BAB II TINJAUAN PUSTAKA. atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dapat dihitung

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan output agregat

atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dapat dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Berbeda pengertiannya dengan pembangunan ekonomi yang memiliki pengertian pertumbuhan ekonomi yang lebih luas baik deri segi struktur output, input, perubahan dalam teknik produksi, sikap dan perilaku sosial serta kerangka kelembagaan menuju kepada keadaan dan taraf hidup yang secara menyeluruh lebih baik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan

ekonomi

berarti

perkembangan

ekonomi

fisik.

Beberapa

perkembangan ekonomi fisik yang terjadi disuatu Negara adalah pertambahan produksi barang dan jasa dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalan periode tertentu. (Sumber: www.wikipedia.org) Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Todaro,2006) mengemukakan hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahaptahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah 7

Universitas Sumatera Utara

dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang baik. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial. Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara : 1.

Akumulasi modal yang mengikuti setiap bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi “infrastruktur” ekonomi dan sosial. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil. Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber 8


daya manusia dan penciptaan modal manusia (human capital) dapat dianalogikan dengan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya tanah melalui investasi strategis. 2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. 3. Kemajuan teknologi, terdapat tiga klasifikasi yaitu :

2.1.1 1.

a.

Kemajuan teknologi yang bersifat netral

b.

Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja

c.

Kemajuan teknologi yang hemat modal

Teori Pertumbuhan Ekonomi Teori Pertumbuhan Klasik Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Richardo, Malthus dam John

Stuart Mill. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatian pada pengaruh pertumbuhan penduduk pada pertumbuhan ekonomi.

9


2.

Teori Petumbuhan Harrod-Domar Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung dari teori makro

Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut investasi jangka panjang. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. 3.

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik Robert Solow (1970) dan Trevor Swan (1956) mengembangkan model

pertumbuhan ekonomi yang sekarang disebut model pertumbuhan Neo Klasik. Model Solow-Swan memusatkan perhatian pada bagaimana pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perbedaan utama dengan Harold-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow, dan Swan menggunakan fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja. 4.

Teori Pertumbuhan Schumpeter Schumpeter (2008) berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan

ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah para motivator. Menurut Schumpeter, yang lebih penting adalah kenaikan output yang 10


bersumber dari perkembangan ekonomi. Penanaman modal atau investasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni penanaman modal otonomi (autonomous investment) yakni penanaman modal untuk melakukan inovasi. Jenis penanaman modal yang kedua yaitu jenis penanaman modal terpengaruh (induced investment) yakni penanaman modal yang timbul sebagai akibat kegiatan ekonomi setelah munculnya inovasi tersebut 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. (sumber: www.wordpress.com) 2.1.3

Metode Penghitungan PDRB

Ada dua metode yang dipakai untuk menghitung PDRB: 1. Metode Langsung Dalam metode ini, penghitungan berdasarkan pada daerah, hasil penghitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pemakaian penduduk ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: a. Pendekatan Produksi b. Pendekatan Pendapatan c. Pendekatan Pengeluaran 11


2. Metode Tidak Langsung/Alokasi Menghitung

nilai

tambah

suatu

kelompok

ekonomi

dengan

mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. Pemakaian masing - masing metode pendekatan pada data yang tersedia pada kenyataannya pemakaian kedua metode tersebut saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah. 1.

Penghitungan atas dasar harga berlaku Hasil penghitungan atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh

NTB atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan NTB / output dengan biaya antara masing - masing nilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume / kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan dari masing - masing kegiatan sub sektor dan sektor. Mengingat sifat barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap faktor, maka penilaian NTB / output dilakukan sebagai berikut: a. Untuk sektor primer yang produksinya bisa diperoleh secara langsung dari alam seperti; pertanian, pertambangan, penggalian pertama kali dicari kuantum produksi dengan satuan standar yang biasa digunakan. 12


b. Untuk sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air minum, dan sektor bangunan, penghitungannya sama dengan sektor primer. Data yang diperlukan adalah kuantum produksi yang dihasilkan serta harga produsen masing – masing kegiatan, sub sektor dan sektor yang bersangkutan. c. Untuk sektor yang secara umum produksinya berupa jasa seperti sektor perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah dan jasa pemerintah dan jasa jasa untuk penghitungan kuantum produksinya dilakukan dengan mencari indikator produksi yang sesuai dengan masing - masing sub sektor dan sektor. 2.

