Bewijs en Verjaring

28

BAB II PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA A. Pengertian Perjanjian Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata sebagai bagian dari KUH Perdata yang terdiri dari IV buku. Buku I yaitu mengenai Hukum Perorangan/persoonenrecht, Buku ke II yaitu memuat ketentuan Hukum Kebendaan/zaakenrecht, Buku ke III yaitu mengenai Hukum Perjanjian/verbintenissenrecht, sedangkan Buku ke IV yaitu mengatur tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa/Bewijs en Verjaring. KUH Perdata sebagai Undang-Undang mulai berlaku atau diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847 (Stb. 23/1847). Dari tahun pengundangannya, jelas dapat kita ketahui bahwa KUH Perdata yang dalam Buku ke III mengatur Hukum Perjanjian adalah UndangUndang produk Kolonial Belanda. Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian : Suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.15 Dari pengertian singkat di atas, dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain : hubungan hukum ( rechtsbetrekking ) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua

15

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3-6.

Universitas Sumatera Utara

29

orang ( persoon ) atau lebih, yang memberi hak kepada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Perjanjian atau verbintenis adalah merupakan suatu hubungan hukum/rechtsbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan atau persoon adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya. Seperti yang kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”/rechtshandeling. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap suatu pihak diberi “hak” oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itu pun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi. Jadi, suatu pihak memperoleh hak/recht dan pihak yang lain memikul kewajiban/plicht menyerahkan/menunaikan prestasi.


30

Prestasi ini adalah objek/voorwerp dari perjanjian/verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur.16 Buku III BW berjudul van verbintenissen. Istilah verbintenis dalam KUH Perdata merupakan salinan istilah obligation dalam Code Civil Perancis, istilah mana diambil dari hukum Romawi yang terkenal dengan istilah obligation.17 Istilah verbintenis dalam BW ternyata diterjemahkan berbeda-beda dalam kepustakaan hukum Indonesia. Ada yang menerjemahkan dengan perutangan,18 ada yang menerjemahkan dengan perjanjian19 dan ada pula yang menerjemahkan dengan perikatan.20 Penggunaan istilah perikatan untuk verbintenis ini tampaknya lebih umum dipergunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia. Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang saling berjanji dan mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu hal. Pada umumnya dalam suatu perjanjian merupakan timbal balik antara pihak 16

Ibid, hlm. 7. R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perikatan,Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hlm. 10. 18 Sri Soedewi M. Sofwan, Hukum Perutangan, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, hlm. 252 19 Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 7-14. 20 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Buku III Hukum Perikatan dengan PejelasanKitab Undang-Undang Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1988. 17


31

yang satu dengan pihak yang lain. Artinya, masing-masing pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajibankewajiban yang menjadi tanggungjawabnya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Secara umum kata “perjanjian” mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap perjanjian kawin, dan lain-lain). Dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III KUH Perdata. Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian daripada Hukum Perikatan, sedangkan Hukum Perikatan adalah bagian daripada Hukum Kekayaan.21 Maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Karena perjanjian menimbulkan perikatan. Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu sumber utama perikatan. Selanjutnya

beberapa

sarjana

hukum

perdata

berpendapat

mengenai pengertian perjanjian, yaitu R. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dimana satu pihak lain berhak untuk

21

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.


32

menuntut pelaksanaan janji.22 Menurut Sudikno Mertokusumo, “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.23 Subekti lebih mempertegas lagi bahwa “perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan”.24 Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak kepada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh kreditur. 22

R. Wirjono Prodjodikoro, asas-asas hukum perjanjian, Sumur, Bandung, 1992, hlm. 9. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, hlm. 96. 24 Subekti, Hukum Perjanjian,PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1. 23


33

Menurut

ketentuan

Pasal

1313

KUH

Perdata,

perjanjian

didefenisikan sebagai : “perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan yang diberikan pada Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian, lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.25

B. Asas-Asas Dalam Perjanjian Beberapa asas penting yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yaitu sebagai berikut :26 1. Asas Kebebasan Berkontrak

25 Kartini Muljadi, Gunawan Wijaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91-92. 26 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 30.


34

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Tujuan dari pasal tersebut bahwa perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum, ketentuan undang-undang, kebiasaan, dan kesusilaan sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuat sebagai undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi : a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang b. Perjanjian-perjanjian baru atatu campuran yang belum diatur dalam undang-undang. 2. Asas Konsensualisme


35

Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa di ikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.27 3. Asas Itikad Baik Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat. Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua,28 yaitu: 4. Asas Pacta Sunt Servanda Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan yang tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini adalah dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. 5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian 27

A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20. 28 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm. 12.


