BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian Waktu dan tempat penelitian skripsi ini dilaksanakan pada sekitar bulan November 2010 sampai dengan Januari 2011, pada saat penulis melakukan magang di Kementerian Luar Negeri yang beralamat di Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat. Gambaran umum dari Kementerian Luar Negeri dan obyek yang menjadi penelitian penulis yaitu satker perwakilan bisa dijabarkan sebagai berikut: 1.
Sejarah Singkat Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri berdiri sejak awal masa kemerdekaan Republik
Indonesia tepatnya dua hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, yaitu tanggal 19 Agustus 1945. Pada awal berdirinya yaitu tahun 1945-1950, Kemlu memiliki tugas utama melalui diplomasi, diantaranya : 1. Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. 2. Melakukan perundingan dan membuat persetujuan : •
Persetujuan Linggarjati – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Madura.
•
1948 Perjanjian Renville – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Sumatera.
•
1949 Perjanjian KMB – Indonesia dalam bentuk negara Federal > 1950 Diplomasi Indonesia berhasil mengembalikan keutuhan wilayah RI dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Masa lima tahun pertama kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang
menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan. Hal ini merupakan bagian sejarah yang menentukan karakter atau watak politik luar negeri Indonesia. Melalui semangat diplomasi perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950. Pada tahun 1966-1998 tugas diplomasi Kemlu yang menonjol, antara lain : 1. Pengakuan Irian Barat 2. Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut - UNCLOS (United Nation Convention on Law of the Sea) 3. Meningkatkan Kerjasama ASEAN 4. Mencari Pengakuan internasional thd Timtim 5. Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang 6. Ketua APEC dan G-15 7. Meningkatkan kerjasama pembangunan Dan selanjutnya pada tahun 1998-sekarang, tugas utama Kemlu diarahkan untuk : 1. Memagari potensi disintegrasi bangsa 2. Upaya membantu pemulihan ekonomi
3. Upaya peningkatan citra Indonesia 4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI Sejak kepemimpinan Menteri Luar Negeri Indonesia yang diamanahkan kepada Dr. R.M. Marty M. Natalegawa pada tahun 2009 hingga tahun 2014 mendatang, Kemlu memiliki visi ”Memajukan Kepentingan Nasional Melalui Diplomasi Total”. 2.
Gambaran Umum Satker Perwakilan RI di Luar Negeri Kemlu merupakan satu-satunya kementerian yang memiliki satker (satuan
kerja) di luar negeri sebagai suatu upaya konkrit untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 119 Perwakilan yang terdiri dari 87 Kedutaan Besar, dua Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, dan 30 Konsulat Jenderal dan Konsulat Republik Indonesia. 1). Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terdiri dari : 1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) berjumlah 86 satker KBRI dipimipin oleh seorang Duta Besar. Berlokasi di negara akreditasi dan memiliki wilayah kerja/akreditasi satu negara tersebut. Beberapa KBRI bahkan memiliki wilayah rangkapan. Fungsi yang dijalankan oleh KBRI sendiri adalah politik, ekonomi, penerangan sosial budaya (pensosbud) serta fungsi konsuler. Terdapat sebanyak 6 KBRI yang juga menangani masalah internasional, diantaranya Bangkok, London, Wina, Ottawa, Nairobi dan Roma.
2. Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) berjumlah dua satker PTRI dipimpin oleh seorang Duta Besar layaknya KBRI. Namun yang membedakan adalah PTRI diakreditasikan pada organisasi Internasional. Seperti PTRI New York merupakan Perwakilan PBB dan PTRI Jenewa sebagai Perwakilan PBB dan WTO. Fungsi yang dijalankan adalah politik dan ekonomi tapi tidak bagi negara akreditasi melainkan untuk organisasi internasional tersebut. 3. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) berjumlah 28 satker KJRI dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Lokasi KJRI berada didalam wilayah negara akreditasi dan wilayah kerjanya adalah negara bagian/provinsi. Fungsi yang dijalankan adalah ekonomi, pensosbud serta konsuler. KJRI tidak menjalankan fungsi politik. Didalam satu negara bisa terdapat lebih dari satu KJRI namun pastinya hanya memiliki satu KBRI. 4. Konsulat Republik Indonesia (KRI) Berjumlah empat satker KRI dipimpin oleh seorang Konsul. Sebenarnya KRI dapat dikatakan hampir sama dengan KJRI, yang membedakan hanya wilayah kerjanya lebih sempit dibanding KJRI. Fungsi yang dijalankanpun sama dengan KJRI tetapi lebih ditekankan pada masalah kekonsuleran. 2). Struktur Organisasi Satker Perwakilan Struktur organisasi pada setiap Perwakilan baik KBRI, PTRI, KJRI maupun KRI adalah sama, yaitu : 1. Unsur Pimpinan :
Kepala Perwakilan (Keppri) dan ada beberapa Perwakilan yang memiliki Wakil Kepala Perwakilan (Wakeppri) 2. Unsur Pelaksana : a. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, terdiri dari: • Minister Counsellor • Counsellor • Sekretaris I • Sekretaris II • Sekretaris III • Atase (merupakan jabatan fungsional diplomat) b. Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis 3. Unsur Penunjang : a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT) b. Petugas Komunikasi (PK) c. Pegawai Setempat (Local Staff) Setiap unsur diatas kecuali Atase Pertahanan, Atase Teknis dan juga pegawai setempat merupakan Home Staff, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan sebagai Pejabat Dinas Luar Negeri yang bertugas di satker Perwakilan. Untuk pengelola keuangan pada satker Perwakilan terdiri dari : 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Kepala Perwakilan 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh HOC (Head of Chancery).
3. Bendahara yang dijabat oleh BPKRT. 3). Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Terkait dengan penyampaian Laporan Keuangan pemerintah hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah pihak-pihak yang berkewajiban menyusun serta batas waktu penyampaian Laporan Keuangan tersebut. 4). Penyusun Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan pada tiap kementerian/lembaga adalah secara bertingkat mulai dari unit akuntansi terkecil hingga kementerian/lembaga yang bersangkutan. Dalam modul Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran dari Kementerian Keuangan dijelaskan unit akuntansi suatu kementerian/lembaga terdiri dari : 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga. 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), pada unit eselon dua kementerian negara/lembaga. 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1 (UAPPA-E1), pada unit eselon satu kementerian negara/lembaga. 4. Unit
Akuntansi
Pengguna
Anggaran
(UAPA),
pada
kementerian
negara/lembaga. Selanjutnya setelah menteri/pimpinan lembaga menyusun Laporan Keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk kemudian disusun Laporan Keuangan pemerintah yang akan diserahkan kepada Presiden dan BPK untuk
diaudit. Dan setelah Laporan Keuangan telah diaudit maka akan diserahkan kepada DPR. 5). Periode Pelaporan Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Apabila Laporan Keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut : •
Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
•
Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan Untuk
Laporan
kementerian/lembaga
Keuangan
secara
bertingkat
tahunan memiliki
yang
disusun
tenggat/batas
oleh waktu
penyampaian, yaitu : 1. UAKPA paling lambat mengirim Laporan Keuangan tanggal 20 Januari setelah tahun anggaran berakhir kepada UAPPA-W. 2. UAPPA-W menerima Laporan Keuangan yang dikirimkan oleh UAKPA paling lambat tanggal 23 Januari dengan perhitungan waktu pengiriman selama tiga hari. Kemudian dilakukan rekonsiliasi selama enam hari sehingga paling lambat tanggal 29 Januari, Laporan Keuangan telah dikirim kepada UAPPAE1. 3. UAPPA-E1 menerima Laporan Keuangan paling lambat tanggal 2 Februari dari UAPPA-W dengan waktu pengiriman selama tiga hari. Selanjutnya
dilakukan rekonsiliasi selama enam hari sehingga tanggal 8 Februari Laporan Keuangan dapat dikirimkan kepada UAPA. 4. UAPA menerima Laporan Keuangan dari UAPPA-E1 dengan waktu pengiriman dua hari pada tanggal 10 Februari. Kemudian dilakukan rekonsiliasi selama tujuh belas hari sehingga bisa diserahkan kepada Menteri Keuangan pada tanggal terkahir bulan Februari. Menteri
keuangan
yang
telah
menerima
Laporan
Keuangan
kementerian/lembaga segera menyusun Laporan Keuangan pemerintah pusat dan menyerahkan kepada Presiden dan BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Laporan Keuangan yang telah diaudit diserahkan kepada DPR maksimal enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. 6). Kondisi Penyampaian Laporan Keuangan oleh Satker Perwakilan Jika melihat pada peraturan yang ada sudah sangat jelas bahwa satker Perwakilan yang merupakan UAKPA harus mengirimkan Laporan Keuangan tahunan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. Untuk kemudian di rekonsiliasi di pusat dan menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kondisi yang terjadi pada tahun anggaran 2009 terkait temuan BPK yang menyatakan adanya 32 satker Perwakilan RI di luar negeri yang belum menyampaikan Laporan Keuangan sampai dengan tanggal 9 April 2010 ke pusat. Negara-negara tersebut, yaitu :
Tabel 3.1. Daftar 32 Negara yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan No
Perwakilan
No
Perwakilan
No
Perwakilan
1.
