BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pengaruh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengaruh adalah: “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” Menurut Winarto (1982:7) Pengaruh adalah “Kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada disekelilingnya.” Dalam penelitian ini maka pengertian pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya. Disisi lain pengaruh adalah berupan daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu berubah. Maka jika salah satu yang disebut pengaruh tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkannya. 2.2 Pengertian Kompetensi Kompetensi menurut Gondodiyoto (2007:35) artinya yang bersangkutan terlatih (melalui suatu pendidikan formal) untuk mengerjakan suatu jenis pekerjaan khusus/sulit yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan tinggi. Mulyadi (2002:19) mengatakan bahwa: “Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.”
6
7
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Maka, audit yang dilaksanakan dengan objektif, cermat, dan seksama akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Standar umum pertama menurut SA seksi 201 SPAP (2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Prinsip-prinsip fundamental IFAC menyebutkan bahwa: “Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik.”
2.3 Pengertian Independensi Menurut Standar Auditing Seksi 220.1 SPAP (2011) menyebutkan bahwa: “Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.”
Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Menurut Arens et al. (2012:111) independensi dalam auditing adalah : “A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by a council.”
Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga
8
berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar. Mulyadi (2002:26) menyebutkan bahwa: “Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.” Menurut Rahayu dan Ely (2013:51-52) Profesi dan masyarakat memberi perhatian besar tentang kepastian: 1. Auditor mempertahankan sikap yang tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya (independence in fact). 2. Para
pemakai
menganggap
auditor
bertindak
independen
(independence in appearence). Oleh karena itu dibutuhkan upaya pemeliharaan independensi. Upaya dapat berupa persyaratan atau dorongan lain, hal-hal tersebut antara lain: a. Kewajiban hukum, adanya sanksi hukum bagi auditor yang tidak independen. b. Standar auditing yang berlaku umum, sebagai pedoman yang mengharuskan auditor mempertahankan sikap independen, untuk semua hal yang berkaitan dengan penugasan. c. Standar Pengendalian Mutu, salah satu standar pengendalian mutu mensyaratkan kantor akuntan publik untuk menetapkan kebijakan dan prosedur guna memberikan jaminan yang cukup bahwa semua staf independen. d. Komite Audit, merupakan sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit
9
akan memutuskan kantor akuntan publik mana yang akan diberi tugas, dan menentukan ruang lingkup pekerjaan, melakukan pertemuan untuk membahas hasil audit, dan membantu menengahi bila terjadi perselisihan antara manajemen dan auditor. e. Komunikasi dengan auditor pendahulu, Auditor pengganti melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebelum menerima penugasan dengan
tujuan
untuk
mendapat
informasi
mengenai
integritas
manajemen. f. Penjajakan pendapat mengenai penetapan prinsip akuntansi, tujuan untuk meminimasi kemungkinan manajemen menjalankan praktik membeli pendapat, hal ini merupakan ancaman potensial terhadap independensi.
2.3.1
Klasifikasi Independensi Arens et al (2012:134) mengklasifikasikan independensi dalam dua aspek,
yaitu: 1.
Independence in fact (independensi dalam fakta) Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Independensi dalam fakta akan ada apabila kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.
2.
Independence in appearance (independensi dalam penampilan) Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor telah menjalankan auditnya dengan baik secara independen dan objektif, pendapat yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila ia tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan sangat penting bagi perkembangan profesi auditor.
10
2.4
Kualitas Audit
Menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya. Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002:47) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu : 1. Tanggung jawab profesi. Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 3. Integritas. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas setinggi mungkin. 4. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. 6. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.
