BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian

4.1.1

Gambaran Umum Perusahaan

Berdasarkan peraturan daerah kota Bandung nomor 45 tahun 2001 tentang pengaturan pelayanan air minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung bergerak di bidang pengelolaan air minum dan air kotor, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung bertujuan untuk : 1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Kota Bandung. 2. Memperoleh

pendapatan

yang

wajar

agar

perusahaan

mampu

mengembangkan diri sesuai dengan fungsinya. 3. Menyelenggarakan pemanfaatan umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang berkepentingan serta tidak merugikan. Sesuai dengan kedudukan dan tujuan di atas aktivitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) antara lain :

61

62

1. Meneliti,

merencanakan,

membangun

dan

memelihara

air

serta

menjalankan operasi sumber-sumber air, pipa transmisi/distribusi termasuk reservoir dan instalansi lainnya. 2. Mengkoordinir pembangunan instalansi air minum secara integral sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. 3. Melaksanakan pengawasan efektif terhadap sambungan lainnya dan pemborosan dalam pemakaian air. 4. Melakukan perbaikan, pengujian dan kalibrasi meter air. 5. Penyediaan dan menyalurkan air yang cukup kepada konsumen langganan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota Bandung serta pada tempattempat sistem penanggulangan kebakaran dan penyediaan air bersih untuk umum. 6. Mengadakan kontrak kerja dengan perusahaan swasta di daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pula pengawasan serta penyelenggaraan dan pemeliharaannya. Dalam melaksanakan operasinya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung lebih mengutamakan nilai sosial dari pada keuntungan perusahaan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pada awalnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung ini milik pemerintah Belanda yang didirikan tahun 1916 dengan nama Water Leiding Bedrijf (Perusahaan Air), berkedudukan di Jalan Lengkong Besar No.6 Bandung,

63

yang pada saat itu dikelola oleh Technische Dienst Afleding (DTA) dan disebut Dienst Afleding A. bersama-sama dengan Brandweeer dan Publiek. Sedangkan sumber pendapatan yang diperoleh perusahaan ini yaitu melalui penjualan air bersih yang didapat dengan jalan : 1.

Penyadapan sumber-sumber air dari pegunungan di sebelah utara Kota Bandung.

2.

Pengeboran sumur-sumur artesis pada tempat-tempat tertentu di dalam Kota Bandung.

Pada saat itu dengan luas + 2150 Ha dan jumlah penduduk + 70.000 jiwa, terdapat sumber air sebanyak sembilan buah mata air dan tiap debit mencapai + 130 liter/detik dan prosentase pelayanan mencapai + 80 % dari jumlah warga yang membutuhkan. Pada tahun 1920, kedudukan perusahaan ini pindah ke jalan Aceh No.23 Bandung. Pada tahun 1940 Water Leiding Bedrijf (Perusahaan Air) berhasil menambah sembilan mata air dan sebelas buah sumur antesis dengan tiap debit air mencapai + 196 liter/detik. Jumlah penduduk saat itu mencapai + 240.000 jiwa dengan prosentase pelayanan mencapai + 40 %. Pada tahun 1954 terjadi perubahan dalam kedudukan perusahaan di mana perusahaan air berada di bawah Dinas Perusahaan dan disebut Dinas perusahaan bagian B (DPB). Data yang didapat pada saat itu luas kota + 8098 Ha dengan jumlah penduduk + 950.000 jiwa terdapat sepuluh buah mata air PAM, sebelas buah sumur artesis dengan debit air + 206 liter/detik serta prosentase mencapai +

64

25 % dari jumlah penduduk yang ada. Pada saat itu sudah terasa bahwa pelayanan air minum untuk Kota Bandung perlu ditingkatkan sejalan dengan adanya perluasan Kota Bandung dan pertambahan penduduk yang cukup pesat. Oleh karena itu pada tahun 1958 mulai dibangun Pengolahan Air Minum yang berlokasi di Jalan Badak Singa dengan sumber air baku diambil dari Sungai Cisangkuy dengan produksi rata-rata + 850 liter/detik yang mulai berfungsi pada tahun 1960. Pada tahun 1960 Pengolahan Air Minum dengan sumber air baku yang diambil dari Sungai Cisangkuy mulai berfungsi sehingga sumber air yang ada yaitu sepuluh buah mata air, sebelas buah sumur artesis dan pengolahan air Sungai Cisangkuy dengan debit air + 1044 liter/detik, namun karena tingkat kenaikan jumlah penduduk yang cukup pesat, maka masih dirasakan kurangnya pelayanan air minum. Dengan wilayah Kota Bandung + 8098 Ha dan jumlah penduduk sebanyak + 960.000 jiwa, prosentase pelayanan yang dicapai baru sekitar + 25 % dari jumlah penduduk. Pada tahun 1967 perusahaan mengalami perubahan organisasi lagi, di mana perusahaan air minum kemudian berdiri sendiri dan disebut Dinas Teknik Penyehatan, termasuk di dalamnya bagian riel. Struktur organisasi ini berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Bandung Nomor : 8364/64 tanggal 15 Juni 1967. Tahun 1972 Dinas Teknik Penyehatan mengalami penyempurnaan fungsi pokok, yaitu : 1.

Penyediaan air minum. • Penyediaan air yang bersih dan sehat untuk masyarakat.

65

• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2.

Membantu Pemerintah Daerah. • Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas air yang digunakan masyarakat. • Membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Karena dirasakan masih kurangnya pelayanan air minum, maka pada tahun 1972/1973 mulai diadakan studi kelayakan untuk peningkatan pelayanan air minum kota Bandung yang dilaksanakan oleh konsultan dari Denmark (Nielsen Rus

Henberger

Cowioonsult-NCR)

yang

kemudian

dilanjutkan

dengan

perencanaan detail yang dilaksanakan oleh konsultan German Water Engineering GmbH-GWE dari Jerman Barat. Pada tahun 1974 dengan Surat Kuputusan Walikota No.17496/74 tertanggal 19 November 1974 pada tanggal 16 Desember 1974 Dinas Teknik Penyehatan berubah status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum ini disebabkan pengelolaan air bersih di Kota Bandung dipandang sudah waktunya diselenggarakan oleh suatu badan hukum otonom yaitu dengan status perusahaan daerah. Dengan demikian Perusahaan Daerah Air Minum sudah dapat mengurus kepentingannya sendiri ke luar maupun ke dalam terlepas dari organisasi pemerintah daerah. Pada tahun 1980 dengan telah selesainya studi kelayakan dan perencanaan detail pengembangan air kota Bandung sebuah lembaga internasional mulai membantu yakni bank pengembangan Asia (Asian Development Bank) berupa pinjaman sebesar 11,5 juta dollar AS (Loan 195-INOSF) dan kemudian ditambah

66

lagi dengan loan 401 SF sebesar 8 juta dollar AS. Di samping itu diperoleh pula dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 15,2 Milyar. Pada saat itu kondisi air minum kota Bandung terdapat sumber air sepuluh buah mata air dan panjang pipa terpasang + 484,884 km. Prioritas pelayanan + 23,5 % dengan jumlah pelanggan 47.000 sambungan terpasang. Hasil yang dicapai pada proyek tahap I yang dapat diselesaikan pada awal tahun 1982 meliputi : 1.

Pembuatan 22 buah sumur produksi.

2.

Pembuatan 44 buah sumur observasi dan sumur pengetesan.

3.

Pembuatan tiga buah bak penampungan air, yaitu : a.

R.9 Cikutra berkapasitas 11.000 m³, melayani daerah Bandung Timur dengan debit + 280 liter/detik.

b.

R.10 Cipedes, berkapasitas 3.000 m³, melayani daerah Bandung Utara dengan debit + 172 liter/detik.

Pada tahun 2008 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung mempunyai jumlah pelanggan sebanyak 124.484 sambungan langganan, dengan jumlah tersebut penduduk yang dapat dilayani sarana air bersih baru mencapai + 60 % dari seluruh jumlah penduduk Kota Bandung. Untuk memenuhi permintaan tersebut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung telah memiliki 10 buah mata air dan 11 buah artesis yang pengolahannya diperoleh dari penjernihan air Sungai Cisangkuy dan Sungai Cikapundung serta beberapa mata air dan sumur bor, yaitu air permukaan, mata air dan air tanah dengan total + 2.400 liter/detik.

67

4.1.1.2 Tujuan Pokok dan Aktivitas PDAM Kota Bandung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Bandung bergerak di bidang pengelolaan air minum dan air kotor dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung bertujuan untuk : 1.

Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Kota Bandung.

2.

Memperoleh pendapatan yang wajar agar perusahaan mampu mengembangkan diri sesuai dengan fungsinya.

3.

Menyelenggarakan pemanfaatan sarana umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang berkepentingan dalam melakukan kegiatan operasionalnya, adapun aktivitas yang dilakukan adalah : 1.

Meneliti, merencanakan, membangun dan memelihara air serta menjalankan operasi sumber-sumber air, pipa transmisi/distribusi termasuk reservoir dan instalasi lainnya.

2.

Mengkoordinasi pembangunan instalasi air minum dan sarana pembuangan air kotor secara integral sejalan dengan rencana pembangunan ekonomi di Kota Bandung.

68

3.

Melaksanakan pengawasan efektif terhadap sambungan lainnya dan pemborosan dalam pemakaian air serta mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut.

4.

Mengadakan

kekuasaan

tunggal

dalam

melakukan

perbaikan,

pengujian, pemasangan, penyegelan, dan pencabutan meteran air. 5.

Penyediaan dan menyalurkan air yang cukup kepada konsumen langganan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Bandung serta pada tempat-tempat sistem penanggulangan kebakaran dan penyediaan air bersih untuk umum.

6.

Mengadakan kontrak kerja dengan perusahaan swasta di daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum, pengawasan serta penyelenggaraan dan pemeliharaannya.

7.

Menetapkan

dan

menyempurnakan

peraturan

untuk

mencegah

sambungan liar. 8.

Menyediakan dan menyalurkan air yang cukup pada tempat-tempat sistem penanggulangan kebakaran.

9.

Pengolahan air baku untuk kebutuhan air minum.

Dalam melaksanakan operasinya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Bandung sesuai dengan tujuan dan fungsinya lebih mengutamakan nilai sosial dari pada keuntungan perusahaan.

