BUKU PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2009

BUKU PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2009

A. PENDAHULUAN Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Departemen Agama menjalankan 5 fungsi dan 21 program, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan Umum, 6 program : a. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan d. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

2. Fungsi Pariwisata dan Budaya, 1 program : a. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

3. Fungsi Agama, 5 program : a. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama b. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai‐Nilai Keagamaan c. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama d. Program Penelitian dan Pengembangan Agama e. Program Pengembangan Lembaga‐Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Agama

4. Fungsi Pendidikan, 8 program : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Pendidikan Tinggi f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan h. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan

5. Fungsi Perlindungan Sosial, 1 program : a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

1

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Bab I Bagian Ketiga Pasal 3, secara spesifik fungsi Departemen Agama dijelaskan sebagai berikut: 1. Melakukan perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang keagamaan 2. Melakukan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keagamaan 3. Melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara 4. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan kehidupan beragama 5. Melakukan penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pelaksanaan tugas dan fungsi departemen kepada Presiden. Memasuki Renstra 2010 ‐ 2014 diperkirakan pemerintah masih menghadapi pertumbuhan ekonomi yang belum menggembirakan, mengingat sektor riil, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pertambangan dan energi yang mempunyai korelasi langsung pada tingkat kesejahteraan dan kualitas manusia Indonesia terkena dampak krisis ekonomi global. Tahun 2009, Pemerintah masih akan memberlakukan kebijakan penekanan pengeluaran terhadap government expenditure atau belanja pemerintah. Kebijakan APBN 2009 tidak banyak mengalami perubahan signifikan dari APBN 2008, kecuali untuk sektor pendidikan. Untuk sektor pendidikan pemerintah berupaya memenuhi amanat Undang‐Undang Dasar (amandemen) tentang penyediaan dana pendidikan sebesar minimal 20 % dari APBN/APBD. Belanja pemerintah lainnya masih harus dicadangkan untuk menutupi dampak bencana alam dan peningkatan hidup rakyat miskin, mengatasi peningkatan jumlah pengangguran akibat krisis global ekonomi serta menutup pembayaran hutang luar negeri. Oleh karena itu, secara umum anggaran tahun 2009 kementerian/lembaga tidak banyak mengalami peningkatan yang signifikan kecuali pada kementerian/lembaga yang mengelola pendidikan. Terhadap kebijakan pemerintah tentang alokasi kenaikan anggaran pendidikan maka total anggaran Departemen Agama tahun 2009 mengalami peningkatan signifikan yang semula sebesar Rp. 16.213.583.514.000,‐ (2008) menjadi Rp 26.656.600.559.000,‐.(2009) atau naik 64,41 %. Data time series anggaran Departemen Agama per tahun sejak tahun 2000 – 2009 terjadi peningkatan yang signifikan sebagaimana terlihat dalam grafik 1 di bawah. Kenaikan anggaran sebagaimana tersebut, atas perjuangan dan bantuan seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama Pusat dan

Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

2

Daerah terutama dalam membantu tersedianya bahan/data untuk penyusunan program, anggaran dan kegiatan Departemen Agama. Grafik 1 Perkembangan Anggaran Departemen Agama Tahun 2000 – 2010

*)

Pagu Definitif Depag 2008 Rp. 17.593.070.897.000,- dirubah dengan SE Menkeu Nomor : SE-375/MK.02/2008 menjadi Rp. 16.213.583.514.000,**) Ada tambahan anggaran Depag Tahun 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000 yang bersumber dari bagian anggaran 69 untuk Program Pendidikan Tinggi ***) Pagu Definitif Depag 2009 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009. ****) Anggaran tahun 2010 adalah proyeksi usulan anggaran

Tabel 1 Perbandingan APBN-P Departemen Agama Tahun 2008 Dengan Tahun 2009

*) APBN-P Dep. Agama Tahun 2008 sudah termasuk pagu luncuran sebesar Rp. 223.964.511,**) Pagu Definitif 2009 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009. Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

3

Tabel 2 Struktur Anggaran Departemen Agama Tahun 2008 dan Tahun 2009 NO.

JENIS PENGELUARAN

APBN-P 2008 *)

APBN 2009

+/(-) 08-09

1.

Belanja Pegawai Mengikat

7.852.144.605.000

10.138.048.843.000

29,11%

2.

Belanja Barang Mengikat

1.425.103.296.000

1.744.427.719.000

22,41%

a. Belanja barang Operasional (0002)

623.624.487.000

639.955.902.000

2,62%

b. Belanja barang Tupoksi (0003)

801.478.809.000

1.104.471.817.000

37,80%

Prioritas RKP

5.124.087.421.000

12.650.402.192.000 497.352.000.000

3.

146,88%

4.

P/HLN

719.473.911.000

5.

Pendamping P/HLN

107.318.834.000

6.

PNBP dan BLU

274.799.674.000

404.569.752.000

47,22%

7.

Prioritas Depag

710.655.773.000

1.221.800.053.000

71,93%

16.213.583.514.000

26.656.600.559.000

64,41%

JUMLAH

(30,87%) (100,00%)

*) APBN-P Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 15.989.619.003.000 dan luncuran P/HLN sebesar Rp. 223.964.511.000,- sehingga total anggaran tahun 2008 adalah Rp. 16.213.583.514.000,-

Dengan memperhatikan perkembangan data time series pada grafik 1 dan tabel 1 tentang Perbandingan Anggaran Depag Tahun 2008 : 2009 seperti tersebut di atas, jika dikaji lebih jauh, penyebab kenaikan anggaran Departemen Agama itu sangat dipengaruhi antara lain oleh 2 hal berikut: 1. Upaya pemerintah dalam memenuhi amanat UUD 1945 yang telah diamandemen. Undang‐Undang menyebutkan bahwa anggaran belanja pendidikan sekurang‐kurangnya 20% dari total APBN dan APBD. Hal ini menyebabkan anggaran Fungsi Pendidikan yang berada dalam komponen biaya APBN Departemen Agama ikut terbawa naik. 2. Adanya kenaikan komponen belanja pegawai. Departemen Agama mempunyai jumlah pegawai yang begitu besar di antara 74 kementerian/lembaga. Data kekuatan pegawai Tahun 2007 berjumlah 201.009 pegawai yang tersebar di 33 propinsi, dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Kenaikan gaji PNS sebesar 15 % mempengaruhi secara signifikan kenaikan angka kebutuhan belanja pegawai Departemen Agama secara keseluruhan.

Pendekatan strategi dan kebijakan Departemen Agama dalam penyusunan kebutuhan anggaran menggunakan pendekatan strategi kebutuhan fungsi yaitu Pendekatan Fungsi Pendidikan dan Fungsi Agama. Kebutuhan kedua fungsi ini tetap terus disampaikan Departemen Agama kepada Pemerintah melalui Bappenas, Departemen Keuangan, DPR, praktisi‐ praktisi dan tokoh masyarakat untuk meyakinkan Pemerintah bahwa Departemen Agama tetap membutuhkan kenaikan anggaran pada tahun Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

4

2009 ‐ 2014, mengingat beban Departemen Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di era globalisasi ini cukup berat, sehingga korelasi terhadap isu‐isu strategis pembangunan pemerintahan dewasa ini sebagaimana disebutkan di atas bagi Departemen Agama perlu mendapat perhatian khusus. Kedua pendekatan ini merupakan kunci keberhasilan (Key to Sucsess) Departemen Agama dalam hal peningkatan jumlah anggaran di samping peran serta seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen pusat dan daerah dalam menyediakan data pendukung perencanaan. Korelasi permasalahan mendasar bagi jajaran Departemen Agama untuk pembangunan bangsa dapat dijabarkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan menentukan langkah‐langkah progresif yang berkelanjutan. Korelasi penjabaran permasalahan mendasar tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penanggulangan dampak negatif globalisasi, modernisasi dan reformasi 2. Internalisasi nilai‐nilai demokrasi dan HAM 3. Indikator pembangunan bidang agama 4. Peningkatan pelayanan peribadatan 5. Perluasan wawasan dan peningkatan pendalaman keagamaan 6. Pengembangan data dan informasi kegamaan 7. Pemantapan hubungan dan kerukunan antar umat beragama 8. Pemberdayaan dan peningkatan peran tempat ibadah dan lembaga keagamaan 9. Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan 10. Peningkatan sarana keagamaan 11. Peningkatan kualitas keluarga sakinah / sukinah / hita sukaya, bahagia dan masyarakat madani 12. Pemberdayaan umat melalui mobilisasi potensi zakat, wakaf produktif dan dana keagamaan lainnya 13. Peningkatan fungsi budaya dan rekreasi bidang agama melalui program pengembangan budaya dan rekreasi yang bernuansa religius 14. Penguatan kelembagaan, peningkatan pegarusutamaan gender dan perlindungan anak.

B. DASAR HUKUM 1. UUD 1945 yang telah diamandemen; 2. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

5

5. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah; 8. UU No. 13 Tahun 2006 tentang APBN; 9. UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008. 10. UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang‐Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008. 11. UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009. 12. PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP; 13. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA‐KL; 14. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 15. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan 16. Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e‐Government; 17. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral 18. Permenkeu No.571/KMK.06/2004 tentang Juknis Penyelesaian DIPA; 19. Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 20. KMA No. 116 Tahun 1995 tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama; 21. PMA No. 32 Tahun 2005 tentang Renstra Departemen Agama; 22. PMA No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 23. PMA No. 8 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Departemen Agama. 24. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐790/MK.02/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2008; 25. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐375/MK.02/2007 Tanggal 11 April 2008 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN‐P Tahun 2008; 26. SEB Menteri Negara PPN / Ka BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Nomor: SE.357/MK/2008 tanggal 4 April 2008 tentang Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2009. 27. SE Menkeu nomor SE‐1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2009. Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

6

C. VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN AGAMA Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Departemen Agama dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama menjelaskan: 1. Visi Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Misi • Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama • Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan • Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji • Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan • Memperkokoh kerukunan umat beragama • Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia 3. Tugas Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan 4. Fungsi • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keagamaan • Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keagamaan • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kehidupan keagamaan • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden. Sebagaimana pada umumnya tipe organisasi departemen/lembaga negara yang bentuknya tersentralisasi, Departemen Agama dipandang memiliki nilai strategis kedudukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

7

Selain tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (Renstra) Departemen Agama 2005 – 2009, dalam menghadapi tugas‐tugas pembangunan yang semakin kompleks dewasa ini, Departemen Agama diharapkan harus mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai Nilai Tambah (Value Added) dalam mengisi tugas‐tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Departemen Agama harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta dapat membangkitkan etos kerja yang bernuansa agama. Guna meningkatkan nilai tambah dari tugas dan fungsi Departemen Agama dalam melaksanakan pembangunan bidang keagamaan dimaksud maka setiap lini di satuan organisasi harus mampu mendayagunakan seluruh assset atau kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada dengan cara menggali potensi‐potensi terpendam yang dimiliki, menciptakan terobosan kegiatan strategis internal Departemen Agama dan lintas sektoral dalam rangka melebarkan sayap mengambil manfaat melalui peningkatan kooordinasi lintas sektoral antara lain sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang peningkatan koordinasi lintas sektoral. Salah satu contoh diketahui bahwa nilai tambah pegawai Departemen Agama, mereka harus mampu memupuk, membina dan meningkatkan kadar iman sumber daya aparatur dalam bekerja. Bila kadar iman sumber daya aparatur tersebut sudah baik maka dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat menghindari hal‐hal yang bersifat destruktif (merusak) seperti KKN atau menghindari inefisiensi terhadap aset negara. Demikian pula pada siswa di madrasah atau pondok pesantren, selain mereka menerima materi yang bersifat nasional (umum) sesuai yang digariskan dalam Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mereka juga mampu mengaktualisasikan nilai‐nilai agama dalam pembangunan dan seterusnya. Seluruh lini aparatur Departemen Agama harus mampu memanfaatkan peluang untuk mengisi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan beriman. Secara umum cakupan lingkup tugas dan fungsi Departemen Agama itu memang cukup besar. Bila permasalahan publik bangsa ini dikorelasikan dengan permasalahan tugas dan fungsi yang ada di Departemen Agama dan dilihat dari faktor Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Treat) maka secara spesifik terdapat 3 tantangan kondisi bagi Departemen Agama. Tiga tantangan kondisi sebagaimana tersebut yaitu : Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

8

1. Tantangan Kondisi Lingkungan Global Sejak ditetapkan UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN tahun 2008, telah terjadi perubahan dan perkembangan yang sangat berarti pada faktor internal maupun eksternal dan berdampak signifikan pada indikator ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan APBN tahun 2008 tersebut. Asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8 % turun menjadi 6,4 %, inflasi 6 % menjadi naik 6,5 %, nilai tukar rupiah Rp. 9.100,‐ per US$ naik dalam kisaran mencapai Rp 12.000,‐ per US$, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 60,0 per barel berubah menjadi US$ 95,0 per barel. Berdasarkan angka perubahan tersebut di atas maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBN 2008 dan ditetapkan dengan Undang‐Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang‐ Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008. 2. Tantangan Kondisi Lingkungan Nasional Tugas dan fungsi Departemen Agama mempunyai korelasi langsung dengan kepentingan publik, dimana situasi dan kondisi publik khususnya pada tubuh pemerintahan saat ini tengah menghadapi berbagai permasalahan internal dan mendasar. Dampak dari permasalahan semua itu akan menjadi beban bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Agama. Diperkirakan, beban sebagaimana tersebut akan berlangsung sampai 2014. Permasalahan yang mendasar pada bangsa ini dan mau tidak mau turut menjadi perhatian bagi Departemen Agama antara lain : a. Kondisi ekonomi yang belum mapan mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial mendasar seperti pengangguran dan kemiskinan, kondisi politik yang tidak stabil dan konflik sosial di berbagai daerah, kemudian ditambah juga dengan berbagai bencana alam. b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai antara lain dengan rendahnya hasil‐hasil pendidikan yang belum mampu memenuhi hak‐hak dasar warga negara, masih tingginya angka buta aksara dan disparitas tingkat pendidikan kelompok mampu dan penduduk miskin kota dan desa. c. Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yag masih rendah, tercermin dengan masih tingginya angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan rentan penyakit akibat kekurangan gizi.


9

d.

e.

f.

g.

h.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan kuantitas penduduk, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak‐hak reproduksi, masih tingginya usia kawin muda dan kurangnya penyuluhan agama terhadap calon pengantin. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan dan terjadinya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio‐ kultural masyarakat. Munculnya konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan yang diakibatkan adanya kebijakan yang cenderung berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan berakibat lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih lebar terutama antara Jawa – luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara kota – desa. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terutama pada daerah‐daerah terpencil termasuk melakukan rehabilitasi terhadap kondisi infrastruktur yang telah rusak.

