BAB II LANDASAN TEORI
II.1 Tinjauan Umum Tentang Akuntansi Pajak II.1.1 Pengertian Akuntansi Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu system informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak – pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, selain itu tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “Suatu aktivitas jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuatitatif, umumnya dalam ukuran keuangan,mengenai entitas (kesatuan) usaha yang dipandang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara berbagai alternatif tindakan”. II.1.2 Pengertian Pajak Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan menurut undang – undang dan dengan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung. Pajak juga merupakan sebuah hak prerogatif pemerintah dimana akan dipergunakan secara bijak untuk mencapai kesejahteraan umum.
1
Sedangkan definisi pajak menurut para ahli adalah, Soemitro(2009:1):“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.Dan menurut Prof. Dr. P.J.A adriani: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. II.1.2.1 Fungsi dan Unsur – Unsur Perpajakan Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu : 1. Fungsi anggaran (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dari definisi dan fungsipajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut: 1. Iuran dari rakyat kepada Negara. 2. Berdasar pada undang – undang. 3. Tanpa adanya kontraprestasi secara langsung dari Negara. 4. Dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 2
II.1.3 Pengertian Akuntansi Pajak Akuntansi pajak, menurut Niswonger dan Fees yang dikutip Gunadi (1997:7) dirumuskan sebagai: “Bagian dari akuntansi yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan”. Akuntansi pajak secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Tujuan utama dari laporan akuntansi pajak adalah untuk menyajikan
informasi
sebagai
bahan
menghitung besarnya pendapatan
kena
pajak.Akuntansi pajak memiliki kerangka dasar, yang diantaranya ialah sebagai berikut: 1. Laporan keuangan disusun dan disajikan kepada otoritas pajak untuk kepentingan pajak. 2. Laporan keuangan meliputi neraca dan laba rugi, ditambah informasi lain yang diwajibkan UU perpajakan. 3. Laporan utama ialah laporan laba rugi fiskal. 4. Tanggung jawab menyusun laporan keuangan fiskal terletak pada wajib pajak atau pengurus atau kuasanya. 5. Posisi keuangan tergambar pada neraca, penting untuk mengetahui potensi pajak jangka panjang. II.1.4PengertianLaporan Keuangan Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengertian laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan (2004:2): 3
“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan” Selanjutnya di dalam standar akuntansi keuangan tersebut disebutkan bahwa tujuan disusunnya laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan,kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardships) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. II.1.4.1 Laporan Keuangan Komersial Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan eksternal maupun internal. Fungsi dari laporan keungan komersial ini adalah memberikan gambaran pada perusahaan sebagai pertimbangan dalam membuat atau mengambil keputusan ekonomi. Peran laporan keuangan komersial sangat penting bagi perusahaan, maka dari itu laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan prinsip – prinsip akuntansi sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya. Laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial menghasilkan laba bersih sebelum dikenakan pajak. Sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang wajib pajak. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban menurut laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. 4
II.1.4.2 Laporan Keuangan Fiskal Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan undang – undang pajak penghasilan no.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi undang – undang pajak penghasilan no.17 tahun 2000. Laporan keuangan fiskal dibuat hanya untuk menghitung penghasilan kena pajak (profit after tax) dan pajak penghasilan terutang. Dari segi pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, terdapat perbedaan perlakuan pajak dan akuntansi yang signifikan. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan rekonsiliasi fiskal dalam rangka penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sehingga dapat diperoleh penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak. Rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba akuntansi yang ada pada laporan keuangan komersial dengan ketentuan undang – undang pajak penghasilan no.17 tahun 2000 sehingga dihasilkan laba fiskal dalam pembuatan laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi koreksi fiskal positif (menambah laba fiskal) dan koreksi fiskal negative (mengurangi laba fiskal). II.2 Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa II.2.1 Pengertian Hubungan Istimewa Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan no.7 hubungan istimewa adalah: “Pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak – pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional”. 5