11
7. Perilaku Profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 8. Standar Teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP,2001;150:1): 1. Standar Umum. a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2. Standar Pekerjaan Lapangan. a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat saat lingkup pengujian yang akan dilakukan. c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 3. Standar Pelaporan. a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
12
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. Sehingga berdasarkan uraian di atas, audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Moizer (1986) menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa: “Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor.” Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat
13
mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Sehingga berdasarkan definisi di atas dapat terlihat bahwa auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dan untuk menjalankan kewajibannya ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi dan due professional care. Tetapi dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil, salah satunya tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Berbagai penelitian tentang kualitas audit pernah dilakukan, salah satunya oleh Deis dan Giroux (1992) mereka meneliti faktor penentu kualitas audit di sektor publik dengan menggunakan sampel KAP yang mengaudit institusi sektor publik. Studi ini menganalisis temuan-temuan Quality Control Review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama hubungan dengan klien (audit tenure), jumlah klien, telaah dari rekan auditor (peer review), ukuran dan kesehatan keuangan klien serta jam kerja audit yang merupakan sub indikator dari kompetensi dan independensi secara signifikan berhubungan dengan kualitas audit. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan (supervisor), profesionalisme dan beban
14
kerja. Semakin lama audit tenure, kualitas audit akan semakin menurun. Sedangkan kualitas audit akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah klien, reputasi auditor, kemampuan teknis dan keahlian yang meningkat. 2.5
Auditing
2.5.1 Definisi Auditing Banyak para pakar memberikan batasan tentang audit. Pada dasarnya para pakar memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian auditing sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing–masing pakar dalam perumusannya. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012:24) mengemukakan definisi Auditing adalah sebagai berikut: “Auditing is the accumulation and evaluation of evidience about information todetermine and report on the degree of correspondence between the informationand established criteria. Auditing should be done by a competent, independentperson.” Menurut Agoes (2004:3) adalah: “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara teknis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” Secara umum pengertian auditing menurut Mulyadi (2002:9): “Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai penyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” Sedangkan menurut Mulyadi (2002:11) ditinjau dari sudut pandang profesi akuntan publik, auditing adalah:
15
“Pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.” 2.5.2 Jenis Audit Menurut Gondodiyoto (2007:92), mengemukakan jenis-jenis audit sebagai berikut: 1.
Audit keuangan (general financial audit) a.
Memeriksa ada atau tidaknya salah saji materialitas terhadap seluruh informasi keuangan perusahaan (financial statements).
2.
b.
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan.
c.
Laporan audit bentuk baku dan dengan opni Akuntan/Auditor.
d.
Pemakai laporan dari pihak ekstern & intern.
e.
Periode audit segera setelah tahun buku berakhir, frekuensi 1x/tahun.
f.
Untuk perusahaan PT Tbk. (go public) ditentukan oleh peraturan
g.
Data aktual lazimnya historis (ada juga yang prospektif).
h.
Lazimnya dilakukan oleh akuntan/auditor eksternal independen
Audit keuangan khusus (special audit) a.
Audit dilakukan secara lebih mendalam, bukan hanya audit terhadap laporan keuangan (general financial audit).
b.
Bersifat mendalam (special assignment, misalnya pemeriksaan tuntas, due diligent), atau yang bersifat investigasi (investigative audit).
3.
Audit ketaatan (compliance audit) a.
Audit atas kepatuhan terhadap peraturan, penelitian upah untuk menentukan kesesuaiannya dengan peraturan upah minimum, memeriksa surat perjanjian kredit bank dengan nasabahnya dan sebagainya.
b.
Dilakukan oleh orang kompeten/ independen.
16
c.
Penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan dengan kriteria yang ditetapkan.
d. 4.
Kesimpulan/temuan, rekomendasi/usul/saran perbaikan.
Audit operasional (operational/management audit). a.
Dilakukan oleh orang kompeten/independen terhadap perasionalisasi entitas/ segmen/ divisi tertentu.
b.
Efektif/ efisien/ ekonomis tidaknya suatu operasionalisasi entitas.
c.
Lebih berorientasi pemeriksaan kinerja.
d.
Laporan pemeriksaan tidak baku.
e.
Laporan dipakai pihak intern saja, khususnya atasan langsung.
f.
Pelaksanaan & frekuensi tergantung kebutuhan/ kemauan pimpinan organisasi.
g.
Data potensial atau kecenderungan kedepan yang mungkin terjadi
h.
Laporan audit bersifat kesimpulan/temuan dan rekomendasi/ usul/ saran perbaikan.
5.
Audit sistem informasi a.
Ialah pemeriksaan atau audit yang dilaksanakan dalam rangka IT Governance (sebenarnya merupakan audit operasional secara khusus terhadap pengelolaan sumber daya informasi).
b.
Berbeda dengan general audit yang bersifat memberikan keyakinan kepada top management apakah pengelolaan sistem informasi di perusahaannya sudah on the right track.
c.
Karena yang diaudit ialah tata kelola TI (IT Governance), maka yang diperiksa antara lain adalah teknologi informasi itu sendiri.
6.
Investgative audit a.
Gabungan dari compliance & operational audit.
b.
Dilakukan orang kompeten/independen.
c.
