BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. ANALISIS PENGAKUAN DAN PENILAIAN ASET TETAP Dalam melaksanakan pencatatan dan penilaian aset tetap pemerintah, dokumen sumber utama yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengadaan aset tetap. Dokumen sumber utama tersebut dilengkapi dengan data pendukung antara lain Berita Acara Serah Terima Barang dan atau rincian kontrak atau faktur. Hal ini berlaku untuk pengadaan atau pembelian aset tetap pada tahun berjalan. Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
melaksanakan
pengakuan aset tetap pada saat terbitnya SPM dan SP2D, bukan pada saat adanya serah terima barang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa terbitnya SPM dan SP2D merupakan awal terjadinya pengeluaran kas negara. Nilai yang tercantum dalam SPM dan SP2D merupakan nilai riil pengeluaran kas negara untuk memperolah aset tetap. Berita Acara Serah Terima Barang diperlukan dalam proses pengakuan aset tetap untuk meyakinkan bahwa secara fisik aset tetap telah dikuasai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai aset tetap yang diperoleh dari pembelian, sebesar nilai SPM dan SP2D yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap ditambah dengan biaya lain yang dibutuhkan 40
untuk pengadaan aset tersebut sehingga aset tetap siap digunakan. Biaya lain yang sering timbul dalam pengadaan aset tetap Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain biaya honorarium/perjalanan dinas pengadaan barang, biaya pemasangan/konstruksi, biaya konsultan pengadaan. Nilai biaya lain yang timbul akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap. Pengakuan aset tetap yang diperolah selain dari pembelian seperti transfer masuk dan hibah masuk, didasarkan pada dokumen Berita Acara Serah Terima Barang . Apabila di dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Barang tidak terdapat nilai aset, maka akan dilakukan penilaian terhadap nilai aset tetap. Pengakuan aset tetap baru dilaksanakan ketika terbit Berita Acara Penilaian Aset Tetap. Aset tetap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dicatat berdasarkan nilai perolehannya. Nilai perolehan didapatkan dari nilai pembelian aset tetap ditambah dengan biaya-biaya yang timbul sehingga aset tersebut siap digunakan. Kementerian komunikasi dan Informatika juga mengakui adanya biaya-biaya yang timbul setelah perolehan aset selain biaya pemeliharaan sebagai nilai yang harus ditambahkan ke dalam nilai aset. Jurnal pencatatan aset tetap pada kementerian komunikasi dan Informatika dilakukan dengan mendebet akun aset tetap sesuai dengan jenis aset tetap serta mengkredit akun diinvestasikan dalam aset tetap sebesar nilai perolehannya.
41
Pengakuan dan penilaian aset tetap yang berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di atas menurut analisa penulis telah sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 7. Dalam PSAP Nomor 7 disebutkan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dapat mengakui aset tetap pada saat Berita Acara Serah Terima Barang mengingat pada saat serah terima barang belum didapatkan nilai yang pasti. Apabila pada saat serah terima aset tetap dari pembelian sudah terdapat nilai yang pasti, aset tetap tersebut belum dapat diakui sebagai aset tetap mengingat belum terdapat pengeluaran kas negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi kas menuju akrual yang belum mengatur pencatatan akrual atas pembelian aset tetap. Penyesuaian secara akrual hanya akan dilakukan jika peristiwa di atas terjadi pada akhir tahun anggaran. Penerapan pengakuan aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi, Jaringan, Aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan PSAP 07 mengenai aset tetap yang mencantumkan bahwa aset tetap diakui pada saat hak penguasaannya telah berpindah atau hak kepemilikannya telah diserahkan. Pengukuran aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi, Jaringan, Aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan
42
(KDP) juga telah sesuai dengan prinsip historical cost yang disyaratkan pada PSAP 07.