Pernyataan tersebut hanya berlaku untuk pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang digambarkan sebagai berikut: a) Perusahaan
yang
melalui
satu
atau
lebih
perantara
(intermediaries),
mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries). b) Perusahaan asosiasi (associated company). c) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor). d) Karyawan kunci, yaitu orang – orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang – orang tersebut. e) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, ini mencakup perusahaan – perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan
6
pelapor dan perusahaan – perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. II.2.2 Jenis – Jenis Hubungan Istimewa 1. Hubungan Kepemilikan (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 (4) Jo SE04/PJ.7/1993 Jo SE-18/PJ.53/1995). a) Penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada wajib pajak lainnya. b) Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua wajib pajak atau lebih. c) Hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang modalnya sebesar 25% atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama. 2. Hubungan Penguasaan. a) Yaitu hubungan antara wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya, atau dua wajib pajak atau lebih berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, baik penguasaan melalui manajemen maupun melalui pengunaan teknologi. b) Penguasaan melalui manajemen, misalnya : Mr. Z adalah Direktur Utama pada PT Alfa dan juga menjabat Direktur Utama pada PT Beta. Dalam hal ini antara PT Alfa dan PT Beta terdapat hubungan istimewa. c) Penguasaan melalui penggunaan teknologi, misalnya : PT A perusahaan yang memproduksi minuman menggunakan formula yang diciptakan oleh PT B. Dalam hal ini antara PT A dan PT B terdapat hubungan istimewa, karena terdapat penguasaan melalui penggunaan teknologi oleh PT B terhadap PT A. 7
3. Hubungan darah atau perkawinan. a) Yaitu hubungan istimewa karena terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajad. b) Sedarah lurus satu derajat adalah (ayah, ibu, dan anak). c) Sedarah kesamping satu derajat (saudara kandung, seayah, atau seibu). d) Semenda lurus satu derajat (mertua dengan menantu atau orang tua dengan anak tiri). e) Semenda ke samping satu derajat (ipar). f) Apabila antara suami dan istri dilakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa. II.3Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Transaksi antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa, wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Langkah pertama dalam menerapkan prinsip ini adalah melakukan analisis kesebandingan (comparability analysis) sebelum wajib pajak menentukan metode penentuan harga transfer (transfer pricing) yang tepat.Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah – langkah berikut :
8
1. melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. 2. menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. 3. menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 4. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku. Transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran tidak melampaui Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, namun wajib pajak tetap diwajibkan memenuhi ketentuan Pasal 28 undang – undang KUP. II.3.1 Analisis Kesebandingan Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh wajib pajak atau direktorat jenderal pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud. Dalam melakukan analisis kesebandingan harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
9
1. transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal: a) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan. b) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. 2. dalam hal tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka wajib pajak wajib menggunakan data pembanding internal untuk penentuan harga wajar atau laba wajar. Wajib pajak diwajibkan mendokumentasikan langkah – langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan data pembanding internal dan/atau data pembanding eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan analisis kesebandingan harus dilakukan analisis atas faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, antara lain: 1. karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa. 2. fungsi masing – masing pihak yang melakukan transaksi. 3. ketentuan – ketentuan dalam kontrak/perjanjian. 4. keadaan ekonomi. 5. strategi usaha. 10
II.3.1.1Karakteristik Barang/Harta Berwujud dan Barang/Harta Tidak Berwujud Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang berwujud harus mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut: 1. ciri – ciri fisik barang. 2. kualitas barang. 3. daya tahan barang. 4. tingkat ketersediaan barang. 5. jumlah penawaran barang. Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang tidak berwujud yang harus dipertimbangkan antara lain : 1. jenis transaksi. 2. jenis barang tidak berwujud yang diserahkan. 3. jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan. 4. potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut. Dalam menilai dan menganalisis karakteristik jasa,dua hal yang harus dipertimbangkan antara lain: 1. sifat dan jenis jasa. 2. cakupan pemberian jasa.
