BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian 1. Lokasi dan Waktu Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk tahun 2009 dan tahun 2010, ditetapkan penelitian menggunakan data dua tahun berturutturut yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang valid. Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. 2. Gambaran Umum Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPD RI sebagai lembaga negara, maka peran Sekretariat Jenderal
sebagai
pendukung teknis administratif dan keahlian merupakan hal yang mutlak diperlukan. Pada tahun 2005 dukungan Sekretariat Jenderal MPR RI kepada DPD RI bersifat sementara, maka selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPD RI diputuskan untuk dibentuk kesekretariatan DPD RI yang berdiri sendiri agar dapat fokus secara optimal dapat memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada DPD RI. Sesuai dengan mandat DPD RI Nomor 6/DPD/2005, Sekretariat Jenderal MPR RI ditugasi menyusun struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI.
21
22
Setelah melalui tahapan proses pembahasan baik di internal Sekretariat Jenderal MPR RI maupun bersama pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), pada tanggal 3 Agustus 2005 diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, tertanggal 21 Desember 2005. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005, Sekretariat Jenderal DPD RI dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dan seorang wakil sekretaris jenderal yang membawahi 6 (enam) biro dan 1 (satu) pusat yang meliputi Biro Sekretariat Pimpinan; Biro Persidangan; Biro Hubungan Masyarakat dan Daerah; Biro Perencanaan dan Administrasi; Biro Kerumahtanggaan; Biro Keuangan; dan Pusat Pengkajian, Data dan Informasi. Biro Hubungan Masyarakat dan Daerah merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai fungsi dan
tugas untuk
melaksanakan hubungan antar lembaga dan pemberitaan; hubungan daerah; keprotokolan/kesekretariatan Panitia Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan (PKALP); serta penerbitan dan pendistribusian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang
23
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyebutkan, Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari: 1.
Biro Sekretariat Pimpinan;
2.
Biro Persidangan;
3.
Biro Hubungan Masyarakat dan Daerah;
4.
Biro Perencanaan dan Administrasi;
5.
Biro Kerumahtanggaan;
6.
Biro Keuangan;
7.
Pusat Pengkajian Data dan Informasi. Selanjutnya dalam pasal 53 diarahkan bahwa Biro Hubungan
Masyarakat dan Daerah Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari : 1.
Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Pemberitaan;
2.
Bagian Hubungan Daerah;
3.
Bagian Protokol / Sekretariat Panitia Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan (PKALP);
4.
Bagian Penerbitan dan Pendistribusian.
24
Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat Dan Daerah
Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI , maka untuk mendukung hal tersebut dilakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI No. 1 Tahun 2008, dimana Biro Hubungan Masyarakat dan Daerah melebur dan menyatu dengan unit kerja lainnya menjadi Pusat Data dan Informasi. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata
25
Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari: 1. Biro Perencanaan dan Keuangan; 2. Biro Sekretariat Pimpinan; 3. Biro Persidangan I; 4. Biro Persidangan II; 5. Biro Administrasi; 6. Biro Umum; 7. Pusat Data dan Informasi; 8. Pusat Kajian Daerah; 9. Pusat Kajian Kebijakan Hukum. Dalam pasal 109 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemberitaan dan media visual, serta kegiatan ketatausahaan. Selanjutnya Pasal 129 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas Pusat Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data; 2. Pengembangan dan Pemeliharaan Data Dasar (Data Base) dan Dokumentasi; 3. Pelaksanaan Pemberitaan dan Media Visual; 4. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.
