BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN (INDUSTRI)

BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN (INDUSTRI)

2.1

Sejarah Perusahaan Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung

jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkanfunded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta

15 http://digilib.mercubuana.ac.id/

16

dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. BPJS ketenagakerjaan ini akan menghadapi beberapa permasalahan pada masa transformasi diantaranya: 1. Perubahan Program dan Manfaat Perubahan program cenderung akan berdampak pada kurangnya pemahaman

tenaga

kerja

tentang

program

dan

manfaat

penyelenggaraan SJSN dimana terdapat programnya adalah :

http://digilib.mercubuana.ac.id/

sistem

17

Tabel 2.1 Tabel Program Manfaat

S

PROGRAM LAMA JAMSOSTEK

PROGRAM BARU BPJS KETENAGAKERJAAN

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JK) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pensiun (JP)

Sumber : Majalah Bridge BPJS Ketenagakerjaan Dalam undang-undang mengamanahkan perluasan program perlindungan dan manfaatnya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yaitu:  Jaminan Pensiun (JP) untuk tenaga kerja swasta dan informal  Jaminan Kesehatan untuk seluruh penduduk 2. Perubahan Sistem Penyelenggaraan Proses

transformasi

akan

merubah

sistem

administrasi

dan

penyelenggaraan program jaminan sosial yaitu: a.

Perusahaan yang saat ini hanya melakukan proses administrasi dengan 1 (satu) penyelenggara saat ini harus melakukan proses administrasi dengan 2 (dua) penyelenggara.

b.

Tenaga Kerja yang seluruh hak perlindungan sosialnya saat ini diberikan oleh satu penyelenggara akan mendapatkan perlindungan dan pelayanan manfaat dari 2 (dua) penyelenggara.

3. Cakupan Kepesertaan yang Bersifat Wajib BPJS Ketenagakerjaan mencakup perlindungan kepada seluruh tenaga kerja yang mana saat ini belum semua tenaga kerja formal dan sektor informal terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Cakupan


18

kepesertaan menjadi lebih luas dari yang saat ini hanya pada kelompok penduduk yang bekerja di sektor formal, menjadi cakupan yang bersifat global, yakni: a.

BPJS Kesehatan yang akan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan mencakup seluruh penduduk dengan PT. Askes (Persero) sebagai “leading sector”.

b.

BPJS Ketenagakerjaan mencakup perlindungan kepada seluruh tenaga kerja dengan PT. Jamsostek (Persero) ditunjuk sebagai “leading sector”.

4. Validasi Data dan Tertib Administrasi dan iuran Apabila permasalahan-permasalahan yang ada tidak segera dibenahi, maka nantinya BPJS Ketenagakerjaan akan mengalami kesulitan dalam mengelolah beban pekerjaan pada saat dilakukan transformasi sampai dengan pasca tahun 2015.

2.2 Lingkup dan Bidang Usaha Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT Jamsostek (Persero), Akta Notaris Nomor: 25 tangal 29 Agustus 2008 Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn dalam Pasal (3) bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yaitu “Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan program perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem


19

jaminan sosial, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); (b) Jaminan Kematian (JK); (c) Jaminan Hari Tua (JHT); (d) Jaminan Pensiun (JP). a.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan karena sakit, cacat atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental. Jaminan itu mencakup kompensasi dan rehabilitasi jika pekerja mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita penyakit berhubungan dengan pekerjaan. Memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja berkisar antara 0,24% sampai dengan 1,74% sesuai kelompok resiko jenis usaha. JKK memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya. Kompensasi yang diberikan termasuk


20

penggantian biaya transportasi, pengobatan, dan perawatan serta biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan alat ganti bagi tenaga kerja yang kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh akibat kecelakaan kerja. Selain itu, JKK memberikan santunan dalam bentuk uang untuk santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian tetap, santunan cacat total tetap, baik fisik maupun mental, dan santunan kematian. b.

