BAB II LANDASAN TEORI
A.
Perlakuan Akuntansi Pajak
1.
Pengertian Akuntansi Akuntansi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut sudut
pandang masing-masing ahli yang memberikan definisi atas akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) adalah secara umum akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kwantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomis. Pengertian ini menekankan pada peranan akuntansi, yaitu untuk memberikan informasi bagi kepentingan para pemakai daftar keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam buku
A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)
akuntansi merupakan “proses mengidentifikasikan, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”. Accounting Principle Board (APB) Statement No.4 mengidentifikasikan akuntansi adalah sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.
7
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:12): Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, kewajiban dan modal suatu bisnis dan hasil usahnya pada suatu periode tertentu” Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan akuntansi adalah merupakan proses pencatatan, penggolongan dan pengidentifikasian suatu transaksi keuangan yang dapat diukur secara moneter untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat memberikan informasi kepada pemakainya dan dapat digunakan untuk mengghasilkan keputusan-keputusan
yang dapat
digunakan untuk kebaikan penggunanya.
2.
Pengertian Laporan Keuangan Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan
(2004:2) adalah: Laporan keungan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap isinya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keungan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara. Misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. a.
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Menurut PSAK No.1, Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1)
Tujuan
Laporan
Keuangan
adalah
menyediakan
informasi
yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
8
2)
Laporan keungan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam
pengambilan
keputusan
ekonomi
karena
secara
umum
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. 3)
Laporan Keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber data yang dipercayakan kepadanya. Menurut A statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) merumuskan
empat tujuan akuntansi sebagai berikut: 1)
Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan.
2)
Mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi yang lainnya.
3)
Memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan.
4)
Membantu fungsi dan pengawasan sosial.
b.
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi
dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik Kualitatif pokok menurut Zaki Baridwan (2000:5)
9
1)
Dapat Dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.
2)
Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegasakan atau mengoreksi, hasil evaluasi dimasa lalu.
3)
Dapat Dibandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifiaksi kecenderungan (trend), posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, anatar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang lain.
4)
Keandalan Agar bermanfaat informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki
kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful
10
representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
3.
Pengertian Akuntansi Pajak Pengertian akuntansi pajak menurut Irsan Lubis dalam makalahnya yang
berjudul Akuntansi Perpajakan adalah “akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang”. Jadi siklus akuntansi pajak adalah merupakan siklus akuntansi keuangan yang telah disesuaikan dengan undangundang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak harus menghitung sendiri hutang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu perhitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap administrasi pajak, terutama dalam aktivitas pemeriksaan bahkan penyidikan pajak.
B.
Aktiva Tetap
1.
Pengertian Aktiva Tetap Banyak definisi dari aktiva tetap diantaranya menurut Soemaraso SR
(2005: 20) “Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang (1) masa manfaatnya lebih dari satu tahun, (2) digunakan dalam kegiatan perusahaan, (3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta: (4) nilainya cukup besar”.
11
Sedangkan menurut PSAK No.16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva lainlain, pengertian aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas maka di dalam PSAK No. 16 juga dijelaskan tentang definisi aktiva tetap, yaitu: Aktiva tetap adalah aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimkasudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva perusahaan. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan (nondepreciable) seperti tanah, dan aktiva yang dapat disusutka (depreciable) seperti mesin, bangunan, peralatan lainnya. Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan. Aktiva tetap merupakan sumber-sumber ekonomi yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, melupti tanah, bangunan, serta sumber-sumber alam. Aktiva tetap merupakan salah satu bentuk kekayaan perusahaan yang berupa sumber ekonomi untuk menciptakan pendapatan. Aktiva tetap tesebut keberadaanya sangat diperlukan karena sebagai syarat mutlak untuk mencapai tujuan peerusahaan. Menurut Firdaus A. Dunia (2005, 151) “Aktiva Tetap (Plant assets atau Fixed assets atau Property Plant and equipment) adalah aktiva yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari
12
satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material”. Dari definisi aktiva tetap diatas, terdapat tiga karakteristik pokok dari aktiva tetap: a. Aktiva tetap maksud perolehannya adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan, dan bukan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. Karakteristik inilah yang membedakan aktiva tetap dari persediaan
barang
(inventory).
