuatu tempat tanpa tindak lanjut berikutnya. Timbunan sampah terbuka dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan berbau bau, lalat, pencemaran air, estetika dan lain-lain. | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

134

PPSP WAJO


⇒ Metode ini tidak direkomendasikan untuk digunakan lagi, sesuai undang – undang Nomor : 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. 2. Metode Lahan Urug Terkendali ( Controlled Landfill ) Merupakan perbaikan dari cara open dumping, dimana timbunan sampah secara bertahap ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi kemungkinan gangguuan dan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, perlu dilakukan usaha proteksi pencemaran leachate dan gas dengan cara yang sederhana seperti : - Pengumpulan leachate dasar TPA - Pengumpulan dan penyaluran gas methan - Pengolahan leachate di dalam kolam-kolam Pemagaran lokasi dan sistem drainase merupakan fasilitas tambahan. Pada akhirnya pengoperasiannya TPA ini semua timbunan sampah akan tertutup oleh lapisan tanah. 3. Metode Lahan Urug Saniter ( Sanitary Landfill ) Pada metode ini, penutupan dengan lapisan tanah dilakukan pada tahap akhir dari operasi, sehingga setelah operasi berakhir tidak akan terlihat adanya timbunan sampah. Selain itu, upaya pengendalian leachatedan gas yang lebih baik dari pada sistem cotrolled landfill. Metode ini sudah jauh lebih baik / aman dari sebelumnya. Kelemahan dari metode ini adalah biaya operasi yang pemeliharaan yang mahal, sehingga umumnya pemerintah daerah belum mampu melaksanakannya. 4. Metode Improved Sanitary Landfill Merupakan pengembangan lebih lanjut dari sanitary landfill, dimana seluruh Leachate ( air sampah ) yang dihasilkan akan disalurkan dan diolah di suatu sebelum dibuang secara aman. ( Lihat Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah, Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah, Peta 3.3 Peta Cakupan layanan persampahan, Gambar 3.12 Diagram Sistem Saitasi pengelolaan persampahan, Tabel 3.16 Cakupan layanan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota, Tabel 3 .17 Kondisi Prasarana dan Sarana sampah yang ada di Kabupaten/Kota )


135

PPSP WAJO


Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah

Bagaimana sampah rumah tangga dikelola? dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang 1%

dikumpulkan dan dibuang ke TPS

0% 9% 25%

dibakar

1% 43%

14% 7%

dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah dibuang ke sungai/kali/laut/danau dibiarkan saja sampai membusuk dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk lain-lain

Grafik menunjukkan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan hasil Studi EHRA hanya 9% yang dinilai cukup baik antara lain : Dikumpulkan dan dibuang ke TPS; sebagian besar belum mengelola sampahnya dengan baik antara lain : dibakar (43%0, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah (7%), dibuang ke sungai/kali/laut/danau (14%), dibiarkan saja sampai membusuk (1%), dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk (25%), dll (1%).


136

PPSP WAJO


Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah

Berdasarkan hasil EHRA, didapatkan bahwa pengangkutan sampah dari rumah yang ada di Kabupaten Wajo dengan rincian; Tiap hari sebesar 23%, beberapa kali dalam seminggu sebesar 21%, sekali dalam seminggu sebesar 2%, tidak pernah sebesar 23%, lainnya sebesar 23% dan tidak tahu 8%.


137

PPSP WAJO


Peta 3.3 Peta Cakupan layanan persampahan


138

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Gambar 3.12 Diagram Sistem Saitasi pengelolaan persampahan

Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan Setempat

(C) Penampungan Sementara (TPS)

Gerobak Sampah

Container

(E) (Semi) (D) Pengolahan Pengangkutan Akhir Terpusat

(F) Daur ulang/ Pembuangan Akhir

Sampah Organik Tempat Sampah

Jalan Sampah Anorganik

Truk Sampah Motor Sampah

Taman

TPA Cempalagi

Bak Sampah


139

PPSP WAJO


Tabel 3.16 Cakupan layanan persampahan yang ada di Kabupaten Wajo Volume Terlayani No.

1

Institusi Pengelola

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah

(orang)

(M3)

Kelurahan Walennae

1,127

0

0

0

0

8.45

Kelurahan Talotenreng

2,286

0

0

0

0

17.15

Kelurahan Sompe

4,243

0

0

0

0

31.82

Desa Liu

1,607

0

0

0

0

12.05

Desa Ugi

1,772

0

0

0

0

13.29

Desa Ujung Pero

1,327

0

0

0

0

9.95

Desa Wage

1,379

0

0

0

0

10.34

Desa Worongnge

1,283

0

0

0

0

9.62

Desa Salotengnga

1,584

0

0

0

0

11.88

Desa Pallimae

1,737

0

0

0

0

13.03

Desa Mallusesalo

1,404

0

0

0

0

10.53

Desa Pasaka

1,945

0

0

0

0

14.59

Desa Tadangpalie

1,615

0

0

0

0

12.11

Desa Benteng Lompoe

1,375

0

0

0

0

10.31

Desa Bila

1,475

0

0

0

0

11.06

Nama Kecamatan/Keluruhan

3R (%)

(M3)

(%)

(M3)

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

Kecamatan Sabbangparu


140

PPSP WAJO


Volume Terlayani No.

2

Institusi Pengelola

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah

(orang)

(M3)

Kelurahan Pammana

2,549

0

0

0

0

19.12

Kelurahan Cina

2,754

0

0

0

0

20.66

Desa Lempa

2,964

0

0

0

0

22.23

Desa Patila

2,614

0

0

0

0

19.61

Desa Kampiri

2,589

0

0

0

0

19.42

Desa Lapaukke

1,426

0

0

0

0

10.70

Desa Lagosi

2,233

0

0

0

0

16.75

Desa Pallawarukka

1,869

0

0

0

0

14.02

Desa Wecudai

1,529

0

0

0

0

11.47

Desa Lampulung

2,422

0

0

0

0

18.17

Desa Watampanua

1,601

0

0

0

0

12.01

Desa Tadangpalie

2,832

0

0

0

0

21.24

Desa Simpurusia

2,079

0

0

0

0

15.59

Desa Tobatang

1,073

0

0

0

0

8.05

Desa Abbanuangnge

1,106

0

0

0

0

8.30


3R (%)

(M3)

(%)

(M3)

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

Kecamatan Pammana


141

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Volume Terlayani No.

3

Institusi Pengelola

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah

(orang)

(M3)

Kelurahan Paria

2,58

0

0

0

0

19.35

Kelurahan Limpomajang

1,751

0

0

0

0

13.13

Kelurahan Macanang

1,5

0

0

0

0

11.25

Kelurahan Uraiyang

1,795

0

0

0

0

13.46

Desa Tosora

2,378

0

0

0

0

17.84

Desa Cinnong Tabi

2,058

0

0

0

0

15.44

Desa Rumpia

3,444

0

0

0

0

25.83

Desa Laerung

1,325

0

0

0

0

9.94

Desa Lamiku

1,598

0

0

0

0

11.99

Desa Botto Benteng

1,488

0

0

0

0

11.16

Desa Botto Tanre

1,475

0

0

0

0

11.06

Desa Tua

2,264

0

0

0

0

16.98

Desa Tajo

2,215

0

0

0

0

16.61

754

0

0

0

0

5.66

Desa Liu

1,422

0

0

0

0

10.67

Desa Tellulimpoe

1,612

0

0

0

0

12.09

Desa Botto Penno

980

0

0

0

0

7.35

1,423

0

0

0

0

10.67


3R (%)

(M3)

(%)

(M3)

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

Kecamatan Majauleng

Desa Tengnga

Desa Watan Rumpia


142

PPSP WAJO


4

Institusi Pengelola

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah

(orang)

(M3)

Kelurahan Siengkang

3,18

0.6

0

0

14.3

9.54

Kelurahan Pattirosompe

2,691

0.6

0

0

12.1

8.07

Kelurahan Tempe

6,936

0.6

0

0

31.2

20.81

Kelurahan Maddukkelleng

7,044

0.6

0

0

31.7

21.13

Kelurahan Watallipue

2,621

0.4

0

0

7.9

11.79

Kelurahan Mattirotappareng

3,53

0.5

0

0

13.2

13.24

Kelurahan Laelo

1,692

0.4

0

0

5.1

7.61

Kelurahan Salomenraleng

1,888

0.4

0

0

5.7

8.50

Kelurahan Cempalagi

2,589

0.6

0

0

11.7

7.77

Kelurahan Lapongkoda

6,594

0.5

0

0

24.7

24.73

Kelurahan Teddaopu

5,016

0.5

0

0

18.8

18.81

Kelurahan Padduppa

3,406

0.5

0

0

12.8

12.77

Kelurahan Wiringpalennae

4,115

0.5

0

0

15.4

15.43

Kelurahan Atakkae

4,736

0.5

0

0

17.8

17.76

Kelurahan Sitampae

1,594

0.4

0

0

4.8

7.17

Kelurahan Bulupabbulu

3,949

0.3

0

0

8.9

20.73


3R (%)

(M3)

(%)

(M3)

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

Kecamatan Tempe


143

PPSP WAJO


5

Institusi Pengelola

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah

(orang)

(M3)

Kelurahan Macero

2,183

0

0

0

0

16.37

Kelurahan Malakke

2,995

0

0

0

0

22.46

Kelurahan Belawa

3,397

0

0

0

0

25.48

Desa Ongkoe

4,396

0

0

0

0

32.97

Desa Leppangeng

4,289

0

0

0

0

32.17

Desa Wele

3,581

0

0

0

0

26.86

Desa Limporilau

3,545

0

0

0

0

26.59

Desa Sappa

4,411

0

0

0

0

33.08

Desa Lautang

3,357

0

0

0

0

25.18


3R (%)

(M3)

(%)

(M3)

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

Kecamatan Belawa


144

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Volume Terlayani No. 6

Timbulan Sampah (M3)

Kelurahan Tancung

2,386

0

0

0

0

17.90

Kelurahan Mappadaelo

2,226

0

0

0

0

16.70

Kelurahan Pincengpute

2,704

0

0

0

0

20.28

Kelurahan Baru Tancung

1,894

0

0

0

0

14.21

Desa Nepo

1,671

0

0

0

0

12.53

Desa Lowa

1,392

0

0

0

0

10.44

Desa Inalipue

2,281

0

0

0

0

17.11

Desa Pakkanna

2,827

0

0

0

0

21.20

Desa Wajoriaja

2,072

0

0

0

0

15.54

Desa Wewangrewu

2,888

0

0

0

0

21.66

Desa Wae Tuwo

2,102

0

0

0

0

15.77

Desa Assorajang

3,963

0

0

0

0

29.72

Desa Ujunge

2,068

0

0

0

0

15.51

Desa Pajalele

1,669

0

0

0

0

12.52

Desa Mario

1,664

0

0

0

0

12.48

Desa Palippu

1,411

0

0

0

0

10.58

Desa Tonralipue

897

0

0

0

0

6.73

Desa Ujung Baru

1,706

0

0

0

0

12.80

Desa Mannagae

2,519

0

0

0

0

18.89

3R (%)

(M3)

Institusi Pengelola (%) (M3)

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk (orang)


TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

Kecamatan Tanasitolo


145

PPSP WAJO



7

Institusi Pengelola

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah

(orang)

(M3)

