44 44
BAB III PEMBAHASAN
A. Pembahasan Masalah Tahun 2015 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Pihak-pihak atau objek yang dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam Tahun Pembinaan Wajib Pajak DJP memberikan fasilitas berupa Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Dengan diberikannya fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut, pemerintah mengharapkan agar penyetoran atau pelaporan pajak oleh WP semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan di Kanwil DJP Jateng II kota Surakarta. Dalam penelitian ini akan permohonan
dan
dibahas
penyelesaian
mengenai proses pengajuan
permohonan
pengurangan
atau
penghapusan sanksi administrasi, tanggapan masyarakat khususnya Wajib Pajak sebagai objek pajak terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak pada saat
44
45 45
sebelum dan setelah diadakannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak, dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Kanwil DJP Jateng II dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan pajak. Dasar hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: a. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No.6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pengurangan
atau
Penghapusan
91/PMK.03/2015
Sanksi
Administrasi
tentang Atas
Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
29/PMK.03/2015
tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berdasarkan
latar
belakang
dan
rumusan
masalah
yang
diungkapkan penulis, tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui proses pengajuan permohonan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tanggapan masyarakat khususnya Wajib Pajak sebagai objek pajak terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi
46 46
administrasi, untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak pada saat sebelum dan setelah diadakannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak, dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Kanwil DJP Jateng II dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan pajak. Berikut merupakan penjabaran dari penelitian yang dilakuan penulis. 1. Proses Permohonan dan Pelaksanaan Penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Dalam pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak terdapat proses yang harus dilakukan yang telah diatur dalam PMK Nomor 91/PMK.03/2015. Untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak, Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Prosedur pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sebagai berikut: a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dimulai ketika WP melakukan pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan di tahun 2015 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya, b. Selanjutnya Kantor Pajak akan menerbitkan STP pengenaan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang mungkin dikenakan adalah:
47 47
Denda karena keterlambatan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP, Bunga karena pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP, Bunga karena pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP, Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP, Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2b) UndangUndang KUP, dan
Denda terkait Faktur Pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.
c. Setelah menerima STP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak sesuai PMK Nomor 91/PMK.03/2015, d. Selanjutnya kantor pajak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai PMK Nomor
91/PMK.03/2015.
48 48
Setelah Wajib Pajak mengirimkan permohonannya ke Kantor Pajak WP terdaftar, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak mengirim berkas permhonan ke Kantor Wilayah DJP. Di Kantor Wilayah, berkas permohonan tersebut akan diselesaikan oleh bagian Pengurangan, Keberatan, dan Banding. Dalam melakukan penyelesaian atas permohonan WP, tentunya terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan oleh Kanwil DJP. Tahapan atau proses tersebut sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan WP dengan meneliti:
Permohonan yang diajukan harus memenuhi syarat dan telah dilampiri dengan dokumen yang telah ditetapkan,
Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan ,
Permohonan harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam PMK Nomor 91/PMK.03/2015 Pasal 3.
b. Setelah meneliti permohonan WP, jika DJP menyimpulkan bahwa WP telah memenuhi persyaratan, maka DJP akan menerbitkan:
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, atau
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
c. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan oleh DJP dengan ketentuan sebagai berikut:
Sanksi Administrasi yang tercantum dalam STP belum dibayar oleh Wajib Pajak, dan
49 49
Jumlah Sanksi Administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah Sanksi Administrasi dalam STP.
d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan oleh DJP dengan ketentuan sebagai berikut:
Sanksi Administrasi yang tercantum dalam STP sudah dibayar sebagian oleh WP, dan
Jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan adalah sebesar sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh WP.
e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan oleh DJP paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan WP. f. Jika dalam meneliti permohonan Wajib Pajak DJP menyimpulkan bahwa
permohonan
WP
tidak
memenuhi
persyaratan,
maka
permohonan WP dikembalikan. g. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali jika permohonan yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan, namun WP tidak dapat mengajukan kembali jika permohonan sebelumnya tidak memenuhi ketentuan. h. Apabila jangka waktu 6 bulan telah lewat tetapi DJP tidak menerbitkan surat
keputusan
atau
tidak
mengembalikan
permohonan
WP,
permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh WP.