Jaminan Kematian (JK) Jaminan Kematian (JK) diperuntukkan bagi ahli waristenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal duniabukan karena kecelakaan kerja. JK diperuntukkan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman uang santunan. Program ini bukan hanya meringankan ahli waris peserta Bpjs Ketenagakerjaan, melainkan juga tidak membebani pekerja semasa hidupnya karena iuran JK ditanggung oleh pengusaha.Jaminan Kematian yang diberikan adalah Rp 21juta, terdiri dari Rp 14.2 juta untuk santunan kematian, Rp2 juta biaya pemakaman, dan santunan berkala sebesar Rp 200.000 per bulan selama 24 bulan. Dengan demikian, Jaminan Kematian akan meringankan beban hidup keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan.

c. Jaminan Hari Tua (JHT) Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti meninggal dunia, cacat total tetap, atau telah memasuki usia pensiun


21

(55 tahun). JHT dikelola dengan pendekatan tabungan wajib yang dibiayai dari iuran yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Iuran tersebut dikaitkan dengan tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha. Iuran program JHT adalah sebesar 5,7% dari upah setiap bulan berasal dari pengusaha sebesar 3,7% dan pekerja yang bersangkutan sebesar 2,0%. Manfaat JHT akan dibayarkan kepada peserta berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangan dengan memenuhi salah satu dari persyaratan berikut: 

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap



Mengalami PHK atau mengundurkan diri dari perusahaan dengan masa tunggu 1 (satu) bulan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009.



Pergi ke luar negeri dan tidak kembali, atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI.

d. Jaminan Pensiun Jaminan Pensiun merupakan manfaat yang diberikan dalam bentuk uang tunai secara bulanan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia penusiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan Pensiun ini beroperasi dan mulai terselenggara pada bulan Juli 2015.


22

2.3 Sumber Daya 2.3.1 Sumber Daya Manuasia BPJS Ketenagakerjaan menjalankan usaha dengan dilandasi visi dan misi sebagai

pilar

setiap

aktifitas

pengelolaan

manajemen

dan

operasional

perusahaan.Visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : Visi Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Misi Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: 

Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga



Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas



Negara: Berperan serta dalam pembangunan BPJS Ketenagakerjaan menyadari sepenuhnya bahwa SDM merupakan

unsur yang sangat penting bagi perusahaan dan dipandang sebagai aset yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan membangun sistem pengelolaan kebijakan SDM berbasis kompetensi Human Capital dengan grand design terdiri dari 6 bagian utama yaitu model dan kamus kompetensi, sistem pengembangan kompetensi, sistem asesmen kompetensi, sistem manajemen karir, sistem manajemen kinerja, dan sistem imbal jasa.


23

BPJS Ketenagakerjaan senantiasa berusaha dari tahun ke tahun untuk meningkatkan penerapan sistem yang terbaik dalam rangka menghasilkan kinerja maksimal dari SDM dengan membangun roadmap pengelolaan SDM dalam jangka waktu lima tahunan. Roadmap merupakan suatu proses manajemen SDM dalam kerangkaHuman Capital. Hal ini ditekankan dengan penerapan manajemen SDM yang terintegrasi dan merupakan suatu proses manajemen SDM yang erat kaitannya dengan proses seleksi, pengangkatan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, promosi, dan mutas karyawan sesuai dengan bisnis Bpjs Ketenagakerjaan. Dalam rangka implementasi pengelolaan SDM berbasis kompetensi, BPJS Ketenagakerjaan membangun sistem pengelolaan kebijakan SDM berbasis kompetensi (Competency Based Human Resources Management / CBHRM) dengan mengembangkan modul-modul sebagai berikut: a. Model dan Kamus Kompetensi Untuk melaksanakan desain pengembangan SDM PT Jamsostek (Persero) dalam kerangka CBHRM, dibutuhkan kompetensi tertentu yang khas sesuai strategi BPJS Ketenagakerjaan membagi kompetensi itu menjadi tiga, yakni kompetensi inti, kompetensi peran dan kompetensi fungsional. b. Sistem Pengembangan Kompetensi Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensinya, telah disediakan konten pembelajaran mandiri dalam bentuk e-Learning.


