BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai perlindungan pihak ICRC ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahannya serta sumber hukum lain yang menguatkan maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata (kombatan) melawan pihak IS, yaitu pemerintahan yang sah, pemberontak, maupun yang berhak ikut serta secara langsung dalam suatu pertempuran atau medan perang harus mematuhi peraturanperaturan yang mengatur mengenai tindakan yang dapat dan tidak dilakukan oleh HHI. Terkait dengan rumusan masalah yang pertama para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk dapat membedakan objek yang dapat diserang secara militer dan objek yang tidak boleh diserang. Konvensi Jenewa Tahun 1949 maupun Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 dapat diberlakukan dengan mekanisme berdasarkan kebiasaan
hukum
internasioanl
(customary
law)
dan
prinsip
fundamental (fundamentakl principles) yang membentuk HHI itu sendiri;
116
2. ICRC memiliki peran dalam konflik bersenjata yang terjadi di Irak dan Suriah sebagai subjek hukum internasional yang diakui oleh masyakarat internasional pada bidang humaniter dan memiliki struktur yang terorganisasi dengan jelas. Menurut Pasal 4 ayat 1 mengenai peran ICRC yang terdapat pada statuta ICRC, yaitu: a. Sebagai badan yang netral untuk menengahi atau penghubung antara korban perang dan pemerintah Negara dimana korban perang itu berasal untuk menengahi persengketaan di wilayah konflik dimana pihak ICRC harus berupaya untuk menjamin korban-korban, baik sipil kombatan maupun non-kombatan untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan tanpa pengaruh dari pihak manapun; b. Pihak ICRC diberikan hak untuk berprakarsa dalam hal kemanusiaan sesuai dengan peranan sebagai badan yang netral dan mandiri, yaitu ICRC ini juga membuktikan adanya pengakuan masyarakat internasional terhadap peran penting ICRC sebagai organisasi yang dapat menjadi penengah antara pihak-pihak yang bersengketa; c. Merupakan pelindung dari asas-asas Palang Merah dan juga memberikan penghargaan pada Perhimpunan Palang Merah skala nasional yang secara resmi menjadi bagian dari Palang Merah Internasional;
117
d. Sebagai pihak khusus yang diberikan kewajiban sebagai pelaksana Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol-protokol Tambahannya tahun 1977. Dimana konsekuensi dari hal tersebut adalah pihak ICRC bertanggungjawab secara aktif mensponsori
perumusan
mengenai
pengaturan
atas
pengembangan hukum humaniter, dalam hal pemahaman, penyebarluasan, mengamalkan tugas-tugas yang diatur dalam Konvensi Jenewa, dan mengamati pelaksanaannya. 3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ICRC diatur oleh hukum humaniter internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol I dan II. Dimana apabila terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan akan dibuktikan dan diadili di mahkamah pidana internasional (ICC) melalui resolusi PBB sesuai statuta roma 1998. B.
Saran Berdasarkan dari kesimpulan yang dijelaskan diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran, yaitu: 1. Sebagai upaya pemberlakuan Konvensi Jenewa Tahun 1949 maupun Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk pertanggungjawaban dari seluruh dampak yang ditimbulkan IS, pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata, yaitu pemerintah yang sah, pemberontak, maupun yang berhak ikut serta secara langsung dalam
118
suatu pertempuran atau medan perang harus mematuhi peraturanperaturan yang mengatur mengenai tindakan yang dapat dan tidak dilakukan sesuai deengan HHI. Dalam hal terkait dengan pihak-pihak yang bersengketa, PBB sebagai badan yang berhak mengajukan kepada yurisdiksi ICC diharapkan secepatnya mengeluarkan resolusi untuk mengadili para pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran kepada HHI dan juga penulis mengharapkan adanya kajian-kajian lebih lanjut mengenai perketatan dalam hal pengakuan subjek hukum yang diakui dalam konflik bersenjata, dikarenakan munculnya teori-teori konspirasi yang berkembang pada masyarakat internasional mengenai intervensiintervensi oleh pihak asing yang memiliki motif tidak berdasarkan kemanusiaan melainkan motif-motif non-kemanusiaan, seperti ekonomi, politik, ideologi, dan sebagainya; 2. ICRC dalam melaksanakan misi kemanusiaannya dalam wilayah konflik bersenjata diharapkan mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal ini adalah pihak pemerintah berdaulat, lalu pihak pemberontak, serta pihak IS agar terjalin kerjasama yang teroganisasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di wilayah konflik. Dalam hal upaya yang mendesak dan dibutuhkan penanganan yang cepat dibutuhkan pengaturan lebih lanjut terkait dari sifat netral yang dimiliki oleh ICRC yang bertujuan untuk membantu dan melindungi korban perang, ICRC seharusnya diberikan kebebasan bergerak setiap waktu tanpa menunggu persetujuan dari pihak-pihak yang
119
bersangkutan sepanjang kegiatan-kegiatan ICRC tidak menyimpang dari prinsip dasar atau asas Palang Merah Internasional; 3. Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ICRC sudah merupakan suatukewajiban masyarakat internasional termasuk dengan subjek-subjek hukum Internasional di dalamnya untuk mengawal ICRC untuk melaksanakan misinya sesuai dengan yang dimandatkan pada Konvensi Jenewa 1949 dan protokol I dan II untuk menyeret para pihak yang melakukan kejahatan kemanusiaan dengan dibuktikan dan diadili di mahkamah pidana internasional sesuai Statuta Roma 1998. Harus ada pembatasan yang tegas dan jelas untuk subjek hukum internasional untuk ikut campur di wilayah konflik bersenjata, bukan dengan cara intervensi-intervensi maupun pendekatan yang sifatnya kekerasan dalam penyelesaian konflik di wilayah Suriah dan Irak, karena kekerasan yang dilandasi dan mengatasnamakan kemanusiaan hanyalah motif pembenaran untuk pihak asing dalam menjalankan kepentingan pribadinya, sehingga hanya akan menambah konflik baru dan dengan pihak yang baru pula.
120