69

Dalam melaksanakan peranannya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung membagi Wilayah Bandung menjadi empat pelayanan, yaitu Bandung Tengah, Selatan, Timur, Barat, Utara. Tugas pokok dari Perusahaan Daerah Air Minum kota Bandung adalah bergerak dalam bidang pengelolaan air bersih dan melayani sarana pembuangan air kotor (domestik) baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, PDAM Kota Bandung menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1.

Melaksanakan pelayanan umum/jasa kepada masyarakat konsumen dan penyediaan air bersih dan sarana air kotor.

2.

Memupuk

pendapatan

untuk

membiayai

kelangsungan

hidup

perusahaan pembangunan daerah.

Sistem distribusi air ke daerah yang dilakukan oleh PDAM menggunakan beberapa cara : 1.

Sistem jaringan pipa. Sistem pendistribusian air melalui pipa ke daerah Pelayanan.

2.

Sistem pelayanan air tangki. Armada tangki siap beroperasi melayani kebutuhan masyarakat secara langsung selama 24 jam.

70

3.

Sistem kran umum dan terminal air. Merupakan sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai cukup padat dan sebagian penduduknya belum mampu menjadi pelanggan air minum melalui sambungan rumah.

Sarana yang disediakan oleh PDAM Kota Bandung dalam usahanya melayani pembuangan air kotor : 1.

Saluran utama pembuangan air kotor yang dibangun pada jaman Belanda sepanjang 14 km.

2.

Saluran tercampur yang berfungsi menyalurkan air kotor dan menampung air hujan (Brand Gaang).

3.

Sarana pembuangan air hasil proyek BUDP I yang meliputi : sarana 176,30 km, manhole 5.734 buah dan bak kontrol 13.371 buah.

4.

Sarana pembuangan air kotor hasil proyek BUDP II meliputi : saluran 128,6 km, manhole 4.100 buah dan bak kontrol 14.000 buah.

5.

Strom Over Flow sebanyak 32 buah.

6.

Daerah pelayanan saluran air kotor di Wilayah Kota Bandung termasuk daerah pengembangan di 73 kelurahan.

7.

Kolam pengolahan air kotor Bojongsoang seluas + 85 Ha, yang meliputi instalasi dan kolam oksidasi dengan populasi yang dilayani 400.000 jiwa.

(Sumber : PDAM kota Bandung, th 2008)

71

4.1.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Pengenalan terhadap struktur organisasi sangat penting artinya, karena dengan cara pengenalan tersebut penulis dapat dengan mudah melihat gambaran sepintas seberapa luas sebenarnya jaringan operasi secara menyeluruh dari organisasi yang diteliti. Melalui struktur organisasi, kita dapat mengetahui tentang batas-batas dari tugas serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang berada di dalam perusahaan tersebut. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu perusahaan merupakan organisasi karena terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian langsung pada perusahaan, dapat diuraikan susunan organisasi dan uraian tugas pokok masing-masing bagian pada PDAM. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung berdasarkan susunan organisasi : 1.

Badan Pengawas (BP) Badan Pengawas adalah badan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung yang terdiri dari tenaga-tenaga di bidangnya di luar perusahaan, yang diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah dengan Surat Keputusan. Badan Pengawas adalah satu-satunya badan yang menghubungkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung dengan Pemerintahan Daerah.

72

Badan Pengawas mempunyai tugas adalah sebagai berikut : a. Menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas antara para anggota menurut bidang mereka masing-masing. b. Menyelenggarakan rapat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali untuk membicarakan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung dalam melaksanakan operasinya. c. Merumuskan kebijaksanan umum untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung secara terarah dalam bidang penanaman modal. d. Mengadakan penilaian atas prestasi kerja dari para anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung dan hasilhasil yang telah dicapai oleh perusahaan. e. Mengesahkan sistem dan prosedur menjalankan perusahaan yang diajukan oleh Direksi. f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan/petunjuk kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung secara efektif. g. Mengesahkan/menolak rencana anggaran perusahaan untuk tahun berikutnya yang diajukan oleh Direksi. h. Meneliti dan memberikan petunjuk lebih lanjut atas laporan perhitungan hasil usaha. i. Mengesahkan/menolak laporan tahunan perusahaan.

73

j. Mengesahkan

kebijaksanaan

untuk

menetapkan

kepegawaian

perusahaan dan penghasilan. 2.

Direksi Utama Direktur Utama bertanggung jawab atas kelancaran operasi perusahaan secara keseluruhan serta terlaksananya secara efisien dan mempunyai tugas : a. Merencanakan kegiatan perusahaan untuk jangka panjang. b. Merumuskan strategi perusahaan dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh badan pengawas dalam pelaksanaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. c. Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi dan berusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang makin baik d. Memelihara laporan tahunan kepada badan pengawas. e. Mengambil

inisiatif

dalam

penempatan,

pemindahan

dan

pemberhentian pegawai dan menentukan batas ganti rugi. f. Memelihara hubungan baik di kalangan masyarakat, pemerintah daerah dan pusat, mewakili perusahaan pada peristiwa penting. 3.

Pembantu Pimpinan A. Direktur Umum Tugas-tugasnya : Mengadakan kerjasama atau koordinator dengan Direktur air bersih dan Direktur air kotor dalam mengatur, mengawasi,

74

menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional. Direktur Umum, membawahi 6 (enam) bagian: 1. Bagian Keuangan Bagian Keuangan ini terdiri dari : a. Sie. Kas b. Sie. Penagihan c. Sie. Pemegang Rekening Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja bagian keuangan berdasarkan petunjuk dan arahan dari Direktur Umum dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja bawahan. b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya. c. Memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan permasalahan agar tercapai kejelasan tugas. d. Mengatur semua kegiatan keuangan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Membuat

dan

mengatur

program

pendapatan

dan

pengeluaran keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran.

75

f. Meneliti dan mengevaluasi hasil pendapatan penerimaan dan pengeluaran biaya operasional untuk bahan laporan kepada atasan. g. Membuat laporan berkala secara tertib dan teratur sebagai batas

bagi

penyusunan

pertanggungjawaban

baik

pelaksanaan tugas maupun pengelolan keuangan. 2. Bagian Pembukuan Bagian Pembukuan ini terdiri dari : a. Sie. Pembukuan Umum b. Sie. Pembukuan Biaya c. Sie. Anggaran Bagian Pembukuan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja bagian pembukuan berdasarkan petunjuk dan arahan dari Direktur Umum dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang pembukuan. b. Merencanakan,

mengkoordinasikan

dan

mengawasi

kegiatan dari sub bagian pembukuan, sub bagian rekening dan pelaporan serta sub bagian verifikasi. c. Menyelenggarakan pembuatan dan penyelesaian tunggakan rekening air. d. Menyelenggarakan

pendataan

pemutusan

penyambungan kembali sambungan langganan. e. Menyusun laporan pembukuan perusahaan.

dan

76

f. Mengadakan perkiraan dan analisa terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, penilaian dan koreksi penyusunan anggaran biaya. 3. Bagian Hubungan Langganan Bagian Hubungan Langganan ini terdiri dari : a. Sie. Langganan Air Bersih b. Sie. Pencatat Meter c. Sie. Pengaduan d. Sie. Pelayanan Air Tangki / MCK Bagian Hubungan Langganan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja bagian pembinaan langganan berdasarkan petunjuk dan arahan dari Direksi Umum dalam upaya peningkatan pelayanan serta pemasaran untuk pengembangan langganan dan sambungan langganan. b. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan melalui rapat atau arahan langsung agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan tugas. c. Membina langganan dengan cara langsung maupun tidak langsung sebagai upaya peningkatan efisiensi penagih. d. Memonitor,

mengevaluasi

keadaan

dan

penggunaan

instalasi sambungan langganan untuk menentukan jenis langganan.

77

e. Melaporkan kepada atasan kegiatan bagian pembinaan langganan secara rutin untuk bahan pertimbangan atasan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya. f. Menyelesaikan

pelaksanaan

tugas

bawahan

untuk

mengetahui permasalahan atau kasus yang terjadi pada petugas

atau

pada

langganan

serta

mengupayakan

pemecahannya. 4. Bagian Perbekalan dan Perawatan terdiri dari : a. Sie. Pengadaan. b. Sie. Gudang. c. Sie. Perawatan. d. Sie. Pool Perawatan. 5. Bagian Tata Usaha dan Personalia Bagian Tata Usaha dan Personalia terdiri dari: a. Sie. Tata Usaha. b. Sie. Humas dan Protokol. c. Sie. Personalia. d. Sie. Diklat dan Pengembangan Karier. Bagian Tata Usaha dan Personalia mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bagian Tata Usaha & Personalia yang mencakup kerumah tangga, kepegawaian, pembelian dan pergudangan berdasarkan petunjuk dan pengarahan dari Direktur Umum untuk pedoman kerja.

78

b. Mengatur kegiatan bawahan sesuai rapat atau arahan langsung agar diperoleh kesesuaian dalam pelaksanaan tugas. c. Menerima, mengevaluasi laporan keberadaan, penggunaan, pemeliharaan

dan

pengadministrasian

barang

milik

perusahaan dan mengupayakan pengadaan peralatan teknis maupun non teknis yang diperlukan perusahaan guna menunjang operasional. d. Menyelenggarakan tugas-tugas surat menyurat, kearsipan, pengadaan dan pergudangan. e. Membuat laporan secara berkala kepada atasan sebagai bahan penentuan langkah selanjutnya. 6. Bagian Pengolahan Data Data Bagian pengolahan terdiri dari : a. Sie. Pemeriksaan Data b. Sie. Pengolahan Data c. Sie. Sistem Analis dan Program Bagian Pengolahan Data mempunyai tugas : Merencanakan pengembangan produksi air, melaksanakan analisis kimia dan bakteriologis, sehingga mutu air dapat dipertanggungjawabkan hasil serta mengawasi agar volume air dan sumber-sumber yang tercatat pada penelitian peralatan mesin listrik melebihi kapasitas.

79

B. Direktur Air Bersih Direktur Air Bersih membawahi lima bagian : a. Bagian Perencanaan Teknik Air Bersih terdiri dari : i.