50 50
2. Tanggapan Wajib Pajak Terhadap Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di Kanwil DJP Jateng II Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) yang memberikan fasilitas berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang berlangsung hanya ditahun 2015. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak tersebut memiliki dua tujuan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan, tujuan tersebut, yaitu pertama tujuan penerimaan dengan mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015, kedua tujuan membangun basis perpajakan yang kuat. Dalam mewujudkan dua tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak tentunya telah merencanakan atau melakukan kegiatan untuk dapat merealisasikan hal tersebut melewati Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak, dan kantor-kantor yang dibawahi oleh DJP. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Kanwil DJP Jateng II juga melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah sosialisasi. Sosialisasi diadakan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas). Sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui tentang penngurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak serta
51 51
bagaimana proses dan prosedurnya. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan juga merupakan wujud dari pembinaan itu sendiri. Pada saat dilaksanakannya TPWP dengan diberikannya fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak, menurut fiskus fasilitas tersebut diberikan agar meringankan beban WP untuk melakukan pembetulan dan untuk menarik WP agar melakukan pembetulan serta pembayaran pajak sebelum diadakannya Tahun Penegakan Hukum ditahun 2016. Tetapi menurut WP
ada
yang menganggap hal tersebut
menguntungkan namun ada juga hal tersebut akan merugikan WP. Bermanfaat atau menguntungkan bagi WP karena WP dapat melakukan pembetulan tanpa dikenakan sanksi administrasi, sehingga untuk tahun berikutnya jika WP diperiksa, WP tidak dikenakan sanksi karena terdapat kesalahan dalam pelaporan dan/atau pembayaran pajak. Merugikan bagi WP karena jika WP melakukan pembetulan, maka pembetulan tersebut akan menjadi bahan pengenaan pajak pada tahun berikutnya, yang kemungkinan akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar. Masih
banyak
masyarakat
atau
WP
yang
masih
belum
memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan. Hal tersebut terjadi karena terdapat faktor ketidaktahuan WP. Masyarakat atau WP masih ada yang belum mengerti atau tidak tahu mengenai fasilitas tersebut, meskipun Kanwil DJP Jateng II telah melakukan sosialisasi ataupun memasang iklan, karena sosialisasi yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat dan karena masyarakat atau WP
52 52
terkadang tidak atau kurang memperhatikan iklan yang telah dipasang atau diberikan. Tanggapan masyarakat atau Wajib Pajak mengenai pengurangan atau penghapusan saksi administrasi pajak dapat juga dilihat dari jumlah Wajib Pajak baru dan jumlah SPT yang telah masuk. Wajib Pajak yang belum ber-NPWP diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas dalam TPWP tersebut untuk mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP, sehingga WP tersebut dapat melaporkan SPTnya dan mendapatkan keringanan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Selain itu juga Wajib Pajak yang terlambat memiliki NPWP bisa mendapatkan fasilitas tentang penghapusan sanksi. Tabel 3.1 Jumlah WP tahun 2014 di Kanwil DJP Jateng II
OP Badan
s.d. 2013 959.360 55.792
Jumlah WP Terdaftar 2014 131.838 5.487
s.d. 2014 1.091.198 61.279
Sumber: Kanwil DJP Jateng II Dari data Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa jumlah WP OP tahun 2014 adalah sebanyak 1.091.198 dan 61.279 WP Badan, dengan jumlah WP keseluruhan 1.152.477 WP. Pada tahun 2014 juga SPT yang telah dilaporkan terdapat 1.216.124 SPT Masa dan Tahunan Badan, OP Non Karyawan, dan OP Karyawan. Dengan jumlah WP sebanyak 1.152.477 dan jumlah SPT yang telah dilaporkan adalah 1.216.124 SPT, maka kurang
lebih
seluruh
WP
telah
melakukan
pelaporan
pajak.