Kelurahan Anabanua

4,441

0

0

0

0

33.31

Kelurahan Dualimpoe

2,858

0

0

0

0

21.44

Kelurahan Tangkoli

1,544

0

0

0

0

11.58

Desa Mattirowalie

2,522

0

0

0

0

18.92

Desa Kalola

1,608

0

0

0

0

12.06

Desa Sogi

1,049

0

0

0

0

7.87

Desa Abbanuangnge

1,434

0

0

0

0

10.76

Desa Minangatellue

850

0

0

0

0

6.38


3R (%)

(M3)

(%)

(M3)

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

Kecamatan Maniangpajo


146

PPSP WAJO



8

Institusi Pengelola

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah

(orang)

(M3)

Kelurahan Solo

2,434

0

0

0

0

18.26

Desa Bola

1,735

0

0

0

0

13.01

Desa Ujung Tanah

1,785

0

0

0

0

13.39

Desa Lempong

2,011

0

0

0

0

15.08

Desa Sanreseng Ade

1,699

0

0

0

0

12.74

Desa Pattangnga

1,328

0

0

0

0

9.96

Desa Balielo

1,937

0

0

0

0

14.53

Desa Manurung

1,595

0

0

0

0

11.96

Desa Lattimu

1,58

0

0

0

0

11.85

Desa Pasir Putih

1,077

0

0

0

0

8.08

Desa Raja Mawellang

2,459

0

0

0

0

18.44


3R (%)

(M3)

(%)

(M3)

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

Kecamatan Bola


147

PPSP WAJO



9

Institusi Pengelola

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah

(orang)

(M3)

Kelurahan Doping

2,688

0

0

0

0

20.16

Desa Padaelo

1,974

0

0

0

0

14.81

Desa Temmabarang

1,909

0

0

0

0

14.32

Desa Penrang

1,104

0

0

0

0

8.28

Desa Lawesso

1,601

0

0

0

0

12.01

Desa Benteng

1,811

0

0

0

0

13.58

Desa Walanga

1,787

0

0

0

0

13.40

Desa Makmur

1,184

0

0

0

0

8.88

812

0

0

0

0

6.09

1,028

0

0

0

0

7.71


3R (%)

(M3)

(%)

(M3)

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

Kecamatan Penrang

Desa Tadangpalie Desa Raddae

Sumber : Kajian Pokja Kab. Wajo


148

PPSP WAJO


Tabel 3.17 Kondisi Prasarana dan Sarana sampah yang ada di Kabupaten/Kota

No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

Jumlah / Kapasitas

(i) 1

(ii) Pengumpulan Setempat - Gerobak Sampah Gerobak Motor Sampah Penampungan Sementara - Truk Terbuka - Truk Compactor Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck - Trailer Container

(iii)

(iv)

unit

3

unit

10

unit unit unit unit unit

Ritasi / hari

Kondisi

(v)

Tidak Berfungsi (vi)

2



-

-

-

-

-

6 4 -

3 3 -

  -

-

- TPS 3R unit 23  5 TPA/TPA Regional - Sanitary Landfill Ha - Controlled landfill Ha - Open dumping Ha 6 Alat Berat - Bulldozerl unit - Whell/truck loader unit - Excavator / backhoe unit 7 IPL - Sistem Sumber : Buku Pengelolaan Persampahan dan RTH, BLD Kab. Wajo

-

2

3

4

Berfungsi

Keterangan (vii)

(Semi) Pengelolaan Akhir Terpusat

-


149

PPSP WAJO


3.4.3

Peran serta Masyarakat Peran serta masyarakat dapat berupa pengurangan volume sampah mulai dari sumbernya. Program ini dijalankan melalui promosi dan kampanye peningkatan upaya 3R yaitu reduction (pengurangan), reuse (penggunaan kembali), dan recyle (pengolahan). Strategi lainnya yang dilakukan ialah meningkatkan pemahaman tentang pengolahan sampah sejak dini melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Perubahan pemahaman bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung makna kesetaraan. Hal penting sebagai pola penanganan sampah yang berbasis masyarakat. Menurunnya kepedulian masyarakat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan merupakan pemicu terjadinya degrasi kualitas lingkungan. Pada umumnya proses pengelolaan sampah dengan basis partisipasi aktif masyarakat terdiri dari beberapa tahap : 1.

Mengupayakan agar sampah di kelola, dipilah dan diproses tahap awalmulai dari tempat timbulan sampah itu sendiri.

2.

Pada fase awal ditingkat rumah tangga setidaknya diupayakan untuk mengelolah sampah organik menjadi kompos dan sampah organik dipilah serta mengumpulkan menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk di daur ulang.

3.

Pewadahan dan pengumpulan dari wadah tempat timbulan sampah sisa yang sudah di pilah ke tempat pemindahan sementara.

4.

Pengangkutan ke tempat pembuangan atau ke tempat pengelolaan sampah terpadu.

5.

Pengolahan sambah yang tidak memungkinkan untuk diolah di setiap lingkungan rumah tangga di TPS.

Pengangkutan sisa akhir sampah, sampah yang tidak dapat di daur ulang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi ke tempat pembuangan sampah terakhir (TPA) a. Bentuk-bentuk Peran Serta Masyarakat Bentuk peran serta masyarakat berdasarkan karakteristik, kemampuan, kesempatan dan kondisi yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan : Peran serta pasif : - Sadar akan kebersihan terhadap lingkungan | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

150

PPSP WAJO


-

Peran serta ini dalam bentuk tidak membuang sampah sembarangan dan menetapkan sampah pada tempat yang tertutup dan lain-lain Sadar akan kewajiban membayar retribusi Masyarakat menyadari bahwa pengelolaan persampahan memerlukan basa yang besar dan diantaranya dibebankan kepada masyarakat.

Peran serta aktif : - Pengumpulan sampah dengan pola komunal, merupakan tindak nyata dalam memantu pekerjaan institusi pengelolaan kebersihan. - Kontrol social, dengn saling mengingatkan antra anggota masyarakat seperti menegur yang membuang puntung rokok di sembarangan tempat. - Gotong royong dalam hal kebersihan - Turut serta menyediakan sarana kebersihan b. Usaha Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kemungkinan yang dapat diterapkan dalam pengembangan peran serta masyarakat adalah : 1.) Penyuluhan sebagai program intersektoral,dengan menyampaiakan : Ancaman bahaya bila sampah tidak dikelola dengan baik. a.) Siklus Pengelolaan Persampahan b.) Pengelolaan sampah yang baik dan benar c.) Pembiayaan d.) Peran anggota masyarakat dan pemerintah daerah 2.) Penyuluhan Umum Sasarannya adalah masyarakat luas, brsifat terbuka,dengan teknik peyampaian langsung maupun tidak langsung, materi satu dengan diatas. 3.) Perlakuan Kejut Penetapan hokum dengan dipersiapkan lebih dahulu dasar hukumnya, petunjuk pelaksana, bentuk sanksi dan aparat pelaksananya. ( Tabel 3.18 Daftar Program/Kegiatan Layanan persampahan Berbasir Masyarakat, Tabel 3.19 Pengelolaan sarana persampahan oleh masyarakat )


151

PPSP WAJO


Tabel 3.18 Daftar Program/Kegiatan Layanan persampahan Berbasis Masyarakat

No

Nama Program/kegiatan

1

TPST 3R ; TPST Sampah Organik

2

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan ; Bank Sampah

Pelaksana/PJ

Lokasi

Tahun Program / Kegiatan **)

Peneri ma manfa at***) L

P

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini**) Ber fungsi

Tidak Berfun gsi

BLHD

TPA

2009





3 unit



-

SKPD, Sekolah, Masyarakat (Permukiman/P erumahan)

SKPD (4), Sekolah (17), Permukiman (3), TPA (1), Pasar (2)

2010





-



-


152

PPSP WAJO


Tabel 3.19 Pengelolaan sarana persampahan oleh masyarakat

No 1

Jenis Kegiatan Pemilahan sampah di Rumah tangga

2

Pengangkutan sampah ke TPS

3

Pengelolaan sampah: a)

Pengelolaan sampah organik

b)

Pengelolaan sampah non organik

c)

Pengelolaan sampah terpadu

Lokasi -

Kecamatan Tempe

Kelurahan Cempalagi (TPA) Kelurahan Cempalagi (TPA) Kelurahan Cempalagi (TPA)

Lembaga

Kondisi

Kerjasama dengan pihak lain

-

-

-

-

Aktif

-

Iuran sampah Rp.3000,/bln sampai Rp.500.000,/bln

BLHD

Aktif

-

-

BLHD

Aktif

-

-

BLHD

Aktif

-

-

Pengelola

Dinas Tarkim


Keterangan

153

PPSP WAJO


3.4.4

Komunikasi dan Media Strategi untuk meningkatkan ( sasaran ) sub sektor persampahan adalah :  Meningkatkan sinergi antara pihak-pihak pelku pembangunan sanitasi ( pemerintah dan masyarakat ) untuk mengembangkan kampanye dan promosi pengelolaan persampahan  Melakukan advokasi yang berkesinambungnan kepada stakeholder kunci ( SKPD, Pantia Anggaran, Bupati Wajo, DPRD, Departemen Teknis, Pemerintah Pusat ) menyusun materi sosialisasi tentang sanitasi Kota Sengkang yang terintegrasiantar SKPD.  Memanfaatkan beragam media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah yang sesuai dengan program pemerintah.  Meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga menjangkau seluruh key stakeholder ( Gambar 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten/Kota )


154

PPSP WAJO


Gambar 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten/Kota


17%

6% 7%

70%


Sosialisasi/Penyuluhan Kegiatan terkait Sanitasi di Kabupaten Wajo dilaksanakan di kabupaten maupun di kecamatan. Namun didominasi dengan sosialisasi/Penyuluhan tentang Air Bersih sebanyak 70%. Untuk Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan hanya sekitar 17%.


155

PPSP WAJO


3.4.5

Peran Swasta Penanganan persampahan merupakan tugas dari masing-masing pemda. Pemerintah pusat sendiri lebih berperan dalam pembinaan dan pengaturannya saja. Hal ini terkait dengan otonomi daerah yang memberi kewenangan penuh bagi daerah untuk mengurusi keperluannya sendiri termasuk masalah sampah. Namun kondisi perekonomian saat ini sangat menyulitkan daerah untuk membiayai investasi pengelolaan sampah. Keikutsertaan swasta dalam pengelolaan sampah dibutuhkan, mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan masalah ini. Peningkatan iklim yang kondusif bagi kemitraan pemerintahswasta seperti pemberian ijin dan kewenangan serta dijaminanya jumlah suplai sampah, merupakan strategi yang harus dilakukan pemerintah. Perangkat hukum yang mengatur mengenai keterlibatan pihak swasta dalam hal pengelolaan sampah sudah ada, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman (PLP). Peran Serta Swasta dalam Bidang Persampahan 1.) Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pengembangan peran swasta yaitu : - Aspek Hukum Mencakup hal tentang badan usaha,kedudukan dan daerah usaha, wilayah usaha,penguasaan, nasionalisasi dan perpajakan. - Aspek Teknis Mencakup hal tentang sistem pengelolaan sampah,persyaratan umum, komponen penanganan sampah, kelengkapan pengajuan permohonan. - Aspek Opersional Mencakup hak pengusahaan kepada calon investor, ruang lingkup kepada badan usaha, studi kelayakan, perencanaan teknis, pembiayaan, persiapan pelaksanaan-pelaksanaan fisik, operasi pemeliharaan. - Aspek Keuangan Mencakup komponen biaya investor, sumber dana investasi, fasilitas investasi, kebijaksanaan penetapan tariff, dll. Kegiatan kerjasama pemerintah dan swasta menganut sistem saling menguntungkan maka dengan demikian diharapkan | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