Sie. Perencanaan.

ii.

Sie. Pengendalian Konstruksi.

iii.

Sie. Dokumentasi.

b. Bagian Produksi Air Permukiman terdiri dari : i.

Sie. Sumber Air Cikalong.

ii.

Sie. Pengolahan Badaksinga.

iii.

Sie. Pengolahan Cibeureum.

iv.

Sie. Loboratorium.

c. Bagian Produksi Air Tanah terdiri dari : i.

Sie. Pengolahan Cikutra.

ii.

Sie. Pengolahan Cipedes.

iii.

Sie. Pengolahan Ledeng.

iv.

Sie. Laboratorium.

d. Bagian Distribusi terdiri dari : i.

Sie. Distribusi Wilayah Barat.

ii.

Sie. Distribusi Wilayah Utara.

iii.

Sie. Distribusi Wilayah Tengah/Selatan.

iv.

Sie. Pelayanan Gangguan.

v.

Sie. Bengkel Perpipaan.

e. Bagian Alat teknik dan Meter Air terdiri dari :

80

i.

Sie. Meter Air Wilayah Barat.

ii.

Sie. Meter Air Wilayah Timur.

iii.

Sie. Meter Air Wilayah Utara.

iv.

Sie. Meter Air Wilayah Tengah/Selatan.

v.

Sie. Penutupan.

vi.

Sie. Bengkel dan Penerapan. Tugas-tugasnya : 1. Membantu Direktur Utama dalam bidang tugasnya 2. Mengadakan kerjasama dengan Direktur air kotor dan Direktur umum dalam mengatur, mengawasi penyediaan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional. 3. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiaatan dari baagian perencanaan teknik, Produksi Air I, Produksi Air II, Distribusi, Alat-alat teknik dan meter air. 4. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai peningkatan hasil produksi. 5. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

C. Direktur Air Kotor Direktur Air Kotor mempunyai tugas : a. Membantu Direktur Utama dalam bidang tugasnya.

81

b. Mengadakan kerjasama yang erat dengan Direktur Umum, Direktur Air Bersih dalam mengatur, mengawasi penyediaan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam operasional. c. Menyiapkan perencanaan yang akan dilaksanakan, menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan dan konstruksi. d. Mengawasi

pelaksanaan

operasi

pengelolaan

dan

pemeliharaan jaringan pipa air kotor. e. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dan perbaikan saluran yang menyangkut bidang air kotor. f. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Direktur Air Kotor ini membawahi empat bagian yakni : 1. Bagian Perencanaan Teknik Air Kotor terdiri dari : a. Sie. Perencanaan. b. Sie. Pengendalian Kontruksi. c. Sie. Dokumentasi. 2. Bagian Pengolahan Air Kotor terdiri dari : a. Sie. Instalasi. b. Sie. Pengendalian Kualitas. 3. Bagian Operasional Air Kotor terdiri dari : a. Sie. Operasi Wilayah Barat. b. Sie. Operasi Wilayah Timur.

82

a. Sie. Operasi Wilayah Utara. b. Sie. Operasi Wilayah Tengah/Selatan. c. Sie. Operasi Umum Air Kotor. 4. Bagian Pemeliharaan Alat Teknik terdiri dari : a. Sie. Pemeliharaan. b. Sie. Pemeliharaan Air Kotor. 5. Satuan Pengawas Intern Satuan Pengawas Intern ini terdiri dari : a. Pemeriksaan Bidang Keuangan. b. Pemeriksaan Bidang Operasional. c. Pemeriksaan Bidang Bangunan. d. Pemeriksaan Bidang Umum. Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas : a. Membantu Direktur Utama dalam bidang tugasnya. b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan bidangbidang yang ada dalam lingkungan penelitian dan pengembangan. c. Melakukan pengawasan audit intern atau administrasi keuangan, pengelolaan penggunaan dan seluruh kekayaan perusahaan. d. Mengadakan pengawasan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah.

83

e. Dalam hal melaksanakan tugasnya di atas dan termasuk hal-hal

yang

menyangkut

intern

memberikan

petunjuk/bimbingan serta mengambil langkah-langkah dan kelancaran perusahaan. f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara periodik di bidang tugasnya kepada Direktur Utama. 6. Penelitian dan Pengembangan Unit Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a. Penelitian Bidang Umum. b. Penelitian Bidang Teknik. Tugas-tugasnya antara lain : a. Membantu Direktur Utama dalam bidang tugasnya. b. Mengumpulkan, mempelajari, meneliti dan menganalisa data bidang umum/teknik untuk penyusunan rencana pengembangan kegiatan operasional perusahaan daerah. c. Meneliti

dan

meninjau

kembali

anggaran

belanja

operasional untuk seluruh kegiatan perusahaan daerah sebelum disetujui oleh Direktur Utama. d. Mengevaluasi dan menilai seluruh kegiatan pelaksanaan tugas opersional, tugas Perusahaan Daerah berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama serta mengadakan rekomendasi untuk pengembangan dan penyempurnaan di masa datang.

84

e. Menyusun laporan-laporan pelaksanaan tugas secara periodik di bidang tugasnya kepada Direktur Utama. 7. Unit Pengamanan Unit Pengamanan terdiri dari : a. Sie. Satuan Pengamanan Dalam. b. Sie. Satuan Pengamanan Luar. Tugas-tugasnya antara lain : a. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya. b. Melaksanakan

dan

mengamankan

kebijaksanaan

perusahaan baik ke dalam maupun ke luar. c. Memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja perusahaan. d. Mengadakan koordinasi dengan unsur-unsur pengaman ekstern. e. Memberikan laporan dan tanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung Direktur Utama bertanggung jawab kepada Badan Pengawas, di mana Badan Pengawas tersebut berasal dari unsur-unsur Pemerintah daerah yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, yaitu : 1. Ketua

: WaliKota Bandung

2. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Bandung 3. Anggota

: 1. Kepala Inspektur Wilayah Kota Bandung

85

2. Asisten Sekretaris Kota Bandung 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung 4. Kepala Kesehatan Kota Bandung 5. Unsur Bank Indonesia 4.1.2

Pelaksanaan Audit Internal pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Untuk mengetahui apakah kegiatan perusahaan sudah berjalan dengan

memadai dan pengendalian internal telah ditetapkan oleh perusahaan, diperlukan bantuan auditor internal sebagai alat bantu dalam pencapaian tujuan perusahaan. Audit internal diperlukan karena semakin bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan, penyelewengan yang dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal serta belum diterapkannya good corporate governance, Maka manajemen dapat mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan. Dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan penulis baik itu melalui data dokumentasi, maupun wawancara maka pelaksanaan audit internal pada PDAM dapat dilihat dari sub-sub variabel sebagai berikut : A. Kualifikasi Internal Audit dapat diukur berdasarkan independensi dan kemampuan profesional auditor internal yang diterapkan dalam PDAM Kota Bandung yakni :

4.1.2.1 Independensi Pelaksanaan audit internal pada Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan oleh Satuan Pengendalian Internal. Dilihat dari struktur organisasi, bagian audit internal diberi keleluasaan untuk menyelesaikan tanggung jawab

86

pelaksanaan audit sehingga dapat dihasilkan laporan yang dapat membantu manajemen ke arah yang lebih baik. Audit Internal pada perusahaan ini merupakan bagian yang terpisah dari kegiatan dan pekerjaan operasional yang rutin dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, sehingga tugastugas yang dilakukan oleh unit audit internal dilakukan secara objektif dan independen.

4.1.2.2 Kemampuan Profesional Seorang auditor yang bekerja pada PDAM dituntut mempunyai kualifikasi yang tinggi, baik kecakapan tekniknya maupun moralitasnya. Secara nyata auditor dituntut untuk mengetahui pengetahuan yang memadai tentang akuntansi, hukum, ekonomi dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan aktivitas PDAM. Sedangkan syarat moralitas yang dituntut dari seorang auditor harus mempunyai sikap objektif, percaya diri, disiplin, bersahaja, sopan, hormat, dan ramah. Audit internal pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Bandung memiliki 15 (lima belas) auditor internal. Untuk meningkatkan kualitas audit internal, perusahaan mengikutsertakan para auditornya dalam program pengembangan atau peningkatan kualitas, di antaranya : 1. Meningkatkan kualitas audit melalui pengawasan yang tepat serta pelatihan pada FK-SPI, Yayasan Internal Auditor atau BPKP dan Diklat PDAM Kota Bandung. 2. Pelatihan dan penataan staf tenaga yang potensial yang diperkirakan akan menjadi pimpinan unit kerja.

87

3. Meningkatkan peran

SPI dengan pola kemitraan dan

berupaya

memberikan konsultasi secara proaktif serta mencoba sebagai katalisator dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

Kepala Audit Internal selalu melakukan pengawasan audit yang dilakukan oleh para anggotanya untuk menjamin bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Para auditor yang ada mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif, teliti dan mampu memberikan saran atau rekomendasi yang membangun. Tahap-tahap pelaksanaan audit internal yang dilakukan oleh PDAM terdiri dari empat tahap, yaitu : 1. Tahap Perencanaan. a) Penetapan objek, sasaran, periode yang diperiksa dan jangka waktu pemeriksaan. b) Pengarahan mengenai objek yang akan diaudit oleh Kepala Audit Internal (KAI). c) Ketua tim menyusun PKP (Program Kerja Pemeriksaan), kemudian anggotanya menyusun penjabaran PKP tim untuk setiap saran pemeriksaan. d) Koordinator tim menandatangani PKP tim dan melaporkan kepada KAI (Kepala Audit Internal). e) Pemberian surat tugas untuk masing-masing audit.

88

2 Tahap Pengujian dan Pengevaluasian informasi. a) Mengumpulkan informasi umum tentang latar belakang organisasi dan kegiatan manajemen auditee. b) Penelaahan informasi yang dikumpulkan. c) Mengidentifikasi kegiatan yang menunjukkan kelemahan dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. d) Mendapatkan bukti-bukti yang relevan dan kelemahan yang diidentifikasi. e) Pengujian terbatas pada sistem pengendalian manajemen. 3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan. a)

Pembuatan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. b) Mengevaluasi hasil koreksi pihak manajemen. c) Memberikan batasan waktu untuk pihak manajemen memperbaiki Koreksi hasil pemeriksaan.