53 53
Tabel 3.2 Jumlah WP tahun 2015 di Kanwil DJP Jateng II Jumlah WP s.d. 2014 Terdaftar 2015 s.d. 2015 OP 1.091.198 146.390 1.237.588 Badan 61.279 10.684 71.963 Sumber: Kanwil DJP Jateng II Jumlah WP pada Tahun 2015 pada Tabel 3.2 mengalami kenaikan sebanyak 85.111 WP jika dibandingkan dengan Tabel 3.1. Kenaikan tersebut mungkin tidak terlihat terlalu besar, namun jumlah tersebut sudah cukup banyak. Selain meningkatnya jumlah Wajib Pajak, dapat dilihat juga dari jumlah pelaporan SPT. Selama periode 2015, pelaporan SPT yang telah diterima oleh Kanwil DJP Jateng II adalah sebanyak 1.269.404 SPT Masa dan Tahunan Badan, OP Non Karyawan, dan OP Karyawan. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 53.280 SPT dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan jumlah WP 1.237.588 dan jumlah pelaporan SPT sebesar 1.269.404 SPT, dapat dikatakan bahwa kemungkinan setiap WP telah melakukan pelaporan pajaknya. Jika di tahun 2015 dalam TPWP jumlah WP dan SPT meningkat, maka seharusnya kegiatan tersebut dapat memberikan dampak pada tahun berikutnya. Dampak tersebut dapat dilihat setelah tahun 2016 berakhir. Karena pada tahun 2015 Wajib Pajak baru mendapatkan pembinaan oleh Kanwil DJP Jateng II. Namun, sekilas dapat kita lihat dampak tersebut dengan melihat banyaknya jumlah WP baru dan jumlah pelaporan SPT pada awal periode, yaitu bulan Januari sampai dengan Maret. WP baru yang terdaftar di Kanwil DJP Jateng II, yaitu sebanyak 14.031 WP OP dan
54 54
1.938 WP Badan. Dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 1.315.576 SPT. Melihat jumlah WP tersebut, tentunya bukanlah jumlah yang kecil dengan dibarengi jumlah SPT sebanyak 1.315.576 SPT. Banyaknya jumlah pelaporan SPT tersebut dapat terjadi karena dibulan Maret banyak Wajib Pajak yang melakukan pelaporan pajaknya. 3. Jumlah Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Diadakannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak Di Kanwil DJP Jateng II Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak dalam TPWP dipandang sebagian masyarakat akan merugikan. Karena dengan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi pajak maka penerimaan pajak tentu juga akan menurun. Namun sebaliknya, pemerintah menganggap bahwa hal ini akan meningkatkan animo masyarakat terutama Wajib Pajak, untuk membayar atau melunasi pajak terutangnya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tabel 3.3 Penerimaan Pajak Tahun 2014 di Kanwil DJP Jateng II TAHUN 2014 Januari
KPP Pratama Purwokerto 43.954.828.242
KPP Pratama Cilacap 64.110.078.206
KPP Pratama Kebumen 9.051.227.541
KPP Pratama Magelang 33.764.110.895
KPP Pratama Klaten 20.930.053.697
KPP Pratama Surakarta 75.657.662.877
Februari
32.110.098.298
36.914.735.963
10.089.991.472
28.531.939.301
15.170.383.765
55.655.874.689
Maret
38.797.608.997
52.276.523.505
10.947.164.858
34.041.639.740
21.400.395.921
69.663.654.396
April
47.631.001.761
98.415.941.554
17.326.568.603
51.269.109.645
23.840.423.605
83.721.604.411
Mei
60.906.534.924
84.148.272.455
16.464.107.013
37.410.560.325
19.496.858.458
80.581.997.842
Juni
37.482.406.778
70.007.906.401
14.653.287.299
33.803.307.303
30.721.174.418
77.960.512.201
Juli
49.958.986.836
78.417.707.008
29.593.908.922
57.626.873.671
30.469.343.416
86.278.247.979
Agustus
63.507.130.175
78.317.847.433
14.399.309.628
34.402.524.051
30.370.769.397
87.614.974.570
September
51.806.754.059
63.525.944.841
18.789.134.367
35.300.095.262
25.722.154.610
86.454.432.780
Oktober
54.101.595.620
88.404.684.357
18.612.657.949
44.974.089.450
33.070.370.806
91.100.775.367
November
61.049.980.865
77.299.616.731
25.784.976.479
46.087.926.620
30.824.882.581
101.735.325.565
Desember
112.088.716.703