3. Tantangan Kondisi internal Departemen Agama Di lingkungan internal Departemen Agama, masih banyak faktor yang harus dibenahi agar pembangunan bidang agama dapat mencapai sasaran sesuai yang ditetapkan. Di bidang sumber daya manusia, sebagian pegawai Departemen Agama belum dapat melaksanakan tugasnya masing‐masing. Kelemahan tersebut terjadi antara lain karena rekrutmen pegawai belum berjalan sesuai tuntutan paradigma baru yang berkembang dan belum berdasarkan analisis jabatan yang cermat. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan skill yang dimiliki (the right man on the wrong place) menyebabkan pegawai tidak cakap dalam menyelesaikan tugasnya. Selain lemahnya kualitas sumber daya manusia pegawai Departemen Agama, dari segi kuantitas pegawai memang besar tetapi ternyata besaran tersebut belum sesuai kebutuhan, sebagai contoh; kebutuhan jumlah tenaga guru masih kurang. Tenaga guru untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah sejauh ini dirasakan belum memadai. Demikian juga untuk guru‐guru agama di sekolah umum masih Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

10

perlu ditambah. Kondisi yang sama juga dialami oleh dunia pendidikan Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha. Walaupun setiap tahun pengangkatan tenaga guru diutamakan, utamanya pengangkatan tenaga guru honorer yang mengalami hambatan. Jumlah guru honorer yang diangkat jauh dari yang diusulkan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap mutu pendidikan anak serta mentalitas bangsa. Dari sisi lain, permasalahan di bidang pendidikian terjadi karena distribusi atau penyebaran tenaga administrasi kurang merata. Oleh karena itu, selain perlunya peninjauan penyebaran tenaga administrasi, juga perlu usaha untuk peningkatan tenaga administasi menjadi pegawai fungsional atau sebaliknya membatasi tenaga fungsional yang akan beralih profesi ke tenaga administrasi. Minimnya jumlah sumber daya manusia yang melayani bidang sosial keagamaan juga dapat dilihat pada kurangnya jumlah tenaga penyuluh keagamaan. Padahal, di beberapa daerah terpencil dimana sarana pendidikan agama dan keagamaan sangat terbatas, maka peran tenaga penyuluh sangat signifikan dalam memberikan bimbingan keagamaan. Sementara, kebijakan pembinaan kepegawaian terhadap tenaga penyuluh yang sudah ada juga tidak mendorong terbangunnya etos kerja. Sebagian tenaga penyuluh yang ada masih berstatus honorer dan jumlah honor penyuluh yang mereka terima sangat kecil dan masih jauh dari kelayakan standar upah minimum regional, sehingga penghasilannya sangat tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Secara manusiawi, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas sebagai penyuluh agama. Data Penyuluh Agama PNS (Pinmas 2005) berjumlah 13.765 terdiri : Islam 2.137, Kristen 4.858, Katolik 2.547, Hindu 1.145 dan Buddha 3.078. Sementara jumlah Penyuluh Agama Non PNS pada kegiatan prioritas RKP Departemen Agama tahun 2008 berjumlah 90.510 orang dengan honor per bulan hanya Rp. 100.000,‐. Sementara itu jumlah umat beragama yang dilayani terus berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah. Jumlah pemeluk agama sampai tahun 2005 berdasarkan data statistik yang diterbitkan BPS tahun 2005 berjumlah 213.375.287 jiwa, dengan rincian: pemeluk agama Islam 189.014.015 (88,58% ), pemeluk agama Kristen 12.356.404 (5,79%), pemeluk agama Katolik 6.558.541 (3,07%), pemeluk agama Hindu 3.697.971 (1,73%), pemeluk agama Budha 1.299.565 (0,61%), pemeluk agama Kong Hu Cu 205.757 (0,10%) dan lainnya 243.034 (0,11%). Jumlah pemeluk agama seperti Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

11

gambaran data tesebut, dilihat dari satu sisi sebagai subjek pembangunan adalah merupakan potensi yang dapat digerakkan untuk kemajuan pembangunan bangsa, namun dari sisi sebagai objek pembangunan, bahwa kondisi bangsa kita itu sangat plural sehingga memerlukan kearifan dalam penetapan kebijakan‐kebijakan termasuk kebijakan pada sektor agama. Tabel 3 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2005 No 1 2 3 4 5 6 7

A gam a Is la m K ris te n K a th o lik H in d u B udha K ong H u Cu L a in n y a J u m la h

J u m la h P e n d u d u k

%

1 8 9 .0 1 4 .0 1 5 1 2 .3 5 6 .4 0 4 6 .5 5 8 .5 4 1 3 .6 9 7 .9 7 1 1 .2 9 9 .5 6 5 2 0 5 .7 5 7 2 4 3 .0 3 4

8 8 ,5 8 5 ,7 9 3 ,0 7 1 ,7 3 0 ,6 1 0 ,1 0 0 ,1 1

2 1 3 .3 7 5 .2 8 7

100

Sumber BPS: SUPAS 2005 Cat: Sesuai hasil SUPAS Tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 orang, namun yang tercatat dengan karakteristiknya hanya 213.375.287 orang.

Grafik 2 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2005


12

Tabel 4 Jumlah Penduduk per-Propinsi Menurut Agama Tahun 2005 Agama No.

Propinsi

Total Islam

Katholik

Protestan

Hindu

Budha

Kong hu chu

Lainnya

Nanggroe Aceh darussalam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Irian Jaya Barat Papua

Total Persentase

8.358.192 451.977 4.455.251 38.308 4.233.592 67.024 2.523.542 22.323 6.620.135 34.954 1.515.510 5.421 6.779.663 63.975 898.293 15.012 1.093.678 41.563 7.767.369 361.308 38.034.636 292.367 30.978.227 331.017 3.088.209 149.927 35.280.993 263.526 8.639.722 109.773 394.691 14.220 4.072.265 8.362 367.495 2.312.817 2.369.403 1.040.616 1.409.100 34.275 3.172.912 20.251 2.416.490 130.179 608.192 72.812 1.827.896 27.311 7.509.495 132.560 1.871.779 24.061 902.133 1.599

2.615.014 59.178 189.709 62.457 44.736 17.562 70.833 11.638 80.854 414.393 472.996 502.334 89.718 369.227 135.305 33.968 6.410 1.463.969 363.841 335.324 23.137 269.643 1.403.512 348.172 701.105 25.901 10.425

12.243 715 3.097 324 36.126 6.727 152.715 682 1.771 11.367 23.165 22.923 5.036 92.875 4.866 2.926.887 57.879 1.558 2.048 75.652 33.174 12.662 25.783 77.097 61.483 38.061 5.239

243.382 604 61.896 14.718 30.393 1.066 36.882 72.849 47.337 235.111 51.948 48.047 3.962 40.919 92.351 7.551 24.618 1.520 212.639 0 16.387 9.200 1.932 5.522 36.779 677 544

3.655 1.608 5.333 3.852 1.064 0 176 44.354 7.746 45.839 11.739 7.451 0 5.578 2.916 614 161 1.228 53.118 491 1.430 1.819 426 963 2.028 218 75

4.524 146 2.755 0 237 0 328 0 62 3.860 124 6.115 243 4.989 23.218 161 0 94.595 1.152 58.184 4.122 881 8.360 4.008 13.673 0 0

11.688.987 4.555.810 4.563.406 2.627.216 6.767.645 1.546.286 7.104.572 1.042.828 1.273.011 8.839.247 38.886.975 31.896.114 3.337.095 36.058.107 9.008.151 3.378.092 4.169.695 4.243.182 4.042.817 1.913.026 3.271.413 2.840.874 2.121.017 2.290.969 8.457.123 1.960.697 920.015

79.912 11.285

583.654 208.270

3.613 347

316 95

696 148

10.131 0

1.249.212 881.867

592.540 399.806 189.014.015 6.558.541 88,58% 3,07%

1.443.119 12.356.404 5,79%

1.856 3.697.971 1,73%

320 1.299.565 0,61%

1.031 205.757 0,10%

1.166 243.034 0,11%

2.439.838 213.375.287 100%

570.890 661.722

Sumber BPS: SUPAS 2005 Cat: 1. Sesuai hasil SUPAS Tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 orang, namun yang tercatat dengan karakteristiknya hanya 213.375.287 orang. 2) Jumlah penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum termasuk (ada pendataan tersendiri setelah tsunami). Dimungkinkan setelah pendataan total jumlah penduduk akan bertambah 3) Sulawesi Barat masuk ke Sulawesi Selatan dan Irian Jaya Barat masuk ke Papua

Selain masalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Departemen Agama, sarana dan prasarana kantor masih banyak yang memprihatinkan. Sebagai gambaran, Kantor Urusan Agama, khususnya di luar Jawa, masih banyak yang belum memiliki kantor yang memadai, apalagi dengan adanya pemekaran wilayah maka penambahan gedung/kantor itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar‐tawar lagi. Begitu pula terhadap kebutuhan gedung balai nikah yang layak merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kebutuhan Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

13

masyarakat agamis. Masyarakat melaksanakan proses administrasi pernikahan dan bahkan akad nikah banyak juga dilakukan di gedung balai nikah. Jadi dilihat dari sisi kebutuhan, tugas dan fungsi Kantor Departemen Agama Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan Departemen Agama yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Pelayanan terhadap jamaah haji sering kali dianggap sebagai barometer pelayanan dari Departemen Agama, di samping itu penyelenggaraan ibadah haji juga membawa nama baik dan martabat bangsa. Namun setiap musim haji sering kali muncul permasalahan karena terbatasnya sarana dan prasarana, pembinaan yang masih terbatas dan pelayanan yang belum optimal. Berbagai kondisi yang ada di lingkungan internal Departemen Agama seperti tergambar di atas, menjadi satu tantangan agar pembangunan bidang agama mampu meminimalisasi kekurangan dan kelemahan yang ada serta mempertahankan potensi yang selama ini menjadi pendukung bagi suksesnya pembangunan bidang agama. Oleh karenanya peningkatan anggaran Departemen Agama fungsi agama sebagai salah satu solusi peningkatan kinerja menjadi prioritas kebutuhan.

D. KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROGRAM DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2009 Dalam rangka penyusunan program Departemen Agama tahun 2009 telah dilakukan upaya sinkronisasi program dan anggaran pada jajaran eselon I, agar program Departemen Agama dapat lebih efisien dan memenuhi asas kesinambungan dan saling berkait menuju pencapaian visi dan misi Departemen Agama. Tahun 2009 Departemen Agama tetap memprioritaskan penekanan kenaikan anggaran untuk fungsi pendidikan dan fungsi agama. Melalui surat Menteri Agama Nomor: MA/28/2008 Tanggal 25 Februari 2008 perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Departemen Agama Tahun 2009 yang ditujukan kepada Menteri Negara/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Ketua Komisi VIII DPR, Menteri Agama menyampaikan Usulan Program dan Anggaran Departemen Agama Tahun 2009 sebesar Rp. 30.403.987.778.000,‐ yang terdiri dari: Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

14

• • • • •

Fungsi Pelayanan Umum Fungsi Pariwisata dan Budaya Fungsi Agama Fungsi Pendidikan Fungsi Perlindungan Sosial

Jumlah

=

Rp. 3.923.491.955.000,‐ Rp. 3.573.772.000,‐ RP. 2.640.532.849.000,‐ Rp. 23.823.065.778.000,‐ RP. 13.323.434.000,‐ ................………………… Rp. 30.403.987.788.000,‐

Usulan tersebut disusun dengan memperhatikan program‐program prioritas yang tertuang dalam: ¾ Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 ‐ 2009 ¾ PMA No. 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Tahun 2005 – 2009 ¾ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ¾ UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. ¾ Undang ‐ Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ¾ Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral. Selain memperhatikan Peraturan dan Undang‐Undang sebagaimana tersebut di atas, juga memperhatikan: ¾ Hasil konsultasi pimpinan satuan kerja pusat, daerah dan unit pelaksanan teknis di lingkungan Departemen Agama yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 21 Februari 2008 di Batam, Kepulauan Riau. ¾ Hasil‐hasil rapat koordinasi secara intensif dengan unit‐unit terkait. Dasar Kebijakan yang menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran Departemen Agama Tahun 2009 adalah: ¾ RPJMN 2004‐2009 ¾ RKP 2009 ¾ Renstra Pendidikan Nasional 2005 ‐ 2009 ¾ Renstra Departemen Agama 2005 ‐ 2009


15

Bagan Proses Penetapan Anggaran Departemen Agama Tahun 2009 Surat MENAG No. MA/28/2008 tanggal 25 Februari 2008 Diusulkan RAPBN Dep. Agama Tahun 2009 Rp. 30.403.987.788.000,-

Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0081/M.PPN/04/2008 dan SE-357 /MK/2008 Tanggal 4 April 2008 Dep. Agama Tahun 2009 Mendapatkan Pagu Indikatif Rp. 19.926.813.900.000,-

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-852/MK.02/2008 tanggal 10 Juli 2008 Dep. Agama Mendapatkan Pagu Sementara Rp. 20.723.203.542.000,-

SE Menkeu Nomor SE-1615/MK.02/2008 Tgl 31/10/2008 Penghematan Anggaran Rp. 651.602.983.000-

Tambahan Anggaran Fungsi Pendidikan Rp. 6.585.000.000.000-

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1615/MK.02/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 Pagu Definitif Dep. Agama Tahun 2009 Rp. 26.656.600.559.000-


16

Anggaran Fungsi Pendidikan tahun 2009 mendapat kenaikan yang signifikan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pagu Defiitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 maka Departemen Agama memperoleh tambahan anggaran Fungsi Pendidikan menjadi sebesar Rp. 23.275.200.008.000,‐, naik Rp. 10.416.672.507.000,‐ 81% dari pagu Fungsi pendidikan APBN‐P 2008. Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas total APBN 2009 untuk Departemen Agama adalah Rp. 26.656.600.559.000,‐. Angka tersebut naik 64,41 % dari APBN‐P tahun 2008 yaitu Rp. 16.213.583.514.000,‐. Tabel 5 Perbandingan Usulan Anggaran Departemen Agama Dengan Pagu Definitif Departemen Agama Tahun 2009

Catatan: 1) Usulan Anggaran tahun 2009 melalui surat Menteri Agama Nomor:MA/28/2008 tanggal 25 Februari 2008 2) Pagu Definitif sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-1615/MK.02/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 3) Pagu Definitif Fungsi Pendidikan tahun anggaran 2009 terdiri dari Anggaran belanja pegawai Rp.8.386.303.003.000,-, dan Belanja khusus/murni pendidikan Rp. 14.888.897.005.000,-


17

I.

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA a. Fungsi Agama 1) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (a) Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak‐anak; (b) Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat; (c) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak‐hak dasar dalam memeluk agamanya masing‐masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya; (d) Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; (e) Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.

Penjabaran secara rinci kegiatan‐kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama adalah sebagai berikut : (a) Pemberian bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan, sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pura dan wihara serta hibah dan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan; (b) Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sakinah /sukinah/hita sukaya/ bahagia, peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA), pembinaan remaja usia nikah dan calon pengantin serta pembinaan pasca nikah; Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

18

(c) Peningkatan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan SDM dan pengembangan sosial kemasyarakatan; (d) Perbaikan sistem penyelenggaraan haji, peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; (e) Peningkatan pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, meningkatkan kerja sama instansi pemerintah dan masyarakat dalam jaminan produk halal; dan pemantapan landasan peraturan perundang‐undangan pelayanan kehidupan beragama; (f) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya; (g) Pengembangan sistem informasi keagamaan; (h) Peningkatan sarana dan tenaga teknis hisab rukyat. 2) Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai‐Nilai Keagamaan (a) Peningkatan kualitas melalui bantuan operasional; menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pelatihan dan orientasi bagi penyuluh/da’i/mubaligh/juru penerang/pemuka agama; serta pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pasca konflik dan bencana alam; (b) Pemberian bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur’an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Buddha dan kegiatan sejenis lainnya; (c) Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor dengan tokoh dan organisasi masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; (d) Pemantapan landasan peraturan perundang‐undangan serta pembuatan jaringan lintas sektoral penanggulangan pornografi dan pornoaksi, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi dan berbagai jenis praktek asusila. (e) Pengembangan materi metodologi, manajemen, penyuluhan dan bimbingan keagamaan. Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

19

3) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama ditekankan pada 2 aspek, yakni kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama. Arah kebijakannya adalah : (a) Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok‐kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat. (b) Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik. (c) Penyelesaian konflik yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki. (d) Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan. (e) Peningkatan kerjasama intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi. (f) Peningkatan wawasan multikultural di kalangan umat beragama. Penjabaran secara rinci Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama adalah sebagai berikut : (a) Internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama; (b) Pembangunan hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah; (c) Pendirian sekretariat bersama antar umat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan umat beragama; peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat seperti kegiatan bedah kampung, perbaikan lembaga pendidikan dan rumah ibadah; dan mendorong tumbuh kembangnya wadah‐ wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan; (d) Silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional; Pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antarumat beragama; Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

20

dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama; (e) Rekonsiliasi tokoh‐tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik; dan penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik; (f) Pengembangan wawasan multikultural bagi guru‐guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama. 4) Program Penelitian dan Pengembangan Agama (a) Pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama (pendidikan agama dan keagamaan); pemberdayaan serta pemanfaatan lektur keagamaan; dan melakukan tinjauan bagi antisipasi dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks; (b) Identifikasi dan merumuskan indikator kinerja pembangunan bidang agama; bidang pendidikan agama dan keagamaan; (c) Peningkatan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya tulis di bidang keagamaan; (d) Kajian terhadap peraturan tentang kehidupan umat beragama dan rancangan undang‐undang kerukunan hidup umat beragama; (e) Penelitian, kajian, dan pemetaan konflik sosial keagamaan; (f) Pengembangan hasil‐hasil penelitian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. 5) Program Pengembangan Lembaga ‐ Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (a) Pemberdayaan lembaga‐lembaga sosial keagamaan, seperti organisasi keagamaan, LP2A, BKM, LPTQ, BP4, BAZ, LAZ, BWI, pengelola dana sosial keagamaan melalui peningkatan program dan pembangunan sarana serta kualitas tenaga pengelola lembaga‐lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; (b) Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; subsidi dan imbal‐swadaya pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

21

pendidikan keagamaan; dan block‐grant dalam pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; (c) Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan melakukan kunjungan belajar antar lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; (d) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan mutu pembinaan lembaga‐lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Secara umum, jumlah anggaran untuk Fungsi Agama Tahun 2005 – 2009 bobotnya mengalami penurunan. Penurunan jumlah anggaran Departemen Agama untuk Fungsi Agama ini dirasakan implikasinya sangat berat bagi Departemen Agama terutama dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Agama di era globalisasi dengan dinamika keterkaitan antar satu masalah dengan lainnya. Oleh karena itu ke depan, anggaran Fungsi Agama Departemen Agama menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Tabel 6 Prosentase Anggaran Fungsi Agama Departemen Agama