Sebagai
contoh,
mobil
yang
diperdagangkan oleh perusahaan mobil dealer adalah persediaan barang dagang (merchandise inventory), sedangkan mobil yang digunakan perusahaan untuk antar jemput pegawai merupakan aktiva tetap. b. Umur dan jangka waktu pemakaiannya yang lebih dari satu tahun. Dengan karakteristik ini, dikenal istilah penyusutan (depreciation) dalam aktiva tetap, yaitu tidak lain adalah alokasi biaya dari aktiva tetap tersebut dalam jangka waktu pemakaian atau umurnya. c. Pengeluaran untuk aktiva tersebut merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material bagi perusahaan tersebut.
2.
Pengertian Kendaraan Pengertian Kendaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
sesutau yang dikenadarai atau dinaiki. Sedangkan pengertian kendaraan menurut www.idwikipedia.org adalah alat transportasi baik yang digerakan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
13
Menurut www.idwikipedia.org Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan untuk digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam namun mesin listrik dan mesin lainnya juga bias digunakan.
3.
Pengertian Software Menurut www.belajarkomputermu.com pengertian software adalah
sekumpulan data elektonik yang disimpan atau diatur oleh komputer berupa program atau instruksi untuk menjalankan dan mengexcute suatu perintah. Jenis software ada 4: a.
Software berbayar merupakan software yang dibuat untuk tujuan komersial
b.
Open source software merupakan software yang lahir dari kebebasan berkarya
c.
Freeware adalah software yang dalam penggunaanya bebas namun tidak selalu gratis
d.
Shareware adalah program terbatas baik sebagai demonstrasi atau versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau dengan batasan waktu yang ditetapkan Sedangkan menurut www.tentangkomputerkita.blogspot.com Software
adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya, perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya.
14
4.
Metode Penyusutan Menurut Soemarso S. R (2005, 25) ada beberapa cara untuk mengitung
metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (straight line), metode saldo menurun (declining line), metode jumlah angka tahun (sum of the years digit), dan unit produksi (unit of production). a. Metode Garis Lurus Dalam metode garis lurus, beban penyusutan dialokasikan berdasarkan berlalunya waktu, dalam jumlah yang sama, sepanjang masa manfaat aktiva tetap. Beban penyusutan dihitung dengan rumus: Beban Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusuatan Dasar Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa b. Metode Slado Menurun Metode garis lurus menganggap bahwa penyusutan akan merata sepanjang umur aktiva tetap. Dalam metode saldo menurun, beban penyusutan makin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang makin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua kapasitas aktiva tetap, dalam memberikan jasanya, juga akan makin menurun. Dalam metode saldo menurun, beban penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut: Beban Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan Dasar Penyusutan = Nilai Buku Awal Periode c. Metode Jumlah Angka Tahun Metode jumlah angka tahun akan menghasilkan jadwal penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun. Jumlah penyusutan akan makin
15
menurun dari tahun ke tahun. Tetapi cara perhitungan penyusutan berbeda dengan metode saldo menurun. Beban penyusutan dalam metode ini dihitung dengan menggunakan rumus: Beban Penyusatan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan Dasar Penyustan = Harga Perolehan – Nilai Sisa d. Metode Unit Produksi Dalam metode garis lurus, saldo menurun dan metode jumlah angka tahun taksiran
manfaat
aktiva
tetap
dinyatakan
dalam
jangka
waktu
pemakaiannya. Dalam metode unit produksi taksiran manfaat dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Kapasitas produksi itu sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk unit produksi, jam pemakaian, kilometer pemakaian, atau unit-unit kegiatan yang lain. Beban penyusutan dalam metode ini dihitung dengan menggunkan riumus: Tarif Penyusutan = Produksi Aktual : Kapasitas Produksi Beban Penyusutan = Tarif Penyustan x Dasar Penyusutan Dasar Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa Metode Penyusutan menurut ketentuan perpajakan diatur dalam pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tantang Pajak Penghasilan. Metode Penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah: a. Metode Garis Lurus
16
Dalam ketentuan fiskal metode ini disebut penyusutan dalam bagianbagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut b. Metode Saldo Menurun Penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas sisa nilai buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan, dengan syarat dilakukan secara taat asas Penggunaan penyustan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldio menurun. Untuk mengitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2.1 Tarif penyusutan menurut ketentuan perpajakan Tarif Penyusutan Kelompok Harta Masa Manfaat Berdasarkan Metode Berwujud Garis Saldo Lurus Menurun I. Bukan bangunan Kelompok 1 4 tahun 25 % 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10% II. Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tidak permanen 10 tahun 10% Sumber : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
17
C.
