BAB IV PEMBAHASAN
IV.1. Perbedaan antara Laba Komersial dan Laba Fiskal Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan setiap akhir periode, dan laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan dan perhitungan adalah laporan laba rugi dan neraca. Perusahaan menyajikan laporan rugi laba berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku untuk mengetahui berapa besarnya keuntungan maupun kerugian perusahaan setiap akhir tahun atau periode. Lapoan rugi laba yang disusun perusahaan dapat digunakan untuk semua pihak yang membutuhkan laporan tersebut. Perusahaan merupakan Wajib Pajak Badan yang diharuskan untuk menghitung penghasilan atas usahanya yang akan dikenakan pajak. Dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya perusahaan harus melakukan penyesuaian antara laporan laba rugi menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan, karena akan terjadinya perbedaan prinsip yang berlaku antara Standar Akuntasi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan. Setelah perusahaan menyesuaikan laporan laba rugi komersial, maka dapat dikatakan perusahaan telah menyusun laporan laba rugi fiskal berdasarkan Undang-undang Pajak. Di bawah ini terdapat laporan laba rugi yang dibuat oleh Perusahaan dan tabel rincian dengan koreksi yang dibuat oleh wajib pajak dan juga oleh penulis.
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Pesero) LAPORAN LABA RUGI (Untuk tahun yang berakhir 31 Januari 2006) PENJUALAN BERSIH Rp. 2.348.847.906 BEBAN POKOK PENJUALAN (1.880.171.478) LABA KOTOR BEBAN USAHA Beban pemasaran dan penjualan Rp. 32.179.362 Beban umum dan administrasi 87.020.304 Jumlah beban usaha LABA USAHA PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN Penjualan non komoditi utama Rp. 16.607.757 Pendapatan bunga 5.218.619 Laba selisih kurs bersih (66.557) Beban keuangan (68.665.297) Amortisasi beban penerbitan obligasi (1.857.244) Rugi penghentian penggunaan aktiva tetap Rugi penghapusan aktiva tanaman (1.946.477) Beban piutang tak tertagih (149.389) Beban pajak lain-lain (655.982) Pendapatan lainnya bersih (9.160.403) Jumlah penghasilan/(beban) lain-lain BEBAN IMBALAN KERJA BAGIAN LABA(RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Rp. 468.676.428
(119.199.666) Rp. 349.476.762
(60.674.973) (33.722.290) Rp. 255.079.500
KETERANGAN Hasil tanaman keras Karet Kelapa sawit Teh Hasil tanaman semusim Gula dan tetes Jumlah
BEBAN POKOK PENJUALAN KETERANGAN Tanaman keras Bahan baku yang digunakan Beban penyusutan Beban upah Saldo barang jadi di awal tahun Saldo barang jadi di akhir tahun Persediaan karet terbakar Tanaman semusim Bahan baku yang digunakan Beban penyusutan Beban upah Saldo barang jadi di awal tahun Saldo barang jadi di akhir tahun Beban pokok penjualan Saldo barang jadi di akhir tahun Beban pokok penjualan
KOMERSIAL
940.972.445 677.437.106 26.065.177
704.373.178 2.348.847.906
KOREKSI
-
FISKAL
940.972.445 677.437.106 26.065.177
704.373.178 - 2.348.847.906
KOMERSIAL KOREKSI
FISKAL
1.184.856.040 72.014.992 98.909.882 62.154.910 (78.304.310) -
- 1.184.856.040 72.014.992 98.909.882 62.154.910 - (78.304.310) -
472.402.763 32.334.809 36.336.416 1.731.712 (2.265.736) 1.880.171.478 (2.265.736) 1.880.171.478
472.402.763 32.334.809 36.336.416 1.731.712 (2.265.736) - 1.880.171.478 (2.265.736) - 1.880.171.478
Tabel 4.1
BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN KETERANGAN Beban pengangkutan Beban kantor pemasaran bersama Beban pergudangan Beban instalasi pompa Beban analisa produksi Beban administrasi bank Beban sewa pelabuhan Beban lainnya Jumlah
KOMERSIAL KOREKSI 22.276.705 3.744.730 678.327 475.781 301.228 4.702.591 32.179.362
FISKAL 22.276.705 3.744.730 678.327 475.781 301.228 4.702.591 32.179.362
Tabel 4.2 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
