'I!II I!II INTAH ,IIOVINII OOIIONTALO
Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah (BAPPEOA) Provl nsl Gorontalo
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 – 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, Menimbang :
a. bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
membawa
Perencanaan
implikasi
pada
Pembangunan
perubahan
tatanan
Nasional dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; b. bahwa daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dan memiliki keterkaitan antara pemerintahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang LembagaLembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 5);
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2007 – 2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.
Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan
rakyat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo. 6.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
3
7.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala negara dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
8.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya
disebut
RPJP
Daerah
adalah
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 9.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah. 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 12. Misi
adalah
rumusan
umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
4
BAB II RUANG LINGKUP RPJP DAERAH Pasal 2 (1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. (2) RPJP Daerah disusun sesuai dengan kondisi umum, karakteristik, dan potensi daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
BAB III SISTIMATIKA RPJP DAERAH Pasal 3 (1) RPJP Daerah disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM BAB III VISI
DAN
MISI
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROVINSI
PANJANG
PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2007 – 2025 BAB IV ARAH
PEMBANGUNAN
JANGKA
GORONTALO TAHUN 2007 – 2025 BAB V PENUTUP
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN Pasal 4 (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) merupakan acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RPJP Nasional.
5
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dan acuan RPJMD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan RPJM Nasional. (3) Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang maka Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2025 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.
BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah. 2. Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi kepada calon Gubernur dalam proses Pilkada untuk menjamin RPJP Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Visi dan Misi Calon Kepala Daerah. 3. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 1. RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Perda ini. 2. RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Perda ini.
6
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.
Ditetapkan di Gorontalo, pada tanggal 18 Mei 2009 GUBERNUR GORONTALO,
DR. Ir. H. FADEL MUHAMMAD
Diundangkan di Gorontalo, pada tanggal 18 Mei 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
Drs. H. IDRIS RAHIM, MM PEMBINA UTAMA NIP. 195408101971041001 LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR 03
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR
TAHUN 2009
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 – 2025
I. UMUM Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara, yakni masyarakat adil dan makmur. Implementasi otonomi daerah yang diatur melalui Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, merupakan upaya nyata pemerintah untuk memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal. Provinsi Gorontalo sebagai provinsi ke 32 di Indonesia, lahir bersamaan dengan digulirkannya otonomi daerah pada tanggal 16 Pebruari 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan sejarah, pada era perang kemerdekaan, Gorontalo telah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942, yang dikenal dengan “Peristriwa Patriotik 23 Januari 1942”. Semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para perintis dan pejuang kemerdekaan di Gorontalo, memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942, telah menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan di tanah air. Pada saat itu Gorontalo dapat mewujudkan citacita yang telah dicetuskan oleh gerakan Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928, yaitu; Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, yakni
8
Indonesia. Hal ini menunjukkan suatu sikap dan semangat masyarakat Gorontalo untuk selangkah lebih maju dalam mewujudkan rasa nasionalisme kedalam bentuk yang sesungguhnya, yaitu KEMERDEKAAN. Sikap dan semangat tersebut merupakan Inovasi Nasionalisme, dimana “Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia” telah lebih dahulu menjadi Jati Diri Rakyat Gorontalo, sebelum Negara Indonesia berdiri. Untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). RPJP Daerah disusun secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan lima pendekatan, yaitu : (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Oleh karena itu, Pembangunan Jangka Panjang Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembentukan Provinsi Gorontalo sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Gorontalo untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah dan kebijakan, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga Provinsi Gorontalo dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat nasional dan internasional. RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun
9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007–2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar provinsi dan kabupaten/kota, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. RPJM Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2012 sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 sebelum Perda ini ditetapkan, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebelum Perda ini ditetapkan, beberapa daerah kabupaten/kota telah menetapkan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota. Perda ini tetap mengakui keberadaan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota tersebut. Namun demikian, Perda ini memberikan batasan waktu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan RPJP Daerah menurut Perda ini, dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJM Nasional Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005–2025 terdiri dari 5 bab dan 8 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Daerah Kabupaten/Kota dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang telah ada dengan berlakunya Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 – 2025 serta Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 – 2025. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas.
10
Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Ayat (1) RPJPD Kabupaten/Kota mengacu kepada RPJP Daerah bukan untuk membatasi kewenangan daerah kabupaten/kota, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Daerah. RPJPD Kabupaten/Kota dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang diformulasikan dalam bentuk RPJMD Kabupaten/Kota. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Tahun 2025 merupakan tahun terakhir periode palaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2025 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya. Pasal 5 Ayat (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJP Daerah dari masing-masing pimpinan SKPD. Ayat (2) Sosialisasi kepada calon Gubernur dalam proses Pilkada dapat dilaksanakan dalam bentuk penyerahan Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 – 2025 kepada setiap calon dan atau dilaksanakan dalam suatu forum tertentu untuk itu sebelum pelaksanaan Pilkada.
11
Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 6 Ayat (1) Untuk mengakomodasi RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada, dan mengingat RPJPD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJP Daerah, maka RPJPD Kabupaten/Kota baik substansi dan jangka waktunya perlu disesuaikan dengan RPJP Daerah. Ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang RPJM Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2012 telah lebih dahulu ditetapkan, dan untuk itu, akan dilakukan penyesuaian dengan RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Perda ini. Pasal 7 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 03
12
DAFTAR lSI
Teks
Halaman
DAFTAR lSI DAFTAR TABEL ...................... .
iv
DAFTAR GAMBAR .................. .
v
BAB I
PENDAHULUAN ..................... .
......................... .................. 1
A. Pengantar .................. .
2
B. Pengertian ..................... .
3
C. Maksud Dan T ujuan ... ..... ... ... ... .. ..... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..
3
D. Prinsip Dasar .......................
3
.................................
E. Tahapan Penyusunan ..... ... .. ..... ... ... ...... ... .. .... .. ... ... ... ..... .... 4 t-. Alur f-'ikir ..... .. .............. .............. ...... ... ... ... ... .. ... ... .................. 4 BAB II
KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM ..........
6
A. Analisis Dan Prediksi ............ ..... ......... ... ... ... ... .. ... .............. . 6 1. Pendidikan .... ... ... ... ..... ... .............. ...... ... ... ... .. ... ... ............ 6 2. Kesehatan .... ... ... ..................................... ..... ... ............... 8 3. lndeks Pembangunan Manusia ...... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... 8 4. Kemiskinan ................... ... .......................................... ..... 9 5. Pengangguran .... ... .. ... ... ... ........ ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ..
11
6. Ekonomi ... .. ... .................................. ... ... ... ... ... .. ... ............ 11 7. lndustri. Perdagangan Dan lnvestasi ............................. 13 8. llmu Pengetahuan Dan Teknologi ..... ...... ... .. ... ... ... ... ... ... 15 9. Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup ... ... ... ... ..... ... . 16 10. Sarana Dan Prasarana ................................................. 17 11. Hukum Dan Pemerintahan ..... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...... ..... . 19 B. Modal Casar ....................................................................... 20 1. Kondisi Geografis ........................................................... 20 2. Kependudukan ............................................................... 21 BAB Ill
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO T AHU N 2007 - 2025 ........................................ 24
A Visi Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 ......................... 24 B. Misi Provinsi Gorontalo Tahun 2007- 2025 ........................ 24
BAB IV
ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI GORONTALO T AH UN 2007 - 2025 ...................................... 27
A. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo Yang Berkelanjutan .................. .
27
1. Penanian ............
... 28
2. Industri ................
28
3. Perdagangan Dan Jasa
........................................... 28
4. Pariwisata ...................... .
28
5 Pertambangan ...................................................... ... 29 6. lnvestasi ................................................................
29
7. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan
29
8 Koperasi Dan Ukm ...................................................... 29 Y. 1-'enelitian Dan 1-'engembangan .................................... 29 10. Tala Ruang .................................................................. 29 11.1nfrastruktur ..... .. ... ...... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... .. ... 30 B. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Handa! ............. 30 1. Pendidikan .................................................................... 30 2. Kesehatan .................................................................... 31 3. lnovasi .......................................................................... 31 4. Keagamaan ............................................................
