BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Strategi Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang artinya komandan militer. Pada mulanya konsep strategi digunakan untuk kepentingan militer, yaitu suatu cara, seni, rencana, siasat (trick) yang digunakan untuk mengalahkan musuh dan untuk memenangkan perang.
Dalam dunia bisnis,
manajemen stategi digunakan untuk memenangkan persaingan. Strategi didesain dan dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi baik yang berjangka pendek maupun jangka panjang (Nilasari,2014). Porter (1996) ikut mendefinisikan startegi yang menurutnya adalah penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Menurutnya esensi staregi adalah memilih aktivitas yang tidak dilakukan oleh pesaing atau lawan. Chandler (1962) menyatakan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Selain itu, ada juga definisi lebih khusus dari dua pakar strategi, Hamel dan Prahalad (1995) mendefinisikan startegi sebagai tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Manajemen
strategi
adalah
seni
dan
ilmu
untuk
merumuskan,
mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional membuat organisasi mampu mencapai tujuannya (David,2002). Menurut Pearch dan 12
13
Robinson (1997) manajemen strategik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencanarencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Manajemen strategi adalah suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas yaitu analisis strategi, perumusan strategi dan implentasi strategi (Saladin, 2003). Manajamen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan dan evaluasi mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats) lingkungan eksternal perusahaan dengan melihat kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) dalam lingkungan internal perusahaan.
2.2.
Agrowisata Salah satu sektor pariwisata di Indonesia yang potensial untuk
dikembangkan adalah agrowisata. Agrowisata adalah pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan wisata alam, memanfaatkan alam tanpa melakukan eksploitasi yang berlebihan agar tetap terlindungi (Perda RTRW No.26 Tahun 2013). Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (eco-tourism), yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan atau tumbuhan liar di lingkungan alaminya serta sebagai sarana pendidikan (Deptan, 2005). Tirtawinata dan Fachruddin (1996) berpendapat bahwa agrowisata merupakan suatu upaya dalam rangka menciptakan produk wisata baru (diversifikasi). Agrowisata merupakan kegiatan wisata yang terintegrasi dengan
14
keseluruhan sistem pertanian dan pemanfaatan obyek-obyek pertanian sebagai obyek wisata, seperti teknologi pertanian maupun komoditi pertanian (Anonim, 2004). Nurisyah (2001), menyatakan agrotourism/agrowisata/wisata agro atau wisata pertanian merupakan penggabungan antara aktivitas wisata dan aktivitas pertanian. Menurut Sznajder et. al. (2009) agrowisata merupakan diversifikasi produk wisata yang menggabungkan aktivitas pertanian (agro) dan rekreasi di sebuah lingkungan pertanian. Agrowisata memberi peluang wisatawan untuk terlibat dalam aktivitas rekreasi pedesaan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha dibidang agro. Kegiatan agrowisata sangat potensial untuk dikembangkan melalui konsep pemberdayaan berbasis masyarakat. Secara umum, Sznajder et. al. (2009) mengemukakan tiga fungsi agrowisata, yaitu fungsi sosio-psikologis, ekonomis, dan lingkungan. Fungsi sosiopsikologis bahwa agrowisata berfungsi untuk memberikan keterampilan wirausaha, pengalaman, dan profesi baru bagi petani; pengalaman bertemu dengan orang baru/asing; menghidupkan kembali tradisi perdesaan; dan pendidikan. Fungsi ekonomis
agrowisata,
yaitu
untuk
menstimulasi
pengembangan
fasilitas
akomodasi; pengembangan pertanian, hortikultura, dan pemuliaan hewan; menyediakan
kesempatan
kerja
dan
mengurangi
tingkat
pengangguran;
diversifikasi aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan; dan memberikan tambahan pendapatan bagi petani dan pemerintah setempat. Selanjutnya, fungsi lingkungan meliputi
peningkatan
perlindungan
sumberdaya
alam
dan
lingkungan,
pengembangan infrastruktur lokal, peningkatan nilai perumahan (misalnya
15
menjadikannya homestay), pemanfaatan sumberdaya, dan menghentikan migrasi masa dari wilayah perdesaan. Sutjipta (2010) mendefinisikan, agrowisata adalah sebuah sistem kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian,
dalam
kaitannya
dengan
pelestarian
lingkungan,
peningkatan
kesejahteraan masyarakat petani. Petani bisa membuat stand hasil pertaniannya di sepanjang jalur yang dilintasi oleh para wisatawan. Wilayah agrowisata dapat secara otomatis berfungsi sebagai pasar yang mempertemukan antara para petani sebagai penghasil produk pertanian dengan para wisatawan sebagai penikmat produk. Produk yang dimaksud tidak sebatas yang berwujud seperti buah-buahan atau sayur-sayuran, tetapi dapat berupa jasa misalnya mengukir buah, jasa local guide, dan mungkin atraksi tari-tarian para petani lokal yang mengekspresikan kehidupan pertanian mereka. Pada dasarnya agrowisata menempatkan sektor primer (sektor pertanian) dalam sektor tersier (sektor pariwisata) yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan petani. Petani dan sektor pertanian akan mendapat keuntungan dari aktivitas agrowisata. Agrowisata mampu menjaga keberlajutan sektor pertanian. Agrowisata bertujuan agar petani mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata yang memanfaatkan sektor pertanian atau sektor primer tersebut sehingga sektor pertanian tidak semakin terpinggirkan. (Windia dan Dewi, 2011). Ada beberapa aspek yang perlu dilaksanakan untuk pengembangan wisata agro menurut Situs Departemen Pertanian (2005) sebagai berikut.