B. ANALISIS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP Aset Tetap Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.1 Rekap Aset Kementerian Komunikasi dan Informatika
NILAI ASET BRUTO
AKUN
AKUMULASI PENYUSUTAN
NILAI BUKU
Tanah
927.861.745.290
0
927.861.745.290
Peralatan dan Mesin
1.415.562.996.638
904.627.693.001
510.935.303.637
Gedung dan Bangunan
605.286.279.637
176.963.753.222
428.322.526.415
Jalan , Irigasi, Jaringan
29.601.782.419
7.762.529.288
21.839.253.131
Aset tetap lainnya
37.948.991.620
381.733.387
37.567.258.233
129.214.126.765
0
129.214.126.765
Konstruksi Dalam pengerjaan
Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Pelaporan
aset
tetap
pada
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika dilakukan setiap semesteran dan tahunan. Hal ini dilaksankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
1. Penyajian Aset Tetap Aset tetap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika disajikan sebesar nilai perolehannya dikurangkan dengan nilai penyusutannya. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset
43
tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
Penyajian
aset
tetap
dengan
menyandingkan
dengan
nilai
penyusutannya baru dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai Laporan Keuangan Tahun 2013. Hal ini dilakukan mengingat aturan teknis penyusutan aset tetap baru diterbitkan pada Tahun 2013. Penyusutan aset tetap oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan metode garis lurus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dilakukan dengan membagi nilai aset yang dapat disusutkan dengan umur ekonomis aset. Penentuan umur ekonomis aset oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penerapan penyusutan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika secara umum sudah sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 7. Dalam PSAP Nomor 7 penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi. Penerapan penyusutan berdasarkan metode garis lurus harus didukung dengan penatausahaan aset tetap
44
yang baik pula.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, umur ekonomis suatu aset dinilai berdasarkan karakteristik masing-masing aset tetap. Hal ini memungkinkan adanya perbedaan umur ekonomis antar kelompok aset tetap. Tabel umur ekonomis aset tetap terdapat dalam lampiran. Ketepatan penentuan kelompok aset aset tetap atau ketepatan penentuan kodefikasi aset tetap akan berpengaruh terhadap besaran nilai penyusutan. Penulis masih menemukan adanya kesalahan beberapa kodefikasi aset tetap dalam Laporan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penulis mengambil salah satu contoh kesalahan pencatatan kodefikasi aset tetap atas pencatatan Camera Digital. Kesalahan tersebut terjadi akibat adanya kemiripan nama barang antara Camera Digital (nama dengan awalan huruf C) dengan Kamera Digital (nama barang dengan awalan huruf K). Jika kita cek dalam daftar kodefikasi aset Camera Digital (nama dengan awalan huruf C) mempunyai kodefikasi 3.06.01.02.128
yang
merupakan kelompok alat studio dengan umur ekonomis selama 5 tahun. Dalam daftar kodefikasi aset Kamera Digital (nama dengan awalan huruf K) mempunyai kodefikasi 3.09.04.02.031
yang
merupakan kelompok alat khusus kepolisian dengan umur ekonomis selama 4 tahun.
45
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dapat detahui informasi sebagai berikut: Tabel 4.2 Tabel Perbandingan Perhitungan Penyusutan Nama Barang Kamera Digital
Kondisi saat ini Nilai Aset Akum. Penyusutan Nilai Buku 81.403.850 17.073.513 64.330.338
Nama Barang Camera Digital
Seharusnya Nilai Aset Akum. Penyusutan Nilai Buku 81.403.850 13.658.810 67.745.040
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kesalahan kodefikasi tersebut menyebabkan adanya over value penyajian nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp3.414.703,- (Rp17.073.513 dikurangi Rp13.658.810,-). Dengan adanya over value akumulasi penyusutan aset tetap tersebut maka menyebabkan pula terjadi under value penyajian nilai buku aset tetap sebesar Rp3.414.703,- . Perhitungan simulasi penyusutan terdapat dalam lampiran.
2. Pengungkapan Aset Tetap. Dalam
Catatan
Atas
Laporan
Keuangan,
Kementerian
Komunikai dan Informatika telah mengungkapkan informasi atas aset antara lain sebagai berikut: a.
Kebijakan akuntansi untuk aset tetap
b.
Mutasi aset tetap
46
c.
Informasi Penyusutan
d.
Penyandingan realisasi penambahan aset dengan belanja modal
e.
Pengungkapan informasi penting lainnya antara lain aset yang masih dalam proses hukum dan proses pengelolaan BMN. Penerapan penyajian dan pengungkapan aset tetap pada
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan PSAP 07 mengenai aset tetap. Semua ketentuan tentang pengungkapan aset tetap dalam PSAP Nomor 7 telah dipenuhi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
C. ANALISIS PENGHAPUSAN ASET TETAP Transaksi penghapusan aset tetap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dibagi menjadi : 1. Penghapusan aset tetap dikarenakan rusak berat/dihentikan dari penggunaan; 2. Penghapusan aset dikarenakan hilang.