KETERANGAN Beban gaji dan tunjangan Beban gaji, upah,tunjgn karyawan lain Beban perjalanan Beban jasa produksi Beban pemeliharaan dan perbaikan Beban pendidikan dan pelatihan Beban penyusutan dan amortisasi Beban listrik dan air Beban asuransi Beban iuran anggota dan sumbangan Beban konsultan Beban keamanan Beban pajak bumi dan bangunan Beban insentif Beban lainnya Dikurangi: jumlah yang dikapitalisasi ke tanaman yang belum menghasilkan Jumlah
KOMERSIA L 32.411.162 10.246.009 10.972.120 8.733.162 7.121.330 4.874.894 2.542.325 2.236.786 686.242 2.907.590 1.574.255 1.378.422 142.476 12.512.577
KOREKS I -
FISKAL 32.411.162 10.246.009 10.972.120 8.733.162 7.121.330 4.874.894 2.542.325 2.236.786 686.242 2.907.590 1.574.255 1.378.422 142.476 12.512.577
(11.319.406)
-
(11.319.406)
87.020.304 Tabel 4.3
- 87.020.304
PENGHASILAN/BEBAN LAINLAIN
KETERANGAN Pendapatan lain-lain : Penjualan non-komoditi utama Pendapatan bunga Pendapatan (beban) selisih Kurs bersih Beban lain-lain : Beban keuangan Rugi cad. Penghapusan tanaman telah menghasilkan Rugi cad. Penghapusan tanaman belum menghasilkan Amortisasi beban penerbitan obligasi yang ditangguhkan Rugi penghentian penggunaan aktiva tetap Beban piutang tak tertagih Beban pajak lain-lain Pendapatan(beban) lainnya Bersih Jumlah
KOMERSIA L
KOREKSI
FISKAL
16.607.757 5.218.619
(5.218.619)
16.607.757 0
-66.557
-
-66.557
(68.665.297)’
- (68.665.297)
(1.542.058)
1.542.058
0
-404.419
404.419
0
(1.857.244)
-
(1.857.244)
-149.389 -655.982
149.389 -
0 (655.982)
(9.160.403) (60.674.973)
Tabel 4.4
- (9.160.403) (3.140.753 ) (63.797.726)
PENDAPATAN LAINNYA BERSIH KETERANGAN Pendapatan selisih stock Opname Setoran pinjaman pribadi Pendapatan bunga TR Penjualanan dokumen tender Pendapatan atas klaim asuransi Pendapatan sewa gedung Pendapatan sewa dermaga Pendapatan sewa lahan ATM Pendapatan back service Pendapatan klaim pengadaaan Penjualan aktiva tetap Pembelian kembali obligasi Dana pensiun Beban administrasi bank Biaya pengurusan pupuk Import Biaya haji Biaya produksi kakao Biaya mess Biaya penjulan TBS Biaya ganti rugi & penilaian Aktiva Pendapatan lain-lain Jumlah
KOMERSIAL
KOREKSI
224.715 9.764 628.571 163.072 1.806.719 19.516 444.528 20.029 1.665 1.050.875 (7.392.021) (867.611) (402.179) (189.182) (351.660) (164.467) (402.944) (224.253) (3.353.540) (9.160.403)
(1.806.719) (7.392.021) 189.182 164.467 (1.453.070)
Tabel 4.5
FISKAL 224.715 9.764 628.571 163.072 0 19.516 444.528 20.029 1.665 1.050.875 0 (867.611) (402.179) 0 (351.660) 0 (402.944) (224.253) (3.353.540) (10.431.473)
Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laporan laporan laba rugi fiskal yang dibuat oleh perusahaan :
1. perbedaan yang bersifat tetap
a. Dana pensiun. Perusahaan mengoreksi dana pensiun karena dana pensiun adalah kekurangan iuran tambahan dana pensiun perkebunan yang ada tiap tahun yang harus dikoreksi. Penulis sependapat dengan perusahaan karena sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) yaitu penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam pemberian natura kenikmatan yang dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 7.392.021. b. Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final. Perusahaan mengkoreksi pendapatan ini karena merupakan penghasilan lain di laporan komersial dan laporan fiskal bukan merupakan penghasilan lain karena telah dikenakan pajaknya yang dipungut secara final. Penulis sependapat dengan perusahaan karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 yang dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 5.218.618. c. Biaya haji dan biaya mess dikoreksi oleh perusahaan karena biaya ini adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Penulis juga sependapat dengan perusahaan karena telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 189.182 dan Rp. 164.467.
