BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

A.

Tinjauan Pustaka Pajak Penghasilan Pasal 25

1. Pengertian dan Definisi Pajak

Sebelum kita mengetahui lebih spesifik mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari Pajak itu sendiri, ada banyak definisi mengenai pajak tersebut, diantaranya adalah :

KUP ( Ketentuan Umum Perpajakan ) UU No. 28 Tahun 2007 dalam Pasal 1 ( 2007 : 2 ) bahwa :

Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo dan Wirawan ( 2003 : 4 ) bahwa :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

7   

Menurut Rochmat ( 2004 : 3 ) bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, namun definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Muda dan Lalu ( 2004 : 1 ) bahwa :

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari Negara, serta bukan merupakan penalty yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrument untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Zain ( 2007 : 10 ) bahwa :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Achmad dan Fakhri ( 2000 : 3 ) bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 2. Pengelompokkan Pajak

8   

Pengelompokan Pajak atau jenis Pajak menurut Mardiasmo ( 2006 : 6 ) dikelompokkan sebagai berikut : a. Menurut Golongannya (1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

(2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapatdibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya (1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

(2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

9   

(1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai (2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : a) Pada Daerah tingkat I : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor b) Pada Daerah Tingkat II : Pajak Hotel dan Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 3. Fungsi , Asas dan Sistem Pemungutan Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusunya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. a. Fungsi pajak ada 2, yaitu : (1) Fungsi Budgetair 10   

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Untuk

menjalankan

tugas-tugas

rutin

Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,

pemeliharaan,

dan

lain

sebagainya.

Untuk

pembiayaan

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. (2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. (3) Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 11   

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut pleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. b. Asas Pemungutan Pajak ada 3, yaitu : (1) Asas Domisili (asas tempat tinggal) Berdasarkan asas ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di Negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.

Penduduknya

akan

menggabungkan

asas

domisili

(kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di Negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept) (2) Asas Sumber Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya 12   

apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah subjek pajak yang timbul atau berasal dari Negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. (3) Asas Kebangsaan (nationality/citizenship principle) Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income. c. Sistem Pemungutan Pajak menurut Sumyar ( 2004 : 97 ) ada 3, yaitu : (1) Official Assesment Sistem Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib Pajak, cirri-cirinya adalah :

13   

a) Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada fiskus. b) Wajib Pajak bersifat pasif. c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) oleh fiskus. (2) Self Assesment Sistem Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, cirricirinya adalah : a) Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri. b) Wajib Pajak yang aktif, mulai dari menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (3) Withholding Sistem Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke-3 (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya Pajak yang terutang ada pada pihak ke-3 selain fiskus dan Wajib Pajak.

14   

Seperti telah dibahas diatas mengenai sistem pemungutan pajak, maka di Indonesia lebih cenderung menggunakan sistem Self Assessment Sistem artinya suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan Official Assesment Sistem dan Witholding Sistem adalah akibat dari Self Assesment Sistem tersebut. Namun tidak semua wajib pajak menghitung pajak terutangnya sesuai dengan regulasi, oleh karena itu didalam KPP ada yang disebut AR ( Account Representatif ) yang fungsinya untuk melakukan pembinaan kepada wajib pajak melalui pemberian konsultasi, penyuluhan, pengawasan serta pelaksanaan atas self assessment tersebut. Sistem ini dapat berhasil apabila wajib pajak dapat proaktif menjalin kerjasama dengan AR nya masing-masing serta pemerintah menetapkan kepastian hukum yang jelas, sederhana dan mudah pelaksanaannya atas regulasi perpajakan yang telah dikeluarkan.

B.

Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Dari beberapa definisi pajak diatas telah mengisyaratkan bahwa setiap warga negera disebut sebagai wajib pajak dan sebagai warga Negara yang baik harus ikut serta berpartisipasi dalam membangun Negara yaitu melalui kontribusi pembayaran pajak terhadap Negara, namun pertanyaannya adalah apakah setiap warga Negara

15   

wajib untuk membayar pajak ? didalam KUP (ketentuan umum perpajakan) dalam UU No. 28 tahun 2007 pasal 2 ( 2007 : 8 ) dijelaskan bahwa :

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”. Dan dalam penjelasan UU No. 28 tahun 2007 pasal 2 ( 2007 : 62 ) juga dijelaskan bahwa yang disebut sebagai Persyaratan Subjektif dan Objektif :

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya, sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undangundang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan atas penjelasan tersebut diatas bahwa wajib pajak yang mempunyai penghasilan saja yang dapat dikenakan pajak penghasilan dan atas penghasilan tersebut dapat dikategorikan sebagai objek pajak, dan didalam UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 4 ( 2008 : 6 ) dijelaskan bahwa :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Waluyo dan Wirawan ( 2003 : 143 ), bahwa :

16   

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. 2. Objek Pajak Penghasilan

Didalam UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dan 2 ( 2008 : 6 ) yang menjadi objek pajak penghasilan, adalah diantaranya :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaju, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

(1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

17   

(3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan. Pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. (4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan, dan (5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

18   

h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi. o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan, dan s. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final :

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

19   

b. Penghasilan berupa hadiah undian. c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. 3. Subjek Pajak Penghasilan Berdasarkan UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 2 ( 2008 : 3 ), disebutkan bahwa : a. Yang menjadi subjek pajak adalah : (1) a) Orang Pribadi b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (2) Badan, dan (3) Bentuk Usaha Tetap b. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luarnegeri c. Subjek pajak dalam negeri adalah : 20   

(1) Orang pribadiyang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. (2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi criteria : a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan belanja daerah c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara (3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. d. Subjek pajak luar negeri adalah : (1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan 21   

(2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. e. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : (1) Tempat kedudukan manajemen (2) Cabang perusahaan (3) Kantor perwakilan (4) Gedung kantor (5) Pabrik (6) Bengkel (7) Gudang (8) Ruang untuk promosi dan penjualan (9) Pertambangan dan penggalian sumber alam (10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 22   

(11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan (12) Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan (13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan (14) Orang atau badan yang betindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas (15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia, dan (16) Komputer, agen elektronik, dan peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. f. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

4. Pajak Penghasilan Pasal 25 ( Angsuran Pajak )

Akhirnya setelah kita mengetahui pengertian dan definisi dari pajak dan penghasilan, objek dan subjek pajak tersebut, maka akan dibahas lebih dalam lagi mengenai Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25 atau yang biasanya disebut dengan angsuran pajak untuk setiap bulannya. Sesuai dengan UU.

23   

PPh No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25 ( 2008 : 33 ) dapat di definisikan sebagai berikut :

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan setelah dikurangi Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25

Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti aka nada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Contoh :

SPT Tahunan 2008 menunjukkan data sebagai berikut :

24   

Pajak Penghasilan Terutang

Rp. 160.000.000

Kredit Pajak :

Pajak Penghasilan Pasal 21

Rp. 10.000.000

Pajak Penghasilan Pasal 22

Rp. 10.000.000

Pajak Penghasilan Pasal 23

Rp. 10.000.000

Pajak Penghasilan Pasal 24

Rp. 10.000.000

Total Kredit Pajak

Rp. 40.000.000

Maka, PPh Pasal 25 tahun 2009 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut:

Selisih : Rp. 160.000.000 – Rp. 40.000.000 = Rp. 120.000.000

Pajak Penghasilan Pasal 25 : Rp. 120.000.000 : 12 = Rp. 10.000.000

PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan Batas waktu Penyampaian SPT

Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila tahun pajaknya adalah tahun kalender (Januari-Desember), maka yang dimaksud dengan bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah bulan Januari dan Februari. Dengan demikian PPh

25   

Pasal 25 bulan Januari dan Februari 2009 adalah sama dengan PPh Pasal 25 bulan Desember 2008

Fungsi, Manfaat dan Tujuan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Badan

Fungsi dan Manfaat Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai kredit pajak atas SPT tahunan badan pada tahun yang bersangkutan, dengan kata lain dengan adanya kredit pajak penghasilan Pasal 25 tersebut maka pajak terutang atas SPT tahunan akan berkurang, sehingga pajak terutang yang akan dibayar otomastis akan lebih kecil, sedangkan tujuan atas Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai angsuran yang dibayar tiap bulan oleh wajib pajak yang akan berguna atau digunakan oleh wajib pajak tersebut untuk mengurangi pajak terutang pada SPT tahunan tahun berikutnya.

