8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Koperasi Menurut Fay dalam Hendrojogi (2012:20) koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Menurut Djojohadikoesoemo dalam Hendrojogi (2012:21) koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak berkerja sama untuk memajukan ekonominya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan koperasi merupakan suatu badan/lembaga usaha yang beranggotakan orang-seorang untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi dalam bentuk kerja sama yang bersifat sukarela yang berdasarkan azas kekeluargaan.
2.2 Jenis-Jenis Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ada empat jenis koperasi sebagai berikut: 1. Koperasi konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota. 2. Koperasi produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota. 3. Koperasi jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.
9
4. Koperasi simpan pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satusatunya yang melayani anggota. 2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi Menurut Hendrojogi (2012:46) prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Prisnip-prinsip koperasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), latar belakang sosial, ras, politik atau agama. 2. Pengawasan demokratis oleh anggota Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. 3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakuka pengawan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang diisyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semau dari tujuan berikut ini: a. Mengembangkan koperasi mereka, dengan cara membentuk dana cadangan sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan b. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi c. Mendukung kegitan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota 4. Otonomi dan kemandirian (Independence) Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau modal dari sumber luar, koperasi melakukanya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka. 5. Pendidikan, pelatihan dan penerangan Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakilwakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para menajer dan
10
karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini dimasyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi. 6. Kerja sama antar koperasi Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan berkerja sama melalui organsasi koperasi, nasional, regional dan internasional. 7. Kepedulian terhadapt masyarakat Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara bekelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota. Sementara itu prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 5. Kemandirian 2.4 Pengertian Kredit Menurut Hasibuan (2008:87), kredit berasal dari kata Itali, credere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 2002 pengertian kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka wkatu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak,
11
termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2013:87) adalah: 1. Kepercayaan yaitu adanya keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kemabali di masa tertentu di masa datang. 2. Kesepakatan, di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakataan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memilki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka wkatu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 4. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demkikan pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. 5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentu bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keutungan bunga. 2.4.1 Tujuan dan Fungsi Kredit Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2013:88), antara lain: 1. Mencari Keuntungan Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 2. Membantu Usaha Nasabah Tujuan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mempertimbangkan dan memperluas usahanya.
12
3. Membantu Pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Fungsi kredit menurut Kasmir (2013:89), antara lain: 1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 4. Menigkatkan Peredaran Barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. 5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonommi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. 6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegariahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya paspasan. 7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Semakin banyak kredit yang dialurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
13
8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membantu antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamian dunia. 2.4.2 Jenis-Jenis Kredit Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2013:90) antara lain: a. Dilihat dari segi kegunaannya 1. Kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. 2. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. b. Dilihat dari segi tujuan kredit 1. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. 2. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. 3. Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. c. Dilihat dari segi jangka waktu 1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. 3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun atau 5 tahun untuk investasi jangka panjang. d. Dilihat dari segi jaminan 1. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 2. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan
14
melihap prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama bari di calon debitur selama ini. e. Dilihat dari segi sektor usaha 1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 2. Kredit pertenakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya pertenakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi. 3. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar. 4. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. 5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 6. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara. 7. Kredit sperumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. 8. Dan sektor-sektor lainnya. 2.4.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, pihak debitur harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh pihak debitur dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tetang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap lembaga keuangan. Biasanya krieteria penilaian yang harus dilakukan oleh debitur untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Analisis 5 C kredit menurut Kasmir (2013:95) adalah sebagai berikut: 1. Character (karakter) Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yagn akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini
15
tercerminkan dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan hobi. 2. Capacity (kapasitas) Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuanya dalam menjalankan usahanya selama ini. 3. Capital (modal) Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 4. Collateral (jaminan)
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5. Condition (kondisi) Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Kemudian penilain kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir (2013:96) adalah sebagai berikut: 1. Personality (kepribadian) Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 2. Party (pihak) Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan dalam ke
16
golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 3. Perpose (tujuan) Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya. 4. Prospect (prospek) Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. 5. Payment (pembayaran) Merupakan ukuran bagaimana cara nasaba mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 6. Profibality (keuntungan) Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profibality diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 7. Protection (perlindungan) Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3 R yang terdiri dari: 1.
Returns Penialian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.
2.
Repayment Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
17
3.
Risk bearing ability Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah calon debitur risikonya besar atau kecil.
2.4.4 Prosedur Pemberian Kredit Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah lembaga keuangan dalam menilai suatu permhonan kredit. Menurut Kasmir (2013: 143), secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pengajuan Berkas-Berkas Penyelidikan Berkas Pinjaman Wawancara awal On The Spot Wawancara II Keputusan Kredit Penandatangan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya Realisasi Kredit Penyaluran/Penarikan Dana
2.4.5 Penggolongan Kredit Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu.
Menurut Bank Indonesia dalam buku
Kasmir (2013:107) menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut: 1. Lancar (Pass) Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu b. Memiliki mutasi rekening yang aktif c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) 2. Dalam perhatian khusus (special mention) Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari b. Kadang-kadang terjadi cerukan c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan d. Mutasi rekening relatif aktif didukung dengan pinjaman baru
18
3. Kurang lancar (substandard) Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya: a. Terdapat tunggakan pembayaran angsruan pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari b. Sering terjadi cerukan c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari d. Frekuensi rekening relatif rendah e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur f. Dokumen pinjaman yang lemah 4. Diragukan (doubtfull) Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya: a. Terdapat tunggakan pembayaran angsruan pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen c. Terjadi wanptestasi lebih dari 180 hari d. Terjadi kapitalisasi bunga e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan 5. Macet (loss) Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bugna yang telah melampaui 270 hari b. Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidka dapat dicarikan pada nilai yang wajar 2.5 Pengertian Kredit Macet Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan. Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang besar besar dapat dihindari. Kredit macet dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur. Menurut Hariyani dan Serfianto (2010:122), kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: a. Faktor internal penyebab kredit macet antara lain: 1. Kebijakan perkredtian yang ekspansif
19
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 3. Ikhtikat kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank 4. Lemahnya sistem informasi kredit macet b. Faktor eksternal penyebab kredit macet antara lain: 1. Kegagalan usaha debitur 2. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur 3. Menurunnya kegiatan ekonomi 4. Tingginya suku bunga kredit 2.6 Teknik Penyelesaian Kredit Macet Menurut Kasmir (2013:109) penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Rescheduling (penjadwalan kembali pelunasan kredit) a. Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini sidebitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. b. Memperpanjang jangka waktu angsuran Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpajang pembayarannyapun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 2. Reconditioning (penetapan kembali persyaratan kredit) Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut: a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda permbayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. c. Penurunan suku bunga, maksudnya agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per than sebelumnya dibebankan 20% diturnkan menjadi 18%, ha ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurutan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. d. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
20
3. Restructuring a. Dengan menambah jumlah kredit b. Dengan menambah equity, misalnya dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. 4. Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. 5. Penyitaan jaminan Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.