156

PPSP WAJO


masyarakat bersedia berpartisipasi dalam penanggulangan sampah secara berkeseimbangan. 2.) Bentuk Peran Serta Swasta Bentuk organisasi swasta yang dapat dikembangkan adalah antara lain : - Usaha Perorangan ( CV ) - Usaha Terbatas ( PT ), atau usaha-usaha lain yang disediakan dengan kondisi setempat. Tugas pemerinyah dalam hal ini pada kegiatan pengawasan, pemantauan dan pengendalin yang telah dibuat. Tugas organisasi swasta adalah menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang ada. 3.) Kaitan Persampahan dengan Sanitasi Sanitasi adalah pengawasan factor-faktor dalam lingkungn fisik manusia yang dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan pada perkembangan jasmani kesehtan dan ketahanan hidupnya. Sanitasi mempunyai ruang lingkup dan orientasi yang menitik beratkan pada pencegahan pennyakit menular. Sama halnya dengan Air Limbah domestik, pengelolaan persampahan kerjasama swasta oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup. ( Tabel 3.20 Peran Swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan persampahan )


157

PPSP WAJO


Tabel 3.20 Peran Swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan persampahan

No

1


LSM Indonesia Hijau

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

2009

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Pelatihan Pengolahan Limbah, Pembuatan Biogas

Volume

2 keg 2 keg

Potensi Kerjasama

Penyusunan dokumen Tata Lingkungan atau sebagai Pendamping Kegiatan Pemerintah Daerah

Pendampingan kegiatan penjilidan LSM Wajo 2000 / 2010 kapasitas SLBM 2 1 keg Institute (sanitasi lingkungan berbasis masyarakat) Sumber : Buku Pengelolaan Persampahan dan RTH, BLHD Kab. Wajo


158

PPSP WAJO


3.4.6

Pendanaan dan Pembiayaan Pengolahan persampahan membutuhkan sejumlah dana untuk mendukung investasi,operasi, pemeliharaan, pergantianperalatan serta peningkatan pelayanan. a. Sumber Dana Dana untuk pengolahan persamopaan dan kebersihan suatu kota yang dianggap memadai adalah 5 – 10% dari APBD yang dalam hal ini menunjukkan adanya prioritas penerangan subsector ini. Dana investasi, operasi dan pemeliharaan dapat berasal dari bergai sumber :  Diusahakan agar biaya pengelolaan persampahan dapat diperoleh dari masyarakat ( self financing )  APBD TK – II  APBD TK – I  APBN Pusat  Pinjaman dari dalam dan luar negeri b. Penentuan Biaya Struktur biaya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu :  Biaya investasi  Biaya operasi dan pemeliharaan  Biaya investasi  Pengadaan prasarana dan sarana  Pengadaan perangkat lunak seperti studi / perencanaan induk program persampahan, penyusunan sistem prosedur, pendidikan dan latihan awal.  Start up, biaya insidentil penerapan sistem baru Biaya operasi dan pemeliharaan :  Gaji dan Upah  Transportasi dan bahan bakar dan lain-lain  Perawatan dan perbaikan  Pendidikan dan latihan awal  Administrasi kantor dan lapangan  Dan Lain-lainnya c. Retribusi Bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan persampahan dari pemerintah ataupengelola sampah sedapat mungkin diperhitungkan dengan matang. Retribusi diusahakan untuk dapat mencapai kondisi pengelolaan yang mampu membiayai sendiri. Perhitungan bear | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

159

PPSP WAJO


retribusi dilakukan dengan cara klasifikasi langganan dan prinsip subsidi silang. Pelaksanaan penarikan retribusi dilakukan pengaturan sebagai berikut:  Disusun sistem penarikan pengendalian pemungutan yang efektif  Dibagi dalam wilayah penagihan  Didasarkan pada target, penagihan mulai dilaksanakan setelah pelayanan berjalan  Teratur  Struktur tarif dalam Perda perlu dipublikasikan Untuk meningkatkan efesiensi penagihan retribusi, sebaiknya pemerintah daerah melakukan penjajangan kemungkinan mengaitkannya dengan air minum atau rekening listrik. (Tabel 3.21 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan kabupaten Wajo Thn 2009.-2013 , Tabel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Persampahan Kab. Wajo Thn 2009 – 2013 )


160

PPSP WAJO


Tabel 3.21 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan kabupaten Wajo Tahun 2009 - 2012

No

Belanja (Rp)

Komponen

2009

2010

Rp

2

Sampah (2a+2b)

Rp 497.915.000

Rp 170.890.000

Rp 404.720.000

Rp 428.697.000

Pendanaan Investasi Sampah

Rp

Rp

Rp

Rp

2.b 2.c 3

Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun Drainase (3a+3b)

-

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp Rp 1.485.415.500 Rp -

Rp 497.915.000

Rp 170.890.000

Rp 404.720.000

Rp 428.697.000

Rp 1.485.415.500

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp -

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Aspek Promosi Higiene dan Rp - Rp - Rp Sanitasi Sumber : Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Kab. Wajo Tahun 2009 - 2013 4

-

2013

Air Limbah (1a+1b)

-

Rp

2012

1

2.a

-

2011


161

Rp Rp -

Rata-Rata Pertumbuhan (%) 723,6

723,6

-

PPSP WAJO


Tabel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Persampahan Kabupaten Wajo Thn 2009. - 2012

No 1 2 2.a

Komponen

3

2009

2010 Rp

-

Rp

2012

Rp

Retribusi Sampah Realisasi Retribusi

Rp 85.684.000 Rp 85.684.000

Rp 82.275.000 Rp 82.275.000

Rp 75.219.000 Rp 75.219.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Retribusi Drainase

-

2011

Retribusi Air Limbah

2.b Potensi Retribusi


Belanja (Rp)

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Kab. Wajo Tahun 2009 - 2013

-

Rp Rp 91.816.500 Rp 91.816.500 Rp Rp -


2013 Rp

-

Rp 92.500.000 Rp 92.500.000 Rp

-

Rp

-

162

410,26

PPSP WAJO


3.4.7

Permasalah Mendesak Di Kabupaten Wajo, terkait pengelolaan persampahan masih sangat kurang di lingkungan masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, sarana pengelolaan sampah perlu ditingkatkan lagi. ( Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak )


163

PPSP WAJO


Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak No


1

Masih kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah ke tempat sampah, seperti tidak tepat waktu, tidak tepat cara dan tidak tepat tempatnya. Pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum dan pengendara mobil pribadi yang membuang sisa bungkusan makanan atau minuman,tissue dan sampah di jalan Masih ada masyarakat yang belum memanfaatkan 3R Masih ada masyarakat yang membakar atau membuang sampah

2 3 4 5

Sistem open dumping sudah tidak sesuai lagi sebagai sarana pengelolahan sampah di Kota Sengkang


164

PPSP WAJO


3.5 Pengelolaan Drainase Kota Dalam sistem pengelolaan jaringan drainase Kota Sengkang perlu perhatian yang serius, sebab secara umum topografi wilayah Kota Sengkang termasuk dataran rendah terhadap (Danau Tempe), sehingga perlunya sistem yang bagus agar tidak terjadi luapan akibat bertemunya beberapa saluran. Selain itu sistem pembagian wewenang penanganan drainase dengan SKPD belum ada penanganan yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Secara umum kondisi drainase di Kota Sengkang masih banyak yang terbuka dan sebagian kecil yang tertutup. Kondisinya banyak mengalami penurunan kualitas seperti terjadinya penyumpatan dan tidak berfungsinya manhole. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan bagi penduduk dan pengguna jalan apabila terjadi genangan air akibat peningkatan intensitas curah hujan. Tujuan Sektor Drainase Kota yakni Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Sengkang melalui penyediaan sarana dan prasarana drainase. Sedangkan Sasaran Sektor Drainase Kota yaitu Tersedianya dokumen perencanaan sistem drainase kota yang terintegrasi pada tahun 2018, dan Berkurangnya luas genangan di Kota Sengkang dengan memperioritaskan penanganan di wilayah genangan pada tahun 2018. 3.5.1 Kelembagaan Penanganan Drainase di Kabupaten Wajo ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, baik pengelolaan, pembangunan maupun pemeliharaan drainase. ( Tabel 3.24 Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan drainase perkotaan, Tabel 3.25 Daftar peraturan terkait drainase perkotaan )


165

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Tabel 3.24 Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan drainase perkotaan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Swasta

Masyarakat

 

-





-





-



 

-

 



-

-

Menyediapkan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun



-

-

Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer



-

-

Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase perkotaan

-

-

-

PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan PENGELOLAAN Membersihkan saluran drainase perkotaan Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN


166

PPSP WAJO


PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Swasta

Masyarakat

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota



-

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase perkotaan



-

-



-

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wajo


167

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Tabel 3.25 Daftar peraturan terkait drainase perkotaan

Substansi DRAINASE PERKOTAAN Target capaian pelayanan pengelolaan Drainase Perkotaan di Kab/Kota ini

Ketersediaan Ada Tidak Ada (Sebutkan)

Efektif Dilaksanakan

Pelaksanaan Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

-

-

-

-

-

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan Drainase Perkotaan

-

-

-

-

-

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan usaha dalam pengelolaan Drainase Perkotaan

-

-

-

-

-

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainse perkotaan, dan menghubungkannya dengan sistem Drainase Perkotaan

-

-

-

-

-

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana Drainase Perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan

-

-

-

-

-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wajo


168

Keterangan

PPSP WAJO


3.5.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Selain berfungsi penyalur air hujan, saluran darinase di kawasan permukiman di Kota Sengkang juga berfungsi sebagai penyalur air bekas mandi, mencuci dan memasak. Air limbah tersebut disalurkan langsung ke saluaran-saluran drainase di tepi jalan (side drain) yang umumnya terbuka. Permasalahan yang sering dijumpai akibat kondisi sistem seperti ini adalah di musim kemarau terjadi aliran yang lampat dengan kedalaman air di saluran yang kecil sekali, sehingga akan timbul endapan-endapan dan memberi kesempatan berkembangbiaknya vektor penyakit seperti, nyamuk, lalat dan insekta lainnya. Baru di musim hujan air mengalir lancar, akan tetapi karena kapasitas tampungan terbatas maka air meluap dan menggenangi daerah sekitarnya. Saluran drainase di Kota Sengkang baru berpusat pada daerah pusat kota dan jalan utama saja. Sedangkan di luar kawasan perkotaan masih berupa saluran alami sehingga mengakibatkan permasalahan genangan air pada daerah yang tidak memiliki saluran drainase. Secara umum sistem drainase yang ada di Kota Sengkang adalah melalui selokan/parit baik berasal dari KM/WC maupun dari dapur/tempat cuci. Kemudian mengalir ke sungai yang ada di sekitarnya tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Sedangkan masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai dan danau langsung membuang air limbah ke sungai dan ke danau. Semua sistem saluran drainase di Kota Sengkang bermuara di sungai dan danau. ( Gambar 3.14 Grafik persentase rumah tangga yang mengalami banjir rutin, Peta 3.4 Peta jaringan drainase dan wilayah genangan Kabupaten/Kota, Gambar 3.15 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase perkotaan, Tabel 3.26 Cakupan layanan pengelolaan drainase yang ada di Kabupaten/Kota, Tabel 3.27 Kondisi sarana dan prasarana drainase di Kabupaten/Kota )


169

PPSP WAJO


Gambar 3.14 Grafik persentase rumah tangga yang mengalami banjir rutin

Apakah Banjir Bisa Terjadi Secara Rutin?