Sewa Guna Usaha (Leasing)
1.
Pengertian Sewa Guna Usaha (Leasing) Beberapa pengertian sewa guna usaha (leasing) yang dikemukakan oleh
beberapa sumber menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006 : 189) adalah sebagai berikut: Financial Accounting Standard Board (FASB 13) ”Leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu”. The International Accounting Standard (IAS 17): Leasing adalah suatu perjanjian dimana pemilik asset atau perusahaan sewa guna usaha (lessor) menyediakan barang atau asset dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha (lessee) dengan imbalan pembyaran sewa untuk jangka waktu tertentu. The Equipment Leasing Association (ELA-UK): Leasing adalah suatu kontrak lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang atau asset tertentu secara langsung, dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. Hak kepemilikan barang tersebut tetap berada pada lessor. Lessee memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengertian sewa guna usaha (leasing) menurut pendapat Kasmir (2004, 257) adalah “Perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu”. Menurut Donald E. Kieso dkk (2002 : 232) pengertian Lease adalah: Perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunkan property tertentu, yang dimiliki oleh lessor, selama periode waktu tertentu, yang dimiliki oleh lessor, selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang (sewa) yang sudah ditentukan, yang umumnya dilakukan secara periodik. Unsur penting dari perjanjian lease adalah hak kepemilikan lessor atas properti yang dilease menjadi berkurang.
18
Sedangkan menurut Waluyo (2008 : 280) Sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu secara berkala, disertai dengan hak pilih (option) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa guna udaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
Menurut Keputusan bersama Menteri Keuangan, Mneteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/TV/74, Nomor 32/M/SK/2174, Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Januari 1974 yang dikutip oleh Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006 : 190) Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), yang dikutip oleh Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006 : 190) Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi (finance lease) maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa (operating lease) untuk digunakan lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud finance lease adalah kegiatan leasing dimana lessee pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan operating lease adalah kegiatan leasing dimana lessee pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing. Dari berbagai definisi yang telah dikemukan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha (leasing) mengandung unsur perjanjian antara
19
lessee dan lessor, penyediaan barang, jangka waktu lease yang tertentu, pembayaran uang lease yang berkala, hak pilih pada lease dan nilai sisa aktiva lease. Dalam setiap transaksi leasing didalamnya juga selalu melibatkan 3 pihak utama yaitu: a. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang b. Lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian c. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewagunausahakan.
2.
Pengertian Capital Lease Pengertian Capital Lease menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso
(2006:194) adalah jenis sewa guna usaha dimana perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai persediaan barang modal. Penyewa Guna Usaha (lessee) umumnya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha sebagai pemilik barang modal, melakukan pemesanan pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value) apabila terjadi, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha.
20
Mengacu pada PSAK No. 30 (2007) tentang pengertian dari capital leasee adalah sewa yang menghalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa capital lease merupakan jenis leasing yang intinya adalah untuk mentransfer sebagian beasr resiko dan keuntungan kepemilikan kepada lessee atau penyewa (yang mengikat kepentingan lesor atau pihak yang menyewakan pada penarikan sewanya). Jadi lease jenis ini biasanya membayar perbaikan dan asuransi dan memikul resiko keungan. Biasanya penyewaan dalam jangka panjang. Karena setelah seluruh penyewaan telah dilunasi selama masa sewa, maka leasee mempunyai hak pilih untuk membeli nilai sisa tersebut, jadi memiliki peralatan itu secara fisiko. Dengan demikian lessee harus membukukan sebagai perolehan aktiva.
3.
Metode Capital Lease Pada Lesee Mengacu pada PSAK No. 30 (2007) tentang Metode Capital Lease pada
Lesee adalah sebagai berikut: a.
Pengakuan Awal Pada awal masa sewa, lesee mengakui capital lease sebagai aset dan
kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang digunakan dalam
21
perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan secara praktis; jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. b.
Pengukuran setelah Pengakuan Awal Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang
merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Sedangkan menurut Kiese Donald E (2002:237) Lease yang dicatat dengan menggunakan metode capital lease, lease harus dianggap tidak dapat dibatalkan, dan memenuhi satu atau lebih dari empat kriteria berikut ini: a.