Tahun

Anggaran Departemen Agama

Anggaran Fungsi Agama Jumlah

%

2005

6.815.723.166.000

727.247.423.000

10,67

2006

11.063.180.370.000

1.324.572.962.000

11,97

2007

14.548.801.100.000

649.271.347.000

4,46

2008 2009

16.213.583.514.000 26.656.600.559.000

791.107.099.000 830.307.389.000

4,88 3,11

Berdasarkan data time series anggaran Departemen Agama Fungsi Agama pada tabel di atas, total alokasi anggaran untuk Fungsi Agama Departemen Agama dari tahun 2005 sampai tahun 2009 sebagai berikut :


22

Proporsi anggaran Fungsi Agama pada tahun 2005 adalah sebesar 10,67% dari total APBN Departemen Agama, kemudian proporsinya sedikit meningkat pada tahun 2006 menjadi 11,97 %. Demikian pula nilai nominalnya dari Rp. 727.247.423.000,‐ pada tahun 2005 menjadi Rp. 1.324.572.962.000,‐ pada tahun 2006. Namun pada tahun 2007, anggaran Fungsi Agama mengalami penurunan drastis baik secara nominal maupun proporsinya, yaitu dari Rp. 1.324.572.962.000,‐ pada tahun 2006 menjadi Rp. 649.271.347.000,‐ pada tahun 2007. Sedangkan proporsinya turun dari 11,97% pada tahun 2006 menjadi hanya 4,46% pada tahun 2007. Pada tahun 2008 Fungsi Agama sedikit naik kembali nilainya, dari Rp. 649.271.347.000,‐ atau 4,46% pada tahun 2007 menjadi Rp. 791.107.099.000‐ atau 4,88% pada tahun 2008. Kemudian naik kembali nominalnya untuk tahun 2009 menjadi Rp 830.307.389.000,‐ , namun secara persentase turun menjadi hanya 3,11% dari total anggaran tahun 2009. Kecilnya anggaran Departemen Agama untuk fungsi agama secara mikro menjadi beban tersendiri bagi Departemen Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi agama. Secara makro berimplikasi kepada publik atau pemerintah yang belum mencerminkan keserasian, keselarasan dan kebersamaan masyarakat dalam pemenuhan kehidupan beragama. Faktor implikasi negatif dari kecilnya anggaran fungsi agama bukan mustahil akan berbias semu terhadap kinerja Departemen Agama, padahal indikator penilaian keberhasilan Departemen Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi agama bukan hanya ditentukan oleh subyektivitas Departemen Agama itu sendiri, melainkan banyak korelasi lain yang berhubungan satu dengan lainnya (kementerian/lembaga satu dengan lainnya) keberhasilannya saling ketergantungan. Oleh karena itu untuk tahun‐tahun berikutnya, anggaran Departemen Agama untuk Fungsi Agama harus menjadi prioritas utama untuk dapat ditingkatkan. b. Fungsi Pendidikan Fungsi pendidikan di lingkungan Departemen Agama diarahkan kepada Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memainkan peranan penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa ini. Pengalaman menunjukan bahwa pendidikan memberi manfaat yang luas bagi kemajuan bangsa, mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia serta membangun ekonomi menuju masyarakat sejahtera. Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

23

Berdasarkan Visi Pendidikan Nasional dalam Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagai berikut ”Terwujudnya sistim pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Adapun Misi Pendidikan Nasional : 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) Mambantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; 5) Membedayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6) Sesuai Renstra Departemen Agama 2004 – 2009 tujuan pendidikan agama dan keagamaan adalah untuk membina pendidik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan nilai‐ nilai ajaran agama. Sedangkan Visi Pendidikan Islam ”Terselenggaranya pelayanan pendidikan Islam yang bermutu secara adil dan merata demi terwujudnya insan Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berkeunggulan intelektual, moral dan spiritual”. Selanjutnya untuk Misi Pendidikan Islam sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas sistem pendidikan Islam sebagai pranata sistem pendidikan Nasional melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan berciri Islam di madrasah, pendidikan agama di sekolah dan pendidikan agama di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren;


24

2) Mengupayakan terwujudnya madrasah, lembaga‐lembaga pendidikan

keagamaan dan pondok pesantren dan lembaga‐lembaga pendidikan tinggi Islam sebagai lembaga‐lembaga pendidikan berbasis ilmu dan nilai‐ nilai agama yang berkeunggulan, berkualitas dan berdaya saing; 3) Memberdayakan lembaga‐lembaga pendidikan Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta melalui penguatan pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam proses pembelajaran maupun menajemen pendidikan; 4) Meningkatkan fungsi pendidikan agama Islam di sekolah dan memperkuat peran lembaga‐lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan kerukunan umat beragama dan memperkokoh jati diri dan watak bangsa. Dengan meningkatnya jumlah anggaran Departemen Agama sebesar Rp 26.656.600.559.000,‐ (64,41%) untuk tahun 2009 maka fokus peningkatan pada anggaran pendidikan agama dan keagamaan juga meningkat. Peningkatan anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana dimaksud fokus sasarannya adalah untuk : a) Pendidikan anak usia dini (PAUD); b) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; c) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan; d) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah mendapat perhatian untuk ditingkatkan; e) Perguruan Tinggi Agama; f) Pendidikan Agama Islam pada sekolah; g) Pengawas pendidikan agama Secara rinci, sesuai Renstra Pendidikan Islam Ditjen Pendis 2004 ‐ 2009 dijelaskan bahwa Pendayagunaan anggaran pendidikan agama tahun 2009 diperuntukan bagi program : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (a) Perluasan akses RA/BA,TPQ/TKQ (b) Peningkatan capacity building (c) Pemanfaatan teknologi informasi Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

25

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (a) Pendanaan biaya operasional wajar dikdas di MI dan MTs; (b) Penyediaan sarana dan prasarana MI, MTs; (c) Rekruitmen pendidik dan tenaga kependidikan MI, MTs; (d) Perluasan akses pendidikan wajar dikdas pada jalur non formal di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan (PP Salafiyah Ula, Pendidikan Diniyah Dasar, Pendidikan Diniyah Menengah Pertama dan Pondok Pesantren); (e) Pengembangan kurikulum dan sarana pembelajaran MI, MTs di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan Pondok Pesantren; (f) Pengembangan pendidikan inklusif di MI, MTs; (g) Pengembangan MI, MTs satu atap bagi daerah terpencil; (h) Evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam tingkat nasional MI, MTs; (i) Peningkatan capacity building; (j) Pemanfaatan teknologi informasi 3) Program Pendidikan Menengah (a) Perluasan akses MA; (b) Pengembangan MA internasional di setiap propinsi; (c) Pengembangan kurikulum dan sarana pembelajaran MA, MA Keagamaan dan Pendidikan Diniyah Menengah Atas; (d) Pengembangan pendidikan inklusif di MA; (e) Evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam tingkat nasional MA; (f) Peningkatan capacity building; (g) Pemanfaatan teknologi informasi (h) Bantuan Pengembangan Pendidikan Keterampilan pada Madrasah 4) Program Pendidikan Non Formal (a) Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia > 15 tahun di lembaga‐lembaga pendidikan. keagamaan dan pontren; (b) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup di lembaga‐ pendidikan keagamaan dan pondok pesantren dan PTI; (c) Pengembangan pondok pesantren unggulan; (d) Peningkatan capacity building; (e) Pemanfaatan teknologi informasi 5) Program Pendidikan Tinggi (a) Perluasan akses PTI; (b) Pengembangan UIN sebagai lembaga PTI bertaraf internasional; Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

26

(c) Pengembangan IAIN dan STAIN sebagai pusat unggulan kajian Islam internasional dan regional; (d) Pengembangan budaya akademik di PTI; (e) Pengembangan lembaga PTI sebagai pusat penelitian dan pengembangan potensi masyarakat; (f) Pengembangan sistem akreditasi PTI swasta; (g) Peningkatan capacity building; (h) Pemanfaatan teknologi informasi 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (a) Sertifikasi pendidik Wajar Dikdas dan Dikmen di MI, MTs dan MA; (b) Peningkatan kesejahteraan pendidik di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan non formal; (c) Pengembangan kompentensi pendidik dan tenaga kependidikan di MI, MTs dan MA; (d) Peningkatan capacity building; (e) Pemanfaatan teknologi informasi 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (a) Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren; (b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat pengelola pendidikan pusat dan daerah; (c) Penataan regulasi pengelolaan pendidikan pusat dan daerah; (d) Peningkatan capacity building; (e) Pemanfaatan teknologi informasi; (f) Survey pemetaan mutu pendidikan di lembaga‐ lembaga pendidikan Islam; (g) Pengembangan quality assurance system di lembaga‐lembaga pendidikan agama Islam; (h) Peningkatan capacity building; (i) Pemanfaatan teknologi informasi; (j) Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja pendidikan; (k) Pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan pendidikan; (l) Peningkatan fungsi manajemen pelayanan pendidikan yang efesien dan efektif. Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

27

8)

Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan (a) Pengembangan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada sekolah dan lembaga pendidikan agama lainnya; (b) Evaluasi hasil belajar; (c) Pengembangan budaya keagamaan dalam sistem pendidikan Islam di sekolah; (d) Rekruitmen dan distribusi guru PAI di daerah terpencil; (e) Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan PAI di sekolah; (f) Peningkatan sarana pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah; (g) Evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam di sekolah SD, SMP dan SLTA; (h) Peningkatan akses dan mutu pendidikan pada Diniyah Takmiliyah (DT), Majelis Teklim (MT), pendidikan kesetaraan paket A, B dan C pada pondok pesantren dan Ma’had Takhassus; (i) Pengembangan Diniyah Takmiliyah (DT), Majelis Taklim (MT, Pendidikan Al‐Qur’an dan pengajian kitab, Pendidikan kesetaraan paket A, B dan C pada pondok pesantren dan Ma’had Takhassus; (j) Pengembangan community college di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren; (k) Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian pengelolaan Pondok Pesantren; (l) Peningkatan kualitas pendidik agama di masyarakat.

Berikut ini ditampilkan prosentase anggaran Departemen Agama khusus untuk fungsi pendidikan. Penampilan khusus anggaran pendidikan dimaksudkan ini dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas bahwa jumlah anggaran pendidikan agama memang cukup besar, namun kumulatif besaran anggaran pendidikan agama itu di dalamnya masih menjadi satu dengan belanja pegawai. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya penyajiannya dipisahkan sebagaimana tersebut pada tabel 7 di bawah ini.


28

Tabel 7 Prosentase Anggaran Fungsi Pendidikan Departemen Agama Tahun

Jumlah Anggaran Depag

Fungsi Pendidikan

Prosentase

2003

5.414.676.400.000

2.095.565.600.000

38,7

2004

5.914.458.600.000

2.094.624.000.000

35,4

2005

6.815.723.166.000

3.284.974.469.000

48,2

2006

11.063.180.370.000

4.841.829.587.000

43,8

2007

14.548.801.100.000

6.692.149.532.000

46,0

2008

16.213.583.514.000

12.858.527.501.000

79,3

2009

26.656.600.559.000

23.275.200.008.000

87,3

II. PENAJAMAN PRIORITAS FUNGSI AGAMA TAHUN 2009

Penjamanan Program pada Fungsi Agama, diprioritaskan pada beberapa kegiatan berikut: (a) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Peribadatan (b) Pembangunan Sarana Balai Nikah (KUA) (c) Rehabilitasi Sarana Balai Nikah (KUA) (d) Pelayanan Ibadah Haji (e) Pembinaan Agama Islam (f) Rehabilitasi Asrama Haji (g) Operasional KUA (h) Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS (i) Bantuan Operasional FKUB (j) Pembangunan Sekber KUB Tk. Kabupaten/Kota (k) Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik (l) Bantuan Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan


29

III. PENAJAMAN PRIORITAS FUNGSI PENDIDIKAN TAHUN 2009 Dengan mengacu kepada Renstra Pendidikan Agama Departemen Agama Tahun 2004 – 2009, maka penajaman anggaran Departemen Agama Tahun 2009 untuk Fungsi Pendidikan Agama, prioritasnya diperuntukkan kepada : a. Penyediaan anggaran BOS : 1) BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI) 2) BOS Salafiyah Ula (SD) 3) BOS Madrasah Tsanawiyah (MTs) 4) BOS Salafiyah Wustha (SMP) 5) BKM Madrasah Aliyah (MA) b. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (RA, MI, Salaf. Ula, MTs, Salaf. Wusta, MA, PTA, Pontren dan Madin) 1) Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS 2) Tunjangan Profesi Guru non PNS 3) Tunjangan Khusus Guru (guru daerah terpencil dan perbatasan) 4) Percepatan Sertifikasi Guru 5) Percepatan Sertifikasi Dosen 6) Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 7) Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 8) Beasiswa Guru Program S1 9) Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen Program S2/S3 10) Beasiswa Dosen Program S2 11) Beasiswa Dosen Program S3 12) Peningkatan Kompetensi Dosen (short course)

c. Peningkatan akses pendidikan untuk : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2) Program Pendidikan Dasar (Beasiswa Siswa Miskin MI, MTs) 3) Program Pendidikan Menengah (Beasiswa Siswa Miskin MA) 4) Program Pendidikan Tinggi Agama ‐ Beasiswa Santri Teladan ‐ Beasiswa Mahasiswa Miskin


30

d. Bantuan Pendidikan Keagamaan : 1) TKQ/TPQ (Islam) 2) Majlis Taklim 3) Sekolah Minggu (Kristen) 4) Sekolah Gembira dan Seminari (Katolik) 5) Pasraman (Hindu) 6) Pabbaja Samanera (Buddha).

e. Pengadaan sarana dan prasarana : 1) RA/BA 2) Madrasah Ibtidaiyah 3) Program Wajar Dikdas Salafiyah Ula 4) Madrasah Tsanawiyah 5) Program Wajar Dikdas Salafiyah Wusta 6) Madrasah Aliyah 7) Perguruan Tinggi Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) 8) Pondok Pesantren 9) Madrasah Diniyah


31

Tabel 8 Alokasi Anggaran Kegiatan Prioritas Tahun 2009 Rp. 13.638.228.454.000 NO I

FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

HARGA SATUAN

FUNGSI AGAMA A

B

C

Program Pelayanan Kehidupan Beragama

228.120.000

Operasional KUA

5.025

unit

12.000

60.300.000

2)

Rehabilitasi KUA

308

unit

90.000

27.720.000

3)

Pelayanan Ibadah Haji & Umrah dan Pengawasan Haji

210.000

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan 1) Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 90.510

jamaah

140.100.000

108.612.000 orang

1.200

Program Kerukunan Umat Beragama

- Tingkat Kabupaten/Kota 2) 3)

14.381.000

Pembangunan Sekber KUB Tk. Kabupaten/Kota Bantuan Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik

Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 1) Bantuan Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

33

FKUB

30.000

990.000

150

FKUB

25.000

3.750.000

300.000

4.500.000

15

unit

33

lokasi

5.141.000

18.800.000 1

lbg

18.800.000

FUNGSI PENDIDIKAN 1

13.268.315.454

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1) 2) 3)

108.612.000

Bantuan Operasional FKUB - Tingkat Propinsi

D

JUMLAH (Rp.) 369.913.000

1)

1)

II

VOLUME

Bantuan Pengembangan Alat dan Sumber Belajar RA/BA & Lembaga Pendidikan Keagamaan Pelatihan Kepala dan Guru RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Bantuan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana RA/BA dan Lembaga Pendidikan


33.100.000 100

lokasi

50.000

5.000.000

2.000

orang

2.000

4.000.000

100

ruang

65.000

6.500.000

32

Keagamaan 4)

2

Pemberdayaan Pengelola RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

440

lokasi

40.000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1) Penyediaan BOS Jenjang Pendidikan Dasar - Madrasah Ibtidaiyah

17.600.000

6.698.748.593

3.100.469

siswa

455.525

siswa

400

182.210.000

2.644.944

siswa

397

1.050.042.768

176.769

siswa

10.691

siswa

400

4.276.400

166.078

siswa

397

65.932.966

2.620.050

siswa

329.994

siswa

575

189.746.550

* Kabupaten/Kota

2.290.056

siswa

570

1.305.331.920

- Salafiyah Wustha

389.007

siswa

22.878

siswa

575

13.154.850

366.129

siswa

570

208.693.530

* Kota * Kabupaten/Kota - Salafiyah Ula * Kota * Kabupaten/Kota - Madrasah Tsanawiyah * Kota

* Kota * Kabupaten/Kota - Safeguarding * Safeguarding BOS Kanwil (monitoring, rakor & Evaluasi) * Safeguarding BOS Kandepag (monitoring, rakor & Evaluasi) * Safeguarding BOS Pusat (pedoman, monitoring, rakor & Evaluasi)

33

keg

7.923.500

440

keg

28.632.000

1

keg

5.500.000

2)

Beasiswa untuk siswa Miskin MI

640.000

siswa

360

230.400.000

3)

Beasiswa untuk siswa Miskin MTs

540.000

siswa

720

388.800.000

4)

Beasiswa Anak PNS Gol I, II dan Tamtama TNI/POLRI - MI

8.000

orang

250

2.000.000

- MTs

10.000

orang

350

3.500.000

Rehabilitasi Ruang Kelas MI reguler, Feeder dan Pasca Bencana - Rusak Berat

24.650

ruang

92.500

2.280.125.000

5)

