BAB II KAJIAN TEORITIS
2.1
Pengertian Hukum Pidana Istilah “ Hukuman “ yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat
mempunyai arti yang luas dan berubah - ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, tapi juga dalam istilah sehari - hari dalam bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “ pidana “ merupakan suatu istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan terhadap ciri - ciri ataupun sifat - sifat yang khas.1 Ciri atau sifatnya yang khas disini maksudnya adalah bahwa istilah pidana ditunjukan hanya untuk perbuatan - perbuatan yang melanggar hukum pidana. Jadi istilah pidana mempunyai pengertian yang lebih sempit atau spesifik jika dibandingkan dengan istilah hukuman yang mempunyai cakupan pengertian pidana yaitu antara lain : 1. Van Bemmelen “arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan
pidana atas nama Negara sebagai
penanggung jawab dari ketertiban - keterrtiban umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata - mata karena orang itu telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”. 1
Muladi.1998.Teori-teori dan Kebijakan Pidana.Bandung : P.T Alumni.Hlm 2
2. Algra Jansen “Bahwa pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa ( hakim ) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana”. 3. Roeslan Saleh “ pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestafa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik”.2 Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mengandung ciri - ciri sebagai berikut : 1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestafa atau akibat - akibat lain yang tidak menyenangkan. 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 3. Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut UU.3 Dengan demikian jelaslah keberadaan hukum pidana sangat dipandang perlu dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hukum pidana maka akan terjadi kontrol di lingkungan masyarakat mengingat setiap masyarakat memiliki karakter dan tingkah laku yang 2
Arfan Adam.2012.Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Kota Gorontalo.Gorontalo: Ichsan.Hlm 11. 3 Ibid. Hlm 11.
berbeda sehingga rawan akan adanya gesekan dalam pergaulan disegala bidang dalam kehidupan sehari - hari. Hukum ini yang akan menjadikan masyarakat merasa aman dalam kehidupannya karena keberadaannya di lingkungan masyarakat merasa dilindugi oleh kekuatan hukum. 2.1.1
Fungsi Hukum Pidana Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan
kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu - rambu berupa batasan - batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas - bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk didalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.
Secara khusus sebagai bagian hukum public, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya Kepentingan hukum, adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar
tidak dilanggar / diperkosa oleh perbuatan - perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjamin ketertiban didalam segala bidang kehidupan. 2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi Tindakan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh Negara dengan tindakan - tindakan yang sangat tidak menyenangkan. Tindakan
tersebut
justru
melanggar
kepentingan
hukum pribadi yang mendasar bagi yang bersangkutan,misalnya dengan dilak ukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, yang lamanya berjam - jam bahkan berhari - hari, sampai yang paling tajam berupa menjatuhkan sanksi pidana kepada petindaknya / sipelanggarnya tindakan ini, sebagai mana diatas sudah diterangkan merupakan tindakan yang justru menyerang kepentingan hukum yang bersangkutan yang dilindungi dengan kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana, hak untuk menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya merupakan kekuasaan yang sangat besar, yang tidak dimiliki oleh siapa - siapa kecuali Negara. Hak untuk menjatuhkan pidana ini diatur dalam hukum pidana itu sendiri. 3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentinggan hukum yang dilindungi
Dalam menjalankan fungsi hukum pidana yang disebutkan kedua, hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada Negara agar Negara dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik - baiknya. Sebaliknya kekuasaan yang sangat besar itu akan sangat berbahaya bagi penduduk Negara apabila tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa sebab akan menjadi bumerang bagi masyarakat dan pribadi manusia. Perlakuan Negara dapat menjadi sewenang wenang. Pengaturan hak dan kewajiban Negara dengan sebaik - baiknya dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, yang secra umum dapat disebut mempertahankan dan menyelengarakan ketertiban hukum masyarakat itu, menjadi wajib.4 2.1.2
Jenis - jenis Pidana KUHP sebagai induk atau sumber utama pidana telah merinci jenis - jenis
pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : 1. Pidana mati Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa
pidana
yang
terberat,
yang
pelaksanaanya
berupa
penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesunnguhnya hak ini hanya berada pada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, 4
Adami Chazawi.2010.Pelajaran Hukum Pidana.Jakarta : PT Raja grafindo Persada.Hlm 15
bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabilah telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidanya maupun perbaikan atas diri terpidanya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan terhadap orang atau pembuatanya / petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya Pasal 365 ayat (4) “ Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”
2. Pidana penjara Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh, Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringannya itu terbukti sebagai berikut. 1) Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yaang diancam pada jenis pelanggaran. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran. Sementara itu, pidana pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran. 2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih tinggi dari pada ancaman maksimum umum pidan
kurungan (yakni 1 tahun). Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 Pasal (18 ayat 2) “Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan.” sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan dan pengulangan dapat dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dapat menjadi maksimum 20 tahun. 3) Pidana penjara lebih berat dari pada pidana kurungan (berdasarkan Pasal 69 KUHP) “ Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urut – urutan dalam pasal 10.” 4) Pelaksanaan