2. Beda Waktu
a. pembentukan atau pemupukan dana cadangan
-
penghapusan tanaman yang didapat dari jumlah rugi cadangan tanaman telah menghasilkan dengan rugi cadangan belum menghasilkan. Hal ini dikoreksi oleh peusahaan dan penulis juga sependapat dengan perusahaan karena sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf c yang dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 1.946.477.
-
piutang tak tetagih juga termasuk dalam pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 149.389 oleh perusahaan. Piutang tak tertagih ini harus dikoreksi karena jumlahnya pada akhir tahun masih terdapat piutang seharusnya yang diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih sehingga timbul koreksi. Penulis setuju dengan perusahaan karena sesuai juga dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf c.
b. pendapatan atas klaim asuransi dikoreksi fiskal negatif oleh perusahaan sebesar Rp. 1.806.719, tetapi penulis tidak sependapat dengan perusahaan karena pendapatan atas klaim asuransi adalah termasuk dalam biaya yang ada hubungan langsung dengan perusahaan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak Pasal 6 sehingga tidak perlu dikoreksi.
KETERANGAN Hasil tanaman keras Karet Kelapa sawit Teh Hasil tanaman semusim Gula dan tetes Jumlah
KOMERSIAL
KOREKSI
940.972.445 677.437.106 26.065.177
704.373.178 2.348.847.906
FISKAL
-
940.972.445 677.437.106 26.065.177
704.373.178 - 2.348.847.906
BEBAN POKOK PENJUALAN KETERANGAN Tanaman keras Bahan baku yang digunakan Beban penyusutan Beban upah Saldo barang jadi di awal tahun Saldo barang jadi di akhir tahun Persediaan karet terbakar Tanaman semusim Bahan baku yang digunakan Beban penyusutan Beban upah Saldo barang jadi di awal tahun Saldo barang jadi di akhir tahun Beban pokok penjualan
KOMERSIAL
KOREKSI
FISKAL
1.184.856.040 72.014.992 98.909.882 62.154.910 (78.304.310) -
- 1.184.856.040 72.014.992 98.909.882 62.154.910 - (78.304.310) -
472.402.763 32.334.809 36.336.416 1.731.712 (2.265.736) 1.880.171.478
472.402.763 32.334.809 36.336.416 1.731.712 (2.265.736) - 1.880.171.478
Tabel 4.6
BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN KETERANGAN Beban pengangkutan Beban kantor pemasaran bersama Beban pergudangan Beban instalasi pompa Beban analisa produksi Beban administrasi bank Beban sewa pelabuhan Beban lainnya Jumlah
KOMERSIAL KOREKSI 22.276.705 3.744.730 678.327 475.781 301.228 4.702.591 (4.702.591) 32.179.362 (4.702.591)
FISKAL 22.276.705 3.744.730 678.327 475.781 301.228 0 27.476.771
Tabel 4.7 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI KETERANGAN Beban gaji dan tunjangan Beban gaji, upah,tunjgn karyawan lain Beban perjalanan Beban jasa produksi Beban pemeliharaan dan perbaikan Beban pendidikan dan pelatihan Beban penyusutan dan amortisasi Beban listrik dan air Beban asuransi Beban iuran anggota dan sumbangan Beban konsultan Beban keamanan Beban pajak bumi dan bangunan Beban insentif Beban lainnya Dikurangi: jumlah yang dikapitalisasi ke tanaman yang belum menghasilkan Jumlah