16
1) Aspek pengembangan sumberdaya manusia. 2) Aspek sumberdaya alam. 3) Aspek promosi, baik melalui media informasi atau dari mulut ke mulut. 4) Aspek sarana transportasi. 5) Aspek kelembagaan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Menurut Sastrayuda (2010) unsur pengembangan agrowisata adalah mengemas berbagai aktivitas pertanian sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan daya tarik yang unik (Unique Selling Point) untuk disajikan sebagai ODTW agro wisata. Secara garis besar ada dua hal yang perlu dikemas menjadi satu paket wisata agar dapat menarik wisatawan sebagai berikut. 1) Budidaya Berbagai budidaya mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, penanaman dan pemeliharaan hingga panen dapat menjadi kegiatan-kegiatan yang sangat menarik wisatawan apabila kita dapat mengemasnya menjadi satu kegiatan yang unik atau langka. 2) Penataan kawasan areal Apabila kawasan pertanian akan dijadikan sebagai obyek agrowisata perlu ditata sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan daya tarik. Penataan kawasan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem zonasi. Penataan zonasi amatlah penting sebagaimana dikemukakan Wallace (1995) dalam Sastrayuda (2010) suatu sistem zonasi yang terencana dengan baik akan memberikan kualitas yang tinggi terhadap pengalaman pengunjung dan memberikan lebih banyak pilihan yang akan mempermudah pengelola untuk
17
beradaptasi terhadap perubahan pasar, untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada Gambar 2.1.
Zona Pengembangan
Area untuk pengembangan wisata agro lebih berfungsi budidaya.
Zona Antara Zona Inti
Buffer Zone
Zone Akses keluar
Pelayanan
Atraksi/daya tarik utama dikembangkan.
wisata/
Area yang memiliki keterbatasan untuk dikembangkan zona pembatas antara inti dan pelayanan. Area dimana seluruh kegiatan fasilitas kebutuhan wisatawan dikembangkan.
Gambar 2.1. Zonasi Agrowisata (Wallace,1995 dalam Sastrayuda,2010) a. Dalam zona inti dapat dikembangkan berbagai kegiatan atraksi wisata yang saling berkaitan dengan potensi sumber daya pertanian sebagai ODTW agro. Area ini memiliki keunikan tersendiri (unique selling point). b. Dalam zona penyangga lebih menitikberatkan atau memfokuskan kepada penyangga yang dapat memperkuat kesan hijau, nyaman dan memiliki nilai konservasi yang tinggi. Pada zona penyangga sebaiknya dihindari bangunanbangunan yang permanen, terbuat dari beton atau batu.
18
c.
Dalam zona pelayanan, semua kegiatan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung atau wisatawan seperti restaurant, bussines centre hotel, pelayanan informasi, panggung kesenian, dan lain-lain.
d. Dalam zona pengembangan lebih menitikberatkan kepada kegiatan penelitian pengembangan/budi daya dari masing-masing komoditi.