Penghitungan Berdasarkan Harga Konstan Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan atas

dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. NTB berdasarkan atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume / kuantum produksi saja. Pada dasarnya dikenal empat cara penghitungan nilai tambah ADH konstan, antara lain: 1. Revaluasi Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing – masing tahun dengan harga pada tahun dasar. Hasilnya merupakan output dan biaya atas dasar harga konstan selanjutnya ditambah ADH konstan diperoleh dari selisih output dan biaya antara atas dasar harga konstan. 13


2. Ekstrapolasi Nilai tambah masing - masing tahun atas dasar konstan diperoleh dengan cara mengalihkan nilai tambah pada tahun dasar indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing - masing produksi yang dihasilkan atau indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan sebagainya tergantung mana yang lebih cocok dengan jenis kegiatan sub sektor dan sektor dihitung. 3. Deflasi Nilai tambah ADH konstan diperoleh dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing - masing tahun dengan indeks harga. Indeks harganya digunakan sebagai deflator biasanya menggunakan indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar dan sebagainya tergantung mana yang lebih cocok. Indeks harga ini dapat juga dipakai sebagai indikator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga konstan justru diperoleh dengan mengalihkan nilai tambah ADH konstan dengan indeks harga tertentu. 4. Deflasi Berganda Dalam deflasi berganda yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan adalah IHK atau IHPB sesuai cakupan komoditinya.

14


Ada beberapa cara yang lazim digunakan dalam perhitungan pendapatan suatu daerah yakni: a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar Diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah nilai bruto yang timbul dari seluruh perekonomian suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen - komponen faktor pendapatan, penyusutan serta pajak tidak langsung. b. Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar Perbedaan antar konsep “bruto” dan konsep “netto” adalah karena pada konsep bruto, faktor penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep netto faktor penyusutan telah dikeluarkan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susut barang - barang modal yang terjadi selama ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susut barang – barang modal dari seluruh faktor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan “penyusutan” yang dimaksud diatas. 2.1.4 Faktor – faktor Pertumbuhan Ekonomi Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor - faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. (Sumber: Bannock, Graham, R. E. Baxter dan Evan Davis. 2004. A Dictionary of Economics. Inggris: Penguin Books Ltd) 1.

Faktor Ekonomi a. Sumber daya alam 15


Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim / cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan indsutri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). b. Sumber daya manusia Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil - hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. c. Sumber daya modal Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang – barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang – barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. d. Tenaga Manajerial dana Organisasi Produksi

16


Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi ini berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dengan berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi

produksi ini

dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatannya sehari - hari. Dan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, para wiraswasta tampil sebagai tenaga organisator dalam menggerakkan berbagai sumber produksi dalam proses produksi dengan memperkenalkan penemuan baru yang dikenal sebagai inovasi. e. Teknologi Dalam pengertian yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara penyelesaian tugas. Kemajuan teknologi merupakan faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dan perubahan atau kemajuan teknologi tersebut dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lainnya. Kemajuan teknologi hemat modal akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien. 2.

Faktor non Ekonomi a. Faktor Politik dan Administrasi Pemerintahan Struktur dan situasi politik dan administrasi pemerintahan yang lemah merupakan faktor penghambat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Politik yang tidak stabil serta pemerintahan yang lemah sangat menghambat kelancaran kemajuan ekonomi. b. Aspek sosial budaya 17


Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi antara lain sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, kelembagaan masyarakat dan hal – hal lainnya yang berkaitan dengan itu. c. Susunan dan Tertib Hukum Susunan dan tertib hukum serta pelaksanaan hukum dan peraturan perundang - undangan yang keliru seringkali menghambat kemajuan ekonomi. Sehubungan dengan itu maka hukum harus dilaksanakan secara tertib dan konsekuen, yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. 2.2

Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat

dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan, merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu

kesejahteraan

masyarakat

dan

pada

akhirnya

mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran seimbang adalah suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran (G = T). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan

(G < T) sedangkan anggaran defisit adalah anggaran dimana

komposisi pengeluaran lebih besar daripada penerimaan (G > T).

18


Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi sedangkan defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sampai dengan tahun 2004, rincian belanja pemerintah pusat dan daerah masih terdiri dari: (1) pengeluaran rutin dan (2) pengeluaran pembangunan. Namun sejak tahun 2005 mulai diterapkan penyatuan anggaran (unifiet budget) antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, serta pengklasifikasian anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi (Nota Keuangan dan RAPBD 2005). 2.2.1 Pengeluaran Rutin Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran

penyelenggaraan

pemerintahan,

kegiatan

operasional

dan

pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian (Djunasien dan Hidayat, 1989). Besarnya pengeluaran rutin dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan 19


stabilitas perekonomian, seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang, dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah terutama dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. 2.2.2

Pengeluaran Pembangunan Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk

membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang lebih stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBD secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia, maka pencapaian sasaran - sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin (Nota Keuangan dan APBD, 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, formulasi distribusi alokasi dan penentuan besarnya pengeluaran pembangunan memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijakan fiskal. Di samping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap ditempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sehat, melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya

menciptakan

pertumbuhan

yang

berkesinambungan.

