PERATURAN BANGUNAN /BUILDING REGULATION . PERATURAN BANGUNAN NASIONAL NATIONAL BUILDING REGULATION
. UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2002 BANGUNAN GEDUNG. . KEPUTUSAN MENTERI PU NO 441/KPTS/1998 PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG . KEPUTUSAN MENTERI KIMPRASWIL NO 332/KPTS/2002 PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA . STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) . UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999 JASA KONSTRUKSI . PERATURAN PEMERINTAH NO 29 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI . PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RENCANA UMUN TATA RUANG PROVINSI
. PERATURAN BANGUNAN PROVINSI PROVINCIAL BUILDING REGULATION
. PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
. PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
. PERATURAN BANGUNAN KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA BUILDING REGULATION
. PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
. UNDANG-UNDANG
NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
. BAB I. . BAB II . BAB III . BAB IV
KETENTUAN UMUM AZAS, TUJUAN, DAN LINGKUP FUNGSI BANGUNAN GEDUNG PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG - UMUM - PERSYARATAN ADMINISTRASI BANGUNAN GEDUNG - PERSYARATAN TATA BANGUNAN - PERSYARATAN PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG - PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - PERSYARATAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN - PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG - PERSYARATAN KESELAMATAN - PERSYARATAN KESEHATAN - PERSYARATAN KENYAMANAN - PERSYARATAN KEMUDAHAN - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS . BAB V PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG - UMUM - PEMBANGUNAN - PEMANFAATAN - PELESTARIAN - PEMBONGKARAN - HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGUNA BANGUNAN GEDUNG . BAB VI PERAN MASYARAKAT . BAB VII PEMBINAAN . BABVIII SANKSI . BAB IX KETENTUAN PERALIHAN . BAB X KETENTUAN PENUTUP ( BERLAKU SATU TAHUN SEJAK DIUNDANGKAN 16 DESEMBER 2002 Æ 16 DESEMBER 2003
. KEPUTUSAN MENTERI PU NO 441/KPTS/1998 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG MELIPUTI: . PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN - PERUNTUKAN, FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN - INTENSITAS BANGUNAN - GARIS SEMPADAN BANGUNAN . ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN - ARSITEKTUR BANGUNAN - RUANG TERBUKA HIJAU PEKARANGAN - SIRKULASI, PERTANDAAN, DAN PENCAHAYAAN RUANG LUAR BANGUNAN - PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN . STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG - PERSYARATAN STRUKTUR DAN BAHAN - PEMBEBANAN - STRUKTUR ATAS - STRUKTUR BAWAH - KEANDALAN STRUKTUR - DEMOLISI STRUKTUR . PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN - SISTEM PROTEKSI PASIF - SISTEM PROTEKSI AKTIF . SARANA JALAN MASUK DAN KELUAR - FUNGSI DAN PERSYARATAN KINERJA - KETENTUAN JALAN KELUAR - KONSTRUKSI JALAN KELUAR - AKSES BAGI PENYANDANG CACAT . TRANSPORTASI DALAM GEDUNG - LIF - TANGGA BERJALAN DAN LANTAI BERJALAN
. PENCAHAYAAN DARURAT, TANDA ARAH KELUAR, DAN SISTEM PERINGATAN BAHAYA - SISTEM PENCAHAYAAN DARURAT - TANDA ARAH KELUAR - SISTEM PERINGATAN BAHAYA . INSTALASI LISTRIK, PENANGKAL PETIR, DAN KOMUNIKASI DALAM GEDUNG - INSTALASI LISTRIK - INSTALASI PENANGKAL PETIR - INSTALASI KOMUNIKASI DALAM GEDUNG . INSTALASI GAS - INSTALASI GAS PEMBAKARAN - INSTALASI GAS MEDIK . SANITASI DALAM GEDUNG - SISTEM PLAMBING - SALURAN AIR HUJAN - PERSAMPAHAN . VENTILASI DAN PENGKONDISIAN UDARA - VENTILASI - PENGKONDISIAN UDARA . PENCAHAYAAN - KEBUTUHAN PENCAHAYAAN - PENCAHAYAAN BUATAN - PENCAHAYAAN ALAMI - PENGENDALIAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN . KEBISINGAN DAN GETARAN - KEBISINGAN - GETARAN
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
. BAB I UMUM - PENGERTIAN - ASAS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - MAKSUD DAN TUJUAN - LINGKUP MATERI PEDOMAN BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA - TIPE BANGUNAN RUMAH NEGARA - STANDAR LUAS - PERSYARATAN TEKNIS - PERSYARATAN ADNINISTRASI BAB III TAHAPAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - TAHAP PERSIAPAN - TAHAP PERENCANAAN KONSTRUKSI - TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI - TAHAP PEMELIHARAAN KONSTRUKSI - PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
BAB IV PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - UMUM - STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI - KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN - PEMBIAYAAN BANGUNAN/KOMPONEN BANGUNAN TERTENTU - BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR - PROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAB V TATA CARA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - ORGANISASI DAN TATA LAKSANA - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN TERTENTU - PEMELIHARAAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