KBRI Ankara
12. KJRI Kuching
23. KBRI Dakar
2.
KBRI Bangkok
13. KBRI Kyiv
24. KBRI Damascus
3.
KBRI Beijing
14. KBRI Port Moresby
25. KJRI Davao City
4.
KBRI Bogota
15. KBRI Riyadh
26. KBRI Mexico City
5.
KBRI Helsinki
16. KBRI Sana’a
27. KJRI Mumbay
6.
PTRI Jenewa
17. KRI Songkhla
28. KBRI New Delhi
7.
KJRI Johor Bahru
18. KBRI Stockholm
29. KJRI Vancouver
8.
KBRI Kairo
19. KBRI Suva
30. KBRI Wellington
9.
KBRI Khartoum
20. KJRI Sydney
31. KJRI Houston
21. KBRI Tokyo
32. KBRI Windhoek
10. KJRI Kota Kinabalu 11. KBRI Kuala
22. KJRI Toronto
Lumpur Sumber: Data yang diolah Padahal menurut aturan yang telah dijelaskan diatas seharusnya Laporan Keuangan kementerian/lembaga paling telat diserahkan kepada menteri keuangan adalah dua bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 28 Februari. Sehingga bisa dikatakan Perwakilan sudah sangat terlambat menyerahkan Laporan Keuangan bahkan hanya untuk ke pusat dan mengakibatkan Laporan Keuangan Kemlu secara keseluruhan tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan
yang sebenarnya. Untuk menggambarkan kondisi keterlambatan, berikut penulis akan menyajikan enam Perwakilan yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan ke pusat : 1. Perwakilan KBRI Riyadh Penyebab keterlambatan KBRI Riyadh dalam menyampaikan Laporan Keuangannya seperti yang diakui melalui kawat (surat) yang dikirmkan, adalah karena pusat terlambat mengirimkan dokumen sumber berupa SPM/SP2D dan SSBP. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemlu yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya keterlambatan adalah karena pusat belum mengirimkan dokumen sumber. Namun pusat menjawab melalui kawat dan dikirimkan ke Perwakilan yang menyatakan bahwa pusat telah menyerahkan dokumen sumber untuk bulan Januari s/d Juli 2009 langsung kepada BPKRT, saat BPKRT tersebut mengikuti bimbingan teknis (bimtek) sakpa tanggal 30 Agustus s/d 4 September 2009. Sedangkan untuk bulan Agustus s/d Desember telah dikirim melalui email pada tanggal 20 Januari dan 24 Februari 2010. 2. Perwakilan di Kanada Di negara Kanada terdapat tiga Perwakilan RI dimana dua diantaranya terlambat menyampaikan Laporan Keuangan ke pusat, yaitu KJRI Toronto dan KJRI Vancouver dan hanya KBRI Ottawa saja yang tepat waktu menyampaikan Laporan Keuangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan hanya Ottawa saja yang memiliki Pusat Komunikasi (Puskom) sehingga jika pusat mengirimkan SP2D
berupa kawat hanya Ottawa yang langsung menerima, sedangkan dua satker lainnya harus mengambil ke Ottawa. Seringkali yang terjadi adalah dua satker lainnya, yaitu Toronto dan Vancouver terlambat mengetahui bahwa dokumen sumber sudah dikirim oleh pusat. Dan pada akhirnya dua Perwakilan tersebut terlambat menyusun dan mengirim Laporan Keuangan ke pusat. 3. Perwakilan KBRI Bangkok Tidak jauh berbeda dengan KBRI Riyadh, KBRI Beijing mengungkapkan bahwa penyebab keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan karena pusat terlambat mengirimkan SP2D. Hal ini sesuai dengan salah satu alasan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan yang diungkapkan oleh Itjen Kemlu. 4. Perwakilan KBRI Kuala Lumpur KBRI Kuala Lumpur menyatakan bahwa penyebab keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan karena faktor geografis. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab keterlambatan yang dijelaskan oleh Itjen Kemlu. Faktor geografis tersebut berkaitan dengan kendala pesawat yang terkadang jadwal penerbangannya dua minggu sekali sehingga menyebabkan pengiriman dokumen menjadi terlambat.. Namun Kuala Lumpur mengungkapkan pihak pusat tidak pernah terlambat menyampaikan dokumen sumber berupa SPM/SP2D dan SSBP, hanya saja dokumen tersebut sampai di Perwakilan terlambat dikarenakan masalah geografis tersebut. Selain itu penyebab lain yang menjadi alasan terlambatnya penyampaian Laporan Keuangan dikarenakan adanya permasalahan pada SIMKeu (Sistem
