BAB II LANDASAN TEORITIS

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Asuransi Dalam

KUHDagang

yang

mengatur

tentang

asuransi

jiwa,

pengaturannya sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 KUHDagang sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa: “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”. Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan di atas lebih menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, ini berarti undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan. Selain dari definisi/ pengertian formil yang terdapat dalam undangundang, ada juga pendapat ahli hukum juga memberikan definisi asuransi jiwa dimaksud.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika yang dikutip dari pendapat Molenggraf berpendapat bahwa : “Asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan daripada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggalnya seseorang atau lebih.” Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro, pada Pasal 1a Bab I Staatsblad 1941-101, pengertian asuransi jiwa sebagai berikut : ”Perjanjian asuransi jiwa ialah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan.” Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1, ayat 1 di sebutkan bahwa : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari satu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. Menurut Abas Salim (1999 : 1 ) menyatakan bahwa :


“Asuransi merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian – kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subtitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.

1. Pengertian Asuransi Jiwa Dalam Undang Nomor 2 Tahun 1992, dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 1992: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas rneninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2. Karakteristik Usaha Asuransi Jiwa Berdasarkan PSAK no. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa, terdapat beberapa karakteristik usaha asuransi jiwa antara lain :


a. Usaha asuransi jiwa merupakan suatu system proteksi menghadapai resiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorangan dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat. b. Premi merupakan pendapatan perusahaan asuransi, disamping hasil investasi yang menjadi kegiatan tak terpisahkan dari usaha asuransi jiwa. c. Investasi berfungsi utama untuk memenuhi seluruh kewajiban manfaat yang akan diberikan kepada tertanggung. d. Kewajiban keuangan bagi usaha asuransi jiwa terkait dengan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa, hal ini mempengaruhi penyajian laporan keuangan. e. Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi jumlah kewajiban manfaat polis masa depan (liability for future policy benefits ) yang dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria, estimasi premi yang belum merupakan pendapatan (unearned premium income, estimasi jumlah kewajiban klaim, serta jumlah klaim terjadi namun belum dilaporkan (incurred but not reported claims) f. Pihak tertanggung (pembeli kontrak asuransi) membayar terleih dahulu premi asuransi atau titipan premi kepada perusahaan asurabsu sevekun sesuatu atau peristiwa yang diasuransikan terjadi. Pembayaran ini merupakan pendapatan (revenue) bagi perusahaan asuransi. Pada saat kontrak asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar manfaat asuransu, beberapa


besar pembayaran itu, dan kalu terjadi, kapan terjadinya. Hal ini akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran beban. g. Perusahaan asuransi jiwa harus memenuhi kesehatan keuangan sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dibidang

perasuransian, misalnya batas tingkat solvabilitas,

3. Tujuan Asuransi Dalam praktiknya baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki beberapa tujuan-tujuan, yaitu : a. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak. b. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. c. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul akibat jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. d. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan keamanan perlindungan atas anggaran yang diberikan oleh peminjam uang.


e. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. f. Menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

4. Prinsip Dasar Asuransi Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki

prinsip-prinsip

yang

menjadi

pedoman

bagi

seluruh

penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada. a. Insurable Interest ( kepentingan yang diasuransikan ) Inti dari insurable interest adalah : 1. Harus ada kepentingan atas harta benda yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. 2. Harta benda itu harus dapat diasuransikan (insurable). 3. Harus ada hubungan antara tertanggung dengan harta benda itu, yakni : a. Bila harta benda itu rusak / hilang, tertanggung menderita kerugian. b. Bila Hak atas harta benda itu hilang, tertanggung menderita kerugian. Insurable Interest timbul karena kepemilikan, tetapi dapat juga timbul bukan karena kepemilikan, antara lain :


1. Sebagai Pengurus / pelaksana (administrator/executor). 2. Sebagai wali (trustee) atau sebagai penyimpan (bailee) atas barang orang lain. 3. Sebagai Agen / broker. 4. Sebagai pengangkut 5. Sebagai pemilik sebagian (part ownership) atas suatu benda. 6. Sebagai pemegang hipotik.