26
Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
SUBBIDANG TATA USAHA
BIDANG DATA
BIDANG INFORMASI
BIDANG PEMBERITAAN DAN MEDIA VISUAL
SUBBIDANG PENGUMPULAN DATA
SUBBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN INFORMASI
SUBBIDANG PEMBERITAAN
SUBBIDANG PENGOLAHAN DATA
SUBBIDANG PEMELIHARAAN SISTEM JARINGAN INFORMASI
SUBBIDANG MEDIA VISUAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga publik seperti Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki unit kerja yang bertugas menyampaikan pesan-pesan maupun hasil-hasil kerjanya kepada masyarakat, begitu pula sebaliknya menerima pesan berupa aspirasi dari masyarakat. Pada Sekretariat Jenderal DPD RI tugas tersebut berada dipundak Pusat Data dan Informasi. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) fungsi dan tugasnya berbeda dengan Kehumasan di tataran eksekutif, Pusdatin sebagai unit kerja kehumasan di parlemen, tidak dapat menyampaikan pernyataan sikap DPD RI kepada masyarakat, tetapi hanya bisa menjadi mediator dengan media massa maupun masyarakat luas. Pusdatin hanya
27
dapat menyampaikan produk dan hasil kerja politik kelembagaan DPD RI. Berangkat dari fungsi dan tugas Pusdatin tersebut, maka hasil kerja dan aktivitas kerja politik DPD RI hanya dapat diberitakan kepada media massa dan masyarakat luas apabila sudah diputuskan oleh sidang paripurna DPD RI, maka dari itu Pusdatin hanya melaksanakan sosialisasi dan menyebarluaskan data-data yang dimiliki DPD RI. Pengkayaan data-data yang diperoleh Pusdatin tidak lepas dari keterkaitan hasil kerja Alat-alat Kelengkapan DPD RI maupun dari Sekretariat Jenderal DPD RI. Berkaitan dengan itu, rencana strategis, rencana kerja dan akuntabilitas kerjanya yang disusun oleh Pusdatin tidak lepas dari tugas dan fungsinya sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam Pasal 128 Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI No. 1 Tahun 2008 dan dalam Pasal 129 dalam Peraturan Sekretariat Jenderal. Berdasarkan kedua pasal di atas, Pusdatin menyusun visi yang hendak dicapai dalam kurun 2009 - 2014 yang
harus dalam mampu
mengantisipasi masa depan dan dapat menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang bersifat eksternal maupun internal Pusdatin. Oleh karena itu, visi Pusat Data dan Informasi adalah “Mewujudkan Pengolahan Data, Sistem Informasi, Pemberitaan dan Media Visual yang Memadai Guna Mendukung Pelaksanaan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan dan Sekretariat Jenderal DPD RI”.
28
Untuk mewujudkan visi Pusdatin yang telah ditetapkan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penetapan misi, karena misi merupakan pernyataan yang menentukan arah tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai Pusdatin. Sejalan dengan hal tersebut Pusat Data dan Informasi menetapkan misi sebagai berikut : 1. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Perpustakaan; 2. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Informasi; 3. Penyebarluasan Pemberitaan dan Pemenuhan Layanan Media
Visual.
Untuk melaksanakan tugas itu Pusat Data dan Informasi terdiri dari unit kerja: 1. Bidang Data; 2. Bidang Informasi; 3. Bidang Pemberitaan dan Media Visual. Sedangkan tugas Bidang-Bidang tersebut sebagai berikut : a. Bidang Data yang terdiri dari Subbidang Pengumpulan Data dan Subbidang Pengolahan Data. 1) Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pemngumpulan data, penyiapan bahan kegiatan penerbitan buku-buku, naskah, percetakan undangan dan media cetak DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI, dan kegiatan pendistribusian, penyimpanan hasil penerbitan dan percetakan. 2) Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
pemeliharaan/peremajaan
data
daerah, jaringan pusat
data,
29
pengolahan data base internal daneksternal serta perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, dan pengelolaan perpustakaan. b. Bidang Informasi terdiri dari Subbidang Pemeliharaan Sistem Jaringan Informasi dan Subbidang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi. 1). Subbidang Pemeliharaan Sistem Jaringan Informasi bertugas melakukan pemeliharaan sistem jaringan informasi, pengelolaan penyajian informasi, data baseinternal dan eksternal, website/situs, data/info digital melalui sistem jaringan informasi. 2). Subbidang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem jaringan informasi, perancangan dan pengembangan perangkat sistem teknologi informasi. c. Bidang Pemberitaan dan Media Visual terdiri dari Subbidang Pemberitaan dan Subbidang Media Visual. 1) Subbidang Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pemberitaan, penerangan kepada masyarakat, pendidikan dan kampanye publik, serta penerbitan media cetak DPD RI dan Sekretariat Jenderal. 2) Subbidang Media Visual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan dokumentasi foto dan audio visual.
B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat
30
mengenai
fakta-fakta
dan
sifat-sifat
dari
Analisis
Akuntansi
Pertanggungjawaban Terhadap Peningkatan Efektifitas Kinerja Manajemen (Studi Kasus Sekretariat Jenderal DPD RI)
C. Definisi Operasional Variabel Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya: agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya. Berdasarkan
hipotesis
yaitu
”penerapan
akuntansi
pertanggungjawaban
berpengaruh terhadpa kinerja manajer pusat pertanggungjawaban”, maka terdapat dua variabel yang akan dianalisis hubungannya yaitu: 1. Variabel Bebas (Independent Variable) Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya (variabel yang tidak tergantung atas variabel lain). Variabel bebas berfungsi menerangkan variabel lainnya. Pada penelitian ini variabel bebasnya berupa ”penerapan akuntansi pertanggungjawaban.” Menurut Hansen dan Mowen (2005:16) akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggunggjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer ntuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.