pidana
denda
tidak
dapat
diganti
dengan
pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan disebut kurungan berganti denda ( Pasal 30 ayat 2 ) “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.” 3. Pidana kurungan Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut. 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum, pidana penjara 15 tahun yang karena alasan - alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan satu tahun yang dapat diperpanjang maksimum satu tahun empat bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama satu hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri - sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringanya tindak pidana yang bersangkutan. 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan ( bekerja ) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara. 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah ( Pasal 28 ) “ Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan disatu tempat asal saja terpisah.” 4. Pidana denda Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurunagan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan - kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi
kejahatan - kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik secara alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri. Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis - jenis lain dalam kelompok pidana pokok keistimewaan itu adalah sebagai berikut. 1) Dalam
hal
pelaksanaan
pidana,
denda
tidak
menutup
kemungkinan menutup dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul / diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan ( tindak pidana ) yang dilakukannya. 2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan ( kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2 ). “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.” Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilhnnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.
3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut ( Pasal 30 ayat 1 ) “ Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.” Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing - masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok. 5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang - Undang No. 20 Tahun 1946). Pidana tutupan ini ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui Undang - Undang No. 20 tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam ( Pasal 2 ayat 1 ) yang menyatakan bahwa“ Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat dua dinyatakan bahwa pidana tutupan cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari nperbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.” Pidana tambahan terdiri dari : 1. Pidana pencabutan hak - hak tertentu Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimilki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (burgelijke daad) tidak diperkenankan Undang - Undang hanya memberikan kepada negara
wewenang ( melalui alat / lembaga ) melakukan pencabuttan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak - hak yang dapat dicabut tersebut adalah: 1) Hak memegang jabatan pada umunya atau jabatan yang tertentu; 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata / TNI; 3) Hak memilh dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan - aturan umum; 4) Hak menjadi penasehat hukum atu pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri; 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan, atas anak sendiri; 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 2. Pidana perampasan barang - barang tertentu Perampasan
barang
sebagai
suatu
pudana
hanya
diperkenankan atas barang - barang tertentu saja, tidak diperkenkan untuk semua barang. Undang - Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, ( Pasal 39 ), yaitu: 1) Barang - barang yang berasal / diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan copra delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
2) Barang - barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan instrumenta delictie, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiyayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya. Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, ialah: 1.) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam ( Pasal 39 ) “ Barang - barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.” 2.) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tinadak pidana pelanggaran, misalnya ( Pasal 502 )
“ Barang siapa
tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api kedalam hutan Negara dimana dilarang untuk itu tanpa izin, di ancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.” Dan ( Pasal 549 ) “ Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan dikebun, dipadang rumput atau diladang rumput atau dipadang rumput kering, baik yang di tanah yang telah ditaburi di tugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun ditanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasukidan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi
pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.” (jenis pelanggaran). 3.) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan: (a) yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana (Pasal 250 bis), ” Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini : maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsukan, bahan – bahan atau benda – benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi objek dalam melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barang – barang itu bukan kepunyaan terpidana.” maupun (b) tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan misalnya ( Pasal 275 ayat 1 ), “ Barang siapa menyimpan
bahan
atau
benda
yang
diketahuinya
bahwa
diperuntukan untuk melakukan salah satu kejahatan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 3. Pidana pengumuman keputusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal - hal yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, misalnya terdapat dalam ( Pasal 128 ayat 1 ), “ Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan Pasal 104 dapat dipidana pencabutan hak - hak
berdasarkan pasal 35 no 1-5.”
