BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penatausahaan keuangan, diperlukan penyusunan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanan; b. bahwa kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya;
Mengingat
c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu Menetapkan Kebijakan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
2
4
5
6
7
8
9
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310) ;
3
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
11
12
13
14
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Insntansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694) ; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 485 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara ; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.
4
Pasal 1 Kebijakan akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri atas prinsip-prinsip , dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pasal 2 Kebijakan akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi selaku Badan Layanan Umum yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Kebijakan akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara mengatur : a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran dan realisasi dan antar periode; b. dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. dasar-dasar penyajian Neraca untuk Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5
d.
e.
f.
g. h.
dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas-aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan; dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan; dasar pengajuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana, serta penyajiannya dalam laporan keuangan; perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian antara Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Pasal 4
Lampiran I sampai dengan XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6
Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 21-1-2012
Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 21-1-2012 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI
BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM Pembina Utama Muda NIP. 19600519 19810 1 001
7
8
