BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
2.1.
Telaah Pustaka Dalam telaah pustaka yang dipresentasikan berikut ini, mengemukakan
pengertian dan teori-teori yang mendasari penulisan tesis yang mendukung kepada
pemecahan permasalahan yang diangkat. Dengan adanya pengertian tiap variabel dan landasan-landasan kerangka teori ini, bisa lebih mempertajam dan menghasilkan kebenaran serta kehandalan hipotesis penelitian yang dikemukakan.
2.1.1 Sistem Informasi 2.1.1.1 Definisi Sistem dan Sistem Informasi Defini Sistem Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Scott dalam Anwar (2004:5) dalam bukunya M. Khoirul Anwar yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah, sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (input), pengolahan (processing) serta keluaran (output). Sistem harus memiliki input, proses dan output. Sesuai apa yang dikemukakan oleh Sutanta bahwa : Sistem merupakan sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerjasama atau yang
7
8
dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan. Sutanta, (2003:4).
Definisi sistem menurut McLeod (2001 : 11) dalam bukunya
Management Information Sistem yang diterjemahkan oleh Hendra Teguh yaitu
“Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama mencapai tujuan”. untuk
Sedangkan menurut Susanto (2004 : 18) “Sistem adalah kumpulan / grup
dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik atau non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Dari definisi tersebut diatas, semua memiliki makna yang sama yaitu kumpulan dari sub sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jika salah satu dari sub sistem tersebut tidak ada maka sistem tidak akan berjalan secara normative karena adanya ketergantuangan satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi diatas mengenai sistem, maka dapat disimpulkan bahwa sistem diperlukan untuk mengolah dan meningkatkan pemprosesan informasi. Setelah dirancang sistem diperkenalkan dan diterapkan kedalam organisasi pengguna. Jika sistem yang diterapkan itu digunakan oleh anggotanya maka pelaksanaan sistem dapat dikatakan berhasil. Sedangkan Jika para penggunanya menolak sistem yang diterapkan, maka pelaksanaan sistem tersebut bisa dikatakan gagal.
9
Definisi Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan bentuk penerapan dalam sebuah organisasi,
dimana penerapan/penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi tersebut
untuk mendukung dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menyediakan
informasi yang berguna di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. organisasi yang tumbuh dan menjadi lebih kompleks membuat manajemen Suatu melakukan permintaan yang semakin besar terhadap fungsi sistem informasi.
Mereka membutuhkan untuk dapat melakukan akses terhadap data kapanpun dan dimanapun dengan mudah, akurat dan konsisten, sistem informasi yang cepat dapat mengikuti perubahan kondisi. Menurut pendapat Tata Sutabri dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen mendefinisikan sistem informasi, sebagai berikut: “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporanlaporan yang diperlukan”. Sutabri, (2005:42). Dalam era keterbukaan seperti sekarang ini, informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kita semua. Informasi merupakan sarana komunikasi efektif antara anggota masyakat dengan masyarakat lainnya atau antara suatu entitas tertentu dengan masyarakat disekitarnya. Tanpa adanya arus informasi yang baik maka aktivitas suatu entitas kemungkinan akan terhambat sehingga tidak tercapai tujuan dari entitas tersebut. Maka timbul pertanyaan, dari mana
10
informasi tersebut didapatkan? Jawabannya adalah dari sistem informasi (Information sistem). Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang
saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan
mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan
pengawasan dalam organisasi baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer (Laudon dan Laudon, 2000).
“Sistem informasi merupakan suatu cara tertentu untuk menyediakan
informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan”. Wahyono, (2004:17). Sistem informasi juga merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem informasi yang dimaksudkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara terpadu, cepat, lengkap dan akurat guna mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem informasi, merupakan rangkaian prosedur formal yang dalam penyebaran informasinya melalui beberapa tahapan pertama data yang telah diperoleh dikelompokan, lalu data tersebut diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Sistem informasi didalam suatu organisasi mendukung suatu operasi dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dalam penyediaan informasi terhadap pengambilan sebuah keputusan
11
Berdasarkan beberapa definisi mengenai sistem informasi diatas menurut
penulis, sistem informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu perangkat dari sistem
informasi terdiri dari hardware, software, brainware, data dan prosedur.
Sedangkan kegiatan dari sistem informasi meliputi input, proses, output,
pengendalian dan penyimpanan. 2.1.1.2. Manfaat Informasi Dalam Organisasi
Terdapat beberapa definisi mengenai informasi yang dapat dikemukakan. Menurut McLeod “informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti.” McLeod
(2001 : 15). Sedangkan menurut Azhar Susanto
“informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.” Susanto, (2004 : 40) Dari kedua definisi tersebut dapat diambil keputusan bahwa informasi adalah sebagai berikut : 1.
Data yang telah diolah
2.
Menjadi bentuk yang berguna dan lebih berarti
3.
Menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata
4.
Digunakan untuk acuan dalam mengambil keputusan
2.1.1.3. Karakteristik Kualitas Informasi Menurut McLeod (2004 : 40) suatu informasi yang berkualitas harus memiliki karakteristik sebagai berikut : 1.
Akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
12
2.
Tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi
tersebut diperlukan.
3. Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan.
4.
Lengkap, artinya informasi yang diberikan secara lengkap, tidak ada informasi penting yang disembunyikan.
Kemudian cirri-ciri suatu informasi yang lebih detail dibandingkan dengan
apa yang diungkapkan McLeod (2004 : 41) adalah sebagai berikut : 1.
Efektifitas, artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk waktu yang tepat, format yang tepat, sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
2.
Efisien, artinya informasi yang dihasilkan harus melalui penggunaan sumber daya yang optimal.
3.
Konfedensial, artinya memperhatikan proteksi atau perlindungan terhadap informasi sensitive dari pihak yang tidak berwenang.
4.
Integritas, artinya informasi yang dihasilkan harus merupakan hasil pengolahan data yang terpadu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
5.
