BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pengaruh Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:849) adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuataan seseorang. Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya. Di sisi lain pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu berubah. Maka jika salah satu yang disebut pengaruh tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkannya
2.2 Pengawas Pengertian pengawasan menurut Revrisond Baswir (2000:118) Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilaukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan
Iman dan Siswandi ( 2009 : 195 ) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara internal yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawas internal ini dilakukan oleh
6
7
lembaga/unit/badan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian dengan cara membandingkan atara peraturan/rencana/program dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Tujuan pengawas pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh
terjadi.
Bila
ternyata
kemudian
ditemukan
adanya
penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.
2.2.1 Pengertian Pengawas Internal Pengawas internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing Pengertian pengawas internal menurut Mulyadi (2001:163) adalah: meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen . Adapun pengertian pengawas internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 butir (4) PP No. 79 tahun 2005 disebutkan bahwa: Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Sedangkan
menurut
SAS
(Statement
mendefinisikan pengawas internal sebagai berikut:
on
Auditing
Standard)
8
a. Pengawasan administrasi, meliputi struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan transakasi yang diotorisasi oleh manajemen. b. Pengawasan akuntansi, meliputi struktur organisasi serta prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva dan dipercayainya catatan keuangan perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawas internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang, pengawasan intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mancakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawas internal diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo 2001). Pengawas internal yang dilakukan oleh pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Dengan adanya pengawasan di setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi: a) administrasi umum pemerintahan; b) urusan pemerintah. Penjagaan administrasi umum pemerintahan dilakukan terhada: a) kebijakan daerah; b) kelembagaan; c) pegawai daerah; d) keuangan daerah dan e) barang daerah. Sebelum melakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten disusun rencana pengawasan tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahuan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan dengan
berdasarkan
atas
prinsip
keserasian,
keterpaduan,
menghindari
pemeriksaan berulang-ulang serta memperlihatkan efisiensi dan efektivitas dalam
9
penggunaan sumber daya pengawasan intern dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
2.2.2 Tujuan Pengawas Internal Pengawas internal bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja Itjen Depdagri. Seluruh kegiatan pengawasan internal harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun system pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik, analisis dan pengelolaan resiko. Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar suatu pekerjaan atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Secara khusus tujuan pengawasan menurut Mifti (2009:115), yaitu: 1)
Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2)
Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
3)
Mendeteksi adanya kecurangan.
Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menjamin terlaksananya penyelengaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Menurut Siswandi (2009: 83-84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah : 1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku 2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi 3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang yang telah ditetapkan oleh organisasi 4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
10
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat. . 2.2.3
Aparat Pengawasan Akibat dari semakin luasnya kinerja pemerintahan, timbulah dampak
negatif seperti makin jauhnya hubungan antara pimpinan dengan bawahan secara langsung.
Dengan
demikian
diperlukan
suatu
alat
penghubung
untuk
menjembataninya yang merupakan aparat pengawas yang ada di lingkungan pemerintahan dan selanjutnya disebut Inspektorat. Badan ini secara teknis operasional berada dan bertanggungjawab kepada daerah. Sedangkan secara teknis administratif berada dibawah pembinaan Mendagri (Irjen Depdagri). Berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan No. 51 Tahun 2007 tentang Srtuktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten kuningan dinyatakan dalam pasal 1, bahwa: Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat pelaksanaan
mempunyai
urusan
tugas
pemerintahan
melakukan daerah,
pengawasan
pelaksanaan
terhadap pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang dijelaskan diatas Inspektorat mempunyai fungsi : 1)
Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengawasan;
2)
Perumusan dan peyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
3)
Pembinaan,
pengendalian
dan
pengawasan
tugas
dibidang
kesekretariatan, keuangan daerah, aparatur, sarana prasarana, pendidikan dan kesehatan; 4)
Pembinaan dan pengelolaan keprograman, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5)
Pelaksanaan pengawasan Pemerintahan Daerah;
11
6)
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
7)
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan;
8)
Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan;
9)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Aparat pengawas dalam lingkungan internal pemerintahan terdiri dari: 1)
Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri (Irjen Depdagri) Aparat pengawasan internal di lingkungan Departemen Dalam Negeri adalah Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri yang melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri Dalam Negeri sebagai penanggungjawab umum manajemen pemerintahan. Ruang lingkup
pengawasan
Inspektorat
Jendral
Dalam
Negeri
mencangkup substansi program dan administrasi manajemen pemerintahan. Substansi program tersebut meliputi tugas pokok dan fungsi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan. Sedangkan aspek administrasi yang menjadi objek pengwasan adalah pengelolaan sumberdaya baik aparatur dan pelayanan publik (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) serta pengelolaan dan tanggungjawabnya dalam rangka menunjang keberhasilan program (akuntabilitas). 2)
Inspektorat Provinsi Inspektorat provinsi merupakan organisasi pengawas yang berada di provinsi dibawah Gubernur. Badan ini melakukan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap: (1)
Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota;
(2)
Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi;
(3)
Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/ kota.
