BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1Pengertian Rekrutmen Politik Mochtar Mas’oed mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkn diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. (Mas’oed dalam Tangkilisan, 2003:188). Peran dan fungsi partai politik tersebut juga secara detail dijelaskan oleh Ramlan Surbakti( 1992:189 ).Ia mengemukakan bahwa fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideology tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah ikut serta dalam pemilihan umum.Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melaksanakan tiga kegiatan, yaitu meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif/ yudikatif). Apabila kekusaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu beperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan beperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas.
Ramlan
Surbakti
(1992:188)
juga
mengemukakan
dalam
bukunya
“Memahami Ilmu Politik” bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem sistem politik pada utmen umumnya dan pemerintahan pada khususnya.Fungsi ini semakin besar posisinya manakala partai politik itu merupakan partai politik tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalm badan perwakilan rakyat sehingga
berwenang
membentuk
pemerintahan
dalam
sistem
politik
demokrasi.Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Hal ini bisa kita lihat dari pendapat Lili Romli (2005:76) yang menyebutkan suatu rekrutmen dikatakan terbuka apabila seluruh warga negara tanpa terkecual mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara terbatas, yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Menurut FadillahPutra, (2003:209) dalam bukunya “Partai Politik dan Kebijakan Publik” terdapat beberapa mekanisme rekrutmen politik antara lain.
1. Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah: 1. Mekanismenya demokratis 2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki 3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi 4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi. 2. Rekrutmen tertutup, berlawan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.
Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum. Hal inilah yang terkadang membuat terbukti apa yang di ungkapkan oleh Maurce Duverger ( dalam Haris 1993:180) bahwa pada dasarnya semua orang yang berbakat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi elit, tetapi kadang kalah mereka dihalangi oleh elit politik yang sedang berkuasa yang membentuk oligarki-oligarki kekuasaan. Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik.Rekrutmen politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai.Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai.Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran
keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di masyarakat. Salah satu dari tiga teori tentang asal usul kepemimpinan yang dikemukakan oleh Sondang ( dalam Kartakusumah, 2006 : 28) menyatakan bahwa kepemimpinan sesorang pada dasarnya dibentuk oleh tiga aspek pembentuk kepemimpinan yang meliputi : (1) bakat yang dibawah sejak lahir, (2) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang terarah, intensif dan berkelanjutan, (3) kesempatan menduduki dan mempraktikan dan mengembangkan bakat dan kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh sesorang. Dari tiga unsur pembentuk kepemimpinan sesorang yang dikemukakan oleh Sondang tersebut terdapat dua unsur yang bisa didapatkan oleh seorang bakal calon anggota legislatif dari partainya yaitu unsur kedua dan ketiga. Menurut pendapat dari Firmanzah ( 2008 : 71 ) bahwa untuk dapat melakukan tugas itu, dalam tubuh partai organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan pemimpin yang baik harus dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi. 2.2 Pengertian Partai Politik Partai Politik yang terorganisir timbul pada akhir abad 18 dan 19 di Eropa Barat.Sebagai buah dari usaha kelompok-kelompok di luar lingkungan kekuasaan
politik untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintah dan mengendalikan jabatan pemerintah.Ketika gerakan-gerakan kelas menengah dan kelas buruh ini mulai mendesak kelas-kelas atas dan aristokrat demi partisipasi dalam pembuatan keputusan, kelompok-kelompok yang menjalankan pemerintahan terpaksa mencari dukungan publik dalam rangka mempertahankan pengaruh dukungan mereka.Dengan demikian partai-partai politik merupakan gabungan antara rakyat dengan pemerintah. (Condro, 2012:1-2) Pada permulaan perkembangannya di negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politikdan parlemen.Kegiatan ini mula-mula bersifat elitist dan aristokratis, mempertahankan
kepentingan
kaum
bangsawan
terhadap
tuntutan-tuntutan
raja.Dengan meluasnya hak pilih kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha mengembangkan organisasi massa, dengan demikian terjalinlah hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik di parlemen dan panitia-panitia pemilihan yang sepaham dan sekepentingan, dan lahirlah Partai Politik. Salah satu sarana untuk berpartisipasi politik adalah Partai Politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah kelompok yang terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan mempunyai
tujuan
kekuasaan
tersebut
melakukan
kebijakan-kebijakan
mereka.(Condro,2012:2) Di indonesia partai politik diartikan sebagai suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehandak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Carl. Friedrich: Partai Politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idill maupun materiil”
R.H. Saltou: Partai Politik adalah “Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang memanfaatkan
kekuasaannya
untuk
memilih-bertujuan
menguasai
pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” . ( Friedrich dan Saltou dalam Budiardjo 2008:161 ) Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan politik merupakan kegiatankegiatan yang terjadi dalam suatu negara dalam mencapai dan melaksanakan tujuan yang telah dibuat.Kegiatan tersebut menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu negara dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.
