•
16 ' -
BANTU AN HUKUM D1 ASEAN
, _ _ _ _ _ _ _ _ Oieh : T. Muiya I,.ubis, SH. LLM _ _ _ _ _ _ _--' . Pengantar Kajian regional mengenai bantuan hukum boieh dikatakan tidak ada_ Beberapa kajian yang ditulis olen aktivitas bantuan hukum seperti Adnan Buyung Nasution, Jose W. Diokno , Thongbai Thongpao dan Haji Sulaiman masih berkisar pada aktivitas bantuan hukum di negara masing-masing 1). Kalaupun ada studi perbandingan bantuan hukum maka itu masih sangat umum dan terbatas. Suatu kajian khusus dan serius belum pernah dilakukan . Hal ini menggarn barkan betapa tertinggalnya kajian regional me• ngenai bantuan hlikum jika dibandingkan dengan kajian regional mengenai penanarnanmodal asing misalnya 2) . ,
1)
•
2).
.
Sebagai contoh !ihat Adnan Buyung , Nasution, BANTUAN HUKUM DI INDONESIA, Jakarta , LP3ES, 1981. Juga Jose W. Diokno , "LEGAL A ID AND DEVELOPMEN T " di~alalll Kumpulan Ke rtas Kerja Seminar Human Rights and Development Cooperation, seminar yang diorganisir oleh NOVIB , Desember 1980 di Noordwijkerhout, Nederland. Institute of Southeast Asian Studies di Singapore cukup banyakmelakukan kajian perbandingan dalam bidang ekonomi dan 8udah diterbitkan. Di Indonesia kajian perbanding'an ini sudah mulai dilakukan oleh Lembaga studt seperti Center o f Strategic and International Studies CCSIS) dan Lembaga Pene!itian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) , meski harus diakui bahwa kajian perbandingan ini baru dalam tahap awl(L
Ada semacarn keyakinan di an tara aktivis bantuan hukum bahwa pada prinsipnya mereka tidak memiliki perbedaan, dalam konsep maupun dalam implementasL Karena itu perhatian ' lebih banyak dicurahkan kepada upaya-upaya nasional untuk menyebarluaskan bantuan hukum sampai ke pedesaan. Kurang disadari bahwa sebetulnya dalarn kurun waktu 10 tahun terakhir ini telah teIjadi beberapa peru bahan tidak seim bang di be be rap a negara, birik jika dikaji dari pengembangan konsep maupun , dari operasionalisasL •
Rangkaian seminar yang diadakan oleh ESCAP di kawasan ini telah mem buktikan adanya ketiadaan komunikasi antara para aktivis bantuan hukum sehingga para aktivis m erasa telah teIjadi pertum buhan y ang tidak sarna dari satu negara ke lain negara 3) _ Dalam skala yang lebih luas kita juga 3)
•
Hal ini tera sa keti ka ESCA P lI1 "n gadakan se minar m engenai " LAW A N D PARTICIPATI O N " den gan m en gun dang banyak aktivis bantu an hukum Asia_ Pub!ikasi ES CAP t entan " se minar tersebut tidak m en gesankan adanya perbedaan pertumbuhan tetapi sebagai rangkuman pikiran ten tang kemungkinan partisipasi rak y at dalam proses kene garaan , lap o ran itu lay ak untuk dibaca, Untuk ini !ihat ESCAP, SOCIA L PR OBLEMS OF LOW IN COME GRO UPS .' SOME LEGAL A PPROA CHES, rep o rt of Workshop , Bangkok, 17 - 23 Pebruari 19~ 1.
• Bantuan Hukum
17
bisa menangkap tingkat kekhawatiran negara terhadap meluasnya bantuan hukum. Dilema bantu an hukum Semua negara ASEAN menempatkan ketertiban dan pem bangunan ekonomi di atas segala-galanya4). Untuk kedua hal terse but pemerataan dan keadilan harus dikorbankan, atau paling tidak menunggu sampai be berapa dekade lagi5). Hukum dalam hal ini berpcran sebagai penjaga keabsyahan kedua tujuan terse but dengan segala cara, karena penguasa-penguasa ASEAN tidak mau kedua tujuan terse bu t di tafsirkan tidak sesuai dengan hukum.
pore dan Malaysia serta batasan-batasan terhadap warganegara yang dipaksakan oleh pemerintah militer di Thailand 7). Semua undang-undang diatas adalah bagian dari hukum negara yang secara positive berlaku dan dianggap syah sebagai hukum karena dibentukberdasar prosedur yang formal dimana masing-masing Parlemen telah memberikan stempellegitimasi.