24

Terkait dengan pelatihan karyawan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menyediakan dukungan pelatihan dan kesempatan membangun karir bagi seluruh karyawan di BPJS Ketenagakerjaan.Sejalan dengan implementasi sistem penilaian kinerja, Human Resources Division mendukung perkembangan performa secara optimal dengan memberikan pembinaan bagi karyawan dan mendorong baik pimpinan dan staf untuk secara bersama-sama membuat rencana pengembangan bagi setiap individu. Berdasarkan rencana pengembangan tersebut, masing-masing karyawan dapat berpartisipasi dalam pelatihan yang relevan baik yang diadakan internal maupun pihak eksternal (Annual report Jamsostek, 2014:08) Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikokol. Dipilihnya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikokol sebagai obyek penelitian ini karena adalah perusahaan ini selalu konsisten melakukan perbaikan sistem mekanisme kerja demi mencapai kinerja karyawan yang optimal. Sampai dengan akhir bulan April 2015, BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol memiliki jumlah karyawan sebanyak 35 orang.

2.3.2 Tanggung Jawab dan wewenang BPJS

Ketenagakerjaan

Tangerang

Cikokol

telah

menetapkan,

mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab, wewenang dari setiap fungsi dalam organisasi.Ketetapan ini dituangkan dalam struktur organisasi. a.

Struktur Organisasi


25

Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjan Tangerang Cikokol terdiri dari Kepala Cabang dan masing-masing 1 Kepala Bidang untuk setiap bidangnya. Struktur Organisasi tersebut akan dijelaskan pada Gambar 2.1 : Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol, 2015 Dalam lingkup kerjanya BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol didukung oleh struktur organisasi dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1.

Bidang Pemasaran Peserta Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan

1)

Kepala Bidang Pemasaran


26

Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, mengembangkan serta meningkatkan perluasan dan memastikan tercapainya target kepersertaan dan iuran yang telah ditetapkan . 2)

Marketing &Relation Officer (MO-RO) Memiliki tugas : a.

Merencanakan kegiatan bidang pemasaran yang berkenaan dengan perluasan kepesertaan dan pembinaan kepesertaan.

b.

Melakukan pembinaan kepada perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

c.

Melakukan kegiatan dan upaya – upaya pencapaian target kepersertaan dan iuran.

Bagian Markteting dan Relation Officer ini bertanggung jawab kepada kepala bidang pemasaran. 3)

Petugas Administrasi Pemasaran (PMAP) Memiliki tugas : a.

Merekam data potensi perusahaan di aplikasi Sistem Informasi Jaminan SosialTenaga Kerja (SIJSTK).

b.

Menerbitkan daftar perusahaan dari hasil pencocokan untuk Perusahaan Wajib Belum Terdaftar (PWBD).

c.

Menyusun rencana kegiatan tindak lanjut bagi Perusahaan Wajib Belum Terdaftar (PWBD).

d.

Membagikan atau mendistribusikan data Perusahaan Wajib Belum Terdaftar (PWBD) kepada Relation Officer untuk ditindaklanjuti.


27

Bagian Petugas Administrasi Pemasaran tersebut bertanggung jawab kepada kepala bidang pemasaran. 2.

Bidang Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan

1)

Kepala Bidang BPU Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, mengembangkan serta meningkatkan perluasan dan memastikan tercapainya target kepersertaan dan iuran yang telah ditetapkan disektor Jasa Konstruksi dan DPKP.

2)

Relation Officer Memiliki tugas : a.

Merencanakan kegiatan bidang pemasaran yang berkenaan dengan perluasan kepesertaan dan pembinaan kepesertaan.

b.

Melakukan pembinaan kepada perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

c.

Melakukan kegiatan

dan upaya –

upaya

pencapaian target

kepersertaan dan iuran.Bagian Relation Officer ini bertanggung jawab kepada kepala bidang progsus. 3.

Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan

1)

Kepala Bidang Pelayanan Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, serta memastikan terjaganya mutu layanan sesuai standard dan berkesinambungan.

2)

Customer Officer Memiliki tugas :


28

a.

Memeriksa kelengkapan data

b.