Menurut Karl W. Deutsch definisi politik sebagai berikut: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum” (Deutsch dalam Budiardjo, 2002:12).Maksud dari definisi di atas politik merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan suatu negara melalui sarana umum, sarana umum yaitu menyangkut tindakan umum atau nilai nilai. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan partai adalah sebagai berikut: “Partai adalah sekelompok orang yang seasas, sehaluan terutama dibidang politik” (Yandianto, 2005:412). Berdasarkan penjelasan diatas partai merupakan sekelompok orang yang memiliki pandangan yang sama, seasas, sehaluan. Pada umumnya kesamaan ini terjadi dalam bidang politik yang disebut dengan nama partai politik. Berdasarkan pengertian politik dan partai di atas, menurut Sigmund Neumann definisi partai politik adalah:“Organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat”. ( Neumann dalamMaran, 2007:85) Menurut pengertian di atas partai politik merupakan organisasi penghubung antara para pelaku politik aktif dalam masyarakat dengan pemerintah. Dalam mewujudkan hal itu para pelaku politik aktif dalam masyarakat tersebut berkompetisi
dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Masyarakat yang dimaksud tersebut berasal dari golongan yang tidak tentu, yaitu masyarakat dari berbagai kalangan dan berbagai profesi. Menurut Miriam Budiardjo deinisi partai politik sebagai berikut: “Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka”. (Budiardjo dalam Sumarno, 2006:159) Berdasarkan definisi di atas partai politik pada umumnya terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasar pada fungsi yang melekat pada partai politik tersebut. 2.3 Fungsi Partai Politik Menurut Miriam Budiardjo (2002 : 163 – 166) dalam bukunya “Dasar-dasar IlmuPolitik” Partai politik modern menjalankan empat fungsi utama: sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik dan pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana
komunikasi
politik,
partai
berperan
sangat
penting
dalam
upaya
mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau “political interests” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai
kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan.Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik.Partai lah yang menjadi struktur-antara atau „intermediate structure’ yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekruitmen politik (political recruitment).Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisiposisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (conflict management). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.
Banyaknya jumlah partai merupakan asset politik yang tak tenilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Partai politik merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dan memiliki fungsi tertentu. Fungsi partai politik menurut Pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut : Pasal 11 a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b) Penciptaan iklim yang kondusif dan program yang kongkrit serta sebagaipelekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. c) Penyerap, penghumpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. d) Partisipasi politik warga negara dan e) Rekruimen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan gender. ( UU. No. 2/2008 ) 2.4 Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) Dan Demokrasi
Pemilu adalah suatu perangkat demokrasi, demikian merupakan hak rakyat yang harus dilindungi. Politik adalah urusan kita bersama, maka kita wajib berperan serta. Peran serta itu tidak terbatas pada saat pemilihan-pemilihan umum saja melainkan juga pada seluruh proses kehidupan bermasyakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan segala pertimbangan di atas, perlu diperhatikan hal-hal berikut: a. Perlu disadari dan ditekankan bahwa melalui peristiwa pemilihan umum, hak asasi manusia setiap warga negara dibidang politik diwujudkan. b. Perlu disadari bahwa Undang-Undang pemilihan umum yang baru dan pelaksanaannya adalah sulit dan bisa membingungkan bagi kebanyakan orang. c. Masyrakat perlu didorong untuk terus menerus mengontrol mekanisme demokrasi supaya aspirasi rakyat sungguh mendapat tempat. Dalam pelaksanaan pemilu perlu dikethui bahwa tujuan pemilu adalah: a. Untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat. b. Memilih presiden dan wakil presidenyang memperoleh dukungan yang kuat dari
rakyat
sehingga
pemerintahan negara. ( Nazarudin, 1993:43 )
mampu
menjalankan
fungsi-fungsi
kekuasaan
Dari kesemuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yang asasnya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut Hendramin Ranadireks (2007 : 76-77) dalam bukunya “Arsitektur Konstitusi Demokratik” demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai suatu upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, dan keratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebutsebut sebagai perkembangan politik suatu negara. (Budiardjo, 2008:50) Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman
secara
normatif
dan
pemahaman
secara
empiris
(demokrasi
prosedural).Dalam pemahaman secara normatif yaitu demokrasi merupakan sesuatu yang secara adil yang hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara.Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.Ungkapan normatif tersebut biasanya
diterjemahkan menurut konstitusi masing-masing negara.Tetapi hal-hal yang normatif belum tentu kita dapat lihat dalam konteks kehidupan sehari-hari suatu negara. Dalam sistem perwakilan politik, seorang warga negara mewakilkan diri sebagai yang berdaulat kepada seseorang calon wakil rakyat atau partai politik yangdipercayai melalui pemilihan umum.Suatu keputusan dalam demokrasi ialah bagaimana menyelenggarakan pemilihan umum. Dengan demikian lemahnya peranan partai politik di tengah masyarakat dengan sendirinya mengurangi makna asas kedaulatan rakyat yang kita anut. Lemahnya posisi partai dalam turut serta mengambil keputusan-keputusan politik karna dominannya peranan birokrasi membawa dampak kurang bermaknanya pemilihan umum. Pemilihan umum cenderung tidak membawa perubahan yang berarti, baik dalam proses peralihan pemerintahan maupun dalam upaya peningkatan aspirasi rakyat dari bawah.