KOMERSIAL KOREKSI 32.411.162 10.246.009 10.972.120 8.733.162 7.121.330 4.874.894 2.542.325 2.236.786 686.242 2.907.590 (2.907.590) 1.574.255 1.378.422 142.476 12.512.577 (12.512.577)
FISKAL 32.411.162 10.246.009 10.972.120 8.733.162 7.121.330 4.874.894 2.542.325 2.236.786 686.242 0 1.574.255 1.378.422 142.476 0
(11.319.406) 87.020.304 (15.420.167)
(11.319.406) 71.600.137
Tabel 4.8
PENGHASILAN/BEBAN LAIN-LAIN KETERANGAN Pendapatan lain-lain : Penjualan non-komoditi utama Pendapatan bunga Pendapatan (beban) selisih Kurs bersih Beban lain-lain : Beban keuangan Rugi cad. Penghapusan tanaman telah menghasilkan Rugi cad. Penghapusan tanaman belum menghasilkan Amortisasi beban penerbitan obligasi yang ditangguhkan Rugi penghentian penggunaan aktiva tetap Beban piutang tak tertagih Beban pajak lain-lain Pendapatan(beban) lainnya Bersih Jumlah
KOMERSIAL KOREKSI
Tabel 4.9
16.607.757 5.218.619 (5.218.619)
FISKAL 16.607.757 0
-66.557
-
-66.557
(68.665.297)’
-
(68.665.297)
(1.542.058)
1.542.058
0
-404.419
404.419
0
(1.857.244)
-
(1.857.244)
-149.389 -655.982
149.389 -
0 (655.982)
(9.160.403) (60.674.973)
11.041.041 7.918.288
1.880.638 (52.756.685)
PENDAPATAN LAINNYA BERSIH KETERANGAN Pendapatan selisih stock Opname Setoran pinjaman pribadi Pendapatan bunga TR Penjualanan dokumen tender Pendapatan atas klaim asuransi Pendapatan sewa gedung Pendapatan sewa dermaga Pendapatan sewa lahan ATM Pendapatan back service Pendapatan klaim pengadaaan Penjualan aktiva tetap Pembelian kembali obligasi Dana pensiun Beban administrasi bank Biaya pengurusan pupuk Import Biaya haji Biaya produksi kakao Biaya mess Biaya penjulan TBS Biaya ganti rugi & penilaian Aktiva Pendapatan lain-lain Jumlah
KOMERSIAL
KOREKSI
224.715 9.764 628.571 163.072 1.806.719 19.516 444.528 20.029 1.665 1.050.875 (7.392.021) (867.611) (402.179) (189.182) (351.660) (164.467) (402.944) (224.253) (3.353.540) (9.160.403)
(9.764) (1.951) (44.452) (2.002) 7.392.021 189.182 164.467 3.353.540 11.041.041
Tabel 4.10
FISKAL 224.715 0 628.571 163.072 1.806.719 17.565 400.076 18.027 1.665 1.050.875 (867.611) (402.179) 0 (351.660) 0 (402.944) (224.253) 1.880.638
Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal yang dibuat oleh penulis yang terdapat beberapa untuk : 1. perbedaan yang bersifat tetap a. Dana pensiun dana pensiun adalah kekurangan iuran tambahan dana pensiun perkebunan yang ada tiap tahun yang harus dikoreksi. Maka dana pensiun tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) adalah penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura kenikmatan yang merupakan fiskal positif Rp.7.392.021. b. Penghasilan persewaan tanah atau bangunan -
pendapatan sewa gedung tidak diakui sebagai pendapatan karena pendapatan sewa gedung telah dikenakan PPh final. Maka dikoreksi fiskal negatif Rp. 1.951.