Kriteria ditetapkan lebih dahulu dan jelas.
d.
Bukti yang diperlukan cukup.
e.
Informasi yang relevan dapat diperoleh.
17
f.
Evaluasi atas kesesuaian antara bukti/ informasi dengan kriteria.
g.
Evaluasi terhadap efisiensi & efektivitas.
h.
Kesimpulan/
rekomendasi
perbaikan
terhadap
kesesuaian
(compliance) dan efisiensi serta efektivitas. 7.
Audit forensik (forensic audit). a. Dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan dalam opini sebagai saksi ahli dalam proses legal. b. Jenis-jenis penugasannya antara lain:
-
Investigasi kriminal.
-
Bantuan dalam konteks perselisihan para pemegang saham.
-
Masalah gangguan usaha (business interruption)/ jenis lain dari klaim asuransi.
8.
Bussiness/ employee fraud investigation. Audit terhadap kecurangan (fraud audit) a.
Merupakan proses audit yang memfokuskan pada keanehan/ keganjilan obyek yang perlu dilakukan audit.
b.
Mencegah terjadinya kecurangan (preventing fraud) mendeteksi (detecting) maupun pemeriksaan kecurangan (investigating fraud).
9.
Audit e-commerce/ webtrust Audit terhadap e-commerce bersifat audit TI “front-office system”.
2.5.3
Jenis Auditor
Jenis-jenis auditor menurut Messier, Glover, Prawitt, dan Douglas (2006:5) klasifikasi auditor terbagi menjadi empat kelompok, yaitu: 1.
Auditor eksternal (external auditor) Sering disebut sebagai auditor independen atau bersertifikat akuntan publik (disingkat BAP, atau certified public accountant-CPA).Disebut eksternal atau independen karena mereka tidak dipekerjakan oleh entitas yang diaudit.
18
2.
Auditor internal (internal auditor) Auditor yang dipekerjakan oleh satu perusahaan persekutuan, badan pemerintah, individu, dan entitas lainnya.Institut Auditor Internal (Institte of Internal Auditor IIA) adalah organisasi utama yang mendukung auditor internal. Mereka dapat membanu auditor eksternal dengan audit laporan keuangan tahunan.
3.
Auditor Pemerintah (governance auditor) Dipekerjakan oleh badan federal , Negara bagian, dan lokal. Secara umum mereka dapat dianggap sebagai bagian dari kategori yang lebih luas dari auditor internal.
4.
Auditor Forensik (forensic auditor) Dipekerjakan oleh perusahaan, badan pemerintah, kantor akuntan publik, dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Mereka dilatih untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan mencegah kecurangan serta kejahatan kerah putih.The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah organisasi utama yang mendukung auditor forensik.
2.5.4
Standar Auditing
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pertama kali diterbitkan per 1 Agustus 1994. SPAP merupakan adopsi dari AICPA Professional Standards atas izin American Institute of Public Accountant. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis dalam SPAP (2011:001.7) terdiri dari: 1.
Pernyataan Standar Auditing
2.
Pernyataan Standar Atestasi
3.
Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review
4.
Pernyataan Jasa Konsultasi
5.
Pernyataan Standar Pengendalian Mutu
19
Aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP merupakan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh IAI-Kompartemen Akuntan Publik sejak Mei 2000. SPAP meliputi Standar Auditing yang berkaitan dengan kualitas profesional auditor. Standar Auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh IAI-Kompartemen Akuntan Publik dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 (2011:150.1) adalah sebagai berikut: a.
Standar Umum 1.
Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2.
Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3.
Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan 1.
Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2.
Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3.
Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melaui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
c.
Standar Pelaporan 1.
Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2.
Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
20
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3.
Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4.
Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk
yang
jelas
mengenai
sifat
pekerjaan
audit
yang
dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
2.5.5
Kode Etik Auditor
Menurut Mulyadi (2002:53) Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntansi Indonesia diputuskan dalam kongres VIII tahun 1998. Prinsip Etika profesi dalam Kode Etik IAI menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya.
2.5.6
Aturan Etika Profesi Akuntan Publik
Aturan Etika Profesi Akuntan Publik (IAI, 20000.1-20000.6) dalam Sukrisno (2012,44-47) : a. Keterterapan Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP (yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP))). Rekan pimpinan KAP bertanggungjawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP.
21
b. Definisi/Pengertian Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI-KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum. Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam perikatan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah. Ikatan Akuntan Publik-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik. Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.
22
Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. 100 Independensi, Integritas, dan Objektivitas 1. 101 Independensi Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). 2. 102 Integritas dan Objektivitas Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain. 200 Standar Umum dan Standar Akuntansi 1. 201 Standar Umum Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interprestasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI : a. Kompetensi profesional, Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompentensi profesional. b. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. c. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
23
d. Data revelan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. 2. 202 Kepatuhan terhadap Standar Anggota
KAP
yang
melaksanakan
penugasan
jasa
auditing,
atestasi,
review,kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAPI. 203 Prinsip-prinsip Akuntansi Anggota KAP tidak diperkenankan : 1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau 2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan
dari
standar
akuntansi
yang
ditetapkan
oleh
badan
pengaturstandar yang ditetapkan IAPI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan peyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas standar akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. 204 Standar Akuntansi Standar Akuntansi di Indonesia kini berkembang menjadi 4 (empat) seturut dengan perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar itu adalah :
24
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntanbilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (entitas yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun) 2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) SAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK ETAP adalah: -
Tidak ada Laporan Laba / Rugi Komprehensif. Pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca.
-
Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan propersi investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar.
-
Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.
Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP. Standar ini efektif dapat digunakan untuk laporan keuangan mulai tahun 2009. Entitas yang telah memenuhi kriteria untuk menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011 harus memilih menggunakan SAK ETAP atau PSAK. Jika pada tahun 2011 tetap memakai PSAK maka di atahun berikutnya harus konsisten menggunakan PSAK dan tidak boleh berubah memakai SAK ETAP.
3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) Standar ini digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas keraengka konseptual penyusunan dan pengungkapan
25
laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna. Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah. 4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014. SAP berbasis kas menuju akrual menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca. Pada SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas, sedangkan laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas disusun dengan menggunakan basis akrual.
300 Tanggung Jawab kepada Klien 1. 301 Informasi Klien yang Rahasia Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien tentang yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk : (1) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-standar akuntansi. (2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan pertauran yang berlaku.
26
(3) Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAPI atau (4) Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAPIKAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas, tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.
2. 302 Fee Profesional A. Besaran Fee Besarnya
fee
anggota
dapat
bervariasi
tergantung
pada:
risiko
penugasan,kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. B. Fee Kontijen Fee kontijen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Feedianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal ini perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kotijen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.
27
400 Tanggung Jawab terhadap rekan seprofesi 1. 401 Tanggung Jawab kepada rekan seprofesi Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 2. 402 Komunikasi antar Akuntan Publik Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik terdahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. 3. 403 Perikatan Asetasi Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. 500Tanggung Jawab dan Praktik lain 1. 501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.
2. 502 Iklan, Promosi dan Kegiatan Pemasaran Lainnya Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran sepanjang tidak merendahkan citra profesi. 3. 503 Komisi dan Fee Referal a. Komisi Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh
28
perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. b. Rujukan (Fee Referal) Rujukan (Fee Referal) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa professional akuntan publik. Rujukan (Fee Referal) hanya diperkenankan bagi sesama profesi. 504 Bentuk Organisasi dan KAP Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.
2.5.7
Kode Etik Profesi Akuntan Publik Menurut
Sukrisno
(2012:48)
Sejak
1
Januari
2011,
IAPI
memberlakukan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang terdiri : Bagian A Prinsip Dasar Etika Profesi dan Bagian B Aturan Etika Profesi. Kode etik ini mengacu pada kode etik dari International Federation of Accountant (IFAC). Kode etik IAPI yang baru disusun berdasarkan sistematik sebagai berikut: (IAPI 2008).