Informasi Manajemen Keuangan). Laporan Keuangan sendiri merupakan produk dari simkeu. 5. Perwakilan KBRI Tokyo Berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan ke pusat, dijelaskan bahwa faktor libur Natal dan tahun baru menjadi masalah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Itjen Kemlu. Biasanya Bank sudah mulai tutup sejak tanggal 24 Desember dan pada tanggal 25 Desember Perwakilan sudah melakukan tutup buku. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat penerimaan pada rekening bank yang diterima menjelang akhir tahun atau bahkan pada tanggal 31 Desember. Hal tersebut menyebabkan Laporan Keuangan yang telah dibuat harus diperbaiki lagi dan pada akhirnya terlambat disampaikan ke pusat. Penyebab lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengelola keuangan di Perwakilan. Volume pekerjaan yang sangat besar tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia. Sehingga penambahan personil pengelola keuangan sangat diperlukan. 6. Perwakilan KBRI Beijing Penyebab keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan yang ada di KBRI Beijing sedikit berbeda dengan Perwakilan sebelumnya. Adanya serah terima jabatan yang dilakukan oleh BPKRT lama kepada BPKRT baru menjadi salah satu penyebab. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyerahan pekerjaan. Dan seperti beberapa Perwakilan sebelumnya, penyebab keterlambatan lainnya adalah pengiriman SP2D yang merupakan dokumen sumber selalu
terlambat. Biasanya dokumen sumber tersebut dikirim melalui DHL dalam bentuk rekapan yang sudah diketik ulang oleh bagian pengendalian pada biro keuangan yang saat pengiriman memakan waktu yang cukup lama. Dan yang menambah masalah adalah kemungkinan besar terjadinya salah ketik angka dan fotokopi dokumen yang tidak terbaca yang menyebabkan pusat harus mengirimkan dokumen sumber lagi dan hal tersebut memakan waktu yang lebih lama. Beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penyebabnya adalah keterlambatan dokumen pendukung sampai di Perwakilan yang terdiri dari SPM/SP2D dan SSBP. Namun hal tersebut tidak bisa menyalahkan Perwakilan maupun pusat karena harus dianalisa satu persatu. Oleh karena itu pada bab selanjutnya, yaitu bab analisa dan pembahasan akan dipaparkan lebih mendalam mengenai hal-hal yang menyebabkan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan beberapa satker Perwakilan ke pusat.
B. Desain Penelitian Desain penelitian yang dilakukan adalah berupa studi deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari penyampaian laporan keuangan oleh Satker Perwakilan RI di Luar Negeri. C. Metode Pengumpulan Data Dalam penyusunan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :
1). Analisis dokumen, yaitu pengumpulan data-data dengan melihat, serta mempelajari catatan-catatan, serta arsip-arsip yang dimiliki oleh bagian perhitungan anggaran pada biro keuangan Kemlu. 2). Wawancara (Interview) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. D. Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1). Data primer: yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan Staff di Biro Keuangan bagian pengendalian anggaran, bagian perhitungan anggaran, BPKRT perwakilan obyek penelitian, dan pegawai-pegawai yang terkait langsung dengan pokok bahan penelitian. 2). Data sekunder: yaitu data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informative dan langsung dapat dipergunakan. E. Metode Analisis Data Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu proses pencarian data untuk memahami masalah social yang didasari pada penelitian yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah.