BAB III STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI A. KLUSTER DESA HUTAN 1. Gambaran Umum Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngawi memiliki topografi datar sampai landai, hanya sebagian kecil di lereng Gunung Lawu yang memiliki topografi berbukit-bukit dan curam, dengan
luas wilayah 129.598 Ha dan
berdasarkan data PT Perhutani 2009 sekitar 35 % atau 45.428,6 Ha luas wilayah Kabupaten Ngawi merupakan lahan milik kehutanan, yang terdiri dari KPH Ngawi (34.921,3 Ha),
KPH Saradan (5.198,9 Ha), KPH Lawu Ds
(5.308,4 Ha). Dan 3.712,94 Ha merupakan Hutan Rakyat (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ngawi Th 2008). Tabel 3.1.1 Jumlah Desa Sekitar Hutan di Kabupaten Ngawi No
Kecamatan
Jumlah Desa
Jml Desa Hutan *)
Jml Desa Pertanian
Jml Desa Kota
Jumlah Dusun
Jumlah RW
Jumlah RT
Lahan/ KK (ha)
15
10
4
1
57
64
293
0.17
1
Sine
2
Ngrambe
14
8
3
3
57
60
268
0.19
3
Jogorogo
12
7
4
1
39
54
267
0.19
4
Kendal
10
3
6
1
48
48
295
0.17
5
Geneng
13
0
11
2
72
82
325
0.23
6
Gerih
5
3
2
0
32
33
189
0.16
7
Kwadungan
14
0
13
1
46
52
210
0.25
8
Pangkur
9
0
7
2
38
51
208
0.17
9
Karangjati
17
2
11
4
62
87
410
0.17
10
Bringin
10
8
2
0
49
49
206
0.13
11
Padas
12
2
8
2
48
51
252
0.24
12
Kasreman
8
4
3
1
43
43
171
0.17
13
Ngawi
16
2
4
10
85
159
534
0.15
14
Paron
14
3
6
5
68
93
582
0.21
15
Kedunggalar
12
6
3
3
70
78
505
0.24
16
Pitu
10
10
0
0
44
52
186
0.12
17
Widodaren
12
9
1
2
56
77
372
0.23
18
Mantingan
7
4
1
2
28
55
194
0.21
19
Karanganyar
7
7
0
0
27
52
174
0.1
Jumlah 217 88 89 40 969 1240 5641 Sumber data : Ngawi dalam angka 2009 * Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ngawi Th 2008 setelah di Olah
Data diatas diperoleh dari Hasil Analisa Data Olahan Data Ngawi dalam Angka 2009 – Data PHBM 2009/ Dinas Kehutanan&Perkebunan Kabupaten Ngawi – Data RTRW/Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi 2008, dari data tersebut di analisis dan hasil survey kemudian diolah sehingga diperoleh hasil analisis untuk STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ngawi
15
3.5
melakukan
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten
Ngawi dikelompokkan menjadi 3 kluster, yaitu Kluster Desa Hutan, Kluster Desa Pertanian dan Kluster Desa Perkotaan. Jumlah Desa Kluster
per Kecamatan
selengkapnya sebagaimana table 3.1.1 diatas sedangkan rincian Kluster Desa Hutan sebagai berikut :
Tabel 3.1.2 Data Desa Hutan Di Kabupaten Ngawi
No 1
kecamatan Jogorogo
2
desa/ kelurahan Umbulrejo
No 45
Kletekan
46
kecamatan Pitu
desa/ kelurahan Pitu Dumplengan
3
Girimulyo
47
Selopuro
4
Jaten
48
Kalang
5
Ngrayudan
49
Ngancar
6
Dawung
50
Cantel
7
Soco
51
Papungan
Babadan
52
Karanggeneng
8
Ngrambe
9
Wakah
53
Bangunrejo Lor
Tawangrejo
54
Banjarbanggi
11
Sambirejo
55
12
Setono
56
Sidolaju
13
Krandegan
57
Kedunggudel
10
Widodaren
Banyubiru
14
Hargomulyo
58
Kayutrejo
15
Giriharjo
59
Sekaralas
16
Kendal
17 18
Majasem
60
Sekarputih
Karang Gupito
61
Karangbanyu Widodaren
Patalan
62
Guyung
63
20
Widodaren
64
21
Randusongo
65
Kedungputri
66
19
22
Gerih
Paron
Kauman Padas
Pacing Kwadungan Lor
Bringin
Sumber Bening
23
Babadan
67
24
Semen
68
Bringin
Tulakan
69
Krompol
25
Sine
Kenongo Rejo
26
Jagir
70
Dero
27
Wonosari
71
Lego Wetan
28
Pandansari
72
Gandong
29
Girikerto
73
Dampit
30
Ngrendeng
74
31
Hargosari
75
32
Pocol
76
33
Sumbersari
77
Pengkol
34
Ketanggung
78
Pakah
35
Kedunggalar
Karangjati
Rejuno
Mantingan
Tambakboyo
Ploso Lor
Begal
79
36
Wonorejo
80
Jatimulyo
37
Katikan
81
Karanganyar
38
Bangunrejo kidul
82
Sriwedari
Karanganyar
Pandean
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ngawi