12
3)
Inspektorat Kabupaten/ Kota Inspektorat kabupaten/ kota merupakan organisasi pengawas yang berada di daerah dibawah Bupati/ Walikota. Badan ini melakukan pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dan
pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat.
Aparat pengawasan di pemerintah daerah Kabupaten Kuningan diserahkan kepada aparat pengawasan daerah dengan nama Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan.
2.2.4
Fungsi-fungsi Pengawas Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317) mengemukakan fungsi
pengawas pada dasarnya meruapakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawas sendiri adalah : 1) Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanan pekerjaan. 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
13
4) Memperbaiki
kesalahan
dan
penyelewengan
agar
dalam
pelaksanaan pekerjan tidak mengalami hambatan dan pemborosanpemborosan. 2.2.5
Tindak Lanjut Pengawas Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari
kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesunguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi. Sesuai dengan Instrusksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari : 1. Tindakan adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negri sipil. 2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu : a) Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali. b) Tuntutan perbendaharaan c) Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll. 3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Repulik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan oidana khusus. 4. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Dengan demikian tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawas tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
2.2.6
Pentingnya Pengawas Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah
memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik.
14
Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai. Ada berbagai faktor yang membuat pengawas semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (2009 : 200) adalah : 1.
Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan
manajer
mendeteksi
perubahan-
perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. 2.
Peningkatan komplesitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping nitu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantorkantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
3.
Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat
15
kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 4.
Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan menginplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.
Kata pengawas sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawas untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawas yang tepat. Pengawas yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawas yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.
2.2.7
Tahapan-Tahapan Proses Pengawas
1. Tahap Penetapan Standar Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu : a. Standar Phisik b. Standar Moneter c. Standar Waktu
16
2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat 3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan l laporan, metode, pengujian, dan sampel. 4. Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagai manajer. 5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.
2.2.8
Pengawas Yang Efektif Pengawas yang efektif menurut Sarwoto (2010 : 28) yaitu :
1.
Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
2.
Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
3.
Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
4.
Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
5.
Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat
6.
Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi
7.
Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya
8.
Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi
17
9.
Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tangung jawab dan prestasi.
2.2.9
Pelaksanaan Pengawas Internal Kegiatan-kegiatan
dalam
pelaksanaan
pengawas
internal
dapat
Program
Kerja
digolongkan kedalam tiga bentuk kegiatan, yaitu: 1)
Kegiatan pengawasan tahunan;
2)
Kegiatan pengawasan khusus;
3)
Kegiatan pengawasan hal-hal tertentu.
Kegiatan
pengawasan
tahunan
didasarkan
atas
Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam pelaksanaanya PKPT dikoordinasikan oleh Inspektorat yaitu dengan jalan: 1)
Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional;
2)
Mengeluarkan pedoman pemeriksaan;
3)
Memantau pelaksanaan PKPT;
4)
Menyelenggarakan rapat koordinasi aparat pengawasan fungsional pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan PTKP.