Lease mentransfer kepemilikan properti kepada lesee
b.
Lease memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus
c.
Jangka waktu leasee sama dengan atau lebih 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang dilease
d.
Nilai sekarang dari pembayaran lease minimum (tidak termasuk baiya executory) sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar property yang dilease
22
4.
Pelaksanaan Transaksi Sewa Guna Usaha Mengacu pada PSAK No. 30 (2007) tentang sewa, pelaksanaan transaksi
guna usaha mencakup: a. Sewa Usaha Langsung (Direct Lease) Dalam transaksi sewa guna usaha langsung penyewa guna usaha (lessee) belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha, sehingga atas permintaan perusahaan sewa untuk membeli barang modal dimaksud. b. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Lease-back) Dalam transaksi jual dan sewa-balik, pihak lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang telah dimilikinya kepada lessor dan barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara lessee sebagai pemilik semula dengan lessor. Sedangkan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006 : 194), ada beberapa bentuk transaksi finance lease anatara lain sebagai berikut: a. Direct finance lease Dalam transaksi direct finance lease, pihak lessor membeli barang modal atas permintaan dari lessee dan langsung disewagunausahakan kepada lessee. Lessee dapat terlibat dalam proses pembelian barang modal dari pemasok. b. Sale and Lease back Pihak lessee menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka
23
waktu yang disepakati bersama. Metode transaksi ini membantu lessee yang mengalami kesulitan modal kerja. c. Leveraged Lease Dalam proses sewa guna usaha ini, pihak yang terlibat adalah lessor, lessee dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Pihak kreditor inilah yang biasanya justru memberikan porsi yang besar dalam pembiayaan. Kreditor jangka panjang, biasanya lembaga keuangan misalnya bank yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60%-80% yang disebut leveraged debt without recourse kepada pihak lessor. Apabila pihak lessee mengalami default dan tidak mampu menggusur, lessor tidak ikut bertanggungjawab kepada bank. d. Syndicated lease Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Kerjasama antara lesssor ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. e. Vendor Program Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan menggunakan fasiltas leasing. Lessor akan membayar objek leasing kepada vendor/dealer dan selanjutnya lessee akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada lessor atau melalui dealer.
24
5.
Manfaat Sewa Guna Usaha (Leasing) Walaupun leasing bukannya tanpa kerugian, pertumbuhan penggunaanya
menyiratkan bahwa leasing seringkali memiliki keuntungan hakiki yang melebihi kepemilikan atas harta. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006 : 196), pembiayaan melalui leasing memberikan keuntungan antara lain: a. Menghemat modal Penggunaan sistem leasing memungkinkan lessee menghemat modal kerja. Untuk memulai usaha, lessee tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar untuk menyiapkan barang-barang modal. Dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lain yang lebih urgent. b. Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan Adanya sumber pembiayaan selain dari bank akan memberikan keleluasan dan alternatif untuk membiayai usahanya tanpa khawatir adanya kebijaksanaan
pengetatan
ekspansi
kredit
perbankan
yang
akan
membahayakan kelanjutan usahanya. c. Persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel Perjanjian leasing tidak sekaku dan seketat dalam bank, meskipun lessor tetap mempertimbngakan resiko yang biasanya dilakukan melalui pricing dari suatu kontrak leasing dengan penyesuaian atas keuntungankeuntungan yang diinginkan. Dipandang dari sisi perjanjiannya leasing lebih luwes karena dapat dengan lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan keuangan lessee. Besarnya pembayaran periodik dan masa waktu
25
pembayaran dapat dirundingkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh lessee secara nyata. Besarnya angusaran tidak harus sama besar setiap kali pembayaran. Besarnya angusran dapat disesuaikan dengan tingkat output pada periode tertentu. Masa pembayaran dapat diatur sehingga pada waktu-waktu tertentu dapat ditentukan lebih besar atau lebih kecil. d. Biaya lebih murah Penggunaan suatu barang atau peralatan melalui metode leasing jauh lebih murah dibandingkan dengan kredit bank berdasrakan perhitungan nilai sekarang (present value). e. Diluar neraca (out-balance sheet) Tidak adanya ketentuan yang mengharuskan untuk mencantumkan transaksi leasing dalam neraca perusahaan, memberi daya tarik tersendiri bagi leasing yang berarti prosedur pembelian aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena masih dalam batas kewenangan direksi. Apabila leasing tersebut dilakukan dengan menggunkan metode operasional lease, maka tidak ada keharusan untuk mencantumkan dalam neraca. Jumlah yang harus dibayarkan selama tahun berjalan dibebankan sebagai beban sewa. Oleh karena itu, operating lease hanya berpengaruh terhadap kinerja laba rugi. Apabila dilakukan review kinerja dengan mendasarkan pada kinerja aktiva tetap didalam neraca, maka akan tampak bahwa kinerja operasional perusahaan akan menjadi lebih baik. f. Menguntungkan arus kas