6)

Rehabilitasi Ruang Kelas MTs reguler, Feeder dan Pasca Bencana


33

- Rusak Berat 7)

Bantuan Pengembangan Lab & Jaringan Pendidikan Teknologi dan Informasi MTs

8)

Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Perpustakaan MI/MTs

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

- Bantuan Pengembangan Perpustakaan MI

150

unit

100.000

15.000.000

- Bantuan Pengembangan Perpustakaan MTs Pengembangan MI/MTs Bertaraf Internasional Penyelenggaraan Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan

150

unit

150.000

22.500.000

20

lokasi

500.000

10.000.000

1.200.000

orang

50

60.000.000

20

lokasi

250.000

5.000.000

160

lokasi

50.000

8.000.000

160

lokasi

60.000

9.600.000

110

unit

66.500.000

205

unit

16.000.000

237

unit

16.000.000

1

pkt

19.300.000

1

pkt

47.400.000

928

lbg

7.058

lbg

15.000.000

1

pkt

5.000.000

Bantuan pengembangan MI/MTs melalui Kontrak Prestasi Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MI Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MTs Pembangunan gedung MTs (AIPRD)

19)

Bant. Operasional Penyel. Paket A & B pada Pontren & Lbg. Keagamaan

20)

Bantuan Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren

21)

Pengembangan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Paket A/B dan PPS Wajar Dikdas Pontren Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A & B Bantuan Khusus Pengembangan Mutu MI/MTs Pengembangan Program Peningkatan Mutu MI/MTs Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran dan Belanja Tupoksi

25)

3

40.500.000

Dana Pendamping P/HLN MEDP

24)

202.205.000

150.000

18)

23)

92.500

unit

17)

22)

ruang

270

Bantuan Pembangunan MI melalui MEDP (ADB) Bantuan Pembangunan MTs melalui MEDP (ADB) Dana Pendamping P/HLN AIBEP

16)

2.186

19.000

orang

15.000

50

950.000

100

lbg

50.000

5.000.000

3

keg

2.000.000

6.000.000

1

thn

148.604.109

148.604.109

Program Pendidikan Menengah 1)

Beasiswa untuk Siswa Miskin MA

2)

Rehabilitasi Ruang Kelas MA


13.920.000

961.489.478 320.000

siswa

760

243.200.000

34

- Rusak Berat

1.726

ruang

92.500

159.655.000

3)

Beasiswa Anak PNS Gol. I, II dan Tamtama TNI/POLRI (siswa MA)

5.000

orang

700

3.500.000

4)

60

orang

12.000

720.000

48

lokasi

400.000

19.200.000

6)

Beasiswa MA bagi Siswa daerah Terpencil/ Tertinggal Bantuan Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi Pengembangan MA Bertaraf Internasional

15

unit

1.000.000

15.000.000

7)

Pembangunan MA Bertaraf Internasional

10

unit

15.000.000

150.000.000

8)

408

unit

150.000

61.200.000

10)

Pengembangan Lab Pendidikan Teknologi dan Informasi MA Bantuan Pengembangan Pendidikan Keterampilan MA Bantuan Peningkatan Mutu MA

11)

Pengembangan MAN Insan Cendekia

12)

Pembangunan MA malalui MEDP (ADB)

549

unit

13)

Pembangunan Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar MA Bantuan Operasional MAN

150

unit

646

Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan Bantuan Khusus Pengembangan MA Pengembangan Program Peningkatan Mutu MA Bantuan Operasional Manajemen Mutu MA Swasta Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran dan Belanja Tupoksi

4

keg

4.399

lbg

1

thn

5)

9)

14) 15) 16) 17) 18) 19)

4

58

lokasi

50.000

2.900.000

100

lokasi

80.000

8.000.000

2

lokasi

12.000.000

24.000.000 82.397.600

150.000

22.500.000

lokasi

50.000

32.300.000

275.000

orang

50

13.750.000

100

lokasi

50.000

5.000.000

750.000

3.000.000 60.000.000

55.166.878

Program Pendidikan Non Formal 1) 2) 3) 4)

Bantuan Penyelenggaraan Life Skills & Short Course Pontren & Lembaga Pendidikan Keagamaan Bantuan Peralatan Ketrampilan untuk Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Bantuan Pembangunan Sanggar Belajar Paket C pada Pontren Bantaun Penyelenggaraan Pembelajaran Pkt C Pontren & Lembaga Pend. Keagamaan

5)

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C

6)

Pelatihan Tutor Kejar Paket C


55.166.878

52.520.000 100

lbg

100.000

10.000.000

100

unit

100.000

10.000.000

50

unit

100.000

5.000.000

440

lokasi

50.000

22.000.000

40.000

orang

50

2.000.000

1.760

orang

2.000

3.520.000

35

5

Program Pendidikan Tinggi 1)

Beasiswa untuk mahasiswa miskin

2)

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana

3)

Beasiswa Santri Berprestasi

4)

Pengembangan Perpustakaan

5)

Peningkatan Mutu Penelitian

6)

Penelitian Kompetitif pada PTA

7)

Pelatihan Penguatan Kemampuan Penelitian

8)

Pengembangan Gedung Pendidikan Tinggi Agama melalui IDB dan JBIC (P/HLN) termasuk pengalihan anggaran P/HLN sebesar Rp. 78.842.000,- dari BRR untuk The Reconstruction and Rehabilitation of IAIN Ar-Raniry University Project Anggaran Penggantian IDB Pembangunan gedung IAIN Malang Pengadaan Tanah PTAIN

9) 10) 11)

65.000 100 1.300

orang

12.000

12.000.000

judul

100.000

5.100.000

4

akt

150.000

600.000

3

lbg

1

pkt

431.835

m2

1.000 51

17)

Kerjasama Ma'had Aly dengan PTAIN

18)

Peningkatan Akreditasi di PTA

19)

300

21)

Beasiswa Mahasiswa Jurusan Langka Peminat Bantuan untuk Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Dana Pendamping CIDA

22)

Bantuan Khusus Pengembangan PTA

23)

Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran dan Belanja Tupoksi

20)

24)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


orang

447.522.713

15.000.000

16)

15)

lbg

78.000.000

375.000

40

Pengembangan Jaringan Pendidikan Teknologi dan Informasi PTA Pengembangan Ma'had Aly dengan PTAIN

14)

1.200

39.000.000

100

13)

orang

30.000

Bantuan Beasiswa Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Bantuan Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia di Mesir Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa PTAIN Pemberdayaan Kopertais

12)

6

1.303.643.881

unit

orang

316.454.400

13.500.000

13.500.000 180.800.000

15.000

1.500.000

10.000.000

10.000.000

1

unit

1

sistem

2.000.000

2.000.000

13

lokasi

400.000

5.200.000

42

lbg

400.000

16.800.000

5

lbg

7.500.000

37.500.000

3

lbg

1.000.000

3.000.000

61

lbg

100.000

6.100.000

25.000

7.500.000

orang

61

lbg

250.000

15.250.000

1

keg

5.000.000

5.000.000

26

lbg

100.000

2.600.000

2

keg

2.500.000

5.000.000

1

thn

78.216.768

78.216.768

2.987.756.500

36

1)

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS - Guru Non PNS yang sudah S1

207.298

orang

3.000

621.894.000

- Guru Non PNS yang belum S1

294.533

orang

3.000

883.599.000

2)

Tunjangan Profesi Guru non PNS

36.579

orang

24.000

877.896.000

3)

Tunjangan Khusus Guru

2.500

guru

16.200

40.500.000

4)

Percepatan Sertifikasi Guru

90.000

guru

2.000

180.000.000

5)

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan Beasiswa Guru Program S1

400

dosen

15.000

6.000.000

1.500

dosen

18.000

27.000.000

Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 melalui Dual Mode System

9.000

orang

6.000

54.000.000

6.000

orang

6.000

36.000.000

Peningkatan Kompetensi Ganda Guru Program S1 Beasiswa Program S1 Kompetensi Ganda bagi Guru dalam Jabatan

295

guru

31.000

9.145.000

800

orang

31.000

24.800.000

Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Program Lanjutan) Sosialisasi Sertifikasi Profesi

2.000

guru

31.000

62.000.000

20.000

orang

250

5.000.000

440

lokasi

25.000

11.000.000

8.005

orang

1.500

12.007.500

99

orang

25.000

2.475.000

2.000

dosen

2.000

4.000.000

6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Bantuan Pemberdayaan MGMP, KKG, Pokjawas dan KKM Tunjangan Purna Bakti Guru PNS

15)

Pendidikan Guru Berasrama untuk Daerah Terpencil/Tertinggal/Perbatasan

16)

Percepatan Sertifikasi Dosen

17)

Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen S2/S3 Beasiswa Dosen Program S2 dan S3 Dalam Negeri - Dosen S2

800

dosen

10.000

8.000.000

600

orang

31.000

18.600.000

- Dosen S3 (ongoing)

200

orang

35.000

7.000.000

- Dosen S3 (baru)

250

orang

35.000

8.750.000

20

orang

250.000

5.000.000

400

orang

12.000

4.800.000

18)

19)

Beasiswa Dosen & Tenaga Kependidikan Program S2 dan S3 Luar Negeri

20)

Tunjangan Profesi Dosen Non PNS (6 bulan)

21)

72

orang

100.000

7.200.000

22)

Peningkatan Kompetensi Dosen (short course) Tunjangan Purna Bahakti Dosen PNS

140

orang

1.500

210.000

23)

Beasiswa S2 dan S3 Tenaga Kependidikan

100

orang

32.000

3.200.000


37

24) 25)

7

Safeguarding Pengelolaan Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik & Tenaga Kependidikan Pengambangan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Pendidik dan kependidikan

474 21

lokasi

70.000

keg

34.500.000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1)

2)

Tambahan Tunjangan Fungsional/Kependidikan (Guru PNS) Golongan II :

33.180.000

854.457.002

33.511

orang

- II/a (tambahan sebesar Rp. 260.000/bulan)

6.269

orang

3.120

19.559.280

- II/b (tambahan sebesar Rp. 270.000/bulan)

17.678

orang

3.240

57.276.720

- II/c (tambahan sebesar Rp. 280.000/bulan)

5.609

orang

3.360

18.846.240

- II/d (tambahan sebesar Rp. 290.000/bulan)

3.955

orang

3.480

13.763.400

Golongan III :

71.050

orang

- III/a (tambahan sebesar Rp. 300.000/bulan)

40.270

orang

3.600

144.972.000

- III/b (tambahan sebesar Rp. 310.000/bulan)

9.278

orang

3.720

34.514.160

- III/c (tambahan sebesar Rp. 320.000/bulan)

5.541

orang

3.840

21.277.440

- III/d (tambahan sebesar Rp. 330.000/bulan)

15.961

orang

3.960

63.205.560

Golongan IV :

23.207

orang

- IV/a (tambahan sebesar Rp. 340.000/bulan) - IV/b (tambahan sebesar Rp. 350.000/bulan) - IV/c (tambahan sebesar Rp. 360.000/bulan) - IV/d (tambahan sebesar Rp. 370.000/bulan) - IV/d (tambahan sebesar Rp. 380.000/bulan) Tambahan Tunjangan Fungsional Dosen PNS - Guru Besar

22.973

orang

4.080

93.729.840

225

orang

4.200

945.000

8

orang

4.320

34.560

1

orang

4.440

4.440

orang

4.560

0

36.579

orang

304

orang

6.000

1.824.000

- Lektor Kepala

2.428

orang

1.800

4.370.400

- Lektor

3.185

orang

1.800

5.733.000

- Asisten Ahli

2.371

orang

1.500

3.556.500

304

orang

60.000

18.240.000

2.128

orang

15.000

31.920.000

3)

Tunjangan Kehormatan Guru Besar

4)

Tunjangan Profesi Dosen PNS(6 bulan)

5)

Penambahan Belanja Pegawai Mengikat

1

thn

164.565.967

164.565.967

6)

Operasional Pemeliharaan dan perkantoran

1

thn

7.500.000

7.500.000


38

dan Belanja Tupoksi 7)

Pengembangan Education Management Information System (EMIS)

0

- Tk. Pusat

1

satker

3.525.000

3.525.000

- Tk. Kanwil

33

satker

75.000

2.475.000

- Tk. Kandep

440

satker

25.000

11.000.000

1.600.000

1.600.000

8)

Evaluasi Pencapaian Program Pendidikan

1

keg

9)

Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Program Pendidikan Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pendidikan

3

keg

10) 11)

Penyusunan Peraturan Per-UU-an Pendidikan Agama dan Keagamaan

12)

Pelatihan Peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah

13)

Penyusunan Rencana Strategis dan Program Bidang Pendidikan

14)

Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Program & Anggaran Pendidikan Pengelolaan dan Pembinaan Administratif Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan

15) 16)

600 1

orang keg

2.000.000 3.000

1.800.000

1.000.000

1.000.000

5.000

2.365.000

473

orang

34

satker

20.062.995

obrik

52.600.000

6

keg

14.000.000

- Tk. Pusat

5

satker

- Tk. Kanwil

33

satker

1.422

Pengelolaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Pendidikan

17)

Pengembangan Program Peningkatan Mutu Tata Kelola Pembinaan Pendidikan

3

keg

18)

Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Program - Pengelolaan Tunjangan, Peningkatan Kualifikasi & Sertifikasi Guru dan Dosen

7

keg

1.000.000

5.000.000 23.190.500

1.000.000

3.000.000 5.000.000

- Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman & Standar Rehabilitasi dan Pemb. Madrasah - Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman & Standar Lab. Perpustakaan dan ICT - Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman & Standar Beasiswa - Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman & Standar Rehabilitasi dan pembangunan PTAN


39

- Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman & Standar Pelatihan 8

Program Pendidikan Agama dan Kependidikan Keagamaan 1) 2)

Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Formal Pengembangan & Pembinaan Pendidikan Agama & Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu & Budha) - Tk. Pusat - Tk. Kanwil - Kandep

3)

Penyelenggaraan Pospinas (Pekan Olahraga & Seni Pendidikan Islam Nasional)

4)

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama PAUD Pengembangan Perpustakaan Pontren

5)

376.600.000

135

lbg

50.000

6.750.000

4

satker

33

satker

2.000.000

66.000.000

440

satker

300.000

132.000.000

34

lokasi

5 50

50.000.000

8.000.000

keg

120.000

600.000

lokasi

150.000

7.500.000

6)

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Al Qur'an pada Sekolah Umum

1

keg

1.000.000

1.000.000

7)

Pengembangan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah

1

keg

2.000.000

2.000.000

8)

Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 melalui Dual Mode System

1

keg

5.000.000

5.000.000

9)

Peningkatan Kompetensi Ganda Guru Program S1 Beasiswa Program S1 Kompetensi Ganda bagi Guru dalam Jabatan

100

unit

50.000

5.000.000

150.000

eks

60

9.000.000

75

lbg

50.000

3.750.000

2

keg

2.500.000

5.000.000

2

keg

2.500.000

5.000.000

4

satker

32.000.000

34

lokasi

38.000.000

10) 11) 12) 13) 14) 15)

Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Program Lanjutan) Sosialisasi Sertifikasi Profesi Bantuan Pemberdayaan MGMP, KKG, Pokjawas dan KKM Tunjangan Purna Bakti Guru PNS Pendidikan Guru Berasrama untuk Daerah Terpencil/Tertinggal/Perbatasan


40

E. PROFIL ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA 2009 Departemen Agama merupakan salah satu departemen yang menduduki urutan ke 4 terbesar dari 73 kementerian/lembaga dalam hal perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009. Hal ini disebabkan penerapan kebijakan pemerintah untuk memenuhi penyediaan anggaran pendidikan sekurang‐kurangnya 20 % dari APBN dan atau APBD sesuai amanat Undang‐Undang Dasar 1945 (amandemen), juga mengingat kebutuhan lingkup tugas dan fungsi yang ditangani sangat luas dan strategis, yaitu mempunyai 5 fungsi dan 21 program teralokasi dari pusat sampai daerah di tingkat kecamatan. Selain atas perjuangan yang sangat intens dari seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama pusat dan daerah, dengan pola penyusunan program, anggaran yang terpadu (unified budget) dan anggaran berbasis kinerja, juga didukung oleh tersedianya data perencanaan yang valid, akurat, reliable dan up to date. Berikut ini ditampilkan data 10 Kementerian/Lembaga penerima APBN Tahun 2009 terbesar: Tabel 9 Perbandingan 10 Besar APBN+APBN-P Tahun 2008 dengan Pagu 2009 Kementerian/Lembaga (Rp. ’000)

No.