Pembiayaan

pembangunan rupiah dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, dan pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada 20


departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pemerintah daerah, yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola oleh instansi pusat, dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Djamin, 1993). 2.2.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah Menurut Suparmoko (2000), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut : 1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang. 2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. 3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. 4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Macam-macam pengeluaran pemerintah seperti : 1. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran

pemerintah

mendapatkan

pembayaran

kembali

dari

masyarakat yang menerima jasa - jasa / barang - barang yang bersangkutan. Misalnya, pengeluran untuk jasa - jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek proyek produktif 2. Pengeluaran

yang

reproduktif,

artinya

mewujudkan

keuntungan-

keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluran untuk bidang pertanian, 21


pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. 3. Pengeluran yang tidak termasuk self liquiditing dan tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monumen dan sebagainya. 4. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak- anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat. 2.2.4

Teori Pengeluaran Pemerintah Kebijakan fiskal penstabil otomatik atau disebut juga stabilisator

terpasang menurut Lipsey (1990) adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan nasional,

kecenderungan

sehingga

membelanjakan

mengurangi

angka

marjinal

multiplier.

dari

pendapatan

Penstabil

otomatik

mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan outonomous pada

pengeluaran-pengeluaran

seperti

investasi. Selain itu, perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi. Tiga bentuk penstabil otomatik yang utama adalah sebagai berikut: 1. Pajak Pajak akan mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan disposebel yang terkait dengan

setiap fluktuasi pendapatan nasional tertentu. Dengan 22


demikian, pada kecenderungan pendapatan

disposebel,

mengkonsumsi marginal tertentu dari

pajak

langsung

mengurangi

tingkat

kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional. 2. Pengeluaran pemerintah Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, makin

kecil kadar ketidak-

stabilan siklus pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan

penstabil

otomatik yang ampuh dalam perekonomian. 3. Transfer pemerintah Transfer

pemerintah

contohnya

berupa

jaminan

sosial,

jaminan

kesejahteraan dan kebijakan bantuan pertanian. Pembayaran transfer yang berperan

sebagai

stabilisator

terpasang

cenderung

menstabilkan

pengeluaran untuk konsumsi, dalam upaya untuk menghadapi fluktuasi pendapatan nasional. Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal

diskresioner,

yakni

memberlakukan

perubahan

pajak

dan

23


pengeluaran yang dirancang untuk mengimbangi senjang yang timbul. Agar dapat melakukannya secara efektif, pemerintah secara periodik harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal. Dalam proses

mempertimbangkan

kebijakan

fiskal

diskresioner,

perlu

dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat sementara dan jangka panjang. a. Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y = C + I + G merupakan pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian tertutup. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y (pendapatan nasional), C (pengeluaran konsumsi), dan G (pengeluaran pemerintah). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997). Apabila ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan Y, maka diperoleh persamaan sebagai berikut : Y C I G = + + Y Y Y Y

1 = APC +

I G + Y Y

Menurut

Keynes

untuk

menghindari

timbulnya

stagnasi

dalam

perekonomian, pemerintah berusaha untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi penurunan nilai APC (Average Propensity to 24


Consume) dalam perekonomian. Pendapatan setelah diperhitungkannya transfer pemerintah disebut sebagai disposable income suatu masyarakat sama dengan besarnya transfer pemerintah (Tr) dikurangi besarnya pajak (Tax) yang dipungut oleh pemerintah. Persamaannya adalah sebagai berikut (Reksoprayitno, 1985) : Yd = Y – Tx + Tr Dari persamaan tersebut, dapat diturunkan kedalam persamaan berikut ini : Y = Yd + Tr – Tx Maka : C + I +G = Y = Yd + Tr – Tx Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan potongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya

adalah

untuk

meningkatkan

pengeluaran,

maka

pemerintah

mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (injection) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan 25


menaikkan permintaan aggregate dan melalui efek pengganda menciptakan tambahan lapangan pekerjaan (Kamaluddin, 1999). b. Hukum Wagner Teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2001). Hukum tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

PkPPt − n PkPP PkPPt −1 PkPPt −2 > > > ..... > PPk PPkt −1 PPkt − 2 PPkt −n Keterangan : PkPP = Pengeluaran Pemerintah per kapita PPk