26
Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti bagi pendapatan lessee. Selain itu, persayaratan pembayaran dimuka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana, terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasi. g. Proteksi Inflasi Leasing dapat meberikan perlindungan terhadap inflasi dimana dalam tahun-tahun berikutnya secara konyrak leasing dilakukan khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap maka leasse membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan dimasa lalu. h. Perlindungan akibat kemajuan teknologi Dengan memanfatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model atas sistem yang disebabkan oleh pesatnya perkembngan teknologi. Dalam keadaan yang berubah cepat, operating lease yang berjangka waktu singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap resiko keuangan sehingga lessee tidak perlu mempertimbngakan resiko ini pada tahapa awal. i. Sumber pelunasan kewajiban Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang
27
disewa sehingga kekahawatiran para kreditur terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi. j. Kapitalisasi biaya Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya, dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa leasing. k. Risiko keusangan Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran leasing terhadap risiko keusangan (obsolescence) sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungki terjadi. l. Kemudahan penyusunan anggaran Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee. Selain itu, lessee dapat memilih cara pembayaran sewa secara bulanan, kwartalan, atau kesepakatan lainnya disamping adanya kebebasan dalam penetuan dasar suku bunga tetap atau mengambang. m. Pembiayaan proyek skala besar Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah diantara pemberi dana biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersediannya suatu
28
jaminan penuh yang dapat diterima dan kemudahan untuk mengusai aktiva yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian. Sedangkan menurut Waluyo (2008, 284), keuntungan dibagi menjadi dua yaitu keuntungan bagi lessee dan keuntungan bagi lessor. a. Keuntungan bagi LesseLessee dapat menghindarkan diri dari kebutuhan dana besar dengan bunga yang tinggi. 1) Risiko keusangan dapat dihindari atau dikurangi karena lessee dapat menukarkan kepada lessor setelah pemakaian. 2) Perjanjian kontrak leasing lebih luwes. 3) Biaya perusahaan lebih rendah atau murah. 4) Untuk dilaporan keuangan tidak berubah sehingga rasio leverage tidak terpengaruh. b. Keuntungan bagi Lessor 1) Secara hukum lessor berhak menjual barang yang disewa 2) Secara akuntansi lessor masih mempunyai hak untuk menyusutkan aset tetap yang disewa, karena hak kepemilikannya masih berada pada lessor.
6.
Perlakuan Akuntansi Leasing oleh Lessee
a.
Berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Komersial Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006 : 200) menjelaskan
perlakuan akuntansi leasing oleh lessee atas taransaksi capital lease adalah sebagai berikut:
29
1) Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban lessee. 2) Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha. 3) Aktiva yang disewagunausahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasrkan taksiran masa manfaatnya. 4) Jika aktiva yang disewagunausahakan dibeli sebelum berkahirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. 5) Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk jenis usaha sewa guna usaha. 6) Dalam hal dilakukan penjulan dan penyewaan kembali (Sale and leaseback), maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha.
30
Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugiaan yang ditangguhkan harus dilakukan secara proposional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewa apabila leaseback merupakan capital lease atau secara proposional dengan biaya sewa apabila lease-back merupakan operating lease. b.
Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991
tanggal 27 Nopember 1991, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut: 1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. 2. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, serta 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan. 3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. 1)
Pajak Penghasilan
Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, pada pasal 16 : a) Perlakuan pajak penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut : (i) Selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausaha, sampai saat lessee menggunakan opsi untuk membeli.