Dalam bidang pem bangunan ekonomi semua negara ASEAN punya paket perundang-undangan yang memberi banyak konsesi bagi perusahaan m ultin asional seperti pem be basan p ajak, pembebasan bea import, kemudahan prosedural dan jangka waktu investasi yang panjang. Selain itu Di sinilah penafsiran hukum menjadi fasilitas kredit juga tersedia dengan sempit hanya dalam artian hukum ne- mudah. Lalu semua itu ditambahi gara (states's law) 6), tid.ak mencakup lagi dengan pelarangan mogok terh 4hukum rakyat seperti kebiasaan mau- dap kaum buruh, maka sesungguhnya pun adat istiadat (people's law) yang perusahaan multinasional yang berselama ini hidup di tengah rakyat (dan operasi di kawasan ini telah menikmati dirasakan sesuai dengan cita rasa ke- konsesi yang mereka tidak akan dapatadilan yang hidup). Dalam kaitan kan di negara mereka. Malah ketua Bainilah semua hukum penertib (repres- dan Koordinasi Penanaman Modal sive laws ) diperlakukan seperti Undang ( BKPM) Indonesia pernah berucap Undang Keamanan Nasional di Singa- . bah wa "Indonesia adalah sorga bagi modal asing" 8). Apa yang diucapkan 4) . Salah satu buku yang banyak berkotoleh Ketua BKPM itu berlaku juga bah ten tang ini adalah buku y ang dibagi negara-negara ASEAN lainnya, •
tulis oleh ali Murtopo, A KSELERASI MODER NISA SI, yan g diterbitkan oleh CSIS. Lihat juga tulisan M. Dawam Raharjo , "STR UCTURES OF DOMINATION IN THE DEVELOP· MENT PROCL'SS " dan tulisan Cesar Espiritu, "L'CONOM.TC STRUCTURES OF DOMINA TION " yang dimuat dalam buku PEOPLE AGA· INST DOMINATION, A consultation fl'port on People 's movements and structures of Domination in Asia , (,CA, Kuala Lumpur. 24 - 28 Peb· ruari i981.
5).
6).
T . Mulya Lubis, "POLlTIK HU KUM 01 DUNIA KETIGA : STUDI KA· SUS INDONESIA " dalam Prism a, no. 7 , Juli 1982, haL 21-28. Lihat juga E SC Ap, opcil.
7) .
Kajian yan g mendalam mengenai hal ini bisa ditemui pada kertas kerja y ang disampaikan pada seminar "ACCES TO JUSTICE : A WORKSHOF ON THE PROMOTION OF PROCEDUR ES FOR THE IMPLEM ENTATION OF INTERNATIONALL Y RE CO GNI ZED HUMAN RIGHTS", Tagaytay City, Philippines , 14 - 19 Pebruari 1982 . Seminar ini diselen ggarakan oleh Human Rights Internet bekeria sama dengan Universitas Philipp ina.
Lihat keterangan Presiden Soeh'lrt o yang mengatakan bahwa baru pada Pdita V kita bisa menciptakan Ian· dasan untuk mewujudkan musyurakat adil makmur, K o mpas, 24 Juli 1982.
8) .
Lihat Kompas, 2 6 Agustu s 1980.
Januari 1983
•
18 '
,
Hukum dan Pembangunan
bahwa para penanam modal asing justru mendap at perlindungan yang sangat besar dari oemerintah-pemerintah disini. Perangkat perundang-undangan yang menopang ketertiban dan menganakemaskan pem bangunan ekonomi pada kenyataannya bany ak menghambat pekerjaan bantuan hukum, atau dengan bahasa y ang le bih telanjang bisa disebut bahwa ketertiban dan pem bangunan ekonomi hanya bisa dilakukan dengan melakukan pelanggaran sistematik terhadap hakhak asasi manusia 9) . Betapa tidak? Perangkat Undang-Undang mengenai ketcrtiban telah seeara paksa mengueilkan rakyat dari hak untuk berpartisipasi, hak berpolitik, hak berserikat, hak berpendapat dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Serangkaian ketidakbebasan telah dipelihara oleh hukum negara untuk dan atas nama ketertiban. Di Thailand Persatuan 'Masyarakat Petani telah dibubarkan karena dianggap terlalu agressip dalam memperjuangkan pembagian tanah 10), di Malaysia Persetubuhan Aliran yang menggali dan menghidupkan nasionalisme Malaysia telah sangat dibatasi dan hampir dilarangll) di Singapore , Pilipina dan Indonesia ,
9).
