BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1.

Kondisi Umum SKPD

2.1.1 Dasar Hukum Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, maka perlu dibentuk Kantor Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu.

Sebagai

landasan

dan

dasar

hukum

pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan ditetapkannnya Perda No. 1 Tahun 2008 tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah turut serta mendorong kebijakan pemerintah khususnya dalam rangka peningkatan iklim investasi.

2.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan satuan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan yang telah dilimpahkan dengan menggunakan

system

satu

sebagaimana

dimaksud

pintu.

Kantor

Untuk

melaksanakan

Pelayanan

Terpadu

tugas

pokok

Satu

Pintu

menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain :

“ Renja - KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2015“

5

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu ; b. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan ; c. Memberikan informasi layanan perijinan dan non perijinan ; d. Menerima permohonan perijinan dan non perijinan ; e. Melaksanakan pemrosesan, penandatanganan dan penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan ; f. Mengkoordinasikan

unit-unit

pelaksana

teknis

yang

terkait

dengan

penerbitan perijinan dan non perijinan ; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang perijinan dan non perijinan kepada masyarakat didukung dengan personil sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Guna memperlancar pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat maka personil yang ada diambilkan dari beberapa SKPD teknis yang dulunya memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan. Adapun Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut : a. Kepala Kantor ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi-seksi terdiri dari : 1. Seksi Bina Program ; 2. Seksi Pendataan dan Validasi ; 3. Seksi Pemrosesan Perijinan. d. Kelompok Jabatan Fungsional

“ Renja - KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2015“

6

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran. 2.1.4 Tata Kerja Dalam pelaksanaan tugas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masingmasing maupun dalam lingkungan Pemerintah Daerah. 2.2

Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD Renstra SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan strategis dari masing-masing SKPD untuk jangka waktu atau periode 5 (lima) tahun. Dalam Renstra SKPD ini memuat tentang visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Renstra SKPD akan menjadi pedoman bagi Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam tiap tahunnya. Keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki visi yang jelas yaitu “Terselenggaranya Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Yang

Prima

Menuju

Kabupaten

Blitar

Yang

Sejahtera”,

yakni

memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu dalam satu pintu (tempat) yang berorientasi kepada konsumen serta dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu : a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit ; b. Kejelasan dan kepastian, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadual waktu penyelesaian memiliki kepastian ; c. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman ; d. Keterbukaan, masyarakat mudah memehami proses pelayanan ; e. Efisiensi, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa ; “ Renja - KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2015“

7

f. Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahkan seluas dan seadil mungkin ; g. Ketepatan waktu, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat ; Untuk mewujudkan Visi tersebut Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mengemban Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan standart dan mutu pelayanan perijinan dalam upaya mendorong dan menumbuhkembangkan kegiatan masyarakat yang efektif, efisien dan berdaya saing 2. Mengembangkan pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perijinan.

2.3

Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu (Th. 2013), dan Perkiraan Tahun Berjalan (Th. 2014) a. Evaluasi Capaian Program Tahun 2013 Pada tahun 2013 (sampai dengan bulan Desember) KPTSP Kabupaten Blitar telah melakukan pemrosesan terhadap permohonan ijin sebanyak 2177 berkas permohonan ijin. Sedangkan perolehan retribusi dari ketiga jenis perijinan (Ijin IMB, Ijin HO, dan Ijin Perikanan) yang telah disetorkan melalui Kantor Kas Daerah sampai dengan akhir bulan Desember 2013 sebesar Rp. 584.852.765,-. Jika dilihat dari aspek realisasi dan akuntabilitas keuangan untuk

tahun

anggaran

2013

dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp.998.750.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat tambahan dari APBD-P sebesar Rp.461.600.000,- (Empat ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pagu untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp.1.460.350.000,- (Satu miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan bulan September dapat direalisasikan sebesar Rp. 446.173.518,- (Empat

“ Renja - KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2015“

8

ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah). b. Perkiraan Tahun Berjalan ( Tahun 2014 ) Dalam tahun anggaran 2014 ini KPTSP Kabupaten Blitar mendapatkan plafon anggaran sebesar Rp. 2.094.531.000,- (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dari plafon dana tersebut digunakan untuk membiayai 6 (enam) program dan 8 (delapan) kegiatan.

2.4 Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama bidang SKPD pada tahun rencana, Tahun 2015) Kami

menyadari

sepenuhnya

bahwa

sebagai

unit

pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan perlu

mendapatkan

solusi

pemecahannya.