102.744.282.933
53.324.414.306
98.241.697.030
113.761.630.678
231.792.477.616
Jumlah
653.395.643.258
894.583.541.387
239.036.748.437
535.453.873.293
395.778.441.352
1.128.217.540.293
55 55
Tabel 3.3 Lanjutan TAHUN 2014 Januari
KPP Pratama Boyolali 19.304.391.076
KPP Pratama Karanganyar 64.746.036.179
KPP Pratama Purbalingga 23.204.757.232
KPP Pratama Purworejo 7.207.602.361
KPP Pratama Sukoharjo 58.601.472.967
KPP Pratama Temanggung 16.239.448.375
Februari
19.548.322.030
52.663.409.949
16.559.011.548
6.535.968.787
39.948.594.397
14.523.924.108
Maret
17.658.782.318
49.220.586.855
16.202.261.623
8.652.884.621
43.732.582.804
15.978.597.547
April
21.736.151.338
62.920.407.454
26.687.098.410
16.253.677.474
60.479.649.681
19.791.026.442
Mei
25.098.163.994
70.550.782.085
26.352.717.072
8.235.122.141
54.996.189.375
23.665.443.766
Juni
21.589.022.060
63.422.678.610
22.712.887.509
8.517.595.022
52.986.112.389
15.840.156.026
Juli
31.677.714.556
74.026.312.978
33.410.300.407
25.614.255.217
75.341.930.763
27.888.704.605
Agustus
32.393.457.111
65.319.358.970
25.708.249.240
10.309.312.453
63.767.984.128
20.951.412.560
September
21.813.833.697
96.004.447.084
27.120.849.118
10.234.869.048
56.978.514.824
18.293.692.678
Oktober
23.846.561.372
86.363.459.249
36.699.119.086
15.533.887.841
63.606.953.413
50.772.607.389
November
24.765.133.557
119.437.078.426
37.740.017.397
19.743.948.400
85.500.865.237
81.687.910.582
Desember
62.134.802.025
163.047.881.900
78.343.266.231
38.469.756.914
131.117.572.112
60.532.266.758
321.566.335.134
967.722.439.739
370.740.534.873
175.308.880.279
787.058.422.090
366.165.190.836
Jumlah
Sumber: Kanwil DJP Jateng II
Tabel 3.4 Penerimaan Pajak Tahun 2015 di Kanwil DJP Jateng II TAHUN 2015 Januari
KPP Pratama Purwokerto 47.215.941.507
KPP Pratama Cilacap 72.061.418.243
KPP Pratama Kebumen 15.671.913.003
KPP Pratama Magelang 45.081.106.194
KPP Pratama Klaten 24.364.129.765
KPP Pratama Surakarta 82.052.208.001
Februari
43.324.200.229
64.292.674.743
11.754.025.791
30.949.039.719
19.188.133.095
75.971.689.167
Maret
43.586.625.223
50.747.147.444
14.475.325.541
31.190.490.480
22.326.940.503
88.013.457.890
April
65.767.790.249
63.824.510.255
21.980.918.980
51.416.543.690
29.663.178.004
95.093.045.475
Mei
54.899.697.227
82.479.353.078
16.032.537.401
40.177.038.919
26.383.592.704
82.442.921.063
Juni
51.066.988.370
76.362.069.113
16.835.546.652
37.412.057.197
29.999.888.095
86.243.986.197
Juli
75.298.125.951
95.173.193.341
34.987.005.279
82.028.626.829
33.270.161.182
119.151.601.266
Agustus
68.173.084.449
62.638.232.674
21.443.835.556
40.914.645.916
28.565.111.866
97.464.876.773
September
81.882.012.447
78.445.676.437
21.688.228.627
41.232.773.110
42.359.896.286
98.912.497.928
Oktober
100.668.760.565
85.981.710.714
24.231.595.307
45.545.236.820
37.831.078.589
115.590.105.488
November
77.439.705.913
84.623.380.276
36.331.243.112
49.857.588.285
47.525.810.534
140.251.647.543
Desember
161.677.122.257
151.248.062.206
101.720.601.223
138.470.126.232
175.946.454.225
327.867.435.236
Jumlah
871.000.054.387
967.877.428.524
337.152.776.472
634.275.273.391
517.424.374.848
1.409.055.472.027
56 56
Tabel 3.4 Lanjutan TAHUN 2015 Januari
KPP Pratama Boyolali 16.940.044.413
KPP Pratama Karanganyar 119.472.330.803
KPP Pratama Purbalingga 24.739.664.676
KPP Pratama Purworejo 8.196.322.122
KPP Pratama Sukoharjo 50.146.302.445
KPP Pratama Temanggung 24.099.544.678
Februari
18.268.631.135
82.829.747.070
17.340.088.852
6.977.208.294
45.789.109.395
14.023.707.825
Maret
15.905.647.159
80.606.024.603
19.393.112.881
11.611.515.441
52.555.741.530
21.480.576.124
April
26.097.894.677
93.705.799.016
38.202.428.780
10.249.856.641
63.846.822.640