Ketersediaan, artinya informasi yang diperlukan harus selalu tersedia kapanpun saat diperlukan. Untuk itu diperlukan pengamanan terhadap sumber daya informasi.
13
2.1.1.4. Elemen Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS) Sistem informasi merupakan kumpulan sub sistem yang saling
berhubungan dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu
mengolah data menjadi yang berguna. Menurut Susanto (2004 : 61) sistem
informasi berbasis komputer memiliki komponen-komponen, diantaranya : 1. Perangkat keras (hardware) 2. Perangkat lunak (aplikasi)
3. Manusia (brainware) 4. Prosedur (procedure) 5. Basis data (database) 6. Jaringan komunikasi (comunication network) Komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan bekerjasama secara harmonis. Apabila salah satu komponen ada yang hilang atau rusak maka sistem informasi yang dibangun tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
2.1.1.5. Pengendalian Informasi dalam Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS) Pengendalian informasi dalam Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS) dikelompokan pada : 1.
Pengendalian Umum (general control) merupakan sistem pengendalian intern komputer yang berlaku umum meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh yang terdiri dari :
14
- Pengendalian top manajemen (top management controls), merupakan
sistem pengendalian intern yang ada pada suatu organisasi yang mendorong keterlibatan, kepedulian, dan tanggung-jawab pucuk pimpinan
organisasi berikut semua konsekwensi yang harus dipenuhi demi
berjalannya sistem secara memadai. - Pengendalian manajemen pengembangan sistem merupakan pengendalian
sistem yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem.
Serta
untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa sistem berbasis teknologi informasi ini dikembangkan dan dipelihara dengan cara yang efisien dan melalui proses otorisasi yang semestinya. - Pengendalian manajemen sumber data, merupakan pengendalian sumber data yang kritis dan harus dikelola dengan dengan baik, serta menangani manajemen data. - Pengendalian manajemen operasi, merupakan jenis pengendalian intern yang didesain untuk pengelolaan sumber daya dan operasi Teknologi Informasi pada suatu organisasi. - Pengendalian manajemen keamanan, dimaksudkan untuk menjamin agar aset sistem informasi tetap amam. 2.
Pengendalian Aplikasi (application control) , adalah rancangan struktur pengendalian intern database dan komunikasi pada tingkat aplikasi yang didesain oleh sistem desainer, yang terdiri dari: - Pengendalian batas sistem
15
- Pengendalian masukan
- Pengendalian proses pengolahan data
- Pengendalian keluaran
- Pengendalian file database
- Pengendalian komunikasi aplikasi 2.1.1.6. Perbedaan Sistem Informasi dan Aplikasi
Sistem informasi menurut Turban, Mclean, dan Wetherbe dalam (2008:11)
adalah
sebuah
sistem
informasi
yang
mempunyai
fungsi
mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Sedangkan sistem informasi menurut AlBahra Bin Ladjamudin dalam (Analisis dan Desain Sistem Informasi 2005:13) adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponenkomponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media.
16
Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang
disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya
adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi
pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi
dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan
tiap aplikasi. Sering kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi
satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah.
2.1.2.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
2.1.2.1. Pengertian
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(SIPKD) Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Permendagri no 59 Tahun 2007. Atas dasar tersebut diatas pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari
17
sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses intergrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.
Berdasarkan Modul Aplikasi dari Departemen Dalam Negeri, Pengertian
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Yaitu :
“Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat
SKPD” Adapun fungsi aplikasi Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut : 1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah (Penganggaran, Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban). 2. Menyusun Laporan Keuangan Lebih efisien dan akurat. 3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya. 4. Menyajikan informasi yang akurat. Software Sistem Informsi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan software baru yang dimiliki oleh Dinas Permukiman & Perumahan Provinsi Jawa Barat dimana Software Sistem Informsi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) difasilitasi dengan jaringan berbasis web. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan
18
keuangan daerah yang didasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari
Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan
keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur
pengelolaan
keuangan
daerah
dalam
penginterpretasian
dan
pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: “Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.” Yani (2002:428-429). SIPKD merupakan proses penyajian informasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelaporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Elemen-Elemen SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), Ada 2 (dua) alternatif yang dapat dipilih dalam menghasilkan Laporan Keuangan melalui Aplikasi SIPKD, yaitu :
19
1.
Laporan Keuangan Lengkap Laporan Keuangan Lengkap antara lain menghasilkan dokumen-dokuemen sebagai berikut :
-
Buku Jurnal SKPD
-
Buku Jurnal PPKD
-
Buku Besar Rekening Anggaran
-
Buku Besar Rekening Neraca
-
Laporan Realisasi Anggaran
-
Laporan Arus Kas
-
Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi Adapun syarat-syarat untuk menghasilkan dokumen-dokumen diatas,
adalah tersedianya data-data transaksi dari masing-masing SKPD secara detail/lengkap per dokumen transaksi, antara lain data-data sebagai berikut : a.
Buku Penerimaan dan Penyetoran SKPD - berisikan data-data STS Pendapatan dari masing-masing Bendaraha Penerimaan SKPD.
b.
Buku Penerimaan dan Penyetoran PPKD - berisikan data-data STS Pendapatan dari Bendaraha Penerimaan PPKD.
c.
Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran – berisikan data-data SP2D (up,gu,tu,ls) dan kuitansi-kuitansi belanja (BPK – Bukti Pengeluaran Kas) dan bukti terima dan setor Pajak dari transaksi belanja yang melalui Bendahara.
d.
SPJ Bendahara Pengeluaran – berisikan pertanggungjawaban bulanan dari transaksitransaksi belanja.
e.
Buku Kas Umum BUD – berisikan data-data penerimaan STS dan pencairan SP2D dari rekening Kas Daerah.
20
f.