Kementerian/ Lembaga

APBN-P Tahun 2008

APBN

Tahun 2009

+/- Th 08- 09 (%) Rank. 2008

Rank. Kenaikan

1 DEPDIKNAS

45.310.659.146

62.098.268.498

37,05

1

3

2 DEPPU

32.709.884.936

34.987.435.382

6,96

3

7

3 DEPHAN

32.871.077.281

33.667.629.267

2,42

2

9

4 DEPAG *)

16.213.583.514

26.656.600.559

64,41

6

1

5 POLRI

21.205.465.007

24.816.713.972

17,03

4

4

6 DEPKES

18.420.316.731

20.273.526.562

10,06

5

6

7 DEPHUB

15.398.892.085

16.977.783.257

10,25

7

5

8 DEPKEU

14.950.325.258

15.369.624.126

2,80

8

8

9 DEPDAGRI

5.712.788.234

8.702.202.952

52,33

10

2

10 DEPTAN

8.305.517.016

8.170.774.535

-1,62

9

10

*) APBN Dep. Agama Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 15.989.619.003.000 dan luncuran P/HLN sebesar Rp. 223.964.511.000,- sehingga total anggaran tahun 2008 adalah Rp. 16.213.583.514.000,-


41

Grafik 3 Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

42

Grafik 4 Perkembangan APBN Departemen Agama Tahun 2000 s.d. 2010

Catatan : *) APBN-P Tahun 2008 Rp. 15.989.619.003.000,- berdasarkan SE Menteri Keuangan Nomor : 375/MK.02/2008 dan luncuran P/HLN sebesar Rp. 223.964.511.000,- sehingga total anggaran tahun 2008 adalah Rp. 16.213.583.514.000,**) Pagu Definitif 2009 berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-1615./MK.02/2008 Tanggal 31-102008 ***) Anggaran tahun 2010 adalah proyeksi usulan anggaran


43

Tabel 10 Anggaran Departemen Agama Tahun 2005 - 2009 Berdasarkan Alokasi Pusat dan Daerah Wilayah

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

Pusat

Daerah

Total

1.610.346.894.000

5.205.376.274.000

6.815.723.168.000

23,63%

76,37%

100%

2.876.622.660.000

8.186.472.136.000

11.063.094.796.000

26,00%

74,00%

100%

2.083.168.879.000

12.465.632.221.000

14.548.801.100.000

14,32%

85,68%

100%

2.070.027.899.000

14.143.555.615.000

16.213.583.514.000

12,77%

87,23%

100%

3.191.182.518.000

23.465.418.041.000

26.656.600.559.000

11,97%

88,03%

100%

Walaupun Departemen Agama merupakan salah satu departemen/lembaga negara yang tersentralisasi, namun Departemen Agama tetap memprioritaskan azas desentralisasi dalam hal pengalokasian anggaran sesuai UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbandingan alokasi anggaran pusat dan daerah adalah sebagaimana tersebut pada tabel 12 di atas, terlihat bahwa alokasi anggaran Departemen Agama lebih besar diperuntukkan bagi Daerah. Sebagai contoh pada proporsi anggaran Departemen Agama Pusat dengan Daerah pada tahun 2008 menunjukkan angka perbandingan sebesar 12,77% untuk Pusat dan 87,23% untuk Daerah. Sedangkan proporsi anggaran Departemen Agama Pusat dengan Daerah pada tahun 2009 menunjukkan angka perbandingan sebesar 11,97% untuk Pusat dan 88,03% untuk Daerah. Tahun 2009 proporsi anggaran pusat lebih kecil dari tahun 2008 dibanding dengan daerah. Penurunan alokasi anggaran pusat tahun 2009 tersebut disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan daerah masih memerlukan dana yang besar dan masih banyak pembangunan daerah yang tertinggal atau belum tersentuh.


44

Grafik 5 Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

45

Tabel 11 Perbandingan APBN Departemen Agama Tahun 2008–2009 (Rp. ‘000)

Catatan : *) APBN-P 2008 berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : 375/MK.02/2008 tanggal 11 April 2008 **) APBN 2009 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-1615/MK.02/2008 Tanggal 31 Oktober 2008

Membaca tabel di atas perbandingan APBN anggaran Departemen Agama tahun 2008 ‐ 2009 berdasarkan fungsi seperti tersebut di atas, maka dapat dijabarkan bahwa secara total anggaran Departemen Agama tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 64,41%, namun bila dirinci perubahan anggaran per fungsi maka gambarannya adalah sebagai berikut: • Fungsi Pelayanan Umum turun menjadi Rp. 2.548.073.162.000.,‐ atau 0,50%; • Fungsi Pariwisata dan Budaya naik menjadi Rp.700.000.000.‐ atau 17,39%; • Fungsi Agama naik menjadi Rp.830.307.389.000,‐ atau 5,09%; • Fungsi Pendidikan naik menjadi Rp 23.275.200.008.0000,‐ atau 81,01%; • Fungsi Perlindungan Sosial turun menjadi Rp 2.320.000.000,‐ atau 35.95%. Pada tabel berikut dijabarkan secara lebih rinci tentang Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2008 dan Tahun 2009 berdasarkan fungsi dan programnya.


46

Tabel 12 Perbandingan Anggaran Departemen Agama dalam 21 Program Tahun 2008- 2009

Ctt: 1. Anggaran Fungsi Pendidikan Departemen Agama Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 12.858.527.501.000,terdiri dari anggaran belanja pegawai Rp 4.715.691.744.000,- dan belanja murni pendidikan Rp. 8.142.835.757.000,2 . Anggaran Fungsi Pendidikan Departemen Agama Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 23.275.200.008.000,- terdiri dari anggaran belanja pegawai Rp. 8.386.303.003.000.,- dan belanja murni pendidikan Rp.14.888.897.005.000,-


47

F. KEBUTUHAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA 2010 Kebutuhan anggaran Departemen Agama Tahun 2010 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga tahun 2010 – 2014, dibuat atas dasar kebutuhan anggaran pada 5 fungsi dan 21 program masing‐masing yaitu : I. Fungsi Pelayanan Umum, dengan 6 program; II. Fungsi Pariwisata dan Budaya, dengan 1 program; III. Fungsi Agama, dengan 5 program; IV. Fungsi Pendidikan, dengan 8 program; V. Fungsi Perlindungan Sosial, dengan 1 program. Penekanan kegiatan Departemen Agama Tahun 2010 diprioritaskan pada 2 fungsi yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan karena dengan melihat analisis secara nominal, Fungsi Agama pada Tahun 2009 relatif hanya mengalami sedikit kenaikan yaitu dari Rp. 790.069.484.000,‐ (2008) menjadi Rp 830.307.389.000,‐ (2009), namun secara prosentase kumulatif anggaran terjadi penurunan dari 4,87% (2008) menjadi 3,11% (2009). Sedangkan dilihat dari jumlah kumulatif anggaran per fungsi maka fungsi agama anggarannya sangat kecil. Hal inilah yang menjadi permasalahan mendasar bagi tugas dan fungsi Departemen Agama. Padahal Fungsi Agama merupakan tugas inti dari Departemen Agama. Fungsi Agama ini mempunyai korelasi luas yang dapat diindikasikan menjadi permasalahan pada sektor‐sektor lain seperti sektor pendidikan, misalnya; terjadinya tawuran antar pelajar melemparkan masalah itu pada Departemen Agama yang disinyalir belum optimalnya kurikulum untuk pendidikan agama di sekolah. Begitu juga dengan permasalahan‐permasalahan lainnya seperti tawuran antar desa/kota, penyalahgunaan narkoba, asusila, kenakalan remaja, kriminalitas, pornoaksi, KKN dan lain sebagainya yang disinyalir akibat rendahnya kadar iman dan atau rendahnya pemahaman terhadap agama yang dianutnya sehingga muaranya ada juga bagi Departemen Agama. Diketahui bahwa permasalahan sebagaimana terjadi seperti tersebut di atas, bukan hanya bertumpu pada Departemen Agama, tetapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada kementerian/lembaga lain. Oleh karena itu, Departemen Agama berupaya untuk menaikan anggaran fungsi agama yang menjadi tugas inti Departemena Agama. Pada tahun 2010, Departemen Agama akan mengupayakan peningkatan anggaran pada program yang berkorelasi langsung dengan Fungsi Agama seperti : Penyediaan dan peningkatan honorarium Tenaga Penyuluh Agama (PNS dan Non PNS) yang jumlahnya cukup besar tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, Jumlah Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

48

penyuluh agama non PNS saja 90.500, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), Penghulu, Wakaf Produktif, Haji, penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor dan meubelairnya, terutama bagi daerah baru hasil pemekaran wilayah, peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama dan lain sebagainya yang secara langsung menyentuh masalah sosial keagamaan. Selain itu, yang cukup penting untuk segera diprogramkan pada Fungsi Agama adalah peningkatan anggaran yang disediakan bagi operasional satuan kerja seperti Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (Kandepag) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yang belum mempunyai gedung kantor, bagi penanggulangan daerah korban bencana, peningkatan biaya operasional penyelenggaraan Haji, peningkatan profesionalitas penyelenggaraan haji, peningkatan kualitas bagi penyuluh agama dan tunjangan untuk penghulu. Sedangkan anggaran untuk Fungsi Pendidikan Departemen Agama Tahun 2010 yang menjadi amanat Undang‐Undang tetap harus diusahakan ditingkatkan. Secara garis besar, peningkatan itu diperlukan untuk mengejar kesetaraan atau kualitas pendidikan agama dengan pendidikan umum di bawah Departemen Pendidikan Nasional atau dapat memenuhi amanat amandemen Undang‐Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan. Peningkatan anggaran fungsi pendidikan di lingkungan Departemen Agama Tahun 2010 diprioritaskan untuk pembangunan gedung kantor baru, penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan peran dan pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, tunjangan fungsional guru agama non PNS dan guru khusus di daerah terpencil, sertifikasi guru, tunjangan profesi guru PNS dan non PNS, pengawas pendidikan, serta penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama. Dari hasil analisis potensi data lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Agama tahun 2006/2007 mengenai perbandingan antara jumlah lembaga pendidikan negeri dan swasta termasuk Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah diperoleh perbandingan 3.530 (2,9%) (negeri) : 119.752 (97,1%) (swasta). Sedangkan perbandingan jumlah siswa adalah untuk negeri 1.316.801 (8,5%) dan untuk swasta 14.243.789 (91,5%). Berikut ini dipaparkan perbandingan data jumlah lembaga dan murid di lingkungan Departemen Agama


49

Tabel 13 Data Jumlah Lembaga Dan Murid Pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Dep. Agama Tahun 2007

sedangkan data jumlah lembaga pendidikan dan murid (negeri dan swasta) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional adalah sebagaimana dipaparkan pada tabel di bawah ini. Tabel 14 Data Jumlah Lembaga Dan Murid Pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Dep. Diknas Tahun 2007


50

Sesuai Undang‐Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa penyelenggaraan pendidikan pada madrasah juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan data tersebut, Pemerintah baru mampu membiayai pendidikan di lingkungan Departemen Agama sekitar dibawah 10 %. Selama ini sekitar 90 % lembaga pendidikan agama (swasta) di lingkungan Departemen Agama tetap hidup (berjalan), berkat perhatian masyarakat terhadap pendidikan dari madrasah sampai perguruan tinggi agama sangat tinggi. Sebagai bukti pada Tabel 15 tersebut sekitar 90 % pendidikan pada madrasah sampai perguruan tinggi agama swasta diselenggarakan oleh swasta. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengelolaan pendidikan rasanya tidak mungkin diserahkan pada Pemerintah mengingat keterbatasan dana Pemerintah, tetapi bukan berarti Pemerintah kemudian kurang memperhatikan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Oleh karenanya, Pemerintah harus lebih memberikan perhatian yang memadai terhadap pendidikan agama tersebut agar penyelenggaraan pendidikan agama dapat berjalan dengan baik seiring sejalan dengan perkembangan pendidikan pada sekolah umum. Bentuk perhatian tersebut dapat diwujudakan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk bantuan atau subsidi. Selain pemenuhan dana pendidikan, peningkatan anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam pelaksanaan fungsi inti Departemen Agama yaitu Fungsi Agama serta meningkatkan proporsi biaya untuk anggaran Kegiatan Tupoksi yang dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Prioritas dan Kegiatan Penunjang/Reguler. Sesuai Undang‐Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka diberlakukannya Undang‐Undang nomor 20 tahun 2003 tersebut, tidak lagi membedakan atau mengkelompok‐kelompokkan antara pendidikan negeri dan swasta, antara pendidikan yang diselenggarakan oleh Depdiknas dan kementerian lain. Pendidikan Nasional adalah pendidikan bagi anak bangsa, merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta juga perlu di danai / alokasikan anggarannya oleh pemerintah melalui Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Berikut ini pada tabel berikut dipaparkan proyeksi kebutuhan prioritas anggaran Departemen Agama untuk tahun 2010 :


51

Tabel 15 PROYEKSI KEBUTUHAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2010 Fungsi/Program

NO. I. 1 2 3 4 5 6

II. 7

FUNGSI PELAYANAN UMUM Program penerapan Pemerintahan Yang Baik Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

III. FUNGSI AGAMA 8 9 10 11 12

19 20

V. 21

3.094.420.424.000 2.576.920.424.000 86.500.000.000 12.000.000.000 96.000.000.000 73.000.000.000 250.000.000.000

3.150.000.000 3.150.000.000

2.610.534.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Penelitian dan Pengembangan Agama Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

IV. FUNGSI PENDIDIKAN 13 14 15 16 17 18

Jumlah

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Tinggi Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan

FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender JUMLAH


1.954.174.400.000 292.869.600.000 88.490.000.000 100.000.000.000 175.000.000.000

29.170.247.866.000 84.600.000.000 8.239.326.063.000 2.542.611.276.000 123.400.000.000 2.420.853.675.000 4.262.627.000.000 10.819.979.852.000 676.850.000.000

5.950.000.000 5.950.000.000

34.884.302.290.000

52

LAMPIRAN – LAMPIRAN & DATA PENDUKUNG


53


54


55

Sistem akuntabilitas kinerja dan penghargaan Sistem pengawasan pelaksanaan program serta tugas dan fungsi organisasi e-governance dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pelaksanaan INPRES No. 5/2004 Citra publik Departemen Agama

8

Pengembangan tata nilai dan budaya kerja

3

Kualitas perencaanan, pengelolaan dan pelaporan program dan anggaran

1

4

9

KEPEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL

Penataan regulasi dan standarisasi

5

Kapasitas dan kompetensi aparatur

6

Sarana prasarana lembaga dan pengelolaan BMN

7

Kesadaran dan penegakan hukum

10 2

11

12


Peningkatan sistem rekrutmen, pengembangan dan pembinaan aparatur

56


57


58

Proporsi Anggaran Departemen Agama Terhadap Anggaran Kementerian/Lembaga Nasional Tahun 2005 – 2009 Tahun

ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (Rp.)

ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA (Rp.)