... 31
5 Sosial Budaya .... ..... ... ... ........... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ..
31
6. Jaminan Perlindungan Sosial .................................
31
C. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo Yang Amanah .......................................................................
32
1. Pelayanan Publik ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. .... .. ... ... ... ... ... .. .. 32 2. Pengembangan Kualitas Aparatur .... ... .. ...... ... ... ... ... .. ... 32 3. Kapasitas Perencanaan Daerah ................................... 32 4. Keuangan Daerah ......................................................... 33 5. lnfrastruktur Pemerintahan ........................................... 33 6. Kemitraan Pembangunan ............................................. 33 7. Hukum Dan Perundang-Undangan ............................... 33 8. Koordinasi Pemerintahan .............................................. 34
ii
9. Keamanan Dan Ketertiban ............................................ 34 10. Sosial Dan Politik .......................................................... 34 11. Budaya Dan Ad at lstiadat .............................................. 34
BAB V
PENUTUP . ...... .. ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 35
iii
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1 . lndikator Ekonomi Provinsi Goronlalo 2003 - 2007 2. Tabel2. Proyeksi Jumlah Penduduk Gorontalo Tahun 202!:
iv
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 1. Tahapan Penyusunan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 -2025 2. Gambar 2. Perkembangan IPM Provinsi Gorontalo 3. Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo 4. Gambar 4. Persentase Pend uduk Miskin di Provinsi Gorontalo 5. Gambar 5. Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Gorontalo
v
BA.BI PENDAHULUA.N A. Pengantar
Provinsi Goronlalo merupakan provinsi ke 32 di Indonesia, yang resmi berdiri langgal 16 Pebruari 2001 berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 lentang Pembenlukan Provinsi Goronlalo. Berdasarkan sejarah, pada era perang kemerdekaan, Goronlalo Ieiah memproklamirka n kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942, yang dikenal dengan "Peristriwa Patriotik 23 Januari 1942". Dengan dimolori oleh pejuang nasional Nani Wartabone, Kusno Danupoyo dan kawan-kawan, rakyat Gorontalo merebut kekuasaan dari penjajah Belanda. Pada masa itu, Gorontalo terbagi menjadi 3 (tiga) Afdeling, yakni Gorontalo, Boalemo dan Buol. Pembangunan daerah pada saal itu belum bisa
be~alan
dengan baik dikarenakan belum adanya pemerintahan nasional, juga karena pemimpin daerah dan masyarakat masih dipengaruhi oleh perjuangan nasional dalam merebut kemerdekaan. Semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para perintis dan pejuang kemerdekaan di Gorontalo, memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Palriolik 23 Januari 1942, telah menjadi longgak sejarah perjuangan kemerdekaan di tanah air, dimana Gorontalo dapat mewujudkan aspirasi yang telah dicetuskan oleh gerakan Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928, yailu; Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, yakni Indonesia. Hal ini menunjukkan suatu sikap dan semangal masyarakal Goronlalo unluk selangkah lebih maju dalam mewujudkan rasa nasionalisme kedalam benluk yang sesungguhnya, yaitu KEMERDEKAAN. Sikap dan semangat tersebut merupakan lnovasi Nasionalisme, dimana "Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia" Ieiah lebih dahulu menjadi Jali Diri Rakyat Gorontalo, sebelum Negara Indonesia diproklamirkan. Terinspirasi oleh semangat patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal yang sama pada lahun 2000, rakyat Gorontalo menyatakan keinginannya untuk berdiri sebagai provinsi
otonom, lepas dari Provinsi Sulawesi
Utara.
Perjuangan yang tidak kenai Ieiah Ieiah membuahkan hasil. Pada tanggal 16 Pebruari 2001, seluruh rakyat Gorontalo berkumpul di Lapangan Taruna I
Remaja, menyaksikan pelantikan Penjabat Gubernur Gorontalo, Tursandi Alwi, oleh Menteri Dalam Negeri Rl. Pada kurun waktu 2001 - 2002, Penjabat Gubernur Gorontalo menjalankan 3 (tiga) tugas utama, yakni pengisian keanggotaan DPRD provinsi, penyusunan dan pengisian struktur kelembagaan provinsi dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pada masa itu, telah berhasil disusun dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yakni Pola Dasar (Poldas) Pembangunan untuk jangka panjang, Program Pembangunan Daerah (Propeda) untuk jangka menengah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) sebagai panduan pelaksanaan program tahunan. Ketiga dokumen perencanaan tersebut memuat rangkaian kebijakan mendasar, terarah dan terpadu, obyektif dan bermakna dari pembangunan sebagai perwujudan kehendak dan aspirasi masyarakat. Sebagai sebuah provinsi baru yang berdiri bersamaan dengan bergulirnya semangat otonomi daerah, Provinsi Gorontalo terus mengalami perkembangan yang dinamis, baik dari sisi pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pembangunan fisik prasarana dasar dan penunjang yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui otonomi yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Gorontalo, yang dikenal sebagai Provinsi Agropolitan Jagung, diharapkan
mampu
meningkatkan
ekonomi
dan
daya
saing
daerah,
berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuai potensi sumberdaya dan keanekaragaman yang dimiliki,
untuk
sebesar-besar
kemakmuran
rakyat,
dalam
kerangka
pembangunan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2005
2025,
guna
mengarahkan,
menjembatani,
mensinergikan,
mensinkronkan dan menjaga kesinambungan perencanaan antar waktu, antar pelaku, maupun antar kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo, berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan.
2
B. Pengertian
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
merupakan
penjabaran dari tujuan pendirian Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka panjang, dari tahun 2007 hingga 2025. C. Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025, selanjutnya disebut RPJP Daerah, ditetapkan dengan maksud memberikan arahan guna penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun rencana tahunan sekaligus menjadi acuan makro bagi seluruh pemangku kepentingan daerah (Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha) dalam menjalankan perannya sebagai aktor pembangunan di daerah, dalam
lingkup
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah,
pengelolaan
pembangunan dan pelayanan publik, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan citacita dan tujuan pembentukan Provinsi Gorontalo berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dalam tatanan masyarakat Gorontalo yang maju dan mandiri di tahun 2025. D. Prinsip Dasar
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 ditujukan sebesar-besarnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Provinsi Gorontalo dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur budaya dan agama masyarakatnya. E. Tahapan Penyusunan
Penyusunan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 dilakukan melalui beberapa pentahapan, yang melibatkan seluruh pemangku kepenlingan (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia
3
usaha), dengan maksud agar RPJP Daerah benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek potensi sumberdaya yang dimiliki, analisis kondisi umum daerah serta kebutuhan ruang, lingkungan dan infrastruktur untuk kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan pemerintahan untuk jangka panjang. Penyusunan RPJPD diawali dengan perumusan data awal melalui analisa lingkungan strategis (daerah, nasional dan internasional). Kemudian dilanjutkan dengan Forum Road to Gorontalo 2025 (FRG-2025) dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perguruan tinggi lokal (Universitas Gorontalo dan Universitas Negeri Gorontalo) pada tahun 2006, yang menghasilkan Draft-1 RPJPD. Selanjutnya draft-1 RPJPD dikonsultasikan kepada pimpinan daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD, Bupati/Walikota) untuk mendapatkan masukan, kemudian di bahas dalam Musrenbang RPJPD. Dari hasil Musrenbang tersebut, disusunlah Rancangan Akhir RPJPD untuk dibahas dan ditetapkan oleh DPRD. Sebelum ditetapkan, Rancangan Akhir RPJPD di konsultasikan ke Departemen Dalam Negeri dan Bappenas Rl. Tahapan penyusunan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007- 2025 disajikan pada Gambar-1 F. Alur Pikir
Visi Provinsi Gorontalo yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2007-2025 harus mampu menginspirasi tercapainya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Provinsi Gorontalo berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dalam tatanan masyarakat yang maju dan mandiri. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan oleh Provinsi Gorontalo harus mampu berperan sebagai pilar penopang utama. Pilar-pilar ini selanjutnya akan berfungsi sebagai koridor arahan-arahan pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Selanjutnya, arahan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi, potensi dan proyeksi kebutuhan Provinsi Gorontalo dalam 18 tahun kedepan dan bersifat makro sehingga mampu menjaga
relevansinya
dengan
dinamika
lingkungan
strategis
Provinsi
Gorontalo.