Manfaat yang diharapkan dari keberadaan program pengawasan tahunan adalah: 1)
Dihindarinya sejauh
mungkin tumpang tindih
pelaksanaan
pemeriksaan; 2)
Terarahnya ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan;
3)
Menghindari identifikasi dan pemborosan penggunaan tenaga pemeriksaan;
4)
Menghindari rencana penyusunan rencana kerja yang melebihi kemampuan.
18
Disamping pengawasan tahunan yang berencana sesuai dengan PKPT, aparatur pengawasan fungsional dapat pula melakukan pengawasan khusus dan pengawasan hal-hal tertentu. Pengawasan khusus biasanya ditujukan terhadap penyimpanganpenyimpangan dan atau masalah-masalah dalam bidang administarasi dalam lingkungan pemerintahan, yang dinilai mengandung dampak luas terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pengawasan ini dapat dilakukan sendiri oleh Inspektorat atau tim pemeriksa gabungan yang dibentuk oleh kepala Inspektorat yang disebut Inspektur. Sedangkan pengawasan hal-hal tertentu dilaksanakan oleh Inspektur Jendral Pembangunan atas petunjuk Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Hasilnya dilaporkan kepada Presiden atau Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menko Ekuin/ Wasbag serta kepala BPKP
2.3 Kinerja 2.3.1 Pengertian Kinerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penyusunan APBD dilakukan dengan mengintregasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian tercipta sinergi dan rasionalitas yang tinggi dalam mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Hal tersebut juga untuk menghindari duplikasi rencana kerja serta bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan antara target dengan hasil yang dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Pengertian Kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI) dalam bukunya Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2000:3), mengemukakan kinerja sebagai berikut : Kinerja adalah gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian
pelaksanaan
suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi .
19
Sedangkan menurut Bastian (2006:329) mendefinisikan kinerja sebagai berikut: Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Selain itu juga, pengertian kinerja menurut Dharma (2005:25) adalah: Kinerja adalah sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai dan pendekatannya untuk mengelola pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasran akan dapat tercapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa kinerja merupakan prestasi atau hasil yang telah dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja dapat digunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.3.2 Pengukuran Kinerja Menurut
Lembaga
Administrasi
Negara
RI,
pengukuran
kinerja
didefinisikan sebagai berikut: Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajeman yang digunakan untuk
meningkatkan
kualitas
pengambilan
keputusan
dan
akuntabilitas.
Selanjutnya, dikatakan bahwa pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives) dengan elemen kunci sebagai berikut: (1) perencanaan dan penetapan tujuan; (2) pengembangan ukuran yang relevan; (3) Pelaporan formal atas hasil; dan (4) Penggunaan Informasi.
20
2.3.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Menurut Mahmudi (2005:14), tujuan dilakukannya pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya 4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment 5. Memotivasi pegawai 6. Menciptakan akuntanbilitas publik Menurut Mardiasmo (2009:122) tujuan pengukuran kinerja adalah: 1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up). 2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 3. Untuk
mengakomodasi
pemahaman
kepentingan
manajer
tingkat
menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. 4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Dari uraian tujuan pengukuran kinerja dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan publik dapat merasakan mmanfaat yang banyak baik secara internal perusahaan maupun eksternal perusahaan yaitu dari publik dengan meningkatnya kepercayaan terhadap perusahaan publik tersebut.