38% Ya

62%

Tidak

Berdasarkan hasil Studi EHRA menunjukkan bahwa di Kabupaten Wajo masih beresiko tinggi atas banjir rutin terlihat dari persentase rumah tangga yang mengalami banjir rutin sebesar 62% dan sisanya 38% tidak mengalami banjir rutin.


170

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Peta 3.4 Peta jaringan drainase dan wilayah genangan Kabupaten/Kota


171

PPSP WAJO


Gambar 3.15 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase perkotaan

Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan & Penampungan/ Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan/ Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Grey Water


172

PPSP WAJO


Tabel 3.26 Cakupan layanan pengelolaan drainase yang ada di Kabupaten Wajo

No. 1.

Nama Kecamatan/Kelurahan

Luas

Wilayah Genangan Ketinggian Lama Frekuensi

Penyebab

(Ha)

(M)

(Jam/Hari)

Kali/Tahun)

0.30

720 0 0 720 720

1 0 0

Pasang Pasang

0

-

Kecamatan Sabbangparu

Desa Liu

1.38

Desa Ugi

1.80

1 0 0 1 1

Desa Ujung Pero

1.78

1,5

2160

Desa Wage

0.24

1

1440

Desa Worongnge

2.30

1

4320

Desa Salotengnga

1.94

1

720

Desa Pallimae

1.60

1

720

Desa Mallusesalo

5.72

1

1440

Desa Pasaka

0.24

1

720

Desa Tadangpalie

1.12

1

720

Desa Benteng Lompoe

1.83

1,5

720

0

0

0

Kelurahan Walennae Kelurahan Talotenreng

0

Kelurahan Sompe

0

Desa Bila


173

PPSP WAJO

No. 2.



Luas


Penyebab

(Ha)

(M)

(Jam/Hari)

Kali/Tahun)

0

0

0

0

-

Kelurahan Cina

1.00

2

720

Desa Lempa

1.03

1

720

Desa Patila

0.46

1

720

Desa Kampiri

0.61

2

1440

0

0

0

0

-

Desa Lagosi

3.57

2

720

Desa Pallawarukka

3.71

2,5

720

0

0

0

0

-

Desa Lampulung

4.32

1,5

720

Desa Watampanua

3.37

2,5

720

Desa Tadangpalie

3.33

1,5

720

Desa Simpurusia

0

0

0

0

-

Desa Tobatang

0

0

0

0

-

1.31

1

720

Kecamatan Pammana Kelurahan Pammana

Desa Lapaukke

Desa Wecudai

Desa Abbanuangnge


174

PPSP WAJO

No. 3.



Luas


Penyebab

(Ha)

(M)

(Jam/Hari)

Kali/Tahun)

Kelurahan Paria

0

0

0

0

Kelurahan Limpomajang

0

0

0

0

Kelurahan Macanang

0

0

0

0

Kelurahan Uraiyang

0

0

0

0

Desa Tosora

0

1

0

0

Desa Cinnong Tabi

0

0

0

0

Desa Rumpia

0

0

0

0

Desa Laerung

0

0

0

0

Desa Lamiku

0

0

0

0

Desa Botto Benteng

0

0

0

0

Desa Botto Tanre

0

0

0

0

Desa Tua

0

1

0

0

Desa Tajo

0

1

0

0

Desa Tengnga

0

0

0

0

-

Desa Liu

0

0

0

0

-

Desa Tellulimpoe

0

1

0

0

-

Desa Botto Penno

0

0

0

0

-

Desa Watan Rumpia

0

0

0

0

-

Kecamatan Majauleng


175

PPSP WAJO

No. 4.



(Ha)

(M)

(Jam/Hari)

2.07

1

1440

0

0

0

Kelurahan Tempe

2.35

1

720

Kelurahan Maddukkelleng

3.45

1

1440

Kelurahan Watallipue

2.56

1,5

2160

Kelurahan Mattirotappareng

3.42

1,5

2160

Kelurahan Laelo

2.46

2,5

4320

Kelurahan Salomenraleng

2.85

2,5

1440

Kelurahan Cempalagi

0

0

Kelurahan Lapongkoda

0

Kelurahan Teddaopu

Penyebab

0

-

0

0

-

0

0

0

-

0.75

1,5

720

Kelurahan Padduppa

1.15

2

720

Kelurahan Wiringpalennae

1.10

2

720

Kelurahan Atakkae

0.50

1,5

720

Kelurahan Sitampae

1.04

1,5

720

0

0

0

0

-

Kelurahan Pattirosompe

Kelurahan Bulupabbulu

5.

Kali/Tahun)

Kecamatan Tempe Kelurahan Siengkang

No.

Luas



Luas


(Ha)

(M)

(Jam/Hari)

Kelurahan Macero

4.52

1

720

Kelurahan Malakke

4.14

1

720

Kelurahan Belawa

1.82

1

720

0

0

0

1.31

1

720

0

0

0

4.80

1

720

0

0

0

3.86

1

720

Kali/Tahun)

Penyebab

Kecamatan Belawa

Desa Ongkoe Desa Leppangeng Desa Wele Desa Limporilau Desa Sappa Desa Lautang

0

-

0

-

0

-


176

PPSP WAJO

No. 6.



Luas

Wilayah Genangan Ketinggian Lama Frekuensi Kali/Tahun)

Penyebab

(Ha)

(M)

(Jam/Hari)

Kelurahan Tancung

2.21

1

720

Kelurahan Mappadaelo

0.45

1

720

Kelurahan Pincengpute

0.36

1

720

Kelurahan Baru Tancung

0.75

1

720

Desa Nepo

2.27

1

720

Desa Lowa

0

1

720

0

-

Desa Inalipue

0

0

0

0

-

Desa Pakkanna

0.91

1

720

Desa Wajoriaja

0

0

0

0

-

Desa Wewangrewu

0

0

0

0

-

Desa Wae Tuwo

0

0

0

0

-

Desa Assorajang

1.44

1

720

Desa Ujunge

1.03

1

720

Desa Pajalele

1.64

1

720

Desa Mario

0

0

0

0

-

Desa Palippu

0

0

0

0

-

Desa Tonralipue

0

0

0

0

-

Desa Ujung Baru

0

0

0

0

-

Desa Mannagae

0

0

0

0

-

Kecamatan Tanasitolo


177

PPSP WAJO

No. 7.



Luas


Penyebab

(Ha)

(M)

(Jam/Hari)

Kali/Tahun)

Kelurahan Anabanua

0

0

0

0

-

Kelurahan Dualimpoe

0

0

0

0

-

Kelurahan Tangkoli

0

0

0

0

-

Desa Mattirowalie

0

0

0

0

-

Desa Kalola

0

0

0

0

-

Desa Sogi

0

0

0

0

-

Desa Abbanuangnge

0

0

0

0

-

Desa Minangatellue

0

0

0

0

-

Kecamatan Maniangpajo

No.


Luas


(Ha)

(M)

0.97

1

0

0

1.69

1

Desa Lempong

0

Desa Sanreseng Ade Desa Pattangnga

Penyebab

(Jam/Hari)

Kali/Tahun)

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

3.08

1

Desa Manurung

0

0

0

0

-

Desa Lattimu

0

0

0

0

-

Desa Pasir Putih

0

0

0

0

-

0.58

1

8 Kecamatan Bola Kelurahan Solo Desa Bola Desa Ujung Tanah

Desa Balielo

Desa Raja Mawellang


178

PPSP WAJO

No. 9.



Luas


Penyebab

(Ha)

(M)

(Jam/Hari)

Kali/Tahun)

Kelurahan Doping

0

0

0

0

-

Desa Padaelo

0

0

0

0

-

Desa Temmabarang

0

0

0

0

-

Desa Penrang

0

0

0

0

-

Desa Lawesso

0

0

0

0

-

Desa Benteng

0

0

0

0

-

Desa Walanga

0

0

0

0

-

Desa Makmur

0

0

0

0

-

Desa Tadangpalie

0

0

0

0

-

Desa Raddae

0

0

0

0

-

Kecamatan Penrang


179

PPSP WAJO


Tabel 3.27 Kondisi sarana dan prasarana drainase di Kabupaten/Kota Kondisi

No


Satuan

Jumlah / Kapasitas

(i) 1

(ii)

(iii)

(iv)

Komp.BTN Pepabri Serikaya Jl. Sawerigading - Jl. W.R.Monginsidi - Jl. Nuri - Jl. S.Cenranae

m'

2757,31



-

Jl. Pisang - Jl. Latenri Bali - Jl. Ahmad Yani - Jl. Lasangkuru Jl. Amanagappa - Jl. Mesjid Raya - Jl. Belibis - Jl. Sungai

m'

1121,43



-

Jl. Cendana - Jl. Pahlawan - Jl. Sulawesi - Jl. Irian - Jl. R.A.Kartini - Jl. A.Malingkaan - Jl. Lapabbe - Jl. H.A.Ninnong - Jl. S.Cenranae

m'

1570,17



-

Jl. Kejaksaan - Jl. Anggrek - Jl. Flamboyan - Jl. A.Macca Amirullah - Jl. A.Pawellangi Jl. Melati - Jl. Kenanga - Jl. Bau Mahmud - Jl. A.Paggaru Jl. H.A.Ninnong - Jl. S.Cenranae

m'

2231,51



-

Jl. Beringin - Jl. Rusa - Jl. Lembu - Jl. Bau Baharuddin Jl. A.Parenrengi - Jl. Bau Munawarah - Jl. Lapaddaga Jl. A.Paggaru - Jl. H.A.Ninnong - Jl. S.Cenranae

m'

3033,81



-

Berfungsi (v)


Keterangan (Kali/tahunan) (vii)

Saluran Primer


180

PPSP WAJO

No (i) 2


Jenis Prasarana / Sarana (ii) Saluran Sekunder - Jl. Rusa - Jl. Beringin - Jl. Lembu Jl. Gabus Jl. Bau Baharuddin Jl. Kejaksaan Jl. Lapawennari Jl. Andi Parenrengi Jl. H.Bahe Jl. Rejeki Jl. A.Magga Amirullah Jl. Pengadilan Jl. Anggrek Jl. Bau Munawarah Jl. A.macca Amirullah Jl. A.Koro Jl. Flamboyan Jl. Veteran Jl. Lapaddaga Jl. Bau Mahmud Jl. Nusa Indah Jl. Empat Lima Jl. A.Paggaru Jl. Lacilellang Jl. Melati Jl. Mawar Jl. Kenanga Jl. Jawa Jl. Udang Jl. H.A.Muri Jl. Lapabbe Jl. A.Malingkaan Jl. Kalimantan

Satuan

Jumlah / Kapasitas

(iii) m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m'

Kondisi

(iv)

Berfungs i (v)


8310 1696 1838 0938 2462 1220 0532 1258 0662 0518 1594 0524 0616 1286 1370 0692 0750 1704 0612 1410 0260 1086 1588 1072 0538 0248 0722 0518 0604 0404 0710 0706 0634

                                

-

Keterangan (Kali/tahunan)


(vii)

181

PPSP WAJO


No


Satuan

Jumlah / Kapasitas

(i)

(ii)

(iii) m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m'

(iv) 1034 0560 1222 0886 0620 1124 0782 1582 0474 0426 1114 1216 1010 0666 0392 0274 0866 0740 0244 0516 0486 0440 0234 0474 0170 0558 1284 0524 0144 0472 0764 0322 0378 0782 1146