Jurnal Korolari – berisikan jurnal pengakuan Aset Tetap atas kapitalisasi
dari transaksi belanja yang mempengaruhi aset tetap baik dari belanja
modal, maupun belanja barang dan jasa sesuai kebijakan akuntansi yang diberlakukan.
g.
maupun jurnal–jurnal pengakuan atas rekening neraca seperti Piutang,
Persediaan, Investasi dan Hutang. h.
Jurnal memorial – berisikan jurnal penyesuaian atas rekening APBD
Neraca Awal per SKPD dan Neraca Awal PPKD. Kebutuhan detail data transaksi diatas akan terpenuhi dengan mudah
apabila Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan telah dioperasikan secara penuh oleh seluruh SKPD. 2.
Laporan Keuangan Standar Laporan Keuangan Standar antara lain menghasilkan dokumen-dokuemen sebagai berikut : -
Laporan Realisasi Anggaran
-
Laporan Arus Kas
-
Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi Sementara dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan berupa
dokumen SPJ, BKU Bendahara dan Buku Jurnal serta Buku Besar dapat dilengkapi secara manual. Adapun syarat untuk menghasilkan Laporan Keuangan Standard adalah sebagai berikut :
a.
Rekap transaksi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
b.
Rekap transaksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
c.
Rekap Transaksi Pengembalian UP tahun berjalan
21
d.
Rekap Transaksi Pengembalian UP tahun Lalu
e.
Rekap Transaksi Pengembalian LS (contra pos)
f.
Jurnal Korolari – berisikan jurnal pengakuan Aset Tetap atas kapitalisasi
dari transaksi belanja yang mempengaruhi aset tetap baik dari belanja
modal, maupun belanja barang dan jasa sesuai kebijakan akuntansi yang
diberlakukan.
g.
Jurnal memorial – berisikan jurnal penyesuaian atas rekening APBD maupun jurnal–jurnal pengakuan atas rekening neraca seperti Piutang,
Persediaan, Investasi dan Hutang. h.
Neraca Awal per SKPD dan Neraca Awal PPKD – minimal Neraca Awal Pemda Rekap transaksi dimaksud diatas tetap berdasarkan pada angka realisasi per rincian objek rekening belanja per kegiatan. Laporan Keuangan Standar inilah yang dihasilkan oleh semua SKPD
termasuk Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dalam menunjang laporan keuangan pemerintah daerah yang diserahkan kepada SKPKD, sebagai bahan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Penyiapan Program SIPKD kedalam komputer berupa instalasi aplikasi kedalam perangkat keras dapat dilakukan apabila perangkat keras telah dilengkapi dengan operating sistem sera perangkat kerasnya yang mendukung dan perangkat lunak penunjang yang disyaratkan dalam menjalankan aplikasi. Operating sistem serta tools yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Server : Windows server 2000 atau 2003, SQL 2000, Crystall Report 11 dan Adobe reader 7 dan Internet Explorer 6. 2. Client : Windows XP atau 2000 profesional dan Internet Explorer 6 atau 7.
22
Perlu diingat bahwa untuk aplikasi yang berbasis Web process setup (instalasi dan pengaturan database) aplikasi hanya dilakukan pada komputer yang berfungsi sebagai server, sedangkan pada komputer client cukup menjalankan
Internet Explorer dengan melakukan pengaturan atas IP address server. Adapun komponen hardware Sistem Informasi Pengriman Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai berikut:
Tabel 2.1 Hardware Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Gambar 2.1. Konfigurasi Infrastruktur SIPKD
23
Spesifikasi Sistem yang dibutuhkan dalam pengoperasian SIPKD yaitu :
1. Database Server
-
DBMS (MS SQL Server 2005 or later running on Windows Server Family OS)
-
Optimal requirement for hardware and network
2. Application Server
-
Web Server (IIS 7 or later running on Windows Server Family OS)
-
Crystal Report 11 Runtime + Designer (opt)
-
Optimal requirement for hardware and network
3. Client -
Browser IE 7 running on Windows Family OS
-
Optimal requirement for hardware and network
Sumber : PT Usadi Sistemindo Intermatika
Untuk lebih jelasnya mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), existing proses pengelolaan keuangan di Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat sebagai SKPKD yang menampung seluruh laporan SKPD, rencana pengembangan hardware dan software, manajemen sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, rencana pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis web base, yaitu seperti gambar dibawah :
24
Gambar 2.2 Exixting proses pengelolaan keuangan di SKPKD
Gambar 2.3. Rencana pengembangan hardware serta software
25
Gambar 2.4. Manajemen sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Gambar 2.5 .Rencana pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis web base
26
Proses pengelolaan keuangan dari mulai data penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dilakukan secara online dalam satu modul aplikasi SIPKD,Proses aliran
data ditingkatkan melalui internet/intranet sebagai backup data bisa melalui cd
atau flashdisk , kemudian Database dibuat dalam satu bahasa yang sama sehingga
tidak terjadi kekeliruan data dan tanpa migrasi manual atau input data kembali ke aplikasi lain
2.1.2.2. Pengguna Akhir SIPKD Pengguna Akhir dari output Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari : 1.
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia diharapkan dapat menggunakan SIPKD dalam rangka penguatan implementasi regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.
2.
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam bentuk kebiajakan dan aksi fasilitasi.
3.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam menyajikan data dan informasi keuangan daerah, utamanya terkait dengan kebijakan sinkronisasi keuangan negara dan keuangan daerah.
4.
Menjadi Media dalam Lingkup manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, di lingkungan Provinsi Jawa Barat.
27
5.
Menjadi Media Terbuka kepada masyarakat untuk Informasi pengelolaan
keuangan daerah serta Merupakan Data base Provinsi Jawa Barat sesuai
peraturan yang ada.
2.1.2.3. Modul dan Fitur Software Aplikasi SIPKD
Secara substansial aplikasi SIPKD dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama,
yaitu :
1.
Core sistem merupakan aplikasi inti dari SIPKD, yang terdiri dari modul perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
dan
penatausahaan
serta
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam sebuah sistem, baik dalam lingkungan operasi online maupun offline. a.