Bagian A berisi Prinsip Dasar Etika Profesi yang terdiri atas: Seksi 100 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi Seksi 110 Prinsip Integritas Seksi 120 Prinsip Objektivitas Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehatihatian Profesional Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan Seksi 150 Prinsip Perilaku Profesional
29
Bagian B Aturan Etika Profesi yang terdiri atas: Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP Seksi 220 Benturan Kepentingan Seksi 230 Pendapat Kedua Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional Seksi 260 Penerimaan Hadial atau Bentuk Keramah-tamahan lainnya Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien Seksi 280 Objektivitas Semua Jasa Profesional Seksi 290 Independensi dalam Perikatan Assurance
2.5.8 Pemberian Opini Audit Tahap akhir dalam proses pemeriksaan audit, yaitu auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Menurut Guy et al (2003) Opini audit merupakan satu bagian dari laporan audit, yaitu kesimpulan yang ditarik. Dalam keadaan tersebut auditor dapat memodifikasi kata-kata dalam laporan standar, namun masih tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang pada gilirannya akan memerlukan modifikasi kata-kata pada laporan standar, termasuk pendapatnya. Standar Profesional Akuntan Publik (2001) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan. Auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan audit dalam semua hal yang
30
material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2002:19). Menurut Rahayu dan Ely (2013:73-88) Laporan auditor dianggap sebagai alat komunikasi formal untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang apa yang telah dilakukan auditor dan kesimpulan yang dicapainya atas audit laporan keuangan. Dalam Standar Profesi Akuntan Publik, standar pelaporan keempat berbunyi sebagai berikut : “Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat penjuntuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikuli oleh auditor.” Tujuan standar pelaporan ini adalah mencegah agar tidak terjadi penafsiran keliru mengenai tingkat tanggung jawab auditor, apabila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Auditor dapat menyatakan pendapat-pendapat dalam laporan auditor sebagai berikut : -
Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia. Kesimpulan ini dibuat hanya bilamana auditor telah merumuskan pendapat demikian berdasarkan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Laporan auditor berbentuk baku harus menyebutkan laporan keuangan auditan dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam
31
paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat.
Kondisi yang harus dipenuhi untuk standard unqualified adalah: 1. Laporan keuangan lengkap 2. Ketiga standar umum dalam standar auditing dipenuhi 3. Ketiga standar pelaksanaan dipenuhi 4. Laporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum Tidak ada kondisi yang memerlukan tambahan alenia penjelasan atau modifikasi kalimat pada laporan. -
Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku Seringkali
dalam
keadaan
tertentu
mengharuskan
auditor
menambahkan paragraf penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan auditor bentuk baku. Keadaan itu antara lain meliputi: 1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. 2. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi. 3. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. 4. Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
32
5. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif. 6. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh BAPEPAM namun tidak disajikan atau tidak direview. 7. Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat menghilangkan keragu-raguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut. 8. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. -
Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Pendapat wajar dengan pengecualian, mengatakan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus: 1. Menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. 2. Mencatumkan juga bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. 3. Berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa. Pendapat wajar dengan pengecualian ini dinyatakan bilamana: a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat. Pembatasan terhadap lingkup audit (oleh klien atau oleh keadaan):
33
-
Pembatasan waktu pelaksanaan audit
-
Kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup
-
Ketidakcukupan catatan akuntansi
b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Apabila laporan keuangan secara material terpengaruh oleh suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan auditor telah mengaudit laporan keuangan tersebut berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAI, mak ia harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, atau pendapat tidak wajar. -
Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion) Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor
tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi.Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya. Harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
34
-
Pendapat tidak wajar (adverse opinion) Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entits sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya yaitu: a. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar. b. Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. 2.5.9 Organisasi Akuntan Publik Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam (Standar Profesional Akuntan Publik) SPAP (2001:20000.2) Akuntan Publik adalah: “Akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”.
Menurut Mulyadi (2002:4) mengemukakan bahwa: "Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yangmenyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik (auditing, asetasi, akuntansi, review).”
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah akuntan- akuntan yang memiliki ijin dari Menteri keuangan dan bekerja di kantor akuntan publik yang dapat mengerjakan berbagai penugasan dengan berbagai
35
jenis jasa seperti jasa audit ataslaporan keuangan, jasa atesasi atas laporan keuangan prospektif, jasa akuntan dan review, danjasa konsultasi. Menurut Mulyadi (2002:33), umumnya hirarki auditor dalam perikatan audit dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi berikut ini : 1. Partner (rekan) 2. Manajer/Supervisor 3. Auditor Senior 4. Auditor Junior Adapun uraiannya sebagai berikut : - Partner (rekan) Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung jawab atas hubungan dalam klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan management letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. - Manajer/Supervisor Manajer bertindak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; mereview kertas kerja, laporan audit, dan management letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior. - Auditor Senior Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada saat tertentu. - Auditor Junior Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini
36
biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman dalam berbagai masalah audit. Auditor junior sering juga disebut asisten auditor.