10).
T . Mulya Lubis, " BANTU AN HUKUM STRUKTURAL :, REDISTRIBUSI KEKUASAAN DAN PARTISIPASI DARI BAW AH" dalarn Pris· rna no. S, Mei 1981,hal, 51-62. Akin Rabibhadana , PARTICIPA· TION, LA W AND DEVELOPMENT IN SOUTHE AST ASIA , kertas ker· ja yan g disarnpaikan pada Lokakar· ya ESCAP di Colorn bo, Srilanka, IS - 21 Pebruari 1982. ~ Chandra Muzafar, FREEDOM OF ASSOCIA TION " THE MALA y. SIA N STUATION , kertas kerja yang disarnpaikan pada Serninllr Ac• ces to Justice yang diadakan oleh Hukurn Rights Internet , Tagaytay City , Philippines, 14 - 1 S Pebruari 1982 ,
para tokoh oposisi telah dikueilkan dari kehidupan politik, malah kemungkinan untuk mendirikan partai politik telah lama sekali mati 12). Selain itu kebebasan pers di ASEAN tllah pula menjadi bagian dari masa silam. Dalam bidang ekonomi penetrasi perusahaan multinasional telah menyingkirkan pengusaha-pengusaha keeil. Merek-merek dagang terkenal telah hadir menggantikan merek-merek dagang lokal seperti yang terjadi pada industri minuman, pakaian dan alatalat rumah tangga. Industri tradisional semakin tersisih dan seeara perlahan • memang tumbuh satu golongan komprador yang menjadi partner yunior dari perusahaan multinasional, yang menghisap. Para komprador yang meninggalkan sektor ekstraktip dan mulai menggarap industri import substitusi sebetulnya bukannya mengurangi kehadiran perusahaan multinasional tetapi justru menyatukan diri mereka dengan ekonomi internasional 13). Integrasi ekonomi ini seperti kita dapat bayangkan teIjadi dengan mengorbankan banyak hak-hak ekonomi rakyat. Seorang ekonom Indonesia pernah berueap bahwa apa yang terjadi di Indonesia sekarang adalah kelanjutan dari "sistem ijon internasional" 14). Sudah barang tentu kebijaksanaan pemerintah negara-negara ASEAN di12).
Lihat buku "PEOPLE AGAINST DOMINATION, opcit. Khususnya baca tulisan Jose W. Diokno, "THE MILITARIZATION OF ASIAN POLITICS", hal. 80-100.
13).
R.J. Robison, "THE TRANSFORMATION OF THE STATE IN INDONESIA" dalarn Bulletin of Con· cemed Asian Scholars, vol. XIV nr. 1,1982, hal. 48-60.
. _14) .
Hal ini diucapkan oleh Dorodjatun Kuntjoro J akti pada salah satu diskusi yang diadakan oleh Dewan Mahasicwa - Universitas Indonesia, sekitar tahun 1973.
Ban tuan Hukum
19
atas melahirkan banyak konflik dan korban. Akan tetapi amat sering para aktivis bantuan hukum mengalami kegagalan kar.ena sangat banyak peraturan perundang-undangan dan pranata hukum yang justru berpihak kepara para pembuat korban. Salah satu kesimpulan sem inar ESCAP berbunyi bah wa " legislativn and adm inistrative regulations tended tv favvr the upper strata vf svciety. Often they seemed tv give mvre weigh t tv the cvnvenience of bureaucrats than tv the righ ts of the po or. Th e poor as threa tening" 15).
Tulisan-tulisan para aktivis bantu an hukum menjelaskan keberpillakan peraturan perundang-undangan ini dengan cukup jelas dengan mengemukakan beberapa hal yang kiranya perlu dikaji lebih mendalam. Pertama, adanya kepercayaan bahwa hukum itu sebetulnya tidak netral. Hukum itu dibuat oleh lembaga fOllnal yang tidak mengerti tentang kebutuhan hukum rakyat miskin. Karena apa? Karena pembuat Undang-Undang hampir tidak ada yang berasal dari kalangan rakyat miskin , mereka semua berasal daTi lapisan atas dan mengengah yang sering sekali dipilih secara tidak demokratis melalui sandiwara pemilihan umum. Mereka inilah yang oleh Upendra Baxi disebut sebagai "elective autocracy" 16). Dan menuru t Upendra Baxi tidak satupun "elective au tocracy" yang secara ikhlas mau memperjuangkan kepentingan rakyat banyak . Akibatnya jelas bahwa produk legislatip yang lahir pasti hanya akan mengokohkan keberadaan pemerintah yang memihak ke elit penguasa. 15).