Proporsi (%)

2005

187.091.095.465.040

6.815.723.168.000

3,64

2006

215.482.546.379.320

11.063.094.769.000

5,13

2007

258.004.744.676.000

14.548.801.100.000

5,64

2008

290.022.673.613.000

16.213.583.514.000

5,59

2009

322.317.408.075.000

26.656.600.559.000

8,27

Analisis Anggaran Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2008 Tanggal 10 November 2008 Tentang APBN Tahun 2009 RINCIAN I. PENERIMAAN 1

2

3

Penerimaan Pajak Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Laba BUMN PNBP lainnya Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Penerimaan Hibah

JUMLAH

Rp Rp

697.346.970.000.000 28.496.000.000.000

Rp Rp Rp Rp

173.496.521.477.000 30.794.000.000.000 49.210.801.248.000 5.442.235.797.000

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara

Rp

725.842.970.000.000

Rp

258.943.558.522.000

Rp Rp

938.800.000.000 985.725.328.522.000

Rp Rp

716.376.346.122.000 320.690.992.000.000

II. BELANJA 1 2

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Belanja Ke Daerah Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian - Dana Otonomi Khusus - Dana Penyesuaian

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

296.952.413.800.000 85.718.725.000.000 186.414.100.000.000 24.819.588.800.000 23.738.578.200.000 8.856.564.000.000 14.882.014.200.000

Jumlah Anggaran Belanja Negara

,

Rp

(Rp. 51.342.009.600.000)

Selisih/Defisit Anggaran Rp 985,725,328,522,000 - Rp 1,037,067,338,122,0 Rp 60.790.250.000.000 Pembiayaan Dalam Negeri (Rp. 9.448.240.400.000) Pembiayaan Luar Negeri Catatan tambahan : * PNBP Dep. Agama - Pendapatan Jasa KUA - Pendapatan Pendidikan Depag

Rp Rp Rp

1.037.067.338.122.000

404.569.752.000

58.574.400.000 345.995.352.000

* APBN Dep. Agama 2009 sebesar Rp. 26.656.600.559.000,- (3,72%) dari Belanja Pemerintah Pusat Rp. 716,376,346,122,000 * Besar defisit Rp. 51.342,009,600,000,- adalah ( 5,21% ) dari Anggaran Pendapatan Negara Rp. 985.725.328.522.000,- sehingga * Anggaran Pendidikan 20% x Rp.1,037,067,338,122,000,- = Rp. 207,413,531,763,000,- dibagi A. Daerah = Rp.117,862,678,657,000,B. Pusat = Rp. 89,550,853,106,000,- dibagi a. Diknas = Rp. 61,525,476,815,000,- b. Dep. Agama = Rp. 23,275,218,223,000,Rocan, 24 Desember 2008


59

Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2009 (Ribuan Rupiah) KODE BA 1 1 001 2 002 3 004 4 005 5 006 6 007 7 010 8 011 9 012 10 013 11 015 12 018 13 019 14 020 15 022 16 023 17 024 18 025 19 026 20 027 21 029 22 032 23 033 24 034 25 035 26 036 27 040 28 041 29 042 30 043 31 044 32 047 33 048 34 050 35 051 36 052 37 054 38 055 39 056 40 057 41 059

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 2 MPR DPR BPK MA KEJAGUNG SETNEG DEPDAGRI DEPLU DEPHAN DEPHUK & HAM DEPKEU DEPTAN DEPPERIN DEPESDM DEPHUB DEPDIKNAS DEPKES DEPAG DEPNAKERTRANS DEPSOS DEPHUT DKP DEPPU KEMENKOPOLKAM KEMENKO EKUIN KEMENKO KESRA DEPBUDPAR KEMENEG BUMN KEMENEG RISTEK KEMENEG LH KEMENEG KOP&UKM KEMENEGGPP KEMENPAN BIN LSN WANTANNAS BPS BAPPENAS BPN PNRI DEPKOMINFO

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA PNBP RM Non BLU BLU 3 4 5 337.698.323 0 0 1.942.033.206 0 0 1.690.083.457 0 0 5.473.085.231 0 0 1.911.212.782 0 0 1.474.107.576 0 0 5.147.393.384 43.672.568 0 5.170.568.698 50.464.954 0 30.861.629.247 0 0 4.042.057.759 349.343.706 0 14.862.405.555 118.749.392 42.291.434 7.493.308.777 32.453.778 0 1.671.099.082 87.230.870 0 5.532.191.369 1.123.657.959 0 13.547.927.676 228.289.459 746.730.122 55.690.705.020 4.847.887.478 0 16.132.777.642 96.830.789 3.224.718.131 25.754.678.807 273.712.838 130.856.914 2.508.806.889 319.303.122 0 3.424.149.212 3.071.565 0 1.691.990.935 889.054.800 0 2.752.106.582 31.667.063 0 25.715.587.574 10.443.808 18.000.000 207.444.607 0 0 112.818.864 0 0 99.250.224 0 0 1.107.314.103 10.864.423 0 176.378.744 0 0 417.544.354 0 5.910.100 360.619.558 1.902.186 0 692.703.366 0 57.061.275 116.996.906 0 0 114.253.247 0 0 982.851.724 0 0 497.916.689 0 0 25.566.979 0 0 1.706.344.796 0 0 265.887.779 0 0 1.855.437.108 813.138.980 0 366.292.903 292.490 0 748.079.332 554.447.716 578.501.259


PHLN 6 0 6.342.165 35.400.000 0 0 58.800.000 3.511.137.000 0 2.806.000.020 0 346.177.745 645.011.980 4.650.000 89.286.000 2.454.836.000 1.559.676.000 819.200.000 497.352.000 0 0 35.880.000 663.820.000 9.243.404.000 0 16.250.000 0 0 0 1.000.000 13.885.000 0 0 7.500.000 0 0 0 0 127.169.600 189.800.000 0 179.974.800

TOTAL 7 337.698.323 1.948.375.371 1.725.483.457 5.473.085.231 1.911.212.782 1.532.907.576 8.702.202.952 5.221.033.652 33.667.629.267 4.391.401.465 15.369.624.126 8.170.774.535 1.762.979.952 6.745.135.328 16.977.783.257 62.098.268.498 20.273.526.562 26.656.600.559 2.828.110.011 3.427.220.777 2.616.925.735 3.447.593.645 34.987.435.382 207.444.607 129.068.864 99.250.224 1.118.178.526 176.378.744 424.454.454 376.406.744 749.764.641 116.996.906 121.753.247 982.851.724 497.916.689 25.566.979 1.706.344.796 393.057.379 2.858.376.088 366.585.393 2.061.003.107

RANK

BOBOT

8 52 21 24 12 22 26 9 13 3 14 8 10 23 11 7 1 6 4 18 16 19 15 2 56 62 69 30 60 44 48 37 65 64 32 41 73 25 45 17 49 20

9 0,10 0,60 0,54 1,70 0,59 0,48 2,70 1,62 10,45 1,36 4,77 2,54 0,55 2,09 5,27 19,27 6,29 8,27 0,88 1,06 0,81 1,07 10,85 0,06 0,04 0,03 0,35 0,05 0,13 0,12 0,23 0,04 0,04 0,30 0,15 0,01 0,53 0,12 0,89 0,11 0,64

60

Lanjutan… KODE BA 1 42 060 43 063 44 064 45 065 46 066 47 067 48 068 49 074 50 075 51 076 52 077 53 078 54 079 55 080 56 081 57 082 58 083 59 084 60 085 61 086 62 087 63 088 64 089 65 090 66 091 67 092 68 093 69 095 70 100 71 103 72 104 73 105

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 2 POLRI BP-POM LEMHANAS BKPM BNN KEMENEG PDT BKKBN KOMNASHAM BMG KPU MK RI PPATK LIPI BATAN BPPT LAPAN BAKOSURTANAL BSN BAPETEN LAN ANRI BKN BPKP DEPDAG KEMENPERA KEMENEGPORA KPK DPD KY-RI BNPB BNP2TKI BPLS JUMLAH

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA PNBP RM PHLN Non BLU BLU 3 4 5 6 22.322.161.683 1.610.892.269 0 883.660.020 570.451.699 24.700.000 0 66.240.000 122.499.334 0 0 5.670.000 376.815.006 0 0 0 278.780.961 0 0 46.000.000 673.435.781 0 0 418.400.000 1.184.044.981 0 0 11.960.000 55.136.144 0 0 0 775.062.148 26.056.855 0 0 956.628.259 0 0 0 193.173.425 0 0 0 104.017.536 0 0 9.200.000 400.502.466 36.822.063 0 41.300.000 372.092.290 9.932.881 0 0 429.987.727 59.022.265 34.027.117 0 204.666.387 1.558.477 0 0 229.084.085 7.251.012 0 123.188.000 52.807.847 7.902.314 0 13.393.800 52.819.417 2.816.367 0 0 153.566.938 40.299.258 0 0 105.010.422 10.030.217 0 0 315.631.946 0 0 44.436.000 608.249.823 0 0 2.000.000 1.280.842.126 21.523.285 0 0 918.658.622 0 0 45.500.000 858.109.031 0 315.235.856 0 0 0 462.235.701 0 0 0 99.779.082 0 0 0 147.486.946 0 0 0 262.515.170 0 0 0 1.147.729.481 0 280.710.524.386 11.745.287.207 4.838.096.352 25.023.500.130


TOTAL 7 24.816.713.972 661.391.699 128.169.334 376.815.006 324.780.961 1.091.835.781 1.196.004.981 55.136.144 801.119.003 956.628.259 193.173.425 113.217.536 478.624.529 382.025.171 523.037.109 206.224.864 359.523.097 74.103.961 55.635.784 193.866.196 115.040.639 360.067.946 610.249.823 1.302.365.411 964.158.622 858.109.031 315.235.856 462.235.701 99.779.082 147.486.946 262.515.170 1.147.729.481 322.317.408.075

RANK

BOBOT

8 5 38 63 47 53 31 28 72 36 34 59 67 42 46 40 57 51 70 71 58 66 50 39 27 33 35 54 43 68 61 55 29

9 7,70 0,21 0,04 0,12 0,10 0,34 0,37 0,02 0,25 0,30 0,06 0,04 0,15 0,12 0,16 0,06 0,11 0,02 0,02 0,06 0,04 0,11 0,19 0,40 0,30 0,27 0,10 0,14 0,03 0,05 0,08 0,36

61

ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2009 NO. I

UNIT KERJA Pusat

3.196.880.214

BOBOT (%) 11,99

1 Sekretariat Jenderal

946.736.705

3,55

2 Inspektorat Jenderal

92.425.010

0,35

3 Ditjen Bimas Islam 4 Ditjen Pendidikan Agama Islam

135.751.923

0,51

1.387.591.788

5,21

5 Ditjen Bimas Kristen

103.026.299

0,39

6 Ditjen Bimas Katolik

79.243.921

0,30

59.246.021

0,22

7 Ditjen Bimas Hindu 8 Ditjen Penyelenggaraan Haji & Umroh 9 Ditjen Bimas Budha 10 Badan Litbang dan Diklat 11 Atase Haji II

APBN 2009 (Rp. '000)

Daerah JUMLAH


160.403.129

0,60

46.193.378

0,17

184.452.040

0,69

1.810.000

0,01

23.459.720.345

88,01

26.656.600.559

100,0

62

Pagu Definitif Departemen Agama Tahun Anggaran 2009 (Ribuan Rupiah) No. 1 I

FUNGSI/PROGRAM 2 Fungsi Pelayanan Umum

1 Penerapan Kepemerintahan yang Baik

BELANJA MENGIKAT PEGAWAI

BARANG

3 1.751.745.840

4 546.537.822

5 2.298.283.662

1.751.745.840

546.537.822

2.298.283.662

2 Peningk. Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara

II

-

7

PAGU

8 -

-

9 2.548.073.162

4.500.000 3.000.000

3.000.000

19.000.000

19.000.000

5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

-

29.500.000

29.500.000

6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

-

193.789.500

193.789.500

-

700.000

-

700.000

-

-

Fungsi Agama

-

163.806.082

607.926.907

58.574.400

143.360.982

423.567.412

58.574.400

-

115.814.800

20.445.100

8.386.303.003

1.034.083.815

-

700.000

-

830.307.389

115.814.800

-

30.500.000

30.500.000

12.588.495

33.033.595

-

25.456.200

25.456.200

9.420.386.818

13.011.465.838

345.995.352

497.352.000

59.100.000

23.275.200.008

370.769.904

370.769.904

6.825.268.830

98.500.000

7.294.538.734

15 Pendidikan Menengah

141.292.072

141.292.072

912.720.800

82.397.600

1.136.410.472

-

89.520.000

229.550.000

1.047.006.013

316.454.400

1.939.005.765

-

3.239.972.700

3.239.972.700 8.870.713.337

17 Pendidikan Tinggi

229.550.000

19 Peningk. Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan 19 Manajemen Pelayanan Pendidikan

8.386.303.003

292.471.839

8.678.774.842

191.938.495

-

645.939.000

-

-

-

2.320.000

-

2.320.000

11.882.476.562

13.872.202.245

20 Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Fungsi Perlindungan Sosial 21 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Jumlah

10.138.048.843

1.744.427.719


87,3%

59.100.000

14 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 16 Pendidikan Non Formal

3,1%

625.502.794

20.445.100

13 Pendidikan Anak Usia Dini

0,0%

700.000

143.360.982

12 Pengemb. Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan & Lembaga Pendk. Keagamaan Fungsi Pendidikan

-

163.806.082

10 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 11 Penelitian dan Pengembangan Agama

10 9,6%

4.500.000

-

Fungsi Pariwisata dan Budaya

BOBOT

2.298.283.662

-

9 Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan & Pengemb.NilaiNilai Keagamaan

V

PHLN

3 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

8 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

IV

6 249.789.500

PNBP

4 Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur

7 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda III

BELANJA TIDAK MENGIKAT

JUMLAH

89.520.000 345.995.352

645.939.000 -

-

2.320.000

0,0%

2.320.000

404.569.752

497.352.000

26.656.600.559

100%

63

ALOKASI ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2008 DAN 2009 PER SATUAN KERJA (Rp. ‘000)


64

Lanjutan…


65

Lanjutan…


66

Lanjutan…


67

Lanjutan…


68

Realisasi Anggaran Departemen Agama (Pusat & Daerah) Tahun 2007 Per Tanggal 23 Februari 2008 Berdasarkan Data SAI Departemen Agama SATKER I. PUSAT 1. Sekretariat Jenderal

PAGU+LUNCURAN

REALISASI JUMLAH

2.127.628.879.000

1.633.004.134.692

296.981.155.000

260.058.398.877

2. Inspektorat Jenderal

% 76,75 87,57

SALDO JUMLAH 494.624.744.308

% 23,25

36.922.756.123

12,43

55.581.217.000

43.943.241.536

79,06

11.637.975.464

20,94

110.331.369.000

97.306.727.207

88,19

13.024.641.793

11,81

1.270.854.006.000

890.972.261.933

70,11

379.881.744.067

29,89

5. Ditjen Bimas Kristen

42.130.552.000

39.184.542.591

93,01

2.946.009.409

6,99

6. Ditjen Bimas Katolik

34.115.412.000

30.265.092.974

88,71

3.850.319.026

11,29 4,29

3. Ditjen Bimas Islam 4. Ditjen Pend. Agama Islam

7. Ditjen Bimas Hindu

26.047.951.000

24.931.336.335

95,71

1.116.614.665

8. Ditjen Bimas Budha

20.062.515.000

19.459.810.159

97,00

602.704.841

3,00

9. Ditjen Peny. Haji dan Umroh

139.881.962.000

124.778.597.346

89,20

15.103.364.654

10,80

10. Badan Litbang dan Diklat

130.198.235.000

100.990.745.674

77,57

29.207.489.326

22,43

1.444.505.000

1.113.380.060

77,08

331.124.940

22,92

II. DAERAH

12.730.649.776.000

11.587.766.810.963

KANWIL

10.925.224.011.000

10.224.702.228.861

93,59

700.521.782.139

6,41

389.793.140.000 1.335.309.108.000 1.390.819.359.000 219.942.762.000 1.851.309.583.000 503.339.825.000 494.864.844.000 271.926.519.000 221.567.654.000 284.095.371.000 344.832.984.000 342.240.941.000 162.874.669.000 144.357.593.000 284.437.510.000 136.931.927.000 94.568.564.000 145.793.365.000 410.679.201.000 160.236.530.000 130.231.085.000 93.481.077.000 294.703.312.000 130.494.079.000 120.359.054.000 142.654.206.000 118.882.610.000 402.756.957.000 64.760.060.000 83.434.513.000 49.317.239.000 47.276.515.000 56.951.855.000

360.195.958.880 1.290.856.542.097 1.321.099.178.716 221.449.915.198 1.766.251.423.510 410.311.153.314 478.623.618.026 282.513.885.538 215.466.815.853 237.451.597.751 247.301.086.898 283.365.408.475 146.335.166.370 145.786.323.359 279.045.703.730 132.798.599.939 91.605.101.228 145.530.871.761 374.738.653.918 129.834.344.707 134.293.309.319 91.383.534.251 269.587.516.112 137.823.053.162 113.570.577.323 123.141.726.735 112.893.915.302 399.207.846.174 62.857.369.874 71.936.763.943 48.280.835.372 44.534.638.320 54.629.793.706

92,41 96,67 94,99 100,69 95,41 81,52 96,72 103,89 97,25 83,58 71,72 82,80 89,85 100,99 98,10 96,98 96,87 99,82 91,25 81,03 103,12 97,76 91,48 105,62 94,36 86,32 94,96 99,12 97,06 86,22 97,90 94,20 95,92

29.597.181.120 44.452.565.903 69.720.180.284 (1.507.153.198) 85.058.159.490 93.028.671.686 16.241.225.974 (10.587.366.538) 6.100.838.147 46.643.773.249 97.531.897.102 58.875.532.525 16.539.502.630 (1.428.730.359) 5.391.806.270 4.133.327.061 2.963.462.772 262.493.239 35.940.547.082 30.402.185.293 (4.062.224.319) 2.097.542.749 25.115.795.888 (7.328.974.162) 6.788.476.677 19.512.479.265 5.988.694.698 3.549.110.826 1.902.690.126 11.497.749.057 1.036.403.628 2.741.876.680 2.322.061.294

7,59 3,33 5,01 (0,69) 4,59 18,48 3,28 (3,89) 2,75 16,42 28,28 17,20 10,15 (0,99) 1,90 3,02 3,13 0,18 8,75 18,97 (3,12) 2,24 8,52 (5,62) 5,64 13,68 5,04 0,88 2,94 13,78 2,10 5,80 4,08

11. Atase Haji

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Irian Jaya Barat Sulawesi Barat


91,02

1.142.882.965.037

8,98

69

Lanjutan… SALDO JUMLAH

%

67,06

421.862.661.407

32,94

83.241.173.189 49.189.299.844 30.733.941.976 149.787.566.907 41.688.271.199 57.383.598.750 25.906.141.604 33.612.044.518 30.644.337.210 118.024.688.010 28.825.753.265 30.308.758.396 24.098.875.123 25.528.572.227 53.209.794.726 28.311.669.588 22.322.376.577 14.940.680.480 11.016.298.004

93,04 47,19 94,07 65,69 95,89 36,33 70,44 102,81 90,02 57,61 103,18 103,02 98,94 103,02 40,92 99,49 98,48 89,64 90,87