4.1.2.3 Tahap Perencanaan Program audit disusun agar pelaksanaan audit lebih terarah dan pelaksanaannya lebih efektif sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Untuk menghasilkan audit yang efektif dan efisien, maka diperlukan suatu rencana audit yang lengkap, terarah menyeluruh dan terpadu. Rencana audit tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk Program Pemeriksaan Operasional. Program pemeriksaan Operasional adalah suatu pemeriksaan yang dimaksudkan

89

sebagai penilaian terhadap cara pengelolaan suatu organisasi dan bertujuan membantu pimpinan organisasi tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Penilaian tersebut adalah penilaian yang sistematis dan obyektif atas operasi manajemen untuk perbaikan dan pengembangannya di waktu yang akan datang. Pemeriksaan operasional ditekankan pada penilaian terhadap cara-cara manajemen mengelola sumber dana dan daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bagi suatu kegiatan/program. Program pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kegiatan (prestasi kerja dan kinerja), mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem pengendalian manajemen untuk perbaikan dan mengembangkan rekomendasi bagi perbaikan atau tindak lanjut. Program pemeriksaan audit internal pada PDAM ini disebut Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Satuan Pengawasan Intern. Dalam program kerja pengawasan pada PDAM, proses pemeriksaan dimulai dari perencanaan atas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang memadai agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan efektif. Perencanaan itu dituangkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan. Program audit terdiri dari tujuan, sasaran, ruang lingkup, organisasi pelaksana audit, norma audit serta instruksi-instruksi, hal tersebut diuraikan sebagai berikut : A. Tujuan Audit Terdapat beberapa tujuan dalam program audit ini, di antaranya :

90

1. Melaksanakan pengawasan fungsional berdasarkan Program pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2008 yang meliputi audit keuangan, audit operasional, audit pembangunan, audit umum dan audit khusus. 2. Melaksanakan pengawasan fungsional untuk dapat mengendalikan manajemen di setiap unit kerja. 3. Melaksanakan program-program efektivitas, efisiensi dan penghematan yang direncanakan perusahaan. 4. Mendorong dan memantau penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan ekstern dan intern. 5. Melakukan penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan ekstern dan intern serta penyelesaian pengaduan masyarakat ataupun pengaduan unit kerja terkait di lingkungan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) di Kota Bandung.

B. Sasaran Audit Sasaran audit atau sasaran pemeriksaan, merupakan kegiatan terhadap objek yang diduga memerlukan perbaikan. Sasaran audit ini terdiri dari : 1. Pemeriksaan Kehematan (ekonomi) Konsep kehematan berhubungan dengan meminimalkan biaya dari sumber daya yang digunakan untuk suatu kegiatan dengan memperhatikan pada kualitas yang tepat. Dapat juga dikemukakan bahwa ekonomi berhubungan dengan cara berbagai sumber daya disediakan.

91

2. Pemeriksaan daya guna (efisiensi) Konsep efisiensi berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan. 3. Pemeriksaan hasil guna (efektivitas) Konsep efektivitas bersangkutan dengan tingkat pencapaian tujuan dan hubungan antara pengaruh dari yang diharapkan dengan pengaruh yang sesungguhnya dalam suatu kegiatan. Dalam melaksanakan audit internal, perusahaan menitikberatkan sasaran audit dalam 2 (dua) aspek, yaitu : 1. Pemeriksaan operasional Pemeriksaan operasional yaitu pemeriksaan kinerja yang dimaksudkan dalam penilaian seluruh kegiatan perusahaan, sasaran dalam operasional perusahaan mencakup : a. Sistem pengendalian manajemen. b. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban dalam pelaksanaan. c. Efisiensi, efektivitas dan ekonomis penggunaan sumber daya, dana dan sarana. 2. Pemeriksaan keuangan Sasaran pemeriksaan keuangan meliputi : a. Penilaian sistem pengendalian akuntansi keuangan. b. Pemeriksaan kelengkapan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban keuangan.

92

c. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. d. Pemeriksaan terhadap pengamanan kekayaan negara. e. Pengkajian ulang analisis laporan keuangan.

C. Ruang Lingkup Audit Ruang lingkup audit ini meliputi semua aspek manajemen yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya oleh manajemen atas kegiatan atau program yang diperiksa. Aspek-aspek manajemen dalam PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), yang merupakan bagian dari aspek dalam pengawasan SPI, yaitu : 1. Tupoksi Tupoksi merupakan Tujuan Pokok dan Fungsi. Di mana SPI menilai mengenai kesesuaian terhadap program pelaksanaan dengan tujuan pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh manajemen. 2. MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia) Manajemen sumber daya manusia ini merupakan pengelolaan sumber daya manusia di mana SPI menilai mengenai peningkatan keahlian seperti pelatihan dan penataan staf tenaga yang berpotensi, dengan diadakannya Diklat PDAM Kota Bandung. 3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana ini merupakan asset barang atau inventory perusahaan. Aspek ini menitikberatkan kepada keefektifan penggunaan barang.

93

4. Metoda Kerja Aspek ini merupakan salah satu aspek di mana SPI melakukan penilaian mengenai langkah-langkah atau mencari metode kerja yang paling baik dalam pelaksanaan kegiatannya. 5. Keuangan Aspek terakhir merupakan aspek keuangan, di mana SPI melakukan pemeriksaan terhadap keefisienan dan keefektifan terhadap keuangan, serta kesesuaiannya dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

D. Organisasi Pelaksana Audit Di dalam pelaksanaan audit organisasi yang terlibat di dalamnya yaitu Satuan Pengawasan Internal, berkedudukan di daerah kerja meliputi wilayah kerja PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang dipimpin oleh Kepala Audit Internal.

E. Kebijakan Audit Kebijakan audit pengawasan dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) ini mangalami perubahan dari waktu ke waktu, pada PDAM mangalami tiga perubahan dalam menetapkan kebijakan, di antaranya sebagai berikut :

94

1. Watch Dog : Watch dog merupakan sebutan bagi seorang auditor, yang berarti auditor malakukan pemeriksaan dengan mencari-cari kesalahan auditee. Dengan kebijakan ini auditor memeriksa mencakup beberapa faktor, di antaranya : a. Pendekatan birokrasi b. Berorientasi hukum c. Instruktif d. Memberi solusi 2. Conseling partner Conseling partner merupakan suatu kebijakan di mana pihak auditor diposisikan sebagai konsultan, di mana auditee dapat berkonsultasi mengenai pelaksanaan tugasnya. Auditor pun memberikan nasihat kepada manajemen. Dalam kebijakan conseling partner, meliputi beberapa aspek sebagai berikut : a. Koordinatif b. Partisipatif c. Konsultatif 3. Quality Assurance catalyst Quality assurance catalyst merupakan kebijakan baru yang dipakai oleh PDAM. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang lebih memberikan assurance atau jasa kepada auditee atau manajemen. Kebijakan ini berupa : a. Peran pengawasan

95

b. Monitoring atas temuan c. Evaluasi hasil temuan.

F. Instruksi-instruksi Instruksi merupakan sejumlah perintah tertulis yang menjadi patokan audit internal dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Instruksi ini bisa merupakan instruksi-instruksi khusus dari Direktur Utama dan Kepala SPI (Satuan Pengawasan Intern). Instruksi ini disesuaikan dengan kegiatan yang diperiksa oleh auditor internal.

G. Norma Audit Bagi PDAM berlaku norma audit SPI BUMN atau BUMD. Norma-norma tersebut antara lain : 1. Norma Umum Norma umum merupakan kaidah, aturan atau ukuran mutu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan fungsi audit agar dapat dicapai mutu pelaksanaan audit dan mutu laporan yang dikehendaki. 2. Norma Pelaksanaan Norma pelaksanaan mencakup mengenai pekerjaan audit yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan tersebut meliputi, hasil pemeriksaan yang lalu, jenis dan luas pekerjaan yang akan

96

dilakukan, tenaga dan sarana lainnya yang akan dipergunakan, bentuk dan isi laporan yang akan dibuat. 3. Norma Pelaporan Norma pelaporan mencakup hal-hal mengenai pelaporan yang dibuat harus sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan. Pelaporan tersebut harus memuat : a. Temuan dan simpulan pemeriksaan secara obyektif serta rekomendasi yang konstruktif. b. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan daripada kritik. c. Mengemukakan penjelasan obyek yang diperiksa mengenai hasil pemeriksaan. 4. Norma Tindak lanjut Audit internal harus mengikuti tindak lanjut atas temuan-temuan audit yang dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil dan dilaksanakan oleh manajemen.

4.1.2.4 Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Program kerja pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), disebut dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), yaitu : A. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

97

PKPT merupakan suatu program yang dibuat untuk satu tahun pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal. PKPT berisi 4 (empat) kegiatan utama yaitu : 1. Jumlah obyek yang diaudit 2. Hari pemeriksaan 3. Jumlah personil pemeriksa 4. Hari pemeriksa (hasil kali antara hari pemeriksa dengan jumlah personil)

Dalam 1 (satu) tahun terdapat sejumlah hari pemeriksa, yang dibagi untuk dua kegiatan utama audit internal, yaitu sebagai berikut : 1. Audit rutin Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan operasional yang merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap kegiatan operasional yang sudah berlangsung atau sedang berlangsung. Tujuan diadakan pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan serta langkah-langkah penyelesaiannya, sehingga hal yang sama tidak dapat terulang lagi di masa yang akan datang. Audit ini memeriksa pada 14 (empat belas) obyek atau unit kerja dalam PDAM, di antaranya: a. BPP b. Keuangan c. Perencanaan air bersih d. BPAP e. BPAT

98

f. Distribusi g. Unit bisnis h. Pembukuan i. Pengolahan data j. TUP k. Altek meter l. Perencanaan air kotor m. Operasional air kotor n. Pengolahan air kotor o. Hubungan langganan

2. Audit Khusus Pemeriksaan

khusus,

yaitu

pemeriksaan

yang

dilaksanakan

atas

penyimpangan kegiatan operasional yang terjadi dan berdampak merugikan bagi perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan pada 10 (sepuluh) obyek atau unit kerja dalam PDAM, yang mencakup : a. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut LHP intern. b. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut LHP ekstern. c. Penugasan direksi. d. Audit yang bersifat khusus atau insidentil. e. Pengaduan langsung masyarakat atau unit kerja.