b. Utmost good faith ( Itikad Baik ) Masalah-masalah dalam pelaksanaan prinsip itikad baik antara lain : 1. Representasi Adalah pernyataan pendaftar asuransi yang dibuat sebelum kontrak asuransi ditandatangani. 2. Concealments Adalah kesalahan calon tertanggung karena merahasiakan fakta penting terhadap resiko yang dipertanggungkan. Apabila terjadi concealments maka kontrak asuransinya batal c. Indemnity (indemnitas) Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti rugi untuk


mengembalikan posisi keuangan anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar dari pada kerugian yang anda derita. d. Subrogration (Subrogasi) Prinsip suborgation (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (oranglain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka XYZ, setelah memberikan

ganti

rugi

kepada tertanggung, akan mengganti

kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Mekanisme Aplikasi Subrogasi tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, kecuali jumlah penggantian dari pihak ketiga tsb tidak sepenuhnya. Kalau tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi ia tidak boleh menuntut pihak ketiga. Karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan ke perusahaan asuransi. e. Contribution (kontribusi) Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang di asuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.


Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak anda, maka kami berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik anda) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarta sebanding dengan jumlah pertanggungan yang di tutupnya, Prinsip ini tidak berlaku bagi asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri yang berkaitan dengan meninggal dunia atau cacat tetap. f. Proximate Cause (Kausa Proksimal) Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah : “ unbroken chain of event “ yaitu suatu rangkain mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri berikut : Seseorang mengendarai kendaraan dijalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Korban luka parah dan dibawa kerumah sakit. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia. Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi


sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak?

B. Metode Risk Based Capital (RBC) 1. Rasio RBC Risk Based Capital (RBC) merupakan suatu rasio tingkat kesehatan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi BAB II, pasal 2, ayat 1, bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120 % dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari devisi dalam pengelolaan kekayaan kewajiban. Seperti yang dicantumkan dalam laporan perhitungan RBC, rasio RBC adalah rasio solvabilitas dari perusahaan asuransi dan reasuransi. Dan rasio tersebut jika dijabarkan dalam rumus adalah : RBC =

Kekayaan yang diperkenankan – Kewajiban BTSM

X 100 %

Batasan rasio 120 % ini adalah tahapan terakhir dari keputusan menteri keuangan pada BAB IX pasal 43 ayat 2 yang menyatakan bahwa batas tersebut dilakukan dengan tahapan :


1. Sejak triwulan III tahun 2003 batas tingkat solvabilitas paling sedikit 75 % dari (BTSM) 2. Sejak akhir tahun 2004-2010 batas tingkat solvabilitas paling sedikit 120 % dati BTSM

2. Batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) Dalam lampiran keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No : KEP-360/LK/2004 tentang pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum terdapat pengertian : “ Batas Tingkat Solvabilitas Minimum BTSM adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang di tetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari devisi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban”. Komponen-komponen BTSM dalam keputusan tersebut terdiri dari: 1. Kegagalan pengelolaan asset (Asset Default Risk ), yaitu kegagalan yang mungkin timbul karena kehilangan atau penurunan nilai kekayaan dan kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan. 2. Ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (Cashflow Mismatch Risk), yaitu perbandingan antara nilai sekarang dari proyeksi arus kekayaan dan nilai sekarang dari proyeksi arus kewajiban.


3. Ketidak-seimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (currency mismatch risk), yaitu perbandingan antara kekayaan dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan untuk setiap jenis mata uang. 4. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (Claim Experience Worse than Expected Risk), yaitu resiko perkiraan klaim yang terjadi lebih buruk dari yang diperkirakan. 5. Ketidakcukupan premi akiat perbedaan hasil investasi yang asumsikan dalam penetapan premi dengan jasa investasi yang di peroleh (insufficient premium risk), yaitu resiko jika premi yang diterima tidak cukup karena hasil investasi lebih rendah dari yang di perkirakan. 6. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim (reinsurance Risk), yaitu resiko reasuradur tidak mampu memenuhi kewajibannya jika terjadi klaim

C. Laporan Keuangan SAP 1. Pengertian SAP Laporan keuangan berdasarkan Statutory Accounting Principle (SAP) atau Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan keuangan yang di buat berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal perusahaan asuransi Laporan Keuangan SAP dibuat berdasarkan KMK 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Laporan Keuangan SAP ini pada awalnya adalah Laporan Keuangan perusahaan asuransi yang dibuat berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang kemudian dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan aturan dalam KMK no 424 tadi. Semua angka penyesuaian yang terjadi kemudian dimasukan kedalam akun penampung “Selisih Penilaian Berdasarkan SAP & SAK”.