ESCAP, opcit. Juga baca Akin Rabibhadana, opcit.
16).
Upendra Baxi, COMMUNITY PAR· TICIPATIO N AND THE LA W, kertas kerja yang be lum diterbitkan , New Delhi, tanpa tahun .
tulisan
Kedua, adanya pengandaian bahwa hukum itu tidak pilih bulu (ellualit.1' be/ore the law ). l'engandaian ini merupakan terjemahan dari tradisi faham liberal yang selalu bicara soal persamaan dan kcsamaan, Kelemahan pengandaian ini adalall terhamparnya kenyataan yang tidak berkesam aan : jurang sosial ckonomi yang menajam yang membuat banyak rak• yat tidak l\Jampu membayar perlindungan hukum. Dengan kata lain bisa dise bu t bah wa m asill banyak raky at yang masih harus berjuang untuk bisa hidup besok hari. Ini mem bawa akibat bahwa ltukum itu tidak bisa dilaksanakan secara effektip . Ketiga, adanya politik hukum untuk tidak mclaksanakan (policy uf 1l 01l-eIlJ<)rCC!ll('IJt) 17) yang secara konsisten dijalankan oleh hampir semua negara dunia ketiga - tennasuk negara-negara ASEAN. Hukum yang secara positive berlaku sering tidak bisa ' dilaksanakan hanya karena tidak adanya pcraturan pelaksanaan. Dan peraturan pelaksanaan ini banyak yang • tidak dibuat sehingga banyak UndangUndang yang menjadi perhiasan dari negara hukum. Di sini kita melihat kehendak untuk melaksanakan hukum itu tidak ada seratus persen : selalu ada klausula hukum yang pada gilirannya akan membunull hukum itu. Kesadaran akan supremasi hukum sebetulnya sudah berhenti pada sekedar mendapatkan keabsyahan untuk berkuasa terus. Di sisi lain kita sebetul~ nya melihat keengganan untuk menggunakan hukum sebagai peredam konflik dan pemulihan hak-hak asasi rakyat. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutullan 'rakyat miskin kita melihat bahwa kecenderungan untuk mengurangi peran hukum itu sangat terasa 18)'. 17) .
T. Mulya Lubis, "POLITIK HUKUM . . . .. " ,ope 1. t .
18) .
Ibid. J anuari 1983
.
20 .
- Hukum dan Pernbangunan
Kegagalan para aktivis bantuan hu- pelayanan hukum tetapi telah pula dikum justru bersum ber juga pada ke- arahkan kepada perubahan tat a sosial tiga faktor di atas. Produk perundang- yang ada. Berkurangnya peran hukum undangan yang sering tidak adil juga di sini tak dapat tidak merupakan hal tidak bisa dilaksanakan hanya karena yang niscaya di samping merupakan tidak adanya peraturan pelaksanaan. jawaban atas politik hukum pemerinPadahal jika produk perundang-un- tah yang berpihak ke atas 21). . dangan itu bisa dilaksanakan belum tentu rakyat memperoleh keadilan . Pertumbuhan tidak seimbang , yang diinginkannya. Jose W. Diokno • Tidak semua aktivis bantu an hudalam melukiskan dilem a ini dengan kum di ASEAN yang sudah memahami tepat mengatakan bahwa, pikiran Jose W. Diokno di atas, Dalam "For a lawyer to seek justice from beberapa hal terasa pikiran aktivis terse but sebaa regime that systematically violates bantuan hukum Pilipina • human rights is to recognize the gai terlalu radikal, atau malah sesuatu legitimacy of that regime; yet yang mengada-ada. Di kalangan bebe• to forbear is to leave the oppressed rapa ahli hukum masih dominan pidefenceless, and to acquiesce in the kiran yang menganggap bantuan hutanggung rule of repression. Every defeat a kum sebagai kedermawanan, • lawyer suffers is a rape of justice jawab professi dan terbatas pada peby force; yet every victory he gains layanan hukum dalam arti tehnis. polishes the image of the regime Konsep bantuan hukum masih bersifat tradisional. and prolongs its reign" 19). Karena itu menurut Jose W. Diokno, Untuk mendapatkan sedikit gam"The lesson that to win justice, the baran ten tang tempat dan arah bantupoor, the dispossessed and the an hukum di ASEAN maka di bawah oppressed who are the people must ini secara umum kita akan mencoba rely, not on legal aid, bu t on their melihatnya satu per satu. own organized efforts. In the end, Philipina : Bantuan hukum di sini suo justice will be won only by social dah san.zat maju dan mendapat peliberation" 20). nanganan dari berbagai pihak seperti pemerintah, persatuan advokat dan Di sini peran hukum memang selain-lain badan sukarela. Konsep banmakin hari semakin sedikit, karen a tuan hukum sendiri sudah melewati sesungguhnya peIjuangan aktivis bankonsep tradisional yang hanya melihat tuan hukum juga ditujukan untuk bantuan hukum dalam artian pelayanmenciptakan hukum-hukum baru yang an individual di dalam dan di luar pelebih berkeadilan. Upaya-upaya yang ngadilan, tetapi justru sudah merupa"ex tra-legal" nampaknya tidak bisa kan bagian dari peIjuangan redistribusi lagi dihindarkan, dan kiranya hanya kekuasaan dan perom bakan tatanan ini yang bisa mengikutsertakan rakyat sosial. Konsep bantu an hukum ini menentukan nasib dan masa depannya. oleh Jose W. Djoko disebut sebagai . . Kita meny.aksikan di sini bah wa per- "developmental Legal Aid" yang berjuangan bantuan hukum tidak lagi tujuan untuk "to use law to redistriditujukan semata-maia untuk memberi bute power and change social structu19). Jose W. Diokno, "LEGAL AID AND res - in effect, to wage revolution by
•
DEVELOPMENT",opcit. 20).