99

PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan), ditandatangani oleh Direktur Utama dan diketahui oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI). Manfaat disusunnya PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) ini yaitu untuk mengendalikan manajemen di setiap unit kerja dan menanamkan programprogram efektivitas, efisiensi, dan kehematan yang direncanakan perusahaan. PKPT ini juga bertujuan agar bagian atau obyek yang diperiksa dapat melaksanakan ke lima aspek, di antaranya Tupoksi (Tujuan Pokok dan Fungsi), MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia), sarana dan prasarana, metode kerja dan keuangan yang berlaku.

4.1.2.5 Penyampaian Hasil Pemeriksaan Bentuk penyampaian hasil pemeriksaan adalah LHP atau laporan Hasil Pemeriksaan. Pada prinsipnya Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan komunikasi resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diterbitkan setelah pemeriksaan dilakukan secara tuntas, tetapi laporan tersebut dapat diterbitkan berupa suatu laporan singkat mendahului laporan lengkap. Laporan hasil audit internal dibuat secara tertulis, yaitu berbentuk deskripsi permasalahan dan harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang secara tepat waktu. Audit internal harus melaporkan hasil pemeriksaannya sesuai dengan penugasan yang ditetapkan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang tepat pada waktunya agar bermanfaat.

100

Tiap laporan pemeriksaan harus memuat ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, disusun dengan baik, menyajikan informasi yang layak serta pernyataan bahwa pemeriksaan telah sesuai dengan norma pemeriksaan SPI. LHP ini berisi tentang : 1. Ringkasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Ringkasan ini bersumber dari hasil pemeriksaan, memuat uraian singkat dan jelas atas hasil pemeriksaan yang terdiri temuan, komentar pejabat yang bertanggung jawab serta rekomendasi, dan ditandatangani oleh kepala SPI. 2. Pendahuluan Menyajikan data umum untuk memudahkan pembaca laporan. Data umum tersebut meliputi : a. Ruang lingkup pemeriksaan, meliputi : periode yang diperiksa, lokasi, pembatasan dan keterbatasan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta pengaruhnya pada temuan yang disajikan, tujuan perusahaan. b. Penjelasan singkat mengenai kegiatan yang diperiksa, seperti : organisasi, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, ukuran kegiatan yang diperiksa, administrasi dan pengendalian manajemen. 3. Hasil pemeriksaan Menguraikan mengenai temuan hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya. Temuan dan saran merupakan pesan pokok yang hendak dikemukakan kepada pemakai laporan. Dalam penyajian harus diusahakan agar pembaca laporan dengan mudah memahami : a. Apa yang terjadi.

101

b. Apa yang menjadi penyebabnya. c. Apa pengaruhnya dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

4.1.2.6 Tindak lanjut hasil pemeriksaan Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan berupa pemantauan yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan. Proses pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan pada PDAM adalah sebagai berikut : a. Satuan Pengawas Intern (SPI) memantau tindak lanjut LHP untuk mengetahui apakah saran-saran yang dituangkan dalam LHP tersebut telah dilaksanakan oleh setiap unit kerja. b. Terhadap pemantauan tindak lanjut yang memerlukan pemeriksaan, maka proses pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan sebelumnya.

4.1.3 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Penjualan pada PDAM Pelaksanaan struktur pengendalian intern penjualan pada PDAM adalah sebagai berikut : 1. Penjualan yang dicatat adalah untuk pengiriman ke pelanggan nonfiktif (Keberadaan) Setiap transaksi penjualan yang dalam laporan penjualan adalah sah dan nonfiktif (keberadaan) Setiap transaksi penjualan yang dalam laporan penjualan adalah sah dan nonfiktif (benar-benar terjadi), karena setiap transaksi penjualan yang terjadi

102

dicatat disertai dengan bukti transaksi. Jadi pada dasarnya catatan akan transaksi penjualan benar-benar mengacu pada bukti transaksi dan valid. Memastikan bahwa bahwa transaksi penjualan dilakukan kepada pelanggan yang nonfiktif maka diadakan pengawasan dan pemeriksaan langsung, dimulai dengan pencocokan atas jumlah uang yang diterima dengan jumlah uang yang disetorkan berdasarkan meteran air pelanggan dari penerimaan penjualan Air. Adapun hubungan antara tujuan keberadaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern penjualan adalah apabila transaksi penjualan yang dicatat adalah transaksi penjualan air yang benar-benar terjadi, tidak ada transaksi penjualan yang efektif, dan ini akan terlihat pada catatan dan bukti dari transaksi sehingga tidak akan ada penyelewengan proses penjualan tersebut.

2. Transaksi penjualan yang ada telah dicatat (kelengkapan) Semua transaksi penjualan yang terjadi dicatat dalam laporan penjualan dan semua dokumen yang menjadi bukti transaksi penjualan distribusikan ke bagianbagian

yang

terkait

dipertanggungjawabkan.

di Serta

mana

penggunaanya

diadakan

diawasi

pencocokan

laporan

dan

dapat

penjualan

berdasarkan nomor yang tertera pada dokumen penjualan dengan bukti-bukti transaksi penjualan. Dengan adanya catatan yang disertai dengan bukti transaksi penjualan maka laporan penjualan yang dihasilkan merupakan laporan yang dapat dipercaya, sehingga pencatatan dalam laporan penjualan yang ada adalah benar-benar sah

103

dan valid berdasarkan data penjualan yang sebenarnya yang disertai dengan bukti transaksi dan catatan yang lengkap.

3. Penjualan yang dicatat adalah untuk jumlah barang yang dikirim dan ditagih dan dicatat dengan benar (akurat) Keakuratan pencatatan transaksi penjualan berkenaan dengan jumlah dijual. Penjualan yang terjadi disertai dengan bukti transaksi, yaitu untuk memastikan keakuratan dalam mencocokan pencatatan data meteran pelanggan dalam catatan akuntansi. Dengan adanya pencatatan yang akurat atas transaksi penjualan, maka laporan atas penjualan dihasilkan merupakan laporan yang dapat dipercaya dan penerimaan atas penjualan yang dicatat adalah jumlah yang akurat dengan didukung bukti transaksi yang ada, sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan.

4. Transaksi penjualan diklasifikasikan dengan semestinya (klasifikasi) Penerapan pengklasifikasian berdasarkan jenis pelanggan seperti diatur dalam perda tahun 2001 memudahkan pihak Perusahaan Daerah Air Minum dalam mengklasifikasikan penjualan serta menerapkan kebijakan peraturan daerah. Setiap transaksi penjualan yang terjadi diklasifikasikan dengan baik sehingga tidak akan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pencatatan, karena salah dalam mengklasifikasikan akan terjadi kesalahan dalam pencatatan penjualan dan akan merugikan perusahaan.

104

5. Penjualan dicatat pada waktu yang sesuai (tepat waktu) Pencatatan penjualan berupa kredit kepada pelanggan sehingga pihak Perusahaan tinggal menagih kredit tersebut dengan menggunakan rekening tagihan pemakaian sesuai meteran yang diperiksa setiap bulan. Transaksi penjualan dicatat dengan segera setelah terjadinya transaksi, hal tersebut dilakukan untuk mencegah hilangnya transaksi dari catatan dengan tanpa sengaja. Disamping itu transaksi penjualan dicatat pada periode yang sama yaitu pada saat terjadinya transaksi. Dengan demikian setiap penjualan dicatat pada waktu yang tepat sesuai dengan terjadinya transaksi berikut dengan bukti transaksi akan mencegah hilangnya transaksi dalam pencatatan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan perusahaan.

6. Transaksi penjualan dibukukan ke buku kas induk dan diikhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisaran) Setelah dilakukan pembayaran maka transaksi penjualan dibukukan ke dalam catatan laporan penjualan dan diikhtisarkan berdasarkan transaksi penjualan yang terjadi. Setelah menerima bukti transaksi, maka dibuat juga laporan penjualan dan menyerahkan bukti transaksi tersebut kepada bagian akuntansi untuk dijurnal dan dipindahbukukan ke dalam buku besar. Dengan dipindahbukukan dan pengikhtisaran yang benar maka akan menjamin keakuratan terhadap laporan penjualan. Kesalahan dalam pengikhtisaran setiap

105

transaksi akan menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam laporan yang dihasilkan, dengan demikian perusahaan akan mengalami kerugian.

4.2

Pembahasan Penelitian

4.2.1 Analisis Pelaksanaan Audit Internal Penjualan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Dalam pelaksanaan audit internal pada PDAM Bandung diketahui melalui hasil dari kuesioner yang diajukan serta penghitungan sesuai dengan skor yang ditetapkan, di mana dari hasil penghitungan tersebut dapat diketahui nilai rataratanya. Kemudian nilai rata-rata tersebut dibandingkan dengan kriteria yang penulis tetapkan sebelumnya di Bab III. Terdapat tabel kunci penghitungan skor hasil jawaban yang terdapat di lampiran, sehingga diperoleh jawaban dengan skor audit internal terlihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil Kuesioner Jawaban Audit Internal Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hasil Jawaban Kuesioner 87 89 89 87 90 91 89 88 88 92 90

Rangking 2 7 7 2 10.5 13.5 7 4.5 4.5 15 10.5

106

12 13 14 15 ∑X

90 87 90 91 1338

10.5 2 10.5 13.5

Sumber : Hasil olah data penulis, 2009

Nilai rata-rata (mean) dari skor penghitungan pada tabel 4.1 adalah :


∑
 1338   89,2  15

Maka nilai rata-rata Audit Internal = 89,2 Jika dibandingkan nilai rata-rata tersebut dengan kriteria yang telah penulis tetapkan pada Bab III maka nilai rata-rata audit internal yaitu 89,2 terletak di antara nilai 83 s.d 100 yang dirancang untuk kriteria “sangat memadai” sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan audit internal di PDAM Bandung sangat memadai (sekitar 89,2). Ini disebabkan karena telah terpenuhinya indikator dalam penelitian yang membuktikan dengan jawaban kuesioner yang dapat dilihat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Prosentase Hasil Jawaban Kuesioner Audit Internal