Adapun

beberapa

permasalahan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam tahun rencana (tahun 2015) dapat kami identifikasikan sebagai berikut : a. Terbatasnya

jumlah

personil

;

jumlah

personil

yang

menangani pelayanan perijinan sangat terbatas, sehingga tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang ada dan cakupan luas wilayah yang ditangani. Dengan jumlah personil saat ini 21 orang. Hal ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi unit KPTSP untuk meningkatkan kemampuan dari personil yang ada. b. Struktur Kelembagaan ; dengan dibentuknya KPTSP ini maka secara otomatis sebagian dari layanan perijinan yang dulunya berada pada unit teknis telah dialihkan penanganannya, mulai dari

penerimaan

berkas

permohonan,

pemrosesan,

dan

penandatanganan sampai dengan penerbitan dokumen perijinan semuanya

dilakukan

di

KPTSP.

Namun

demikian

dalam

pelaksanaannya tidak semuannya dapat dilaksanakan oleh KPTSP

“ Renja - KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2015“

9

sendiri, untuk perijinan yang membutuhkan survei lapangan/ tinjau lokasi masih sangat membutuhkan dukungan dari unit-unit teknis untuk melakukan tinjau lokasi. Padahal kita ketahui bahwa unit teknis yang ada, secara struktur kelembagaan mempunyai eselonering yang lebih tinggi daripada KPTSP itu sendiri, namun dalam

pelaksanaannya KPTSP

ditunjuk

sebagai

koordinator

dalam pelaksanaan tinjau lokasi tersebut. Kondisi semacam ini merupakan

tantangan

tersendiri

bagi

KPTSP

untuk

dapat

melakukan koordinasi selaku koordinator tim teknis agar semua kegiatan layanan perijinan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. c. Standarisasi : dalam standart yang telah ditetapkan khususnya terhadap waktu penyelesaian dari tiap jenis layanan perijinan sangat pendek, hal ini dengan tujuan atau pertimbangan agar waktu penyelesaian perijinan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun hal tersebut dapat dilaksanakan jika semua sarana penunjang telah tercukupi dan tenaga personil yang ada sangat menunjang. Kenyataan di lapangan yang mungkin terjadi adalah masyarakat tidak akan mau tahu akan kendala yang ada pada internal organisasi namun yang mereka inginkan adalah janji yang ada dalam standarisasi waktu tersebut harus ditepati. d. Komitmen bersama; komitmen bersama ini sangat dibutuhkan guna mendukung dan mengembangkan serta memperlancar tugas-tugas dari layanan perijinan. Baik komitmen dari pimpinan maupun komitmen dari para personil pelaksana layanan perijinan itu sendiri. Komitmen dari kalangan eksekutif sangat dibutuhkan dalam

rangka

memperlancar

jalannya

tugas-tugas

layanan

perijinan sehingga iklim investasi dapat berjalan dengan sehat dan bergairah. Sedangkan komitmen dari kalangan legislatif juga sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan dukungan positif terhadap adanya regulasi kebijakan dalam bentuk penyediaan “ Renja - KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2015“

10

peraturan penunjang pelaksanaan kegiatan di bidang layanan perijinan yang selanjutnya akan digunakan sebagai payung hukum. e. Aturan hukum yang belum menunjang; masih terdapat beberapa peraturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan perijinan yang perlu diadakan revisi, sehingga sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Selain itu masih banyak lagi aturan yang masih tumpang tindih dari aturan yang satu dengan aturan yang lainnya, sehingga hal ini menyulitkan bagi pelaksanaan perijinan di lapangan. f. Adanya

Regulasi-Regulasi

Peraturan;

banyak

peraturan

dalam akhir tahun 2011 sampai dengan 2012 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, (misalnya: peraturan terkait bidang pertambangan dan alih fungsi/tata ruang, peraturan tentang penanaman modal, peraturan tentang retribusi daerah) namun

tidak

sedikit

dari

beberapa

peraturan

yang

telah

dikeluarkan tersebut justru banyak terdapat kendala dalam pelaksanaan/aplikasi di lapangan, sehingga hal ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintah daerah khususnya pelayanan di bidang perizinan. Dari beberapa regulasi tersebut bahkan ironisnya sampai saat ini masih belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah

pusat,

sehingga

pemerintah

daerah

maupun

pemerintah propinsi sampai saat ini dalam penerapannya juga masih

meraba-raba,

penuh

dengan

kebingungan

dan

kekhawatiran.

“ Renja - KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2015“

11