BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1
Tinjauan Bank Umum
2.1.1.1 Pengertian Bank Berbagai definisi bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan dan ahli. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian bank: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Berdasarkan PSAK 31 Akuntansi Perbankan: “Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang berfungsi sebagai lembaga yang mengimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat serta sebagai penyedia jasa keuangan lainnya untuk memperlancar lalu lintas pembayaran
2.1.1.2 Fungsi Bank Ada beberapa fungsi lain dari bank umum selain fungsi pokok bank umum sebagai lembaga intermediasi. Menurut Julius (2011) fungsi-fungsi tersebut antara lain: 1. Agent of Trust Fungsi ini menunjukkan bahwa akivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan
8
9
eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya, masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank. Sebaliknya, bank dalam kedudukannya sebagai kreditur yaitu pihak yang memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atau pihak borrower, dalam menjalankan aktivitas kredit sebagai core business-nya harus merasa yakin dan percaya terhadap calon penerima kredit atau debitur. Kepercayaan tersebut meliputi konsistensi dan kejujuran nasabah untuk menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan permintaan kredit, sehingga tujuan nasabah tercapai dan tujuan bank juga tercapai. Selain itu aspek kepercayaan itu juga berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya, baik cicilan bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. 2. Agent of Development Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Kegiatan produksi dilakukan untuk menambah nilai guna barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan
manusia.
Kegiatan
distribusi
berkaitan
dengan
kegiatan
menyalurkan barang yang telah diproduksi dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan saluran-saluran distribusi yang tersedia. Kegiatan konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi nilai guna dari suatu barang. Semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat kesatuan hitung dan alat pertukaran. Karena hal ini, maka bank sebagai lembaga keuangan tentu mempunyai peran yang sangat strategis, sehingga dari aspek ini bank berfungsi untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan.
10
3. Agent of Service Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa non-keuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (payment order), jasa kotak pengaman (safety box), jasa penagihan atau inkaso (collection) yang saat ini telah mengalami perubahan dengan nama city clearing. Dengan pemahaman ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya bank tidak hanya dipahamai dalam kedudukannya sebagai lembaga intermediasi semata-mata, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya.
2.1.1.3 Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/6/DPNP Tahun 2013 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, kegiatan usaha bank umum meliputi: 1. Kegiatan usaha bank umum meliputi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas adalah jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabah. 2. Kegiatan usaha bank yang meliputi produk atau aktivitas dikelompokkan sebagai berikut: 1) Penghimpunan Dana Produk atau aktivitas penghimpunan dana berupa: A. Giro, tabungan atau deposito B. Penerbitan sertifikat deposito C. Pinjaman yang diterima D. Penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas E. Sekuritisasi aset
11
F. Produk atau aktivitas penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2) Penyaluran Dana Produk atau aktivitas penyaluran dana berupa: A. Kredit termasuk kredit sindikasi B. Anjak piutang C. Pembelian surat berharga berupa surat berharga korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI) D. Penempatan pada Bank Indonesia E. Penempatan pada bank lain F. Penerbitan bank garansi G. Produk atau aktivitas penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 3) Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance) Aktivitas pembiayaan perdagangan berupa: A. Pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) B. Pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) C. Pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan Letter of Credit (L/C) D. Jasa atau layanan pembiayaan perdagangan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4) Kegiatan Treasury Kegiatan treasury berupa: A. Jual beli uang kertas asing (Bank Notes) B. Transaksi tunai valuta asing berupa transaksi tod, tom dan spot C. Transaksi derivatif yang bersifat plain vanilla, antara lain forward, swap, atau option dengan fitur, karakteristik dan underlying asset yang tergolong sederhana
12
D. Transaksi derivatif kompleks, antara lain transaksi forward, swap, atau option yang bersifat kompleks, structured products dan credit derivative E. Transaksi valuta asing dan derivatif lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 5) Kegiatan Keagenan dan Kerjasama Aktivitas keagenan dan kerjasama berupa: A. Agen penjual reksadana B. Agen penjual Surat Berharga Negara (SBN) C. Bancassurance model bisnis referensi, distribusi dan integrasi D. Payment point E. Aktivitas keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 6) Kegiatan Sistem Pembayaran dan Electronic Banking Produk atau aktivitas sistem pembayaran dan electronic banking berupa: A. Penyelenggara kliring B. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar bank (settlement) C. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu D. Penyelenggara uang elektronik (e-money) E. Phone Banking F. SMS Banking G. Mobile Banking H. Internet Banking I. Produk atau aktivitas sistem pembayaran dan electronic banking lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