-
pendapatan sewa dermaga juga tidak diakui sebagai pendapatan karena pendapatan sewa dermaga juga telah dikenakan PPh final. Maka dikoreksi fiskal negatif Rp. 44.452.
-
pendapatan sewa lahan untuk ATM tidak diakui sebagai pendapatan karena telah dkenakan PPh final. Maka dikoreksi fiskal negatif Rp.2.002.
penghasilan diatas tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996, mulai berlaku Tahun 1996 dan perubahannya No. 5 Tahun 2002 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi atau Badan dari persewaan tanah atau bangunan dikenakan PPh Final 10% (sepuluh persen).
c. Biaya diluar usaha -
biaya haji dan biaya mess tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan di dalam laporan keuangan fiskal harus dikoreksi fiskal positif Rp.189.182 dan Rp.164.467. biaya ini tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto karena termasuk biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan Nomor 17 Tahun 2000.
-
setoran pinjaman pribadi adalah pengembalian atas kewajiban yang bersangkutan ke perusahaan. Setoran ini juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dikoreksi fiskal negatif Rp.9.764. Biaya diatas harus dikoreksi karena termasuk biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. d. Pendapatan bunga
Pendapatan bunga merupakan penghasilan lain di laporan komersial dan laporan fiskal bukan merupakan penghasilan lain karena telah dikenakan pajaknya dipungut secara final dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000. Dan pendapatan bunga ini termasuk dalam fiskal negatif Rp.5.218.618. e. Beban iuran anggota dan sumbangan beban iuran anggota dan sumbangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan
1984
dan
perubahannya
bahwa
harta
yang
dihibahkan,
disumbangkan atau pemberian bantuan yang memenuhi Pasal 4 ayat (3) huruf a
yaitu bagi yang menerima bukan merupakan objek pajak. Beban iuran anggota dan sumbangan ini termasuk dalam fiskal positif Rp.2.907.590. f. Beban dan pendapatan lainnya Beban lainnya ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena tidak disertai dan didukung dengan bukti yang jelas dan yang syah maka harus dikoreksi fiskal negatif Rp.4.702.591 dan Rp.12.512.577. pendapatan lain-lain dan pendapatan (beban) lainnya bersih dikoreksi fiskal positif Rp.3.353.540 dan Rp.11.041.041. 2. Beda Waktu a. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan -
Penghapusan tanaman yang didapat dari jumlah rugi cadangan tanaman telah menghasilkan dengan rugi cadangan belum menghasilkan. Yang dikoreksi positif Rp.1.946.477. Hal yang disebutkan diatas tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto karena berdasarkan pada Undangundang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf c bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
-
Piutang tak tertagih juga termasuk dalam pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan dikoreksi positif Rp.149.389. Piutang tak tertagih ini harus dikoreksi karena jumlahnya pada akhir tahun masih terdapat piutang seharusnya bisa diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih (umur > 1 tahun ) tetapi belum dipindahkan sebagai piutang tak tertagih sehingga timbul koreksi. Hal yang disebutkan diatas tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto karena berdasarkan pada Undang-
undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf c bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Di bawah ini juga terdapat keterangan tentang biaya-biaya yang tidak perlu dilakukan koreksi adalah ( sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan) : o Penjualan bersih perusahaan memakai konsep accrual basis, prinsip pengakuan penghasilan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan maka tidak ada koreksi fiskal. o Beban pokok penjualan juga tidak perlu dilakukan koreksi karena prinsip dalam menentukan beban pokok penjualan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan maka tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. o Beban pergudangan, beban instalasi pompa, beban analisa produksi yang termasuk dalam beban pemasaran dan penjualan adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, memelihara dan menagih penghasilan dan menurut ketentuan perpajakan merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. o Beban gaji dan tunjangan serta beban gaji, upah , tunjangan karyawan lainnya adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto maka tidak perlu ada koreksi fiskal sesuai
dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 4 ayat (1) huruf a Undangundang Pajak Penghasilan. o Beban perjalanan dan beban jasa produksi juga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal karena mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan ketentuan pajak Pasal 6 ayat (1) huruf a. o Beban pendidikan dan pelatihan adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g. o Beban penyusutan dan amortisasi termasuk ke dalam biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto karena menurut ketentuan pajak Pasal 11 dan Pasal 11A adalah hak guna, hak pakai yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. o Beban listrik dan air adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan ketentuan pajak yang dapat mengurangi penghasilan bruto. o Beban asuransi, pendapatan atas klaim asuransi, pendapatan atas klaim pengadaan dan pendapatan administrasi bank juga dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto karena ada hubungan langsung dengan perusahaan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan ketentuan pajak dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
o Beban pajak bumi dan bangunan serta beban pajak lain-lain adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan perpajakan Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan pengurang yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto maka pos ini tidak perlu dilakukan koreksi. o Pendapatan (beban) selisih kurs bersih yang sesuai dngan Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah keuntungan atau kerugian yang terjadi karena disebabkan oleh fluktuasi kurs maka bisa menjadi beban yang dapat menjadi pengurang dengan penghasilan bruto karena termasuk biaya yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan. o Amortisasi beban penerbitan obligasi yang ditangguhkan adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan perpajakan meruapakan
pengurang
yang
diperkenankan
untuk
mengurangi
penghasilan bruto maka tidak perlu dilakukan koreksi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1). o Pendapatan non komoditi utama, beban keuangan, pendapatan selisih stock opname, pendapatan bunga Tebu Rakyat (TR), penjualan dokumen tender, pendapatan back service, biaya pengurusan pupuk import, biaya penjualan Tandan Buah Segar (TBS), dan biaya ganti rugi dan penilaian aktiva. Pendapatan dan beban diatas termasuk dalam pengurang penghasilan bruto karena termasuk dalam biaya untuk mendapat,
menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak sehingga tidak perlu dilakukannya koreksi. o Beban konsultan termasuk biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih, serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dan biaya diatas termasuk objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan khusus untuk beban konsultan juga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PT. Perkebunan Nusantara VII telah memungut dan dibayarkan ke kantor pajak sesuai aturan yang berlaku. o Beban keamanan termasuk biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih, serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto. o Beban pengangkutan juga termasuk biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih, serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dan biaya diatas termasuk objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PT. Perkebunan Nusantara VII telah memungut dan dibayarkan ke kantor pajak sesuai aturan yang berlaku. o Biaya kantor bersama adalah biaya perwakilan PT. Perkebunan Nusantara I – XIV dalam penentuan jual komoditi perkebunan. Biaya ini tidak dipungut PPh 23 dan tidak harus dikoreksi fiskal karena adanya
hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto.