Jl. Sulawesi Jl. Jati Jl. Cendana Jl. R.A.Kartini Jl. Sumatra Jl.Irian Jl. Maluku Jl. Pahlawan Jl. Nusa Tenggara Jl. Gunung Pattirosompe Jl. Bhayangkara Jl. S.Walennae Jl. S.Cenranae Jl. Muhammadiyah Jl. Datuk Sulaeman Jl. Lasalewangeng Totenreng Jl. Lamungkace Toaddamang Jl. A.Oddang Jl. S.Kalola Jl. K.H.As'ad Jl. S.Bulete Jl. Puangrimaggalatung Jl. Latenrilait Tosengngeng Jl. Lasangkuru Jl. Lontar Jl. Tomaddualeng Jl. Tolanca Jl. Amanagappa Jl. Lamaddukkelleng Jl. Belibis Jl. A.Pallawarukka Jl. Lombok Jl. Tomat Jl. Nangka Jl. Kelapa

Kondisi Berfungs i (v)                                   

Tidak Berfungsi (vi) -



(vii)

182

PPSP WAJO


No


Satuan

Jumlah / Kapasitas

(i)

(ii)

(iii) m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m'

(iv) 4548 0430 0218 0114 1286 0752 1300 0448 0750 1000 2000 3776 0670 0208 0232 0742 1170 0438 0608 0420 0528 0484 0360 0478 0168 1178 0600 3116 1122 3496 3324 0626 0'348 1034

Jl. Serikaya Jl. Nenas Jl. Durian Jl. Langsat Jl. Jambu Jl. A.Tanjong Jl. Merpati Jl. Bangau Jl. Nuri Jl. Tekukur Jl. Elang Jl. K.C.Kirana Jl. A.Pawellangi Jl. Bete Jl. Belanak Jl. Jangko Jl. Kandea Jl. Bali Jl. Timor Timur Jl. Latenri Bali Jl. Empat Puluh Ribu Jl. S.Siwa Jl. S.Bila Jl. S.Gilireng Jl. Mangga Jl. Pipit Jl. Mesjid Raya Jl. Sawerigading Jl. Gelatik Jl. Angsa Jl. Garuda Jl. Teratai Jl. Emmy Saelan Jl. Dahlia

Kondisi Berfungs i (v)                                  




(vii)

183

PPSP WAJO


No


Satuan

(i)

(ii)

(iii) m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m' m'

Jl. Seroja Jl. Batam Jl. Bau Baharuddin II Jl. Asoka Jl. A.Toppo Jl. Pisang Jl. Beringin I Jl. Andi Jalante Jl. Macan Jl. Murni Jl. Bau Baharuddin I Jl. A. Massalissi Jl. Beringin II Jl. A.Hasan Amirullah Jl. Syekh Abdul Bazam Jl. Stasiun Jl. Masjid Taqwa Jl. K.H.Syarif Nur Jl. Latsitarda I Jl. Latsitarda II 3 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa - Pintu Air Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wajo

Jumlah / Kapasitas (iv) 1000 0242 0962 354 0720 0336 0554 0510 0458 1032 0394 0198 5908 0238 0302 0224 0610 0614 0236 0430 3

Kondisi Berfungs i (v)                    




(vii)

184

PPSP WAJO


3.5.3 Peran Serta Masyarakat Dalam hal pembangunan drainase dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, masyarakat hanya membantu dalam hal pembersihan. (Tabel 3.29 Kodisi sarana dan prasarana drainase perkotaan oleh masyarakat, Tabel 3.28 daftar Program/Kegiatan Layanan Drainase Perkotaan Yang Berbasis Masyarakat)


185

PPSP WAJO


Tabel 3.28 daftar Program/Kegiatan Layanan Drainase Perkotaan Yang Berbasis Masyarakat

No

Nama Program/kegiatan

Pelaksana/PJ

Lokasi

Tahun Program/ Kegiatan**)

1 2

-

-

-

-

Penerima Kondisi Sarana Saat manfaat***) Jumlah Ini**) Sarana Tidak L P Berfungsi Berfungsi -

Total


186

-

-

-

-

PPSP WAJO


Tabel 3.29 Kodisi sarana dan prasarana drainase perkotaan oleh masyarakat

No

Jenis Kegiatan

Lokasi

1 2

-

-

Pengelola Lembaga -

Kondisi -

Iuran

Keterangan

-

-


187

PPSP WAJO


3.5.4

Komunikasi dan Media Melakukan advokasi yang bekesinambungan kepada stakeholder kunci ( SKPD, Panitia Anggaran, Bupati Wajo, DPRD,Departemen Teknis, Pemerintah Pusat ) dengan menyusun materi sosialisasi tentang sanitasi Kota Sengkang yang terintegrsi antar SKPD. Memanfaatkan beragam media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaaan drainase lingkungan. Meningkatkan sosialisasi pengelolaan drainase lingkungan lingkungan kepada masyarakat sehingga masyarakat menyadari arti penting pembangunan sanitasi bagi kemajuan roda perekonomian, dan diusahakan dapat menjangkau seluruh key stakeholder. Meningkatkan sinergiantara pihak-pihak pelaku pembangunan sanitasi untuk mengembangkan kampanye dan promosi pemeliharaan dan pembangunan drainase lingkungan. ( Gambar 3.16 Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten/Kota )


188

PPSP WAJO


Gambar 3.16 Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten/Kota


17%

6% 7%

70%


Sosialisasi/Penyuluhan Kegiatan terkait Sanitasi di Kabupaten Wajo dilaksanakan di kabupaten maupun di kecamatan. Namun didominasi dengan sosialisasi/Penyuluhan tentang Air Bersih sebanyak 70%. Saluran Air Kotor hanya memiliki persentase sebesar 7%


189

PPSP WAJO


3.5.5 Peran Swasta Dalam hal pengelolaan drainase di Kabupaten Wajo, tidak melibatkan peran swasta. Program kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase merupakan peran serta pemerintah daerah. ( Tabel 3.30 Penyediaan layanan pengelolaan drainase perkotaan yang ada di Kabupaten/Kota )


190

PPSP WAJO


Tabel 3.30 Penyediaan layanan pengelolaan drainase perkotaan yang ada di Kabupaten Wajo

No


Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

1

-

-

-

-

-


191

PPSP WAJO


3.5.6 Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan drainase dan pengembangan serta pemeliharaannya dibiayai langsung pemerintah, dengan sumber dana APBN, APBD I dan APBD II. ( Tabel 3.31 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi per Komponen Drainase Perkotaan Kab.Wajo Thn 2009 – 2012, Tabel 3.32 Realisasi dan Potensi Sanitasi Komponen Drainase Perkotaan Kab.Wajo Thn 2009 – 2012)


192

PPSP WAJO


Tabel 3.31 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi per Komponen Drainase Perkotaan Kabupaten Wajo Tahun 2009 - 2013

No 1

Komponen


Belanja (Rp) 2009

2010

2011

Drainase (3a+3b) Rp 499.769.000 Rp 1.076.856.000 Rp 1.292.423.000 Pendanaan Investasi 1.a Drainase Pendanaan OM yang Rp Rp Rp 1.b dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM 1.c berdasarkan infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Kab. Wajo Tahun 2009 - 2013

2012

2013

Rp 2.664.642.720

Rp 4.657.095.000

Rp

Rp


200.000.000

193

143,29

-

PPSP WAJO


Tabel 3.32 Realisasi dan Potensi Sanitasi Komponen Drainase Perkotaan Kabupaten Wajo Tahun 2009 - 2013

No

SKPD

1 Retribusi Drainase 1.a Realisasi Retribusi 1.b Potensi Retribusi

2009

2010

2011

2012

2013


-

-

-

-

-

-

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)


194

PPSP WAJO


3.5.7 Permasalan Mendesak Kondisi drainase di Kabupaten Wajo masih sangat perlu perhatian dalam hal pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan. Hal tersebut memerlukan anggaran yang besar dalam pelaksanaannya, sehingga Pemerintah Daerah harus menjadikan hal tersebut adalah prioritas perencanaan pembangunan. Perlunya lembaga khusus sebagai pengelola sistem drainase perkotaan. ( Tabel 3.33 Permasalahan mendesak )


195

PPSP WAJO


Tabel 3.33 Permasalahan mendesak

No


1

Keterbatasan Anggaran SKPD yang membidangi pembangungan/pemeliharaan drainase perkotaan

2

Belum adanya Lembaga formal Pengelola Sistem Drainase Perkotaan di tingkat kelurahan sehingga masih menjadi tanggungjawab SKPD teknis terkait

3

Perlu dilakukan perencanaan/survey yang lebih detail sebagai tindak lanjut dari dokumen masterplan drainase Kota Sengkang

4

Kondisi Sistem Drainase (Fisik) baik Primer maupun Sekunder Perkotaan masih memerlukan pembangunan/pemeliharaan dan peningkatan


196

PPSP WAJO


3.6 Pengelolaan Komponen terkait Sanitasi 3.6.1 Pengelolaan air Bersih Untuk kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Wajo, sampai saat ini sebagian besar masih memanfaatkan air permukaan, air tanah dalam sebagai sumber air bagi keperluan rumah tangga yaitu untuk MCK maupun untuk air minum. Layanan air Minum di Kota sengkang sendiri dilaksanakan atas prakarsa masyarakat, PDAM dan program-program terkait antara lain Pamsimas, PNPM, serta program rutin darfi dinas terkait melalui DAK. Program pembangunan air minum sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, antara lain melalui proyek Pembangunan Sarana dan Prasarasana Air Minum Perkotaan dan Perdesaan. Adapun Tujuan dan sasaran Sektor Air Bersih, yaitu : Tujuan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Wajo melalui peningkatan cakupan layanan air bersih. Sasaran 1. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersik Kabupaten Wajo pada tahun 2018. 2. Terjaganya supply air secara kualitas dan kuantitas dari sumber secara terus menerus. 3. Menurunkan kehilangan air pada tahun 2018. 4. Meningkatkan kepedulian akan pentingnya air bersih. Sistem dan Cakupan Pelayanan Untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kabupaten Wajio disupplay dari instansi pengolahan PDAM dengan kapasitas produksi 81,71 L/dt. Saat ini jumlah sambungan rumah PDAM baru 7.028 KK atau 59,1 % Cakupan Pelayanan PDAM di kota Sengkang. Beberapa kecamatan belumterlayani dengan sistim pelayanan air bersih yang memadai kedepan akan menjadi perhatian pemerintah dalam program pencapaian sasaran MDGs bidang air minum. Tantangan Pembangunan Sanitasi di Kota Sengkang Keberlanjutan hasil pembangunan merupakan isu yang perlu mendapatkan penanganan bersama dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sanitasi. Pengalaman menujukkan pelaksanaan pembangunan sanitasi dengan melibatkan masyarakat secara penuh sejak pengambilan keputusan sampai dengan pengelolaan menujukkan hasil lebih baik dan berkelanjutan yang ditandai dengan dukungan peran serta masyarakat,fungsi kelembagaan pengelola, penyiapan dana operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat, tepat gunanya teknologi yang dipilih berdasarkan kemampuan masyarakat serta | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