2.3.4 Aspek-aspek dalam Pengukuran Kinerja Stoner (dalam Tika, 2006:121) mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Bernardin dan Russel (dalam Tika,2006:121) kinerja sebagai pencatatan hasil - hasil yang diperoleh dari fungsi - fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Handoko (dalam Tika,2006:121) mendefinisikan kinerja sebagai proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Pengukuran
21
keberhasilan dalam penyelesaian kerja guna tercapaianya keberhasilan dan gambaran kegagalan pada satuan organsasi kerja, yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Untuk menyukseskan program kerja dalam penyelesaian tugas perlu terlebih dahulu menyusun dan menetapkan efektifitas kerja terlebih dahulu, hal ini dianggap penting guna pencapaian tugas secara tepat. Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitafif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tingkat sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,dengan memperhitungkan indikator yang terdiri dari: a. Masukan (Inputs) Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan, untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini juga berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan sebagainya. b. Keluaran (outputs) Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. c. Hasil (Outcomes) Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. d. Manfaat (Benefits) Sesuatu yang terkait dengan tujuan terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. e. Dampak (Impacts) Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah disepakati. Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Indra Bastian (2006:340) syarat-syarat indikator kinerja adalah: a) Spesifik dan jelas b) Dapat diukur secara objektif
22
c) Relevan d) Dapat dicapai e) Cukup fleksibel dan sensitif f) Efektif
Syarat-syarat indikator dapat dijelaskan sebagai berikut: Spesifik dan jelas Tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Dapat diukur secara objektif Dapat diukur baik yang kuatitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih megukur indikator kinerja yang berkesimpulan sama. Relevan Kesesuaian informasi/data yang diukur. Dapat dicapai Masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak dapat menunjukan keberhasilan atau tingkat pencapaian dan harus berguna Harus fleksibel dan sensitif Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan Efektif Data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.
2.4 Dinas Pertanian Dinas Pertanian merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pertanian. Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian.
23
2.4.1 Inspektorat Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat merupaka unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.
2.4.2. Fungsi Inspektorat Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah. Fungsi-fungsi Inspektorat meliputi : 1. Perencanaan program pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 3. Pembinaan
dan
pelaksanaan
pengawasan
meliputi
bidang
pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah 4. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Sedangkan Inspektorat Kota/kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kota/Kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing kota/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24
Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembagalembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan terpadu dan berkesinambungan.
2.4.3 Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 120 tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah: Perangkat daerah Kabupaten atau Kota terdiri atas sekertariat daerah, sekertariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, perangkat daerah adalah: Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Aparatur pemerintah daerah merupakan pelaksanaan dalam pemerintah di daerah sebagai pegawai negeri sipil. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari usur staf yang membantu penyususnan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana otonomi daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah
2.5 Kerangka Pemikiran Saat sekarang kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan publik pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan antara lain adalah ; pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.
25
Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakkan oleh misi. Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Ketiga, budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. Keempat, budaya paternalistrik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat. Masalah pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variabel ini dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintah. Begitu juga halnya di daerah masalah pelayanan publik sudah menjadi program pemerintah yang harus secara terus menerus ditingkatkan pelaksanaannya. Pada saat organisasi pemerintah relatif kecil, pimpinan instansi pemerintah masih mampu melaksanakan pengawasan melalui kontak pribadi dengan bawahannya. Akan tetapi semakin berkembangnya suatu organisasi, aktivitasnya pun akan semakin kompleks dan kemampuan pimpinan dalam melaksanakan pengawasan akan semakin terbatas. Kegiatan ini hakekatnya mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan menciptakan tenaga kerja berkualitas. Dalam hal ini tentunya diharapkan instansi mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Basuki (2007:173) untuk menunjang peningkatan kualitas kinerja, diperlukan badan pengawas dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas pengelolaan risiko, dan proses governance, untuk menghindari kegagalan instansi. Adapun pengertian pengawasan internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 butir (4) PP No. 79 tahun 2005 disebutkan bahwa: pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
26
Sumber Daya Manusia menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan bagi segenap bidang pembangunan yang diselenggarakan di daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa kinerja merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Pembinaan mutu penyelenggara pemerintahan daerah perlu dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan sehingga Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam proses tersebut mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Prinsip pengawasan adalah bukan tujuan untuk mencari kesalahan atau siapa yang salah, akan tetapi tujuan pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi untuk dilakukan tindakan korektif. Sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh karena itu segala kegiatan pengawasan mutlak untuk
dilaksanakan.