Ibid.
21).
T . Mulya Lubis, "POLlTIK HUKUM . . . . .. " ,opclt.
Bantuan Hukum
law" 22). Oleh karena itu jangkauan program bantuan hukum di Philippina sangat luas, malah sudah diarahkan ' kepada upaya konsientisasi sosial politik. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena sejak tahun 1969 ketika bantuan hukum mulai beroperasi sudah dirasa bahwa pemerintah dan pranata hukumnya justru turut melanggar hakhak asasi, apalagi dengan diundangkannya "martial law" oleh President Marcos 23). Tindakan repressip dan kesenjangan sosial ekonomi yang menajam mem buat bantuan hukum tidak berarti jika lingkupnya hanya menangani kasus-kasus individual di dalam dan di luar pengadilan. Pada dasarnya bantuan hukum tidak hanya mencari "temporary relief". Karena itu aktivis bantuan hukum yang tergabung dalam Free Legal Assistence Group, Citizen Legal Assistence Committee, Task Force Detaincees of the Philippines dan lain-lain beroperasi dengan wasasan yang lebih jauh ke depan. Pendekatan-pendekata sosial politik menjadi dominan pada operasi mereka, walau harus juga dicatat di sini bahwa bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah masih tetap dalam batasan batasan tradisional. . Indonesia; Perkembangan bantuan hukum di Indonesia sejak tahun 1971 banyak persamaan dengan perkembangan di Philippina. Hanya bedanya pemerintah Indonesia belum secara langsung mengelola bantuan hukum seperti yang terjadi pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Tenaga 22). Jose W. Diokno, DEVELOPMENTAL ' LEGAL AID IN RURAL ASEAN: PROBLEMS AND PROSPECTS, ker· tas kerja yang disam paikan pada Se· minar on Human Rights and Development in the Rural Areas of the the Southeast Asian Region, International Commission of Jurists, Penang, Malaysia, 30 Nopem ber - 4 l)esember 1981.
21 Kerja di Philippina. Pemerintah Indonesia lebih banyak meminjam tangan Biro Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum Negeri. Yang paling banyak terlibat dalam kegiatan bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), dan lembaga-lembaga lain.Jumlah mereka semua sudah mencapai ' angka 200. Dari segi konsep kita melihat sedang terjadi peralihan dari konsep bantuan hukum tradisional ke arah konsep bantuan hukum struktural yang ' maknannya . sebetulnya sama dengan "developmental legal aid" di philippina. Konsep bantuan hukum struktural ini juga merupakan jawaban para aktivis bantuan hukum atas tindakan repressive penguasa yang berada di atas hukum . Karena itu bantuan hukum mau tidak mau harus juga merupakan suatu proses konsientisasi sosial politik dari rakyat banyak. Dalam konsientisasi ini program bantuan hukum menjadi meluas di mana penaekatan-pendekatan sosial politik menjadi sangat menentukan24) Singapore; Pada tahun 1958 Singapore sudah memiliki "Legal Aid and Advice Act" yang memberi kesempatan memperoleh bantuan hukum bagi rakyat miskin dalam segalajenis perkara. Tetapi sampai hari ini baru perkara-perkara perdata saja yang mendapat bantuan hukum sedangkan perkara pidana belum kecuali mereka yang diancam hukuman ' mati.Di Singapore kegiatan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemerintah melalui "Legal Aid Bureau of Singapore". Selain itu ada 'pula yang disebut "Legal Aid Panel" yang sesewaktu bisa •
mendapat penugasan dari Legal Aid Bureau dimana semua biaya ditanggung oleh Legal Aid Bureau. Biasanya Legal Air Panel diminta untuk menangani kasus khusus yang berat seperti .