2.5 Lembaga Legislatif ( Parlement ) Badan politik yang kita kenal sebagai DPR, dalam bahasa Eropa adalah Parliament, di Amerika dikenal sebagai legislature.Parlemen dalam istilah teknis biasanya
disebut
legislature
yang artinya
badan
pembuat undang-undang
(legislator).Ditinjau dari fungsinya maka parlemen tidaklah berbeda dengan institusi perpolitikan. Untuk memperoleh defenisi parlemen sebagai badan politik yang berbeda dari badan-badan politik lainya harus ditemukan ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan badan lain di luar parlemen. Nelsom W. Polsby yang mencoba membandingkan parlemen (legislature) dengan badan politik lain, eksekutif dan birokrasi. Parlemen berbeda secara khusus dari badan lain karena psarlemen merupakan organisasi yang beranggotakan lebih dari satu (multimember), menggunakan metode negoisasi dan pemilihan sebelum mengambil keputusan, dan bertanggung jawab pada rakyat. (Polsby dalam Cipto 1995:2) Fungsi pokok parlemen tidak harus diartikan sebagai pembuat undang-undang (law-making body) semata-mata namun juga perlu juga dilihat sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah. Di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan DPR, DPD, DPRD adalah, sbb :
a. Legislasi Legislasi adalah fungsi Dewan perwakilan rakyat dalam hal membuat suatu perundang-undangan, dalam hal ini yang dimaksud dengan perundang-undangan di tingkat lokal atau daerah adalah berupa peraturan daerah.
b. Anggaran Fungsi Anggaran adalah fungsi badan legislatif dalam ikut serta dalam penentuan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan anggaran-anggaran yang lain. c. Pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. ( UU No.22/2003 ) Vilpredo Pareto (dalam Varma, 2003 : 200) percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekolompok orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Elit merupakan kelompok-kelompok yamg berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rekrutmen calon anggota legislatif, pastilah terdapat kriteria-kriteria yang diterapkan. 2.6 Rekrutmen Dan Kaderisasi Di Partai Golkar Dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat, mekanisme demokratis yanglebih luas adalah pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilihan Presiden dan WakilPresiden maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada). Pasal 6A Ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Pasangan calon Presiden dan WakilPresiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihanumum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Sedangkan Pasal 18 Ayat 4
Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasingsebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilihsecara demokratis." Dalam konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik merupakan saranapartisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untukmenjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. ( UUD 1945 Pasal 18 Ayat 4 ) Penugasan kader, sebagai bagian dari program pengelolaan kader partai,yang meliputi: 1) Rekrutmen Anggota, 2) Diklat perkaderan, 3) Penugasan kader/Rekrutmen dalam jabatan politik, 4) Penilaian Kader, merupakan program pentingyang sangat menentukan sejauh mana penampilan partai dapat terlihat oleh publik.( Azwar,2012:3 ) Oleh karena itu, dalam hal penugasan kader-kader partai Golkar untuk mengisijabatan-jabatan politik tertentu, partai Golkar menetapkan mekanisme yangdemokratis dan terbuka, sehingga dapat menghindari sejauh mengkin praktikpraktik KKN.Dalam hal penugasan kader untuk mengisi jabatan-jabatan strategis sepertianggota Iegislatif di semua tingkatan dan kepala pemerintahan di semua tingkatan,Partai Golkar juga memiliki sejumlah mekanisme untuk menjamin
terselenggaranyamerit system dan suasana demokratis di internal partai. Untuk meningkatkan mutuanggota legislatif, Partai Golkar memiliki Keputusan Nomor 143/ DPP/GoIkar/II/2007yang berisikan pemantapan orientasi dan perbaikan kriteria, prosedur dan tatacararekrutmen anggota DPR. Dalam SK DPP Partai Golkar tersebut, disusun sejumlahkriteria calon anggota legislatif yang akan diajukan sebagai calon anggota legislativedari Partai Golkar. ( Azwar, 2012 : 3 ) Dalam menyusun daftar calon anggota DPRD kabupaten/kota, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sekalian menjadi syarat menetukan kriteria bakal calon yang berkualitas, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) Nomor : Kep-142/DPP/GOLKAR/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten/Kota Partai Golongan Karya adalah kader-kader partai Golkar yang selama ini aktif dalam : 1. Kepengurusan partai Golkar. 2. Anggota fraksi partai Golkar DPR/MPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 3. Pengurus ormas pendiri dan didirikan partai Golkar. 4. Organisasi Sayap. 5. Pengurus badan dan lembaga yang dibentuk partai Golkar. 6. Anggota kelompok kerja/tim kerja partai Golkar.
7. Daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif pada pemilu yang lalu. 8. Kader partai yang telah memenuhi persyaratan, dan 9. Anggota atau simpatisan partai Golkar berdasarkan persetujuan DPP partai Golkar. Atas usul Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di Bolaang Mongondow Utara melakukan proses seleksi administrative, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara serta komitmen secara penuh menjalankan visi dan misi partai. Cecep Darmawan (2008:22) berpendapat bahwa “ keunggulan dari internal dapat memberikan jaminan adanya internalisasi nilai visi dan misi partai politik. Setidaknya, setelah mereka menjalanidan bergerak dalam struktur partai politik dalam beberapa waktu sebelumnya dapat di jadikan pengalaman penting dalam memahami seluk beluk partai atau dinamika politik. Dengan kata lain, orang seperti ini akan merasakan bagaimana rasanya sebagai pemain politik dalam panggung politik yang sebenarnya ”. Dalam penyusunan daftar calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bolaang mongondow Utara ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bolaang mongondow Utara, yaitu : a. Aspek Pengabdian Aspek penilaian ini meliputi pengalaman pengabdian para calon sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus badan dan lembaga, pengurus ormas
yang mendirikan dan didirikan anggota kelompok kerja, kepanitiaan dalam partai, dan lain-lain. b. Aspek Penugasan Fungsionaris Aspek-aspek yang disoroti dalam penugasan fungsionaris adalah kemampuan membina komunikasi dengan basis partai di daerah, kemampun memfasilitasi dan mendinaminasi kegiatan partai di daerah penugasan, dan kemampuan memperluas dukungan partai di daerah penugasan. c. Aspek Prestasi, Pengalaman, dan Pengaruh Aspek penilaian ini dapat disoroti dari tiga indikator utama, yaitu: 1. Prestasi dalam menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh partai; 2. Nilai ketokohan, dukungan dan pengaruh para calon dalam masyrakat. Dan 3. Keaktifan membina basis partai. d. Aspek Pendidikan Formal Mengenai aspek pendidkan formal partai Golkar menyesuaikan dengan UU No. 10 Tahun 2008. Tetapi guna meningkatkan kualitas calon maka Golkar menetapkan standar yang lebih, yaitu untuk DPR RI minimum S1 atau sederajat, DPRD Provinsi minimum sarjana muda atau D3 atau sederajat dan DPRD Kabupaten minimum SMA sederajat. e. Aspek Kesinambuangan Dan Regenerasi
Dalam aspek ini partai Golkar mengusahakan proporsi perbandingan calon lama dan calon baru sebanyak 40% : 60%. f. Aspek Usia Dalam aspek ini partai Golkarmenargetkan proporsi calon berdasarkan kelompok usia, yaitu : 1. Kurang lebih 40 tahun sebanyak 25% 2. 41-60 tahun sebanyak 65% 3. 61 tahun ke atas sebanyak 10%. g. Aspek Kesetaraan Gender Dalam aspek ini partai Golkar mentargetkan komposisi perempuan dalam daftar caleg sebanyak 30% dengan kualifikasi yang memadai. Ari Bainus (2009:34) berpendapat bahwa “ stereotipe terhadap minimnya keterwakilan perempuan di legislatif, antara lain perempuan kerap dianggap tidak capabel untuk menggurus hal-hal terkait bidang politik”. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah yang akan diajukan oleh Partai Golkar,DPP Partai Golkar memiliki Keputusan Nomor-145/DPP/Golkar/II/2007 tentangpenyempurnaan Juklak-5/DPP/Golkar/ IX/ 2005 tentang Tatacara Pemilihan KepalaDaerah dari Partai Golkar. Untuk menjarnin bahwa penentuan calon kepala daerahberlangsung demokratis, diatur soal hak suara untuk DPP, DPD Partai GolkarProvinsi, DPD Partai Golkar Kabupaten/ Kota dan Ormas serta organisasi