Melayani peserta yang mengajukan klaim JKK,JHT, JKM.

c.

Menerima dan mengagendakan pengajuan klaim ,

Customer Officer ini bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan. 3)

Penata Muda/Madya Pelayanan JHT, JP,JKK,JK Memiliki tugas : a.

Menvalidasi berkas dan data pengajuan klaim.

b.

Melakukan penetapkan klaim yang telah valid.

c.

Melakukan pengecekan kasus apabila diperlukan.

Penata Muda/Madya Pelayanan ini bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan. 4.

Bidang Keuangan & Teknologi InformasiBPJS Ketenagakerjaan

1)

Kepala Bidang Keuangan Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, serta memastikan transaksi penerimaan iuran, pembayaran klaim dan pembayaran biaya operasional kantor dapat berjalan lancar.

2)

Penata Muda/Madya Keuangan Memiliki tugas : a.

Memeriksa kelengkapan data transaksi keuangan

b.

Melakukan pencetakan voucher transaksi keuangan.

c.

bertanggung jawab kepada kepala bidang Keuangan .

d.

Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai transaksi keuangan

e.

Melakukan Pembukuan semua hasil dari transaksi keuangan


29

f.

Melakukan Rekonsiliasi jumlah transaksi pemabayaran dengan buku bank.

g.

Membuat Laporan Keuangan.

3) Penata Madya TI Memiliki Tugas : a.

Melakukan perbaikan sistem jaringan

b.

Melakukan perbaikan perangan keras dan lunak.

c.

bertanggung jawab kepada kepala bidang teknologi informasi

d.

Melakukan pemeliharan data database

e.

Melakukan memonitor aktivasi penggunaan user dan password.

5.

Bidang Umum & SDM BPJS Ketenagakerjaan

1)

Kepala Bidang Umum dan SDM Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, serta memastikan sarana prasana dalam kondisi nyaman dan laik pakai, serta terlaksananya disiplin, hak dan kewajiban pegawai dengan baik.

2) Administrasi Umum Memiliki tugas :

3)

a.

Memenuhi kebutuhan administrasi terhadap sarana dan prasarana.

b.

Melakukan pencatatan dan pengadakan sarana dan prasarana.

c.

Bertanggung jawab kepada kepala bidang Umum &SDM .

Administrasi SDM Memiliki tugas : a.

Melakukan pencatatan data dan kinerja pegawai


30

b.

Melakukan pencatat kebutuhan pegawai dalam memenuhi kompetensi pegawai dll.

c. 4)

bertanggung jawab kepada kepala bidang umum dan SDM

Arsiparis Memiliki tugas : a.

Melakukan pencatatan dan penataan semua berkas transaksi keuangan, jaminan, kepesertaan , pegawai dan surat-surat lainnya.

b.

Melakukan kodefikasi berkas.

c.

Memonitor keluar masuk berkas.

2. 4 Tantangan Bisnis Di era globalisasi dewasa ini kita dapat melihat begitu pesatnya perkembangan dunia asuransi. Dengan semakin banyaknya bidang usaha yang sejenis, masing-masing perusahaan dituntut untuk lebih tanggap dalam memenuhi tuntutan pasar dan menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk memiliki strategi bersaing, memiliki keunikan tersendiri, dan produk serta layanan perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan peserta. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai misi untuk menjadi penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia. Upaya mencapai target tersebut sudah diterjemahkan dalam tahapan transformasi menyangkut dua hal pokok, yakni perangkat lunak atau sumber daya manusia (SDM) dan perangkat keras atau teknologi informasi beserta jaringan pendukungnya.