36

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi: “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.29 6. Asas Penambahan Asas persetujuan para pihak dapat menambahkan atau melengkapi pasal-pasal perjanjian apabila dikemudian hari terdapat kekurangan. 7. Asas Kepercayaan Para pihak sejak awal perjanjian, telah saling mengikatkan diri dengan kepercayaan penuh untuk saling melaksanakan perjanjian. 8. Asas Terbuka Asas terbuka ini tersirat pada Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. Maksud sistem terbuka disini adalah dalam membuat perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian dan hukum apa yang akan demi kebebasan asasi setiap orang sebagai makhluk Tuhan yang dijaminsecara asasi menurut hukum asasi. Setiap orang tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan ia bebas menciptakan keadilan dan kepatutan menurut kehendak pihakpihak itu secara bersama-sama. Kalau para pihak telah bersepakat

29

A. Qiram Syamsudin Meliala, Op.cit, hlm. 15.


37

secara terbuka dalam memperlakukan hukum yang disepakatinya, maka perjanjian itu mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersepakat, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata. 9. Asas Keseimbangan Sejak awal diadakannya kata sepakat para pihak dianggap dalam keadaan seimbang sebagai subyek hukum secara yuridis, secara ekonomis dan secara psikologis.30

C. Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang “. Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam : a. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

30

Mariam Darus Badrulzaman, AnekaHukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 41.


38

Unsur obyektif mencakup adanya kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji serta kecakapan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek dari yang diperjanjikan, dan kausal dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau tidak diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk yang dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. 1) Syarat Subyektif Seperti telah dikatakan di atas, bahwa syarat subyektif sahnya perjanjian digantungkan pada dua macam keadaan : (a) Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian; (b) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji. 1. Kesepakatan Bebas Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksankannya, kapan harus dilaksanakan, dan


39

siapa yang harus melaksankan. Pada dasarnya, sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. Pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama “penawaran”. Jadi, penawaran itu berisikan kehendak dan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian yang disampaikan kepada lawan pihaknya untuk memperoleh persetujuan dari lawan pihaknya tersebut. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh pihak yang melakukan penawaran tersebut. Dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran menerima penawaran yang diberikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut. Sedangakan jika pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikann tersebut maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakam dan diterima olehnya. Dalam hal demikian, maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar-menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Saat penerimaan yang paling akhir dari serangkaian penawaran atau bahkan tawarmenawar yang disampaikan dan dimajukan oleh para pihak, adalah saat


40

tercapaianya kesepakatan. Hal ini adalah benar untuk perjanjian konsensuil, dimana kesepakatan dianggap terjadi pada saat penerimaan dari penawaran yang disampaikan terakhir.31 2) Kecakapan untuk Bertindak Kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan ke dalam: a. Kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum; b. Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI KUH Perdata di bawah judul “Pemberian Kuasa”; c. Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain. Pasal 1330 KUH Perdata memberikan limitasi orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dengan menyatakan bahwa: Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: 1) anak yang belum dewasa;

31

Kartini Muljadi, Gunawan Wijaja, Op.cit, hlm. 93-96.


41

2) orang yang ditaruh dibawah pengampuan; 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undangundang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. Dalam hal ini, sejalan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, maka ketentuan angka 3 dari pasal 1330 KUH Perdata menjadi tidak berarti lagi. Tentang Kebelumdewasaan Pada dasarnya setiap orang, sejak ia dilahirkan adalah subyek hukum, suatu persona standi in judicio dengan pengertian bahwa setiap orang adalah pendukung hak dan kewajibannya sendiri. Walau demikian tidaklah berarti setiap orang yang telah dilahirkan dianggap mampu mengetahui segala akibat dari suatu perbuatan hukum, khususnya dalam lapangan harta kekayaan. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana


42

diatur dalam bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, dan bagian keenam Bab ini”.32 Ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tersebut memberikan arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu bahwa: 1. seorang baru dikatakan dewasa jika ia: a. telah berumur 21 tahun; atau b. telah menikah; hal kedua membawa konsekuensi hukum bahwa seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa. 2. Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh: a. orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama); b. walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja). Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dalam rumusan Pasal 50-nya menyatakan bahwa: (a) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

32

Ibid, hlm. 129.