4
~ ~~Q!llmru!Ji) ~ - - - - - - liDM~~@O~lk®~ - - - - - -
1
,------------------------------------------TAHAP
II
I I
~@Oll®llil0~®~ @(!!][Q)~®@Q!J[Q)
) ~[pd)[p[ID
....
A
[iVi]~oo~
---------------------------------- ------------------------- --------------~uillS~fil~
l?®lliJil[re}[}u&)~[J[)
~[Ji)@&lliil <1111(-----1 [K@J)[p[ID
TAHAP III
--
~®llil®llilD~®®~ @(!!][Q)~®@Q!J[Q)
~[pd)[p[ID
PERDA RPJPD TAHAP IV Gambar 1. Tahapan penyusunan RPJPD Provinsi Gorontalo, Tahun 2005- 2025
5
BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM
Diterbitkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo telah memberikan ruang dan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab bagi Provinsi Gorontalo untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa dan aspirasi masyarakat sesuai potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah selang tujuh tahun terakhir telah menghasilkan kemajuan diberbagai bidang. Namun seiring dengan itu, masih banyak pula pennasalahan dan kendala yang dihadapi, utamanya terkait dengan masalah kemiskinan, pengangguran dan infrastruktur. Berikut bahasan kondisi saat ini, analisis dan proyeksi tahun 2025 yang meliputi kondisi: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. lndeks Pembangunan Manusia: 4. Kemiskinan: 5. Pengangguran 6. Ekonomi; 7. lndustri, Perdagangan dan lnvestasi;
8. llmu Pengetahuan dan Teknologi; 9. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; 10. Sarana dan Prasarana; 11. Hukum dan Pemerinta han. Dalam bahasan kondisi saat ini akan diulas berbagai kemajuan yang telah dicapai serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dari kondisi eksisting tersebut, akan dilakukan analisis proyeksi tantangan dan peluang serta prediksi capaian tahun 2025, berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini.
6
A.
ANALISIS DAN PREDIKSI
1. Pendidikan Kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari 3 Program Unggulan Daerah, yakni pengembangan SDM, pengembangan pertanian serta pengembangan perikanan dan kelautan. Hingga tahun 2007, lembaga penyelenggara pendidikan TK sebanyak 479 lembaga dengan jumlah siswa 19.628, SDIMI sebanyak 907 lembaga dengan 145.234 jumlah siswa, SMP/MTs sebanyak 284 lembaga dengan 44.648 siswa serta SMAIMA/SMK sebanyak 100 lembaga dengan 29.649 siswa. Keberhasilan
pembangunan
pendidikan
ditunjukkan
oleh
semakin
membaiknya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Hingga tahun 2007 tercatat APM SD/MI sebesar 95,63% lebih tinggi dari tahun 2005 sebesar 87,51%.
Sedangkan APK SMP/MTs dan
SMAIMAISMK masing-masing 85,13% dan 55,98%, atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2005 yakni APK SMPIMTs 62,98% dan SMA/MA/SMK 40,56%. Secara umum, permasalahan mendasar di bidang pendidikan antara lain belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan antar kabupaten/kota, mutu dan relevansi pendidikan relatif rendah, belum optimalnya pelaksanaan program Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK). masih rendahnya manajemen tata kelola dan citra lembaga pendidikan, rendahnya peran orang tua siswa dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Disamping itu, pemerintah daerah dan masyarakat perlu pula menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan pendidikan tinggi. karena keberadaan perguruan tinggi di daerah merupakan salah satu faktor penentu
kemajuan
Gorontalo
kedepan.
Hal
lain
yang
perlu
mendapatkan perhatian adalah pengendalian, monitoring dan evaluasi izin usaha pendidikan formal
dan
nonformal,
mengingat kedepan animo
masyarakat dibidang pendidikan akan semakin tinggi. Pada tahun 2025 diharapkan tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Gorontalo semakin tinggi dan berkualitas. Peran sektor swasta di bidang pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Gorontalo. Kedepan, kebijakan pendidikan di daerah harus diarahkan
7
untuk meningkatkan dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan baik formal maupun informal, dengan dukungan sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan iklim dan budaya pendidikan yang maju dan mandiri. 2. Kesehatan
Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hingga tahun 2007, angka kematian bayi (AKB) sebesar 24/1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu (AKI) melahirkan 418/100.000 kelahiran hidup, penurunan angka kejadian gizi kurang sebesar 19,02% dan angka harapan hidup 66 tahun. Meskipun terjadi perbaikan derajat kesehatan masyarakat, namun secara umum masih terdapat beberapa permasalahan di bidang kesehatan antara lain AKB dan AKI masih relatif tinggi, sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas, rasio dokter, tenaga medis dan tenaga kesehatan masih rendah.
3. lndeks Pembangunan Manusia Tarat kehidupan masyarakat di Provinsi Gorontalo telah mengalami peningkatan dibandingkan kondisi pada awal berdirinya. Peningkatan kualitas tarat
hidup
masyarakat
dapat
dilihat
dari
perkembangan
indeks
pembangunan manusia (IPM) di Gorontalo. Pada tahun 2007, IPM Gorontalo sebesar 68,8 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2002 yang baru mencapai 64, 1. Meskipun demikian, IPM Gorontalo masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM nasional tahun 2007 sebesar 69,6. Gambar- 2 . Perkembangan IPM Provinsi Gorontalo
2002
2004
2005
2006
2007
Sumber :BPS Provinsi Gorontalo 2008 *Data 2003 tidak tersedia
8
Trend kenaikan IPM Gorontalo disebabkan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Perbandingan data tahun 2002 dan 2007 menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Angka harapan hidup masyarakat Gorontalo mengalami kenaikan dari 64 tahun di tahun 2002 menjadi 66 tahun pada tahun 2007. Angka melek huruf meningkat dari 95,20% menjadi 95,70% dari total jumlah penduduk. Rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 6,5 tahun menjadi 6,9 tahun. Demikian halnya dengan rata-rata pengeluaran riil masyarakat meningkat dari Rp. 573.000 menjadi Rp. 616.000. Berdasarkan data diatas, maka permasalahan penting yang perlu diatasi untuk jangka penjang antara lain peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita, peningkatan usia harapan hidup, penuntasan buta aksara, serta peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Dengan begitu, percepatan pembangunan manusia Gorontalo tahun 2025 dapat diwujudkan dengan target IPM diatas rata-rata nasional. 4. Kemiskinan Perkembangan penduduk miskin Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin Gorontalo sebesar 274.700 jiwa atau 32,13%. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun prosentase yakni sebesar 241.928 jiwa atau 27,35% . Hingga tahun 2008 (Maret), jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan menjadi 221.623 jiwa atau 24,88% . Gambar-3. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo
:1"4. ~~~ 258.824 273.000 ... 257.688 255.055 ... 241.928 / .. .... ... 221.62:l
v
...
~/
/
~
2002
2003
2004
2005
..... ~- .....