16
39
Pelang lor
83
Bangunrejo
40
Jatigembol
84
Sekarjati
Gunungsari
85
Mengger
42
Kasreman
86
43
Legokulon
87
44
Kiyonten
88
41
Kasreman
Gembol Ngawi
Kerek Banyuurip
Total Desa Hutan = 88 Desa hutan Sumber data : Data PHBM th. 2009, Dinas Kehutanan&Perkebunan Kab. Ngawi setelah diolah
Dari
217 Desa/Kelurahan di Kabupaten Ngawi yang termasuk Desa
Hutan ada 95 desa (Ngawi dalam Angka Th 2009 & Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ngawi Th 2009, data Desa PHBM), tetapi
berdasarkan kajian tim penyusun SPKD yang
mendasar pada akses masyarakat Mata Pencahariannya, maka dari 95 Desa Hutan PHBM, setelah dikaji menurut Proses Asessment SPKD maka ditentukan Desa Hutan sebanyak 88 Desa Hutan seperti tersebut pada tabel 3.1.2 diatas. Dari beberapa dokumen yang ada tentang kluster Hutan, diantaranya dokumen Rencana Tata
Tabel 3.1.3 Panjang Jalan Menurut Keadaan Dan Status Jalan (Km)Tahun 2008 Uraian
ruang Wilayah Kabupaten
Jalan
Jalan
Jalan
Negara
Proponsi
Kabupaten
Jumlah /
493.56
573.12
I. Jenis Permukaan a. Di aspal
79.56
b. Kerikil
-
-
97.92
97.92
c. Tanah
-
-
6.48
6.48
d. Tidak dirinci
-
-
-
-
Jumlah
79.56
-
597.96
677.52
Ngawi
2009,
dokumen
Ngawi
dalam
Angka
2009,
Dokumen
Dinas
Kehutanan 2009, dan tiga landasan dasar Penelitian ini,
tentang
penentuan
II. Kondisi Jalan a. Baik
64.06
401.82
465.88
Kluster
b. Sedang
15.5
-
91.74
107.24
c. Rusak
-
-
78.64
78.64
Kabupaten Ngawi, yaitu
d. Rusak Berat Jumlah
-
-
25.76
25.76
79.56
-
597.96
677.52
-
-
-
79.56
berdasar
a. Kelas I
-
b. Kelas II
79.56
-
c. Kelas III
-
-
-
-
d. Kelas IIIA
-
-
-
-
e. Kelas III B
-
-
-
-
f. Kelas III C
-
-
597.96
597.96
g. Tidak dirinci
-
-
-
-
Jumlah 79.56 597.96 677.52 Sumber data : DPU Binamarga, Cipta Karya dan Kebersihan Kab. Ngawi
di
Mata
Pencaharian, dan
III. Kelas Jalan
Wilayah
Topografi
Sosial
Budaya
Masyarakat. Maka dapat dirumuskan
bahwa
Desa/Kelurahan masuk Hutan
dalam
yang Kluster
terdapat
Desa/Kelurahan
88
Hutan.
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ngawi
17
Desa Hutan tersebut menyebar di semua kecamatan di Kabupaten Ngawi. Selengkapnya lihat tabel 3.1.2 diatas. Masyarakat mengakses sumber daya hutan dalam bentuk pemanfaatan hasil produksi hutan dan pemanfaatan lahan hutan, di mana rata-rata KK yang mengakses lahan hutan memperoleh lahan berkisar antara 0,24 Ha sampai dengan 1,76 Ha, tergantung kemampuan masyarakat untuk mengolah lahan. Lahan hutan yang tidak produktif seluas 30.842,8 Ha, sebagai akibat adanya penjarahan hutan. Penjarahan hutan yang terjadi karena kurang tegasnya penegakan hukum tersebut,
berakibat
hilangnya
mata
pencaharian
masyarakat
yang
menggantungkan hidup dari sumber daya hutan . Penggarapan lahan hutan ini biasanya dilakukan dengan sistim arisan tenaga kerja diantara petani penggarap, cara ini cukup menguntungkan bagi petani yang mampu dan membuka lahan dalam area yang luas. Karena biaya tenaga kerja relative murah, namun bagi petani penggarap yang tidak mampu, waktunya habis untuk mengerjakan lahan petani lain. Lahan hutan yang diakses oleh masyarakat tersebut, tidak seluruhnya merupakan lahan subur bahkan sebagian merupakan tanah kapur yang tidak dapat menyimpan air. Namun masyarakat tetap mengakses sumber daya hutan tersebut, karena disamping memperoleh lahan garap, masyarakat juga masih memperoleh hasil lain yang berupa rencek sebagai limbah dari penjarangan hutan yang terprogram secara periodik. Kondisi lahan hutan yang kurang produktiv tersebut, berdampak pada kemungkinan gagal panen cukup tinggi, karena petani hanya menggantungkan air pertanian dari hujan yang turun.