2. Pembatasan Kekayaan Dalam pembuatannya, laporan SAP dikenal istilah pembatasan kekayaan,yaitu jumlah tertentu dari kekayaan yang terdapat pada neraca SAK yang di perbolehkan menjadi dasar perhitungan solvabilitas. Kekayaan yang di perkenankan adalah kekayaan yang di perhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Berdasarkan KMK 424 BAB III pasal 10, kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dalam bentuk : a. Investasi b. Bukan investasi Jenis investasi dan bukan investasi yang dimaksud dalam pasal 10 tersebut diperinci lagi dalam ayat 1 dan 2, yaitu : Ayat 1, kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi adalah


a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk deposito on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 bulan. b. Saham yang tercatat di laporan keuangan koran. c. Obligasi dan medium term notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan. d. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau bank Indonesia. e. Unit pernyataan reksadana. f. Bangunan dengan hak starata (starata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi. g. Pinjaman hipotik. h. Pinjaman polis. Ayat 2, kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi terbatas hanya : a. Kas dan bank b. Tagihan premi penutupan langsung c. Tagihan reasuransi d. Tagihan hasil investasi e. Bangunan dengan hak starata (starata title) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri f. Perangkat keras computer.


Dari poin-poin yang telah disebutkan diatas, sebagai kekayaan yang di perkenankan di atur dalam pasal 13, mengenai penelitian yang diperkenankan berdasar standar SAP yaitu Ayat 1, penilaian atas kekayaan investasi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi adalah : a. Deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal b. Sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai c. Saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar d. Obligasi dan medium term notes, berdasarkan nilai pasar e. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia. f. Unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih. g. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) berdasarkan nilai ekuitas. h. Bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan. Untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau nilai jual objek pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai. i. Pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman. j. Pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman. Ayat 2, penilaian atas kekayaan bukan investasi adalah :


a. Kas dan bank, berdasarkan nilai nominal. b. Tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan. c. Tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan. d. Tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan. e. Bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri, berdasarkan nlai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau nilai jual objek pajak (NJP) dalam hal tidak melakukan penilaian oleh lembaga penilai. f. Perangkat keras computer, berdasarkan nilai buku. Kemudian pada pasal 14, barulah diatur mengenai pembatasan atas kekayaan investasi yang terdapat di pasal 10, pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan tersebut adalah a. Investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap bank tidak melebihi 20% dari jumlah investasi b. Investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hokum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20 % dari jumlah investasi c. Investasi dalam bentuk obligasi dan medium term notes yang penerbitnya adalah badan hokum Indonesia,untuk setiap penerbit masing-masing tidak melebihi 20 % dari jumalh investasi d. Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20 % dari jumlah investasi


e. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 20 % dari jumlah investasi f. Investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata ( strata title) atau tanah dengan bangunan,seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi g. Investasi di tepatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi dan memenuhi persyaratan bahwa pinjaman tersebut : 1. Diberikan hanya kepada perorangan 2. Dijamin dengan hipotik pertama 3. Penghipotikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 4. Besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak (NJOP) h. Investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan

Untuk kekayan bukan investasi, pembatasannya dalam ayat 4 adalah : a. Tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak melebihi dari 2 bulan dihitung sejak :


1. Pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal atau 2. Jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan b. Tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 2 bulan di hitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran c. Tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 2 bulan dihitung sejak tanggal hasil nvestasi menjadi hak perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi d. Bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20% bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi, atau 30% bagi perusahaan asuransi jiwa, masing-masing dari modal sendiri periode berjalan e. Perangkat keras komputer, seluruhnya tidak melebihi 20% dari modal sendiri periode berjalan. Dalam pasal 26, dikatakan selain hal-hal yang disebutkan diatas, kekayaan perusahaan asuransi dan reasuransi tidak di perkenankan menjadi dasar perhitungan solvabilitas, selain itu kekayaan perusahaan asuransi dan reasuransi di luar negeri dalam bentuk kas dan bank serta kekayaan yang dimiliki tetapi dikuasai, digunakan dalam sengketa, atau diblokir oleh pihak yang berwenang juga merupakan kekayaan yang tidak diperkenankan dalam perhitungan,