197

PPSP WAJO


dijadikannya aspek penanganan lingkungan sebagai bagian dari proyek. Sebaiknya proyek sanitasi yang beriorentasi pada target fisik saja tanpa memberdayakan masyarakat sebagai pelaku dan pengambil keputusan utama maka proyek tersebut tidak berkelanjutan dikarenakan masyarakat tidak merasa memiliki. Lokakarya pembangunan sanitasi Kota Sengkang yang diikuti oleh seluruh dinas terkait di Kota sengkang, menindentifikasi isu-isu penting dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi berdasarkan aspek keberlanjutan sebagaimana sebagai berikut : Permasalahan - Rendahnya pengetahuna masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih kurang, perilaku BABS masing tinggi, kesadaran gotong royong yang menurun - Kordinasi antara lintas program dan lintas sektoral masih rendah, kelembagaan di desa belum begitu berfungsi. - Dana kurang,alokasi dana untuk pengolahan sampah masih minim,iuran kebersihan oleh masyarakat masih kurang - Tidak ada sarana yang memada, tidak tersedianya tempat pembuangan sampah, banyak dranase tidak berfungsi, kurangnya pembangunan drainase baru khususnya drainase tersier. - Tanah kosong tidak terurus, sampah ditumpuk tidak tertangani, banyak KK tidak memiliki jamban, drainase tidak berujung sehingga mampet oleh sampah dan menjadi perindukan nyamuk, hewan ternak berkeliaran. Faktor Penyebab Utama - Keingintahuan kurang akan bahayalimbah padat ( sampah ) dan cair ( black water dan grey water ) dan prilaku masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. - Sanitasi belum menjadi program prioritas daerah. - Masyarakat belum eroganisir dengan baik dan terbatasnya pendapat asli daerah. - Tidak memiliki alat pengelolahan sampah. - Terbagtasnya sarana pengangkutan sampah dan maasuh belum optimalnya petugas pengelohan sampah. Kondisi lingkungan saat ini harus menjadi perhatian yang serius, sampah, limbah, yang dihasilkan masyarakat yang terus bertambah yang perlu penangan yang cepat dan tepat, sehingga tidak akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang berdampak terhadap masyarakat, hal ini | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

198

PPSP WAJO


disebabkan oleh prilaku buruk, BABS dan membuang sampah tidak pada tempatnya dan pengelolaannya belum maksimal serta masih rendahnya koordinasii antar lintas sektoral. Koordinasi antar dinas terkait terhadap pengelolaaan sanitasi di Kota Sengkang selama ini masih dikelola masing-masing SKPD terkait, baik pembiayaan, skala prioritas, tidak menjadi salah satu program priorias pembangunan, sehingga tujuan pembangunan terutama sanitasi tidak maksimal, oleh karena itu perlu dijalankan bersama-sama lintas terkait dan adanya koordinasi antar lintas terkait, baik itu pendanaan, pengelolaan,prnyuluhan PHBS dan pemberdayaan masyarakat yang memadai, serta teknologi sarana prasarana yang berkualitas sehingga Pembangunan Sanitasi Kota Sengkang ke depan aka nada manfaat yang signifikan akan berkelanjutan. ( Peta 3.5 Peta cakupan layanan air bersih, Gambar 3.17 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak, Tabel 3.34 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan Kab/Kota )


199

PPSP WAJO


Peta 3.5 Peta cakupan layanan air bersih


200

PPSP WAJO

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Gambar 3.17 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak

Air dari Wa duk /Da Lain nau nya

SUMBER AIR MINUM DAN MEMASAK DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2014

3.2 3

0.2 0.2

Air Air Sum Mat kran Air Air ur Air a Air umu Sum Sum Gali Air Led Air m- ur ur tida Mat tida Air Bot Air eng Hidr PDA Pom Gali k a Air k ol Isi dari an M/P pa Terli Terli terli terli Air dari Kem Ulan PDA Um roye Tan ndu ndu ndu ndu Huja Sun asan g M um k gan ngi ngi ngi ngi n gai

4.7 4.5 2

2.7

0.2 0.2 0.5 0.5

6 5.5

Masak

26

1.5 1.666666667 0.333333333 0.5 2.833333333

29.5 28.83333333 30.33333333

Minum

20.5 19.33333333 11.33333333

0.666666667 5.5 0

5

10

15

20

25

30

35


201

Sumber Air Minum berdasarkan Studi EHRA di Kabupaten Wajo memperlihatkan persentase Air Sumur Gali Terlindungi sebesar 28,83%, Air Sumur Pompa Tangan sebesar 26%, Air Ledeng dari PDAM sebesar 19,33%, Air Isi Ulang sebesar 11,33%, Air Botol Kemasan sebesar 5,5%, Air Sumur Gali Tidak Terlindungi sebesar 5,5%, Air Dari Sungai sebesar 4,5%, Lainnya sebesar 3%, Air Hujan sebesar 2, Air Kran Umum PDAM/Proyek sebesar 1,67%, Air Hidran Umum sebesar 0,5%, Mata Air Terlindungi sebesar 0,5%, Air Dari Waduk/Danau sebesar 0,2 dan Mata Air Tidak Terlindungi sebesar 0,2%.

PPSP WAJO


Tabel 3.34 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan Kab/Kota No

Uraian

Sistem Perpipaan

Satuan

1

Pengelolaan

2

Tingkat Pelayanan

%

3

Kapasitas Produksi

Lt/detik

4

Kapasitas terpasang

Lt/detik

5

jumlah Sambungan Rumah (Total)

Unit

6

Jumlah Kran Air

Unit

7

Kehilangan Air (UFW)

8

Retribusi/Tarif (rumah tangga)

9

Jumlah Pelanggan per Kecamatan

Keterangan

PDAM/BPAM

%

59 81,71 110 7.028 7.028 39,3

M3

- Kecamatan Tempe

Pelanggan

- Kecamatan Tanasitolo

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Sabbangparu

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Pammana

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Bola

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Takkalalla

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Sajoanging

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Penrang

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Majauleng

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Belawa

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Maniangpajo

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Gilireng

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Keera

Pelanggan

0 SR

- Kecamatan Pitumpanua

Pelanggan

0 SR

7.028

SR

Sumber : PDAM Kab. Wajo | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

202

PPSP WAJO


3.6.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Pengeolaan Air limbah Industri Rumah Tangga di Kabupaten Wajo terdapat di 4 kecamatan dengan beberapa jenis industri. Pengolahan Air Limbah Industri Rumah Tangga di lokasi tersebut diolah dengan 4 cara yakni dibakar, pembekuan, penyulingan dan penggilingan. ( Tabel 3.35 Pengelolaan limbah industri rumah tangga Kabupaten/Kota )


203

PPSP WAJO


Tabel 3.35 Pengelolaan limbah industri rumah tangga Kabupaten/Kota Jenis Industri Rumah Tangga

LOKASI

Pembuat Kasur Kel. Pammana Pembuat Kasur Desa Tobatang P.Padi Pammana P.Gerabah Desa Kampiri Pembuat Kue Bolu dan Kering Anabanua Pembuat Keripik Pisang Kalola Warung Bakso Pakkanna Usaha Kuliner Pakkanna Warung Bakso Baru Tancung Warung Bakso Inalipue Rumah Bangunan Lowa Rumah Bangunan Mappadaelo Rumah Bangunan Pinceng Pute Rumah Bangunan Tonralipue Pembuat Cincin WC Pitumpanua Pembuat Cincin WC Pitumpanua Pabrik Es Pitumpanua Penyulingan Daun Cengkeh Pitumpanua Penyulingan Padi Pitumpanua Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Wajo

Jumlah industri RT

Jenis Pengolahan

119 41 11 4 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 1

Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar Pembekuan Penyulingan Penggilingan

Kapasitas (m3/hari)


204

PPSP WAJO


3.6.3 Pengelolaan Limbah Medis Dalam hal pengelolaan limbah medis di Kabupaten Wajo, Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) khusus berada di Rumah Sakit Umum Daerah Maddukkelleng Kecamatan Tempe dengan jenis pengolahan Bio Tank, namun terdapat pula di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dengan jenis pengolahan di Bakar/di Kubur, terdapat di 6 kecamatan. ( Tabel 3.36 Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan )


205

PPSP WAJO


Tabel 3.36 Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Pengolahan Limbah Medis

RSUD Maddukkelleng

Bio Tank

PUSKESMAS

Anabanua

Bakar

POSKESDES

Dualimpoe

Bakar

POSKESDES

Tangkoli

Bakar

POSKESDES

Mattirowalie

Bakar

POSKESDES

Sogi

Bakar

POSKESDES

Abbanuangnge

Bakar

PUSTU

Kalola

Bakar

PUSTU

Minangatellue

Bakar

Menge

Bakar/di Kubur

PUSTU

Tancung Purai

Bakar/di Kubur

PUSTU

Lakoro

Bakar/di Kubur

PUSTU

Tokadde

Bakar/di Kubur

POSKESDES

Timoreng

Bakar/di Kubur

POSKESDES

Wattang

Bakar/di Kubur

POSKESDES

Malakke

Bakar/di Kubur

POSKESDES

Salompare

Bakar/di Kubur

PUSKESMAS

Aluppang

Bakar

Botto

Bakar

IPAL RSUD

PUSKESMAS

PUSTU

Kapasitas (m3/hari)


206

PPSP WAJO


Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi


POLINDES

Lamarua

Bakar

POSKESDES

Ceppaga

Bakar

POSKESDES

lamarua

Bakar

POSKESDES

Parigi

Bakar

PUSKESMAS

Sappa

Bakar

POSKESDES

Sappa

Bakar

PUSTU

Ongko

Bakar

PUSTU

Wele

Bakar

Doping

Bakar

PUSTU

Temmabarang

Bakar

PUSTU

Padaelo

Bakar

PUSTU

Penrang

Bakar

POSKESDES

Walanga

Bakar

POSKESDES

Benteng

Bakar

POSKESDES

Raddae

Bakar

POSKESDES

Makmur

Bakar

POSKESDES

Tadangpalie

Bakar

Lawesso

Bakar

Baru Tancung

Bakar

PUSTU

Inalipue

Bakar

PUSTU

Lowa

Bakar

PUSKESMAS

POLINDES PUSKESMAS

Kapasitas (m3/hari)


207

PPSP WAJO


Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi


PUSTU

Pakkanna

Bakar

POLINDES

Tonralipue

Bakar

POSKESDES

Mannagae

Bakar

POSKESDES

Mappadaelo

Bakar

POSKESDES

Pajalele

Bakar

POSKESDES

Ujung Baru

Bakar

Kapasitas (m3/hari)

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Maddukkelleng Kab. Wajo


208

PPSP WAJO

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANTASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN 4.1 “Pelaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) terkait Sanitasi Sesuai dengan Rencana Strategis Sanitasi Kota dijelaskan bahwa Aspek PHBS bertujuan mewujudkan daerah yang sehat dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan sasaran meningkatkan cakupan PHBS pada tahun 2018, meningkatkan peran media dalam promosi PHBS dan meningkatkan jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS sampai tahun 2018. Dalam sektor PHBS terkait Sanitasi Tahun 2014 di Kabupaten Wajo dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program kegiatan. Dalam hal ini, program kegiatan terkait PHBS yang dikelola diantaranya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat , Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

( Tabel 4.1 Rencana program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi saat ini ( tahun n+1 ), Tabel 4.2 Kegiatan PHBS terkait sanitasi yang sedang berjalan )


209

PPSP WAJO

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Tabel 4.1 Rencana program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi saat ini ( tahun n+1 )

Rencana Program dan Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi Tahun 2015 No 1

Nama Program/Kegiatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Sehat - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

2

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3

- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat - Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