Fasilitas Atas Keringanan Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan

KEP-537/PJ./2000

tanggal

29

Desember

2000

tentang

penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, pada pasal 7 ayat 1 ( 2000 : 3 ) disebutkan bahwa :

Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25, wajib pajak dapat mengajukan permohonan

26   

pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan berdasarkan PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 ( 2009 : 2 & 3 ) tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun 2009 bagi wajib pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha yang telah diterbitkan oleh Direjn Pajak dalam rangka terjadinya \Krisis Ekonomi Global yang dimulai pada akhir 2008, disebutkan bahwa pada :

Pasal 1 : Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah wajib pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha dalam tahun 2009

Pasal 2 : Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) untuk masa pajak Januari samapai dengan Juni 2009

Pasal 3 ayat 1 : Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dari besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Desember 2008

Ayat 2 : Dalam hal wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2008, pengurangan pajak penghasilan pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

27   

dihitung dari besarnya pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2008

Fasilitas pengurangan pajak penghasilan pasal 25 yang telah dijelaskan di dalam PER 10/PJ./2009 akan langsung otomatis berkurang sebesar 25% (Januari 2009 s/d Juni 2009) apabila wajib pajak mengalami perubahan keadaan usaha, namun untuk KEP.537/PJ./2000 dan PER.10/PJ./2009 (Juli 2009 s/d Desember 2009) akan dilakukan semacam analisa terlebih dahulu atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 tersebut, dan hasilnya bisa disetujui bahkan bisa ditolak.

C.

Dasar Pemikiran Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Dalam menjalankan usahanya PT. ABC melakukan pembelian bahan baku baik melalui Impor ( 85% ) maupun Lokal ( 15% ) yang seterusnya diolah menjadi bahan jadi yang kemudian dijual kepada custumer, dalam kaitannya dengan pembelian bahan baku dan penjualan kepada custumer sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim usaha yang pada akhir 2008 ini melanda dunia yang disebut sebagai Global Crisis. Akibat dari krisis dunia yang berdampak pada per-ekonimian Indonesia secara langsung dan tidak langsung berimbas pada perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya PT. ABC. Beberapa dampak dan akibat yang terjadi pada PT. ABC akibat Global Crisis, yaitu :

1. Penurunan Omset penjualan tahun 2009 dibandingkan tahun 2008

28   

2. Kenaikan harga pokok penjualan (Hpp) yang disebabkan :

a. Estimasi harga beli bahan baku 2009 menggunakan kurs rata-rata Rp. 11.000,- dibandingkan dengan actual kurs rata-rata tahun 2008 sebesar Rp. 9.629,b. Kenaikan upah tenaga kerja sesuai dengan UMK c. Adanya permintaan cost down dari custumer, yang tidak bisa dilakukan juga terhadap supplier/vendor PT. ABC

3. Untuk kelanjutan proses produksi, PT. ABC harus tetap melakukan pembelian bahan baku dan pembayaran overhead cost (dengan harga cenderung naik) disisi lain fixed cost harus tetap dibayar.

Sehingga PT. ABC harus melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut diatas salah satunya adalah upaya dalam hal mengurangi beban pajak perusahaan tanpa harus melanggar peraturan perpajakn yang berlaku di Indonesia yaitu, memanfaatkan

fasilitas-fasilitas

perpajakan

diantaranya

adalah

melakukan

permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang sesuai dengan KEP537/PJ./2000 & PER-10/PJ/2009.

D.