Jawaban Kuesioner

Kuesioner 1 2 3 4 5

5 15 6 7 5 8

4 0 9 8 10 7

3 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

Jml 1 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15

Prosentase Jawaban Kuesioner 5 4 3 2 100 0 0 0 40 60 0 0 46,67 53,33 0 0 33,33 66,67 0 0 53,33 46,67 0 0

Jumlah % 1 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100

107

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 1 7 1 12 5 15 6 0 14 8 0 11 15 0

13 14 8 14 3 10 0 9 15 1 7 15 4 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

13,33 6,67 46,67 6,67 80 33,33 100 40 0 93,33 53,33 0 73,33 100 0

86,67 93,33 53,33 93,33 20 66,67 0 60 100 6,67 46,67 100 26,67 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : Hasil olah data penulis, 2009

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan hasil kuesioner sesuai dengan indikator penelitian sebagai berikut : 1. Pada pertanyaan “Apakah kedudukan unit Satuan Pengawas Intern di PDAM dipisahkan dari bagian-bagian lain yang diperiksanya” yang memberikan jawaban “selalu dipisahkan” sebanyak 100% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan Satuan Pengawas Intern dipisahkan dari bagian-bagian lain yang diperiksanya. 2

Pada pertanyaan “Apakah sebelum melaksanakan audit internal di PDAM, tim pemeriksa terlebih dahulu telah memahami latar belakang setiap unit yang akan diperiksa” yang memberikan jawaban “sangat memahami” sebanyak 40% responden dan “memahami” sebanyak 60% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum melaksanakan audit internal di PDAM,

108

tim pemeriksa terlebih dahulu telah memahami latar belakang setiap unit yang akan diperiksa. 3.

Pada pertanyaan “Apakah sebelum melakukan audit internal, bagian SPI di PDAM menetapkan terlebih dahulu staf yang akan bertugas dengan kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan” yang memberikan jawaban “selalu ditetapkan” sebanyak 46,67% responden dan “sering ditetapkan” sebanyak 53,33% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum melakukan audit internal, bagian SPI di PDAM menetapkan terlebih dahulu staf yang akan bertugas dengan kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan.

4.

Pada pertanyaan “Apakah dalam melaksanakan audit internal di PDAM, petugas pemeriksa telah memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan syarat bidang pemeriksa di PDAM” yang memberikan jawaban “sangat memadai” sebanyak 33,33% responden dan “memadai” sebanyak 66,67% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan audit internal di PDAM, petugas pemeriksa telah memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan syarat bidang pemeriksa di PDAM.

5.

Pada pertanyaan “Apakah tim audit yang ditugaskan dalam melakukan pemeriksaan dapat berkomunikasi dengan baik” yang memberikan jawaban “sangat baik” sebanyak 53,33% responden dan “baik” sebanyak 46,67% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tim audit yang ditugaskan dalam melakukan pemeriksaan dapat berkomunikasi dengan baik.

6. Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap pelaksanaan audit internal di PDAM, sebelum melaksanakan pemeriksaan, tim audit menentukan terlebih dahulu

109

ruang lingkup pemeriksaan beserta risiko” yang memberikan jawaban “selalu menentukan” sebanyak 13,33% responden dan “sering menentukan” sebanyak 86,67% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap pelaksanaan audit internal di PDAM, sebelum melaksanakan pemeriksaan, tim audit menentukan terlebih dahulu ruang lingkup pemeriksaan beserta risiko. 7. Pada pertanyaan “Apakah tim Audit PDAM telah menentukan bukti-bukti apa saja yang harus diperoleh dalam pemeriksaan” yang memberikan jawaban “selalu menentukan” sebanyak 6,67% responden dan “sering menentukan” sebanyak 93,33% responden. maka dapat diambil kesimpulan bahwa tim Audit PDAM telah menentukan bukti-bukti apa saja yang harus diperoleh dalam pemeriksaan. 8.

Pada pertanyaan “Apakah dalam melakukan pemeriksaan, tim audit PDAM telah memahami struktur pengendalian intern yang berlaku” yang memberikan jawaban “sangat memahami” sebanyak 46,67% responden dan “memahami” sebanyak 53,33% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, tim audit PDAM telah memahami struktur pengendalian intern yang berlaku.

9. Pada pertanyaan “Apakah untuk mendapatkan bukti audit internal, tim Audit di PDAM telah melaksanakan pemeriksaan fisik secara aktual” yang memberikan jawaban “selalu melaksanakan” sebanyak 6,67% responden dan “sering melaksanakan” sebanyak 93,33% responden. Maka dapat diambil

110

kesimpulan bahwa untuk mendapatkan bukti audit internal, tim Audit di PDAM telah melaksanakan pemeriksaan fisik secara aktual. 10. Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap melakukan audit, penulisan program pemeriksaan senantiasa dilakukan oleh tim audit” yang memberikan jawaban “selalu dilakukan” sebanyak 80% responden dan “sering dilakukan” sebanyak 20% responden. maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap melakukan audit, penulisan program pemeriksaan senantiasa dilakukan oleh tim audit. 11. Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap melakukan audit internal, tim audit menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan di PDAM” yang memberikan jawaban “selalu menentukan” sebanyak 33,33% responden dan “sering menentukan” sebanyak 66,67% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap melakukan audit internal, tim audit menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan di PDAM 12. Pada pertanyaan “Apakah tim audit di PDAM terlebih dahulu meminta persetujuan atas perencanaan pemeriksaan yang telah disusun sebelum melakukan pemeriksaan” yang memberikan jawaban “selalu meminta” sebanyak 100% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tim audit di PDAM terlebih dahulu meminta persetujuan atas perencanaan pemeriksaan yang telah disusun sebelum melakukan pemeriksaan. 13. Pada pertanyaan “Apakah tim audit senantiasa mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan ruang lingkup kerja” yang

111

memberikan jawaban “selalu mengumpulkan” sebanyak 40% responden dan “sering mengumpulkan” sebanyak 60% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tim audit senantiasa mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan ruang lingkup kerja. 14. Pada pertanyaan “Apakah tim audit mempunyai informasi yang memadai untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi di PDAM” yang memberikan jawaban “memadai” sebanyak 100% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tim audit mempunyai informasi yang memadai untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi di PDAM 15. Pada pertanyaan “Apakah tim auditor PDAM telah melaksanakan setiap prosedur penyampaian laporan yang telah ditetapkan di PDAM” yang memberikan jawaban “selalu melaksanakan” sebanyak 93,33% responden dan “sering melaksanakan” sebanyak 6,67% responden. maka dapat diambil kesimpulan bahwa tim auditor PDAM telah melaksanakan setiap prosedur penyampaian laporan yang telah ditetapkan di PDAM. 16. Pada pertanyaan “Apakah sebelum menyusun laporan hasil pemeriksaan, tim audit PDAM senantiasa membuat perencanaan terhadap apa yang harus dilaporkan dari hasil pemeriksaan” yang memberikan jawaban “selalu membuat” sebanyak 53,33% responden dan “sering membuat” sebanyak 46,67% responden. maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum menyusun laporan hasil pemeriksaan, tim audit PDAM senantiasa membuat perencanaan terhadap apa yang harus dilaporkan dari hasil pemeriksaan.

112

17. Pada pertanyaan “Apakah dalam penyampaian laporan akhir oleh tim audit telah diserahkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di PDAM” yang memberikan jawaban “sesuai” sebanyak 100% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyampaian laporan akhir oleh tim audit telah diserahkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di PDAM. 18. Pada pertanyaan “Apakah tim audit melakukan evaluasi terhadap laporan tindakan koreksi yang telah dilakukan pihak manajemen” yang memberikan jawaban “selalu dievaluasi” sebanyak 73,33% responden dan “sering dievaluasi” sebanyak 26,67% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tim audit melakukan evaluasi terhadap laporan tindakan koreksi yang telah dilakukan pihak manajemen. 19. Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap penyampaian laporan, tim audit di PDAM selalu menyertakan rekomendasi berupa saran-saran untuk perbaikan kinerja” yang memberikan jawaban “selalu menyertakan” sebanyak 100% responden. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap penyampaian laporan, tim audit di PDAM selalu menyertakan rekomendasi berupa saransaran untuk perbaikan kinerja. 20. Pada pertanyaan “Apakah tim audit memberikan batas waktu kepada pihak manajemen

guna menindaklanjuti

hasil

koreksi

pemeriksaan”

yang

memberikan jawaban “sering memberikan” sebanyak 100% responden. maka dapat diambil kesimpulan bahwa tim audit memberikan batas waktu kepada pihak manajemen guna menindaklanjuti hasil koreksi pemeriksaan.

113

Dari hasil jawaban kuesioner tersebut, dapat dijelaskan bahwa indikator penelitian telah dilaksanakan di PDAM di antaranya yaitu : 1. Adanya independensi unit pemeriksa yang meliputi : • Pemisahan unit pemeriksa. • Pemahaman unit yang akan diperiksa. 2. Adanya kemampuan profesional dari unit pemeriksa yang meliputi : • Kesesuaian standar profesi. • Memiliki kemampuan yang memadai. • Berkomunikasi dengan baik. 3. Adanya perencanaan pemeriksaan yang meliputi : • Penentuan ruang lingkup pemeriksaan. • Informasi latar belakang. • Penentuan staf yang tepat dengan penugasan. • Penentuan bukti-bukti. • Struktur pengendalian intern. • Pemeriksaan fisik. • Program pemeriksaan. • Penyampaian laporan hasil pemeriksaan. • Otorisasi perencanaan pemeriksaan. 4. Adanya pengujian dan pengevaluasian informasi yang meliputi : • Pengumpulan informasi terkait tujuan pemeriksa dan ruang lingkup kerja. • Pengumpulan informasi yang memadai terkait temuan pemeriksaan dan rekomendasi.

114

5. Adanya penyampaian hasil pemeriksaan yang meliputi : • Prosedur penyampaian laporan. • Perencanaan penyampaian laporan. 6. Adanya tindak lanjut pemeriksaan yang meliputi : • Evaluasi koreksi yang telah dilakukan. • Penyampaian rekomendasi. • Pemberian batas waktu koreksi.