( Pasal 206 ayat 1 ), “Dalam hal
pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya ketika melakukan kejahatan tersebut.” ( Pasal 361 ),
“ Jika kejahatan yang diterangkan
dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan
dan hakim dapat
memerintahkan supaya
putusannya diumumkan.” Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ( Pasal 195 KUHAP ) “ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.” Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan diatas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal secara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaanya dibebankan pada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang - orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang maksud
yang lain adalah memberitahukan kepada masyrakat umum agar berhati berhati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang - orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana). 2.1.3 Teori Bekerjanya Hukum Pidana Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya - upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakan hukum dimasyarakat.
2.2
Pengertian Penegakan Hukum Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.5 Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan
5
Teguh Sulistia .2011.Hukum Pidana.Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.Hlm 33.
hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 2.2.1
Penegakan Hukum Menurut Para Ahli penegakan hukum atau yang dalam bahasa populernya disebut dengan
istilah law enforcement, merupakan ujung tombak agar terciptaya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai -nilai yang terjabarkan didalam kaidah - kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.6 Menurut Gustav Radbruch hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu: 1) Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
6
Soerjono Soekanto.1983.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta : Rajawali Press.Hlm 2.
2) Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. 3) Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.7 2.2.2
Faktor - Faktor
yang
Mempengaruhi
Penegakan
Hukum
Oleh
Penyidik Polri Di Gorontalo Kota a. Faktor hukum itu sendiri Dalam kenyataan penegakan hukum, adakalanya terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Keadilan merupakan suatu yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. b. Faktor penegak hukum Aparat penegak hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum, tanpa mereka hukum sulit tercapai, meski dengan keberadaanya hukum hanya dalam posisi mungkin bisa tercapai. Ini bukan hanya tentang permasalahan ada atau tidaknya penegak hukum, tapi baik atau tidaknya kualitas penegak hukum akan sangat mempengaruhi kualitas hukum itu sendiri.
7
Fence Wantu.2011.Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan( Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata) Yogyakarta : Pustaka Pelajar.Hlm 75.
c. Faktor Indenvendensi Penyidik Faktor ini sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum berapa banyak kasus - kasus yang hasilnya tidak memuaskan dan merugikan pihak pihak terpidana diakibatkan oleh tidak
indefendennya seorang penyidik.
Dalam faktor ini seorang penyidik berat sebelah diakibatkan oleh hal - hal yang menciderai kemurnian hukum dimata masyarakat seperti penyuapan, faktor kekeluargaan, dan gratifikasi atau pemberian hadiah dari terpidana ke pihak penyidik. d. Faktor masyarakat atau sumber daya masyarakat Penegakan hukum yang dilakukan untuk sebuah keadilan dan kedamaian bagi masyarakat akan menuntut masyarakatnya untuk banyak berpartisipasi. Kesadaran masyarakat sangatlah penting sehingga ketika masyarakat menjalankan hukum karna takut, maka hukum akan berlalu begitu saja. e. Faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena didalam pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu system (atau sub system dari system system kmasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang – undang disusun oleh penegak hukum,
penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas. 2.2.3
Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu Negara
hukum yang mengutamakan berlakunya hukum Negara berdasarkan undang-undang (state law) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum sangat dibutuhkan guna mengingat masih terjadinya peningkatan pelanggaran hukum dikalangan masyarakat, terutama oleh birokrat pemerintahan.8
2.3
Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan
pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.9 Dengan demikian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.