Prosedur Pengajuan Pemberitahuan Dan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

29   

Sehubungan dengan Global Crisis yang terjadi pada akhir tahun 2008 maka regulasi perpajakan yang sesuai untuk dipakai dalam memanfaatkan fasilitas dalam PPh pasal 25 ini adalah dengan mengacu pada PER-10/PJ./2009 yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak yang bersamaan dengan terjadinya krisis global yang berdampak pada Negara Indonesia, yang prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. PT. ABC membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan secara tertulis mengenai pengurangan PPh Pasal 25, dengan pengurangan secara otomatis sebesar 25% dari pajak penghasilan Pasal 25 bulan Desember 2008 dan pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2008 (Lampiran I) 2. Dalam hal PT. ABC belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2008, pengurangan pajak penghasilan pasal 25 dihitung dari besarnya pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan pajak penghasilan pasal 25 bulan Desember 2008 atau perhitungan sementara pajak penghasilan terutang tahun pajak 2008. 3. Dalam hal PT. ABC telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2008, pengurangan pajak penghasilan pasal 25 dihitung dari besarnya pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2008

30   

4. Melampirkan Perkiraan Perhitungan PPh yang akan terutang tahun 2009 (lampiran II) 5. Pengurangan secara otomatis sebesar 25% hanya berlaku untuk masa Januari 2009 s/d Juni 2009.

Setelah mendapatkan fasilitas pengurangan sebesar 25% dari masa Januari 2009 s/d Juni 2009, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak penghasilan pasal 25 kembali untuk masa Juli 2009 s/d Desember 2009 sesuai dengan KEP-537/PJ./2000 & PER-10/PJ/2009 dan ini yang dilakukan oleh PT. ABC mengingat keadaan usaha dan keuangannya yang belum menunjukkan perkembangan positif, prosedur dan tatacara pengajuannya adalah seperti halnya diatur didalam PER-10/PJ/2009 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi sbb :

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan tertulis mengenai pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember 2009 kepada kepala kantor pelayanan pajak setempat tempat wajib pajak terdaftar paling lama 30 Juni 2009 apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa besarnya pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Juni 2009. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 sebagaimanan yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 diatas harus disertai dengan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang akan terutang tahun 2009 berdasarkan :

31   

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan permohonan, dan 2. Perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009, Prosedur ini dengan menggunakan Lampiran I dan Lampiran III

Pada permohonan pengurangan untuk masa Juli 2009 s/d Desember 2009 tidak sama halnya dengan pengurangan ke-1 untuk masa Januari s/d Juni 2009 yang secara otomatis akan berkurang sebesar 25%, dalam permohonan masa Juli s/d Desember harus memenuhi syarat-syarat seperti pada pasal 6 ayat 1 dan atas pengajuan permohonan pengurangan tersebut akan di lakukan evaluasi oleh kantor pelayanan pajak setempat sesuai format lampiran IV dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak tahun 2009 dan kantor pelayanan pajak setempat harus memberikan hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap sesuai dengan format Lampiran V, dan apabila kantor pelayanan pajak setempat tidak memberikan keputusan dalam waktu 15 hari kerja, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan kepala kantor pajak harus menerbitkan surat keputusan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan.

Akan tetapi pada kenyataannya hasil evaluasi yang dialami oleh PT. ABC terhadap permohonan pengurangan PPh pasal 25 untuk masa Juli 2009 s/d Desember

32   

2009 sangatlah bertentangan dengan apa-apa yang sudah diatur dalam regulasi perpajakan tersebut. Secara regulasi perpajakan seperti yang sudah disebutkan diatas PT. ABC sudah memenuhi criteria yang menjadi syarat atas permohonan pengurangan pajak penghasilan pasal 25 tersebut, bahkan bisa dikatakan bahwa hasil yang diterima oleh oleh PT. ABC bukan merupakan hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan pajak setempat yang didasarkan oleh data-data dan keadaan keuangan yang dialami oleh PT. ABC yang sesungguhnya, dan untuk lebih lengkapnya penulis akan memberikan analisa hasil penelitian dan pembahasannya lebih lanjut pada bab berikutnya.

33