23).
Ibid.
24).
Adnan Buyung Nasution, opcit. Januarl 1983
_..-.- -- . -
..-
•
•
22
H u k um dan Pem bangu n an
.
sese orang yang diancam hukum an mati. Dtrl segl Konsep kita melihat Singapore masih menjalankan konsep bantuart hukum tradisional yang melulu berurusan dengan kegi atan bantuan hukum dalam artian tehnis. Konsientisasi sosial politik belum m erupakan jangkauan program bantu an hu kum k iuena sebetulnya tujuan bantu an hukum hanyalah bagaim ana orang yang tidak mampu m endapat jugajasa hukum . Hanya itu 25).
•
•
•
Malaysia . : Perkembangan bantu an hu. kum di Malaysia berjalan seperti di • Singapore, malah lebih awal sejalan tahlin 1954 dan baru secara serius dike101a sejak tahun 1960 dan terakhir mendapat pengatu ran baru melalui "Legal Aid A ct of 1971 ". Pengelolaan bantuan hukum juga sepenuhnya dikerjakan oleh negara melalui "L egal AId Bureau" y ang langsung berada J aks a Agu ng. Legal di bawahkontrol . . Aid Bureau ini juga ditopang oleh sebuah panel y ang dise bu t Panel of Solicitors, sem acam Legal Aid Pall el di Singap ore yang kerjanya menangani kasus khusus yang ditugaskan oleh Legal A id B ureau. Sesungguhnya bantuan hukum di Malaysia mencakup segala jenis perk ara, tetapi seperti di Singapore mereka masih membatasi , diri pada perkara-perkiara perdata. Konsep bantuan hu kum yang dianut juga terbatas pada k onsep bantuan hukuIl1 tradision al yang melulu bertujuan pada perluasan p elayanan bantuan hukum bagi y ang tidak mampu. Pertanyaan ten tang ketigakadilan sosial politik dalam artian ~ mak r o tidak dirisaukan. Mungkin k arena bantuan •
.,
•
2' 5).
•
,
Lihat hasil Co nfere nce on Legal De· velopment in Ase a n Co untries vol. 5, " ACCESS TO -J E STICE : LEGAL 'ASSISTANCE TO TH E POO R IN ASEAN COU NT R IES ", J akarta, 5 - 10 Pebruari 1 97 9 . • t
hukum di Malaysia ini Jianya dikelola oleh negara, jadi tidak mungkin mem pertany akan kebijaksan aan sosial politik dan ekonom i negara 26). Thailand: Perkem bangan bantu an Imkum di Thaian d agak lebih maju dari di Singapore dan Malaysia, tetapi sedikit te rtinggal di bawah perkem bangan bantuan hukum eli PHilippina dan Indonesia. Pengelola bantu an hukum di Thailand lebih banyak badan-badan di luar pemerintah sep erti organisasi wanita, Persatu an Advokat dim lainlain badan sukarela. Hanya saja organisasi bantuan hukum terse but belum begitu profeS'si onal. Pihak pemerintah ' belum memperlihatkan minat yang serius tetapi juga tidak mcnghalangi . Yar,g menarik dati perkem bangan Thailand adalah adany a upay a serius untuk lebih memperluas Liay a jangkau bantuan hukum sehingga bantuan hukum juga berperan sebagai alat perubahan struk tur sosial. Sebetul nya hal ini tidak terlalu mengJierankan karena periode pemerintahan Sanya, Seni dan Kukrit usaha-usaha awal sudah elimulai dalam bentuk program " Legal A id to Peo ple ", tetapi terhenti karena kudeta ten tara yang m embuat banyak pembat asan bagi kegiatan sosial politik 27). Kalau kita gambarkan keadaan bantuan hukum di .. semua negara AS EAN dalam bentuk tabel maka kita akan melihat tabel di bawah. •
Mengapa bantuan hukum di Ph 1-. lippina dan In donesia Ie bih berkembang dari di ketiga negara ASEAN lainnya? Ada 3 sebab y ang agakny a bisa diajukan sebagai jawaban mengapa terjadi pertum buhan tidak seimbang (u neven de velop m ent) eli ka• • wasan lill : Pertama, bantuan hukum di Philipp illa dan Indonesia tum buh dari •
26) . 27).