13
7) Jasa atau Layanan Lain Jasa atau layanan lain berupa: A. Penyediaan safe deposit box B. Pembayaran gaji karyawan secara massal (payroll) C. Pengelolaan kas (cash management) D. Layanan Nasabah Prima (LNP) E. Kustodian F. Wali amanat G. Penitipan dengan pengelolaan (trust) H. Jasa atau layanan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Selain dapat melakukan kegiatan usaha di atas, bank dapat melakukan: 1) Kegiatan Penyertaan Modal Kegiatan berupa penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) yang bersifat mandatory atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. 2) Kegiatan Penyertaan Modal Sementara dalam Rangka Penyelamatan Kredit Kegiatan berupa penyertaan modal oleh bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (debt to equity swap) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyertaan modal bank umum.
14
4. Cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank pada masing-masing BUKU sebagai berikut: 1) BUKU 1 BUKU 1 dapat melakukan kegiatan usaha dalam rupiah berupa kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana berupa produk atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance), kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA). 2) BUKU 2 BUKU 2 dapat melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing yang meliputi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dengan cakupan yang lebih luas, kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance), kegiatan treasury secara terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan lebih luas, kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan lebih luas dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit. 3) BUKU 3 BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun valuta asing. Bank juga dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia. 4) BUKU 4 BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun valuta asing. Bank juga dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3 di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri.
15
2.1.1.4 Pengelompokkan Bank Umum Menurut Julius (2011) bank umum dapat dikelompokkan sebagai berikut, dilihat dari berbagai aspek: 1. Aspek Fungsi 1) Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. 2) Bank Umum, adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. 3) Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari simpanan deposito serta commercial paper. 4) Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. 5) Bank Perkreditan Rakyat, adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan. 2. Status Kepemilikan 1) Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri. 2) Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan-badan hukum di Indonesia. 3) Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional yang ada di Indonesia. Bank asing ini hanya diperkenankan menjalankan operasinya di lima kota besar di Indonesia. 4) Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh
16
pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. 5) Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. 3. Kegiatan Operasional 1) Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri. 2) Bank Non-Devisa, adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri. 4. Penciptaan Uang Giral 1) Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas. 2) Bank Sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung. 5. Sistem Organisasi 1) Unit Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah itu. 2) Branch Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, dimana sistem organisasi, keuangan dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. 3) Holding Company Bank, adalah sebuah bank yang memiliki satu atau lebih bank. 4) Multi Holding Company Bank, adalah bank yang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan non-perbankan.
17
5) Correspondent Banking, adalah hubungan sistem antar bank dimana terdapat suatu pengaturan informasi antar bank, sehingga bank-bank kecil mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanannya. Correspondent Banking beroperasi baik di dalam suatu daerah, juga secara nasional maupun internasional. 6. Usaha atau Target Pasar 1) Wholesale Banking, adalah bank yang kegiatan operasionalnya diarahkan untuk menjaring nasabah-nasabah pada kelompok masyarakat menengah dan masyarakat atas. 2) Retail Banking, adalah bank yang dalam kegiatan usahanya, diarahkan untuk menjaring nasabah-nasabah pada kelompok masyarakat kecil. 3) Wholesale & Retail Banking, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya diarahkan untuk menjaring nasabah-nasabah mulai dari kelompok masyarakat kecil, masyarakat menengah dan masyarakat atas. 7. Letak Geografis 1) Bank Lokal (Community or Local Bank), adalah bank yang beroperasi secara terbatas di daerah (desa) tertentu. 2) Bank Regional (Regional Bank), adalah bank yang beroperasi di pasar perkotaan (regional). 3) Bank Multinasional (Money-Center or Multinational Bank), adalah bank yang lingkup operasinya sampai pada tingkat nasional maupun internasional.