Modul Perencanaan adalah fasilitas aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangnan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaaannya, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah maupun kemitraan dan partisipasi masyarakat. Output utama dari aplikasi ini adalah dokumen RKPD yang menjadi dasar penyusunan anggaran di tahapan berikutnya
28
Gambar 2.6. Contoh Tampilan Modul Perencanaan (Program dan Kegiatan RKPD) b.
Modul Penganggaran, aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran, dimulai dengan penyiapan KUA dan PPAS. Aplikasi ini memberikan fasilitas penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD, yang akan digunakan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
29
Gambar 2.7. Contoh Tampilan Modul Penganggaran c.
Pelaksanaan dan Penatausahaan, aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan dan penatusahaan APBD, baik di tingkat Bendahara, PPK SKPD, Pengguna Anggaran maupun BUD. Aplikasi ini diawali dengan fasilitas penyiapan SPD oleh BUD. Selanjutnya SPP yang dioperasikan oleh bendahara baik bendahara di tingkat SKPD maupun bendahara di tingkat PPKD, yang akan menghasilkan format-format SPP baik UP, GU, TU maupun LS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 untuk proses pelaksanaan APBD dimulai sejak disusunnya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
30
SKPD sampai dengan pertanggungjawaban dari penggunaan/ pencairan
serta penerimaan dana. Modul Pelaksanaan APBD terdiri dari :
1.
Penyusunan DPA-SKPD
2.
Penerbitan SPD
3.
Pembuatan SPP
4.
Pembuatan SPM
5.
Penerbitan SP2D
6.
Pencairan SP2D
7.
Pencairan STS
8.
Penyusunan SPJ
Modul ini berfungsi untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan tugas fungsi Kuasa BUD. Baik Kuasa BUD untuk Anggaran dalam menyusun DPA dan SPD, juga Kuasa BUD di Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D. Di Modul ini juga disertakan fasilitas ataupun menu yang dapat membantu bendahara penerimaan maupun pengeluaran untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya. Sehingga Modul ini juga disebut sebagai modul Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD). Untuk
menggunakan
penatausahaan
keuangan,
fasilitas klik
pengelolaan icon
modul
pelaksanaan
dan
Pelaksanaan
dan
Penatausahaan sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut :
31
Gambar 2.8 Icon Pelaksanaan dan Penatausahaan
Selanjutnya akan tampil menu utama dalam modul sebagaimana
ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 2.9 Menu Utama Pelaksanaan dan Penatausahaan Untuk masuk kedalam modul anggaran dilakukan dengan cara memilih dan meg’klik’ icon Penganggaran pada menu utama aplikasi. Setelah di’klik’ maka akan tampil kotak logon seperti yang tampak dalam gambar berikut.
Gambar 2.10. Kotak Login Setelah user ID dan password diisi kemudian klik tombol ‘login’ untuk masuk kedalam aplikasi.
32
d.
mempersiapkan laporan keuangan, dimulai dari Jurnal yang kemudian
diposting ke buku besar, buku besar dijadikan dasar untuk membuat neraca saldo. Berdasarkan neraca saldo disusun laporan keuangan yang
terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arus Kas serta
Pertanggungjawaban, aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Modul ini mengakomodasi kebutuhan entitas akuntansi, baik pada tingkat SKPD, tingkat PPKD maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pertanggungjawaban UP/GU/TU, pada penatausahaan pengeluaran merupakan proses pengakuan pembebanan atas realisasi belanja kedalam kode rekening anggaran dan pengisian kembali uang persediaan yang telah digunakan dalam operasional kegiatan. Proses ini terdiri dari belanja
tidak
langsung
non
gaji
dan
belanja
langsung.
Pertanggungjawban UP/GU/TU Belanja Langsung dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan pengeluaran Pertanggungjawaban
UP/GU/TU
pengajuan
Belanja
Langsung
sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 2.11. Menu Penatausahaan Pengeluaran Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung
33
kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
Gambar 2.12. Tampilan form Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung
Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 mendefinisikan akuntansi sebagai proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan pengiterpretasian atas hasilnya dan penyajian laporan Lebih spesifik dalam konteks kepemerintahan, Permendagri No 13 tahun 2006 memberikan definisi akuntansi pemerintahan
adalah
serangkaian
prosedur
mulai
dari
proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pengertian dari definisi ini mengandung dua cakupan utama yaitu proses penyusunan laporan keuangan dan menginterpretasikan laporan yang dihasilkan dalam pengambilan keputusan dalam sektor swasta dan pertanggungjawaban APBD dalam sektor pemerintah daerah. Sehingga
34
output
yang
dihasilkan
proses
akuntansi
khususya
akuntansi
pemerintahan adalah laporan keuangan yang terdiri dari : -
LaporanRealisasiAnggaran
-
Neraca
-
Catatan atas Laporan Keuangan
-
Untuk fungsi perbendaharaan daerah diharuskan menyusun Laporan Arus
Kas.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian dilengkapi dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 tahun 2007 yang merupakan petunjuk pelaksanaan penatausahaan dan pelaporannya, mengamanatkan adanya desentralisasi tanggungjawab kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga entitas keuangan suatu Pemerintahan Daerah terdiridari : -
Entitas
akuntansi
anggaran/pengguna
adalah barang
unit dan
pemerintahan oleh
pengguna
karenanya
wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. -
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan SKPD sebagai suatu entitas akuntansi harus mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasil pengelolaan anggaran
yang diberikan. Sebagai konsekuensi dari adanya
35
desentralisasi tanggung jawab pengelolaan keuangan kepada SKPD
sesuai dengan kewenangannya, maka SKPD harus membuat laporan
hasil pengelolaan anggarannya dalam bentuk Laporan Realisasi
Anggaran SKPD (LRA), Neraca SKPD dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Sedangkan SKPKD adalah suatu entitas pelaporan yang
2.
bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian
dari entitas akuntansi dan laporan arus kas daerah dari BUD. Non Core Sistem merupakan aplikasi pendukung dari SIPKD yang terdiri dari modul pinjaman, piutang, asset, gaji dan sistem informasi Eksekutif Regional SIKD. Modul Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan modul Core Sistem, baik pada aspek database, reporting maupun untuk kepentingan rekonsiliasi. Sistem ini dapat berjalan baik dalam lingkungan operasi online maupun offline. a.