Dibawah ini terdapat kertas kerja koreksi fiskal yang dikoreksi penulis : KERTAS KERJA KOREKSI FISKAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Persero) (untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006) Laba sebelum pajak penghasilan Koreksi positif : Dana pensiun Biaya haji Biaya mess Setoran pinjaman pribadi Beban iuran anggota dan sumbangan Beban lainnya Pendapatan beban lainnya bersih Penghapusan tanaman Piutang tak tertagih Pendapatan lain-lain Total koreksi positif Koreksi negatif Pendapatan sewa gedung Pendapatan sewa dermaga Pendapatan sewa lahan ATM Beban lainnya Pendapatan bunga Total koreksi negatif Laba setelah pajak
Rp. 255.079.500 Rp. 7.392.021 189.182 164.467 9.764 2.907.590 17.215.168 11.041.041 1.946.477 149.386 3.353.540 Rp. 44.368.636 Rp. 1.951 44.452 2.002 12.512.577 5.218.619 Rp. (5.267.024) Rp. 294.181.112
IV.2. Perhitungan Laba Kena Pajak Setelah Dikoreksi Fiskal Setelah Perusahaan mengetahui perbedaan-perbedaan prinsip yang terjadi pada laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal, maka Perusahaan dapat menyusun dan membuat laporan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk menghitung besarnya laba rugi perusahaan dan PPh terutangnya maka Perusahaan terlebih dahulu menghitung besarnya pendapatan bersih atas usaha yang diterima selama satu periode, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan Perusahaan selama kegiatan usahanya yang berlangsung dikoreksi fiskal berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku yang akan dikurangi oleh pendapatan usaha. Setelah itu Perusahaan memperoleh keuntungan ataupun kerugian sebelum pajak. Keuntungan Perusahaan dalam akhir tahun periode akan dikenakan pajak penghasilan terutang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Tahun 2000. Sebaliknya apabila Perusahaan mengalami kerugian usaha, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan netto atau laba fiskal selama lima tahun berturut-turut mulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun pajak didapat kerugian tersebut. Dan di bawah ini terdapat laporan laba rugi dan penyesuian fiskal yang telah dibuat sesuai dengan data yang telah dikoreksi diatas.
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Persero) LAPORAN LABA RUGI DAN PENYESUAIAN FISKAL Periode 1 Januari-31 Desember 2006 PENJUALAN BERSIH Rp. 2.348.847.906 BEBAN POKOK PENJUALAN (1.880.171.478) LABA KOTOR BEBAN USAHA Beban pemasaran dan penjualan Rp. 32.179.362 Beban umum dan administrasi 87.020.304 Jumlah beban usaha LABA USAHA PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN Penjualan non komoditi utama Rp. 16.607.757 Pendapatan bunga 5.218.619 Laba selisih kurs bersih (66.557) Beban keuangan (68.665.297) Amortisasi beban penerbitan obligasi (1.857.244) Rugi penghentian penggunaan aktiva tetap -Rugi penghapusan aktiva tanaman (1.946.477) Beban piutang tak tertagih (149.389) Beban pajak lain-lain (655.982) Pendapatan lainnya bersih (9.160.403) Jumlah penghasilan/(beban) lain-lain BEBAN IMBALAN KERJA BAGIAN LABA(RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Rp. 468.676.428
(Rp.119.199.666) Rp. 349.476.762
(Rp. 60.674.973) (Rp. 33.722.290) Rp. 255.079.500
PENYESUAIAN FISKAL Koreksi positif : Dana pensiun Biaya haji Biaya mess Setoran pinjaman pribadi Beban iuran anggota dan sumbangan Beban lainnya Pendapatan beban lainnya bersih Penghapusan tanaman Piutang tak tertagih Pendapatan lain-lain Total koreksi positif Koreksi negatif Pendapatan sewa gedung Pendapatan sewa dermaga Pendapatan sewa lahan ATM Beban lainnya Pendapatan bunga Total koreksi negatif Laba setelah pajak
Rp. 7.392.021 189.182 164.467 9.764 2.907.590 17.215.168 11.041.041 1.946.477 149.386 3.353.540 Rp. 44.368.636 Rp. 1.951 44.452 2.002 12.512.577 5.218.619 (Rp. 5.267.024) Rp. 294.181.112