18
2.1.2
Tinjauan Modal Bank
2.1.2.1 Pengertian Modal Bank Secara umum, menurut Frianto (2012), pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (primary capital) dan modal tambahan (secondary capital). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “senior capital” yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi.
2.1.2.2 Jenis-Jenis Modal Bank Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas: 1. Modal inti (Tier 1) yang meliputi: 1) Modal inti utama (Common Equity Tier 1) Modal inti utama (Common Equity Tier 1) yang mencakup: A. Modal disetor B. Cadangan tambahan modal (Disclosed Reserve) 2) Modal inti tambahan (Additional Tier 1) Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. 2. Modal pelengkap (Tier 2)
19
2.1.2.3 Pengelompokkan Bank Berdasarkan Modal Inti Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank, berdasarkan modal inti yang dimiliki, bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu: 1. BUKU 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) 2. BUKU 2 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) 3. BUKU 3 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah) 4. BUKU 4 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah)
2.1.2.4 Penyediaan Modal Minimum Bank Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio
Kewajiban Penyediaan
Modal
Minimum
(KPMM).
Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut: 1. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu) 2. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua) 3. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga) 4. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima)
20
2.1.3
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor
13/1/PBI/2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum maka bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi Good
faktor-faktor Corporate
sebagai
Governance
berikut: (GCG),
Profil
Risiko
Rentabilitas
(Risk
Profile),
(Earnings)
Permodalan (Capital) untuk menghasilkan Peringkat Komposit
dan
Tingkat
Kesehatan Bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank: 1. Berorientasi Risiko Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien. 2. Proporsionalitas Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan bank merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.
21
3. Materialitas dan Signifikansi Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank. 4. Komprehensif dan Terstruktur Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.
2.1.4
Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan, laporan
keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggung-jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 1. Aset 2. Liabilitas 3. Ekuitas 4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
22
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik 6. Arus kas Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Berdasarkan PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-kompenen berikut ini: 1. Laporan Posisi Keuangan Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut: 1) Aset tetap 2) Properti investasi 3) Aset tidak berwujud 4) Aset keuangan (tidak termasuk yang disajikan pada nomor 5, 7 dan 8) 5) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas 6) Persediaan 7) Piutang dagang dan piutang lainnya 8) Kas dan setara kas 9) Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan 10) Utang dagang dan terutang lain 11) Provisi 12) Liabilitas keuangan (tidak termasuk yang disajikan dalam nomor 10 dan 11) 13) Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: Akuntansi Pajak Penghasilan
23
14) Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 15) Liabilitas yang termasuk dalam komponen lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (2009) 16) Kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas 17) Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut: 1) Pendapatan 2) Biaya keuangan 3) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas 4) Beban pajak 5) Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari: A. Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan B. Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan 6) Laba rugi 7) Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dari nomor 8) 8) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas 9) Total laba rugi komprehensif
24
3. Laporan Perubahan Ekuitas Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: 1) Total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali 2) Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25 (2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan 3) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari: A. Laba rugi B. Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain C. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian 4. Laporan Arus Kas Laporan arus kas diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. 5. Catatan atas Laporan Keuangan Struktur catatan atas laporan keuangan: 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu. 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan.