11
II.3.1.2 Fungsi Masing – Masing Pihak Yang Melakukan Transaksi Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) harus dilakukan analisis dengan cara mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, yaitu berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan. Hal – hal yang perlu dipertimbangkan antara lain : 1. struktur organisasi. 2. fungsi – fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen. 3. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi. 4. risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan. II.3.1.3 Ketentuan – Ketentuan Dalam Kontrak/Perjanjian Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan – ketentuan dalam kontrak/perjanjian, harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh 12
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis. II.3.1.4 Keadaan Ekonomi Dalam melakukan penilaian dan analisis keadaan ekonomi, harus diidentifikasi kondisi ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar, tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. II.3.1.5 Strategi Usaha Penilaian dan analisis atas strategi usaha, harus dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya, yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. II.3.2 Metode Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) II.3.2.1 Pengertian Harga Transfer Bagi organisasi yang terdesentralisasi, keluaran dari sebuah divisi dipakai sebagai masukan bagi divisi lain. Transaksi antar divisi ini mengakibatkan timbulnya suatu mekanisme transfer pricing. Menurut Henry Simamora, (1999:272) transfer pricing didefenisikan sebagai: “Suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying divison)”. 13
Transfer
pricing sering
juga
disebut
dengan intracompany
pricing,
intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk – produk antara (intermediate product) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Bila dicermati secara lebih lanjut, transfer pricing dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu transfer pricing juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu Negara. Dari
uraian
diatas
nampak
bahwa
pada
prinsipnya
praktik transfer
pricing (dengan harga yang tidak sama dengan harga pasar) dapat didorong oleh alasan pajak (tax motive) maupun bukan pajak (non-tax motive). Motivasi pajak atas praktik transfer
pricing dilaksanakan
dengan
sedapat
mungkin
memindahkan
penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal. Salah satu bentuk pengalihan penghasilan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti karena dengan sangat langkanya standar harga (tarif) pasar atas royalti sangat sulit bagi administrasi pajak untuk mengatasinya. Kopits (dalam Caves;1996) menyatakan bahwa: “Paling kurang 13% pembayaran royalti dari negara berkembang (ke negara maju) merupakan transformasi royalti menjadi dividen”. Selanjutnya, sehubungan dengan harga barang (bahan) input produksi, Lecras (dalam Caves;1996) menyatakan bahwa:,
14
“Berdasarkan studi tahun 1985 perusahaan multinasional yang beroperasi di ASEAN memakai dasar selain harga pasar dalam menghitung harga transfernya. Semakin mudah tingkat otonomi anggota perusahaan multinasional di mancanegara semakin tinggi pemanfaatan strategi transfer pricing. Semakin kurang menentunya lingkungan tempat operasi anggota perusahaan tersebut, semakin besar porsi penjualan ekspor ketimbang penjualan domestik dan semakin tinggi potensi penghasilan, maka motivasi pajak terhadap transfer pricing semakin ekstensif”. Masalah transfer pricing ini juga tidak terlepas dari fenomena bisnis perusahaan besar yang multi-unit yang akan melakukan ekspansi usaha ke luar negeri dengan mengoprasikan usahanya secara desentralisasi dan mengimplementasikan konsep cost revenue atau konsep corporate profit center. Idealnya, konsep desentralisasi profit center tersebut merupakan pula alat yang dapat mengukur dan menilai kinerja yang juga salah satu tujuan manajemen serta motivasi pengelolaan unit – unit perusahaan multinasional yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Di samping itu, masalah ketat/tidaknya pengawasan aparat pemerintah yang terkait serta kebutuhan informasi, merupakan hal yang akan mendorong pelaksanaan transfer pricing, sehingga secara keseluruhan beberapa faktor pendorong pemicu munculnya masalah transfer pricing tersebut adalah: 1. Pergeseran menuju desentralisasi, divisionalisasi, dan penggunaan konsep corporate profit center. 2. Pemanfaatan transfer pricing dalam bisnis dan invesatsi internasional. 3. Pengawasan transfer pricing oleh aparat perpajakan dan bea cukai di beberapa negara. 4. Keperluan pengungkapan segmentasi informasi dan transaksi antar-unit dalam group perusahaan.
15
Sementara itu, Henry Simamora (1999:273) menerangkan tentang tujuan dari penetapan transfer pricing sebagai berikut: “Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen – departemen atau divisi – divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain”. Selain tujuan tersebut, transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan – keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Ini diperkuat oleh pernyataan Joshua Ronen dan George McKinney (1970:100-101)“A transfer pricing system should satisfy three objectives: acurate performance evaluation, goal congruence, and preservation of divisional autonomy”.Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional Hansen dan Mowen (1996:496) menerangkan bahwa transfer pricing digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia: “Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations”. Jenis – jenis transaksi transfer pricing yaitu transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transfer pricing yang dapat mengakibatkan pelaporan jumlah penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha meliputi antara lain : 1. penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
16
2. sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud. 3. penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa. 4. alokasi biaya. 5. penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan
penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud. II.3.2.2 Jenis – Jenis Metode Transfer Pricing Dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terkait dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka setelah dilakukan analisis kesebandingan, wajib pajak harus menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. Penentuan metode transfer pricing ini wajib didukung dengan kajian mendalam serta kajian tersebut wajib didokumentasikan. Terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer yang dapat dilakukan, yaitu: 1. metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP). 2. metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biayaplus (cost plus method/CPM). 3. metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM).