31

Tantangan terbesar BPJS Ketenagakerjaan ke depan memang terletak pada bagaimana menggarap potensi jumlah penduduk yang kini menggarap potensi jumlah penduduk yang kini mendekati 250 juta jiwa dan angkatan kerja sekitar 117 juta orang. Tahun 2016 ini, BPJS Ketenagakerjaan mentargetkan penambahan kepesertaan jaminan sebanyak 6 juta orang.Dan jumlah ini akan meningkat hingga 7 juta orang pada tahun depan. Jelas hal tersebut bukanlah perkara mudah. Terdapat 5 tantangan dalam mewujudkan hal tersebut : 1. Terkait kanal distribusi 2. Pengawasan yang belum cukup kuat menjamin pelaksanaan jaminan sosial 3. Otonomi daerah dimana kebijakan masing-masing daerah yang beragam menyulitkan efektivitas kebijakan pemerintah pusat. 4. Kurangnya awareness mengenai pentingnya jaminan sosial dalam berbagai aspek kehidupan yang dilatarbelakangi oleh keragaman budaya dan perbedaan tingkat sosial ekonomi. 5. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengawasan yang baik merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran lain, BPJS Ketenagakerjaan akan tegas melakukan penegakan hukum terhadap peserta. Pada PP 86 tahun 2013 tercantum sanksi bisa dilakukan bersama dengan instansi terkait. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang masih mengabaikan program jaminan sosial. Tindakan tegas juga diterapkan kepada perusahaan peserta program yang


32

melakukan daftar sebagian. Salah satu tindakan tegas itu yakni dengan mempublikasikan perusahaan-perusahaan tersebut ke media massa, sanksi administrtif berupa dikenakan denda 0.1% dan tidak mendapatkan fasilitas layanan publik seperti pelayanan passpor, NPWP, KTP dll. Sedangkan untuk tindakan lainnya masih digodok dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

2.5 Proses/Kegiatan Fungsi Bisnis Transformasi

Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

(BPJS)

Ketenagakerjaan merupakan sebuah proses perubahan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di bidang ketenagakerjaan, yang menyangkut 5 aspek, yaitu: Badan Hukum, Perlakuan Keuangan, Kepesertaan, Pengawasan, dan Program. Pilihan melakukan transformasi (perubahan) terhadap 5 aspek tersebut didasarkan pada pertimbangan amanat UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan amanat UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, serta dibandingkan dengan hasil pemetaan kondisi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia berlaku (existing). Proses perubahan telah dilakukan oleh Manajemen BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2012 hingga sekarang. Transformasi aspek badan hukum BPJS ketenagakerjaan adalah perubahan dari PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik. Transformasi aspek perlakuan keuangan BPJS ketenagakerjaan adalah perubahan dalam perlakuan keuangan menyangkut pemisahan antara aset BPJS dengan aset peserta jaminan sosial, serta


33

menyangkut sistem pelaporan keuangan yang akan dikelompokkan berdasarkan program. Transformasi aspek kepesertaan BPJS ketenagakerjaan adalah perubahan peserta yang diwajibkan, dari semula adalah hanya tenaga kerja formal yang memiliki ikatan kontrak, menjadi seluruh tenaga kerja. Transformasi aspek pengawasan BPJS ketenagakerjaan adalah perubahan kewenangan melakukan pengawasan

(inspeksi)

terhadap

kepatuhan

kepesertaan

pada

BPJS

Ketenagakerjaan dalam sistem penegakan hukum, dari semula merupakan kewenangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi aspek program BPJS ketenagakerjaan adalah perubahan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan manfaatnya. Program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) untuk pekerja swasta, semula ditangani cikal bakal BPJS Ketenagakerjaan, yakni PT. Jamsostek (persero), diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Untuk empat program lainnya ditangani BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Program Jaminan Kematian (JKM); program Jaminan Hari Tua (JHT); dan satu program baru sebagai program tambahan yaitu Program Jaminan Pensiun (JP) Sebagai

konsekuensi

perubahan

penanganan

program

jaminan

pemeliharaan kesehatan (JPK) dari PT. Jamsostek (persero) ke BPJS Kesehatan, maka perlu dilakukan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban yang melekat pada program JPK, dari PT. Jamsostek (persero) kepada BPJS Kesehatan. Pengalihan ini harus memenuhi persyaratan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara.