Dibawah ini terdapat laporan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) tahun 2006 : LAPORAN PERHITUNGAN LABA/RUGI (Rp Juta) hasil usaha sampai dengan akhir tahun 2006 adalah sebagai berikut Uraian Realisasi RKAP 2006 2006 2005 Hasil Penjualan 2.348.848 1.825.167 2.355.090 Harga Pokok Penjualan 1.774.403 1.370.668 1.808.682 Laba Kotor 574.445 454.499 546.408 Biaya Operasi : biaya penjualan 32.179 22.133 28.069 biaya adm Kandir 190.246 130.625 160.365 penyusutan Kandir 2.542 2.119 2.150 Insentif prestasi 25.000 20.000 Jumlah 224.968 179.878 210.583 Laba Usaha 349.477 274.621 335.825 Pendapatan lain-lain 28.780 28.751 12.044 Biaya lain-lain 123.178 121.198 114.002 Pendapatan/biaya lain-lain 94.397 92.448 101.958 Laba sebelum PPh 255.080 182.173 233.867
RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diatas digunakan untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan : Laba sebelum PPh
Rp. 233.867.000
Pajak Penghasilan tahun 2005 : Pajak penghasilan pasal 22 Pajak penghasilan pasal 23 Pajak penghasilan pasal 24 Laba setelah PPh
Rp. (81.831.000) Rp. 152.036.000
Berdasarkan perhitungan yang telah dihitung diatas telah sesuai dan sependapat dengan laba setelah PPh yang dihitung oleh perusahaan dan Kantor Pelayanan Pajak, sehingga tidak ada masalah yang timbul dan sesuai wawancara yang dilakukan bahwa pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 telah dibayarkan setiap bulannya dengan benar dan sesuai aturan dan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi administrasi yaitu sebesar Rp. 152.036.000 dibagi 12 yaitu Rp. 12.669.666. Di bawah ini terdapat rincian pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulannya selama tahun 2006 : (dalam Rupiah) Bulan Pembayaran Januari 9.862.250 Februari 9.862.250 Maret 9.862.250 April 12.669.666 Mei 12.669.666 Juni 12.669.666 Juli 12.669.666 Agustus 12.669.666 September 12.669.666 Oktober 12.669.666 November 12.669.666 Desember 12.669.666 Jumlah 143.613.744
Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan Januari, Februari dan Maret menggunakan perhitungan RKAP tahun 2005, sedangkan untuk bulan April sampai Desember menggunakan perhitungan RKAP tahun 2006. Ternyata terdapat selisih antara perhitungan jumlah laba setelah PPh yang seharusnya dengan yang dibayarkan selama tahun 2006 sesuai dengan tabel diatas. Selisihnya sebesar Rp. 8.422.256 dan selisihnya
tersebut telah dibayarkan tepat waktu pada tanggal 22 Maret 2006 sehingga terhindar dari sanksi administrasi. Setiap akhir tahun, Wajib Pajak harus melaporkan pajaknya yang tehutang untuk tahun yang bersangkutan. Sistem pemungutan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) atas penghasilan adalah menggunakan self assesment yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, memotong dan membayar serta melaporkan sendiri besarnnya pajak terhutang dan dibuat dalam bentuk laporan manajemen.
IV.3. Pehitungan PPh Pasal 25/29 Terhutang Setelah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 diatas maka selanjutnya dapat menghitung pajak terhutang PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) tahun pajak 2006 seperti yang terdapat dibawah ini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pajak terhutang PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Persero) Tahun Pajak 2006 : Laba rugi sebelum pajak
Rp. 294.181.112
Laba rugi sebelum pajak tahun 2006 (dibulatkan ribuan ke bawah) Kompensasi kerugian
294.181.000 -
Penghasilan kena pajak tahun 2006
Rp. 294.181.000
Pajak penghasilan terhutang tahun 2006: 10% x 50.000.000
5.000.000
15% x 50.000.000
7.500.000
30% x 194.181.000
58.254.300
PPh Badan terhutang
Rp. 70.754.300
Pajak Penghasilan dibayar dimuka : Pasal 22
-
Pasal 23
468.752
Pasal 25
62.388.700 (Rp. 62.857.452)
Pajak penghasilan kurang bayar (PPh pasal 29)
Rp. 7.896.848
Karena adanya pajak penghasilan yang kurang bayar maka perusahaan langsung membayar pajak yang masih terutang yaitu sebesar Rp. 7.896.848 sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah dibayarkan sebelum waktu yang ditetukan sehingga tidak terkena sanksi administrasi.