2.3. Tri Hita Karana Istilah Tri Hita Karana pertama kali dikemukakan sejak tahun 1964 dalam satu pertemuan Konferensi Badan Perjuangan Umat Hindu Bali (BPUHB, kemudian berubah menjadi Prajanithi Hindu Indonesia) di Aula Perguruan Dwijendra Denpasar. Namun konsep Tri Hita Karana yang disampaikan dalam konferensi tersebut masih sebatas lisan. Baru pada tahun 1967, yakni saat BPUHB berubah menjadi Prajanithi, konsep tersebut dirumuskan dan disusun dalam bentuk buku yakni sebagai bagian dari buku Prajanithi Widia Sesana. Kemudian istilah Tri Hita Karana ini berkembang, meluas dan memasyarakat (Sutedja,2012). Tri Hita Karana berasal dari bahasa sansekerta dari kata Tri yang berarti tiga, Hita berarti sejahtera dan Karana berarti penyebab. Pengertian Tri Hita Karana adalah tiga hal pokok yang menyebabkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara: 1) Manusia dengan Tuhannya (Parhyangan). 2) Manusia dengan sesamanya (Pawongan). 3) Manusia dengan alam lingkungannya (Palemahan).
19
Konsep ini muncul berkaitan erat dengan keberadaan hidup bermasyarakat di Bali. Berawal dari pola hidup ini muncul dan berkaitan dengan terwujudnya suatu desa adat di Bali yang minimal mempunyai tiga unsur pokok, yaitu: wilayah, masyarakat dan tempat suci untuk memuja Tuhan. Menurut Wiana (2007) falsafah hidup berdasarkan Tri Hita Karana ini memang sudah diajarkan dalam kitab suci Bhagawad Gita III.10, meskipun dalam kitab tersebut tidak bernama Tri Hita Karana, dalam kitab tersebut dinyatakan Tuhan (Prajapati) telah beryadnya menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Karena itu manusia (Praja) hendaknya beryadnya kepada Tuhan (Prajapati), kepada sesama manusia (Praja) dan kepada lingkungannya (Kamadhuk). Pandangan manusia terhadap alam cenderung merasa dirinya sebagai penguasa alam tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan. Seharusnya manusia melestarikan alam dan memiliki pandangan yang benar terhadap alam. Pertama, manusia (individu) seharusnya memandang dirinya sebagai bagian dari alam (Prakrti) sehingga usaha memelihara alam juga berarti memelihara dirinya. Kedua, menyadari bahwa alam mempunyai hak untuk ada dan lestari. Manusia tak memiliki wewenang untuk merusaknya. Ketiga, karena dua hal tersebut maka manusia harus bijak mengolahnya. Mengambil manfaat dari alam sekaligus mengupayakan kelestariannya (Wirawan, 2011). Prinsip Tri Hita Karana merupakan filosofi yang diajarkan di dalam Bhagawadghita, yaitu mengajarkan tentang tiga hal pokok kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu dharma/kebenaran Tuhan dan hakekat manusia, meningkatkan kekeyakinan hati akan kebenaran Tuhan, dan bagaimana
20
berbuat di dalam kebenaran Tuhan (Palguna, 2007). Ketiga hubungan antara komponen dalam Tri Hita Karana berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya, hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Parhyangan), yakni melaksanakan berbagai upacara keagamaan. Hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan atau Bhuana Alit), yakni dengan melakukan koordinasi/hubungan dengan organisasi atau masyarakat sekitarnya. Hubungan antara manusia dengan alam (Palemahan atau Bhuana), yakni memberikan arahan bagaimana manusia mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas yang terdiri atas tanah atau lahan pertanian, air irigasi, tanaman dan hewan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Sebagai warisan sumberdaya budaya Bali, landasan yang dipergunakan sistem pertanian dalam mengelola organisasinya adalah landasan harmoni dan kebersamaan, yang merupakan perwujudan universal dari konsep Tri Hita Karana (THK) yang menjiwai pertanian di Bali. Tri Hita Karana merupakan trilogi konsep hidup dimana Tuhan, manusia dan alam berdiri di masing-masing sudut sebagai unsur mutlak terselenggaranya denyut nadi alam raya. Perwujudan ketiga unsur Tri Hita Karana di dalam sistem pertanian dicirikan sebagai berikut. 1) Adanya bangunan-bangunan suci sebagai wujud parhyangan seperti Sanggah Catu, Pura Bedugul, Pura Ulun Danu, dan lain-lain. 2) Adanya organisasi dengan perangkatnya seperti gapoktan (gabungan kelompok tani) dan adanya kelompok subak yang terdiri dari anggota (krama), pengurus (prajuru) dengan segala peraturan (awig-awig) sebagai wujud dari pawongan.