21.244.972.774
Mei
29.588.029.182
88.597.656.596
25.479.569.791
16.193.544.774
74.526.905.536
27.542.500.107
Juni
25.221.292.587
76.318.951.057
26.416.895.059
12.011.225.315
67.511.059.071
20.643.260.798
Juli
40.443.406.847
115.553.434.700
45.794.332.724
22.660.616.613
82.227.414.123
35.896.195.084
Agustus
28.212.155.640
89.484.917.710
34.539.980.405
16.965.035.236
80.364.367.103
23.043.106.273
September
24.982.251.223
87.347.288.845
38.171.413.114
14.485.070.174
72.607.557.798
30.298.314.044
Oktober
37.325.203.716
107.993.320.045
40.108.206.511
16.234.660.018
84.550.895.608
80.843.754.992
November
31.555.007.557
136.333.096.389
51.212.721.658
27.264.231.620
137.714.295.848
112.577.694.716
Desember
85.557.899.917
332.725.533.137
110.225.602.112
67.591.757.118
214.902.150.014
102.798.903.701
Jumlah
380.097.464.053
1.410.968.099.971
471.624.016.563
230.441.043.366
1.026.742.621.111
514.492.531.116
Sumber: Kanwil DJP Jateng II
Penerimaan pajak pada Tabel 3.3 merupakan penerimaan tahun 2014, yaitu sebelum diadakannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Di tahun ini Kanwil DJP Jateng II memberikan target Rp6,615 triliun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp6,835 triliun atau 103,74%. Penerimaan pajak 2014 tersebut termasuk didalamnya pajak penghasilan atau PPh (pasal 21), PPh (pasal 25/29), dan PPh Nonmigas masing-masing Rp 2,332 triliun, Rp 120,257 miliar, dan Rp 3,430 triliun. Sebelum diadakan pembinaan, penerimaan pajak sudah dapat melampaui target, walaupun jumlah penerimaannya tidak jauh dari target. Pada tahun 2014, penerimaan pajak sudah mencapai target. Di tahun 2015 pada saat berlakunya Tahun Pembinaan Wajib Pajak diharapkan penerimaan pajak akan meningkat dan mencapai target. Dilihat dari jumlah WP dan jumlah pelaporan SPT, yaitu sebanyak
57 57
1.237.588 WP dan 1.269.404 SPT, seharusnya penerimaan pajaknya juga akan meningkat. Total target yang harus dipenuhi oleh Kanwil DJP Jateng II adalah sebesar Rp10,056 triliun. Target tersebut meningkat sebesar 48% dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak selama tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 3.4 yaitu sebesar Rp8,771 triliun. Dalam penerimaan pajak tersebut terdapat pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp5,07 triliun, pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar Rp3,53 triliun, PBB sebesar Rp28,3 miliar dan pajak lainnya sebesar Rp162,3 miliar. Penerimaan tersebut hanya dapat terealisasikan sebesar 87,84% dari target (DJP, 2015). Dari target yang telah
ditetapkan, Kanwil DJP Jateng II masih belum dapat
mencapainya, meskipun penerimaan pajak tersebut bertumbuh sebesar 28% dari tahun sebelumnya. Tabel 3.5 Jumlah Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di Kanwil DJP Jateng II No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nama KPP PRATAMA PURWOKERTO PRATAMA CILACAP PRATAMA KEBUMEN PRATAMA MAGELANG PRATAMA KLATEN PRATAMA SURAKARTA PRATAMA BOYOLALI PRATAMA KARANGANYAR PRATAMA PURBALINGGA PRATAMA PURWOREJO PRATAMA SUKOHARJO PRATAMA TEMANGGUNG Jumlah
Jumlah Permohonan yang diterima 996 597 994 846 628 2.089 353 932 277 1.749 1.180 142 10.783
Sumber: Kanwil DJP Jateng II Data diatas merupakan jumlah permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Jika dilihat dari jumlahnya, angka tersebut masihlah rendah. Hanya terdapat 10.783 permohonan dari
58 58