STANDAR NASIONAL BANGUNAN GEDUNG . PERENCANAAN TAHAN GEMPA . PERENCANAAN STRUKTUR BETON . PERENCANAAN STRUKTUR BAJA . SARANA JALAN UNTUK PENEYELAMATAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN . SISTEM SPLINKER OTOMATIK UNTUK BAHAYA KEBAKARAN . AKSES BANGUNAN DAN AKSES LINGKUNGAN UNTUK PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN . SISTEM PROTEKSI PASIF PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN . SISTEM PIPA TEGAK DAN SLANG UNTUK PENCEGAHAN KEBAKARAN
. SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN UNTUK PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN . INSTALASI POMPA UNTUK PROTEKSI BAHAYA KEBAKARAN . SISTEM PENGENDALIAN ASAP KEBAKARAN . PENCAHAYAAN DARURAT, TANDA ARAH DAN SISTEM PERINGATAN BAHAYA . SISTEM VENTILASI DAN PENGKONDISIAN UDARA . SISTEM PENCAHAYAAN BUATAN . SISTEM PENCAHAYAAN ALAMI . SISTEM PLUMBING
KEPUTUSAN MENTERI PU NO 10/KPTS/2000 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARANPADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN KEPUTUSAN MENTERI PU NO 11/KPTS/2000 TENTANG KETENTUAN TEKNIS MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PERKOTAAN KEPUTUSAN MENTERI PU NO 448/KPTS/1998 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN UMUM DAN LINGKUNGAN
. RENCANA UMUM TATA RUANG PROVINSI : . ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA . ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN PERDESAAN, KAWASAN PERKOTAAN, DAN KAWASAN TERTENTU . ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KEHUTANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, DAN KAW LAINNYA . ARAHAN PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PERNUKIMAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN . ARAHAN PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH MELIPUTI PRASARANA TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI,ENERGI, PENGAIRAN, DAN PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN . ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN . ARAHAN KEBIJAKSANAAN TATA GUNA TANAH, TATA GUNA AIR, TATA GUNA UDARA, DAN TATA GUNA SUMBER DAYA ALAM LAINNYA, SERTA MEMPERHATIKAN KETERPADUAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA BUATAN. PEDOMAN BAGI : . PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH PROVINSI . MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH PROVINSI SERTA KESERASIAN ANTAR SEKTOR. . PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTAMADYA YANG MERUPAKAN DASAR DALAM PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN LOKASI PEMBANGUNAN JANGKA WAKTU ADALAH 15 TAHUN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN/KOTAMADYA : . PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA . PENGELOLAAN KAWASAN PERDESAAN, KAWASAN PERKOTAAN, DAN KAWASAN TERTENTU . PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KEHUTANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, DAN KAW LAINNYA . PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PERNUKIMAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN . SISTEM PRASARANA PRASARANA TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI, ENERGI, PENGAIRAN, DAN PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN . PENATAGUNAAN TANAH, PENATAGUNAAN AIR, PENATAGUNAAN UDARA, DAN PENATAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA, SERTA MEMPERHATIKAN KETERPADUAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA BUATAN. PEDOMAN UNTUK : . PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN POKOK PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KAB/KOTA . MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH KAB/KOTA SERTA KESERASIAN ANTAR SEKTOR . PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG KAB/KOTA . PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM MEMANFAATKAN RUANG BAGI KEGIATAN PEMBANGUNAN . DASAR UNTUK PENERBITAN PERIZINAN LOKASI PEMBANGUNAN JANGKA WAKTU 10 TAHUN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH
BANGUNAN :
BANGUNAN
LAHAN BANGUNAN
MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS : . ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN . STRUKTUR BANGUNAN . PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN . TRANSPORTASI DALAM GEDUNG . PENCAHAYAAN . INSTALASI LISTRIK, PENANGKAL PETIR, KOMUNIKASI . INSTALASI GAS . SANITASI GEDUNG . VENTILASI DAN PENGKONDISIAN UDARA . PENCAHAYAAN . KEBISINGAN DAN GETARAN . BAU MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI : . IMB . IJIN KELAYAKAN BANGUNAN
LAHAN : MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS : . DAYA DUKUNG - SESUAI PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN - SARANA JALAN MASUK DAN KELUAR MEMENUHI SYARAT ADNINISTRASI : .SERTIFIKAT LAHAN .KETERANGAN RENCANA KOTA
