BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung pada 31 Oktober 2012 sampai dengan selesai. Bertempat pada Unit Pelayanan dan Perbendaharaan Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 1.
Gambaran Umum Objek Penelitian Penelitian
ini
dilaksanakan
pada
Unit
Pelayanan
dan
Perbendaharaan Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah Balaikota (UPPK BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 64 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas, UPPK BPKD merupakan Unit Pelaksana Teknis BPKD dalam melaksanakan pelayanan perbendaharaan dan kas. UPPK BPKD terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat Balaikota Provinsi DKI Jakarta.
2.
Visi dan Misi UPPK BPKD Balaikota a. Visi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPPK BPKD Balaikota memiliki visi, yaitu:
30
1) Transparan, yaitu terbuka baik dalam proses penyusunan rencana keuangan maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 2) Responsif, yaitu menerima dengan baik berbagai masukan ang diberikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), serta menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan, baik dalam perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan keuangan daerah. 3) Partisipatif, yaitu membuka kesempatan kepada pihak yang berkepentingan, terutama SKPD/UKPD, untuk turut serta dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelola keuangan daerah. 4) Berkualitas, yaitu berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan administrasi keuangan secara sistematis, mudah dan tepat waktu kepada SKPD/UKPD, dengan tetap mentaati prosedur dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. b. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah: 1) Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
mampu
menunjang terwujudnya bentuk Tata kelola Pemerintah Yang Baik.
31
2) Mewujudkan Sistem dan Prosedur pelaksanaan administrasi keuangan dan pembangunan yang transparan, partisispatif, akuntabilitas dan berkualitas.
TUGAS UPPK
BPKD
mempunyai
tugas
melaksanakan
pelayanan
perbendaharaan dan kas.
FUNGSI Untuk melaksanakan tugasnya, UPPK BPKD mempunyai fungsi, fungsi tersebut adalah: a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPK; b) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPK; c) Penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyetoran dan pelaporan pendapatan daerah; d) Penelitian sarana pembayaran pendapatan daerah; e) Penelitian kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran; f) Pengujian kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM) dan ketersediaan dana yang bersangkutan; g) Penerbitan dan pengesahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
32
h) Penerbitan dan pengesahan giro bilyet; i) Perintah pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; j) Penolakan pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memnuhi persyaratan yang ditetapkan; k) Pengendalian terhadap saldo rekening pengeluaran belanja; l) Pencatatan, pembukuan dan pelaporan pengeluaran belanja; m) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran; n) Penyetoran potongan pada pengesahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM); o) Pengurusan ketatausahaan p) Penyusunan bahan pelaporan badan yang terkait dengan tugas dan fungsi UPPK; dan q) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPK.
Struktur Organisasi UPPK BPKD Balaikota UPPK BPKD Balaikota dipimpin oleh seorang Kepala unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di
bawah
dan
bertanggung jawab kepada kepala BPKD, serta mengordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional.
33
Gambar 3.1 Susunan Organisasi UPPK Kepala Unit
Subbagian Tata Usaha
Seksi Kas Bank dan Pembukuan
Seksi Perbedaharaan
SubKelompok Jabatan Fungsional
Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 64 Tahun 2009
URAIAN TUGAS Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 64 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa uraian tugas untuk masing-masing kelompok jabatan yang ada pada organisasi Unit Pelayanan dan Perbendaharaan Kas adalah sebagai berikut: a) Kepala Unit - Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPK - Mengordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional
34
- Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPK - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPK.
b) Subbagian Tata Usaha - Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPK sesuai dengan Lingkup tugasnya - Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPK sesuai dengan lingkup tugasnya - Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPK - Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPK - Melaksanakan pengelolaan kepegawaian - Melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang - Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UPPK - Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor UPPK - Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UPPK - Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara UPPK
35
- Mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) UPPK - Menyiapkan bahan laporan UPPK yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
c)
Seksi Perbendaharaan - Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Mencatat penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja - Melaksanakan penerimaan pendapatan daerah - Menerima, meneliti, memproses dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran - Menolak Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran yang tidak memenuhi persyaratan - Melaksanakan pembayaran pengeluaran belanja - Memvalidasi tanda bukti penerimaan pendapatan daerah - Menerima, meneliti bukti penerimaan/setoran, kredit nota, rekening koran dan setoran potongan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi hak daerah
36
- Menyetorkan uang tunai dan giral sebagai penerimaan daerah ke Bank - Mengembalikan giro bilyet/cek yang ditolak oleh Bank - Membuat laporan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja - Menyiapkan bahan laporan UPPK yang terkait dengan tugas Seksi Perbendaharaan - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perbendaharaan.
d) Seksi Kas Bank dan Pembukuan - Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPK sesuai dengan lingkup tugasnya - Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPK sesuai dengan lingkup tugasnya - Mengendalikan saldo rekening pengeluaran pada bank secara harian - Mencatat, membukukan dan melaporkan pengeluaran belanja - Menyetorkan potongan pada pengesahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) - Melaksanakan ketatausahaan kas bank - Memvalidasi tanda bukti pengeluaran belanja daerah (Surat Perintah Pencairan Dana) - Menerbitkan bilyet giro - Membukukan, mengendalikan dan melaporkan saldo rekening pengeluaran pada bank secara harian
37
- Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja dengan bank - Membukukan, mengendalikan dan melaporkan saldo rekening penerimaan pada bank secara harian - Menyelenggarakan potongan pada SP2D berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) - Menyiapkan bahan laporan UPPK yang terkait dengan tugas Seksi Kas Bank dan Pembukuan - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kas Bank dan Pembukuan.
e)
SubKelompok Jabatan Fungsional Jabatan fungsional UPPK yang ditetapkan oleh kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural UPPK.
B. Desain Penelitian Penulis
menggunakan
metode
penulisan
deskriptif.
Penulis
mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai obyek yang diteliti, kemudian membandingkannya dengan teori-teori, peraturan-peraturan dan standar prosedur yang berlaku. Berkaitan dengan praktek yang terjadi pada Unit Pelayanan dan Perbendaharaan Kas Balaikota mengenai proses pencatatan
38
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada tahun 2011. Dalam hal ini penulis menganalisa dan membandingkan antara praktek sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh UPPK Balaikota. Penulis membandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
C. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari: 1.
Teknik Survei, penulis melakukan wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian ini, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran UPPK BPKD Balaikota.
2.
Teknik
Dokumentasi,
dilakukan
dengan
cara
pengumpulan
dan
penelusuran dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 3.
Teknik Studi Pustaka, penulis melakukan pengumpulan data yang berasal dari beberapa referensi yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
39
D. Jenis Data Jenis data yang digunakan oleh penulis terdiri dari dua jenis yaitu: 1. Data Primer, data yang penulis peroleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer terdiri dari hasil wawancara, berupa tanya jawab langsung dengan sistem akuntansi pada Unit Pelayanan dan Perbendaharaan Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah (UPPK BPKD) Balaikota, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari luar obyek penelitian yang terkait dengan masalah yang dibahas, seperti profil UPPK BPKD Balaikota dan sistem akuntansi serta beberapa dokumen yang terkait.
E. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa data-data yang diperoleh, baik data yang menyangkut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai obyek penelitian, maupun data dari studi kepustakaan. Kemudian dari hasil analisis akan diambil kesimpulan dan beberapa saran yang dapat bermanfaat.
40