31
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) Variabel terikat merupakan variabel yang saling berhubungan dengan data yang berada pada variabel lain atau variabel yang tergantung pada variabel lain. Variabel terikat berfungsi diterangkan oleh variabel lainnya. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain berupa ”Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban”. Menurut Mangkunegara (2001:67) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabanya yang diberikan kepadanya. Tabel 1 Operasional Variabel
Variabel Variabel Independen: akuntansi pertanggung jawaban
Konsep/Definisi
Dimensi
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang diterapkan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan dari suatu pusat-pusat pertanggungjawaban yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untukkepentingan organisasi dan penilaian kerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen (Mulyadi
Syarat-syarat akuntansi pertanggung jawaban
Indikator
Skala
Ordinal a)Struktur organisasi 1.adanya pemisahan fungsi unit kerja 2.adanya jobs decriptions yang jelas pada setiap posisi 3.terjalinnya komunikasi dan informasi yang baik antara atasan dan bawahan b) Anggaran 1.Proses penyusunan anggaran 2.adanya peran serta manajer dalam penyusunan anggaran 3.adanya penyusunan
32
2001:379-280, LM.Samrin 2001:258, Hansen, Mowen 2005:116)
Terdapat karakteristik akuntansi pertanggung jawaban
Variabel Dependen “Kinerja Manajerial”
Kinerja manajer pusat pertanggungjawaban adalah suatu fungsi dari kemampuan seseorang yang meliputi proses perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan dan pengendalian untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya dalam setiap pusat pertanggungjawaban disuatu organisasi yang kegiatannya mengolah masukan
Perbandingan kerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan penyebab timbulnya penyimpanga n kinerja sesungguhnya terhadap standar. Penegakan perilaku yang
anggaran secara sistematis c)Penggolongan biaya d) Sistem Akuntansi 1.Proses pelaporan akuntansi e)Sistem Pelaporan Biaya 1.adanya laporan pertanggungjawaba n untuk tiap-tiap biaya setiap bulannya 2.adanya perbedaan isi laporan pertanggungjawaba n disesuaikan tingkatan manajemen 1. adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban 2. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan Ordinal 1. Membandingkan Anggaran dengan realisasi yang terjadi
2.Melakukan analisis dan meneliti faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan
3.melakukan tindakan koreksi untuk menegakkan
33
menjadi keluaran dan akan menjadi penghasilan bagi pusat pertanggunggjawaban tersebut
Variabel Dependen Efektivitas
Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban yang sasarannya harus dicapai.
perilaku dan diinginkan mencegah terulang dan tindakan kembali perilaku yang yang tidak digunakan diinginkan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Ordinal 1. Membandingkan Semakin hasil yang dicapai besar dengan hasil yang kontribusi diharapkan. output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan
D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Studi Pustaka (Library Reseach) Kajian pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teksteks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa soft-copy edition biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online.
2.
Studi Lapangan (Field Reseach)
34
Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang hal-hal yangberkaitan
dengan
Efektivitas
penerapan
sistem
akuntansi
pertanggungjawaban, penulis melakukan penelitian langsung pada Sekretariat Jenderal DPD RI. Data yang didapat dari lapangan berasal dari pengamatan dan pengambilan data dengan melakukan cara sebagai berikut: ¾ Wawancara Dilakukan
dengan
pewawancara
kepada
mengajukan responden,
pertanyaan kemudian
langsung
oleh
jawaban-jawaban
responden dicatat.
E. Jenis dan Sumber Data Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui perantara / diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:147). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data realisasi Anggaran tahun anggaran 2009-2010. Data tersebut diperoleh dari Sekretariat Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI, literatur-literatur, jurnal, serta artikel yang dibuat oleh pihak ketiga dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. F. Metode Analisis data Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan
35
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orangorang yang diteliti (Bogdan dan Taylor 2007:3). Analisis deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi lapangan yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap pelaksanaan program perkuatan serta kondisi lingkungan sosial ekonomi. Hasil analisis kualitatif berupa perbandingan kondisi riil dilapangan yang diperoleh dari pendapatpendapat
berbagai
unsur
yang
terlibat
langsung
dalam
laporan
pertanggungjawaban dengan kondisi ideal yang diperoleh dari studi pustaka.