Sementara disisi lain biaya produksi
pertanian di kawasan hutan, yang berkait dengan pupuk dan obat-obatan tanaman harganya lebih mahal, karena sarana transportasi yang relative sulit. Sarana transportasi yang sulit ini, juga berdampak pada pendidikan dan kesehatan para petani penggarap lahan di kawasan hutan, karena untuk mencapai sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat harus membayar biaya transportasi yang cukup mahal. Biaya transpotasi yang mahal tersebut dapat dipahami, karena terbatasnya prasarana dan sarana transportasi di daerah STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ngawi
18
kawasan hutan.
Terbatasnya sarana transportasi ini, juga disebabkan oleh
kondisi prasarana transportasi yaitu jalan, yang pada umumnya merupakan jalan kabupaten yang kondisinya kurang terawat, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.1.3 diatas. Gambaran latar belakang kondisi masyarakat di kawasan hutan di Kabupaten Ngawi tersebut, senada dengan berbagai permasalahan yang di rasakan oleh masyarakat di klusterDesa hutan sebagai faktor penyebab kemiskinan .
2. Isu Kluster a. Pendidikan: 1) Jarak sekolah diatas Sekolah Dasar (Sekolah Menengah) jauh dari pemukiman penduduk mengakibatkan biaya pendidikan menjadi mahal 2) Pendapatan rendah menyebabkan masyarakat miskin tidak mempunyai biaya untuk pendidikan 3) Sebagain masyarakat berpendapat bahwa sekolah tidak bisa menjamin seseorang untuk bisa bekerja b. Pertanian/Mata Pencaharian: 1) 90% masyarakat desa hutan tidak memiliki lahan pertanian sendiri 2) Tidak punya ketrampilan lain selain pertanian, sehingga masyarakat tidak memiliki tambahan pendapatan 3) Kemampuan Berusahatani, beternak masih perlu ditingkatkan 4) Petani tidak bisa menjual hasil pertanian kepada konsumen karena biaya transportasi yang tinggi, sehingga harga hasil pertanian ditentukan oleh tengkulak c. Ekonomi
: Pendapatan masyarakat masih sangat rendah, di karenakan sempitnya lapangan pekerjaan
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ngawi
19
d. Infrastruktur : Kondisi jalan rusak parah atau masih makadam dan Akses terputus oleh Waduk (Ds. Kenongorejo, Dampit, Suruh) sehingga transportasi sulit dan mahal e. Kesehatan : 1) Pada umumnya masyarakat tidak mampu berobat ke dokter karena keterbatasan biaya, apabila sakit hanya berobat ke puskesmas dan dukun 2) Masyarakat tidak berobat ke Rumah Sakit karena jaraknya jauh dan pelayanan tidak memadai Dari gambaran petani penggarap lahan di kawasan hutan dan isu kluster yang ditangkap oleh tim penyusun SPKD, maka ditentukan masalah mendasar yang menyebabkan para petani penggarap lahan di kawasan hutan menjadi miskin. 3. Masalah Mendasar a. Rendahnya pendidikan masyarakat disebabkan oleh ketidak mampuan masyarakat miskin dalam mengakses lembaga pendidikan diats Sekolah Dasar. Karena pendapatan rendah, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dan biaya transportasi yang mahal b. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa sekolah bukanlah sesuatu yang penting c. Masyarakat miskin sekitar hutan tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan tidak mempunyai ketrampilan lain d. Harga jual hasil panen rendah karena transportasi sulit dan dikuasai oleh tengkulak e. Hasil produksi dan kualitas produksi pertanian rendah karena kurangnya ketrampilan dalam berusahatani dan beternak. f. Masyarakat tidak mempunyai ketrampilan selain bidang pertanian
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ngawi
20
g. Rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan baik formal maupun non formal sehingga tidak bisa membuat usaha baru atau membiayai usahanya. h. Jalan yang menghubungkan antar desa dengan pusat perekonomian rusak berat i. Rendahnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) karena biaya yang mahal, jarak yang jauh dan pelayanan yang kurang memadai serta tingkat kepercayaan kepada dukun masih tinggi Berdasarkan hasil konsultasi publik dan diskusi serial Tim penyusun SPKD dengan Dinas-dinas terkait dan stake holders di semua tingkatan, maka ditentukan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan mendasar tersebut di atas : 4. Strategi Terpilih a. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dengan cara membangun prasarana dan sarana pendidikan yang berbasis potensi lokal, mengembangkan sekolah terbuka, mengembangkan kejar paket A B C, mengembangkan kursus ketrampilan yang berbasis kebutuhan pasar kerja dan potensi lokal, menghilangkan komersialisasi pendidikan, meningkatkan status sekolah yang di merger dan membebaskan biaya pendidikan khusus untuk orang miskin b. Mengembangkan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya sekolah dan memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan yang berbasis potensi local dan menjawab kebutuhan pasar verja serta pendampingan petani Desa Hutan dalam rangka meningkatkan ketrampilan berusaha. c. Menekan biaya produksi pertanian dengan mengembangkan pertanian input rendah dengan cara melibatkan masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan
serta pelembagaan pengunaan saprodi berbasis teknologi
organik dengan memanfaatkan potensi lokal secara mandiri d. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan perhutani e. Meningkatkan akses masyarakat ke pasar-pasar lokal f. Mengembangkan pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk masyarakat desa hutan yang berbasis lokal dan menjawab kebutuhan pasar STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ngawi
21
g. Memperluas program-program pemberdayaan UMKM dengan cara membentuk kelompok-kelompok usaha masyarakat desa hutan yang diberi bunga lunak oleh pemerintah h. Meningkatkan akses masyarakat desa hutan terhadap layanan kesehatan dengan cara membangun, merehabilitasi dan meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan yang ada (POLINDES, PUSTU, PUSKESMAS, dan Rumah Sakit) serta membebaskan masyarakat miskin dari semua biaya pengobatan i. Pemenuhan Akses Transportasi bagi Masyarakat Pinggir Hutan dengan Pembangunan Jembatan dan Jalan bagi Desa Hutan yang terisolir. Dengan Strategi tersebut di atas, maka akan tercapai tujuan-tujuan untuk pengurangan kemiskinan masyarakat di kluster hutan sebagai berikut: 5. Tujuan a. Meningkatkan hasil produksi pertanian dengan lancarnya transportasi b.
Memperlancar dan mempermudah semua akses untuk masuk dan keluar darah kluster hutan.
c.
Terwujudnya dan terlaksananya komitmen bersama antara masyarakat, Perhutani dan Pemkab. Dalam pengelolaan hutan dan kelestariannya.
d.
Masyarakat pengelola hutan mendapatkan manfaat sosial ekonomi yang optimal.
e.
Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan kontrol pelaksanaan kebijakan yang ada.
f.
Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat sekitar hutan.
Sebagai alat verifikasi bahwa tujuan-tujuan dari strategi tersebut diatas dapat tercapai, sehingga dapat menyubang pada proses pemecahan masalah mendasar penyebab kemiskinan di kluster Desa hutan, adalah terpenuhinya indikatorindikator sebagai berikut : 6. Indikator :
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ngawi
22
a. Meningkatnya angka partisipasi sekolah masyarakat minimal 40% selama lima tahun. b. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan setandar pendidikan nasional c. 95% anak usia sekolah dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya d. Meningkatkan kwalitas pendidikan/sekolah yang menjawab kebutuhan pasar kerja e. Meningkatnya kesadaran penggunakan pupuk organik atau bahan organik lainnya oleh masyarakat Desa Hutan f. Tersedianya Klinik Konsultasi dan Bimbingan Usaha Tani g. Adanya MOU antara perhutani dan masyarakat h. Dibangun/diperbaikinya infrastruktur yang mengakses ke pasar-pasar lokal i. Akses Jalan terpenuhi dengan harapan Transportasi menjadi murah, dan layanan dasar bagi masyarakat Miskin Daerah Pinggir Hutan terpenuhi. Untuk menyelesaikan semua permasalahan mendasar di Kluster Desa Hutan
yang
diduga
merupakan
penyebab
kemiskinan
maka
diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut: (Selengkapnya pada Matrik SPKD Kluster Desa Hutan : )
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ngawi
23