2006
Sumber :BPS Provinsi Gorontalo 2008 *Data Maret 2008
2007
2008
9
Gambar-4. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo 35,00 30,00 /
25,00
/
20,00
/
,. IJ'j
.:0:: Cl)
'0
.5
15,00
,/-
/
10,00 _/ 5,00
.-·"'
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber :BPS Provinsi Gorontalo 2008
Permasalahan umum kemiskinan di Gorontalo sangat terkait dengan tingkat kedalaman kemiskinan. Perbandingan tingkat kedalaman kemiskinan di Sulawesi Tahun 2007 menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki tingkat kedalaman tertinggi, yakni mencapai 5,57. Gambar-5. Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Gorontalo
6,05
7
5,57
6
4,59
5
2
2005
2006
2007
2008
Sumber: BPS Provinsi Goronta/o Tahun 2008
Beberapa agenda pokok kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo dalam rangka
pengurangan
kemiskinan
di
daerah
antara
lain
percepatan
pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Gorontalo (Tahun 2007: 37,8%), mendorong tumbuh kembangnya KUKM dan IKM, regulasi sektor ekonomi untuk mendorong peningkatan investasi di daerah, serta kegiatan padat karya melalui belanja modal pemerintah daerah.
10
Dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk 1,02% per tahun, maka pada tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo diperkirakan mencapai 1,1 juta jiwa, dengan persentase jumlah penduduk miskin diprediksi sebesar 7, 15%. Dalam perjalanan selanjutnya, jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo akan terus berkurang seiring dengan dilaksanakannya kebijakan pembangunan daerah dan semakin meningkatnya peran sektor swasta dalam perakonomian daerah. Dan pada tahun 2025, jumlah penduduk Gorontalo akan mencapai 1,3 juta jiwa dengan prediksi persentase penduduk miskin sebesar 5%. 5. Pengangguran Kebijakan pembangunan yang dititikberatkan pada 3 sektor unggulan yakni pengembangan SDM, pertanian dan perikanan, telah memberi dampak pada penurunan angka pengangguran di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2005, jumlah angkatan kerja di Gorontalo mencapai 388.184 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 62,80%, dan tingkat pengangguran terbuka 14,04%. Pada tahun 2007, jumlah angkatan kerja terus meningkat hingga mencapai 405.840 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,60% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,26%, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005. Secara
umum pengangguran di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan, keterampilan dan penguasaan teknologi masih rendah, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya akses masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan, keterbatasan modal dan akses ke perbankan, serta keterbatasan sarana prasarana. Kedepan
perhatian
terhadap
sektor pertanian,
perdagangan,
industri
pengolahan, bangunan dan pertambangan sebagai sektor yang diprediksi akan mendominasi struktur perekonomian Gorontalo hingga tahun 2025. Penguatan dan peningkatan kualitas tenaga kerja juga menjadi salah satu hal penting dalam pasar tenaga kerja yang diprediksi akan semakin kompetitif. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah informasi pasar tenaga kerja yang relevan, mutakhir dan rinci. Demikian halnya dengan regulasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal perizinan usaha
11
harus diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan berusaha dan investasi di daerah. Dengan begitu, maka pengangguran di Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 akan berada dibawah 5% dari total angkatan kerja. 6. Ekonomi Hingga tahun 2007, kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang fokus dan inovatif telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang bertumpu pada keunggulan daerah. Perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kemajuan yang signifikan. Tabel 1. lndikator Ekonomi Provinsi Gorontalo 2003 - 2007 lndikator
2003
2004
2005
2006
2007
Pert. Ekonomi
6,88
6,93
7,19
7,30
7,51
lnflasi
5,16
8,64
18,56
7,54
7,02
PDRB ADHB Rp.OOO
dim
2.479.720
2.801.544
3.480.567
4.062.285
4.760.695
PDRB ADHK Rp.OOO
dim
1.891.763
2.027.723
2.175.815
2.175.815
2.339.218
PDRB Perkapita
2.814.483
3.126.710
3.717.402
4.283.755
4.896.787
Ekspor (ton)
58.228,12
68.943,00
114.433,25
170.121 '11
138.089,15
753
1,253
1,675
2,239
2,751*
lnvestasi (milyar)
Sumber: BPS Provmst Gorontalo 2008 * Angka prediksi
Struktur ekonomi Gorontalo sangat didominasi oleh sektor pertanian dengan nilai kontribusi pada tahun 2007 mencapai 30,31%, kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa 24,84%, sektor perdagangan 11,14%, sektor keuangan 10,44%, sektor pengangkutan 8,92%, sektor bangunan 6,77%, sektor industri pengolahan 5,55%, sektor pertambangan 1,12% dan sektor listrik, gas dan air 0,71%. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Gorontalo sangat dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja sektor pertanian dengan komoditi utama Jagung dan Padi untuk sub sektor tanaman bahan makanan dengan share sebesar 13,6%, sub sektor perkebunan 6,05%, sub sektor perikanan 6,03%, sub sektor peternakan 4,02% dan sub sektor kehutanan 0,81%.
12
Pada tahun 2007, produksi Jagung Gorontalo mencapai 572.785 ton dengan produktivitas
mencapai
4,8
KW/Ha,
atau
meningkat
sebesar
321%
dibandingkan produksi tahun 2003 sebesar 136.017 ton. Peningkatan produksi ini diakibatkan oleh peningkatan areal tanam (PAT) dan kenaikan produktivitas karena penggunaan benih unggul dan pupuk bermutu. Produksi Padi pada tahun 2007 mencapai 200.421 ton dengan produktivitas 47,22 KW/Ha, atau naik sebesar 62,05% dibandingkan produksi tahun 2003 sebesar 123.680 ton. Pada sub sektor perkebunan, komoditi utama yang dikembangkan adalah tanaman Kelapa, Kakao, Cengkeh, Tebu dan Vanili. Disamping fokus pada peningkatan produksi, kebijakan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan luas areal tanaman perkebunan negara, perkebunan swasta dan perkebunan rakyat, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk kehutanan, Gorontalo memiliki kekayaan sumberdaya hutan yang cukup potensial. Luas kawasan hutan Gorontalo mencapai 826.382 Ha, dengan komoditi yang menonjol kayu gergajian dan rotan. Pada sub sektor peternakan, keragaman jenis komoditi ternak yang diusahakan di Provinsi Gorontalo mencerminkan keunggulan potensi sub sektor peternakan. Tahun 2006, populasi unggas mencapai 1,78 juta ekor, populasi sapi sebesar 209.011 ekor. Khusus untuk sapi potong produksi yang dihasilkan mencapai 14.149 ekor dan ekspor antar pulau sebesar 11.511 ekor per tahun (total produksi sebesar 25.660 ekor atau 12,28% dari total populasi). Pada tahun 2025, kontribusi sektor pertanian diprediksi masih mendominasi struktur
perekonomian
Gorontalo.
Pemanfaatan
dan
pengelolaan
sumberdaya pertanian secara efektif, efisien, profesional dan berwawasan lingkungan merupakan instrumen penting dalam rangka percepatan ekonomi Gorontalo kedepan.
Produksi Jagung
pada tahun
2025 diperkirakan
mencapai 1,5 - 1,7 juta ton, Padi antara 750.000- 850.000 ton, perikanan tangkap antara 80.000 - 115.000 ton, perikanan budidaya 40.000 - 60.000 ton, rumput laut 35.000- 50.000 ton, dan Sapi 1 juta ekor.
13
7. lndustri, Perdagangan dan lnvestasi Sektor industri kecil dan menengah merupakan urat nadi perekonomian yang senantiasa
memperoleh
perhatian
pemerintah
daerah.
Salah
satu
pertimbangannya adalah sektor ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Tahun 2006 tercatat tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah sebanyak 12.845 tenaga kerja, sementara industri skala besar baru menyerap 5.055 orang. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas manajemen usaha, bantuan dan peningkatan akses permodalan dan pembinaan. Hingga tahun 2006, pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang berkembang dan terus mendapatkan pembinaan sebanyak 4.296 unit usaha. pangan
Menurut jenisnya, sebagian besar sektor ini bergerak pada bidang dan
kimia
diikuti
oleh
industri
sandang,
kerajinan
dan
logam/elektronika. Selain
IKM,
sub sektor perdagangan
di
Gorontalo juga
mengalami
peningkatan, terutama jika dilihat dari ekspor dan antar pulau. Tahun 2007, ekspor Gorontalo mencapai 138.089,15 ton, dengan realisasi ekspor terbesar adalah jagung mencapai 83.448 ton, kopra 26.716 ton dan gula tetes 23.836 ton. Sedangkan
untuk investasi di
daerah,
dari tahun
ke tahun
belum
menunjukkan peningkatan yang berarti. Selang 7 tahun terakhir, investasi di Gorontalo di dominasi oleh peran sektor pemerintah, yakni mencapai 70 hingga 85% dari total investasi di Gorontalo. Sampai tahun 2006, jumlah investasi swasta yang menggunakan fasilitas PMA sebesar Rp. 565,41 milyar dengan penyerapan tenaga kerja 11.291 TKI dan 19 TKA, dengan total PMA aktif sebanyak 6 perusahaan.