34

Memperhatikan proses transformasi (perubahan) 5 aspek di atas, secara faktual proses transformasi aspek kepesertaan merupakan aspek pertama yang diperkirakan belum dapat terselesaikan secara tuntas hingga tanggal 1 Juli 2015, yang merupakan batas awal BPJS Ketenagakerjaan operasional secara penuh. Terutama menyangkut rumusan besaran Iuran peserta, yang masih belum diterima secara bulat oleh Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Untuk itu, dalam sisa waktu yang tersedia diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat percepatan. Transformasi aspek pengawasan merupakan aspek kedua yang masih belum

terselesaikan.

Terutama

menyangkut

penyediaan

secara

mandiri

sumberdaya manusia pengawas di BPJS Ketenagakerjaan yang akan melampaui tenggat waktu tanggal 1 Juli 2015. Namun demikian, terdapat solusi jalan pintas yaitu pemerintah dapat melakukan mobilisasi pejabat fungsional pengawas Kemenakertrans untuk berpindah ke BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk transformasi aspek badan hukum, aspek perlakuan keuangan, dan aspek program relatif tidak mengalami kesulitan berarti. Memperhatikan kelemahan atau ancaman utama yang dihadapi di atas, dan dengan mengkonsolidasikan kekuatan dan peluang yang dimiliki, maka manajemen BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil menyusun agenda transformasi (transformation plan) BPJS Ketenagakerjaan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2013-2017. Dalam RJPP Tahun 2013-2017 ini telah dirumuskan Visi BPJS Ketenagakerjaan, yakni: "Menjadi BPJS berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan". Semoga dengan berpedoman pada RJPP Tahun 2013-2017 tersebut, Transformasi BPJS


35

Ketenagakerjaan

selesai

dan

BPJS

Ketenagakerjaan

dapat

operasional

sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kiprah

Perusahaan

BPJS

Ketenagakerjaan

yang

mengedepankan

kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. BUMN menjadi Badan Hukum Publik, dan bertanggungjawab kepada Presiden.Perubahan Program dan Manfaat: 

Jaminan Pensiun untuk Tenaga Kerja Swasta dan Informal



Jaminan Kesehatan untuk seluruh Penduduk.


36



Perubahan tersebut membawa konsekuensi padatransformasi kelembagaan yang berupa: Gambar 2.2 Transformasi Kelembagaan sesuai UU SJSN

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol, 2015

Seperti tergambar pada bagan di atas, PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Lembaga tersebut mulai beroperasi secara penuh pada 1 Juli 2015.Sejalan dengan itu, PT Taspen (Persero) juga ditargetkan menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun paling lambat pada tahun 2029. Demikian juga dengan PT Asabri (Persero) yang ditargetkan menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiunnya pada tahun yang sama. Pada tahun tersebut, keduanya akan dilebur menjadi satu ke dalam BPJS. Langkah-langkah tersebut berfokus pada 4 hal proses inti/core process, yakni:


37

1. Perluasan Cakupan Peserta BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas operasional agar bisa mencapai target Universal Coverage (pekerja formal dan pekerja informal). Saat ini Coverage (market share) BPJS Ketenagakerjaan berkisar pada angka 30%, karena itu peningkatan coverage harus dilakukan secara eksponensial/exponential growth. 2. Otoritas Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, akan diberikan wewenang untuk melakukan inspeksi kepada perusahaan. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pengembangan SDM, Teknologi Informasi dan proses yang mendukung proses pengawasan terhadap keikutsertaan program jaminan sosial dan memastikan kebenaran informasi yangdisampaikan oleh pengusaha dan tenaga kerja. 3. Tambahan produk BPJS Ketenagakerjaan juga akan menyelenggarakan program tambahan, yakni Jaminan Pensiun yang akan meng-cover seluruh tenaga kerja. Untuk itu telah dipersiapkan program jaminan pensiun yang bersifat terbuka/open pension program seperti halnya yang telah berkembang di negara maju. 4.

Kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menerapkan konsep organisasi yang berorientasi pada pelanggan/customercentric organization. Walaupun BPJS merupakan organisasi yang bersifat publik dan wajib, namun service yang unggul tetap menjadi prioritas untuk mendorong kepesertaan dan misi organisasi.


BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN (INDUSTRI)

Recommend Documents