Modul Pinjaman, aplikasi pinjaman menyediakan fungsi pengukuran kinerja pengelolaan hutang daerah seperti umur hutang, jadwal pembayaran
kepada
pihak
ketiga,
modal/bunga,biaya
transaksi,
pembayaran kembali dan hutang yang belum terbayar (outstanding). b.
Modul Piutang, plikasi ini menyediakan fungsi pengukuran kinerja pengelolaan piutang daerah seperti umur piutang, jadwal penerimaan piutang, dan alokasi piutang yang akan dihapuskan.
c.
Modul Aset, aplikasi ini menghasilkan laporan antara lain buku inventaris (BI) dan buku inventaris induk (BII). Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk
36
digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi 6 golongan yaitu : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi, asset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.
2.1.2.4. Indikator Kualitas Aplikasi SIPKD
Adapun Karakteristik dari Kualitas Aplikasi SIPKD yaitu sebagai
Supporting tools dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan daerah, dengan karakteristik sebagai berikut : 1. Integrated, SIPKD memiliki fitur aplikasi yang terintegrasi untuk menjamin konsistensi data sehingga mampu menghasilkan informasi yang akurat. Proses jurnal akuntansi harus terintegrasi dengan aktivitas penganggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban (SPJ). 2. Secure, mempunyai fitur keamanan yang andal, meliputi autentikasi dan otorisasi dengan memperhatikan penanganan isu-isu keamanan sesuai dengan standar teknis. 3. Accountable, Mampu menghasilkan data yang akuntabel. Operasi perhitungan yang ada harus valid dalam setiap laporan yang dihasilkan. 4. User Friendly, karena sebagian pengguna dimungkinkan tidak mempunyai pengetahuan komputer yang cukup. 5. Informatif, mampu memberikan informasi baik dalam bentuk tampilan maupun laporan sesuai kebutuhan pengguna. Bentuk laporan yang informatif memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. 6. Realible, memiliki keandalan yang tinggi sehingga mampu membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pada saat diperlukan. Aplikasi harus senantiasa stabil mulai awal penggunaan sampai akhir. 7. Acceptable Performance, memiliki unjuk kerja (performance) yang baik akan membantu kecepatan dalam proses penatausahaan Kas Daerah dan pelaporannya. 8. Manageable, fitur kemudahan dalam pemeliharan dan pengembangan, sehingga aplikasi dapat digunakan dalam jangka panjang. 9. Extensible, didesain dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan dimasa yang akan datang. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, dari sisi peraturan perundangan yang terkait, organisasi maupun faktor lainnya harus diantisipasi dari awal. Sumber : PT. USADI
37
Manfaat yang ingin dicapai dalam Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah ini, berdasarkan pada permasalahan dan kebutuhan pengguna
yaitu :
1. Mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi fungsi Perbendaharaan pada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
3. Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
secara cepat dan akurat.
2.1.2.5. Faktor Resiko Pengoperasian SIPKD Kendala-kendala dan permasalahan yang biasa terjadi dalam penerapan SIPKD diantaranya sebagai berikut : 1. Permasalahan jaringan (networking) a. Pengaruh cuaca yang ternyata cukup signifikan terhadap teknologi wireless yang dipakai dalam WAN b. Power supply switch yang terkadangdiputus oleh satuan kerja tertentu sehingga menyebabkan satuan kerja lain yang terhubung melalui switch tersebut menjadi tidak terkoneksi c. Stabilitas pasokan listrik 2. Permasalahan Software a. Proteksi terhadap virus masih lemah, terutama pada pengelola yang kurang peduli untuk terus meng-update anti virus di PC pengguna akhir dari sistem ini.
38
b. Fitur dalam aplikasi yang digunakan dalam jaringan SIPKD belum seluruhnya dapat dioptimalisasikan pemanfaataannya
3. Dukungan komputer pada pengelola keuangan masih banyak yang kurang
mendukung bagi aplikasi yang dimiliki oleh jaringan SIPKD, seperti misalnya
teleconference yang membutuhkan spesifikasi penunjang grafis yang cukup 4. Permasalahan sumber daya manusia a. Pemahanan dan penguasaan terhadap operating sistem linuxyang
digunakan oleh server kurang dikuasai oleh pengelola SIPKD b. Keterbatasan
kemampuan
administrator
untuk
selalu
dapat
memantau/memperbaiki koneksi jaringan SIPKD c. Konsistensi dan komitmen para operator yang terkadang tidak bisa bisa dimanifestasikan kerena kesibukan diluar tugasnya sebagai operator.
2.1.3.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.3.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut : Dalam pasal 31 ayat Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang berbunyi : “Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.” (UU No.17 : 2003, pasal 31 ayat 1) Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 99 ayat 2, yang berbunyi :
39
“Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan denngan pelaksanaan anggaran (PP No. 58 : 2005) dan barang yang dikelolanya.” Dan dalam pasal 100 ayat 2 yang berbunyi : “PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas; dan 4. Catatan Atas Laporan Keuangan. (PP No. 58, Pasal 100:2:2005) Serta pasal 101 yang berbunyi : “Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuanga yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.” (PP No. 58, pasal 101 : 2005) Dari beberapa peraturan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu output dari sistm akuntansi yang merupakan bentuk pertanggngawaban pelaksanaan anggaran atau barang yang berasal dari APBD yang disampaikan kepada DPRD yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan beserta lampiran laporan keuangan badan yang menggunakan APBD. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud, disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
40
2.1.3.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dasar hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kauangan daerah
diantaranya sebagai berikut :
1.