Meskipun berdasarkan hasil kuesioner audit internal pada PDAM telah dilaksanakan dengan baik, namun bukan berarti tidak ada kelemahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor, mereka masih menemukan kesulitan yaitu dalam hal kurangnya waktu pemeriksaan. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu unit yang diperiksa merasa terganggu kinerjanya dengan adanya pemeriksaan serta waktu yang dibatasi oleh pihak manajemen. Di lain pihak, auditor dituntut untuk sesegera mungkin memberikan informasi hasil audit kepada manajemen mengenai masalah-masalah organisasi serta rekomendasirekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga manajemen dapat sesegera mungkin mengambil keputusan bagi perusahaannya. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan tersebut harus ada instruksi dari direktur utama PDAM agar unit yang diperiksa menyediakan waktu yang cukup untuk pemeriksaan. Karena manajemen perusahaan membutuhkan laporan pemeriksaan yang cepat dan tepat untuk memutuskan suatu masalah, maka keterampilan auditor

115

dalam memahami unit kerja yang akan di audit harus terus ditingkatkan agar dapat memenuhi waktu yang dibutuhkan oleh pihak manajemen PDAM.

4.2.2 Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penjualan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Dalam sistem pengendalian intern penjualan PDAM Bandung Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan dapat diketahui melalui hasil penghitungan kuesioner yang diajukan serta penghitungan sesuai dengan skor yang ditetapkan, di mana dari hasil penghitungan tersebut dapat diketahui nilai rata-ratanya. Kemudian nilai rata-rata tersebut dibandingkan dengan kriteria yang penulis tetapkan sebelumnya di Bab III. Terdapat tabel kunci penghitungan skor hasil jawaban efektivitas pengendalian internal penjualan yang terdapat di lampiran, sehingga diperoleh jawaban dengan skor efektivitas pengendalian internal penjualan terlihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Kuesioner Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hasil Jawaban Kuesioner 81 81 80 81 83 82 80 79 79

Rangking 7 7 4 7 15 11.5 4 1.5 1.5

116

10 11 12 13 14 15 ∑X

82 82 82 80 82 82 1216

11.5 11.5 11.5 4 11.5 11.5

Sumber : olah data penulis, 2009 Nilai rata-rata (mean) dari skor penghitungan pada tabel 4.3 adalah : 

∑  1216   81,07  15

Maka nilai rata-rata (mean) variabel Y = 81,07 Jika dibandingkan nilai rata-rata tersebut dengan kriteria yang telah penulis tetapkan pada Bab III maka nilai rata-rata efektivitas pengendalian internal penjualan yaitu 81,07 terletak di antara nilai 68 s.d 83 yang dirancang untuk kriteria “efektif” sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal penjualan di PDAM Bandung efektif (sekitar 81.07). hal ini disebabkan karena telah terpenuhinya indikator dalam penelitian yang membuktikan dengan jawaban kuesioner yang dapat dilihat dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 Prosentase Hasil Kuesioner Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan Prosentase Jawaban Jawaban Kuesioner

Kuesioner 1 2 3 4

5 1 1 1 2

4 14 14 14 13

3 0 0 0 0

2 0 0 0 0

Jml 1 0 0 0 0

15 15 15 15

Jumlah %

Kuesioner 5 6.67 6.67 6.67 13.33

4 93.33 93.33 93.33 86.67

3 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1 0 0 0 0

100 100 100 100

117

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 3 0 4 0 0 1 0 3 1 5 0 5 0 1 0

15 12 11 7 15 15 14 10 12 14 10 15 10 15 14 15

0 0 4 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0 20 0 26.67 0 0 6.67 0 20 6.67 33.33 0 33.33 0 6.67 0

100 80 73.33 46.67 100 100 93.33 66.67 80 93.33 66.67 100 66.67 100 93.33 100

0 0 26.67 20 0 0 0 26.67 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : olah data penulis, 2009

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan hasil kuesioner sesuai dengan pertanyaan dari indikator penelitian sebagai berikut : 1.

Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap penjualan yang dicatat bagian keuangan PDAM dapat dipastikan bahwa transaksi penjualan tersebut benarbenar terjadi dan dilakukan kepada pelanggan nonfiktif” yang memberikan jawaban “selalu dipastikan” sebanyak 6.67% responden dan “sering dipastikan” sebanyak 93.33% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap penjualan yang dicatat bagian keuangan PDAM dapat dipastikan bahwa transaksi penjualan tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan kepada pelanggan nonfiktif.

2.

Pada pertanyaan “Apakah dalam penyerahan tagihan kepada pelanggan PDAM telah dicatat sebagai catatan penjualan” yang memberikan jawaban

118

“selalu dicatat” sebanyak 6.67% responden dan “sering dicatat” sebanyak 93.33% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyerahan tagihan kepada pelanggan PDAM telah dicatat sebagai catatan penjualan. 3.

Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap pencatatan penjualan di PDAM, disertai dokumen yang telah diotorisasi” yang memberikan jawaban “selalu disertakan” sebanyak 6.667% responden dan “sering disertakan” sebanyak 93.33% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pencatatan penjualan di PDAM, disertai dokumen yang telah diotorisasi.

4.

Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap penjualan di PDAM telah dilengkapi bukti penjualan dan dicatat ke jurnal penjualan” yang memberikan jawaban “dilengkapi dan dicatat” sebanyak 13,33% responden dan “sering dilengkapi dan dicatat” sebanyak 86,67% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap penjualan di PDAM telah dilengkapi bukti penjualan dan dicatat ke jurnal penjualan.

5.

Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap transaksi penjualan di PDAM telah disertakan bukti dan dokumen yang mendukung terjadinya transaksi” yang memberikan jawaban “sering disertakan” sebanyak 100% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap transaksi penjualan di PDAM telah disertakan bukti dan dokumen yang mendukung terjadinya transaksi.

6.

Pada pertanyaan “Apakah setiap transaksi penjualan di PDAM langsung dicatat pada saat transaksi berlangsung” yang memberikan jawaban “selalu dicatat” sebanyak 20% responden dan “sering dicatat” sebanyak 80%

119

responden. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi penjualan di PDAM langsung dicatat pada saat transaksi berlangsung. 7.

Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap penjualan di PDAM selalu disertai dengan penyerahan uang dan dicatat dalam catatan akuntansi” yang memberikan jawaban “Sering disertakan dan dicatat” sebanyak 73,33% responden dan “kadang-kadang disertakan dan dicatat” sebanyak 26.67% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap penjualan di PDAM selalu disertai dengan penyerahan uang dan dicatat dalam catatan akuntansi.

8.

Pada pertanyaan “Apakah pendapatan yang dicatat di PDAM adalah penjualan air kepada pelanggan dan dicatat dalam akuntansi” yang memberikan jawaban “selalu dicatat” sebanyak 26.67% responden dan “sering dicatat” sebanyak 46.67% responden serta “kadang-kadang dicatat” sebanyak 20% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dicatat di PDAM adalah penjualan air kepada pelanggan dan dicatat dalam akuntansi.

9.

Pada pertanyaan “Apakah setiap transaksi penjualan yang terjadi di PDAM dicatat dan disesuaikan dengan bukti pendukung yang ada” yang memberikan jawaban “sering dicatat dan disesuaikan” sebanyak 100% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi penjualan yang terjadi di PDAM dicatat dan disesuaikan dengan bukti pendukung yang ada.

10. Pada pertanyaan “Apakah setiap penjualan di PDAM telah diklasifikasikan dengan tepat sesuai dengan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan” yang memberikan jawaban “sering diklasifikasikan” sebanyak

120

100% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa Apakah setiap penjualan di PDAM telah diklasifikasikan dengan tepat sesuai dengan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan. 11. Pada pertanyaan “Apakah untuk memudahkan pengklasifikasian atas transaksi penjualan di PDAM diperlukan formulir dan dokumen pendukung yang memadai” yang memberikan jawaban “sangat diperlukan” 6,67% sebanyak responden dan “diperlukan” sebanyak 93,33% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk memudahkan pengklasifikasian atas transaksi penjualan di PDAM diperlukan formulir dan dokumen pendukung yang memadai. 12. Pada pertanyaan “Apakah dalam setiap transaksi penjualan yang terjadi di PDAM akan selalu mempengaruhi dua akun atau lebih, sehingga selalu dilakukan perbandingan/cross check atas perubahan kedua akun tersebut” yang memberikan jawaban “mempengaruhi” sebanyak 66,67% responden dan “cukup

mempengaruhi”

sebanyak

26.67%

responden.

Maka

dapat

disimpulkan bahwa dalam setiap transaksi penjualan yang terjadi di PDAM akan selalu mempengaruhi dua akun atau lebih, sehingga selalu dilakukan perbandingan/cross check atas perubahan kedua akun tersebut. 13. Pada pertanyaan “Apakah penerimaan kas hasil penjualan di PDAM selalu dicatat pada periode pelaporan” yang memberikan jawaban “selalu dicatat” sebanyak 20% responden dan “sering dicatat” sebanyak 80% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan kas hasil penjualan di PDAM selalu dicatat pada periode pelaporan.