25
3) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. 6. Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Komparatif Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian
kembali
pos-pos
laporan
keuangan
atau
ketika
entitas
mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya
2.1.5
Capital Adequacy Ratio & Profitabilitas
2.1.5.1 Capital Adequacy Ratio Penilaian permodalan berdasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum, yang dinyatakan dalam rasio modal dibagi dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio tersebut dikenal dengan istilah Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR). Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan. Hal ini menghubungkan modal bank dengan bobot risiko dari aset yang dimiliki. Rasio regulatory yang sudah dikenal adalah rasio minimum sebesar 8%. Perhitungan untuk mendapatkan Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) adalah membandingkan antara modal inti ditambah dengan modal pelengkap dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
CAR =
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 𝑨𝑻𝑴𝑹
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
26
2.1.5.2 Profitabilitas Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Profitabilitas perusahaan dapat diniliai menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Dendawijaya (2009), profitabilitas diukur dengan Tingkat Pengembalian Aset (Return on Assets/ROA) yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan. Pada umumnya ukuran kinerja yang digunakan bank adalah tingkat profitabilitas. Bagi perusahaan pada umumnya (termasuk bank), masalah profitabilitas merupakan hal yang penting disamping masalah laba, karena laba yang besar saja belum merupakan suatu ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja secara efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal atau kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.
2.1.5.3 Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung risiko. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu) adalah 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin besar Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) suatu bank, maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain, semkin kecil risiko suatu bank, maka semakin besar Tingkat Pengembalian Aset (Return on Assets/ROA) yang diperoleh bank.
27
2.2 Kerangka Pemikiran Peran sektor perbankan nasional dalam membangun perekonomian negara akan mendukung stabilitas keuangan. Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Unsur kepercayaan terhadap bank yang ditandai dengan kondisi permodalannya merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, bukan saja bagi nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank untuk memastikan kontinuitas dan kelangsungan serta eksistensi operasional bank yang bersangkutan bila sewaktuwaktu bank mengalami kesulitan baik karena kondisi internal seperti kesalahan manajemen dalam mengelola likuiditas atau karena kondisi eksternal seperti kondisi ekonomi dan moneter nasional. Faktor permodalan sangat penting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk menunjang kebutuhannya, dengan kualitas pihak manajemen dalam pengelolaan kegiatan perbankan akan mendapatkan tingkat laba yang diharapkan. Dengan pengelolaan yang baik, bank akan terus meningkatkan modal dengan memperhatikan indikator kesehatan permodalan yaitu
Rasio
Kecukupan
Modal
(Capital
Adequacy
Ratio/CAR),
maka
profitabilitasnya pun akan ikut meningkat. Sebaliknya, apabila Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) menurun maka profitabilitas pun akan ikut menururun.
28
Berdasarkan uraian di atas dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut:
Variabel Independen:
Variabel Dependen:
Capital Adequacy Ratio (CAR)
Return on Assets (ROA)
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
2.3 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No. 1.
Penulis
Judul
Variabel
Kesimpulan
Defri
Pengaruh Capital Variabel Independen:
CAR & LDR
(2012)
Adequacy
tidak
Ratio, CAR, LDR & BOPO
Likuiditas
dan
mempunyai
Efisiensi
Variabel
Operasional
ROA
terhadap
Dependen: pengaruh terhadap ROA.
Profitabilitas Bank.
BOPO mempunyai pengaruh terhadap ROA.
29
2.
Alda
Pengaruh
Rasio Variabel Independen:
Layala
CAR,
NPL, CAR
Diva
BOPO, LDR dan LDR NIM
NIM
(2013)
NIM
mempunyai
NPL
Variabel
Perbankan.
ROA
NPL,
BOPO BOPO, LDR,
terhadap
Profitabilitas
CAR,
Dependen: pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank.
3.
Fidia
Pengaruh
CAR, Variabel Independen:
Rahma
NPL
Andini
terhadap
(2014)
Profitabilitas
Variabel Dependen:
pengaruh
Perbankan.
ROA
yang
dan
LDR CAR, NPL & LDR
CAR, NPL & LDR mempunyai
signifikan terhadap profitabilitas bank.
2.4 Hipotesis Penelitian Indriantoro & Supomo (2009) mengemukakan bahwa: “Hipotesis adalah ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya, mengenai konsep atau construct yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena yang dirumuskan untuk diuji secara empiris.”
30
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: H0: tidak terdapat pengaruh signifikan antara Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) terhadap Tingkat Pengembalian Aset (Return on Assets/ROA). Ha: terdapat pengaruh signifikan antara Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) terhadap Tingkat Pengembalian Aset (Return on Assets/ROA).