Untuk investasi non PMA/PMDN nilai
investasinya mencapai Rp. 210,58 milyar sehingga total investasi untuk tahun 2006 (PMA dan PMDN) mencapai Rp. 775,99 milyar. Kedepan, industri kecil menengah, perdagangan dan investasi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pasar domestik dan internasional. Pada tahun 2025, industri kecil menengah akan berkembang antara tiga hingga lima kali lipat dari saat ini, yakni antara 12.000 hingga 16.000 unit
14
usaha. Realisasi ekspor Gorontalo juga diharapkan meningkat antara 250.000 ton hingga 400.000 ton, utamanya komoditi unggulan daerah berupa Jagung, Kopra, Gula Tetes, Minyak Kelapa Kasar, Tepung Kelapa, Sapi, lkan, dan Udang/Kepiting. 8. llmu Pengetahuan dan Teknologi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan penunjang keberhasilan pembangunan di Gorontalo.
Pemerintah daerah provinsi
maupun kabupaten/kota bersama-sama perguruan tinggi mengembangkan lptek melalui kegiatan penelitian, diseminasi, rekayasa dan transfer teknologi, utamanya teknologi tepat guna, yang berbasis pada keunggulan daerah. Pemanfaatan teknologi tepat guna selama lima tahun terakhir ini terfokus pada
usaha-usaha
dalam
rangka
menunjang
kegiatan
agropolitan
diantaranya alat pemipil jagung, alat pengering jagung, alat tugal mekanik jagung, mesin pengolah pakan ternak, alat pengolah pupuk organik, alat cabe kering, alat pengolah minyak Jarak, mesin pengolah bakso ikan, pengolah 'VCO' (Virgin Coconut Oil), dan mixing plant untuk pengolahan aspal (super las-butag). Bahkan pada tahun 2007, telah dilakukan penelitian tentang Jagung lnstan, yang saat ini memasuki tahap penyempurnaan, dalam hal rekayasa bumbu penyedap, kemasan dan masa waktu kadaluwarsa. Di bidang pemerintahan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah meningkat pesat, utamanya untuk mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Demikian halnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, komputer dan internet telah menjadi kebutuhan umum, yang membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dalam perkembangannya masih dirasakan adanya kelemahan di bidang lptek, utamanya dalam hal diseminasi teknologi tepat guna yang belum optimal, sehingga keberadaannya belum bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Demikian halnya dengan usaha-usaha modifikasi untuk peningkatan kualitas, kesesuaian dan efektifitas teknologi yang ada dirasakan belum optimal. Peran perguruan tinggi, lembaga keterampilan, dan lembaga-lembaga penyedia jasa teknologi informasi perlu terus didorong sehingga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di daerah akan meningkat.
15
9. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Dari luas wilayah Provinsi Gorontalo 1.221.544 ha, sebesar 463.649,09 ha atau 37,95% merupakan areal potensial untuk kegiatan pertanian. tetapi yang dimanfaatkan baru sekitar 148.312,78 ha atau sekitar 32% dari total areal potensial. Artinya, masih terdapat peluang pengembangan lahan seluas 315.336,31 ha. Di bidang perkebunan, potensi lahan yang mempunyai peluang untuk dikembangkan juga cukup menjanjikan.
Potensi areal
perkebunan adalah seluas 180.019,81 ha. Sekitar± 100.701,85 ha belum termanfaatkan. Di bidang perikanan dan kelautan, Gorontalo memiliki luas perairan mencapai 50.500 km 2 yang terdiri dari luas wilayah laut Teluk Tomini 7.400 km 2 , laut Sulawesi 3.100 km 2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi 40.000 km 2 dengan panjang garis pantai 590 km, yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 320 km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 270 km. Potensi perikanan tangkap, mencapai 92.200 ton per tahun , sedangkan perikanan budidaya mencakup budidaya laut, air payau dan air tawar masing-masing budidaya laut sebesar 57.400 ton per tahun, potensi budidaya air payau 10.675 ton dan potensi budidaya air tawar sebesar 1.518 ton per tahun. Di
bidang
kehutanan,
Provinsi
Gorontalo memiliki
potensi
seluas ±
826.378,12 ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Hutan yang belum dimanfaatkan ± 351.302,60 ha. lnvestasi di bidang kehutanan yang prospektif adalah pengembangan hutan tanaman industri pada areal tertentu terutama untuk pengembangan kayu jati. Potensi lainnya adalah pengembangan industri hasil hutan seperti industri meubel berbahan kayu, rotan, industri damar, serta budidaya lebah madu dan lainlain. Di bidang pertambangan dan energi, potensi yang ada mencakup sejumlah bahan tambang dan mineral yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti emas, perak, tembaga, batu gamping (lime stone), toseki, batu granit, sirtu, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, feldspar dan lempung (clay). Potensi ini mempunyai
nilai
ekonomis
penting
dalam
peningkatan
kemakmuran
16
masyarakat Gorontalo. Secara geologis, potensi bahan tambang Provinsi Gorontalo tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jenis dan potensi yang beragam. lssu sentral dalam pertambangan adalah aktifitas illegal mining. Dalam bidang energi, Gorontalo menghadapi krisis pasokan listrik, padahal, potensi sumber energi listrik cukup tersedia. Potensi energi baru terbarukan di Provinsi Gorontalo meliputi energi air skala besar 24,3 MW (Sungai Bone), minihydro 11,3 MW, mikrohydro 686 KW (40 KW telah dimanfaatkan), potensi panas bumi 26,5 MW (Lombongo 9 MW, Pentadio 7,5 MW dan Mootilango 10 MW) dan angin 50 - 500 KW. Neraca kemampuan PLN Gorontalo tahun 2006 menunjukkan dari total produksi
131.154.182 kwh, terdapat 99,75 %
atau 130.829.543 kwh telah terpakai. Padahal belum seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo telah mendapatkan pasokan energi listrik. Guna mengimbangi tingkat pemanfaatan sumberdaya alam maka perlu dilakukan upaya-upaya yang intensif untuk mengembalikan, memelihara dan melestarikan fungsi kawasan sehingga bisa dikelola dalam jangka panjang. Selama lima tahun terakhir telah dilakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan antara lain : pembinaan dan pelatihan SDM disekitar
hutan,
studi
eksplorasi
potensi
dan
masalah
lingkungan,
implementasi studi amdal. Salah satu cakupan kegiatan ini adalah Danau Limboto, DAS Danau Limboto, dan wilayah potensi pertambangan emas serta Galian C. Kebijakan pembangunan kehutanan kedepan diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan non kayu yang diimbangi dengan usaha menekan tingkat degradasi hutan dan lingkungan serta kepastian kawasan hutan untuk menjamin hutan secara lestari seperti pengaturan tentang IUPHHK (ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan sebagainya. 10. Saran a dan Prasarana
Ketersediaan infrastruktur merupakan instrumen penting bagi kemajuan suatu daerah. Dibidang pertanian, pemenuhan sumberdaya air khususnya irigasi untuk ±41.000 Ha areal pertanian di Gorontalo, yang telah terlayani jaringan irigasi baru ±24.000 Ha. Masih terdapat ±17.000 Ha yang belum dijangkau.