Ibid. Ibid .
,
Bantuan Hukum
23 •
inisiatip swasta, dari sekelompok ahli hukum yang melihat kepincangan sosial ekonomi, penindasan politik dan pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Para ahli hukum merasa terpanggil untuk membantu rakyat sampai akhirnya mereka berkesimpulan bahwa hanya rakyat sendirilah yang bisa mem bantu dirinya. Karena itu bantuan hukum kemudian berubah menjadi suatu aktivitas sosial, yang menuntut partisipasi langsung dari rakyat. Sebaliknya apa yang teIjadi di Singapore dan Malaysia justru usaha negara melalui bantuan hukum untuk sekedar menyelesaikan konflik hukum yang tim bul dalartl proses pem bangunan. Pemerintah in gin menyelamatkan pem bangunan dengan mengurangi konflik-konflik. Para ahli hukum juga diarahkan kepada pekeIjaan mengamankan pem bangunan. Karena itu bantuan hukum yang demikian sulit untuk berkembang. Di Thailand kelambatan gerak laju bantuan hukum justru lebih disebabkan karena instabilitas politik dan dalam negeri yang penuh dengan kudeta, di samping perhatian yang terlalu banyak terhadapancaman bahaya dari luar 28 ). Kedua, tingkat kesenjangan sosial ekonomi di Philippina, Indonesia dan Thailand jauh lebih parah jika dibandingkan dengan Malaysia, apalagi Singapore. Karena itu fakta kemiskinan lebih banyak dan lebih menan tang para pekeIj-a sosial untuk berbuat sesuatu. Karena itu pula bantu an hukum di sini lebih diarahkan kepada perombakan struktur sosial. Sebaliknya di Malaysia dan Singapore keadaan sosial ekonominya relativ lebih baik sehingga tidak terlalu banyak rakyat yang mencari bantuan hukum. Ketiga, tingkat ketidakbebasan politik (political repressIOn) di Philippina, In•
donesia dan Thailand agaknya lebih parah jika dibanding dengan di Singapore dan Malaysia. Dalam hal ini meskipun "National security Act of Malaysia" dan "Internal Security Act of Sirigd'pore" cukup kejam tetapi masih terbuka peluang untuk melakukan aksi-aksi politik. Ham batan yang ada khususnya di Singapore kecenderungan anti-politik terasa sangat besar, apalagi karena pemerintahan Lee.Kuan Yeaw relativ memberi banyak kemakmuran kepada rakyat Singapore 29 ) . . . Usaha menjinakkan .
Pada beberapa tahun terakhir ini terasa ada usaha pihak pemerintah untuk mengontrol dan menjinakkan kegiatan bantuan hukum. Pemerintah khawatir kalau bantuan' nukum ini berubah menjadi pintu masuk ke massa rakyat yang membuat rakyat lebih kritis dan mulai menuntut hak-hak sosial politik mereka. Karena itulah sebelum terlambat pemerintah perlu • mengham bat kegiatan para aktivis bantuan hukum. Di Philippina pihak pemerintah mulai mengawasi kete rlibatan bantuan hukum di luar Manila dan memperbanyak keterlibatan pemerintah dibidang bantuan hukum. Dewasa ini ada 7 program bantuan hukum yang langsung dikoordinir oleh pemerintah yaitu : The Citiz ens Legal Assistence Office, Bureau of A"rarian Legal Assitance, Free Legal Assistance Office, Presidential Assistance on Cultural Minorities, National Police Commission, Integrated National' Police dan Ministry of National Defence 30 ). Program yang dikelola oleh pemerintah ini banyak •
•
29).
Diantara semua negara ASEAN memang Singapore yang paling makmur, malah Singapore sebetulnya tengah berpindah ke kelompok negara ma• JU.
30).
Lihat hasil Conference on Legal Development in Asean Countries vol. V, opcit.
•
28).
Ibid. JU'ga lihat Akin Rabibhadana, opcit.