sayap.Selain itu, untuk menjaring calon yang benar-benar sesuai dengan keinginanrakyat, maka dalam proses penentuan calon kepala daerah, Partai Golkar selalumelakukan survei Pilkada yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar. Hasil survei itulah,yang akan dijadikan sebagai satu-satunya pedoman bagi DPP Partai Golkar dalammenyusun rekomendasi calon kepala daerah yang diprioritaskan untuk menjadinominasi calon yang akan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Tim Pilkada PartaiGolkar. Juklak-5 juga mengatur sejumlah persyaratan khusus bagi calon kepaladaerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses rekrutmen kepala daerah dariPartai Golkar. Selanjutnya, tatacara rekrutmen bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dariPartai Golkar ditetapkan dalam Keputusan Rapimnas III Partai Golkar tahun 2007Nomor 02/Rapirnnas-III/ Golkar/ XI/ 2007 tentang Rekomendasi Bidang PemenanganPemilu Partai Golongan Karya tentang Bappilu, Tatacara Rekrutmen Calon Presiden/Wakil presiden, Pilkada dan Peran Anggota Legislatif. Di situ disebutkan bahwa"Proses rekrutmen bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai GolkarTahun 2009, harus dilaksanakan secara Demokratis dan Terbuka berdasarkan AD/ART Partai Golkar. Mekanisme yang diatur dalam rekomendasi itu merupakan"penyempurnaan" dari mekanisme Konvensi Nasional Partai Golkar tahun 2004 yangmeski terbukti mampu meningkatkan citra partai, namun juga memiliki sejumlahkelemahan.Salah satu kritik menyatakan bahwa calon yang dihasilkan dari KonvensiNasional tahun 2004 gagal dalam pemilihan presiden dikarenakan calon yangbersangkutan hanya dipilih oleh internal Partai Golkar. Untuk itu, penjaringan
danpenjaringan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Golkar pada Pemilu2009 akan diintegrasikan dengan survei nasional yang dilakukan beberapa kali olehlembaga survei yang dinilai kredibel Hasil survei itu lantas akan dibawa ke Rapimnas Khusus yang diadakan setelah Pemilu Legislatif untuk memilih dan menetapkancalon tersebut sebagai calon resmi Golkar.Nama-nama yang diusulkan dalam penjaringan dan penyaringan (yang akan masuk daftar survei), berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai memilikipeluang untuk menjadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dandapat diusulkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi maupun DPD Partai GolkarKabupaten/Kota. Dengan demikian, penetapan kader terbaik yang akan diajukanPartai Golkar dalam Pilpres, mengkombinasikan antara pilihan internal partai (sepertidalam Konvensi 2004 dengan modifikasi) dengan pilihan populer rakyat seperti yangtercermin dalam hasil survei-survei yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar.Mekanisme ini, saya nilai cukup demokratis karena ada upaya Partai Golkar memberpeluang bagi rakyat untuk menentukan pilihan yang akan diambil Partai Golkar.Dilibatkannya kader-kader internal partai dalam penentuan keputusan dalamRapimnas, saya nilai juga menutup peluang bagi figur-figur yang "tidak berkeringat"untuk maju dalam pencalonan. ( Azwar, 2012 : 1-2 ) Kriteria umum yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 UU No. 10 Tahun 2008 yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia; cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasa Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasa Aliyah Kejuruan (MAK) antau bentuk lain yang sederajat; e. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. Sehat jasmani dan rohani; h. Terdaftar sebagai pemilih; i. Bersedia bekerja penuh waktu; j. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia,
pengurus
pada
Badan
Usaha
Milik
Negaradan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
k. Bersedia
untuk
tidak
berpraktek
sebagai
akuntan
publik,
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan Perundang-Undangan; l. Bersedia untuk tidak merangkap sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negaradan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; m. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu; n. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. ( UU.No.10/2008)