4

Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

SKPD Penanggung jawab

Sumber Dokumen Perencanaan

Volume

Kegiatan Kegiatan

1 1

Rp Rp

11.850.000 43.675.000

APBD II APBD II

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

RKPD RKPD

Kegiatan Kegiatan

1 1

Rp Rp

50.000.000 17.500.000

APBD II APBD II

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

RKPD RKPD

Kegiatan

1

Rp

45.000.000

APBD II

Dinas Kesehatan

RKPD

Kegiatan

1

Rp 201.780.000

APBD II

Dinas Kesehatan

RKPD

Kegiatan

1

Rp

78.110.000

APBD II

Dinas Kesehatan

RKPD

Kegiatan

1

Rp 258.104.000

APBD II

Dinas Kesehatan

RKPD

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

5

Indikasi Biaya (Rp)

Satuan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya - Pengadaan Alat Kesehatan untuk Penyakit akibat Dampak Merokok di Puskesmas


210

PPSP WAJO

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Tabel 4.2 Kegiatan PHBS terkait sanitasi yang sedang berjalan

Kegiatan PHBS Terkait Sanitasi Tahun 2014 No 1

2

3

4

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

11.075.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Kesehatan

Rp

58.050.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Kesehatan

1

Rp

35.371.500

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Kesehatan

Kegiatan

1

Rp

16.258.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Kesehatan

- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan

1

Rp

45.000.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Kesehatan

- Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Kegiatan

1

Rp 131.720.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Kesehatan

Kegiatan

1

Rp

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Kesehatan


Satuan

Volume

Biaya (Rp)

- Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kegiatan

1

Rp

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan

1

- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Kegiatan

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksana Kegiatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

60.074.500


211

PPSP WAJO


4.2 “ Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Berdasarkan Rencana Strategis Sanitasi kota bahwa sektor Air Limbah bertujuan meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di daerah melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga yang berwawasan lingkungan dengan sasaran tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga sakala perkotaan pada tahun 2018, meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik pada tahun 2018, meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal di wilayah padat, kumuh miskin perkotaan pada tahun 2018, dan meningkatnya efektivitas layanan pengelolaan air limbah domestik skala kota pada tahun 2018. Dalam hal ini Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Wajo dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Pengelolaan Air Limbah tercakup didalam Program Pengendalian Perencanaan dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Di Kabupaten Wajo sudah terdapat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebanyak 2 unit namun tidak berfungsi, sedangkan untuk perusahaan terdapat 3 unit namun difungsikan khusus untuk perusahaan tersebut. Penganggaran program kegiatan tersebut telah dilaksanakan di tahun 2014 sebesar Rp. 1.140.570.000 (DAK) dan Rp. 149.057.000 (APBD II) untuk program Pengendalian Perencanaan dan Perusakan Lingkungan Hidup, sedangkan untuk tahun 2015 dinggarkan sebesar Rp. 106.310.000 (BLHD) untuk Program Pengendalian Perencanaan dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Rp. 13.200.000 (TRP) untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. ( Tabel 4.3 Rencana Program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik saat ini (tahun n+1), Tabel 4.4 Kegiataan Pengelolaan Air Limbah domestic yang sedang berjalan )


212


PPSP WAJO

Tabel 4.3 Rencana Program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik saat ini (tahun n+1) Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2015 No

1


Volume

Indikasi Biaya (Rp)




Kegiatan

1

Rp 106.310.000

APBD II

BLHD

RKPD

Kegiatan

1

Rp

APBD II

TRP

RKPD

Program Pengendalian Perencanaan dan Perusakan Lingkungan Hidup - Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

2

Satuan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

13.200.000


213

PPSP WAJO

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Tabel 4.4 Kegiataan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sedang berjalan

Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2014 No


Satuan

Volume

1

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Biaya (Rp)

- Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Kegiatan

1

Rp 1.140.570.000

- Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Kegiatan

1

Rp

149.057.000


Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

DAK

Kab. Wajo

BLHD

APBD II

Kab. Wajo

BLHD

214

PPSP WAJO


4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan berdasarkan Rencana Strategis Sanitasi Kota dijelaskan bahwa Sektor persampahan bertujuan mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk seluruh wilayah kota diatas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sasaran meningkatnya layanan pengelolaan persampahan pada tahun 2018, mengurangi timbulan sampah post collection pada tahun 2018, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) skala rumah tangga pada tahun 2018. Peningkatan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Wajo dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan Badan Lingkungan Hidup Daerah. Pelaksanaan Program terkait Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan di Dinas Tata Ruang dengan sumber dana APBD II sebesar Rp.115.890.000,-. Dengan Program Kegiatan yang diusulkan di tahun 2015 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.1.253.260.000,- (APBD II) dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman sedangkan Badan Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp.30.000.000,(APBD II). ( Tabel 4.5 Rencana program dan kegiatanpengelolaan persaahmahan saat ini (tahun n+1), Tabel 4.6 Kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang berjalan )


215

PPSP WAJO

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Tabel 4.5 Rencana program dan kegiatanpengelolaan persampahan saat ini ( tahun n+1 )

Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2015 No

1

Nama Program/Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Satuan

Volume

Kegiatan

4

Kegiatan

1




Rp 1.253.260.000

APBD II

Dinas Tarkim

RKPD

Rp

APBD II

BLHD

RKPD

Indikasi Biaya (Rp)

- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana - Peningkatan kemampuan aparatur pengelolaan persampahan - Pengendalian dan pengelolaan persampahan 2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

30.000.000


216

PPSP WAJO

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Tabel 4.6 Kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang berjalan

Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2014 No 1

Satuan

Volume

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Paket

1

Rp 15.000.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Tarkim

Paket

1

Rp 30.000.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Tarkim

Rp 35.000.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Tarkim

- Pemeliharaan Kontainer

Rp 20.000.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Tarkim

- Pemeliharaan Mesin Rumput

Rp 15.890.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas Tarkim

Nama Program/Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Alat - Alat Kebersihan - Pengadaan Pompa Penyemprot - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan - Pemeliharaan TPA Cempalagi


217

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

PPSP WAJO


4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Sesuai dengan Rencana Strategis Sanitasi Kota dijelaskan bahwa sektor drainase berujuan meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana drainase dengan sasaran tersedianya dokumen perencanaan sistem drainase kota yang terintegrasi pada tahun 2018 dan berkurangnya luas genangan di daerah dengan memperioritaskan penangana di wilayah genangan pada tahun 2018. Pengelolaan Drainase Perkotaan ( Tabel 4.7 Rencana program dan kegiatan pengelolaan drainase perkotaan saat ini ( tahun n+1), Tabel 4.8 kegiatan pengelolaan drainase perkotaan yang sedang berjalan )


218


PPSP WAJO

Tabel 4.7 Rencana program dan kegiatan pengelolaan drainase perkotaan saat ini ( tahun n+1) Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Tahun 2015 No

1


Satuan

Volume

Indikasi Biaya (Rp)




Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong - Pembangunan saluran drainase / goronggorong

Rp

290.000.000

APBD II

TRP

RKPD

- Pembangunan dan Pemeliharaan MCK, Drainase, Duiker dan Gorong-Gorong

Rp 4.035.000.000

APBD II

PU

RKPD


219

PPSP WAJO

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Tabel 4.8 Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan yang sedang berjalan

Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2014 No


1

Program Pembangunan / Pemeliharaan Talud, Drainasse, Duiker & Gorong-gorong dan Sarana Air Minum

Satuan

Volume

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Keg

15

Rp 2.269.000.000

APBD II

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

- Pembangunan / Pemeliharaan Talud, Drianse, Duiker & Gorong-gorong - Pembangunan Drainase

Jl. S.Siwa - Jl. S.Bulete Kec. Tempe Jl. Maluku Setapak III Kec. Tempe Jl. Lembu - Jl. Macan Kec. Tempe Jl. W.R.Monginsidi Kec. Tempe Jl. Merak Stp.I Kec. Tempe Jl. Bau Baharuddin - Jl Lapaddaga Kec. Tempe Jl. Cendrawasih Atapange Desa Rumpia Kec. Majauleng Ulugalung Desa Lempa Kec. Pammana


220

Dinas PU

PPSP WAJO No

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Nama Program/Kegiatan

Satuan

Volume

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

- Pembangunan / Pemeliharaan Talud, Drianse, Duiker & Gorong-gorong (retensi) - Pembangunan Drainase

Keg

34

Rp 253.925.150

APBD II

BTN Lembah Kec. Tempe Jl. Jangko - Jl. Gabus Kec. Tempe Jl. Lacilellang Kec. Tempe Jl. S.Gilireng Kec. Tempe Jl. S.Cenranae Kec. Tempe Jl. Ibu Kota Kecamatan Pitumpanua Jl. Lapaddaga Kec. Tempe Jl. Tekukur Atapange Kec. Majauleng Jl. Bau Baharuddin II Kec. Tempe Lapangan Batara Menge Kec. Belawa Jl. Poros Menge Lancirang Waji Kec. Belawa


221

Pelaksana Kegiatan

PPSP WAJO No


Satuan Volume

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan Jl. Sawerigading (sebelah barat) Kel. Maddukkelleng Kec. Tempe Jl. Muhammadiyah Jl. A.Oddang Kec. Tempe Jl. Poros Tekukur Kec. Tempe Samping Lapangan Tennis Tampangeng Sengkang Kec. Tempe SMK 1 Pitumpanua Kec. Pitumpanua Seputar Lapangan Sepak Bola Sabbangparu Kec. Sabbangparu Jl. Lapewennari Kec. Tempe Jl. Listrik Atapange Kec. Majauleng Jl. Macan Kec. Tempe Jl. Merpati Lr.II Kec. Tempe


222

Pelaksana Kegiatan

PPSP WAJO No


Satuan Volume

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan Kel. Pincengpute Kel. Baru Tancung Kec. Tanasitolo Jl. Sinar Baru Kel. Siwa Jl. 45 Kel. Mappadaelo Kec. Tanasitolo Jl. A.Pallawarukka Lr.I Kec. Tempe Liu (perkuburan) Kec. Sabbangparu Kel. Dua Limpoe Kec. Maniangopajo Desa Liu dan Desa Salotenga Kec. Maniangpajo Jl. Garuda SuraE Kec. Tempe Sekitar Lapangan Bola Kec. Sabbangparu BTN Tae Belakang Pos Ronda Kec. Tempe


223

Pelaksana Kegiatan

PPSP WAJO No


Satuan

Volume

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Rk.1 Mellengnge Desa Cinnongtabi Kec. Majauleng Lap. Sepakbola Lapabessi Kec. Majauleng 3

4

Program Pembanggunan / Pemeliharaan Bangunan Keciptakaryaan - Pemeliharaan Saluran, Drainase, Talud, dan Sarana Air Bersih - Pemeliharaan Drainase, Duiker dan Talud Program Pemeliharaan / Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pembangunan Drainase (Dana Insentive DBH Optimalisasi dan DBH SDA PBB Migas)

Kegiatan 1

Rp 100.000.000

APBD II

Kab. Wajo

Dinas PU

Lokasi

Rp 1.000.000.000

APBD II

Jl. Pelabuhan Kec. Pitumpanua

Dinas PU

7

Jl. S.Alauddin Kec. Pitumpanua Jl. Tocamming - Jl. Penghibur Kec. Pitumpanua Jl.A. Paggaru Lr.3 Kec. Tempe Jl. Pipit Kec. Tempe Jl. H.A.Ninnong (kp. Arab) Kec. Tempe | Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

224

PPSP WAJO No


Satuan Volume

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Jl. H.A.Ninnong Kel. Watallipue Kec. Tempe 5

Program Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase dan Air Bersih (retensi) - Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase dan Air Bersih - Pembangunan Drainase / Talud

Lokasi

5

Rp 14.568.750

APBD II

Jl. Cempaka Masjid Jamitul Khaeriyah Jl. H.A.ASMIDIN Desa Ujung Baru Kec. Tanasitolo Pasar Belawa Kec. Belawa Jl. Cempaka Kel. Siwa Kec. Pitumpanua