Januarl 1983 . . '
•
Hukum dan Pembangunan
yang masuk desa dengan tujuan tidak lain untuk mengontrol pintu masuk ke massa rakyat. Kegiatan bantuan hukum diluar pemerintah memang agak terhalang, tetapi jaringan gereja mem bantu kegiatan bantuan hukum sehingga kegiatan bantuan hukum masih tetap dapat berhubungan langsung dengan rakyat.
belum memikirkan upaya pengontrolan karena kegiatan bantuan hukum dalam praktek tidak begitu terorganisir. Masih b'anyak persoalan intern di dalam tubuh penggerak bantuan hukum di Thailand yang belum memungkinkan mereka bisa beroperasi dengan effektip. Kerjasama regional
Di Indonesia pihak pemerintah tiPengon trolan dan penjinakan cepat dak mendirikan Biro Bantuan Hukum atau lam bat akan dilakukan oleh pepemerintah tetapi mengarahkan partai merintah. Sebab bagi pemerintah yang paling berkuasa (Golongan Kar- mem bolehkan kegiatan bantuan hu• ya) untuk membuka kantor bantuan ktim berkem bang juga merupakan hukum di seluruh Indonesia. Selain suatu dilemma. Pada satu pihak ~e itu pemerintah mulai memaksakan pe- giatan bantuan hukum ini turut memnyatuan semua Lembaga Bantuan Hu- perluas pelayanan hukum dan meningkum di bawah satu federasi seperti katkan kesadaran rakyat akan hukum • yang dilakukan terhadap para buruh, tetapi dilain pihak juga akan mem buat petani, pemuda dan wanita 31). Dalam pemerintah lebih sering dikritik dan dikaitan ini pihak pemerintah tengah gugat. Sejauh mana pemerintah siap mempersiapkan suatu Un dang-Un dang menerima risiko ini? Nampaknya peten tang Bantuan Hukum yang nanti- merintah tidak mau mengambil risiko nya akan mcnyatukan semua lem baga ini 32 ). secara paksa. Usaha pengontrolan dan Tidak ada pilihan lain bagi aktivis penjinakan ini di tam bahi pula dengan pengontrolan masuknya bantuan dana bantuan hukum di ASEAN selain dari kerjasama regional. Minimal menjalin dari luar negeri. kerjasama ini bisa dipakai sebagai temDi Singapore dan Malaysia pihak pat bertukar pengalaman dan gagasan , pemerintah memang tengah membe- tetapi lebih dari itu harus pula diartinahi "L egal Aid Bureau" dalam rangka kan sebagai penambahan bobot "berperluasan jangkauan ke pedesaan. Pe- gaining power". Ketidakadilan di damerintah tidak perlu memikirkan pen- lam negeri tidaklah berdiri sendiri. Kejinakan karena praktis semua panel tidakadilan itu merupakan bagian dari bantuan hukum berada di bawah konproses pembangunan ekonomi dan trol. Kita tidak melihat upaya bantuan hukum swasta kecuali kegiatan tam- 32). Menteri Pe nerangan Ali l\1urtopo me· bahan dari Consum ers Association of nuduh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta telah berpolitik dan mengkhiaPenang (CAP). lni pun masih dalam nati cita-cita Iembaga ketika didiritahap awal. Dan pemerintah merasa kan. Hal ini merupakan reaks i at as belum perlu cern as.
struktural yang bukan tidak mungkin akan men gkritik pemerintah. Karena itu p e merintah sege ra m enyerang kegiatan bantuan hukum. Paling tidak se rangan itu bisa disebut sebagai perin gatan formal untuk jangan terlalu jauh. Lillat majalah TFMPO, 13Juni1981.
Sebagai contoh a
-
25
- Bantuan Hukum
ideologi ketertiban yang dijalankan oleh semua pemerintah ASEAN. Karena itu, kalau bantuan hukum di ASE-
AN mau berbuat lebih effektip, maka mereka juga harus menggalang keIjasarna.
•
Bantuan Hukum di AS'£AN Thailand
Philippina
Indonesia
Singapore
- Negara Pengelolaan -- Badan Professi - Bildan sukarela
- Negara - Badan professi - Badan sukarela
-- Negara
Konsep
Bantuan Hukum Pembangunan
Bantuan Hukum Struktuml
HantuanHu Bantuan Hu- Mei1garah kum Tradi- kum Tradike Bantuan sional sional Hukum Stru.kDural
Program
Perubahan struktur sosial
Perubahan struktur sosial
Pelayanan Hukum
Bidang
----=-- .
Malaysia -
Negara -
Bapan Professi - Badan sukarela
•
Pelayanan Hukum
Mengarah ke PerubahfUl struktur sosial
- Semakin banyak jumlah orang, semakin banyak pendapat yang kita temukan. ('Terence) -
Kesepakatan fikiran dalam suatu saal aleh segala bangsa dapat dihargai sebagai Hu,kum Alam. (Cicero)
-
Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan pendapat golongannya sendiri. (Qur'an 30 : 32)
•
Januari 1983