2.6
Penelitian Sebelumnya Tinjauan Penelitian Sebelumnya
No
Peneliti
1
Rio Tirta,
Judul
Variabel
Hasil Penelitian
The Effects Of Variabel :
Variabel pengetahuan yang
Mahfud
Experience
1. Experience
merupakan salah satu indikator
Sholihin
and Task-
Auditor
(2004)
Specific Knowledge On Auditor’s
2. Task-Specific Knowledge 3. Auditor’s
dari kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor dan lebih berpengaruh apabila secara
Performance
Performance In
simultan ditambah dengan
In Assessing
Assessing A
pengalaman dan pelatihan auditor
A Fraud Case
Fraud Case
dalam menjalankan tugasnya untuk mendeteksi kecurangan
2
Audit
Variabel:
Ada hubungan positif antara
Competence
1. Audit competence
independensi audit dan kualitas
Reza
and Audit
2. Audit Quality
audit dan kompetensi audit.
Pirayesh,
Quality :
Ali Monsouri,
Kompetensi auditor memiliki
Mahdi Salehi Case in (2009)
pengaruh paling besar terhadap
Emerging
mendeteksi kecurangan
Economy 3
Gunasti
Auditor’s
Variabel:
Pengalaman memiliki dampak
37
Hudiwinarsih Experience (2010)
1. Experience
negatif pada sikap profesional
Competency,
2. Competence
auditor. Artinya,semakin rendah
and Their
3. Independence
pengalaman sebagai auditor, sikap
Independency
4. Profesional
profesional auditor akan lebih
As The
Attitude
baik. Variabel kompetensi
Influencial
berpengaruh positif dan signifikan
Factors In
terhadap sikap profesional auditor.
Profesonalism
Hal ini membuktikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel sikap profesional auditor
4
Razana
The Effect Of
Juhaida
Knowledge,
1. Knowledge
knowledge dan audit judgement
Johari,
Effort and
4. Ethical
performance dan memiliki
Zuraidah Mohd Sanusi (2010)
Ethical
Variabel:
Orientation
Terdapat hubungan positif antara
pengaruh yang paling besar
Orientation
5. Effort
dibandingkan dengan variabel
On Audit
6. Audit Judgement
lain, variabel effort memiliki
Judgement
Performance
Performance
hubungan yang signifikan tetapi negatif terhadap audit judgement 1. performance, dan variabel ethical memilki pengaruh yang signifikan terhadap variabel audit judgement performance.
5
Sarah E.
Experience
Variabel:
Auditor berpengalaman dilakukan
Bonner
Effects in
1. Experience Effect
secara signifikan lebih baik
(1990)
Auditing : The 2. Audit Quality
daripada auditor yang tidak
Role of Task-
berpengalaman terhadap
Specific
risikoanalitis.
Knowledge
38
6
An Emprical
Variabel :
Independensi dan Audit Tenure
Carolina
Study of
1. Competence
secara parsial memiliki pengaruh
(2013)
Auditor
2. Independence
terhadap kualitas audit, sedangkan
Yenni
Independence, 3. Audit tenure
kompetensi secara parsial tidak
Cmpetence,
memiliki pengaruh terhadap
4. Audit Quality
and Audit
kualitas audit.Kompetensi,
Tenure on
independensi dan Audit tenure
Audit Quality-
secara simultan memiliki
Evidence from
pengaruhterhadap kualitas audit
North Jakarta, Indonesia
2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 2.7.1 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya.
39
2.7.2 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2.7.3
Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan dan
pengalaman yang baik karena dengan kedua hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya. Kemudian dengan sikap independensinya maka auditor dapat melaporkan dalam laporan auditan jika terjadi pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Sehingga berdasarkan logika di atas maka kompetensi dan independensi memiliki pengaruh dalam menghasilkan audit yang berkualitas baik itu proses maupun outputnya.
40
Gambar 1.1 Model Penelitian
KOMPETENSI AUDITOR (X1) 1. Pengetahuan. 2. Pengalaman.
H1 KUALITAS AUDIT (Y)
H3
INDEPENDENSI AUDITOR (X2) 1. Lama hubungan dengan klien. 2. Tekanan dari klien. 3. Telaah dari rekan auditor. 2.7.4 4. JasaHipotesis Non Audit.
H2
1. Tanggung Jawab Profesi. 2. Kepentingan Publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kompetensi dan Kehatihatian Profesional. 6. Kerahasiaan. 7. Perilaku Profesional. 8. Standar Teknis.
Ket: : Parsial : Simultan
2.7.4 Hipotesis Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut: H1: Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. H2: Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. H3: Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