1. Penghapusan Aset Tetap Yang Rusak Berat/Dihentikan Dari Penggunaan Proses penghapusan aset tetap dari pencatatan dalam neraca sangat bergantu dari proses penatausahaan yang dilakukan oleh satuan
47
kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dokumen sumber yang digunakan dalam penghapusan aset tetap berasal dari proses penatausahaan aset tetap. Dokumen sumber tersebut berupa Surat Keterangan Inventarisasi dan Surat Keputusan Penghapusan. Terdapat tahapan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelum melaksanakan penghapusan aset tetap yang rusak berat dan/atau tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan penghentian aset dari penggunaan atau melakukan reklasifikasi dari peralatan mesin menjadi aset lainnya. Hal ini dilakukan mengingat bila dilihat dari sisi pengertian aset tetap yang rusak berat dan dihentikan dari operasional kegiatan pemerintah tidak sesuai dengan pengertian aset tetap. Penghapusan aset lainnya dari neraca Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan setelah Surat Keterangan Penghapusan dari Pengelola Barang diterbitkan. Penerapan pencatatan mekanisme penghapusan aset tetap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 mengenai aset tetap. Ketentuan reklasifikasi aset tetap berupa peralatan mesin yang telah dihentikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan dalam PSAP Nomor 7. Dalam PSAP Nomor 7 disebutkan bahwa Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan 48
ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Mekanisme dan tatacara usulan penghapusan aset tetap telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
2. Penghapusan Aset Tetap Karena Hilang Proses penghapusan untuk barang hilang pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan setelah proses pemeriksaan kehilangan aset tetap oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara selesai. Tim Penyelesaian Kerugian Negara akan memustuskan apakah besaran nilai kerugian negara yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggungjawab
atas
kehilangan
aset
tetap.
Apabila
Tim
Penyelesaian Kerugian Negara tidak menemukan adanya kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan hilangnya BMN maka tidak dikenakan Tuntutan ganti Rugi atas hilangnya aset tetap. Apabila Tim Penyelesaian Kerugian Negara menemukan adanya kelalaian sehingga mengakibatkan
hilangnya
suatu
aset
maka
pihak
yang
bertanggungjawab akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi sebesar nilai tertentu yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menyebabkan timbulnya piutang Tuntutan Ganti Rugi.
49
Pelunasan piutang Tuntutan Ganti Rugi menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh satuan kerja untuk mengajukan usulan penghapusan. Surat Keputusan Penghapusan aset hilang akan diterbitkan jika seluruh syarat telah dilengkapi. Berdasarkan analisis, penulis menemukan ketidaksesuaian penerapan PSAP Nomor 7. Penulis menemukan sebagaian besar aset yang hilang masing tercatat dalam neraca dengan klasifikasi aset tetap. Hal ini tidak sesuai dengan PSAP Nomor 7, mengingat aset tetap yang hilang sudah tidak relevan untuk dikategorikan sebagai aset tetap. Pemerintah tidak dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut, sehingga aset tetap yang hilang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Dampak dari peristiwa di atas adalah adanya over value nilai aset tetap dalam neraca. Menurut analisa yang dilakukan oleh penulis kebijakan penghapusan aset tetap hilang harus dilampiri dengan surat keterangan lunas Tuntutan Ganti Rugi juga tidak sejalan dengan ketentuan standar akuntansi pemerintah. Kebijkan ini akan berpotensi akan menimbulkan double counting pencatatan atas objek akuntansi yang sama. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui adanya piutang Tuntutan Ganti Rugi atas hilangnya aset tetap dalam neraca namun disisi lain aset tetap tersebut tetap dicatat dalam neraca.
50
Penulis mengambil salah satu contoh kasus Tuntutan Ganti Rugi atas pengadaan tanah yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp545.000.000,- pada salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Balai Monitoring
Spektrum
Frekwensi Radio Bandung. Atas kondisi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atas Tuntutan Ganti Rugi tanah tersebut senilai Rp545.000.000,- Dengan adanya SKTM tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat Piutang Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp545.000.000,- Kondisi saat ini piutang tersebut belum dilunasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika masih mencatat aset tanah Balai Monitoring
Spektrum Frekwensi Radio
Bandung dalam neraca. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa dari contoh di atas telah terjadi over value nilai aset tetap berupa tanah pada
Kementerian
Komunikasi
Rp545.000.000,-.
51
dan
Informatika
senilai