43

(b) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Kedewasaan seseorang dimulai pada umur 18 tahun, yang menggantian berlakunya ketentuan serupa dalam KUH Perdata yang menentukan usia 21 tahun untuk menentukan kedewasaan seseorang. Dengan demikian maka, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kecakapan bertindak orang pribadi dan kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum ditentukan sebagai berikut: 1. jika seseorang: a. telah berumur 18 tahun; atau b. telah menikah c. seseorang yang apabila sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa. 2. seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun, dan belum menikah, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh: a. orang tuanya, dalam hal anak tesebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama); b. walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja). Pasal 331a KUH Perdata menyatakan bahwa: “perwalian itu mulai berlaku:


44

1) jika seorang wali diangkat oleh Hakim dan pengangkatan itu dihadiri olehnya pada saat pengangkatan itu dilakukan dan jika tidak dihadiri olehnya pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya; 2) jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat memperoleh kekuatan

untuk

berlaku

dan

pihak

yang

diangkat

menyatakan

kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu; 3) jika suatu perhimpunan, yayasan, atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu; 4) dalam hal anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak atau ibunya yang telah dipertahankan sebagai wali, pada saat pengesahan oleh Pengadilan Negeri; 5) jika seorang menjadi wali karena hukum (dalam hal salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua meninggal), pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya (yaitu saat meninggalnya salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua)”.33 Tentang Pengampuan Ketentuan mengenai pengampuan dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

33

Ibid, hlm. 134.


45

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya” Selanjutnya ketentuan Pasal 436 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuan berdiam”. Dengan ini berarti keberadaan seorang yang berada dalam pengampuan harus dapat dibuktikan dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri, yang meliputi tempat kediaman dari orang yang diletakkan di bawah pengamouan. Pengampuan mulai berlaku terhitung sejak putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan. Dengan diletakkannya seseorang dibawah pengampuan, maka orang tersebut mempunyai kedudukan yang sama seperti seorang yang belum dewasa. Orang tersebut menjadi tidak cakap untuk bertindak, untuk melakukan perbuatan hukum. Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berada di bawah pengampuan membawa akibat kebatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya tersebut. Khusus seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya, maka pengampuan hanya meliputi tindakan atau perbuatan hukumnya dalam lapangan hukum harta kekayaan, serta tidak meliputi tindakan atau perbuatan hukum dalam lapangan hukum pribadi. Dengan diletakkannya orang-orang tersebut dalam Pasal 433 KUH Perdata di bawah pengampuan, maka segala tindakan orang-orang yang berada di bawah


46

pengampuan tersebut harus dilaksanakan oleh pengampunya, yang demi hukum bertindak untuk dan atas nama orang yang diampu oleh pengampu tersebut. Kecakapan Bertindak Suami Istri dalam Perkawinan Pada dasarnya sebagaimana dikatakan sebelumnya, setiap orang yang dewasa, kecuali yang ditaruh di bawah pengampuan adalah cakap bertindak dalam hukum, dan karenanya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berlaku bagi masing-masing orang yang telah dewasa tersebut. Dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berhubungan dengan kebendaan yang dijadikan jaminan perikatan yang dibuat oleh orang-perorangan tersebut, perlu juga diketahui masalah kecakapan bertindak suami isteri dalam perkawinan.34 2) Syarat Objektif Syarat obyektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam: a. Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian. b. Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata mengatur yang dibuat oleh para pihak. Tentang Hal Tertentu dalam Perjanjian KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

34

Ibid, hlm. 137.


47

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.Dari rumusan tersebut menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata hendak menjelaskan bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan KUH Perdata, yang dimaksudkan dengan kebendaan yang telah ditentukan jenisnya meliputi tidak hanya perikatan untuk memberikan sesuatu, melainkan juga dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan juga perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.35 Pasal 1334 KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian, yang melahirkan perikatan bersyarat, dengan rumusan sebagai berikut: “Kebendaan yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidak di perkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal yang mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan PasalPasal 169, 176, dan 178 KUH Perdata”. Suatu warisan yang belum terbuka pada pokoknya bukanlah kebendaan milik dari orang yang akan memperoleh warisan. Hal ini menunjuk pada ketidakpastian mengenai apakah orang yang akan memperoleh warisan tersebut

35

Ibid, hlm. 158.