17
Untuk itu, pemerintah daerah menempuh kebijakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi, Jaringan lrigasi Air Tanah (JIAT) dan Pompa Air Tanpa Mesin (PATM), sehingga pada tahun 2012, seluruh areal pertanian dapat dijangkau dengan jaringan irigasi. Dibidang sarana prasarana jalan dan jembatan tercatat hingga tahun 2007, panjang jalan nasional di Provinsi Gorontalo mencapai 616,24 Km dan jalan provinsi 408,26 Km. Disamping itu, untuk menunjang program agropolitan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membangun jalan akses agropolitan hingga tahun 2006 sepanjang 259,54 Km, dengan target panjang jalan 1.000 Km. Saat ini pula sedang dibangun jalan Gorontalo Bypass (Gorontalo lsimu- Bandara Jalaludin) sepanjang 36,42 Km dengan Iebar 18 meter untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan yang setiap tahun meningkat signifikan. Pada tahun 2025 diharapkan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Gorontalo dapat memenuhi kebutuhan pengguna jalan, seiring dengan dinamika pembangunan ekonomi di daerah. Untuk memenuhi standar kelayakan keselataman di jalan raya, maka pemerintah daerah telah membangun berbagai fasilitas pendukung antara lain rambu-rambu lalulintas, traffic light, pagar pengaman jalan. Saat ini Provinsi Gorontalo telah membangun rambu-rambu lalulintas sebanyak 1.624
buah
dan
pagar
pengaman
jalan
yang
tersebar
di
enam
kabupaten/kota. Dalam rangka menunjang perekonomian daerah, subsektor perhubungan laut terus didorong untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kondisi 3 (tiga) pelabuhan yaitu Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Ferry dan Pelabuhan Anggrek telah
diperbaiki
dan
disertai dengan
penambahan
fasilitas.
Pelabuhan Gorontalo, telah mengalami replacement total untuk Dermaga II dan resettlement dilakukan untuk Dermaga I. Pelabuhan Anggrek telah mengalami perpanjangan dermaga sehingga ukuran dermaga ini telah menjadi 153 meter x 12 meter. Pada tahun 2025, Pelabuhan Gorontalo diharapkan
menjadi
Pelabuhan
Nusantara
dan
Pelabuhan
Anggrek
merupakan Pelabuhan Cargo lnternasional.
18
lnfrastruktur perhubungan udara di Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup berarti. Berbagai fasilitas bandara Djalaludin telah ditingkatkan sehingga saat ini dapat didarati pesawat jenis MD-90, Boeing 737 seri 400 dan Airbus seri 380. Kedepan, Bandara Djalaludin diharapkan menjadi Bandara lnternasional dan Embarkasi Haji, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang bandara dan keselamatan penerbangan. 11. Hukum dan Pemerintahan
Kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang lebih kompleks dan heterogen menuntut pemerintah daerah meningkatkan efesiensi dengan memangkas public cost. Di Provinsi Gorontalo, belanja publik (public expenditure) telah
dikelola secara profesional, dengan memperpendek alur penganggaran, menghapuskan sejumlah retribusi yang memberatkan masyarakat serta menerapkan
sistem
informasi
keuangan
daerah.
Pada
tahun
2007,
Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penataan struktur organisasi yang menghasilkan right sizing struktur kelembagaan sesuai kebutuhan dan masalah yang dihadapi, sehingga menghasilkan organisasi pemerintah daerah yang responsif dan berkinerja unggul. Disamping itu, telah disusun instrumen pengukuran kinerja organisasi sebagai assesment yang kuat terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mendukung reformasi birokrasi maka diterapkanlah 5 budaya kerja yakni innovation, team work, trustworthines, prosperity dan speed.
Disamping
itu,
pemerintah
daerah
terus
mengembangkan
inovasi
kelembagaan yang dilakukan antara lain melalui capacity building dan perubahan orientasi mind set dari mindset birokratik ke mindset entrepreneur. Lembaga-lembaga yang menangani keuangan, kepegawaian dan kesehatan ditata ulang agar kinerjanya lebih baik. Namun demikian, implementasi berbagai produk hukum yang telah dihasilkan perlu lebih ditingkatkan untuk menjamin tumbuhnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mewujudkan kepastian hukum bagi semuanya. Tingkat kepedulian stakeholder terhadap produk hukum
masih perlu
ditingkatkan agar keberadaan hukum benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan/pengayom masyarakat.
19
B.
MODAL DASAR 1. Kondisi GeografiS Secara geografis Provinsi Gorontalo terletak pada 0,19°- 1,15° Lintang Utara dan 121,23° - 123,43° Bujur Timur, atau berada di bag ian utara pulau Sulawesi. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol dan Toli Toli (Sulawesi Tengah dan Laut Sulawesi), sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah), di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara) dan disebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Luas wilayah Provinsi Gorontalo tercatat 12.215,44 Km 2 . Jika dibandingkan terhadap wilayah Indonesia luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,64 %. Provinsi Gorontalo terdiri dari (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan luas masing-masing Kabupaten Gorontalo 3.426,98 Km 2 (28,05%), Kabupaten Boalemo 2.248,24 Km 2 (18,4% ),
kabupaten Pohuwato 4.491,03 Km 2
(36,77%), Kabupaten Bone Bolango 1.984,40 Km 2 (16,25%), Kabupaten Gorontalo Utara 1.230,07 Km 2 (10,07%) dan Kota Gorontalo 64,79 Km 2 (0,53%). Karena letaknya dibagian Utara yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi, dan bagian Selatan dengan Teluk Tomini, maka Gorontalo dilalui oleh dua jalur pelayaran, sehingga akses jaringan perdagangan dan jasa sangat potensial untuk dikembangkan. Sejauh ini Gorontalo telah membuka hubungan perdagangan regional/antar pulau dengan beberapa daerah di kawasan Teluk Tomini, Kalimantan dan sekitarnya dengan komoditi utama Jagung dan Sapi. Sedangkan untuk perdagangan internasional, Gorontalo merupakan salah satu eksportir Jagung untuk Philipina, Malaysia dan Brunai Darussalam. Dari sisi geografi, kedepan Gorontalo dihadapkan pada beberapa tantangan, yakni,
pertama,
bagaimana
menjadikan
Gorontalo
sebagai
pusat
perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini, kedua, pengembangan jaringan perdagangan dengan menjadikan Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan tujuan dan transit perdagangan internasional. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kedepan adalah pengembangan infrastruktur
20
Pelabuhan Gorontalo untuk melayani perdagangan di wilayah Teluk Tomini dan Pelabuhan Anggrek untuk pelayaran internasional yang melalui Laut Sulawesi. Kedua pelabuhan tersebut merupakan akses utama perdagangan dan jasa Gorontalo. Kondisi topografi Gorontalo sangat beragam mulai dari 0 hingga pada ketinggian 2.208 meter diatas permukaan laut (dpl), yang terbagi menjadi wilayah dataran, berombak/berbukit kecil, bergelombang/ berbukit sedang, sampai berbukit/bergunung. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 1991, Gorontalo memiliki banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda. Gunung Tentolomatinan di Kabupaten Pohuwato merupakan gunung tertinggi (2.208 m dpl), dan gunung yang terendah adalah gunung Ayumolingo terletak di Kabupaten Gorontalo dengan ketinggian 560 m dpl. Areal dengan ketinggian 0 sampai 500 meter dpl menempati area terluas yakni 67,85% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo, sedangkan wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter dpl seluas 6,45%. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang berada pada ketinggian 0 1.000 meter dan letaknya di dekat Garis Khatulistiwa menjadikan Gorontalo mempunyai suhu udara yang cukup panas. Suhu minimum yaitu berkisar antara 22,60 °C sampai dengan 24,00 °C. Suhu maksimum tahun 2007 pada siang hari berkisar antara 30,90 °C -
33,50 °C. Provinsi Gorontalo
mempunyai kelembaban udara relatif tinggi, rata-rata kelembabannya mencapai 80,17 %. Curah hujan tertinggi (400 mm) terjadi pada bulan Desember dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari. Keadaan angin pada tahun 2007 yang tercatat pada stasiun meteorologi umumnya merata disetiap bulannya, yaitu berkisar antara 10 hingga 16 Knots. 2. Kependudukan Jumlah penduduk Gorontalo tahun 2007 berdasarkan proyeksi SUPAS 2005 mencapai 960.335 jiwa, dengan penyebaran penduduk masing-masing Kabupaten Gorontalo 338.381 jiwa (35,24%), Kabupaten Boalemo 123.243 jiwa (12,83%), Kabupaten Pohuwato 112.532 jiwa (11 ,72%), Kabupaten Bone Bolango 129.025 jiwa (13,43%), Kabupaten Gorontalo Utara 94.829 jiwa (9,87%) dan Kota Gorontalo 162.325 jiwa (16,90%). Tingkat kepadatan
21
penduduk tertinggi berada di Kota Gorontalo yakni mencapai 2.505,4 jiwa per Km 2 . Sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 25, 1 jiwa per Km 2 . Meskipun terjadi penurunan jumlah kelahiran, namun tingkat pertumbuhan penduduk Gorontalo tahun 2007 cukup tinggi, yakni berkisar pad a nilai 2,1 0. Hal ini disebabkan oleh migrasi masuk yang lebih besar dibandingkan migrasi keluar, dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM utamanya penempatan pegawai pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, Gorontalo sebagai provinsi baru merupakan sasaran pencari kerja yang ingin berusaha. Dampak keberhasilan pembangunan dibidang kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk tidak produktif. Pada tahun 2007, penduduk muda berumur 0- 14 tahun sebesar 33,54%, penduduk tua umur 65 tahun atau lebih 3,34% dan penduduk produktif usia 15 - 64 tahun mencapai 63,12%. Namun demikian, Rasia Ketergantungan di Gorontalo masih relatif tinggi. Pada tahun 2007 berada pada nilai 58,43, ini merupakan yang tertinggi selang tujuh tahun terakhir. Rasia Ketergantungan tertinggi terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai 63,99 dan terendah di Kota Gorontalo yakni 51, 13. Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa karakteristik demografi Gorontalo ditandai dengan penyebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang melampaui angka nasional, struktur demografis yang berbentuk piramidal, dan angka ketergantungan (dependecny ratio) yang cukup tinggi. Pada tahun 2007, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja berjumlah 362.676 jiwa, atau 37,77% dari total jumlah penduduk. Sektor lapangan usaha terbesar menyerap tenaga kerja adalah pertanian (dalam arti luas), yakni mencapai 47,9%, kemudian di sektor jasa-jasa sebesar 15,2 % dan bekerja di sektor perdagangan 14,7%. Sisanya tersebar di beberapa sektor usaha lainnya.
22
Tabel 2. Proyeksi Jumlah Penduduk Gorontalo Tahun 2025. Tahun Jumlah Penduduk 2007 960.335 2012 1.052.349 2017 1.161 .879 2022 1.282.808 2025 1.361.326 Sumber: Hasil olahan Tim Perumus RPJPD Provinsi Gorontalo
23
BAB Ill VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007-2025
A. Visi Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 Berdasarkan kondisi yang ada, tantangan dan modal dasar pembangunan daerah yang dimiliki, maka visi Propinsi Gorontalo tahun 2007 - 2025 adalah: "GORONTALO MAJU DAN MANDIRI" Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin teljadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (quality-susrainab/e growth).
Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Goronlalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang
memiliki
integritas. Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan slrategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa. B. Misi Provinsi Gorontalo Tahun 2007- 2025 Guna mewujudkan vlsl pembangunan Provlnsl Gorontalo 2007 - 2025 dl atas, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handa/, adalah mewujudkan perekonomian
daerah berbasis keunggulan setiap
24
wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian,
perikanan,
peternakan,
perkebunan, dan kehutanan), industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi
masyarakat
(koperasi
dan
usaha
kecil
menengah),
optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo
dengan
jejaring
ekonomi
Teluk
Tomini,
Celebes
Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga. 2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handa/, adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang
meliputi
peningkatan,
perluasan
dan
pemerataan
akses
pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan
menuju
inovasi
secara
kesadaran emosional dan spritual,
berkelanjutan,
peningkatan
peningkatan kualitas peran
masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik,
dan
keamanan,
serta
pembangunan
infrastruktur
dan
suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota,
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik,
peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen
pemerintah
daerah
melalui
reformasi
birokrasi,
25
peningkatan kualitas SDM aparatur, right-sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan pcngambilan
daerah, kcputusan
peningkatan
peran
masyarakat
kcbijakan
publilt,
scrta
dalam
pcningkatan
penyeberluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.
2()
BABIV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007-2025 Tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Gorontalo adalah terwujudnya "Gorontalo Maju dan Mandiri" di tahun 2025. Untuk mencapai cita-cita jangka panjang ini, tiga pilar utama yang harus dibangun, yaitu: 1) mewujudkan ketahanan
ekonomi
yang
berkelanjutan;
2)
mewujudkan
sumberdaya
manusia yang handal; dan 3) mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah. Untuk membangun ke tiga pilar ini, diperlukan arah dan konsep pembangunan yang jelas dan relevan serta menginspirasi sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder untuk berpartisipasi secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo. Berikut ini diuraikan arah pembangunan ke tiga pilar dimaksud. A. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal
Menurut Seers (2000), kombinasi indikator yang paling relevan untuk mengukur kesuksesan pembangunan pad a suatu wilayah adalah: 1) tingkat kemiskinan; 2) tingkat pengangguran; dan 3) ketimpangan pendapatan. Meskipun pendapatan perkapita suatu wilayah membaik, tetapi jika salah
satu dari
ketiga
indikator ini
memburuk,
maka
pembangunan pada wilayah terkait akan disanksikan kesuksesannya. Ukuran-ukuran ini pula, berikut ukuran-ukuran lainnya akan dijadikan patokan perwujudan ketahanan ekonomi Gorontalo pada tahun 2025. Sebagai gambaran, kondisi sampai tahun 2007 persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo 27,35%, jumlah pengangguran terbuka 7,16% dengan pertumbuhan ekonomi 7,51% dan lndeks Pembangunan Man usia 68,83. Angka capaian ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2002 saat awal pembentukan provinsi ini yaitu penduduk miskin 32,13%, pengangguran terbuka 9.28%. pertumbuhan ekonomi 6.45% dan lndeks Pembangunan Manusia 64, 13. Jika arahan-arahan pembangunan berikut dijalankan secara baik dan konsekuen, dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 1,3 juta jiwa, tingkat inflasi rata-rata 6- 7,5% pertahun dengan kurs 1 US$ : Rp. 15.000, maka proyeksi tahun 2025 pertumbuhan
27
ekonomi Gorontalo berkisar ant:.ra 7- 8%, dengan PDRB ADHB sebesar Rp. 48,75 trilyun (meningkat 12 kali lipat dibanding 2007) dan PDRB perkapila Rp. 37,5 jula/tahu n ( meningkat 5 kali lipat dibanding 2007).
1.
Pertanian Kegiatan pertanian dalam arti luas diarahkan pada kegiatan pertanian bernuansa agribisnis yang uluh dan menyeluruh dan memiliki keunggulan
komparatif.
kompetilif
dan
kooperalif
serta
mempertahankan kelestarian plasma nutfah dan keseimbangan lingkungan. Disamping itu, pembangunan pertanian harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan Propinsi Gorontalo.
2.
lndustri Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan pada industri yang
mampu
menciptakan
dan
meningkatkan
nilai
tambah.
menunjang pertumbuhan ekonomi tokal dan memiliki perspektif pasar yang dalam penerapannya bersifat ramah tingkungan baik teknis maupun sosial.
3.
Perdagangan dan Jasa Pembangunan perdagangan dan jasa di arahkan pada penciptaan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu simpul perdagangan di Sulawesi dan Kawasan Indonesia Bagian Timur yang didukung oleh infrastruktur fisik dan atura'l yang berkualitas dan retevan serta sistim informasi dan komunikasi yang handal dan menggugah inspirasi datam menghadapi perdagangan bebas.