D. Solvabilitas 1. Pengertian Solvabilitas Solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan seluruh asset perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik dalam jangka pendek

maupun

jangka

panjang

apabila

perusahaan

mengalami

kebangkrutan. Menurut Wikipedia, pengertian solvabilitasnya sebagai berikut : Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua

kewajibannya.

Solvabiltas

menunjukan

kemampuan

perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan

seluruh

asset

yang

dimilikinya.

Hal

ini

sesungguhnya jarang terjadi kecuali perusahaan mengalami kepailitan. Kemampuan operasi perusahaan dicerminkan dari asetaset yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Kebijakan pemenuhan sovabilitas Tingkat solvabilitas dalam perusahaan asuransi dan reasuransi sangat diperhatikan oleh pemerintah. Dalam kebijakan pemerintah KMK 424/KMK.06?2003, Bab II Pasal 2, dinyatakan, Ayat 1, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120 % dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari devisi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.


Ayat 2. Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, namun memerlukan

tingkat

solvabilitas

paling

sedikit

100%,

diberikan

kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Kewajiban atas pelaporan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi juga telah diatur dalam pasal 6, ayat 1, yaitu : a. Laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan per 31 maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. b. Laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan yang digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas periode dimaksud, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Pemenuhan tingkat solvabilitas diatur dalam pasal 7.

Ayat 1, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas 120% wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan yang disetujui oleh pemegang saham atau yang setara dengan itu dalam rangka memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.


Ayat 2. Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang dimaksud dalam ayat 1 wajib pula menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas bulanan per akhir bulan yang dilengkapi dengan laporan perkembangan penyehatan keuangan perusahaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Ayat 3, Rencama penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Menteri bersamaan dengan penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan berikutnya.

Ayat 4, Rencana penyehatan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.

Ayat 5, Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai berikut : a. Rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban. b. Rencana penambahan modal disetor. c. Rencana

pengalihan

sebagian

atau

seluruh

pertanggungan. d. Rencana melakukan penggabungan badan usaha.


porto

folio

Ayat 6, Jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat 4 harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan sebagai mana dimaksud dalam ayat 3.

E. Akuntansi Asuransi Jiwa Perlakuan asuransi jiwa diatur secara khusus pada PSAK no. 36 kekhususan karakteristik usaha asuransi jiwa membuat transaksi asuransi dan akuntansi asuransi jiwa menjadi sedikit berbeda dengan akuntansi secara umum. Premi diterima dan atau diketahui, sementara klaim atau manfaat asuransi belum terjadi dan diliputi ketidakpastian kejadiannya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi berkaitan khusus dengan industri asuransi jiwa. Halhal yang bersifat umum atau yang tidak tercantum dalam PSAK No. 36 mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Secara umum laporan keuangan asuransi jiwa terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dalam penyajian neraca, Aktiva dan kewajiban tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar, tetapi mendahulukan kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada pemegang polis.


Akun aktiva disajikan dengan menempatkan akun investasi pada urutan pertama diikuti akun-akun aktiva lain. Akun-akun yang lain disajikan berdasarkan urutan likuiditas. Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun kewajiban kepada pemegang polis pada urutan pertama dan diikuti oleh akun-akun kewajiban yang lain berdasarkan urutan jatuh tempo. Hutang subordinasi, jika ada, disajikan setelah Kewajiban Lain sebelum Ekuitas. Laporan Laba Rugi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukan jumlah premi bruto, premi asuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto. Catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan seperti ditentukan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan lain.