48

pasti akan memperoleh kebendaan yang akan diwariskan tersebut sebagai hak milik. Bahkan dalam rumusan Pasal 178 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu hibah yang diberikan sebelum pemberi hibah meninggal akan menjadi gugur apabila pemberi hibah hidup lebih lama, juga dari anak-anak dan keturunan penerima hibah. Jelaslah bahwa sesuatu yang belum pasti akan dimiliki tidak dapat dijadikan obyek perjanjian. Perjanjian hanya sah dan mengikat jika obyeknya yang berupa kebendaan telah ditentukan jenisnya, demikianlah Pasal 1333 KUH Perdata. Tentang Sebab yang Halal Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja dalam Pasal 1335 KUH Perdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah: a. Bukan tanpa sebab; b. Bukan sebab yang palsu; c. Bukan sebab yang terlarang. Dengan membatasi sendiri rumusan mengenai sebab yang tidak terlarang, Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila


49

dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Dalam rumusan yang tersebut di atas sesungguhnya undang-undang tidak memberikan batasan mengenai makna sebab yang tidak terlarang. Melalui rumusan negatif mengenai sebab yang terlarang, undang-undang juga tidak menjelaskan bagaimana alasan atau sebab yang menjadi dasar pembentukan suatu perjanjian dapat digali atau ditetapkan hingga memang benar bahwa sebab itu adalah terlarang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam uraian tentang asas kebebasan berkontrak, bahwa undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian, apa yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensialia atau yang terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur esensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak. Dengan demikian berarti bahwa apa yang disebutkan dengan sebab (yang halal) dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, yang tanpa adanya prestasi yang ditentukan tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah ada diantara para pihak.36

36

Ibid, hlm, 126-164.


50

Yang menjadi persoalan pokok dalam hal ini adalah apakah pengertian “sebab” itu sebenarnya. Dari sejumlah interpretasi dan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian kata “sebab” itu adalah sebagai berikut:37 a. Perkataan “sebab” sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu pengetahuan lainnya. b. Perkataan “sebab” itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah soal bathin yang tidak diperdulikan oleh hukum. c. Perkataan “sebab” secara letterlijk berasal dari perkataan oorzaak(bahasa Belanda) causa (bahasa Latin) yang menurut riwayatnya bahwa yang dimaksud dengan perkataan itu dalam perjanjian adalah “tujuan” yakni apa yang dimaksudkan oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian. Dengan perkataan lain “sebab” berarti isi perjanjian itu sendiri. d. Kemungkinan perjanjian tanpa sebab yang dibayangkan dalam Pasal 1335 KUH Perdata adalah suatu kemungkinan yang tidak akan terjadi, karena perjanjian itu sendiri adalah isi bukan tempat yang harus diisi. Kemudian yang perlu mendapat perhatian dalam hubungan ini adalah apa yang dinyatakan Pasal 1336 KUH Perdata, bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika sebab yang lain daripada yang dinyatakan persetujuannya demikian adalah sah.

37

H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 211.


51

Akhirnya, Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian pada umumnya sebagaimana dikehendaki Pasal 1320 KUH Perdata.38 Dalam hal ini apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah ada suatu perikatan.

D. Berakhirnya Perjanjian Dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan berturut-turut peristiwaperistiwa yang mengakibatkan hapusnya perikatan sebagai berikut:39 a. Karena pembayaran; b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan (consignatie) atau penitipan; c. Karena pembaharuan utang; d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi; e. Karena percampuran hutang; f. Karena pembebasan hutang yang bersangkutan; g. Karena musnahnya barang yang terhutang; h. Karena kebatalan atau pembatalan; 38

Ibid, hlm. 212. J. Satrio, Hak-Hak Jaminan Kebendaan,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 4-5.

39


52

i. Karena berlakunya suatu syarat batal; j. Karena lewatnya waktu. Sedangkan khusus untuk sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian adalah: 40 a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya: persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu tertentu. b. Undang-Undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, misalnya: menurut Pasal 1066 KUH Perdata dikatakan bahwa, para ahli waris yang mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan itu, oleh ayat (4) dibatasi berlakunya untuk lima tahun. c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan peristiwa tertentu perjanjian akan hapus, misalnya: salah satu pihak meninggal dunia untuk persetujuan pemberian kuasa, persetujuan kerja, persetujuan persekutuan. d. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Opzegging hanya ada pada persetujuan yang bersifat sementara, misalnya: persetujuan kerja, persetujuan pemborongan kerja, persetujuan sewa-menyewa. e. Persetujuan hapus karena diputuskan oleh hakim. f. Tujuan dari persetujuan telah tercapai. g. Dengan persetujuan para pihak (herroping). 40

Rahmad Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 69.


Bewijs en Verjaring

Recommend Documents