21
3) Lahan pertanian atau lingkungan alam serta air yang difungsikan sebagai sarana utama pengairan dengan jaringan irigasi yang lengkap merupakan perwujudan palemahan yang harus dijaga. Konsep Tri Hita Karana pada dasarnya analog dengan sistem kebudayaan yang memiliki tiga elemen, yaitu: 1) elemen/subsistem pola pikir/konsep/nilai, 2) subsistem sosial, dan 3) subsistem artefak/kebendaan (Koentjaraningrat, 1993 dalam Windia dan Dewi, 2011). Keterkaitan antar subsistem analogi Tri Hita Karana dapat digambarkan pada Gambar 2.2.
Parhyangan (Sub sistem pola pikir/ Konsep/Nilai)
Lingkungan
Pawongan (Sub sistem sosial)
Lingkungan
Palemahan (Sub sistem artefak/kebendaan)
Gambar 2.2. Analogi konsep THK dengan sistem kebudayaan (Windia dan Dewi, 2011) Tri Hita Karana digambarkan analog dengan sistem kebudayaan, maka semua subsistemnya terlihat saling berkaitan dan ada pengaruh lingkungan pada sistem tersebut. Pengalaman manusia Bali beradaptasi dengan lingkungannya dapat memunculkan salah satu elemen dari kebudayaan Bali yang disebut Tri Hita
22
Karana. Esensi pemahaman tentang THK bahwa tujuan dari THK adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup melalui proses harmoni dan kebersamaan (Windia dan Dewi, 2011). Dengan penerapan konsep Tri Hita Karana dalam pengembangan agrowisata
berlandaskan
nilai-nilai
agama
didalamnya
dapat
menjaga
keseimbangan alam. Falsafah Tri Hita Karana memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi.
2.4.
Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2009
lahan pertanian pangan
merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian atau non pertanian baik secara tetap maupun sementara. Utomo, dkk (1992) mendefinisikan alih fungsi lahan sebagai perubahan fungsi
23
sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Harsono (1992) menyebutkan bahwa peningkatan kebutuhan lahan terjadi karena peningkatan keperluan untuk pembangunan pemukiman dan industri serta pembangunan jaringan prasarana dan berbagai fasilitas umum. Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan dapat bersifat sementara. Jika lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri, maka alih fungsi ini bersifat permanen. Namun jika lahan sawah dialihfungsikan menjadi lahan lain maka alih fungsi bersifat sementara karena pada tahun-tahun berikutnya dapat diubah menjadi lahan sawah kembali. Alih fungsi lahan yang bersifat permanen pada umumnya lebih besar dan berdampak lebih serius dari pada alih fungsi yang bersifat sementara. Astawa (2009) dalam bukunya yang berjudul “Kearifan Lokal dan Pembangunan Ekonomi Suatu Model Pembangunan Ekonomi Bali Berkelanjutan” menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Bali tidak dapat dibendung oleh kekuatan apapun. Banyak aturan hukum yang dibuat tetapi hanya menjadi pajangan sehingga oleh banyak pihak disebut sebagai “macan ompong”. Lahan pertanian telah beralih fungsi secara signifikan untuk pembangunan infrastruktur sosial dan fasilitas umum, perumahan dan investasi swasta dan pembangunan berbagai usaha ekonomi produktif sehingga mengalami pengurangan secara gradual karena berbagai tekanan dan kepentingan masyarakat dengan berbagai alasan.
24
Perubahan penggunaan lahan pada umumnya mengurangi jumlah lahan pertanian. Oleh sebab itu pengembangan sektor pertanian pada umumnya terdapat pada wilayah dengan tanah yang subur. Pada wilayah ini selanjutnya berkembang pusat-pusat pemukiman penduduk disertai prasarana dan fasilitas umum seperti halnya kawasan wisata. Pengembangan sarana prasana semakin meningkat dan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian semakin pesat. Alih fungsi lahan yang begitu dahsyat baik untuk perumahan, perkantoran maupun tempat wisata menjadikan kondisi pertanian semakin mengkhawatirkan. Ada beberapa penyebab ditinggalkannya sektor pertanian menurut Dhyana (2009) sebagai berikut. 1. Sektor pertanian membutuhkan biaya (input) yang besar seperti mahalnya harga pupuk, bibit atau obat-obatan sedangkan hasil (output) tidak begitu besar apalagi bersaing dengan makanan impor yang lebih diminati golongan atas. 2. Pemerintah kurang konsisten dan berpihak terhadap kondisi pertanian kita, tampak dengan kebijakan pemerintah yang membuka kran impor sehingga masyarakat lebih cenderung memilih makanan impor. 3. Semakin menyempit atau menyusutnya lahan produktif di Bali yang diganti dengan pembangunan sarana fisik berupa bangunan pemukiman, maupun perhotelan serta pertokoan (ruko). 4. Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim dan cuaca serta hama dan penyakit.