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU I/2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4.
UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5.
PP 24/ 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah;
6.
PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
PP No. 56/2005; Sistem Informasi Keuangan Daerah
8.
PP No. 41/2007; Tentang organisasi perangkat daerah;
9.
PP No. 38/2007; tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahanz Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Permendagri No. 13/2006; tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Permendagri No. 59/2007; tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri; 12. Permendagri No. 32/2008; pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009; 13. Perda 11 /2008 tentang pokok-pokok pengeloaan Keuangan Daerah
41
Dari peraturan-peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum
dari pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat kuat, mulai dari peraturan
perundang-undangan yang tertinggi sampai terendah.
2.1.3.3. Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Laporan keuangan merupakan output hasil akhir dari proses akuntansi
atau ringkasan dari suatu proses pencatatan, ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periode berjalan. Dengan laporan keuangan, instansi dapat menilai, mengevaluasi, merencanakan kinerja dari
pemerintah daerah.
Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memiliki karakteristik normatif sehingga berguna bagi pihak yang membutuhkan. Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.” Standar Akuntansi Pemerintah (24;2005) Dari pemaparan diatas bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
42
Selain itu menurut pandapat Deddi Nordiawan (2006:25) menyatakan bahwa
adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu : “SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik
di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.” Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan SAP diyakini
akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
2.1.3.4. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan.Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Mahsun (2007) menyebutkan beberapa tujuan pelaporan keuangan sektor publik, yaitu: a)
Kepatuhan dan pengelolaan
43
b) Memberikan jaminan kepada pengguna dan penguasa bahwa pengelolaan
sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan
yang berlaku.
c)
Akuntabilitas dan pelaporan restropektif
d) Bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja, yang memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
e)
Perencanaan dan informasi otorisasi
f)
Memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang
serta
memberikan
informasi
pendukung
mengenai
otorisasi
penggunaan dana. g) Kelangsungan organisasi. h) Membantu para pengguna laporan untuk menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat melangsungkan usahanya. i)
Hubungan masyarakat.
j)
Sebagai alat komunikasi dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai oleh organisasi.
k) Sumber fakta dan gambaran. l)
Merupakan sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Pelaporan
keuangan
tidak
hanya
meliputi
komponen
laporan
keuangan,tetapi juga meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan. Public Sector Committee IFAC (1996) menyebutkan tujuan pelaporan keuangan sektor publik
44
secara umum adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lebih lanjut disebutkan bahwa tujuan pelaporan
keuangan sektor publik, khususnya pemerintah daerah sesuai dengan pembahasan
kita, adalah sebagai berikut :
a)
Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh DPRD.
b) Menyediakan informasi tentang sumber daya keuangan dan penggunaannya.
c)
Menyediakan informasi tentang cara pemerintah daerah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya.
d) Menyediakan informasi
yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi
kemampuan manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajibannya. e)
Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi biaya operasi dan pencapaian target. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan: (a) Akuntabilitas
45
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
(b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. (c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (d) Keseimbangan Antar generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :
46
(a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran.
(b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan. (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai. (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. (f)
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Lebih lanjut mengenai laporan keuangan, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah, dibahas dalam bagian tersendiri.
47
2.1.3.5. Manfaat Laporan Keuangan
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Adapun pengguna laporann keuangan pemerintah daerah diantaranya : 1.
Pemanfaatan
laporan
keuangan
dilakukan
pada
saat
penyampaian
pertanggungjawaban APBD kepada legislatif sesua iketentuan yang berlaku (bersifat mandatori) dan dilakukan setahun sekali
2.
Pemanfaatan laporan keuangan sebagai bahan untuk diperiksa oleh BPKRI (bersifat mandatori). Hasilnya pada bulan Juni tahun berikutnya.
3.
Penyajian laporan keuangan yang belum realtime (masih bersifat tahunan / output diakhir tahun) dan bersifat angka – angka historis, mengakibatkan laporan keuangan belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan / keputusan manajemen pemerintahan sehari-hari.
Upaya Penyajian Informasi Keuangan yang Handal : 1.
Penertiban aset yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, terutama eksistensi aset, hak kepemilikan aset, kelengkapan, penilaian dan pengungkapan aset. Upaya ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa Aplikasi Teknologi Informas Siklus Barang Daerah (ATTISBADA)
2.
Dalam upaya penyajian laporan keuangan yang handal dan kecepatan dalam penyajiannya
diimplementasikan
Keuangan Daerah (SIPKD).
pula
Sistem
Informasi
Pengelolaan
48
2.1.3.6. Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (2005 : 24), laporan keuangan
pemerintah daerah terdiri dari empat unsur, diantaranya :
a.
Laporan Realisasi Anggaran Nilai realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam
satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. b.
Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
c.
Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivasi operasional, invesrasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur dari laporan arus kas adalah penerimaan dan pengeluaran kas.
d.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas laporan dan informasi
49
lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar
akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
2.1.3.7. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi yang
tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami. Sumber : (Standar Akuntansi Pemerintah : 2005) Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasimereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang memenuhi karakteristik berikut:
50
(a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasi mereka di masa lalu.
(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
(c) Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. (d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup
semua
informasi
akuntansi
yang
dapat
mempengaruhi
pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: (a)
Penyajian Jujur
51
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan
untukdisajikan.
(b)
Dapat Diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
(c)
Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksernal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
52
Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna
dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna.
2.1.3.8. Kendala Penyajian Kehandalan Laporan Keuangan
Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan
yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan kepraktisan. Beberapa hal yang meninbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan diantaranya : Materialitas
1.
Laporan keuangan hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas yaitu apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Pertimbangan biaya dan manfaat
2.
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunan. Laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. 3.
Keseimbangan antar
53
Diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara
berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda terutama antara relevansi dan keandalan.