31
(ii) Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutan adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan. (iii)Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 3 keputusan ini. b) Lessee tidak memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. 2)
Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas bertambahnya
nilai barang dan jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak baik pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak, mengimpor barang kena pajak, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang jasa kena pajak. Dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease), ada dua jenis penyerahan yaitu penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 pasal 15 disebutkan bahwa atas penyerahan jasa kena pajak pada transaksi financial lease, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan dalam pasal 1 huruf
b angka 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai,
32
disebutkan bahwa penyerahan barang kena pajak karena perjanjian leasing adalah penyerahan yang dikenakan PPN. Yang menjadi soal adalah siapa diantara lessee dan lessor yang berhak untuk mengkreditkan pajak masukan PPN. Dengan perkataan lain, nama dan NPWP siapa yang tercantum dalam faktur pajak. Oleh karena barang modal tersebut digunakan oleh lessee dalam produksi, maka dialah yang berhak mengkreditkan pajak masukan. Dengan demikian, faktur pajak barang modal adalah atas nama dan NPWP lessee tersebut. Berikut ini adalah skema perlakuan PPN atas penyerahan sewa guna usaha dengan hak opsi : Gambar 2.1 Skema perlakuan PPN atas Financial Lease SUPPLIER 6
4
3 5 7 1
LESSOR
LESSEE
2
8
9
BANK
10 Sumber : Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, 2005:488
Keterangan :
33
1.
Perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ditandatangani oleh lessor dan lessee.
2.
Lessor menyerahkan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi kepada lesse yang berdasarkan pasal 4A UU PPN 1984 jo pasal 9 PP No.50/1994 tidak dikenakan PPN, sehingga lessor non PKP.
3.
Perjanjian jual beli barang modal sebagai objek perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ditandatangani oleh supplier dan lessor.
4.
Penyerahan secara fisik barang modal kepada lessee sesuai dengan permintaan lessor.
5.
Penyerahan secara yuridis barang modal kepada lessor selaku pemegang hak milik atas barang modal yang menjadi objek perjanjian.
6.
Supplier membuat dan menyerahkan faktur pajak atas nama “Lessor q.q. Lessee”.
7.
Lessor membayar PPN kepada supplier, tetapi PPN ini merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh lessor karena lessor bukan PKP.
8.
Untuk membeli barang modal, lessor mengambil kredit dari bank.
9.
Faktur pajak atas nama “Lessor q.q. Lessee”, diserahkan oleh lessor kepada lessee supaya pajak masukannya dapat dikreditkan oleh lessee.
34
10.
Karena lessee menerima faktur pajak atas nama “Lessor q.q. Lessee” sehingga pajak masukan dapat dikreditkan, maka lessee mengembalikan uang pembayaran PPN kepada lessor.
7.
Pencatatan Transaksi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi oleh Lessee Transaksi beradasarkan capital lease harus dicatat oleh lessee sebagai
aktiva tetap dan kewajiban dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, lessee melakukan penyusutan atas aktiva yang di sewagunausahakan. Kebijaksanaan penyusutan aktiva yang di sewagunausahakan harus diterapkan secara konsisten sesuai dengan kebijaksanaan penyusutan aktiva lainnya. Apabila tidak ada kepastian bahwa aktiva tetap tersebut tidak dimiliki pada akhir masa sewa guna usaha, maka nilai aktiva tersebut harus disusutkan seluruhnya dalam jangka waktu yang lebih singkat dari masa sewa guna usaha atau umur ekonomisnya. Berikut ini adalah contoh pencatatan akuntansi atas transaksi sewa guna usaha dengan metode capital lease pada buku lessee (Keiso dkk., 2002:242) : 1. Pada saat lessee memperoleh aktiva Aktiva Sewa Guna Usaha – Capital lease
xxx
Hutang Sewa Guna Usaha – Capital lease
xxx
2. Mencatat PPN pada saat memperoleh aktiva Aktiva Sewa Guna Usaha – Capital lease
xxx
PPN masukan
xxx
35
Hutang Sewa Guna Usaha
xxx
3. Pada saat pembayaran angsuran Hutang Sewa Guna Usaha – Capital lease
xxx
Kas
xxx
4. Mencatat pembayaran bunga yang terhutang pada akhir tahun pertama Beban bunga
xxx
Hutang bunga
xxx
5. Mencatat penyusutan Beban penyusutan – Capital lease
xxx
Akumulasi penyusutan – Capital lease
xxx
6. Opsi membeli di akhir periode leasing Aktiva tetap
xxx
Akumulasi penyusutan – Capital lease
xxx
Aktiva Sewa Guna Usaha – Capital lease
xxx
Akumulasi penyusutan aktiva tetap
xxx
Kas
xxx
36