225

Dinas PU

PPSP WAJO

4.5

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Pelaksanaan program kegiatan terkait sanitasi diantaranya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat yang dilaksanakan di tahun 2014 yakni Pembangunan MCK Komunal di 5 Lokasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.799.420.00,- untuk sumber dana DAK dan Rp.79.942.000,-. Sedangkan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi dan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (Pendamping DAK) yang direncanakan di tahun 2015 dengan jumlah anggaran masing-masing sebesar Rp.128.000.000,- (8 Lokasi) dan Rp.615.000.000,( Tabel 4.9 Rencana program dan kegiatan Komponen terkait Sanitasi saat ini (n+1), Tabel 4.10 Kegiatan terkit Sanitasi yang berjalan )


226

PPSP WAJO

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Tabel 4.9 Rencana program dan kegiatan Komponen terkait Sanitasi saat ini (n+1)

Rencana Program dan Kegiatan Terkait Sanitasi Tahun 2015 No

1





Rp 128.000.000

APBD II

Dinas PU

RKPD

1

Rp 275.000.000

APBD II

Dinas PU

RKPD

Kegiatan

1

Rp 150.000.000

APBD II

Dinas PU

RKPD

Kegiatan

1

Rp 190.000.000

APBD I

Dinas PU

RKPD

Satuan

Volume

Lokasi

8

Dana Daerah untuk Program Bersama (DDPUB) PAMSIMAS

Kegiatan

Dana Replikasi PAMSIMAS (Pemberdayaan Masyarakat) Perencanaan IKK Kecamatan

Indikasi Biaya (Rp)

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (Pendamping DAK) Pembangunan MCK Komunal - Kel. Bulete - Kel. Maddukelleng - Kel. Bulu Pabbulu - Kel. Salomenraleng - Desa Tobatang - Desa Parigi - Kel. Botto - Desa Salotengnga

2

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat


227

PPSP WAJO

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Tabel 4.10 Kegiatan terkait Sanitasi yang berjalan

Kegiatan Terkait Sanitasi Tahun 2014 No 1


Satuan

Volume

Lokasi

5

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat - Pembangunan MCK Komunal

2

Rp

159.884.000

DAK

Paojepe Masia Kec. Pitumpanua

Dinas PU

Rp

159.884.000

DAK

Desa Tellulimpoe Kec. Majauleng

Dinas PU

Rp

159.884.000

DAK

Desa Ujung Tanah Kec. Bola

Dinas PU

Rp

159.884.000

DAK

Desa Lempong Kec. Bola

Dinas PU

Rp

159.884.000

DAK

Desa Alesilurung Kec. Pitumpanua

Dinas PU

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat


228

PPSP WAJO

No


Nama Program/Kegiatan - Pembangunan MCK Komunal

Satuan

Volume

Lokasi

5

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Rp

15.988.400

APBD II

Rp

15.988.400

APBD II

Rp

15.988.400

APBD II

Rp

15.988.400

APBD II

Rp

15.988.400

APBD II


229

Lokasi Pelaksana Kegiatan Kegiatan Paojepe Masia Kec. Dinas PU Pitumpanua Desa Tellulimpoe Dinas PU Kec. Majauleng Desa Ujung Dinas PU Tanah Kec. Bola Desa Lempong Kec. Bola Desa Alesilurung Kec. Pitumpanua

Dinas PU

Dinas PU

PPSP WAJO

BAB V AREA BERISIKO SANITASI

BAB V AREA BERISIKO SANITASI Area Berisiko Santasi Kabupaten Wajo memiliki beberapa wilayah atau area berisiko sanitasi yakni, untuk Komponen Air Limbah terdapat 2 Kelurahan yang berisiko sangat tinggi dan 17 Desa/Kelurahan yang berisiko tinggi sedangkan yang berisiko Rendah dan Sangat Rendah masing-masing 20 Desa/Kelurahan dan 82 Desa/Kelurahan. Untuk Komponen Persampahan terdapat pula 5 Desa/Kelurahan yang berisiko sangat tinggi dan 16 Desa/Kelurahan yang berisiko tinggi sedangkan untuk Berisiko Rendah dan Sangat Rendah masing-masing 22 Desa/Kelurahan da 78 Desa/Kelurahan. Dan untuk Komponen Drainase terdapat 7 Desa/Kelurahan yang berisiko sangat tinggi dan 16 Desa/Kelurahan yang berisiko tinggi sedangkan untuk Berisiko Rendah dan Sangat Rendah masing-masing 36 Desa/kelurahan dan 62 Desa/Kelurahan. Dengan demikian untuk Sanitasi Kabupaten Wajo masih perlu pembenahan di beberapa Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan-Kecamatan. Penetuan Area Berisiko Sanitasi melalui Data Sekunder, Studi EHRA dan Persepsi SKPD berdasarkan Pengamatan/Survey Lapangan. Dari hasil skoring terhadap 3 (tiga) faktor penilaian dapat diidentifikasi 13 desa/kelurahan yang beresiko sangat tinggi (skor = 4), yang ditunjukkan dengan warna merah dan 34 desa/kelurahan yang beresiko tinggi (skor = 3), yang ditunjukkan dengan warna kuning. Sementara sebanyak 59 desa/kelurahan mempunyai resiko sanitasi rendah ditunjukkan dengan warna hijau dan sisanya 112 desa/kelurahan mempunyai resiko sanitasi sangat rendah ditunjukkan dengan warna biru.

( Peta 5.1 Peta Area berisiko sanitasi komponen air limbah domestic, Peta 5.2 Peta Area berisiko sanitasi komponen persampahan, Peta 5.3 Peta Area berisiko sanitasi komponen drainase, Tabel 5.1 Area berisiko sanitasi komponen air limbah domestik, Tabel 5.2 Area berisiko sanitasi komponen persampahan, Tabel 5.3 Area berisioko sanitasi komponen drainase )


230

PPSP WAJO


Peta 5.1 Peta Area berisiko sanitasi komponen air limbah domestik


231

PPSP WAJO


Peta 5.2 Peta Area berisiko sanitasi komponen persampahan


232

PPSP WAJO


Peta 5.3 Peta Area berisiko sanitasi komponen drainase


233

PPSP WAJO


Tabel 5.1 Area berisiko sanitasi komponen air limbah domestik No

Area Beresiko

1

Resiko 4

2

Resiko 3

Wilayah Prioritas Air Limbah Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo Desa Padaelo, Kecamatan Penrang Desa Penrang, Kecamatan Penrang

Area Berisiko Sangat Tinggi dari hasil EHRA terlihat di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Sabbangparu dan Kecamatan Maniangpajo, sedangkan Area Berisiko Tinggi Terdapat di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Majauleng, Kecamatan Tempe, , Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Penrang.


234

PPSP WAJO


Tabel 5.2 Area berisiko sanitasi komponen persampahan No

Area Beresiko

1

Resiko 4

2

Resiko 3

Wilayah Prioritas Persampahan Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasilolo Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo Desa Padaelo, Kecamatan Penrang Desa Penrang, Kecamatan Penrang Desa Tadangpalie, Kecamatan Penrang Desa Raddae, Kecamatan Penrang

Area Berisiko Sangat Tinggi dari hasil EHRA terlihat di 6 Kecamatan yakni Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Pammana, Kecamatan Majauleng Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Maniangpajo, sedangkan Area Berisiko Tinggi Terdapat di 7 Kecamatan yakni Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Pammana, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Penrang.


235

PPSP WAJO


Tabel 5.3 Area berisioko sanitasi komponen drainase No

Area Beresiko

1

Resiko 4

2

Resiko 3

Wilayah Prioritas Drainase Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe Keluraha Mattirotappareng, Kecamatan Tempe Keluraha Macero, Kecamatan Belawa Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa Kelurahan Solo, Kecamatan Bola Desa Woronge, Kecamatan Sabbangparu Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana Desa Lampulung, Kecamatan Pammana Desa Watampanua, Kecamatan Pammana Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe Kelurahan Salomenraleng, Kecamatan Tempe Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola

Area Berisiko Sangat Tinggi dari hasil EHRA terlihat di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa dan Kecamatan Bola sedangkan Area Berisiko Tinggi Terdapat di 5 Kecamatan yakni Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Pammana, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Bola.


236

PPSP WAJO

LAMPIRAN

LAMPIRAN


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Peta Resiko Sanitasi Kabupaten Wajo


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Diagram Sumber Informasi atau Berita

Diagram Sumber Informasi atau Berita 3% 5% 7%

25% Surat Kabar Radio Televisi

10%

Papan Pengumuman Lainnya Tidak Tahu

50%


PPSP WAJO

LAMPIRAN Diagram Surat Kabar Yang Paling Sering Dibaca

3%

Diagram Surat Kabar Yang Paling Sering Dibaca 15% 30%

7%

Fajar Tribun Timur

5%

Pare Pos Radar Bone Rakyat Sulsel Tidak/Jarang Baca Koran

40%

Diagram Stasiun Radio Yang Paling Sering Didengar


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Diagram Stasiun Radio Yang Paling Sering Didengar

5%

RRI

5% 25%

10%

Radio Suara As'Adiyah Maradeka FM Gamasi FM

15% 15%

Mesra FM Lainnya

25%

Tidak/Jarang Dengar Radio

Diagram Stasiun Televisi Yang Paling Sering Ditonton


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Diagram Stasiun Televisi Yang Paling Sering Ditonton

5%

MNCTV

5%

Indosiar

25%

10%

SCTV Matro TV

15% 15%

Berita Wajo TV One

25%

Tidak/Jarang Nonton TV

Diagram Jenis Acara TV Yang Paling Sering Ditonton


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Diagram Jenis Acara TV Yang Paling Sering Ditonton 3% Sinetron

7%

Musik Dangdut

15%

40%

Berita Infotainment Lainnya

20% 15%

Tidak Tahu

Diagram Sumber Infromasi Tentang Sanitasi Selain dari Media Massa


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Diagram Sumber Informasi Tentang Sanitasi Selain dari Media Massa 5%

RT

20%

RW Lurah/Staf Kelurahan

35%

10% 5% 25%

Kader Petugas Puskesmas Lainnya

Diagram Sumber Informasi Yang Dipercaya Tentang Sanitasi


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Diagram Sumber Informasi Yang Dipercaya Tentang Sanitasi 5%

6%

Tokoh Agama

10% 9%

Kelurahan, RT, RW Penyuluh Kesehatan

30%

Guru/Sekolah Anak Media Massa

40% Lainnya

Diagram Jenis Pertemua Yang Pernah diikuti


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Diagram Jenis Pertemuan Yang Pernah Diikuti 2%

3% 5%

Arisan

12%

Pengajian

15%

Rapat RT

26%

Penyuluhan Kesehatan Lainnya Tidak Pernah Ikut

37%

Tidak/Jarang Dengar Radio

Diagram Kesenian Tradisional Yang Biasa Ditonton


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Diagram Kesenian Tradisional Yang Biasa Ditonton

5%

5%

Tarian di Acara Nikahan

35%

Elekton Festival Band

35% Lainnya

20%

Tidak Ada

Diagram Kegiatan Lingkungan Yang Pernah Dihadiri


PPSP WAJO

LAMPIRAN

Diagram Kegiatan Lingkungan Yang Pernah Dihadiri 3%

5%

Peringatan Hari-Hari Besar Upacara Adat

17% 45%

Festival Daerah Lainnya

30%

Tidak Ada


BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN WAJO Provinsi SULAWESI SELATAN

Recommend Documents