6.225.545.811 55.054.551.156 1.936.106.024 78.223.723.093 1.785.004.801 100.559.234.250 10.870.408.396 (919.066.518) 3.399.192.790 86.849.935.990 (887.730.265) (889.412.396) 259.174.877 (749.413.227) 76.820.216.274 146.050.412 344.765.423 1.727.431.520 1.106.942.996

6,96 52,81 5,93 34,31 4,11 63,67 29,56 (2,81) 9,98 42,39 (3,18) (3,02) 1,06 (3,02) 59,08 0,51 1,52 10,36 9,13

329.105.754.000

318.160.759.415

96,67

10.944.994.585

3,33

19.097.757.000 11.877.093.000 14.723.883.000 10.766.598.000 11.446.449.000 12.135.709.000 11.475.515.000 9.217.153.000 10.249.815.000 10.098.710.000 12.329.010.000 7.379.562.000 8.982.586.000 9.625.705.000 13.374.989.000 8.745.426.000 8.544.775.000 10.992.801.000 9.751.904.000 10.364.968.000 8.652.686.000 12.572.794.000 9.566.947.000 8.704.230.000 8.748.315.000 11.680.122.000 12.269.616.000 8.086.250.000 10.340.284.000 8.931.569.000 8.372.533.000

18.799.693.952 11.456.878.689 12.812.476.178 11.871.135.194 10.865.092.009 10.939.619.164 10.770.969.166 9.541.672.306 10.451.522.473 9.796.822.166 12.139.471.428 6.803.303.492 9.115.563.469 8.437.909.251 11.376.502.204 8.153.651.758 8.402.651.592 10.563.931.826 9.464.994.403 8.892.164.109 9.064.376.047 12.273.564.085 8.918.757.652 9.409.804.601 8.804.391.295 10.649.002.803 12.804.184.749 8.058.547.813 11.239.523.628 8.046.899.915 8.235.681.998

98,44 96,46 87,02 110,26 94,92 90,14 93,86 103,52 101,97 97,01 98,46 92,19 101,48 87,66 85,06 93,23 98,34 96,10 97,06 85,79 104,76 97,62 93,22 108,11 100,64 91,17 104,36 99,66 108,70 90,10 98,37

298.063.048 420.214.311 1.911.406.822 (1.104.537.194) 581.356.991 1.196.089.836 704.545.834 (324.519.306) (201.707.473) 301.887.834 189.538.572 576.258.508 (132.977.469) 1.187.795.749 1.998.486.796 591.774.242 142.123.408 428.869.174 286.909.597 1.472.803.891 (411.690.047) 299.229.915 648.189.348 (705.574.601) (56.076.295) 1.031.119.197 (534.568.749) 27.702.187 (899.239.628) 884.669.085 136.851.002

1,56 3,54 12,98 (10,26) 5,08 9,86 6,14 (3,52) (1,97) 2,99 1,54 7,81 (1,48) 12,34 14,94 6,77 1,66 3,90 2,94 14,21 (4,76) 2,38 6,78 (8,11) (0,64) 8,83 (4,36) 0,34 (8,70) 9,90 1,63

STAKN

35.084.261.000

24.883.854.395

70,93

10.200.406.605

29,07

01. 02. 03. 04. 05.

12.889.511.000 3.091.721.000 4.985.654.000 7.271.189.000 6.846.186.000

5.198.765.216 2.878.692.993 3.139.139.051 7.147.585.558 6.519.671.577

40,33 93,11 62,96 98,30 95,23

7.690.745.784 213.028.007 1.846.514.949 123.603.442 326.514.423

59,67 6,89 37,04 1,70 4,77

SATKER UIN/IAIN 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Sunan Gunung Jati Bandung IAIN Walisongo Semarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta IAIN Sunan Ampel Surabaya UIN Malang IAIN Ar Raniri Banda Aceh IAIN Sumatera Utara IAIN Imam Bonjol Padang UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi IAIN Raden Fatah Palembang IAIN Raden Intan Lampung IAIN Antasari Banjarmasin UIN Alauddin Makasar IAIN Mataram IAIN Banten IAIN Gorontalo IAIN Ambon

STAIN 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

REALISASI JUMLAH

%

1.280.636.503.000

858.773.841.593

89.466.719.000 104.243.851.000 32.670.048.000 228.011.290.000 43.473.276.000 157.942.833.000 36.776.550.000 32.692.978.000 34.043.530.000 204.874.624.000 27.938.023.000 29.419.346.000 24.358.050.000 24.779.159.000 130.030.011.000 28.457.720.000 22.667.142.000 16.668.112.000 12.123.241.000

PAGU+LUNCURAN

STAIN Cirebon STAIN Pekalongan STAIN Kudus STAIN Surakarta STAIN Salatiga STAIN Purwokerto STAIN Jember STAIN Pamekasan STAIN Ponorogo STAIN Kediri STAIN Tulungagung STAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe STAIN Padang Sidempuan STAIN Bukittinggi STAIN Batusangkar STAIN Kerinci STAIN Metro STAIN Pontianak STAIN Palangkaraya STAIN Samarinda STAIN Manado STAIN Palu STAIN Watampone STAIN Pare-Pare STAIN Palopo STAIN Kendari STAIN Bengkulu STAIN Curup STAIN Ternate STAIN Alfatah Jayapura STAIN Bangka Belitung

STAKN Tarutung STAKN Palangkaraya STAKN Tanatoraja STAKN Ambon STAKN Sentani


70

Lanjutan… SATKER

PAGU+LUNCURAN

REALISASI JUMLAH

%

SALDO JUMLAH

%

IHDN/STAHN/STABN

27.800.276.000

25.990.069.596

93,49

1.810.206.404

6,51

01. 02. 03. 04.

7.109.647.000 13.090.965.000 6.048.078.000 1.551.586.000

6.843.290.790 12.126.258.242 5.930.205.998 1.090.314.566

96,25 92,63 98,05 70,27

266.356.210 964.706.758 117.872.002 461.271.434

3,75 7,37 1,95 29,73

105.107.867.000

110.622.148.393

105,25

(5.514.281.393)

(5,25)

7.802.366.000 9.232.593.000 12.874.223.000 11.154.687.000 7.806.171.000 7.564.061.000 7.759.538.000 10.094.392.000 7.397.657.000 8.221.023.000 6.553.215.000 8.647.941.000

9.103.150.953 10.019.865.321 12.757.001.068 12.978.845.563 8.655.821.472 8.575.434.099 7.371.165.565 9.072.494.915 6.938.532.526 9.394.409.738 6.310.332.196 9.445.094.977

116,67 108,53 99,09 116,35 110,88 113,37 94,99 89,88 93,79 114,27 96,29 109,22

(1.300.784.953) (787.272.321) 117.221.932 (1.824.158.563) (849.650.472) (1.011.373.099) 388.372.435 1.021.897.085 459.124.474 (1.173.386.738) 242.882.804 (797.153.977)

(16,67) (8,53) 0,91 (16,35) (10,88) (13,37) 5,01 10,12 6,21 (14,27) 3,71 (9,22)

BALAI LITBANG

27.691.104.000

24.633.908.710

88,96

3.057.195.290

11,04

01. Balai Litbang Jakarta 02. Balai Litbang Semarang 03. Balai Litbang Makasar

10.159.153.000 8.438.495.000 9.093.456.000

9.527.267.818 6.811.007.650 8.295.633.242

93,78 80,71 91,23

631.885.182 1.627.487.350 797.822.758

6,22 19,29 8,77

14.858.278.655.000

13.220.770.945.655

STAHN Palangkaraya IHDN Denpasar STAHN Mataram STABN Banten

BALAI DIKLAT 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Balai Diklat Jakarta Balai Diklat Bandung Balai Diklat Semarang Balai Diklat Surabaya Balai Diklat Medan Balai Diklat Padang Balai Diklat Palembang Balai Diklat Banjarmasin Balai Diklat Manado Balai Diklat Makasar Balai Diklat Ambon Balai Diklat Denpasar

TOTAL

88,98

1.637.507.709.345

11,02

Catatan: ¾ Realisasi berdasarkan Biro Keuangan Setjen pertanggal 23 Februari 2008 ¾ Satker Kanwil merupakan gabungan Anggaran satker dibawah Kanwil Dapag Provinsi (Kandep, MAN, MTsN, MIN) ¾ Pagu 2007 sudah termasuk luncuran sebesar Rp. 309.477.555.000


71

Realisasi Anggaran Departemen Agama (Pusat & Daerah) Tahun 2008 Per Tanggal 3 Desember 2008 NO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 5000

WILAYAH / SATKER

PAGU DIPA

PAGU

SETELAH REVISI

PUSAT Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Bimas Islam Ditjen Pendidikan Islam Ditjen Bimas Kristen Ditjen Bimas Katolik Ditjen Bimas Hindu Ditjen Bimas Budha Ditjen PHU Balitbang Jumlah : DKI Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur B. Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan B. Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali NTB NTT Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Irian Jaya Barat Sulawesi Barat Atase Haji DAERAH Jumlah :

463.575.718.000 68.129.012.000 145.151.053.000 905.217.052.000 60.355.308.000 48.139.211.000 36.309.626.000 27.960.132.000 183.768.914.000 186.001.268.000 2.124.607.294.000 669.617.756.000 1.857.845.700.000 1.844.917.764.000 372.892.489.000 2.437.202.131.000 657.743.225.000 753.741.909.000 460.375.776.000 358.822.786.000 354.894.113.000 419.036.311.000 431.423.858.000 241.951.163.000 215.752.836.000 403.362.799.000 190.694.520.000 140.886.260.000 200.343.410.000 749.486.402.000 201.161.499.000 198.567.576.000 141.128.772.000 391.872.455.000 159.568.921.000 158.501.699.000 198.126.904.000 156.306.815.000 654.244.637.000 93.942.151.000 122.379.244.000 69.345.534.000 85.396.167.000 75.712.783.000 1.217.238.000

431.626.946.000 61.409.660.000 131.378.395.000 969.321.377.000 53.552.012.000 42.918.329.000 32.463.182.000 25.266.112.000 158.703.577.000 162.171.071.000 2.068.810.661.000 595.695.494.000 1.686.234.051.000 1.691.357.282.000 332.707.397.000 2.264.429.024.000 578.523.849.000 683.335.415.000 413.734.082.000 417.314.879.000 318.387.976.000 382.229.746.000 376.057.930.000 214.887.833.000 196.379.615.000 355.210.593.000 172.225.991.000 127.807.368.000 178.190.777.000 685.418.993.000 182.725.783.000 179.540.993.000 131.087.264.000 351.278.500.000 143.342.691.000 146.912.985.000 180.465.537.000 140.604.239.000 600.162.506.000 86.145.110.000 110.682.239.000 67.369.631.000 82.034.540.000 71.075.302.000 1.217.238.000

15.468.463.603.000

Jumlah Pusat & Daerah

17.593.070.897.000

REALISASI SAI DEP. AGAMA

%

SISA ANGGARAN MENURUT SAI

46,17 61,86 81,50 51,12 67,09 68,90 90,87 79,58 72,78 47,03 55,43 59,49 78,91 75,32 89,50 72,37 68,81 68,97 71,83 68,86 69,48 64,28 75,62 74,58 76,55 72,15 67,67 79,38 73,34 52,08 63,90 75,76 77,23 67,65 75,68 53,97 74,19 71,39 53,82 71,47 75,87 71,02 53,64 77,27 44,89

232.341.363.111 23.421.377.826 24.310.189.464 473.821.979.205 17.623.346.696 13.346.889.631 2.965.396.429 5.158.198.838 43.191.811.312 85.909.283.509 922.089.836.021 241.288.945.192 355.667.418.113 417.388.810.936 34.942.941.245 625.668.779.963 180.436.291.703 212.021.334.386 116.554.765.461 129.947.948.818 97.184.042.879 136.516.755.477 91.669.294.041 54.629.478.253 46.054.282.948 98.939.307.295 55.688.728.570 26.349.714.816 47.504.420.700 328.424.964.313 65.967.072.138 43.519.704.407 29.843.060.039 113.635.033.927 34.865.029.478 67.626.165.762 46.583.234.303 40.231.476.031 277.179.572.935 24.580.674.835 26.704.083.422 19.520.809.792 38.027.646.542 16.154.976.516 670.772.586

14.144.772.853.000

9.648.378.766.370 68,21

3.900.698.592.630

16.213.583.514.000

10.795.099.591.349 66,58

4.822.788.428.651

199.285.582.889 37.988.282.174 107.068.205.536 495.499.397.795 35.928.665.304 29.571.439.369 29.497.785.571 20.107.913.162 115.511.765.688 76.261.787.491 1.146.720.824.979 354.406.548.808 1.330.566.632.887 1.273.968.471.064 297.764.455.755 1.638.760.244.037 398.087.557.297 471.314.080.614 297.179.316.539 287.366.930.182 221.203.933.121 245.712.990.523 284.388.635.959 160.258.354.747 150.325.332.052 256.271.285.705 116.537.262.430 101.457.653.184 130.686.356.300 356.994.028.687 116.758.710.862 136.021.288.593 101.244.203.961 237.643.466.073 108.477.661.522 79.286.819.238 133.882.302.697 100.372.762.969 322.982.933.065 61.564.435.165 83.978.155.578 47.848.821.208 44.006.893.458 54.920.325.484 546.465.414


72


73


74


75


76

Rekapitulasi RA, MI, MTs & MA per Propinsi Tahun Pelajaran 2006/2007 No

Propinsi

1

Nanggroe Aceh D.

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Jambi

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

8

Lampung

9

Bangka Belitung

10

Kepulauan Riau

11

DKI Jakarta

12

Jawa Barat

Status Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total


RA 235 235 774 774 427 427 293 293 200 200 228 228 85 85 372 372 31 31 79 79 686 686 3.124 3.124

Jumlah Lembaga Pendidikan MI MTs MA 427 102 60 155 205 110 582 307 170 125 56 39 504 822 371 629 878 410 58 104 40 57 243 128 115 347 168 25 14 15 341 470 184 356 495 198 31 51 17 1.515 246 125 1.546 297 142 35 32 17 400 326 123 435 358 140 36 23 11 91 48 23 127 71 34 50 24 15 654 500 183 704 524 198 8 7 4 35 34 12 43 41 16 8 5 3 30 37 18 38 42 21 19 26 16 478 200 63 497 226 79 77 142 70 2.978 1.689 563 3.055 1.831 633

Total 589 705 1.294 220 2.471 2.691 202 855 1.057 54 1.288 1.342 99 2.086 2.185 84 1.077 1.161 70 247 317 89 1.709 1.798 19 112 131 16 164 180 61 1.427 1.488 289 8.354 8.643

77

Rekapitulasi RA, MI, MTs & MA per Propinsi Tahun Pelajaran 2006/2007 Lanjutan.... No

Propinsi

13

Jawa Tengah

14

Yogyakarta

15

Jawa Timur

16

Banten

17

Bali

18

Nusa Tenggara Barat

19

Nusa Tenggara Timur

20

Kalimantan Barat

21

Kalimantan Tengah

22

Kelimantan Selatan

23

Kalimantan Timur

24

Sulawesi Utara



RA 4.096 4.096 904 904 5.119 5.119 563 563 74 74 140 140 70 70 91 91 114 114 242 242 61 61 60 60

Jumlah Lembaga Pendidikan MI MTs MA 111 116 64 3.573 1.254 373 3.684 1.370 437 19 34 14 129 50 21 148 84 35 143 180 84 6.256 2.324 907 6.399 2.504 991 18 28 19 610 620 204 628 648 223 14 6 3 34 16 7 48 22 10 25 23 14 592 563 246 617 586 260 15 12 6 125 42 13 140 54 19 16 18 9 294 184 63 310 202 72 30 15 8 211 101 42 241 116 50 139 74 37 438 222 82 577 296 119 9 18 11 98 118 48 107 136 59 10 6 2 31 32 14 41 38 16

Total 291 9.296 9.587 67 1.104 1.171 407 14.606 15.013 65 1.997 2.062 23 131 154 62 1.541 1.603 33 250 283 43 632 675 53 468 521 250 984 1.234 38 325 363 18 137 155

78

Rekapitulasi RA, MI, MTs & MA per Propinsi Tahun Pelajaran 2006/2007 Lanjutan.... No

Propinsi

25

Sulawesi Tengah

26

Sulawesi Selatan

27

Sulawesi Tenggara

28

Gorontalo

29

Sulawesi Barat

30

Maluku

31

Maluku Utara

32

Papua

33

Papua Barat

Total

Status Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Total

RA 83 83 457 457 70 70 29 29 37 37 5 5 14 14 75 75 48 48 18.886 18.886

Jumlah Lembaga Pendidikan MI MTs MA 20 26 9 105 171 86 125 197 95 44 37 28 515 493 227 559 530 255 15 30 10 60 94 51 75 124 61 4 7 5 64 45 22 68 52 27 5 3 3 93 68 29 98 71 32 18 9 6 74 51 18 92 60 24 18 12 4 43 66 28 61 78 32 2 1 20 21 11 22 22 11 4 4 2 18 8 4 22 12 6 1.568 1.256 644 20.621 11.363 4.399 22.189 12.619 5.043

Total 55 445 500 109 1.692 1.801 55 275 330 16 160 176 11 227 238 33 148 181 34 151 185 3 127 130 10 78 88 3.468 55.269 58.737

Sumber: EMIS, Ditjen. Pendidikan Islam Departemen Agama (data diolah)


79

Rekapitulasi Perguruan Tinggi Agama per Propinsi Tahun Pelajaran 2007/2008 No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Propinsi

Nanggroe Aceh D.