8 9
Teguh Sulistia.2012.Hukum Pidana.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.Hlm 197. Erdianto Effendi.2011.Hukum pidana Indonesia.Bandung : Refika Aditama. Hlm 97.
2.3.1
Unsur-unsur Tindak Pidana Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
-
Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
-
Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang
-
Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
-
Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
-
Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana diatas penentuan suatu
perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak, sepenuhnya tergantung
kepada
perumusan didalam perundang-undangan sebagai konsekuensi asas legalitas yang di anut oleh hukum pidana Indonesia. 2.3.2
Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang Rumusan – rumusan tindak pidana tertentu didalam KUHP dapat diketahui ada sebelas rumusan tindak pidana yaitu :
-
Unsur tingkah laku
-
Unsur melawan hukum
-
Unsur kesalahan
-
Unsur akibat konstitutif
-
Unsur keadaan yang menyertai
-
Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntut pidana
-
Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
-
Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
-
Unsur objek hukum tindak pidana
-
Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
-
Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana Dari sebelas unsur itu di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan
hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. 2.3.3
Waktu dan Tempat Tindak Pidana Pada kenyataannya memang ada disebagian tindak pidana, mengenai waktu
dan tempat menjadi unsur yang dicantumkan dalam rumusan. Diluar hal itu, waktu dan tempat tindak pidana ini menjadi hal yang sangat penting dalam hal praktek pidana. Dalam Pasal 143 KUHAP, syarat materil surat dakwaan harus berisi secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, yang jika syarat tu tidak dipenuhi maka surat dakwaan itu terancam batal demi hukum (143 ayat 3 KUHAP).
2.4
Pengertian Tawuran Dalam kamus bahasa Indonesia tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian
yang meliputi banyak orang. Secara fisikologi perkelahian yang melibatkan mahasiswa digolongkan sebagai salah satu bentuk tawuran atau yang disebut dengan delinquency. Delinquency berasal dari kata latin “ delinquere “ yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, dan lain-lain.10
10
Kartini Kartono.2011.Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.Hlm 6.
Tawuran pada dasarnya adalah perkelahian masal antar kedua belah pihak yang dipicu oleh permasalahan dan kesalahpahaman. Tawuran dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu situasional dan sistematik. 1. Tawuran situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berelahi. Situasi itu muncul akiibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. 2. Tawuran sistematik, didalam suatu organisasi tertentu atau geng. Disini ada aturan atau norrma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. 2.4.1
Faktor - faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tawuran Mahasiswa berikut ini adalah factor - faktor yang menyebabkan tawuran mahasiswa,
diantaranya : a. faktor internal faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Orang - orang
yang
melakukan
perkelahian
biasanya
tidak
mampu
melakukan adaptasi dengan lingkungan. Ketidakstabilan emosi para individu juga memiliki andil dalam terjadinya perkelahian. b. Faktor eksternal faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar indiividu yaitu :
1. Faktor keluarga Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orang tua diterapkan. Jika seorang terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan didalam keluarganya maka setelah ia tumbuh dewasa, maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu ketidak harmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakakukan oleh seseorang. 2. Faktor Ekonomi Biasanya para pelaku tawuran adalah golongan menengah kebawah. Disebabkan faktor ekonomi mereka yang pas - pasan bahkan cenderung kurang, membuat mereka melampiaskan segala ketidakberdayaanya lewat aksi tawuran. Karena diantara mereka merasa dianggap rendah ekonominya dan akhirnya ikut tawuran supaya dianggap jagoan. 3. Faktor Lingkungan Lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi kejiawaan seseorang, terutama mengenai pergaulan hidup sehari - hari dan segala sesuatu yang nampak dalam bentuk kekerasan. Hal ini lambat laun akan membentuk pribadi seseorang. 2.4.2
Wujud Perilaku Tawuran Adapun wujud perilaku tawpuran adalah sebagai berikut : 1. Kebut - kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal - ugalan, berandalan ,urakan yang mengacaukan ketentram an sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan. 3. Perkelahian antar gang antar kelompok, antar lembaga pendidikan , antar suku (tawuran), sehingga kadang - kadang membawa korban jiwa. 4. Kriminalitas berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang,merampok,meng garong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan,dan pelanggaran lainnya. 2.4.3
Teori - teori yang Menyebabkan Terjadinya Tawuran Para sarjana menggolongkan teori yang mempengaruhi terjadinya dilikuensi
adalah sebagai berikut : 1. Teori biologis, yaitu melalui gen yang membawa sifat dalam keturunan atau melalui kombinasi gen dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu yang semuanya biasanya memunculkan penyimpangan tingkah laku seseorang. 2. Teori psikogenis, teori ini menekankan sebab - sebab tingkah laku delinkuen dari aspek psikologis atau isi kejiwaanya. 3. Teori sosiogenis, disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status social, atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.