17
Penerapan metode – metode di atas tidak bebas dilakukan tetapi harus dilakukan secara hirarki. Pertama dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat. Jika metode perbandingan harga antar pihak yang independen (CUP) tidak tepat untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) sesuai dengan kondisi yang tepat. Dalam hal metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya plus (cost plus method/CPM) tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM). II.3.2.2.1 Metode Perbandingan Harga Antar Pihak Yang Independen (CUP) Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Contoh penggunaan metode CUP ini misalnya PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang PT. A ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 1.600,per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) yaitu Rp. 2.000,- per unit. Pada contoh tersebut harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price) atas barang yang sama adalah yang dijual kepada PT. X yang tidak ada hubungan istimewa. 18
Dengan demikian harga yang wajar adalah Rp. 2.000,- per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan/atau pengenaan pajak. Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode CUP ini adalah : 1. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding, atau 2. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak – pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. Apabila tak ada kondisi di atas yang sesuai, maka metode CUP tidak dapat digunakan dan wajib pajak harus menggunakan metode lainnya yang sesuai. II.3.2.2.2 Metode Penjualan Kembali (RPM) Metode harga penjualan kembali (resale price method) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Misalkan PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 1.600,- per unit. PT. A tidak melakukan penjualan 19
kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa. PT. B menjual kembali barang yang dibeli dari PT. A ke pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan harga Rp. 2.500,- per unit. Laba kotor sebanding untuk penjualan barang tersebut adalah 20% dari harga jualnya. Dalam menguji kewajaran harga penjualan dari PT. A ke PT. B, dapat diterapkan metode RPM. Dengan menerapkan metode tersebut maka harga penjualan barang PT. A ke PT. B yang wajar untuk perhitungan pajak penghasilan/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 2.000,- {Rp. 2.500,- – (20% x Rp. 2.500,-)}. Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah : 1. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda, dan 2. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. II.3.2.2.3 Metode Biaya Plus (CPM) Metode biaya plus (cost plus method) atau metode CPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
20
pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Contoh misalnya PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 1.600,- per unit. PT. A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa. Dalam contoh di atas, maka harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama (dengan barang yang diserahkan PT. A) yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama (terutama karena PT. A tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa), maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa, yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Dalam hal terdapat kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sejenis atau serupa, karena barang tersebut mempunyai spesifikasi khusus, misalnya semi finished products, maka pendekatan harga pokok plus (cost plus method) dapat digunakan untuk menentukan kewajaran harga penjualan PT. A. Misalnya diketahui bahwa PT. A memperoleh bahan baku dan bahan pembantu produksinya dari para pemasok yang tidak mempunyai
hubungan istimewa. Harga
pokok barang yang diproduksi per unit adalah Rp. 1.500,- dan laba kotor yang pada umumnya diperoleh dari penjualan barang yang sama antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable mark up) adalah 40% dari harga pokok.
21
Dengan menerapkan metode harga pokok plus maka harga jual yang wajar atas barang tersebut dari PT. A kepada PT. B untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 2.100 {Rp. 1.500 + (40% x Rp. 1.500)}. Kondisi yang tepat apabila akan menggunakan metode CPM ini adalah 1. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; 2. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual – beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau 3. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa. II.3.2.2.4 Metode Pembagian Laba (PSM) Metode pembagian laba (profit split method) atau metode PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Misalkan diketehaui bahwa presentase laba kotor dari jenis usaha yang sama dengan PT. A dari data dunia bisnis adalah 30%. Selanjutnya ternyata bahwa laba kotor yang dilaporkan PT. A adalah 15%. Karena terdapat deviasi tingkat laba PT. A dari
22
tingkat laba rata – rata tersebut maka dapat diduga bahwa ada penggeseran laba melalui penjualan dengan harga yang kurang wajar ke PT. A ke PT. B. Jika PT. B merupakan pembeli tunggal (monopsoni) barang yang dijual PT. A tersebut, laba kotor PT. A atas barang tersebut untuk tujuan penghitungan pajak terutang harus dihitung kembali menjadi sebesar 30%. Metode PSM hanya dapat digunakan dalam kondisi sebagai berikut : 1. transaksi antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah, atau 2. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat. II.3.2.2.5 Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM) Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) atau disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Contoh misalnya PT. A di Hongkong memiliki 80% saham PT. B dengan modal yang belum disetor sebesar Rp. 200 juta. PT. A juga memberikan pinjaman sebesar Rp. 23
500 juta dengan bunga 25% atau Rp. 125 juta setahun. Tingkat bunga setempat yang berlaku adalah 20%. Penentuan kembali jumlah utang PT. B atas pinjaman sebesar Rp. 200 juta dianggap sebagai penyetoran modal terselubung, sehingga besarnya hutang PT. B yang dapat diakui adalah sebesar Rp. 300 juta (Rp. 500 juta – Rp. 200 juta). Untuk perhitungan pajak penghasilan bagi PT. B, pengurangan biaya bunga yang dapat dibebankan adalah Rp. 60 juta (20% x Rp. 300 juta) yang berarti koreksi positif penghasilan kena pajak. Selisih Rp. 65 juta (Rp. 125 juta – Rp. 60 juta) dianggap sebagai pembayaran dividen ke luar negeri yang dikenakan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% atau dengan tarif sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. Metode TNMM ini digunakan jika tidak ada kondisi yang cocok yang dapat diterapkan untuk menggunakan metode CUP, RPM, CPM dan PSM. Dengan kata lain, metode ini adalah metode terakhir yang bisa digunakan jika metode yang lainnya tidak dapat digunakan. II.3.3 Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Berdasarkan Hasil Analisis Kesebandingan dan Metode Penentuan Harga Transfer Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan
24
atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. II.3.4 Mendokumentasikan Setiap Langkah Dalam Menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar Sesuai Dengan Ketentuan Undang – Undang Perpajakan Analisis Kesebandingan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib didokumentasikan oleh Wajib Pajak. Dokumentasi ini meliputi langkah – langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan data pembanding internal dan/atau data pembanding eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak harus mendokumentasikan langkah – langkah, kajian, dan hasil kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesebandingan dan menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dalam menentukan metode penentuan harga transfer (transfer pricing), Wajib Pajak juga harus mendokumentasikan setiap kajian dan langkah – langkahnya.Dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang harus disediakan oleh wajib pajak minimal mencakup : 1. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha 2. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya 3. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil
analisis
fungsional,
kondisi
ekonomi,
ketentuan-ketentuan
dalam
kontrak/perjanjian, dan strategi usaha 25
4. pembanding yang terpilih; dan catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak. Adapun bentuk dan jenis dokumen tidak diatur khusus oleh ketentuan perpajakan. Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen di atas yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih. II.4Peraturan Direktur Jenderal Pajak MengenaiTransfer Pricing Untuk menyikapi isu – isu mengenai transfer pricing, pada awalnya pemerintah menerapkan perdijrjen pajak nomor per-43/pj/2010 mengenai: “Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa” Namun sejalan dengan berkembangnya transaksi multinasional kebijakan tersebut mengalami perubahan, dimanaperubahan itu tercantum pada peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011mengenai: “Perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Pada kebijakan yang baru tersebut, penyempurnaan dilakukan dibeberapa pasal. Yang secara garis besar membahas tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, ruang lingkup hubungan istimewa, azas kesebandingan, dan metode transfer
26
pricing.Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pencatatan tiap transaksi PT. OKM dengan perusahaan afiliasinya diluar negeri. II. 4. 1 Pasal – Pasal Terkait Dengan Transfer Pricing Pada Peraturan direktur jenderal Pajak Nomor per-32/pj/2011 Pasal 1 ayat 4: “Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)Undang-Undang PPhatau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN •
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh:
“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila : (UU No 17 Tahun 2000):
•
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaanmodal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh limapersen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak denganpenyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajakatau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yangdisebut terakhir; atau. b. Wajib Pajak menguasai WajibPajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaanyang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau. c. terdapat hubungan keluarga baik sedarahmaupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satuderajat”. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN: “Hubungan istimewa dianggap adaapabila : (UU No 11 Tahun 1994): a. Pengusaha mempunyai penyertaanlangsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebihpada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25%(dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikianpula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau. b. Pengusaha menguasai Pengusahalainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaanyang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau. c. Terdapat hubungan keluarga baiksedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat”.
27
Pasal 1 ayat 5: “Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding”. Pasal 1 ayat 6: “Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”. Pasal 1 ayat 7: “Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud”. Pasal 1 ayat 8: “Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa”. Pasal 2 ayat 1: “Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia”. Pasal 3 ayat 1: “Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”.
28
Pasal 3 ayat 3: “Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle/ALP) mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value/FMV)”. Pasal 4 ayat 1 poin a: “Transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihakpihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal: 1. tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau 2. terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba”. Pasal 4 ayat 1 poin b: “Dalam hal tersedia data pembanding internal dan data pembanding external dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka wajib pajak wajib menggunakan data pembanding internal untuk penentuan harga wajar dan laba wajar”. Pasal 4 ayat 1 poin c: “Dalam hal data pembanding internal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat insidental, maka data pembanding internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara wajib pajak dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Pasal 4A ayat 1: “Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa”
29
Pasal 4A ayat 3: “Data pembanding internal dan data pembanding eksternal harus memenuhi faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan”. Pasal 11 ayat 1: “Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropiate Method)”. Pasal 11 ayat 3: “Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding”. Pasal 20 ayat 1: “Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa”. Pasal 20 ayat 2: “Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa”.
30
31