121

14. Pada pertanyaan “Apakah pencatatan penjualan di PDAM telah dicatat langsung pada waktu terjadinya transaksi” yang memberikan jawaban “selalu dicatat” sebanyak 6.67% responden dan “sering dicatat” sebanyak 93.33% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan penjualan di PDAM telah dicatat langsung pada waktu terjadinya transaksi. 15. Pada pertanyaan “Apakah setiap transaksi penjualan di PDAM telah dicatat dalam catatan buku besar akuntansi” yang memberikan jawaban “selalu dicatat” sebanyak 33.33% responden dan “sering dicatat” sebanyak 66.67% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi penjualan di PDAM telah dicatat dalam catatan buku besar akuntansi. 16. Pada pertanyaan “Apakah jurnal atas transaksi penjualan di PDAM yang disajikan telah sesuai dengan dokumen pendukung” yang memberikan jawaban “sesuai” sebanyak 100% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa jurnal atas transaksi penjualan di PDAM yang disajikan telah sesuai dengan dokumen pendukung. 17. Pada pertanyaan “Apakah setiap transaksi penjualan di PDAM telah dicatat dan dimasukan ke dalam berkas induk dengan semestinya” yang memberikan jawaban “selalu dicatat dan dimasukan” sebanyak 33.33% responden dan “sering dicatat dan dimasukan” sebanyak 66.67% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi penjualan di PDAM telah dicatat dan dimasukan ke dalam berkas induk dengan semestinya. 18. Pada pertanyaan “Apakah jurnal atas penjualan di PDAM telah diperiksa dan diposting ke dalam buku besar dengan benar” yang memberikan jawaban

122

“sering diperiksa dan diposting” sebanyak 100% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa jurnal atas penjualan di PDAM telah diperiksa dan diposting ke dalam buku besar dengan benar. 19. Pada pertanyaan “Apakah setiap transaksi penjualan yang dicatat di PDAM telah dicantumkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar” yang memberikan jawaban “selalu dicantumkan dan diikhtisarkan” sebanyak 6,67% responden dan “sering dicantumkan dan diikhtisarkan” sebanyak 93,33% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa Apakah setiap transaksi penjualan yang dicatat di PDAM telah dicantumkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar. 20. Pada pertanyaan “Apakah jurnal atas transaksi penjualan telah dijumlahkan dengan sebenarnya dan diposting ke buku besar” yang memberikan jawaban “sering dijumlahkan dan diposting” sebanyak 100% responden. Maka dapat disimpulkan bahwa jurnal atas transaksi penjualan telah dijumlahkan dengan sebenarnya dan diposting ke buku besar.

Dari hasil jawaban kuesioner tersebut, berarti semua indikator dalam penelitian telah dilaksanakan di PDAM di antaranya yaitu : 1.

Penjualan yang tercatat adalah dalam jurnal untuk pengiriman yang benarbenar terjadi.

2.

Pengiriman dilakukan ke pelanggan yang sebenarnya dan dicatat sebagai penjualan.

123

3.

Pencatatan penjualan di dukung oleh dokumen oleh dokumen yang telah terotorisasi.

4.

Semua transaksi penjualan yang telah dilakukan selama periode tertentu telah tercatat.

5.

Seluruh dokumen pengiriman terdapat dalam arsip.

6.

Setiap transaksi penjualan yang terjadi langsung dicatat.

7.

Adanya penagihan atas jumlah yang dikirim serta jumlah yang ditagih dicatat dalam catatan akuntansi.

8.

Penjualan yang dicatat adalah untuk barang yang dikirim dan dicatat dalam akuntansi.

9.

Setiap transaksi yang akan dicatat harus dipastikan dulu telah lengkap dengan bukti-bukti.

10. Adanya pengklasifikasian akun yang tepat. 11. Adanya dokumen pendukung yang memadai dalam mengklasifikasi transaksi penjualan. 12. Adanya perbandingan antara dokumen pendukung dengan akun yang ada. 13. Penjualan dicatat pada periode yang sesuai. 14. Penjualan dicatat segera setelah terjadinya transaksi pengiriman untuk mencegah hilangnya transaksi dari catatan. 15. Setiap transaksi yang tercatat telah dicantumkan dalam berkas induk. 16. Jurnal atas transaksi penjualan yang disajikan sesuai dengan pendukung. 17. Memasukan dengan semestinya seluruh transaksi-transaksi penjualan ke dalam berkas induk.

124

18. Jurnal penjualan ke dalam berkas induk. 19. Jurnal penjualan harus dijumlah dan diposting ke dalam buku besar dengan benar. 20. Penjualan dijumlahkan dengan sebenar-benarnya dan diposting ke dalam buku besar.

4.2.3 Analisis Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Untuk mengetahui adanya peranan Variabel X (Audit Internal) terhadap Variabel Y (Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan) dapat diketahui dengan melakukan pembuktian terhadap hipotesa sebelumnya “Audit internal mempunyai peranan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan”. H0 = ρ = 0, Tidak terdapat peranan audit internal secara signifikan dalam sistem pengendalian internal penjualan. H1 = ρ ≠ 0, Terdapat peranan audit internal secara signifikan dalam sistem pengendalian internal penjualan. Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman, dengan rumus sebagai berikut :

rs  1 

 ∑     

di mana : rs = koefisien korelasi Rank Spearman. di = xi - yi

125

n = jumlah responden. Selain memakai rumus di atas terlebih dahulu harus ditentukan rangking dari skor penghitungan kuesioner masing-masing variebel. Sedangkan rangking atas skor penghitungan masing-masing variabel tersaji dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5 Tabel penghitungan rangking dan selisih rangking Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah

X 87 89 89 87 90 91 89 88 88 92 90 90 87 90 91 1338

Y 81 81 80 81 83 82 80 79 79 82 82 82 80 82 82 1216

Rank X 2 7 7 2 10.5 13.5 7 4.5 4.5 15 10.5 10.5 2 10.5 13.5

Rank Y 7 7 4 7 15 11.5 4 1.5 1.5 11.5 11.5 11.5 4 11.5 11.5

di -5 0 3 -5 -4.5 2 3 3 3 3.5 -1 -1 -2 -1 2

di² 25 0 9 25 20.25 4 9 9 9 12.25 1 1 4 1 4

Σd²

133.5

Sumber : Hasil olah data penulis, 2009

Berdasarkan data yang diperlihatkan pada tabel di atas maka dapat kita ketahui koefisien rank spearman dengan memasukan data tersebut ke dalam rumus :

rs = 1 

 ∑     

126

rs = 1 

.

rs = 1 

!

rs = 1 

 

"   !

!

rs = 1  0.238393 rs = 0.761607

koefisien korelasi rank spearman antara variabel X dan variabel Y yang di dapat dari hasil penghitungan di atas adalah 0.761607 karena dalam penelitian yang dilakukan terdapat rangking yang sama maka dalam penghitungan rs digunakan faktor koreksi sebagai berikut :

T=

#3  # 12

Di mana : T = koreksi nilai yang sama. t = jumlah rangking yang sama. Berdasarkan faktor koreksi, maka rumusan rs dihitung sebagai berikut :

rs 

∑ $  % ∑ &   ∑   '(∑ $  ∑ & 

Di mana :

∑ )' 

  

 ∑ *$ = jumlah rangking yang sama dalam variabel X.

∑ +' 

  

 ∑ *& = jumlah rangking yang sama dalam variabel Y.

'

'

127

Berdasarkan pada tabel, untuk variabel X diperoleh nilai t = 2 sebanyak 3 himpunan, nilai t = 7 sebanyak 3 himpunan, nilai t = 4,5 sebanyak 2 himpunan, nilai t = 10,5 sebanyak 4 himpunan dan nilai t = 13,5 sebanyak 2 himpunan Sedangkan dari tabel untuk variabel Y diperoleh nilai t = 1,5 sebanyak 2 himpunan, nilai t = 4 sebanyak 3 himpunan, nilai t = 7 sebanyak 3 himpunan dan t = 11,5 sebanyak 6 himpunan.

∑
' 

  

 ∑ *)

∑
' 

  

 ∑ *)

∑
' 

  



∑
' 

 

∑
' 

!

 /' 0 ' 0 ' 0 ' 0 '2

!



∑
' 

' ' '

'

'

'

∑,-   -. '

/

, . '

'1

0

'1

, . '



0

!

,' '. '

0

,1 1.



'! '

∑
'  280  10 ∑
'  270

∑ +' 

  

 ∑ *&

∑ +' 

  

 ∑ *&

∑ +' 

  



∑ ' 

 

/

' ' '

'

∑,-   -. '

' ' '

0

  '

0

  '

0

  '

2

'

0

,' '. '

2

128

∑ ' 

!

3

∑ ' 

!



' '



'

0

'1 '

0

'1 '

0

'! '

4

'1 '

∑  '  280  22 ∑  '  258

Sesuai dengan faktor koreksi tersebut di atas maka rumusan rs dihitung sebagai berikut :

rs  rs = rs =

∑ $  % ∑ &   ∑   '(∑ $  ∑ & 

'"!%' . '('"!'  51,

'", 

rs =0,7473521303

Untuk lebih meyakinkan bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi atau tidak maka dilakukan uji t dan hasilnya dibandingkan dengan nilai t tabel. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Penghitungan uji t adalah sebagai berikut : :'

#  78 9 ;  <

#  0,747 9

'

!"1"

129

#  0,747 9



!,115

#  0,747√29,41768818 #  4,05158 Dari penghitungan di atas, diperoleh nilai t hitung adalah sebesar 4,052 sedangkan nilai t tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05) adalah sebesar 2,132 (lampiran), maka dapat diketahui t hitung ≥ dibandingkan dengan t tabel (4,052 ≥ 2,132 ). Untuk melihat seberapa besar peranan Variabel X (Audit Internal) terhadap Variabel Y (Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan), maka koefisien determinasi dari rs = 0,747 adalah : KD = rs2 x 100 % = (0,747 )2 x 100 % = 55,85% Artinya bahwa pengaruh Audit Internal terhadap Efektivitas pengendalian internal penjualan sebesar 55,85%. Dari koefisien determinasi tersebut berarti ada faktor lain sebesar 44,15% yang berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal penjualan yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil Pengujian Hasil pengujian dibuat sesuai dengan kriteria pengujian yang telah ditetapkan pada Bab III yaitu dengan membandingkan nilai rs hitung dengan nilai rs tabel pada taraf signifikan α = 0,05.

130

Dari penghitungan nilai statistik didapat rs hitung adalah 0,747 dan berdasarkan interpretasi hubungannya kuat antara 0,60 – 0,799. sedangkan rs tabel dengan taraf nyata/signifikansi (α = 0,05) untuk n = 15 adalah 0,544 (lampiran), ini berarti bahwa rs hitung (0,747) > rs tabel (0,544), didukung dengan pengujian uji t dan hasilnya dibandingkan dengan nilai t tabel menghasilkan t hitung ≥ dibandingkan dengan t tabel (4,052 ≥ 2,132 ) sehingga hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima artinya hipotesis penelitian pada bab 1-5, yakni “Audit internal yang dijalankan perusahaan secara memadai berperan dalam efektivitas pengendalian internal penjualan” dapat diterima dengan dibuktikannya teori bahwa audit internal dapat mengendalikan penjualan dengan cara mengamati, memeriksa dan menilai prosedur terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Jadi pengendalian terhadap penjualan tidak cukup hanya mengendalikan suatu sistem pencatatan yang memadai, tetapi juga memerlukan aktivitas audit.