= Pendapatan Nasional per kapita

1,2…n = Indeks Waktu (tahun) Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dengan masyarakat yang lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu : tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan

tingkat

pendapatan

masyarakat,

urbanisasi

yang

mengiringi

26


pertumbuhan ekonomi, perkembangan demografi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997). Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industriindustri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Namun hukum Wagner terdapat kelemahan yaitu tidak didasar pada suatu teori pemilihan barang-barang publik. Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar 1, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1: Pengeluaran Pemerintah / GDP

Kurva 1

Kurva 2

Waktu 0 Gambar 1. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

27


c. Teori Rostow tentang Pembangunan dan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Analisis Rostow didasarkan kepada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Teori ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut (Mangkoesoebroto, 2001): Tahap awal : pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Tahap

menengah:

investasi

pemerintah

tetap

diperlukan

untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin membesar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin kecil.

28


Tahap lanjut: pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat. Rostow dan Musgrave seperti halnya Wagner melandasi pendapatnya juga berdasarkan pengamatan dan pengalaman pembangunan ekonomi di banyak negara sehingga teori yang dikembangkan masih terdapat kelemahan. Kelemahan teori Rostow dan Musgrave ini tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu dan tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap ataukah beberapa tahap secara simultan. 2.3

Pendidikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Pengalokasian anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam kebijakan anggaran (Rosen dalam Brata: 2005). Kebijakan ini dikaitkan peran pemerintah sebagai penyedia barang publik. Dampak eksternalitas (eksternalitas positif) daari kebijakan pengalokasian anggaran untuk bidang pendidikan tentunya diharapkan berpengaruh pada 29


peningkatan tingkat pendidikan bila anggaran yang digunakan sesuai dengan harapan. Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun produk domestik bruto, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan. Secara tidak langsung hal itu menunjukkan seberapa jauh masyarakat menyadari pentingnya peranan pendidikan (Susanti 1995). 2.3.1

Jenjang Pendidikan Jenjang

pendidikan

adalah

tahapan

pendidikan

yang

ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. b) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. c) Pendidikan Menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun.

30


d) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselengggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada pendidikan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA. 2.3.2

Jenis Pendidikan Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan

tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. a) Pendidikan Umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). b) Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tetentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jenis ini termasuk kedalam pendidikan formal. c) Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tetentu. d) Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. 31


e) Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1). f) Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. g) Pendidikan Khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk Sekolah Luar Biasa/SLB). Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan khususnya di Indonesia, yaitu: 1. Faktor Internal, meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, interfensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. 2. Faktor Eksternal, adalah masyarakat pada umumnya dimana masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidikan. (Sumber: www.wikipedia.org)

32


2.4

Penelitian Terdahulu 1. Analisis Kausalitas Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 1971-2004 Analisis Kausalitas Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 1971-2004 menghasilkan dimana terdapat hubungan searah dari pengeluaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penekanan pada uji kausalitas. Dalam hal ini akan dilakukan penerapan kausalitas model Engle-Granger. Uji ini sangat penting terutama bila diketahui adanya hubungan antara dua variabel ekonomi yang satu sama lain saling mempengaruhi. Konsep kausalitas Granger dikenal sebagai konsep kausalitas sejati atau konsep prediktabilitas, dimana masa lalu dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang, akan tetapi masa datang tidak mempengaruhi masa lalu. Untuk melihat pengaruh positif dari pengeluaran

pendidikan

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

tersebut

dibutuhkan waktu 3 tahun. Setelah dilakukan uji estimasi antara pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1971-2004, menunjukkan bahwa terlihat adanya hubungan kausalitas satu arah dari pengeluaran pendidikan (YEt) ke pertumbuhan ekonomi (GRt), jika α=5% tapi jika α=15% terdapat hubungan dua arah. Hasil regresi ditemukan bahwa koefisien bj yang signifikan tidak sama dengan nol yaitu b2 dan b3, sedangkan koefisien dj hanya akan signifikan pada derajat kepercayaan 85%. 33


2. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Analisis

Pengaruh

Pengeluaran

Pemerintah

Atas

Pendidikan,

Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah atas perumahan dan pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan dalam jangka panjang. Perlu adanya investasi swasta sehingga dapat membantu pemerintah. Sedangkan dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model error correction mode (ECM) dan Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil pengolahan data diperoleh dengan menggunakan error correction mode (ECM) untuk mengetahui perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah pengeluaran pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi. Dari keempat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang signifikan dalam jangka pendek. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan perumahan tidak signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi yang lebih besar dari alpha 5%.

34


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dapat dihitung

Recommend Documents