2.1.3.9. Level Opini LKPD
Pasal 16 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan atas
LKPD memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi
keuangan
yang
disajikan dalam laporan
keuangan yang didasarkan pada kriteria : a.
Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
b.
Kecukupan pengungkapan (adequatedisclousures)
c.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
d.
Efektivitas sistem pengendalian intern.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni : a.
Opini wajar tanpa pengeculian (unqualified opinion) Wajar tanpa pengecualian artinya laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), LRA, LAK, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
b.
Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan secara wajar,
54
tetapiada beberapa unsur yang dikecualikan, namun pengecualian tersebut
tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
c. Opini
tidak wajar (adversed opinion)
Pendapat tidak wajar ini diberikan jika laporan keuangan tidak menyajikan
secara wajar posisi keuangan dan tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tidak ada tekanan kepada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi yang sangat materila atau laporan keuangan tidak disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. d.
Pernyataan menolak memberikan opini (disclamer of opinion) Adalah pernyataan menolak memberikan opini yang diberikan oleh BPK. Hal ini merupakan indikasi belum tercapainyatujuan pelaporan keuangan, yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.
2.1.3.10.Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah : “Kualitas diartikan
sebagai
kesessuaian
dengan
standar,
diukur
berbasis
kadar
ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan” Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi
55
yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.
Menurut Masmudi (2003:77) definisi laporan keuangan adalah : “Laporan
keuangan
sektor
publik
pada
hakekatnya
merupakan
suatu
bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”
Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang
terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut Goverment Accounting Standard Board (2009:54) adalah sebagai berikut: 1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya 2. Melaporkan hasil operasi 3. Melaporkan kondisi keuangan 4. Melaporkan sumberdaya jangka panjang Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumbersumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya.
56
Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor
publik dapat memberikan informasi mengenai:
1. Pengurusan dan ketaatan
2. Kondisi keuangan
3. Kinerja
4. Dampak ekonomi
Adapun definisi laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2000: 17)
yaitu:
“Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses
pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan” Dari kedua pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Sedangkan Halim menyatakan bahwa “keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu,
57
pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi
yang handal.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan Indra Bastian, Ph.D.M.B.A.,Akt.
(2003:48): dapat dikategorikan sebagi berikut:
1. Kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna 2. Kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji) 3. Kualitas sekunder; konsisten, komparatif 4. Kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan
keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (understandability), relevansi (relevance), keterandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan (comparibility). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan. 1.
Alasan dibuatnya laporan keuangan: 1) Internal
58
a.
Alat pengendalian
b. Evaluasi kinerja manajerial & organisasi
2)
Eksternal
a.
Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.
b. Dasar pengambilan keputusan. 2. Laporan keuangan sektor publik paling tidak berbentuk: 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit/Laporan Laba Rugi) 3. Laporan Aliran Kas. 4. Laporan Realisasi Anggaran. 5. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Netto.
2.2..
Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis
2.2.1. Model Penelitian Berkaitan dengan masalah yang di kemukakan sebelumnya dan sesuai dengan fokus penelitian, maka pada bagian ini peneliti akan menjelaskan berbagai kerangka teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teori-teori yang akan di ungkapkan adalah teori-teori mengenai Pengaruh Aplikasi. Pengungkapan teori ini dibuat untuk pedoman dalam menganalisa masalah yang akan diteliti. Sejalan dengan terjadinya perubahan sistem administrasi pemerintahan akibat krisis ekonomi tahun 1997, kebijakan penganggaran mengalami perubahan yang sangat mendasar pula. Perubahan dimulai dari kebijakan penyusunan APBD sebagai akibat pemberian otonomi luas pada
Kabupaten/Kota
dan otonomi
59
terbatas pada daerah Provinsi. APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja adalah satu sistem penganggaran yang berorientasi pada
hasil atau output dari alokasi dana yang tersedia atau input (PP 105/2000),
Aturan tertulis secara nasional muncul UU 17/2003 tentang “Keuangan Negara”
yang diundangkan tanggal 5 April 2003. Aturan dimulai dari penetapan prosedur penyusunan anggaran (APBN dan APBD) dan dilanjutkan dengan substansi penganggaran, baik ditingkat pusat (APBN) maupun ditingkat daerah (APBD).
Undang-undang ini menginginkan kesamaan penganggaran Pemerintah dan penganggaran Daerah. Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan daerah, menuntut laporan keuangan daerah yang semakin variatif dan informatif yang bersifat desentralisasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adapun kewajiban pelaporan yang harus dipersiapkan di daerah seperti APBD beserta ringkasan dan penjabaran, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Kinerja lainnya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.
60
Dalam hal ini, guna mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang
baik dan efektif, peranan sistem informasi dan penataan manajemen perlu
dilakukan. Peranan sistem informasi berbasis komputer didukung dengan
pelatihan Sumber Daya manusia (SDM) yang terkait merupakan solusi
permasalahan diatas. Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat
atau valid.
SIPKD merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dibuat untuk menyediakan layanan lengkap pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah. Sistem ini mencakup modul yang terdiri dari : 1.
Modul Core Sistem (Modul Utama) Modul Core Sistem merupakan modul aplikasi inti dari SIPKD, terdiri dari modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam sebuah sistem.
2.
Modul Non Core Sistem (Modul Pendukung) Modul Non Core Sistem merupakan modul aplikasi pendukung dari SIPKD, terdiri dari modul pinjaman, piutang, asset, gaji dan Sistem Informasi Eksekutif-Regional SIKD. Modul aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan modul core sistem, baik pada aspek database, reporting maupun untuk kepentingan rekonsiliasi.
61
Berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini modul yang berjalan dan dipakai
pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di SKPD Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa Barat, yaitu :
1.