25
5. Imbas
kemajuan
sektor
pariwisata
secara
ekonomis
dinilai
lebih
menguntungkan dan hasilnya lebih cepat sehingga masyarakat lebih cenderung berkecimbung di sektor tersebut. Adanya fenomena alih fungsi lahan pertanian ini kemudian diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 yang bertujuan untuk melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani sekaligus meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang lebih baik.
2.5. Pengendalian Lahan Pertanian Menurut UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Pengendalian Lahan Pertanian dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian: a. Insentif Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a UU No. 41 Tahun 2009 diberikan kepada petani berupa: a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; b. pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
26
e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. b. Disinsentif Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam UU No.41 Tahun 2009 berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya. c. Mekanisme Perizinan 1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. 2. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. d. Proteksi; Proteksi merupakan sistem perlinduangan baik langsung maupun tidak langsung, yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung petani. Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perudang – udangan. Proteksi ini
27
dapat memberikan kontribusi positif bagi peningaktan nilai tambah sektor pertanian. e. Penyuluhan Penyuluhan merupakan ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dan pelatihan dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya petani. Selain langkah-langkah di atas, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian alih fungsi lahan menurut UU No.41 Tahun 2009 ialah dengan revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.
2.6. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang meneliti tentang alih fungsi lahan ialah Astawa (1998) yang mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan petani menjual lahan pertanian mereka sebagai berikut. 1. Pajak Sejak pariwisata tumbuh, harga jual tanah meningkat sehingga membawa implikasi terhadap pajak. Hal ini akan mendorong petani menjual lahannya karena tidak mampu membayar pajak.
28
2. Harga Harga tanah yang tiba-tiba melambung tinggi membuat pemilik lahan pertanian tergoda untuk menjual lahannya. Saat itu pula sebagian dari mereka tidak sebagai petani lagi tetapi menjadi orang kaya baru (OKB). 3. Hasil Pertanian Hasil pertanian tidak menentu, disamping tidak adanya kepastian harga. Nasib petani seperti pepatah “naik tangga dan jatuh, tertimpa tangga pula”. Nilai jual pada saat panen sangat murah bahkan tidak ada permintaan. Kondisi ini merupakan salah satu faktor pendorong petani merelakan lahan pertanian mereka untuk dialihfungsikan. 4. Perilaku Generasi Muda Generasi muda Bali relatif lebih suka menanti pekerjaan, dibandingkan dengan menggarap lahan pertanian. Sehingga ketika tawaran datang dari pemodal tentu menjual tanah hanya menunggu waktu. Menurut Ilham, dkk (2003) dampak alih fungsi lahan dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari fungsinya lahan sawah diperuntukkan untuk memproduksi padi. Dengan demikian adanya alih fungsi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah menjadi pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi. Sementara itu volume produksi yang hilang akibat dari alih fungsi lahan ditentukan oleh pola tanam yang diterapkan pada lahan sawah yang belum dialihkan, produktivitas usahatani dari masing-masing
29