Untuk
meningkatkan
kinerja
pegawai
dibutuhkan
kemampuan dari pucuk pimpinan untuk memperhatikan kecakapan hubungan antar staf atau pegawai dalam melaksanakan pengawasan yang mana merupakan seluruh segenap aktivitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, mengendalikan segenap kegiatan pegawai yang tentunya akan mengarah kepada pembinaan para pegawai, sehingga pegawai dapat pula memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan
demikian
tentunya
akan
berpengaruh
pada
peningkatan
kinerja
pegawai.Sehubungan dengan sifat dari pekerjaan serta keadaan yang selalu dinamis
dan
selalu
berkembang
sebagai
akibat
tuntutan
pelaksanaan
pembangunan agar berjalan tertib dan lancar maka diperlukan pegawai yang benar-benar cakap, terampil dan tangguh dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, terutama Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkup Badan. Menurut Revrisond Baswir (2001:143) mendukung
kelancaran
dan
ketepatan
terciptanya kondisi yang
pelaksanaan
tugas-tugas
umum
pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan perundangundangan yang berlaku yang dilakukan oleh atasan langsung. Instansi pemerintah juga membutuhkan suatu fungsi yang bertugas melakukan penilaian evaluasi atas sistem pengawasan tersebut sehingga kondisi
27
tersebut mengakibatkan peningkatan kualitas kinerja lebih lanjut. Aktivitas yang dilakukan badan pengawas diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif. Kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI) (2000:3), adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi . Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tingkat sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator yang terdiri dari: a. Masukan (Inputs) Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan, untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini juga berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan sebagainya. b. Keluaran (outputs) Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. c. Hasil (Outcomes) Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. d. Manfaat (Benefits) Sesuatu yang terkait dengan tujuan terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. e. Dampak (Impacts) Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah disepakati Peningkatan
kualitas
pegawai
negeri
sipil
dalam
pemerintahan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga instansi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan terwujudnya pegawai yang disiplin mematuhi aturan dan bertanggung
28
jawab menyelenggarakan penataan pekerjaan dengan baik, sehingga terlaksana kegiatan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Berdasarkan penelitian terdahulu pada Jurnal Ekonomi Bisnis Sri Mifti dkk (2009) yang berjudul Pengawasan Internal dan Kinerja menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan internal terhadap kinerja inspektorat jenderal departemen dalam negeri. Berdasarkan jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.12 No.1 Agustinus Widanarto (2012) dengan judul Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah menyatakan bahwa pengawasan internal dan pengawasan eksternal secara bersama-sama mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan jurnal akuntansi UPI YPTK Padang, Henny Widya dkk (2012) dengan judul Pengaruh Audit Kinerja Oleh Inspektorat Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto menyatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut audit secara bersamsama terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kota Sawahlunto. Berdasarkan jurnal Akuntansi FE Unsil Vol.4 No.1 Wawan S dan Lia (2009) dengan judul
Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan jurnal Vender (2010) dengan judul Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Manado Atas Opini Tidak Wajar Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa fungsi pengawasan Inspektorat Kota Manado mendapat opini tidak wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
29
2.6 Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis dalam penelitian ini mengemukakan hipotesis sebagai berikut: jika pengawasan internal dilaksanakan dengan baik maka berpengaruh terhadap kinerja dinas.
2.7 Hubungan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Dinas Menurut Wawan dan Lia (2009) mengatakan bahwa: Pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang dicapai . Sedangkan menurut Agustinus Widanarto (2012) mengatakan bahwa: pengawasan internal dan pengawasan eksternal mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap kinerja. Fungsi pengawasan intern memonitor apakah perilaku sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atau perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang diinginkan Dalam hal ini maka yang menghubungkan antara pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah, Revrisond Baswir (2004:138) menyatakan bahwa
Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan
fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah, pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan kinerja umum pemerintah dan pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu priode tertentu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1) menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a) pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
30
b) pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 2) menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai dengan peraturan peurundang-undangan. Oleh karena itu Kinerja Pemerintah Daerah perlu dikembangkan agar dalam kinerjanya dapat mencapai suatu tujuan yang tepat dengan sesuai peraturan perundang
undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan suatu kinerja yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kinerja pemerintah daerah yang akurat dapat dipercaya dan tepat sasaran, serta terciptanya kinerja pemerintah daerah yang sentralistik kepada desentralistik.
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