4. Teori subkultur delinkuensi, yaitu bertambah dengan cepat jumlah kejahatan dan meningkatnya kwalitas kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki subkultur delinkuen.11
2.5
Pengertian Mahasiswa Menurut kamus bahasa Indonesia mahasiswa adalah orang yang belajar
diperguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa adalah merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memmperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelekual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang seringkali syarat dengan berbagai predikat.12 2.5.1
Pengertian Mahasiswa Secara Yuridis Secara yuridis mahasiswa dapat diartikan sebagai berikut :
1. Menurut KUHP Dalam Pasal 45 KUHP, definisi mahasiswa adalah : anak yang sudah berumur 16 tahun. Itu artinya seorang anak yang mlakukan tindak pidana ketika sudah berumur 16 tahun keatas sudah dikenai suatu pemidanaan seperti pada Pasal 47 KUHP. Pasal 45 KUHP ini tidak menyebutkan kata mahasiswa secara mendetail, tetapi secara tersirat mahasiswa adalah umur 16 tahun keatas.
11
Kartini Kartono.2011.Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.Hlm 37.
12
A.Prasetyantoko.2001.Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia.Jakarta : P.T.Alumni.Hlm 38.
2. Menurut KUHPerdata Pada Pasal 330 KUHPerdata ayat (1), bahwa batasan antara belum dewasa dan yang telah dewasa adalah 21 tahun. Jadi secara tersirat mahasiswa adalah mencakup umur dimana seorang anak 16 tahun sampai 21 tahun. 3. Menurut peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 mahasiswa adalah : peserta didik yang terdaftar dan belajar diperguruan tinggi. 2.5.2
Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Pengertian mahasiswa menurut para ahli adalah sebagai berikut :
1. Sarwono Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran diperguruan tinggi dengan batas usia 18-30 tahun. 2. Suwono Mahasiswa adalah insan - insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi di didik dan diharapkan menjadi calon - calon intelektual. Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karna hubungannya dengan perguruan tinggi.
2.6
Pengertian Penyidik Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHP Penyidik adalah pejabat polisi jajaran Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat 1 ditentukan dua macam badan yang
dibebani wewenang penyidikan adalah pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang. Selain dalam ayat 1 Undang - Undang tersebut dalam ayat 2 ditentukan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai
kepangkatan
penyidik
yang
memeriksa
perkara
maka
berdasarkan peraturan pemerintah ( PP No.27 tahun 1983 Pasal 2 ayat 1 ditetapkan pangkat Pejabat Polisi menjadi penyidik yaitu sekurang kurangnya letnan dua polisi, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebani wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang – kurangnya pengatur muda tingkat I (Golongan II / b ) atau disamakan dengan itu. Pengangkatan penyidikan itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda. Untuk pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan Pegawai Sipil diangkat oleh Mentri Kehakiman atas usul departement yang membawahi pegawai tersebut.