4.
Pariwisata Arah pembangunan pariwisata diarahkan pada penguatan ekonomi regional dengan tidak meninggalkan nilai tradisi dan budaya daerah serta tidak
bertentangan
dengan norma
yang
berlaku
pada
masyarakat.
2R
5.
Pertambangan Pembangunan pertambangan diarahkar pada usaha pertambangan yang menunjang ekonomi lokal, padat teknologi
dan ramah
lingkungan. 6.
lnvestasi Pengembangan investasi diarahkan pada investasi yang mendorong sektor riil dengan memperhatikan sektor publik disertai dengan jaminan kepastian berusaha serta tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya dan agama.
7.
Kependudukan dan Ketenagakerjaan Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dan terciptanya keluarga seja htera. Sedangkan
pembangunan
ketenaga-kerjaan
diarahkan
pada
peningkatan daya saing dan prod uktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mengindahkan pri nsipprinsip
non-diskriminasi.
Pada
sisi
p~rmintaan
t~naga
k~rja,
pembangunan diarahkan pada penyediaan informasi pasar tenaga kerja. 8.
Koperasi dan UKM Pengembangan koperasi dan UKM diar2hkan pada penciptaan daya saing Koperasi dan UKM sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidu p masyarakal.
9.
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di Propinsi Gorontalo diarahkan pada usaha-usaha penciptaan nilai tambah dan peningkatan manfaat terhadap perekonomian, peningkatan kualitas hidu p masyarakat dan kualitas kepemerintahan, serta pencegahan degradasi kualitas lingkungan.
29
10. lata Ruang Pengembangan tata ruang diarahkan ke penataan ruang yang mampu mempersatukan secara optimal antara kebutuhan dan daya dukung ruang sehingga keserasian. kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga. 11. lnfrastruktur Pembangunan infrastruktur (fisik dan non-fisik) diarahkan pada infrastruktur yang mampu memfasilitasi peningkatan inovasi, daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan. B. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat harus diantisipasi dan diakomodasi sehingga tidak tertinggal oleh kemajuan 'zaman' dan kehilangan daya saing. Untuk itu pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan (lifelong education) harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Selain itu, peningkatan derajat kesehatan menjadi sangat penting untuk menciptakan kualitas hidup yang tinggi disamping daya saing. Demikian juga agama, seni budaya dan adat memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan kualitas hidup. Untuk itu, arah pengembangan sumberdaya manusia di Propinsi Gorontalo adalah: 1.
Pendidikan
Pengembangan pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan stakeholder. dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi-institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya. Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu membangkitkan
dan
mengembangkan
kapasitas,
bakat
dan
kreatifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa. Proses
.30
pendidikan dimaksud tetap harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika. 2.
Kesehatan Pembangunan
kesehatan diarahkan pada peningkatan akses
terhadap layanan kesehatan berkualitas dan non-diskriminatif mulai dari aspek-aspek kesehatan dasar sampai kepada informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit. Aspek ini juga diarahkan pada peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.
3.
lnovasi Pengembangan inovasi diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan dalam memfasilitasi masyarakal mengembangkan inovasi-inovasi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah baik yang sifatnya terukur (tangible) maupun yang tidak terukur (intangible) dalam peningkatan
kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
4.
Keagamaan Pembangunan keagamaan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kualitas pemahaman. penghayatar dan pengamalan nilai dan ajaran agama setiap individu
sehing;~a
masing-masing individu
mampu memaknai kehidupannya teru:ama dalam menghidupkan khasanah ni lai-nilai luhur agama.
5.
Sosial Budaya Pembangunan
sosial
budaya
diarahkan
pada
eksplorasi,
peningkatan kualitas pemahaman dan pengejawantaha n nilai-nilai sosia I kemasyarakatan
beri kut aspek-apsek budaya
sehingga
memperkuat modal sosial dan identitas d iri masyarakat Propi nsi Gorontalo ditenga h-tengah ling kungan strategisnya yang dinamis. 6.
Jaminan Perlindungan sosial Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga maealah-masalah sosial dapat 31
dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud
termasuk
didalamnya
usaha-usaha
peningkatan
kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bog ion dari wargo neg oro I ndoncsia, don pcng uoton kclcmbogaon masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pl'!mbangunan Propinsi Gorontalo. C. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah Sebagai pranata atau lembaga mulai dari jenjang pusat sampai daerah. pemerintah menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong akselerasi pembangunan. Hal ini didasarkan pad a fungsi yang d iberikan kepada pemerintah, duku ngan fasilitas. aparatur dan kewenangan lainnya. Peran dan fungsi yang strategis ini hanya akan efektif jika pemerintah mampu membangun pemerintahan yang amanah (Good Governance). Untuk mencapai hal ini, pengelolaan pemerintahan di Propinsi Gorontalo diarahkan sebagai berikut: 1.
Pelayanan Publ ik Diarahkan
untuk
menggerakkan
fungsi
pemerintahan
dalam
memberikan pelayanan prima dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. 2.
Pengembangan Kualitas Aparatur Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah baik eksekulif maupun leg isIatif diarahkan pad a pembentukan dan peningkatan kualitas kesadaran dan integritas untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3.
Kapasitas Perencanaan Daerah Perencanaan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan
sensitifitas
perencana
dalam
membangun
strategi
dan
perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki relevansi yang linggi dengan kebutuhan pembangunan.
32
4.
Keuangan Daerah
Pembangunan
keuangan
perencanaan dan
daerah
diarahkan
pada terciptanya
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan
prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas. lnovasi harus terus dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menciptakan
sumber-sumber
anggaran
dan
sumber
sumber
keuangan daerah yang sejalan dengan usaha-usaha peningkatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat
dalam
pembangunan
dan
peningkatan
kualitas
kehid upan bermasyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. 5.
lnfrastruktu r Pemerintahan
Pengembangan
infrastruktur
pemerintahan
diarahkan
pada
peningkatan kapasitas, kualitas dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi yang relevan serta sistem data yang handal dan mutakhir. 6.
Kemitraan Pembangunan Kemitraan pembangunan diarahkan pad:. peningkatan intensitas dan kualitas kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan kebijakan publik. termasuk didalamnya peningkatan keterkaitan ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes
Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Peng uatan kemitraan ini harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi
dan
keseimbangan
pemanfaatan
ruang
dan
sumberdaya alam tetap terjaga. 7.
Hukum dan Perundang-undangan Pembangunan hukum dan perundang-undangan diarahl
peningkatan kualitas layanan hukum dan perundang-undangan yang menjunjung perlindungan
tinggi anak
hak dan
asasi
manusia
perempuan,
serta
serta
memperhatikan
dia rahkan
untuk
33
peningkatan kualitas kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam rangka penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban. 8.
Koordinasi Pemerintahan Koord inasi pemerintahan diarahkan untuk menciptakan keserasian dan keselarasan hubungan antar wi layah, lembaga pemerintahan dan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.
9.
Keamanan dan Ketertiban Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya untuk
mendorong
kemampuan
aparatur
pemeri ntahan
dan
masyarakat untuk mengantisipasi dan mengelola keamanan dan ketertiban di daerah.
10. Sosial dan Politik Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan pclitik demi terwujudnya masyarakat yang harmon1s dan d1nam1s.
11. Budaya dan adat lstiadat Pengembangan budaya dan adat istiadat berpedoman pada falsafah Gorontalo, yakni "Adat 3ersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah".
34
BABV
PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah (RPJPD) Propinsi Gorontalo tahun 2007 - 2025 dimaksudkan unluk menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun rencana tahunan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota demi tercapainya Propinsi Gorontalo yan::~ maju dan mandiri Komilmen dan parlisipasi semua pihak diperlukan untuk mengawal dan menyukseskan implementasi RPJPD ini demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Gorontalo.
35