1.237.588 WP OP dan Badan. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut, adanya beberapa pandangan masyarakat jika pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut malah akan merugikan negara, atau terdapat permohonan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Cara Mengatasinya Dalam melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan pajak pastinya terdapat kendala didalamnya. Dari penelitian penulis di Kanwil DJP Jateng II, kendala yang dihadapi adalah: a. Pembagian tugas yang masih belum dapat berjalan dengan baik karena terdapat pegawai yang tidak bekerja dengan maksimal, b. Banyaknya berkas permohonan yang dikirim oleh KPP dengan jumlah pegawai yang minim di bagian Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB). Berkas yang telah masuk harus diinput dalam surat masuk terlebih dahulu dibagian sekretariat, setelah itu diberikan ke bagian PKB untuk diteliti dan diproses, lalu dikembalikan lagi ke bagian sekretariat untuk dimintakan persetujuan oleh kepala Kanwil dan diberi penomoran oleh sekretariat, penomoran untuk satu berkas harus dilakukan oleh petugas dan satu berkas tersebut harus dimasukan pada hari dan jam kerja yang sama karena satu berkas bisa terdapat beberapa
59 59
permohonan, setelah penomoran berkas tersebut dikembalikan lagi ke bagian PKB untuk diteliti kembali dan dikirim ke WP, c. Keterbatasan waktu pembahasan permohonan dengan pemeriksa maupun dengan WP, d. Terdapat Wajib Pajak yang kurang memahami tata cara pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi beserta persyaratan dan berkas-berkasnya. Upaya-upaya untuk mengantisipasi agar pelaksanaan penyelesaian berjalan sesuai pada mestinya. Upaya tersebut diantaranya: 1. Memaksimalkan kinerja penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dengan menyadari bahwa jumlah pegawai di bagian Pengurangan, Keberatan, dan Banding tidak terlalu banyak dan berkas yang masuk tidak dapat diprediksi, maka pegawai dituntut bekerja lebih giat dan cepat dengan tetap memperhatikan ketelitian
permohonan
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administrasi. Jadi setiap satu berkas permohonan terselesaikan, harus terus dilanjutkan dengan berkas-berkas permohonan selanjutnya agar permohonan dapat terselesaikan sebelum jatuh tempo. 2. Selalu menjalin koordinasi yang baik antar pegawai dan WP untuk memperlancar
proses
penyelesaian
permohonan
dengan
cara
memantau perkembangan penyelesaian permohonan serta mengatur waktu
dengan
bijak.
60 60
3. Melakukan koordinasi dengan KPP untuk memberikan pengarahan mengenai tata cara pengajuan permohonan
pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi sekaligus hak dan kewajiban agar berkas permohonan dapat diterima di Kanwil DJP Jateng II diterima secara lengkap.
B. Temuan 1. Kelebihan a. Dari
segi
prosedur,
pelaksanaan
penyelesaian
permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sudah sesuai dengan
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pemberitahuan,
Atas
Keterlambatan
Pembetulan
Surat
Penyampaian Pemberitahuan,
Surat dan
Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, b. Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diselesaikan tepat waktu karena menggunakan menerapkan layanan unggulan di Bidang Perpajakan yang memberikan standar waktu 6 (enam) bulan, c. Dari segi Wajib Pajak, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk tidak dikenai sanksi, d. Kendala dapat diatasi dengan baik dengan melakukan upaya meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penyelesaian.
61 61
2. Kekurangan a. Terdapat Wajib Pajak yang belum memahami tata cara pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta persyaratan yang dibutuhkan agar permohonan tersebut dapat diterima, b. Kurang maksimalnya koordinasi antar pegawai di bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding, c. Waktu pembahasan atau pemeriksaan yang terbatas dengan jumlah permohonan yang tidak dapat diprediksi dan dengan jumlah pegawai
yang
kurang
memadahi.