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat



Islam 3 14 17 2 33 35 3 20 23 1 19 20 2 13 15 1 13 14 2 2 4 2 11 13 1 1

0 1 36 37 2 90 92

Jumlah Perguruan Tinggi Agama Kristen Katholik Hindu Budha

0 1 17 18

0

0

0

2 2

0

1 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 2

0

0

0

1 1

0

0

0

3 3

0

0

1 1

0

0

0

0

3 3

0

0

0

35 35

0

1 1

3 3

13 13

0

0

0

Total 3 14 17 3 53 56 3 20 23 1 19 20 2 13 15 1 15 16 2 3 5 2 15 17 1 0 1 0 3 3 1 75 76 2 103 105

80

Rekapitulasi Perguruan Tinggi Agama per Propinsi Tahun Pelajaran 2007/2008 Lanjutan.... No

Propinsi

13

Jawa Tengah

14

Yogyakarta

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kelimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara



Islam 6 34 40 1 12 13 7 106 113 1 28 29 3 3 1 15 16 1 1 1 7 8 1 4 5 1 13 14 1 11 12 1 1

Jumlah Perguruan Tinggi Agama Kristen Katholik Hindu Budha 25 25

2 2

1 1

3 3

7 7

0

0

0

20 20

2 2

0

1 1 1

3 3

0

0 1

1

3 3

0

1 1

0

1 1

0

1

0

7 7

5 5

0

0

9 9 1 1 2

2 2

0 1

0

1 1

1

0

0

0

0

1 1

0

0

2 2

0

0

2 2 3 3 1 13 14

Total 6 65 71 1 19 20 7 129 136 2 31 33 1 6 7 2 16 18 0 13 13 1 18 19 3 6 9 1 15 16 1 15 16 2 15 17

81

Rekapitulasi Perguruan Tinggi Agama per Propinsi Tahun Pelajaran 2007/2008 Lanjutan.... No

Propinsi

25

Sulawesi Tengah

26

27

28

29

30

31

32

33

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Total

Status Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Sub Total Negeri Swasta Total

Islam 1 5 6 4 28 32 1 3 4 1

Jumlah Perguruan Tinggi Agama Kristen Katholik Hindu Budha 3 3 1 6 7

0

0

0

1 1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

9 9 1 4 5 1

1 1 1 2 3

0

0

0

1 1

0

0

1 1 5 6 1 1 52 539 591

1 1 1 7 8

0

0

0

3 3

0

0

4 4 6 192 198

1 1 0 23 23

0 3 2 5

0 1 9 10

Total 1 8 9 5 35 40 1 3 4 1 0 1 0 10 10 2 7 9 1 1 2 2 15 17 1 5 6 62 765 827

Sumber: Pusat Data Informasi Keagamaan & Kehumasan, Ditjen. Pendidikan Islam, Ditjen. Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katholik,Ditjen Bimas Hindu dan Ditjen Bimas Budha (data diolah)


82

Jumlah Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Tahun Pelajaran 2006/2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Propinsi

Jumlah Pondok Pesantren

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua/Irian Jaya Irian Jaya Barat Total

1.044 220 210 139 168 263 53 531 28 26 88 4.326 2.578 183 4.408 1.682 108 345 17 147 56 219 119 16 74 244 75 21 40 21 13 24 20 17.506

Jumlah Madrasah Diniyah 400 1.942 1.074 1.912 261 306 191 313 73 124 339 14.040 5.942 212 7.138 1.391 110 391 23 145 125 448 111 56 201 543 91 51 62 8 15 36 11 38.085

Sumber: EMIS Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama


83


84


85


86

Data Guru Pegawai Negeri Sipil menurut Provinsi dan Tingkat Jabatan di Lingkungan Departemen Agama Tahun 2007

No.

Unit Kerja Kanwil Dep. Agama Prov.

Guru

Guru

Guru

Pratama

Pratama

Muda Muda Tk.I

Madya Madya Tk.I Dewasa Dewasa Tk. Pembina Pembina

(II/a)

Tk. I (II/b)

(II/c)

(III/a)

(II/d)

Guru

Tingkat Jabatan Guru Guru Guru Guru

Guru

(III/b)

(III/c)

I (III/d)

Guru

Guru

Guru Guru Guru Utama Utama Utama Muda Madya Tk. I (IV/b) (IV/c) (IV/d) (IV/e)

(IV/a)

Jumlah

1

NAD

344

1.099

506

293

1.743

633

246

1.585

978

1

7.428

2

Sumatera Utara

384

977

698

415

1.785

750

336

904

1.021

9

7.279

3

Sumatera Barat

125

337

124

134

1.392

365

227

576

592

10

3.882

4

Riau

136

309

128

73

574

180

144

265

389

1

2.199

5

Jambi

122

517

117

177

541

169

148

385

265

6

Sumatera Selatan

163

478

189

175

899

280

116

413

585

5

7

Bengkulu

74

231

90

98

511

129

48

230

262

2

8

Lampung

195

531

139

105

883

193

158

279

525

5

9

DKI Jakarta

2.441 3.303 1.676

1

3.013

481

109

83

939

307

235

360

651

12

239

648

190

124

1.192

283

78

521

590

3

3.868

11 Jawa Barat

762

2.181

525

339

4.161

1.570

632

2.203

3.072

37

15.482

12 Jawa Tengah

710

2.007

587

680

4.710

2.236

876

3.723

5.290

53

13 DI Yogyakarta

124

241

87

115

767

538

211

731

1.345

5

1.049

3.580

388

444

4.838

1.884

566

3.095

3.617

43

15 Kalimantan Barat

355

554

183

66

511

85

16

131

125

16 Kalimantan Tengah

186

466

104

89

666

148

28

189

149

17 Kalimantan Selatan

209

661

167

159

1.263

283

68

476

477

4

18 Kalimantan Timur

94

309

118

22

484

128

145

137

201

2

19 Sulawesi Utara

133

155

33

27

360

57

15

53

54

20 Sulawesi Tengah

100

298

142

73

546

197

153

172

143

3

1.827

21 Sulawesi Tenggara

84

207

94

60

557

130

23

267

200

1

1.623

264

654

259

137

1.004

284

109

759

1.497

10

4.977

84

154

87

25

410

103

106

78

59

1

1.107

24 Nusa Tenggara Barat

125

376

179

200

931

404

98

335

285

1

2.934

25 Nusa Tenggara Timur

318

371

291

194

432

145

154

109

66

1

2.081

26 Maluku

216

379

116

43

396

84

28

124

70

1.456 850

14 Jawa Timur

22 Sulawesi Selatan 23 Bali

27 Maluku Utara

1

1

3.352

173

10 Banten

4

20.876

5

19.509

4.164

2.026 2.025 3.769

2

1.640 887

50

161

63

16

310

84

70

64

32

176

142

66

23

148

35

10

15

7

29 Gorontalo

51

136

30

14

272

92

17

60

64

30 Bangka Belitung

25

65

27

20

189

51

33

33

20

463

31 Sulawesi Barat

86

103

22

10

137

14

14

64

99

549

32 Kepulauan Riau

18

54

30

42

146

33

33

39

53

448

33 Irian Jaya Barat

35

57

45

25

103

35

23

36

18

Jumlah

7.209

18.919

5.933

4.500

33.800

11.909

5.164

18.411

22.801

28 Papua

622 737

1

377 210

13

1

128.870

Sumber: Biro Kepegawaian Setjen Departemen Agama


87

Data Guru Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi dan Lokasi Kerja Departemen Agama Tahun 2007 NO

Unit Kerja Kanwil Dep. Agama Prov.

LOKASI KERJA MAN

MTsN

MIN

MAS

MTsS

MIS

RA/BA UMUM

JML

1

NAD

1.288

1.980

3.053

113

280

459

41

214

7.428

2

Sumatera Utara

747

900

1.136

80

402

1.290

263

2.461

7.279

3

Sumatera Barat

807

1.548

549

30

183

235

96

434

3.882

4

Riau

287

407

158

57

261

394

92

543

2.199

5

Jambi

327

642

352

39

111

722

10

238

2.441

6

Sumatera Selatan

497

576

360

45

253

828

63

681

3.303

7

Bengkulu

239

370

270

39

98

372

46

242

1.676

8

Lampung

391

529

541

27

204

695

49

577

3.013

9

DKI Jakarta

415

665

294

32

226

650

54

1.016

3.352

10

Banten

406

611

197

68

313

1.697

87

489

3.868

11

Jawa Barat

1.636

2.736

764

516

1.587

5.333

455

2.455

15.482

12

Jawa Tengah

1.919

3.023

1.018

144

1.293

9.415

1.410

2.654

20.876

13

DI Yogyakarta

481

784

220

21

131

1.295

299

933

4.164

14

Jawa Timur

2.127

3.377

1.185

125

1.291

9.064

716

1.624

19.509

15

Kalimantan Barat

153

273

260

12

52

303

6

967

2.026

16

Kalimantan Tengah

195

323

353

10

82

407

51

604

2.025

17

Kalimantan Selatan

559

1.056

1.035

30

134

605

42

308

3.769

18

Kalimantan Timur

222

292

133

18

98

294

14

569

1.640

19

Sulawesi Utara

94

94

102

10

50

121

6

410

887

20

Sulawesi Tengah

174

321

177

80

194

216

32

633

1.827

21

Sulawesi Tenggara

225

469

187

32

98

342

32

238

1.623

22

Sulawesi Selatan

507

568

371

131

499

1.659

211

1.031

4.977

23

Bali

24

Nusa Tenggara Barat

25

Nusa Tenggara Timur

88

117

93

9

26

Maluku

139

163

213

16

27

Maluku Utara

102

171

177

34

119

123

7

24

11

12

146

127

132

52

28

58

216

87

111

129

19

22

90

4

645

1.107

364

439

279

97

414

999

59

283

2.934

32

422

9

1.311

2.081

99

154

672

1.456

121

850

2

420

622

4

120

737

3

28

Papua

29

Gorontalo

30

Bangka Belitung

86

102

84

9

15

64

7

96

463

31

Sulawesi Barat

52

43

35

5

47

285

5

77

549

32

Kepulauan Riau

49

86

80

3

58

46

4

122

448

33

Irian Jaya Barat

43

54

37

1

13

110

5

114

377

JUMLAH

14.833 22.969 13.918 1.891

8.729 39.051 4.177 23.302 128.870

Sumber: Biro Kepegawaian Setjen Departemen Agama


88

Data Guru Non Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi dan Lokasi Kerja Departemen Agama Tahun 2007/2008 No.

PROPINSI

TEMPAT BERTUGAS RA

MI

MTS

MA

TOTAL

GPAI

1

Nanggroe Aceh D.

1.300

5.763

4.329

2.467

3.142

17.001

2

Sumatera Utara

3.502

3.153

1.174

4.779

2.528

15.136

3

Sumatera Barat

1.353

699

4.951

2.189

1.034

10.226

4

Riau

867

2.602

5.453

2.033

2.364

13.319

5

Jambi

527

535

2.483

1.210

844

5.599

6

Sumatera Selatan

1.641

3.619

4.266

1.761

1.519

12.806

7

Bengkulu

290

574

578

286

357

2.085

8

Lampung

1.184

5.128

5.700

1.707

1.117

14.836

9

Bangka Belitung

95

190

400

142

203

1.030

10

Kepulauan Riau

361

294

337

203

420

1.615

11

DKI Jakarta

2.502

4.450

3.086

1.070

1.847

12.955

12

Jawa Barat

13.834

20.473

27.819

8.819

7.825

78.770

13

Jawa Tengah

9.406

25.053

19.770

7.153

9.682

71.064

14

Yogyakarta

281

763

823

579

1.327

3.773

15

Jawa Timur

16.153

59.284

35.942

15.531

5.689

132.599

16

Banten

3.457

7.022

11.512

3.495

2.942

28.428

17

Bali

274

443

221

109

125

1.172

18

Nusa Tenggara Barat

961

5.952

9.430

4.553

1.794

22.690

19

Nusa Tenggara Timur

234

795

472

219

182

1.902

20

Kalimantan Barat

361

2.183

2.291

921

419

6.175

21

Kalimantan Tengah

448

1.361

869

369

97

3.144

22

Kelimantan Selatan

944

4.286

3.330

1.359

702

10.621

23

Kalimantan Timur

338

761

1.543

639

713

3.994

24

Sulawesi Utara

167

237

282

99

285

1.070

25

Sulawesi Tengah

210

331

1.434

932

732

3.639

26

Sulawesi Selatan

1.985

4.273

5.901

2.691

3.114

17.964

27

Sulawesi Tenggara

140

387

855

442

715

2.539

28

Gorontalo

87

213

293

132

306

1.031

29

Sulawesi Barat

356

976

1.025

408

322

3.087

30

Maluku

64

751

609

260

119

1.803

31

Maluku Utara

76

192

725

329

337

1.659

32

Papua

159

98

126

82

86

551

33

Papua Barat

79

58

88

50

45

320

63.636

162.898

158.117

67.018

52.933

504.602

Total

Sumber: Dit. Madrasah, EMIs & Dit. PAIS Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama Data Program & Anggaran Departemen Agama 2009

89

Jumlah Guru PAI Pada Sekolah Umum Berdasarkan Lokasi Kerja Tahun Pelajaran 2007/2008 No.

Provinsi

Jenjang Sekolah TK

SD/LB

SMP/LB

SMA/LB

Jumlah

SMK

1.

Nanggroe Aceh D.

49

5.637

1.333

623

124

2.

Sumatera Utara

16

5.999

1.246

548

320

7.766 8.129

3.

Sumatera Barat

2

1.590

676

440

167

2.875

4.

Riau

2

3.023

845

425

145

4.440

5.

Jambi

6.

Sumatera Selatan

3

1.857

483

218

75

2.636

19

3.817

645

324

79

4.884

7.

Bengkulu

6

1.105

245

117

56

1.529

8.

Lampung

27

2.871

679

268

120

3.965

9.

Kep. Bangka Belitung

15

868

152

73

35

1.143

10.

Kepulauan Riau

-

765

232

108

39

1.144

11.

DKI Jakarta

8

3.274

890

460

426

5.058

12.

Jawa Barat

93

18.989

4.033

1.468

775

25.358

13.

Jawa Tengah

145

21.871

4.578

1.441

1.297

29.332

14.

DI Yogyakarta

692

2.524

660

286

328

4.490

15.

Jawa Timur

27

19.076

3.816

1.542

913

25.374

16.

Banten

48

4.559

982

371

165

6.125

17.

Bali

28

419

76

22

11

556

18.

Nusa Tenggara Barat

37

3.580

723

364

89

4.793

19.

Nusa Tenggara Timur

7

385

118

55

29

594

20.

Kalimantan Barat

3

2.370

324

160

54

2.911

21.

Kalimantan Tengah

14

248

152

97

30

541

22.

Kalimantan Selatan

162

2.485

547

195

82

3.471 2.564

23.

Kalimantan Timur

24.

Sulawesi Utara

25.

Sulawesi Tengah

9

1.835

455

183

82

20

665

128

45

21

879

1

1.505

309

130

78

2.023

26.

Sulawesi Selatan

85

7.179

1.256

579

203

9.302

27.

Sulawesi Tenggara

18

1.849

453

232

49

2.601

28.

Gorontalo

3

738

166

53

24

984

29.

Sulawesi Barat

8

623

124

54

16

825

30.

Maluku

2

268

61

37

11

379

31.

Maluku Utara

5

589

208

118

35

955

32.

Papua

7

178

82

38

17

322

33.

Papua Barat JUMLAH

2

130

62

24

18

236

1.563

122.871

26.739

11.098

5.913

168.184

Sumber: Dit. PAIS Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama


90

Jumlah KUA Seluruh Indonesia No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua/Irian Jaya Irian Jaya Barat Total

Jumlah 232 314 157 145 103 155 59 169 36 48 45 599 579 78 650 140 33 94 119 152 96 129 116 63 89 265 128 47 42 46 59 22 26 5.035

Keterangan: Sumber: Biro Ortala, Setjen Departemen Agama (data diolah) Data jumlah KUA yang ada sudah termasuk 175 KUA yang baru ditetapkan pada tahun 2007 Data jumlah KUA beberapa propinsi mengalami pergeseran karena adanya pemekaran wilayah, misal sebagian KUA Jawa Barat dahulu, saat ini berada di wilayah Banten


91


92

BUKU PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2009

Recommend Documents