komoditi dari pola tanam yang diterapkan, dan luas lahan sawah yang beralih fungsi. Windia, dkk (2007) berpendapat bahwa pada dasarnya kegiatan sektor pertanian adalah bagian dari kegiatan budaya masyarakat. Oleh karenanya, semua kegiatan di sektor pertanian termasuk dalam rangka pengembangan agrowisata dapat dipandang/dikaji dengan pendekatan sistem kebudayaan. Sistem kebudayaan memiliki tiga subsistem yakni subsistem konsep/pola pikir, subsistem sosial, dan subsistem artefak/kebendaan. Terlebih dahulu kembangkan konsep/pola pikir dari rencana pengembangan agrowisata bahwa pengembangan agrowisata sangat penting dan bermanfaat untuk menambah pendapatan masyarakat. Kalau kesepakatan masyarakat sudah bulat, dilanjutkan dengan mengembangkan kesepakatan sosial masyarakat, dilanjutkan dengan mengembangan kesepakatan yang berkait dengan artefak/kebendaan, misalnya kesepakatan tentang tata ruang agrowisata, design pengembangan agrowisata di lapangan, termasuk kesepakatan pengorbanan lahan dari penduduk dalam rangka pengembangan design agrowisata. Kurniadi (2009) melalui analisis SWOT dan analisa prioritas melalui analisis QSPM menghasilkan beberapa alternatif strategi yaitu: mengembangkan pemasaran yang inovatif, pengembangan sarana-prasarana pendukung wisata yang efektif, mengembangkan kerjasama dengan para investor untuk pembangunan kawasan ekowisata inovatif dan ramah lingkungan, mengembangkan paket program wisata berbasis komunitas peminat ekowisata, mengembangkan jejaring, membangun keterlibatan masyarakat dalam usaha ekowisata secara efisien dan efektif serta strategi mengembangkan produk yang fokus terhadap karakteristik
30
spesifik potensi daya dukung ekowisata dan mengembangkan paket-paket wisata yang menjual kekhasan wilayahnya. Mudita (2009) menyimpulkan pengembangan agrowisata berbasis pada budaya
petani,
pengembangan
agrowisata
dengan
bernuansa
alami,
mempertahankan tanah atau lahan dan agama Hindu, pembangunan diwariskan, pembangunan
berpegang
pada
landasan
hidup
masyarakat,
pelaksanaan
pembangunan berbasis peraturan adat atau awig-awig, pengembangan agrowisata mengedepankan spesifik lokalita, pembangunan berwawasan agribisnis, dan pembangunan berpihak kepada petani. Disamping itu, hasil penelitian Witari (2011) menyimpulkan bahwa prioritas strategi yang dipilh dalam mempertahankan pertanian sawah di Kabupaten Badung ialah strategi optimalisasi lahan dan lembaga persubakan dalam peningkatan hasil pertanian sawah. Penelitian mengenai agrowisata dilakukan oleh Vipriyanti dan Kardi (2013) menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan dan dampak ekonomi pariwisata di Bali Selatan dan Utara. Investasi pariwisata di Bali sangat dominan terkonsentrasi di wilayah Bali bagian selatan (Kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar). Kabupaten Buleleng memiliki beberapa komoditi pertanian yang tidak berkembang di kabupaten lainnya di Bali yaitu ikan kerapu, anggur, beras Bali, serta buah tropis. Peluang pengembangan komoditas tersebut menjadi objek agrowisata ditunjang oleh aksesibilitas yang baik dan dukungan masyarakat yang tinggi. Upaya untuk membangun perekonomian di Kabupaten Buleleng harus didasari oleh revitalisasi tradisi-keyakinan-aspirasi-budaya atau TRAC (TraditionReligion-Aspiration-Culture).
31
Penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian pada tesis ini. Tulisan pada tesis ini lebih banyak menjabarkan tentang pemaksimalan potensi yang dimiliki oleh Desa Pelaga seperti kekuatan dan peluang yang dimiliki, menjadi beberapa alternatif strategi untuk menekan kelemahan dan ancaman dalam pengembangan agrowisata berbasis Tri Hita Karana. Penelitian tesis ini Pengembangan agrowisata berbasis Tri Hita Karana di Desa Pelaga menekankan pengoptimalan peran serta masyarakat lokal Desa Pelaga sebagai subyek pembangunan, meningkatkan konversi dan penataan daya tarik kawasan pertanian di Desa Pelaga dengan mengembangkan agrowisata berbasis Tri Hita Karana untuk mengendalikan kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan pertanian sehingga tercipta kelestarian alam dan pertanian berkelanjutan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengkaji tentang agrowisata dan ada juga yang mengkaji tentang alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, penelitian tesis ini memiliki harapan yang sama yaitu meningkatkan pendapatan petani. Teori yang digunakan sebagai pedoman memiliki kesamaan seperti halnya teori tentang konsep Tri Hita Karana dengan sistem kebudayaan yang dipakai dalam penelitian Windia,dkk (2007). Namun cakupan dalam penelitian tesis ini lebih luas yaitu mengkaji tentang alih fungsi lahan pertanian dan pengembangan agrowisata di Desa Pelaga.