Modul Core Sistem hanya dilaksanakan modul berupa : a. Pelaksanaan dan Penatausahaan yang didalamnya terdapat aplikasi SPD
oleh BUD, Pengajuan SPP UP/GU/TU/LS, Penerbitan SPM dan SP2D,
kebutuhan pembukuan bendaharawan dan pertanggung jawabannya (BKU beserta buku-buku pembantu), laporan pertanggungjawaban bendahara baik transaksi maupun pertanggungjawaban fungsional b. Pertanggungjawaban, didalamnya terdapat aplikasi untuk mempersiapkan laporan keuangan, dimulai dari jurnal yang kemudian diposting ke buku besar, buku besar dijadikan dasar untuk penyusunan neraca saldo. Berdasarkan neraca saldo disusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2.
Non Core Sistem hanya menggunakan aplikasi pemutahiran data gaji dan tunjangan serta gaji induk sebagai dasar penyusunan daftar gaji. Sistem ini juga dibuat dengan mengadaptasi sistem perundang-undangan
terbaru yang berlaku dalam keuangan pemerintahan. Melalui perencanaan yang matang dalam pembuatan sistem, aplikasi ini sangat memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya karena mudah dipahami. Untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan daerah yang relevan, dapat diandalkan, lengkap, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Informasi Keuangan Daerah
62
adalah segala dokumen yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
Jenis informasi yang harus disediakan Kepala Daerah dengan keuangan daerah
terdiri dari LRA, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Secara normatif laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai karakteristik kualitatif yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan
keuangan yang berkualitas harus memenuhi informasi yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan perkembangan teknologi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dapat terkomputerisasi. Komputerisasi tersebut dapat dimulai dengan adanya SIPKD yag membantu pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas agar berguna bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional. Dalam memberikan suatu kebijakan telah melahirkan suatu bentuk mekanisme birokrasi yang mengacu pada penggunaan sistem teknologi informasi yang bertujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sistem harus memiliki input, proses dan output. Sesuai apa yang dikemukakan oleh Sutanta bahwa: Sistem merupakan sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerjasama atau yang
63
dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan (Sutanta, 2003:4).
Sistem sebagai kumpulan/group dari subsistem atau bagian/komponen apapun
baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja
sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi merupakan sebagai hasil pengelolaan data yang berarti dan bermanfaat. Dapat kita
tarik suatu definisi baru dari sistem informasi sebagai kumpulan dari subsistem
apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Informasi didefinisikan sebagai data yang telah diproses. Hal yang sama dikemukakan oleh Gordon B. Davis dalam bukunya “Management Informations Sistem” yang dikutip oleh Teguh Wahyono dalam bukunya Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi, mendefinisikan sebagai berikut: Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan-keputusan sekarang maupun masa depan (Wahyono, 2004:3). Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Sehubungan dengan hal yang di atas, maka informasi merupakan sumber daya yang penting khususnya dalam hal pengambilan keputusan yang mana keputusan-keputusan tersebut merupakan sesuatu yang bernilai guna kepentingan kedepannya.
64
Lebih lanjut menurut pendapat James B Bower dkk dalam bukunya
Computer Oriented Accounting Informations Sistem yang dikutip oleh Teguh
wahyono dalam bukunya Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisi Desain dan
Implementasi menjelaskan pengertian sistem informasi, sebagai berikut:
“Sistem informasi merupakan suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan” (Wahyono, 2004:17).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur informasi penting guna memproses tipe transaksi rutin tertentu yang menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Sistem informasi juga merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk melaksanakan otonomi daerah, diperlukan dana atau pembiayaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah. Menurut Widjaja dalam bukunya Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, menyebutkan yang dimaksud keuangan daerah, adalah : “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka APBD” (Widjaja, 2002:147).
65
Secara garis besar, sesuai dengan pengertian diatas bahwa yang dimaksud
dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Hak dan kewajiban itu haruslah berupa
kekayaan dalam membiayai APBD. Keuangan daerah terdiri dari beberapa
komponen, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :
“Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah” (PP No. 56 Tahun 2005).
Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki fungsi untuk pengawasan pelaksanaan anggaran mulai dari pendapatan, belanja, evaluasi dan pelaporan keuangan daerah yang selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya baik ke pemerintah daerah maupun kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan akuntabilitas publik. Berikut adalah Model Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini:
(Variabel Penelitian X) Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Indikator 1. Perangkat Lunak (Aplikasi) 2. Pengguna (End-User) 3. Prosedur (Procedure) 4. Pengendalian (General control & Application control) Sumber : James A. Hall, 2007 & Sanyoto
(Variabel Penelitian Y) Kualitas Laporan Keuangan
Koefisien Regresi
Indikator Relevan. Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami Sumber : SAP:2005 Suyono Salamun, Ph.D, 2006
66
Berdasarkan konsep tersebut di atas, peneliti menduga bahwa Pengaruh Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X) yang merupakan variabel
independen memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas Laporan Keuangan (Y)
sebagai variabel dependen di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi
Jawa Barat. 2.2.2. Penelitian Sebelumnya
Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu No
Judul
Tujuan Penelitian
Teli Aji (2010)
Fungsi manajemen sumber daya aparatur dalam Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung
Untuk mengetahui pengendalian sumber daya aparatur dalam penerapan SIPKD di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung
1
Abdul Rohman (2009)
Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah.
2
Judy Jeng(2005)
Usability Assessment of Academic
1
Nama Peneliti dan Tahun
Untuk mengetahui pengaruh implementasi sitem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan intern pemda dan kinerja pemda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Perbedaan
Perbedaan terletak pada Variabel Pengendalian Sumber Daya Aparatur.
Terletak pada variabel fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah.
Perbedaan penelitian
67
No
Nama Peneliti dan Tahun
Judul Digital Libraries: Effectiveness, Efficiency, Satisfaction, and Learnability
Tujuan Penelitian usability terhadap sistem penilaian Library Digital Akademik.
Perbedaan terdahulu terletak pada variabel sistem penilaian Library Digital Akademik.
2.2.3. Hipotesis
Menurut Kuncoro (2003), hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan uraian sebelumnya adalah : “Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di lingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat”.