F. Return on Equity Definisi return on equity adalah : ROE adalah sama dengan laba bersih satu tahun fiskal (setelah dividen saham preferen tapi sebelum dividen saham biasa) dibagi dengan total ekuitas (tidak termasuk saham preferen), dinyatakan sebagai persentase. Seperti dengan rasio keuangan, ROE yang terbaik digunakan untuk membandingkan perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama. ROE tinggi tidak menghasilkan manfaat langsung. Karena harga saham yang paling kuat ditentukan oleh pendapatan per saham (EPS), Anda


akan membayar dua kali lebih banyak (dalam Harga / Buku istilah) untuk sebuah perusahaan ROE 20% bagi perusahaan ROE 10%. Manfaat berasal dari pendapatan diinvestasikan kembali dalam perusahaan pada tingkat ROE yang tinggi, yang pada gilirannya memberikan perusahaan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Manfaatnya juga bisa datang sebagai dividen saham biasa atau sebagai kombinasi dari dividen dan reinvestasi dalam perusahaan. ROE mungkin tidak relevan jika pendapatan tidak diinvestasikan kembali. Model pertumbuhan berkelanjutan menunjukkan kepada kita bahwa ketika perusahaan membayar dividen, pertumbuhan laba menurunkan. Jika pembayaran dividen adalah 20%, pertumbuhan yang diharapkan akan hanya 80% dari tingkat ROE. Tingkat pertumbuhan akan lebih rendah jika pendapatan digunakan untuk membeli kembali saham. Jika saham yang dibeli pada kelipatan dari nilai buku (katakanlah 3 kali buku), penghasilan tambahan akan kembali hanya 'bahwa fraksi "ROE (ROE / 3). Investasi baru mungkin tidak menguntungkan sebagai bisnis yang ada. Bertanya "apa yang perusahaan lakukan dengan pendapatannya?" Ingat ROE yang dihitung dari perspektif perusahaan, pada perusahaan secara keseluruhan. Karena manipulasi keuangan banyak dilakukan dengan penerbitan saham baru dan buyback, selalu menghitung ulang atas dasar 'per saham', yaitu, laba bersih per saham / nilai buku per saham.


Dalam penelitian penulis akan menggunakan pendekatan rasio return on equity di bawah ini sebagai ukuran variabel laba sebelum pajak. Laba Sebelum Pajak Return On Equity = Rata-rata modal sendiri G. Penelitian Terdahulu 

Analisis Risk Based Capital Bagi Usaha Asuransi Kerugian Tabroni dan Chrisna Temante Sebayang (2008) sumber dari Universitas Pancasila melakukan penelitian mengenai analisi Risk Based Capital bagi usaha asuransi kerugian. Dalam penelitian ini, Risk Based Capital di ukur dengan menggunakan 4 kelompok, yaitu solvabilitas, reasuransi dan retensi sendiri, investasi, dan pembentukan cadangan teknis (yaitu premi yang belum merupakan pendapatan dan cadangan klaim). Dari keempat aspek keuangan yang di awasi tersebut, dua aspek yaitu solvabilitas dan investasi dapat dijadikan indicator untuk menentukan kemampuan perusahaan asuransi kerugian untuk membayar kewajibankewajibannya kepada tertanggung. Penelitian menggunakan 38 sampel perusahaan dimana dibedakan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan dinamakan sampel mayor, terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi kerugian yang izin usahanya telah di cabut pemerintah dan kelompok kedua akan dinamakan sampel minor, terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi kerugian yang pada saat dilakukan penelitian masih menyampaikan laporan keuangan tahunan.


Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil penelitian. o hipotesis yang menyatakan bahwa nilai korelasi antara JHKH dan rasio RBC < 0 dapat di terima dan berpengaruh positif untuk seluruh kelompok PAK yang diklasifikasikan berdasarkan MS. Penetian

ini

juga

menunjukan

bahwa

MS

PAK

tidak

mempengaruhi besar kecilnya korelaso antara JHKH dan Rasio RBC. o Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis menunjukan bahwa nilai korelasi antara JHKH dan rasio investasi < 0 hanya dapat di terima untuk kelompok PAK dengan MS antara Rp 60 M dan Rp 100 M dan PAK dengan MS kurang dari Rp 25 M. penelitian ini juga menunjukan bahwa MS PAK tidak mempengaruhi besar kecilnya korelasi antara JHKH dan Rasio Investasi.

TABEL 2.1 Paradigma dan Model Penelitian Hubungan Antara Variabel

RBC

ROE

X

Y


BAB II LANDASAN TEORITIS

Recommend Documents